November 2018

30 November 2018

Polda Metro Minta Kapitra Ampera Jadwal Ulang Reuni 212 Tandingan


Berita Terkini - Polda Metro Jaya menyarankan agar aksi tandingan reuni 212 yang digagas oleh Kapitra Ampera bersama dengan Forum Aktivis 212 pada Minggu (2/12) di Monas, Jakarta Pusat, dijadwalkan ulang. Hal itu setelah polisi melakukan penelitian lebih lanjut.

"Pada prinsipnya setiap kegiatan yang ada izin atau pemberitahuan akan kita amankan. Tapi setelah kemarin dilakukan penelitian, diputuskan agar acara itu ditunda," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (30/11).

Argo menjelaskan, alasan penundaan acara itu untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Jadi, ia meminta kepada Kapitra agar menjadwalkan ulang aksi reuni tandingan itu.

"Dari Intelkam sudah melakukan analisis dan pendalaman. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan maka kita minta agar kegiatan itu sebaiknya dijadwalkan ulang," ucap Argo.

Namun, pernyataan berbeda disampaikan oleh Kadiv Humas Polri Brigjen M Iqbal. Iqbal mengatakan Polri akan melakukan pengamanan khusus di lokasi itu.

"Akan disekat, Polda Metro sudah menyiapkan rencana pengamanan. Ada strategi khusus agar tidak tercampur di sana," kata Iqbal.

Menurutnya, polisi sudah melakukan pendekatan kepada kedua belah pihak. Komunikasi dilakukan agar tidak terjadi bentrok antara dua massa dari kubu berbeda.

Kapitra Amper pernah aktif ketika aksi 212 lalu. Dia juga menjadi pengacara Rizieq. Tapi belakangan Kapitra bergabung dengan PDIP dan menjadi Caleg. [kmp]

Pekerja Tambang Laut Dikuasai TKA asal Tiongkok, Thailand dan Malaysia


Berita Terkini - Aktivitas kapal isap produksi (KIP) timah yang menambang di perairan Provinsi Bangka Belitung (Babel) banyak mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok, Thailand, dan Malaysia. Terdata hingga Oktober 2018, ada 385 TKA, tersebar di tujuh kabupaten/kota yang bekerja di 72 perusahaan.

“Paling banyak di Babar (Bangka Barat) sama Bangka, lebih dari 100 TKS. Mereka umumnya berasal dari Thailand, Tiongkok, sama Malaysia,” ungkap Sekretaris Disnaker Babel, Isa Anshorie, Kamis (29/11).

Dari jumlah TKA itu, lanjut Isa, tidak semuanya bekerja di sektor pertambangan sebab ada juga di perkebunan dan lainnya. Mengenai TKA yang bekerja di KIP, diakuinya, Disnaker tidak mengetahuinya lantaran perusahaan pemilik kapal tidak melaporkan pekerjanya ke Disnaker.

“Kami sudah menindaklanjutinya dan akan berkoordinasi dengan Imigrasi. Karena wewenang sepenuhnya memang ada di Imigrasi, izinnya pun yang mengeluarkan dari pusat. Kami tidak mengeluarkan izin,” dalih Isa.

Semestinya, kata dia, perusahaan wajib melaporkan tenaga kerjanya ke Disnaker. Kenyataannya perusahaan tidak melaporkan keberadaan TKA tersebut. Disnaker memiliki keterbatasan untuk menjangkau wilayah laut.

“Kewenangan mendeportasi itu memang ada di Imigrasi, mungkin koordinasi yang masih kurang, makanya kami akan tanyakan ke imigrasi,” imbuhnya.

Di sisi lain, PPNS Ketenaga­kerjaan Disnaker, Suprihyono, menambahkan, dalam hal penggunaan TKA pihaknya memiliki kewenangan memeriksa dan pengawasan sesuai dengan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, setiap mempekerjakan TKA harus memiliki IMTA. Sanksinya diatur dalam Pasal 185, bisa dikenai kurungan 1-4 tahun dan denda Rp100-400 juta.

“Kemudian dalam Perpres 20/2018, tentang Penggunaan TKA dan Permen 10/2018 tentang Tata Cara Penggunaan TKA Pasal 5, setiap penggunaan TKA ada istilah ‘Itas’ (izin tinggal terbatas),” kata Suprihyono.

Disinggung dugaan penyalahgunaan izin TKA, menurut Supri, secara keimigrasian TKA punya visa yang bisa dicek ke Imigrasi. Apalagi izin TKA dari Menaker atau pejabat yang ditunjuk.

“Secara umum perusahaan kapal isap jarang melapor dan terkadang pekerjanya juga tidak lama menetap, atau hanya sementara. Kami tidak punya sarana untuk mengecek ke laut,” kilah Supri.

Bagi Pemprov Sumatra Barat (Sumbar) soal TKA ditegaskan bakal mengambil tindakan keras bagi TKA ilegal di wilayahnya. “Kalau terbukti TKA ilegal, kami tidak segan mengambil tindakan sesuai aturan main,” janji Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit.

Hal itu terkait ditemukannya sekitar 11 TKA asal Tiongkok ilegal di kawasan tambang emas Manggani, Jorong Pua Data, Kenagari­an Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota, beberapa waktu lalu. Sebelumnya saat sidak oleh stakeholders terkait pada Rabu (26/11), didapati TKA tanpa proses perizinan, seperti melapor ke pemerintahan terendah di kawasan itu. [mi]

"Jangan Lagi Bawa-bawa Orang Papua, Tahu-tahu di Belakangnya Konglomerat"


Jakarta, Berita Terkini - Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan, Presiden Joko Widodo ingin divestasi 51,2 persen saham PT Freeport Indonesia harus benar-benar dinikmati masyarakat Papua, bukan hanya dinikmati pengusaha dan konglomerat.

Hal itu diungkapkan Enembe seusai bertemu Presiden Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (29/11/2018). Lukas didampingi Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal.

"Presiden Jokowi menekankan, kita harus hati-hati soal keberpihakan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika. Jangan sampai ada orang lain masuk secara gelap," ujar Lukas saat dijumpai usai bertemu Presiden.

"Kami bangga. Pikiran kita kemarin, Presiden tidak perhatikan. Ternyata memang sungguh-sungguh berada di pihak masyarakat Papua," lanjut dia.

Sementara itu, Klemen Tinal menjelaskan, pernyataan ini merujuk pada divestasi saham yang terjadi pada era 1990-an oleh para konglomerat Indonesia.

"Supaya 10 persen saham itu murni dimiliki dan dinikmati oleh orang Papua. Jangan bawa-bawa nama orang Papua, bikin PT ini itu, tahu-tahu di belakangnya itu konglomerat siapa, tikus siapa. Itu maksudnya Presiden," ujar Klemen.

"Karena dulu kan divestasi Freeport ini kan awalnya sudah dimulai, tapi kan terjadi situasi itu. Nah sekarang yang kedua ini kita harap lebih benar. Benar-benar 51 persen itu buat masyarakat Indonesia dan 10 persen dari itu untuk masyarakat Papua. Tidak ada embel-embel di dalamnya si A, si B, si C," lanjut dia.

Diketahui, PT Bakrie Investindo sempat membeli 10 persen saham Freeport seharga sekitar 213 juta dollar Amerika Serikat, tepatnya Desember 1991. Namun, 2,5 tahun kemudian, tepatnya awal 1997, Bakrie melego sahamnya di Freeport ke kelompok usaha Nusamba melalui mekanisme utang.

Memasuki krisis moneter 1998, Nusamba menyatakan tidak sanggup lagi membayar utang. Sebagai penjamin, akhirnya Freeport McMoran pun mengambil alih saham dan melunasi utangnya.

Klemen menegaskan, Pemerintah Provinsi Papua konsisten mengawal agar pembagian 10 persen saham bagi pemerintah daerah dapat terlaksana dengan baik.

"Kami pun konsisten dan komitmen tadi. Kami akan buktikan bahwa itu benar. Ini kebanggaan bagi rakyat Indonesia bahwa sudah puluhan tahun, baru kali ini di bawah Presiden Jokowi bisa menekan untuk divestasi saham 51 persen di mana amanat Undang-Undang Pasal 33 UUD 1945," lanjut Klemen. [kompas]

29 November 2018

Rusuh di LP Banda Aceh, 113 Napi Kabur


Banda Aceh, Berita Terkini - Lembaga Permasyarakatan (LP) Kelas II A Banda Aceh di kawasan Lambaro, Aceh Besar, rusuh yang menyebabkan seratusan narapidana dan tahanan di penjara itu kabur.

Dilansir dari Antara, kerusuhan di LP Kelas II A Banda Aceh di Lambaro, Aceh Besar, terjadi Kamis (29/11/2018) sekitar pukul 19.00 WIB. "

Sebanyak 113 narapidana dan tahanan dilaporkan melarikan diri. Saat ini, mereka sedang dalam pengejaran aparat kepolisian. Polisi masih berjaga-jaga di LP ini," kata seorang petugas penjara.

Kerusuhan menyebabkan sejumlah jendela kaca hancur. Lebih seratusan penghuni penjara tersebut dilaporkan kabur melalui pintu utama.

Belum diketahui penyebab kerusuhan LP Kelas IIA Banda Aceh tersebut. Kerusuhan yang lebih parah juga pernah terjadi di LP Kelas IIA Banda Aceh tersebut awal 2018 lalu.

