Desember 2018

23 Desember 2018

Aa Jimmy Korban Meninggal Tsunami Banten


Berita Terkini - Komedian Heriyanto atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Aa Jimmy (35) menjadi salah satu korban dalam bencana tsunami Banten, Sabtu (22/12/2018).

Ia menjadi salah satu pembawa acara bersama Ade "Jigo" dalam acara gathering PLN di Tanjung Lesung Beach Resort, Banten, ketika gelombang tsunami melanda lokasi tersebut, Sabtu (22/12/2018), sekitar pukul 21.33 WIB.

Kabar tersebut diungkapkan vokalis Seventeen, Ifan, dalam wawancara via telepon dengan TVOne, Minggu (23/12/2018).

"Kebetulan yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri itu ada Aa Jimmy, kebetulan MC nya Aa Jimmy sama Ade Jigo eks Teamlo. Ade alhamdulillah selamat, cuma Aa Jimmy meninggal," kata Ifan.

Ia mengatakan, ketika berhasil menyelamatkan diri ke daratan, Ifan melihat jenazah Aa Jimmy terbaring di pinggir pantai.

"Saya lihat jenazahnya di tepi pantai. Kalau pengisi acara lain aku enggak tahu. Cuma peserta gathering ada 260, belum sama keluarganya, event organizer dan kru panggung. Ini kebetulan gathering perusahaan, acara akhir tahun," ujar Ifan.

"Sebagian yang terlempar ke laut. Mungkin sekitar 70 persen terlempar ke daratan itu sebagian besar selamat. Yang kelempar ke laut sebagian besar meninggal. Karena saya lihat kepanikan orang," tambahnya.
Sebelumnya gelombang tinggi menerjang pesisir Serang dan menyebabkan sejumlah kerusakan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan gelombang itu merupakan tsunami.

BMKG menyampaikan kesimpulan tersebut setelah mendapatkan data dari 4 stasiun pengamatan pasang surut di sekitar Selat Sunda pada waktu kejadian tsunami, yaitu pukul 21.27 WIB.

Hasil pengamatan menunjukkan tinggi gelombang masing-masing 0.9 meter di Serang pada pukul 21.27 WIB, 0,35 meter di Banten pada pukul 21.33 WIB, 0,36 meter di Kota Agung pada pukul 21.35 WIB, dan 0,28 meter pada pukul 21.53 WIB di Pelabuhan Panjang. [trb]

Jadi Korban Tsunami Banten, Pemain Bass Band Seventeen Meninggal Dunia


Jakarta, Berita Terkini - Pemain bass grup band Seventeen, M Awal Purbani atau Bani, menjadi korban meninggal dalam bencana tsunami yang menerjang Banten, Sabtu (22/12/2018) malam.

Sambil menangis, vokalis Seventeen, Ifan, mengabarkan bahwa selain Bani, Road Manager mereka yang bernama Oki Wijaya juga meninggal dunia.

Diketahui bahwa Seventeen sedang manggung di Tanjung Lesung Beach Resort, Banten, ketika gelombang tinggi melanda lokasi tersebut sekitar pukul 21.33 WIB.

"Kami kehilangan bassis kami, Bani, sama road manager kami Oki," ucap Ifan melalui video yang ia unggah di akun Instagram-nya, @ifanseventeen, Minggu (23/12/2018).

"Minta ikhlas doanya juga buat Bani sama Mas Oki. Terima kasih, assalamualaikum," tambahnya.



Selain itu, Ifan yang masih terisak mengatakan bahwa istrinya Dylan Sahara dan dua personel Seventeen yang lain, yakni  Herman (gitar) serta Andi (drum), belum ditemukan.

"Andi sama Herman, sama Ujang belum diketemuin, minta doanya. Mudah-mudahan istri saya cepet diketemuin. Sementara yang lain selain itu alhamdulillah selamat, walaupun luka-luka. Minta doanya biar istri saya Dylan, Andi, Ujang, sama Herman cepet diketemuin," kata Ifan. [kompas]

Jadi Korban Tsunami Pantai Anyer, Grup Band Seventeen Belum Ditemukan


Jakarta, Berita Terkini - Grup band Seventeen belum ditemukan pascatsunami Banten yang terjadi pada Sabtu (22/12/2018) malam.

Band yang terkenal dengan lagu "Jaga Selalu Hatimu" itu sedang tampil di sebuah acara di Tanjung Lesung Beach Resort, Banten, saat bencana alam itu terjadi.