Ratusan penghuni penjara membakar bangunan kantor penjara tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, penjara tersebut dihuni sekitar 500 narapidana dan tahanan.

Hingga berita ini dibuat, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. [kompas]

Jokowi Tak Realisasi Janji 10 Juta Lapangan Kerja Dan Regulasi Transportasi Online


Berita Terkini - Pemerintahan Joko Widodo belum juga membuat regulasi yang mengatur tentang transportasi online. Padahal, regulasi dibutuhkan untuk memberikan perlindungan bagi para pengemudi transportasi online.

Ekonom Partai Gerindra, Harryadin Mahardika mengatakan keberadaan transportasi online khususnya ojek online sebenarnya menjadi alternatif bagi masyarakat dalam mencari lapangan kerja. Namun, hingga kini janji pemerintah menciptakan 10 juta lapangan kerja masih belum direalisasikan.

"Sudah berkali-kali pemerintah mengeluh, misalnya susah sekali untuk mendorong pertumbuhan, tidak ada lagi sektor-sektor yang tumbuh, tidak ada lagi sektor-sektor yang mungkin bisa diandalkan. Padahal di depan mata kita semua ada satu sektor baru, yaitu industri digital dan kreatif yang terkait dengan startup-startup inovatif yang sudah memnujukkan kontribusi yang luar biasa besar," kata Harryadin, di Prabowo-Sandi Media Center, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Kamis (28/11).

Harryadin mengatakan, kontribusi transportasi online kepada perekonomian Indonesia mencapai 19,9 triliun per tahun. Angka ini terus meningkat.

Saat ini, kata Harryadin, sudah ada lebih dari 1 juta pengemudi ojek online di kawasan Sudirman dan Thamrin, Jakarta. Sementara itu, ada 600 ribu order makanan setiap harinya.

"Itu menunjukkan betapa pesatnya kontribusi yag diberikan oleh industri ini. Menjadi aneh kalau tidak segera secara proaktif diatur oleh pemerintah," kata Harryadin.

Ekonom senior Ichsanuddin Noorsy mengatakan keberadaan regulasi pemerintah dibutuhkan untuk mencegah terjadinya perang tarif antar penyedia jasa layanan transportasi online. Berkaca dari peristiwa yang terjadi di China, perang tarif transportasi online akan memunculkan sistem perbudakan modern.

"Ketika Uber mulai masuk ke negara-negara maju bahkan bertarung di China habis-habisan, The New York Times menganalisis korelasi antara industri otomotif, keuangan, dan Uber. Dan mereka melihat bahwa model tranportasi online itu adalah a part of modern slavery system," ungkap Ichsanuddin.

Sementara itu, perwakilan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Andri Rachma mengatakan kemunculan transportasi online adalah antitesis dari kegagalan pemerintah dalam mewujudkan transportasi publik yang terintegrasi. Di sisi lain, kemunculan transportasi online juga menjadi lapangan kerja baru bagi masyarakat.

"Untuk masa sekarang memang ini salah satu jaring pengaman sosial yang dibentuk masyarakat yang secara natural. Jadi masyarakat cari jalan keluar sendiri atas lahirnya angkutan online ini," kata Rachma. [rmol]

25 November 2018

Syarwan Hamid: Apa Jasa Jokowi Untuk Riau Sehingga LAM Beri Gelar Adat


Pekanbaru, Berita Terkini - Mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Kabinet Reformasi yang juga Tokoh Masyarakat Riau, Syarwan Hamid, mempertanyakan apa alasan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) untuk memberikan gelar adat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pensiunan jenderal bintang tiga ini mengatakan, hingga kini belum ada jasa Presiden Jokowi untuk Provinsi Riau yang bisa dinikmati oleh rakyat di Bumi Lancang Kuning ini.

Termasuk, digadang-gadangkan jasa Jokowi ke Riau adalah pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai sepanjang 131,4 km, kini sedang digesa penyelesaiannya.

"Proyek jalan tol Pekanbaru-Dumai sudah ada, bahkan sebelum Jokowi menjadi presiden. Jalan tol itu proyek sudah lama," kata Syarwan Hamid kepada RIAUONLINE.CO.ID, pekan ini.

Tak hanya itu, menteri yang melahirkan UU Otonomi Daerah tersebut juga mengkritisi keputusan LAMR akan memberikan gelar adat kepada Jokowi.

Ia bahkan menuding LAM Riau sekarang bukan lagi seperti LAM dahulu yang menjunjung tinggi musyawarah dalam memutuskan segala sesuatu.

"Ketua LAM sekarang seolah menganggap LAM milik pribadi, mereka mengambil keputusan sendiri," ungkap Syarwan.

Jenderal kelahiran Siak ini menjelaskan, dalam LAM ada peran tokoh-tokoh adat, orang tua-orang tua, dan tokoh lainnya yang harus dilibatkan dalam mengambil sebuah keputusan

Apabila, tutur Syarwan, LAM memang ingin memberikan gelar adat kepada Jokowi, maka tidak seharusnya gelar tersebut diberikan saat Jokowi menyandang status sebagai Calon Presiden 2019-2024.

"Situasi sekarang ini kan masa tahapan Pilpres, jadi sangat kental nuansa politisnya," tuturnya.

Bahkan hingga sekarang, ujar mantan Kassospol ABRI ini, belum mengetahui apa dasar LAMR memberikan gelar adat kepada Jokowi.

Sementara itu, ketua Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAM Riau, Datuk Seri Syahril Abubakar saat dimintai konfirmasi mengenai tudingan Syarwan Hamid tersebut, melalui telepon seluler maupun pesan singkat di aplikasi WhatsApp, belum bisa memberi keterangan.

"Jumpa saja di LAM," singkatnya, Kamis, 22 November 2018.

Namun, saat RIAUONLINE.CO.ID mencoba menemuinya di Balai Adat jalan Diponegoro, Datuk Syahril mengatakan, ia idak bisa ke Balai Adat karena ada urusan tidak bisa ditinggalkan.

"Urusan dengan Sekretariat MKA, silahkan ke Datuk Taufik Ikram, kontaknya minta ke sekretariat," balasnya, Jumat, 23 November 2018.

Sementara itu, Sekretaris DPH LAM Riau, Datuk Taufik Ikram Jamil, saat dihubungi Jumat, 23 November 2018, beralasan ia sedang ada acara, sehingga tidak bisa diwawancarai.

Terakhir, saat RIAUONLINE.CO.ID mencoba menghubungi kembali hari ini, Sabtu, 24 November 2018, nomornya dalam keadaan tidak aktif. [ro]

23 November 2018

Dimulai Tahun Depan, Biaya Kartu Nikah Ditanggung Calon Pasutri


Jakarta, Berita Terkini - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan biaya pembuatan kartu nikah akan ditanggung calon pasangan suami istri (pasutri) mulai tahun depan.

Hal ini berbeda dengan skema pembiayaan untuk penerbitan kartu nikah secara terbatas (piloting) saat ini yang menggunakan dana kementerian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.

Lukman menjelaskan penerbitan kartu nikah sebanyak 1 juta kartu untuk 500 ribu peristiwa pernikahan pada tahun ini akan menggunakan anggaran kementerian karena bersifat piloting. Asumsinya, besaran anggaran akan mencapai Rp680 juta karena harga per kartu sebesar Rp680,-.

Namun, tegasnya, mulai tahun depan penerbitan kartu nikah akan menggunakan pos anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Agama yang didapat dari biaya administrasi pernikahan di luar Kantor Urusan Agama (KUA).

Biasanya, bila calon pasutri menikah di luar KUA, misalnya dengan menggundang penghulu ke tempat akad, maka masing-masing calon pasutri perlu membayar biaya administrasi sebesar Rp600 ribu.

"Dari Rp600 ribu itu akan digunakan untuk biaya transportasi penghulu, administrasi, dan sebagain lain masuk ke kas negara sebagai PNBP. Maka dari situ, setiap peristiwa nikah akan disisihkan Rp680 untuk kartu nikah," kata Lukman, Kamis (22/11).

Menurut Lukman mengatakan nanti ditanggung calon pasutri, biaya penerbitan kartu nikah ini tidak memberatkan. Sebab, ia menegaskan harga yang dibebankan untuk pembuatan kartu sudah relatif murah. Apalagi, sambungnya, jika melihat dari manfaat yang akan diperoleh pemegangnya dan negara.

Mulai dari mudah dibawa, digunakan, hingga terintegrasi dengan sistem kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) di Kementerian Dalam Negeri.

"Ini sudah ada QR Code atau barcode, yang dengan begitu seluruh data warga negara Indonesia terkait status perkawinan, bisa segera diketahui," jelasnya.

Kendati begitu, Lukman belum bisa memperkirakan berapa banyak penerbitan kartu nikah pada tahun depan. Sebab, pertumbuhan pernikahan di Indonesia memang kerap meningkat.

"Untuk tahun 2019, nanti kami lihat dari hasil pelaksanaan dan evaluasi di 2018 ini," ucapnya.


Siap Diusut KPK

Sampai saat ini, rencana penerbitan kartu nikah sejatinya masih mendapat pro-kontra dari berbagai kalangan. Salah satunya dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sempat meminta Lukman untuk meninjau kembali rencana pengadaan kartu nikah tersebut.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan permintaan peninjauan kembali itu perlu dilakukan karena KPK khawatir proyek pengadaan kartu nikah tidak efisien, tidak sesuai rencana, hingga berpotensi dikorupsi.

"Itu sebabnya dikaji lagi saja, philosophy hingga itu (kartu nikah) mau buat apa?" ujarnya beberapa waktu lalu.

Kendati begitu, Lukman justru mempertanyakan maksud peninjauan kembali dari KPK. Sebab, menurut Lukman, seharusnya KPK mengajukan permintaan itu bila sudah ada indikasi korupsi pada pengadaan kartu nikah, bukan ketika kebijakan ini sedang disosialisasikan.

"Apakah KPK punya indikasi kuat terjadinya korupsi dalam kartu nikah? Kalau iya, maka itu domain mereka. Tapi, kalau tidak, pertanyaan saya kepada publik, etiskah sebuah instansi negara tidak hanya mengomentari, tapi menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap program yang sedang gencar-gencarnya kami lakukan di Kementerian Agama?" tekannya.

Lebih lanjut, Lukman bilang, kalau pun ada indikasi korupsi pada kebijakan yang dikeluarkan kementeriannya, maka pihaknya dengan senang hati akan berkoordinasi dengan KPK untuk turut mengungkap aksi korupsi tersebut.

"Lain soal kalau dengan hal pengadaan ihwal kartu nikah ada indikasi kuat terjadinya korupsi. Maka silakan usut kami, kami sangat terbuka. Bahkan kami berkepentingan untuk bersihkan seluruh ASN kami di kementerian. Itu tugas kami sebagai Menteri Agama," pungkasnya. [cnn]

Luar Biasa! Ini 7 Manfaat dan Khasiat Kulit Ayam untuk Kesehatan


Berita Terkini - Banyak orang merasa perlu membuang kulit ayam disebabkan karena baunya. Sumber bau ayam yang paling menyengat ternyata ada pada kulitnya. Coba saja mencuci ayam potong, sambil diingus-ingus aromanya, pastilah yang paling bau adalah kulit dan jeroan seperti usus, hati, dan rempela. Bau ini mengindikasikan adanya lemak yang tinggi pada kulit dan jeroan ini.

Tapi kalau kulit ayam sudah digoreng dengan tambahan bumbu rempah ayam goreng, rasanya jadi sangat gurih. Bahkan bagian paling renyah adalah kulit ini. Rasanya pun jauh lebih meresap dibandingkan usus dan paha sekalipun. Sampai-sampai kalau di pasar dapat dijumpai kulit ayam goreng yang dijual terpisah dalam bungkusan plastik.

Apakah anda penggemar kulit ayam? Pastilah setuju bahwa tidaklah layak manusia memusuhi organ kulit ini. Dan sebaiknya janganlah dibuang, namun diolah supaya rasanya lebih enak. Mengolah kulit ayam memang susah-susah gampang. Tidak selalu kulit ayam sukses digoreng kriuk-kriuk. Nah, di bawah ini adalah berbagai manfaat dan khasiat kulit ayam untuk kesehatan:

1. Kaya dengan Omega 6

Omega 6 dikenal dengan nama Asam Linoleat. Ini adalah jenis asam lemak yang banyak ditemukan dalam daging-dagingan. Tapi rupanya, jumlah tertinggi Omega 6 justru terletak pada kulit ayam. Makanya sayang sekali kalau sampai bagian kulit ini tidak dimanfaatkan dengan baik.

Tahukah apa itu fungsi Omega 6 untuk tubuh manusia? Asam Linoleat ini ternyata berfungsi untuk menurunkan kolesterol dalam darah. Dan tentunya diiringi dengan serangkaian manfaat mencegah darah tinggi, stroke dan jantung koroner. Karena biasanya ketiga penyakit ini bisa dipicu karena kolesterol yang tinggi.

2. Stabilkan Tekanan Darah

Jika ingin memiliki tekanan darah yang stabil, rupanya tidak melulu harus makan sayuran dan menghindari makanan hewani. Rupanya, manfaat kulit ayam ini bagus banget untuk meningkatkan tekanan darah. Cocok untuk yang memiliki tekanan darah selalu rendah.

Penyakit hipotensi memang tergolong ringan dan tidak terlalu mengkhawatirkan. Tapi masalahnya, kalau dibiarkan terus juga bahaya. Bisa membuat kegiatan sehari-hari jadi terganggu. Untuk itu, tidak ada salahnya buat sesekali makan olahan kulit ayam. Apalagi ketika tekanan darah berada pada kisaran 80-100.

3. Mengandung Lemak

Lemak itu tidak selamanya harus dimusuhi. Sebab, lemak juga menjadi prasyarat utama untuk tubuh bisa tumbuh besar. Orang yang kekurangan lemak dalam tubuhnya akan memiliki tubuh yang kurus. Padahal tubuh kurus itu tidak selamanya cantik. Karena tubuh yang cantik itu harusnya ideal bobotnya.

Lemak juga ternyata berfungsi untuk penyerapan vitamin dan membantu pertumbuhan sel-sel. Kalau ingin tubuh benar-benar sehat, tidak nampak kekurangan gizi (gizi buruk). Memang sebaiknya cukupi kebutuhan lemak dengan kulit ayam ini.

4. Meningkatkan Nafsu Makan

Beberapa orang menganggap jeroan dan usus ayam adalah bagian yang sangat enak. Beberapa lagi menganggap sumber kelezatan ayam ada pada ceker dan kepalanya. Namun banyak pula orang yang hanya bisa makan paha dan dada ayam. Tapi sepertinya, jarang orang yang bilang dirinya gemar makan kulit. Karena biasanya, kulit yang dimasak itu akan jadi lembek dan kurang enak.

Padahal ada cara menyiasati ini. Kalau mau makan kulit ayam yang lezat itu caranya gampang banget kok. Masak saja kulit ayam dengan cara digoreng, sampai keriuk-keriuk. Dan usahakan untuk langsung memakannya selagi masih kriuk. Pastilah ini benar-benar bisa meningkatkan nafsu makan.

5. Mencegah Olahan Ayam Jadi Terlalu Berminyak

Manfaat kulit ayam juga menunjang masakan. Membuat ayam goreng jadi tidak begitu berminyak. Karena biasanya minyaknya akan menempel saja pada kulit. Tidak sampai masuk ke daging-dagingnya. Begitupun dalam olahan ayam yang direbus atau dikukus. Kulit ayam ini cenderung mampu melindungi daging, agar tidak terlalu berair.

Jika begini, tentu ini sangat baik untuk yang suka makan ayam goreng. Jadinya ayam gorengnya tidak terlalu gombyos-gombyos penuh dengan minyak. Di mana minyak berlebih ini justru yang terkadang bikin kolesterol naik.

6. Mencukupi Kebutuhan Kalori Harian

Dalam tiap 1 gram lemak, terdapat 6 kalori. Jika kita makan 1 ons saja kulit ayam, maka akan mendapatkan 600 kalori. Ini sungguh nilai yang sangat besar. Karena kalau makan nasi sepiring saja baru mendapatkan 300 kalori. Maka bisa dipastikan kalau makan kulit ayam itu bisa bikin cepat kenyang dan kuat badannya.

7. Menaikkan Berat Badan

Karena berbagai kandungan mulai dari lemak, protein, omega 6 dan kalori melimpah ini. Diharapkan kulit ayam bisa menaikkan berat badan. Cocok untuk orang yang sedang program penggemukan badan. [khasiat]

Prabowo Diusulkan Jadi Bapak Ojek Online


Jakarta, Berita Terkini - Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, memberikan pembekalan terhadap para relawan pendukungnya di Istora Senayan, Jakarta, Kamis 22 November 2018. Dari ribuan relawan yang hadir, ada komunitas ojek online yang juga turut mengikuti pembekalan relawan pendukung Prabowo-Sandi.

Dalam sambutannya, Prabowo menyinggung kekayaan alam yang dimiliki Indonesia namun rakyatnya masih banyak yang susah. Menurutnya, hal ini karena ada pengelolaan sistem yang tidak beres sehingga kekayaan Indonesia hanya dimiliki segelintir orang saja.

"Bagaimana bisa negara yang memiliki kekayaan berlimpah tapi ramyat miskin dan elitenya mengorbankan rakyat. Elite selalu bicara semua bagus, tapi kalian yang tahu dan kalian yang bisa jawab bagaimana penderitaan rakyat," kata Prabowo dalam pidatonya.

Mendengar sambutan Prabowo, komunitas ojek online yang hadir bersama ribuan relawan Prabowo-Sandi meneriakkan 'Prabowo Presiden...!'.

Pengemudi ojek online, Eko Prasetyo mengatakan, dirinya sengaja datang untuk ikut pembekalan relawan Prabowo-Sandi di sela-sela pekerjaannya.

"Pokoknya kami siap memenangkan Prabowo-Sandi dan menjaga TPS nanti," kata pria asal Pademangan Timur, Jakarta Utara itu.

Eko bersama pengemudi ojek online lainnya, Untung, merasa bangga bisa hadir dalam acara pembekalan relawan Prabowo-Sandi.

Saat ditanya apa tersinggung dengan ucapan Prabowo yang prihatin soal anak muda banyak menjadi sopir ojek online, mereka justru mengaku terharu atas perhatian Prabowo tersebut.

"Kami tidak tersinggung, justru kami sebagai ojek online terharu kenapa Pak Prabowo yang memperhatikan minimnya lapangan pekerjaan untuk anak-anak Indonesia. Harusnya pemerintah memikirkan kenapa lulusan SMA jadi tukang ojek. Justru kami ingin Pak Prabowo ini dijadikan sebagai Bapak ojek online," ujar keduanya.

Selain Eko dan Untung, beberapa pengemudi ojek online juga ikut terlihat larut dalam acara pembekalan relawan Prabowo-Sandi. Mereka bahkan memakai pin Prabowo-Sandi dan menyatakan kesiapannya mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 02 tersebut. "2019 Prabowo presiden harga mati," teriak mereka. [viva]


Ikatan Batak dan Caleg PBB Nyatakan Dukung Prabowo-Sandi


Jakarta,  Berita Terkini - Calon wakil presiden nomor 02 Sandiaga Uno menerima langsung dukungan dari Ikatan Batak untuk Indonesia Raya (Ibara) dan Forum Caleg Partai Bulan Bintang (PBB) Dulur Sandi di Sekretariat Nasional Prabowo-Sandi, Jalan Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/11).

Sandiaga mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan Ibara kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

Pria yang akrab disapa Sandi itu meminta jajaran Ibara menyampaikan kepada sanak keluarga yang ada di kampung halaman maupun seluruh wilayah Indonesia untuk memilih Prabowo-Sandi.

"Kabarkan pada sanak famili di kampung, di rantau, di seluruh Indonesia bahwa ikatan batak untuk Indonesia raya Insyaallah bersama Prabowo-Sandi," kata Sandi di lokasi.

Sandi menyampaikan apresiasi atas dukungan Ibara. Mantan wakil gubernur DKI Jakarta itu menyebut orang Batak merupakan perantau serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tangguh.

"Ibara bersama Prabowo-Sandi menjadikan Indonesia adil, Indonesia makmur, kita perbaiki ekonomi," ujar Sandi.

Usai memberikan sambutan, Sandi bersama Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Mohamad Taufik diminta untuk duduk di depan panggung. Mereka berdua kemudian dikalungkan kain ulos oleh pendeta John Hasiloan Pakpahan

Ketua Dewan Pembina Ibara, Rafael Pakpahan mengimbau seluruh kader menyosialisasikan visi-misi Prabowo-Sandi kepada seluruh masyarakat. Dia juga meminta anggotanya mengawal Pilpres 2019 hingga rekapitulasi suara.

"Kita harus kawal TPS (tempat pemungutan suara) sampai KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah). Jangan sampai ada suara-suara yang tercecer, karena pertarungan yang riil ada di sana," kata dia.

Rafael menyatakan Ibara memutuskan mendukung pasangan Prabowo-Sandi dalam pesta demokrasi lima tahunan kali ini. Dia mengatakan bahwa pihaknya siap memenangkan pasangan Prabowo-Sandi.

"Maka ikatan batak untuk Indonesia raya memutuskan untuk mendukung visi dan misi pasangan calon presiden dan wakil presiden Bapak Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno," ujarnya.

"(Kami) menginstruksikan kepada seluruh anggota Ibara bahu membahu dan bekerja sama memenangkan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno," kata Rafael menambahkan.

Sebelumnya, Sandi lebih dahulu menerima dukungan dari Forum Caleg Partai Bulan Bintang (PBB) Dulur Sandi. Sandi mengucapkan terima kasih lantaran sebelumnya forum yang lain dari PBB juga memberikan dukungan pada Prabowo-Sandi.

"Kami ingin bahwa keihklasan dari rekan-rekan caleg dari Partai Bulan Bintang akan menjadi penyemangat kita. Akan menjadi lokomotif kemenangan, kita akan menjadikan Indonesia yang adil, Indonesia yang makmur," kata Sandi. [cnn]

Panitia Targetkan 4 Juta Peserta di Aksi Reuni 212


Jakarta, Berita Terkini - Panitia gabungan reuni akbar 212 menargetkan 4 juta peserta akan ikut di acara reuni 212 pada 2 Desember yang akan datang. Ketua Panitia Reuni 212 Bernard Abdul Jabbar menyayangkan sebelumnya ada upaya penjegalan peserta yang hadir ke acara tersebut dari beberapa daerah.

"Penggembosan-penggembosan terkait acara ini. Dilaporkan ada beberapa daerah yang ingin ikut justru menghadapi hambatan sebagaimana 2 tahun ini. Bus-bus yang sudah dipesan dibatalkan sepihak dr PO karena dapat tekanan dari orang yang tidak diketahui yang mereka sendiri bertanya tapi nggak dijelaskan. Kemudian tiket yang sudah dicarter semua dibatalkan sepihak. Kenapa kok ini bisa terjadi berulang ulang karena rencananya kami ini akan dihadiri sekitar 4 juta alumni 212 yang dari seluruh Indonesia," kata Bernard kepada wartawan, di Kompleks DPR, Jakarta Pusat, Kamis (22/11/2018).

Ia menyayangkan upaya yang diduga dilakukan oleh suatu pihak tertentu. Padahal Bernard memastikan adanya tudingan terkait reuni 212 itu ditunggangi kepentingan politik adalah fitnah.

Dia juga memastikan reuni 212 nantinya akan berlangsung tertib. Jika ada pihak yang membuat kerusuhan, lanjut Bernard, itu merupakan penyusup dan bukan berasal dari alumni 212.

"Dalam minggu ini dari Mabes akan memanggil kami panitia membicarakan hal terkait pengamanan karena kami mendengar isu beberapa kelompok penyusup yang akan melakukan kerusuhan dan sebagainya atau mungkin memberikan makanan yang sudah dicampur zat-zat tertentu ada hal yang ingin menjadi masalah jadi kisruh. Kami susah jelaskan ke Wakapolda kalau acara nanti tanggal 2 ada orang tertentu yang membuat kerusuhan kami jamin itu bukan dari kami. Kami yakinkan maka kami akan melawan orang yang berdosa tersebut," ungkapnya.

Sementara itu Steering Committee (SC) Panitia Reuni 212, M Alkhathath mengatakan target 4 juta massa yang hadir dari Jabodetabek, Banten dan Jawa Barat. Sedangkan jika gabungan dari beberapa tempat selain Jabodetabek dan daerah penyangga, ditargetkan massa yang hadir mencapai 7 juta.

Disamping itu Ketum PA 212 Slamet Maarif mengatakan ada pula upaya mendiskreditkan reuni 212. Ia menyebut ada spanduk yang disebarkan di DKI Jakarta yang diduga memfitnah rencana reuni 212 itu.

"Semalam di wilayah DKI Jakarta itu secara sistematis, masif dipasang spanduk yang memfitnah reuni, memfitnah PA 212 . Itu serentak di beberapa wilayah. Yang sampai sekarang sudah 12 spanduk yang diturunkan itu tujuannya pasti mengacaukan acara 212. Jadi PA 212 jual ulama, jual agama, kemudian mengarah pada radikalisme, lagu lama, serentak semalam. Itu sudah 12 spanduk yang diturunkan di Jakarta, sedang dilacak di beberapa daerah," ujar Slamet. [dtk]

22 November 2018

Jokowi Angkat Letjen Andika Perkasa Jadi KSAD


Berita Terkini - Letjen Andika Perkasa, yang saat ini masih menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad), akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) yang baru menggantikan Jenderal Mulyono.

Jenderal Mulyono sudah memasuki masa pensiun yakni pada Januari 2019. Maka perlu regenerasi di lingkungan Staf TNI Angkatan Darat. Pelantikan Andika dibenarkan oleh Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin.

"Insya Allah jam 09.00 WIB akan dilantik di Istana Negara, kalau tidak ada aral melintang. Pak Andika," kata Ali Mochtar, dikutip VIVA, Kamis, 22 November 2018.

Politisi Golkar itu mengatakan, ditunjuknya Andika tentu dengan berbagai alasan. Di antaranya soal profesionalitas dan pengalaman Andika sendiri. Selain itu, kata Ali, manajemen organisasi juga menjadi pertimbangan dari Presiden Jokowi.

Andika dianggap tepat, mengingat tantangan yang akan dihadapi bangsa ke depan juga tidak mudah. Menurut Ngabalin, Andika dianggap mampu untuk menjawab tantangan itu.

"Kita memberikan apresiasi atas apa yang sedang disiapkan oleh AD dan tentu bapak Presiden punya pertimbangan yang matang, melihat tingkat ancaman di masa yang akan datang. Andika menjadi sosok tepat," katanya. [viva]

21 November 2018

Soal Dana Desa Dikorupsi, Mendes Eko: Kalau Nekat Kita Proses


Jakarta, Berita Terkini - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo meminta kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana desa untuk melaporkan jika ada penyimpangan.

Eko mengatakan, proses hukum bagi pihak yang menyelewengkan dana desa menjadi efek jera bagi para kepala desa.

"Kalau nekat, ya kita proses kayak kemarin di Papua kita proses," kata Eko di Istana Bogor, Rabu (21/11/2018).

Dia mengungkapkan, pengawasan pelaksanaan dana desa sudah melibatkan banyak pihak, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Media, hingga Non Government Organization.

"Kalau NGO menemukan hal itu lapor saja untuk diproses. Kalau nggak diproses tidak akan ada efek jera. Saya pastikan kalau ada penyelewengan pasti ketahuan, pasti saya libatkan di des-desa, media, dan NGO dan kita libatkan," jelas dia.

Keterlibatan banyak pihak, kata Eko, sudah sangat efektif dalam mengawasi pelaksanaan dana desa yang anggarannya sebesar Rp 60 triliun di tahun 2018.

Pemerintah, kata Eko, juga menyiapkan call center bagi kepala desa yang mendapat tindakan kriminal dari para pihak yang mengawasi. Bisa menghubungi nomor 150040 atau pihak kepolisian setempat.

"Ini buktinya ketahuan terus, dan penyerapan dana desa sudah semakin bagus karena tata kelolanya kan," ujar dia. [detik]


Hercules Ditangkap Polres Metro Jakarta Barat


Jakarta,  Berita Terkini - Polres Metro Jakarta Barat menunjukan taringnya dengan menangkap pentolan preman yang ditakuti di Indonesia yaitu Hercules Rozario Marsal pada Rabu (21/11) siang.

Hercules yang mengenakan kaos kerah lengan panjang ini dengan santai berjalan menyusuri halaman Polres Metro Jakarta Barat dengan pengawalan anggota bersenjata lengkap.

"Iya benar kami baru saja melakukan penangkapan terhadap Hercules," ujar Kasat Reskrim Polrea Metro Jakarta Barat AKBP Edy Suranta Sitepu Rabu (21/11).

Edy menambahkan, Hercules ditangkap di rumahnya di Kompleks Kebon Jeruk Indah, blok E 12 A, Kembangan, Jakarta Barat. Saat ditangkap tidak ada perlawanan dari pihak Hercules.

"Tidak ada perlawanan. Dia kami tangkap atas kasus 170 dan 335 KUHP," tegas dia.

Edy menambahkan, pihaknya akan membeberkan kasus ini dalam rillis karena dirinya tengah melakukan pemeriksaan terhadap Hercules.[akurat]


Prabowo-Sandi Sudah Bertukar Pikiran Dengan AS


Jakarta, Berita Terkini - Pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno juga mempersiapkan strategi kebijakan hubungan internasional jika terpilih dalam Pemilihan Presiden 2019 nanti.

"Kalau ini kan belum secara resmi terpilih, jadi paling pembicaraan-pembicaraan informal dari pihak kedutaan besar, dari Washington (AS). Diskusi dan tukar pikiran sudah dilakukan," tutur Dewan Pakar, Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Rizal Dharmaputra di Auditorium CSIS, Jakarta, Rabu (21/11).

Rizal menambahkan, Sandiaga Uno juga memiliki komunikasi yang baik dengan AS. Ini bisa mempererat hubungan diplomatis kedua negara. Namun bukan berarti paslon nomor urut 02 fokus satu negara.

"AS, dia negara adidaya. Kita harus menjalan hubungan yang baik. Yang penting national interest. National interest dari Indonesia ini bisa kita implementasikan di kedua belah pihak atau tidak? Jangan sama kedua pihak itu national interest-nya lebih banyak berbicara di kita," tukasnya. [rmol]



Gisella Anastasia Gugat Cerai Gading Marten


Berita Terkini - Kabar mengejutkan datang dari pasangan Gisella Anastasia dan Gading Marten. Gisel dikabarkan menggugat cerai Gading.

Gisel masukkan gugatan cerainya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 908/pdt.G/2018/PN.JKT.SEL pada Senin, 19 November lalu.

"Sidang dua minggu dari sekarang cuman belum penetapan," ucap seorang petugas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang tak mau disebut namanya, saat ditemui kumparan, Rabu (21/11).

Hingga kini, Belum diketahui alasan Gisel menggugat cerai Gading. kumparan telah menghubungi pihak Gisel dan Gading untuk meminta konfirmasi, namun belum mendapat respons. Saat ini, Gading sedang berada di Eropa untuk urusan pekerjaan.

Gading Marten dan Gisella Anastasia menikah pada 14 September 2013 setelah putra Roy Marten tersebut menyatakan cintanya pada Gisel di sebuah acara televisi. Mereka telah dikaruniai seorang putri yang bernama Gempita Nora Marten yang lahir pada 16 Januari 2015. [kmp]

Ahmad Dhani Jelang Sidang Tuntutan: Negara Ini Rusak, Hukumnya Sontoloyo


Berita Terkini - Caleg Partai Gerindra Ahmad Dhani Prasetyo hadir dalam sidang pembacaan tuntutan kasus cuitannya tentang meludahi penista agama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kasus yang tengah ia hadapi disebutnya sebagai cerminan kepastian hukum di tanah air.

"Saya sih nggak ada persiapan ya. Cuma hari ini tuntutan itu akan memberikan sebuah gambaran tentang kepastian hukum di Indonesia. Jadi kepastian tentang penegakan hukum di Indonesia itu adalah kasus saya," ujar Dhani di PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Senin (19/11).

Dhani membandingkan kasusnya dengan perkara mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tentang penodaan agama. Dia menilai, kasusnya lebih ringan ketimbang perkara Ahok sehingga ia meminta agar tuntutan yang dikeluarkan jaksa tak lebih berat dari Ahok.

Saat itu Ahok hanya dituntut oleh jaksa penuntut umum (JPU) dengan hukuman satu tahun masa percobaan. Meski akhirnya majelis hakim menjatuhkan vonisnya lebih berat dari tuntutan JPU.

"Jadi jaksa bingung nih, masa tuntutan Ahmad Dhani lebih berat dari pada Ahok. Kalau sampai tuntutan jaksa lebih berat dari Ahok jelas negara ini tak punya hukum, negara ini rusak, hukumnya sontoloyo, yang buat genderuwo," ucap Dhani.

Mantan suami Maia Estianty itu berharap JPU menuntut dirinya bebas dalam perkara ini. Kendati begitu, ia tak terlalu ambil pusing dengan tuntutan yang diberikan JPU.

"Kalau keputusan itu kan dari hakim. Kalau Tuntutan jaksa bebas. Jaksa bebas menuntut mau lebih berat atau ringan dari Ahok itu keputusan jaksa. Tapi yang memutuskan nanti adalah hakim," kata Dhani. [mdk]

20 November 2018

Temui Prabowo, Forum Silaturahim Alumni Mesir Nyatakan Dukungan


Jakarta, Berita Terkini - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto bertemu dengan Forum Silaturahim Alumni Mesir di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (19/11/2018) sore.

Dalam pertemuan tersebut, Forum Silaturahim Alumni Mesir menyatakan dukungan kepada pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.

"Kami, Forum Silaturahim Alumni Mesir dengan hati yang tulus, ikhlas, memberikan dukungan kepada pasangan calon capres dan cawapres Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Sandiaga Uno dalam Pilpres tahun 2019 mendatang," ujar Ketua Umum Forum Dede Muharram saat memberikan keterangan seusai pertemuan.

Forum Silaturahim Alumni Mesir beranggotakan para alumnus universitas dan perguruan tinggi di Mesir, seperti Universitas Al-Azhar.

Menurut Dese, anggota Forum Silaturahim tersebut berasal dari berbagai daerah di Indonesia, antara lain Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Jawa dan Madura.

Dede Berharap, jika terpilih pada Pilpres 2019 mendatang, pasangan Prabowo-Sandiaga dapat mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berkeadilan dalam setiap aspek kehidupan, memberikan kemakmuran bagi setiap warganya dan menjadikan Indonesia sebagai negara berwibawa di mata internasional.

"Kami mengimbau kepada seluruh sahabat tercinta, para ulama, para Kiai, para Habaib alumni Mesir di manapun berada agar dapat bahu membahu saling membantu, saling berkoordinasi, dalam berikhtiar memenangkan pasangan calon Bapak Prabowo-Sandi," kata Dede.

Selain itu ia juga mengungkapkan alasan Forum Silaturahim Alumi Mesir memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo-Sandiaga.

Menurut Dede, pasangan Prabowo-Sandiaga memiliki program yang dekat dengan konsep ekonomi keumatan.

Ia menilai saat ini masyarakat mengalami ketimpangan di bidang ekonomi yang sangat besar.

"Tentu kami sudah mempelajari dengan lama bahwa apa yang sudah berjalan selama ini ditingkat pemerintahan para tokoh dan para ekonom bahwa ketimpangan ekonomi begitu sangat jauh dan kesejahteraan atau keadilan belum dimiliki masyarakat," kata Dede. [kompas]


19 November 2018

Boikot Jalan, Ribuan Mahasiswa Tuntut Pemerintah Naikkan Harga Kopra


Ternate, Berita Terkini – Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Perjuangan Rakyat (Kopra) Maluku Utara, Senin (19/11/18) memboikot aktivitas jalan raya menuju Bandara Babullah Ternate, pemboikotan itu dilakukan sebagai bentuk protes terhadap Pemerintah pusat dan daerah dengan membakar sejumlah ban-ban bekas yang disusun di sepanjang jalan menuju Bandara Babullah Ternate.

Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Maluku Utara ini berunjuk rasa menuntut pemerintah agar menaikan harga kopra.  Mereka juga menuntut Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan pemerintah Pusat agar serius dan  bertanggung jawab terhadap turunnya harga kopra saat ini.

Tidak hanya itu, massa aksi juga menuntut keras kepada pemerintah daerah agar membuat  peraturan daerah (Perda) tentang harga komoditi.

Koordinator lapangan, Bahrun, dalam orasinya menyampaikan dengan turunnya harga kopra sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat petani kelapa di Maluku Utara.

“Kita tau sendiri bahwa, sebagian besar hajat hidup masyarakat Malut bergantung pada  hasil tani kopra, kami mendesak pemerintah agar menaikkan harga kopra sebagai komoditi unggulan di Maluku Utara,” teriak Bahrun

Untuk diketahui, sebelum berita ini diterbitkan, terlihat mahasiswa dari berbagai kampus terus berdatangan dan menduduki jalan raya Bandara Babullah Ternate. Rencana aksi tersebut akan berlangsung hingga malam hari. [focusmalut]

Kantor DPP Partai Berkarya Tommy Soeharto Disita Negara


Jakarta, Berita Terkini - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku tim eksekutor berhasil menyita Gedung Granadi milik Keluarga Cendana yang saat ini dijadikan Kantor DPP Partai Berkarya oleh Tommy Soeharto.

Kepala Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Achmad Guntur mengatakan penyitaan itu dilakukan untuk menjalankan putusan dari Mahkamah Agung (MA) atas gugatan Kejaksaan Agung terhadap Yayasan Supersemar milik Keluarga Cendana.

Achmad menjelaskan bahwa Yayasan Supersemar tersebut digugat Kejaksaan Agung secara perdata pada 2007 atas dugaan penyelewenangan dana beasiswa pada berbagai tingkatan sekolah yang tidak sesuai serta dipinjamkan kepada pihak ketiga. "Gedung Granadi sudah resmi disita oleh eksekutor," tuturnya, Senin, 19 November 2018.

Tim eksekutor saat ini masih menunggu hasil penilaian aset Gedung Granadi tersebut dari tim Appraisal Independen yang ditunjuk. Hingga kini, dari Rp 4,4 triliun yang harus dibayarkan oleh Yayasan Supersemar kepada negara, baru Rp 243 miliar nilai aset yang berhasil disita oleh negara.

"Saat ini, pengadilan masih menunggu hasil penilaian oleh appraisal yang independen untuk menentukan berapa nilai gedung itu," katanya.

Kendati demikian, dia masih merahasiakan sejumlah aset lain milik Yayasan Supersemar yang akan disita oleh negara untuk membayar uang kerugian negara sebesar Rp 4,4 triliun tersebut. "Saat ini belum ada lagi, nantilah tunggu dulu," ujar Guntur.

Secara terpisah, Kejaksaan Agung memastikan akan menyita sejumlah saham dan rekening atas nama Yayasan Supersemar. Penyitaan dilakukan setelah tim eksekutor mengambil Gedung Granadi milik Keluarga Cendana untuk disetorkan kepada negara.

Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDatun) pada Kejaksaan Agung, Loeke Larasati Agoestina mengatakan Kejaksaan Agung sebagai pemohon dalam perkara tersebut tengah menelusuri seluruh saham dan rekening milik atas nama Yayasan Supersemar untuk dimasukkan ke daftar aset yang harus disita tim eksekutor yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dia memastikan Kejaksaan Agung tidak akan berhenti memburu aset milik Yayasan Supersemar hingga mencapai Rp 4,4 triliun untuk disetorkan ke negara.

"Sekarang itu total aset yang kami sita dari Yayasan Supersemar baru sekitar Rp 243 miliar. Kami tidak akan berhenti, akan kami kejar terus semua asetnya Yayasan Supersemar ini sesuai putusan hingga Rp 4,4 triliun," tuturnya.

Menurut Loeke, saat ini tim eksekutor sudah menyita Gedung Granadi yang dijadikan Kantor DPP Partai Berkarya di wilayah Kuningan, Jakarta Selatan. Dia mengimbau agar Keluarga Cendana terutama Tommy Soeharto selaku Ketua Umum Partai Berkarya untuk kooperatif dan menyerahkan gedung tersebut demi tegaknya hukum di Indonesia.

"Kami masih menunggu appraisal untuk nilai aset Gedung Granadi itu. Setelah perhitungannya selesai kami akan langsung sita gedung itu," katanya. [tempo]

Mahasiswa Bergerak, Tuntut APBD Harus Pro Rakyat Kecil


Riau, Berita Terkini - Kalangan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Mahasiswa Indragiri Hilir, Riau menuntut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus pro rakyat. 

Penegasan ini disampaikan mereka saat aksi unjuk rasa ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, Senin (19/11/2018).

"Kami menuntut agar APBD harus pro rakyat kecil dan digunakan sebesar-besarnya bagi revolusi industri kelapa," teriak korlap aksi, Agung Prayogi. Kedatangan mereka disambut Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, Dani M Nursalam dan anggota dewan lainnya.

Mahasiswa ini menyampaikan, kedatangan mereka ini guna mengawal dan memastikan diakomodirnya anggaran APBD yang berpihak kepada kepentingan masyarakat kecil, terutama bagi bidang perkebunan kelapa di daerah ini.

Mereka menilai selama ini, sangat kecil alokasi anggaran dari APBD bagi bidang perkebunan kelapa, padahal selama ini kerusakan lahan perkebunan kelapa semakin parah dan diperparah anjloknya harga komoditi perkebunan ini di pasaran.

Menanggapi tuntutan mahasiswa ini, Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam menyampaikan, DPRD Kabupaten Inhil telah menganggarkan dana lebih dari 32 miliar pada tahun 2019, untuk menangani permasalahan kelapa dan peningkatan perekonomian masyarakat petani kelapa.

Juga akan membuat Ranperda mengenai Kelapa Inhil Sejahtera yang akan bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa di tiap desa dan beberapa perusahaan kelapa dengan tujuan pemasaran ke luar negeri.[cmbc]

Hari Ini SK Pencabutan Izin Frekuensi PT First Media Keluar


Jakarta, Berita Terkini - Kementerian Komunikasi dan Informatika akan mencabut izin penggunaan frekuensi 2,3 GHz dari tiga perusahaan termasuk PT First Media Tbk. Pelaksana tugas Kepala Biro Humas Kominfo, Ferdinandus Setu mengatakan hari ini Kominfo akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pencabutan izin frekuensi dari tiga perusahaan itu.

Yak betul, hari ini kita akan mengeluarkan SK pencabutan izin penggunaan frekuensi 2,3 GHz,” kata dia saat dihubungi Tempo, Senin, 19 November 2018.

Menurut Ferdinandus, ketiga perusahaan tersebut tidak melakukan pembayaran atas izin frekuensi 2,3 GHz selama 24 bulan berturut-turut.

Hingga batas jatuh tempo yang telah ditentukan, yaitu pada tanggal 17 November 2018, ketiga perusahaan tersebut belum melakukan pembayaran izin frekuensi. “Dan sudah jatuh tempo hingga pukul 23.59 WIB Sabtu 17 November 2018 kami tunggu di sistem pembayaran kami tidak ada notifikasi, memang mungkin tidak niat membayar ya jadi kami melakukan pencabutan izin,” tutur dia.

PT First Media Tbk belum membayar kewajiban pembayaran frekuensi tersebut pada tahun 2016 dan 2017. Jumlah tunggakan pokok dan denda yang belum dibayar  PT First Media Tbk Rp 364 miliar.

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi jo. Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, dinyatakan bahwa setiap pengguna spektrum frekuensi radio untuk tujuan penyelenggaraan telekomunikasi wajib membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dinyatakan bahwa setiap pemegang IPFR yang tidak melakukan pembayaran secara penuh BHP Frekuensi Radio paling lambat pada tanggal jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa denda, penghentian sementara penggunaan Pita Frekuensi Radio, dan/atau pencabutan izin.

Pencabutan Izin dimaksud dilakukan setelah pemegang IPFR diberikan 3 (tiga) kali surat peringatan, dan tidak melunasi seluruh BHP Frekuensi Radio untuk IPFR tahunan berikut dendanya sampai dengan bulan ke 24 (dua puluh empat) sejak tanggal jatuh tempo BHP Frekuensi Radio terutang, yaitu selambat-lambatnya pada tanggal 17 November 2018.

Dalam siaran pers 14 November, PT First Media Tbk (KBLV), perseroan telah mengajukan gugatan Tata Usaha Negara (TUN) terhadap Direktur Operasi Sumber Daya qq Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia) di Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah terdaftar di bawah nomor register perkara 266/G/2018/PTUN-Jkt. Gugatan diajukan terkait lisensi layanan telekomunikasi nirkabel (Broadband Wireless Access 2,3Ghz) Perseroan, yang mana hal tersebut tidak berhubungan dengan layanan di bawah merek dagang (brand) “First Media” yang dioperasikan PT Link Net Tbk (LINK).

Tempo berupaya meminta tanggapan PT First Media melalui alamat email corporate.secretary@firstmedia.com terkait rencana pencabutan izin tersebut. Namun hingga berita ditulis, belum ada tanggapan dari First Media. Adapun PR Agency PT First Media menyatakan belum ada keterangan resmi dari PT First Media terkait rencana pencabutan izin frekuensi tersebut. [tempo]

Bupati Pakpak Bharat, Kepala Daerah ke-104 yang 'Digarap' KPK


Jakarta, Berita Terkini - Bupati Pakpak Bharat, Sumatera Utara, Remigo Yolando Berutu menjadi kepala daerah ke-104 yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, ia jadi kepala daerah yang ke-27 yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 2018. Pemerintah pun didorong untuk melakukan evaluasi.

Remigo ditangkap atas dugaan suap terkait proyek di Dinas PUPR Pemerintah Pakpak Bharat tahun anggaran 2018.

"Sekali lagi kita menyampaikan keprihatinan. Kalau kita lihat tahun 2018 ini, ini adalah OTT yang ke-27, jadi kita patut prihatin sekali lagi terjadi terhadap salah satu pimpinan daerah, sangat menyesalkan, sangat prihatin, kenapa ini terus berulang," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo, di Gedung KPK pada Minggu (18/11) malam.

Menurut Agus, OTT yang masih menjerat kepala daerah tersebut seharusnya dapat dijadikan bahan evaluasi untuk pemerintah. Hal tersebut supaya kepala daerah tak lagi masuk dalam jajaran pihak yang diamankan dalam OTT.

"Hingga hari ini KPK telah menangani total 104 kepala daerah. Mudah-mudahan ini juga jadi bahan untuk pemerintah segera mengevaluasi apa yang perlu dilakukan," ucapnya.

KPK menangkap enam orang dalam kasus tersebut. Mereka adalah Remigo, Kepala Dinas PUPR Pakpak Bharat David Anderson Karosekali, seorang swasta Hendriko Sembiring, Reza Pahlevi seorang swasta, Jufri Mark Bonardo Simanjuntak merupakan ajudan Remigo dan Syekhani yang merupakan pegawai honorer Dinas PU Kabupaten Pakpak Bharat.

Selain Remigo, KPK juga menetapkan David Anderson Karosekali dan Hendriko Sembiring sebagai tersangka yang turut terlibat dalam kasus tersebut. Ketiga orang tersebut disebut sebagai penerima suap tersebut.

Dalam penangkapan itu KPK mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp150 juta. Berdasarkan penyelidikan, Remigo menerima Rp550 juta dari perantara yang diterima sebanyak tiga kali.

Pada 16 November, Remigo menerima Rp150 juta, pada 17 November menerima Rp250 juta dan Rp150 juta. Namun KPK hanya mendapati transaksi suap senilai Rp150 juta.

Uang tersebut diduga digunakan untuk keperluan pribadi yakni mengamankan kasus yang melibatkan istri dari Remigo yang ditangani penegak hukum di Medan.

Ketiga orang yang ditetapkan KPK sebagai tersangka itu pun disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. [cnn]

18 November 2018

Fadli Zon Sindir Poster Raja Jawa Jokowi Lewat Puisi


Berita Terkini - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, menulis puisi yang menyindir poster raja Jawa Joko Widodo yang tersebar di Jawa Tengah. Judul puisinya, Petruk Jadi Raja.

Puisi itu diunggah pada akun Twitter @fadlizon. Dalam puisinya, memang sama sekali tak disebutkan satupun kata Jokowi.

Fadli hanya menceritakan Petruk yang suka iseng blusukan, mendapatkan takdir berkuasa. Hanya saat berkuasa, Petruk mengobral janji dan program abal-abal.

Lalu, saat Petruk berkuasa, malah merusak tatanan dan membuat dagelan. Persoalan politik, ekonomi, budaya hingga agama kacau. Sementara itu, Petruk hanya plonga-plongo.

"Apakah ada yg ingin RI menjadi “kerajaan” sehingga harus membuat poster “Raja”? Tentu ini bertentangan dg konstitusi kita ya? Apalagi ini tak ada nasab/trah keturunan “Raja”. Inilah bahayanya “Petruk Jadi Raja”. #petrukjadiraja," cuit Fadli. [viva]

Berikut ini, puisi Fadli yang ditulis di London, Inggris:

Petruk Jadi Raja

Suatu hari di Astina
Petruk iseng jalan blusukan
Tak disangka nasib suratan
Tiba kesempatan berkuasa

Petruk bersolek penuh citra
Mencuri perhatian warga
Program abal-abal dijual
Seratus janji diobral
Akhirnya dilantik jadi raja

Petruk bertahta di singgasana
Mimpi perbaiki keadaan
Tak tahu apa mau dilakukan
Merusak aturan tatanan
Semua jadi dagelan

Petruk biang kekacauan
Ekonomi carut marut tak karuan
politik gonjang ganjing kegaduhan
Budaya tercecer berantakan
Agama mudah dinistakan
Harapan pupus berserakan
Petruk plonga plongo kebingungan

Itulah hikayat negeri Astina
Ketika petruk jadi raja

Fadli Zon, London, 18 November 2018.

Demokrat Miliki Cara Khusus Kampanyekan Prabowo-Sandi


Jakarta, Berita Terkini - Partai Demokrat membantah tak mengkampanyekan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Namun, Partai Demokrat mengklaim memiliki cara khusus dan berbeda dengan partai koalisi lainnya dalam mengkampanyekan pasangan itu sebagai calon presiden dan calon wakil presiden.

"Demokrat bukan tidak mengkampanyekan Prabowo-Sandi, namun cara kami beda, tidak datang ke suatu tempat lalu teriak-teriak ke publik untuk pilih Prabowo-Sandi," kata Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean di Sekretariat Nasional (Seknas) Pemenangan Prabowo-Sandi, di Jakarta, Ahad (18/11).

Dia mengatakan saat kader Demokrat datang ke suatu tempat, mereka menanyakan pilihan masyarakat di Pilpres 2019 karena ada daerah yang mayoritas mendukung Jokowi, ada yang mayoritas memilih Prabowo dan ada juga pilihannya berimbang.

Menurut dia kalau ada masyarakat yang tetap menginginkan Jokowi, maka akan ditanyakan alasan dan pihaknya akan menjelaskan dengan fakta-fakta yang terjadi saat ini.

"Lalu kami jelaskan dan sampaikan bahwa lebih baik memilih pemimpin baru, dan Demokrat berkoalisi dengan Prabowo-Sandi," ujarnya.

Ferdinand yang merupakan juru kampanye nasional Prabowo-Sandi mengatakan Demokrat juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa hanya Prabowo-Sandi yang akan mengusung program-program pro-rakyat yang pernah dijalankan di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurut dia, dari berbagai penjelasan yang disampaikan tersebut, banyak masyarakat yang berubah pilihan politiknya, yaitu menjadi memilih Prabowo-Sandi.

"Kami tekankan kepada masyarakat kalau mau kembali merasakan program pro-rakyat dan mendapatkan bantuan dari pemerintah serta menikmati subsidi negara maka pilihlah Prabowo-Sandi dan Demokrat," katanya. [rep]

Perbedaan Sikap Politik Tidak Perlu Dibawa Ke Ranah Hukum


Berita Terkini - Langkah politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Eggi Sudjana melaporkan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie dianggap sebagai hal berlebihan.

Grace dilaporkan Eggi atas pidato politik yang menyebut PSI menolak kehadiran peraturan daerah syariah dan Injil di Indonesia.

Peneliti senior The Wahid Institute Rumadi Ahmad menilai, masalah sikap politik seharusnya diselesaikan para politisi melalui diskursus publik. Apalagi, keduanya sama-sama seorang politisi.

"Berlebihan itu. Sama artinya membuka berbagai macam dirkursus terkait adanya perda itu, terlepas diterima atau ditolak. Jangan dikit-dikit polisi dikit-dikit polisi," katanya saat dihubungi, Minggu (18/11).

Perbedaan sikap politik tidak harus berujung pada pelaporan ke polisi. Langkah Eggi justru menyiratkan bahwa dirinya merupakan politisi yang tidak siap dengan perbedaan pandangan politik.

Rumadi khawatir fenomena politisi yang cepat melaporkan seseorang ke polisi saat berbeda pandangan, akan berbahaya saat yang bersangkutan memegang tampuk pimpinan di negeri ini.

"Orang seperti itu jika mempunyai kekuasaan akan membungkam kalau ada perbedaan. Orang kaya gini kalau punya kekuasaan bahaya," tutupnya. [rmol]

Presiden Baru Dilantik, Maladewa Bersiap Menjauh Dari China


Berita Terkini - Ibrahim Mohamed Solih resmi dilantik menjadi presiden baru Maladewa pada Sabtu (17/11) waktu setempat.

Dia menang dalam pemilu presiden September lalu setelah oposisi bersatu untuk mengusir petahana pro China Abdulla Yameen.

Solih yang berusia 54 tahun muncul sebagai kandidat oposisi umum karena semua pembangkang kunci dipenjara atau dipaksa untuk diasingkan oleh pemerintahan Yameen yang mengambil alih kekuasaan pada tahun 2013 lalu.

Pada sesi khusus parlemen yang diadakan di Stadion Sepak Bola Nasional di ibukota Male akhir pekan ini, Solih diambil sumpah jabatan. Pengambilan sumpah jabatan itu dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara tetangga, termasuk di antaranya adalah Perdana Menteri India Narenda Modi.

Channel News Asia mengabarkan bahwa kehadiran Modi adalah refleksi dari rasa lega yang dirasakan di India atas terpilihnya Solih.

Pasalnya, Maladewa menjauh dari India dalam hal kerjasama bilateral. Maladewa di bawah pemerintahan Yameen memilih untuk lebih dekat ke Beijing yang meminjamkan jutaan dolar untuk infrastruktur yang ditempatkan di kepulauan.

"Saya yakin bahwa kunjungan saya akan membawa era baru dari pertukaran dan kerjasama yang lebih erat antara kedua negara kami," kata Modi di akun resmi Facebook.

"Terutama dalam infrastruktur, perawatan kesehatan, konektivitas dan pengembangan sumber daya manusia," sambungnya.

Diketahui, Partai Demokrat Maladewa (MDP) di mana Solih bernaung telah berjanji untuk mengakhiri apa yang disebut sebagai 'kolonialisme China.'

Pemimpin MDP dan mantan Presiden Mohamed Nasheed telah berjanji partainya akan mengurangi ketergantungan pada Tiongkok dan merundingkan kembali jutaan dolar pinjaman yang diambil dari Beijing.

Saat ini diketahui bahwa lebih dari 80 persen utang luar negeri Maladewa berasal dari China. [rmol]

Monas Ditutup Pagi Ini, Hindari Aksi Kibar Bendera Tauhid


Berita Terkini - Kawasan Monumen Nasional (Monas) ditutup untuk umum pada Minggu (18/11) pagi karena alasan pengamanan. Rencananya di Monas akan digelar acara Silaturahmi Kekhilafaan Islam Dunia.

Kasi Ketertiban Kantor Pengelola Kawasan Monas Yayang Kustiawan mengatakan, penutupan area monas merupakan arahan dari Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Roma Hutajulu.

“Cuma pagi ini aja. Ini arahan dari Kapolres terkait masalah pengamanan tentang silaturahmi kekhilafahan karena mereka berencana mau adakan kegiatan silaturahmi di Monas pagi ini,” ucap Yayang saat dihubungi, Minggu (18/11).

“Namun karena tak ada izin dari kepolisian dan Monas, dikhawatirkan mereka memaksa masuk dan terjadi hal-hal yang tak diinginkan, maka diarahkan kapolres supaya ditutup sementara,” sambungnya.

Menurutnya, kawasan Monas akan kembali dibuka siang nanti. Soal ditutupnya Monas pagi ini, lanjut dia, sudah diinformasikan melalui media sosial dan spanduk.

“Soalnya ini sifatnya dadakan baru tadi pagi disampaikan ke kami pas apel pasukan tadi pagi maka baru kami informasikan pagi ini lewat medsos monas lewat spanduk yang dipasang di pintu gerbang,” pungkasnya.


Pantauan di lokasi, para pengunjung yang ini berolahraga di Monas tak bisa masuk. Spanduk Monas ditutup terpampang di pagar. [kmp]

Kabar Dirinya Nikah Diam-diam Merebak, Sule Minta Maaf Buat Perempuan yang Cemburu


Bekasi, Berita Terkini - Artis komedi Entis Sutisna (43) atau yang karib disapa Sule, menjawab kabar yang menyebutkan bahwa ia telah menikah diam-diam dengan seorang wanita.

Kabar ini mencuat setelah foto Sule bersama seorang wanita tersebar di media sosial.

Ditemui di kediamannya di kawasan Tambun, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (17/11/2018), ayah empat orang anak itu, kabar tersebut tidaklah benar. Pasalnya wanita dalam foto tersebut adalah adik ipar Sule yang merupakan istri dari adik Sule.

"Jadi kebetulan hubungan saya sama Nurlela ini adalah adik kakak. Jadi dia ini adalah adiknya, saya kakaknya. Jadi tidak ada apa-apa," ujar Sule seperti dilansir dari Kompas.com, Sabtu (17/11/2018).

Untuk itu, sambil berkelakar Sule meminta maaf pada para wanita di luar sana yang sudah salah sangka padanya.

"Jadi buat perempuan-perempuan di luar sana yang cemburu, yang patah hati, jadi bukan siapa-siapa."

"Jadi buat netizen yang baik hati, jadi jangan terlalu menganggap saya ini laki-laki gampangan ya. Saya laki-laki susahan," ucap Sule yang disambut tawa para wartawan.

Sule juga menampik adanya pernikahan diam-diam antara dirinya dengan Nurlela. Ia pun berjanji akan memberitahu jika kelak dirinya akan menikah.

"Ya nikah mah di mana-mana juga diam-diam masa mau ribut? Enggak ada. Ya enggak tahu mungkin yang lain. Nanti saya kasih tahu lah semuanya. Pasti saya undang, cuman kan belum ada pasangannya," ungkapnya.

Sebelum diberitakan dengan Nurlela, Sule juga pernah diberitakan menjalin asmara dengan seorang biduan bernama Rita Tila. Namun kabar tersebut ditepis oleh Sule dan Rita. [trb]

Hotman Paris Berhasil Temukan Celah Pada UU ITE yang Bisa Bebaskan Baiq Nuril


Berita Terkini - Tagar #SaveIbuNuril sepertinya telah sampai ke telinga pengacara kondang sekelas Hotman Paris Hutapea.

Meski tengah berada di Florence Itali, melalui akun Instagram pribadinya @hotmanparisofficial meminta kuasa hukum korban pelecehan seksual, yakni Baiq Nuril untuk mengirim putusan PN ke Kopi Joni.

Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui unggahan di akun Instagramnya pada Kamis (15/11/2018).

Sepertinya, pengacara kondang itu benar-benar serius ingin membantu Baiq Nuril memperoleh keadilan.

Melalui unggahan-unggahan di akun Instagramnya, Hotman Paris terus membicarakan tentang bagaimana cara penanganan kasus yang menimpa Baiq Nuril.

Tak hanya itu, Hotman Paris juga meminta agar masyarakat Indonesia juga ikut membantu Baiq Nuril dengan cara mengirimkan surat ke Jaksa Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi.

"Kasus Mbak Nuril yang divonis enam bulan penjara, masyarakat Indonesia jangan lagi meratapi, solusinya adalah:

1. Seluruh masyarakat Indonesia kirim ke Bapak Jaksa Agung agar putusan kasasi jangan dilaksanakan dulu, agar Nuril jangan dimasukkan penjara dulu.

2. Seluruh masyarakat Indonesia mohon kepada bapak Ketua Mahkamah Agung agar memerintahkan berkas perkara PK segera dikirim ke MA untuk diputus dalam tingkat PK, itu adalah solusi terbaik sekarang ini", kata Hotman Paris dalam unggahan videonya.

Hotman Paris melanjutkan, bahwa pada tanggal 23 November nanti, sekitar pukul 07.00 atau 08.00 pagi, ia akan menunggu keluarga Nuril atau siapapun untuk membahas lebih lanjut tentang kasus ini.

Ia pun meminta agar surat-surat itu disampaikan ke alamat Kopi Joni dan akan disampaikan ke Jaksa Agung oleh Hotman Paris.

"Kepada seluruh wanita di Indonesia, kirimkan segera surat dialamatkan ke Kopi Joni untuk menyelamatkan Mbak Nuril agar putusan kasasi jangan dulu dieksekusi dan agar dia jangan ditahan dulu.

Isi surat adalah memohon kepada Jaksa Agung untuk tidak melaksanakan putusan kasasi sampai keluar putusan PK.

Kirim suratmu ke Kopi Joni, alamatkan ke Hotman Paris, nanti akan saya sampaikan ke Jaksa Agung, alamatnya ada di caption.

Kepada seluruh wanita di Indonesia dan para warga pecinta keadilan, salam Hotman Paris dari Florence Italia", ujarnya.



Berdasarkan diskusi dan hasil analisis bersama ketiga anaknya, Hotman Paris rupanya mulai menemukan titik terang dari permasalahan ini.

Hal ini seperti yang ia sampaikan dalam unggahan video berikut ini.



"Salam dari stasiun Kereta Api Florence menuju Milan. Kami sekeluarga sedang membaca bahan untuk memberikan masukan, sumbangan pemikiran kepada Mbak Nuril yang dihukum enam bulan penjara oleh MA. Pasal 24 UU ITE ayat 1, mengatur pada dasarnya seseorang yang tanpa hak menyebarkan hal-hal yang asusila, pertanyaannya kalau dia adalah korban, apakah dia berhak? tentu berhak", ucap Hotman Paris seperti dikutip dari videonya.

"Seseorang yang korban dari asusila berhak mempublikasikan penderitannya itu, tidak ada niat untuk merugikan publik.

Pasal 27 ayat 1 untuk melindungi publik, tapi kalau korban bercerita itu adalah dalam rangka membela diri, jadi dia berhak membela diri", lanjutnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Baiq Nuril merupakan pegawai honorer bagian Tata Usaha di SMU 7 Mataram yang kini ramai diperbincangkan.

Baiq Nuril sempat divonis bebas oleh PN Mataram pada 26 Juli 2017 silam atas kasus pelanggaran UU ITE.

Pelanggaran UU ITE yang dituduhkan kepada Baiq Nuril adalah tersebarnya rekaman telepon mesum Kepala Sekolah SMU 7 Mataram saat itu.

Namun kini, Baiq Nuril yang menjadi korban justru terancam masuk penjara lantaran MA mengabulkan kasasi Kejaksaan Tinggi NTB dengan vonis enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta.

Ironisnya, di tengah kedukaan yang dialami Baiq Nuril karena harus menerima kenyataan pahit, Muslim sang kepala sekolah justru mendapat promosi kenaikan jabatan.

Perkembangan terbaru kasus yang menimpa Baiq Nuril ini adalah tim penasihat hukum Baiq Nuril akan mengajukan PK (Peninjauan Kembali) terhadap putusan kasasi MA yang menyatakan Nuril bersalah dan melanggar pasal 27 ayat 1 UU ITE.

"Kami persiapkan menempuh peninjauan kembali atau PK.

Hanya itu saja upaya yang bisa kita lakukan", terang tim penasihat hukum Baiq Nuril, Joko Jumaidi kepada Kompas.com pada Rabu (14/11/2018).

Hal ini dilakukan karena Joko yakin bahwa kliennya kali ini tidak bersalah, melainkan korban.

#SaveIbuNuril. [grid]
© Copyright 2019 BERITATERKINI.co | All Right Reserved