Kabar ini pertama kali diketahui dari Rian D'MASIV yang mengunggah status di akun Instagram-nya.

Rian menulis, para personel Seventeen, yakni Bani (bass), Yudhi (gitar), Herman (gitar), Andi (drum), dan Ifan (vokal) serta para kru Seventeen belum ditemukan.

"Pray for seventeen band... terkena ombak saat manggung di pantai carita... beberapa crew dan personil blm ditemukan... mohon do’a agar semuanya baik2 saja,” tulis Rian seperti dikutip dari Kompas.com, Minggu (23/12/2018).

View this post on Instagram

@seventeenbandid 🙏😭

A post shared by Rian Ekky P of D’MASIV (@rianekkypradipta) on


Hingga kini kabar dari personel grup band Seventeen masih dinantikan.

Sebelumnya gelombang tinggi menerjang pesisir Serang dan menyebabkan sejumlah kerusakan.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gelombang itu merupakan tsunami.

BMKG menyampaikan kesimpulan tersebut setelah mendapatkan data dari 4 stasiun pengamatan pasang surut di sekitar Selat Sunda pada waktu kejadian tsunami, yaitu pukul 21.27 WIB.

Hasil pengamatan menunjukkan tinggi gelombang masing-masing 0.9 meter di Serang pada pukul 21.27 WIB, 0,35 meter di Banten pada pukul 21.33 WIB, 0,36 meter di Kota Agung pada pukul 21.35 WIB, dan 0,28 meter pada pukul 21.53 WIB di Pelabuhan Panjang. [kompas]

22 Desember 2018

Indonesia Resmi Kuasai 51 Persen, Saham Freeport McMoran Malah Turun Terus


Jakarta, Berita Terkini - Harga saham Freeport McMoran per Jumat (21/12/2018) ditutup turun sebesar 0,19 poin atau 1,86 persen menjadi 10,05 dollar AS per lembar saham.

Sebagaimana dikutip dari Bloomberg, Sabtu (22/12/2018), harga saham Freeport dibuka 10,36 dollar AS per saham pada Jumat. Sementara pada penutupan hari sebelumnya sebesar 10,24 dollar AS.

Penurunan terjadi seiring penyerahan IUPK oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Bambang Gatot Ariyono kepada PT Freeport Indonesia.

Hal ini menandakan Indonesia resmi memiliki 51,2 persen saham PTFI. Dengan adanya IUPK, PTFI akan mendapatkan kepastian hukum dan kepastian berusaha dengan mengantongi perpanjangan masa operasi 2 x 10 tahun hingga 2041, serta mendapatkan jaminan fiskal dan regulasi.

Performa saham Freepport McMoran dalam setahun terakhir terus menunjukkan tren penurunan. Dalam lima hari terakhir, harga sahamnya turun 4,92 persen. Selama sebulan terakhir turun 6,69 persen dan setahun terakhir anjlok 44, 48 persen.

Sebelumnya diberitakan, PT Inalum (Persero) resmi membeli sebagian saham PT Freeport Indonesia. Terkait dengan pengalihan saham, INALUM telah membayar 3.85 miliar dollar AS kepada Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto, untuk membeli sebagian saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI sehingga kepemilikan INALUM meningkat dari 9.36 persen menjadi 51.23 persen.

Kepemilikan 51.23 persen tersebut nantinya akan terdiri dari 41.23 persen untuk INALUM dan 10 persen untuk Pemerintah Daerah Papua.

Saham Pemerintah Daerah Papua akan dikelola oleh perusahaan khusus PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPPM) yang 60 persen sahamnya akan dimiliki oleh INALUM dan 40 persen oleh BUMD Papua. [kompas]

Ernest Teriak Diskriminasi Minoritas, Saat Terjadi pada Muslim Uighur Bungkam


Berita Terkini - Kepedulian Ernest Prakasa terhadap kaum minoritas diragukan netizen. Pasalnya, saat ini tengah terjadi diskriminasi muslim Uighur di China, tetapi netizen tidak melihat ada komentar dan kepedulian dari Ernest.

Berbeda saat demonstrasi muslim dalam aksi 812 di Malaysia terkait Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial atau International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD).

Ernest dengan cepat merespon demo tolak ICERD sebagai bentuk diskriminasi. Hal inilah yang membuat netizen bertanya, apakah Ernest bersuara bagi kepentingan kelompoknya?

“Bacotnya @ernestprakasa mana nih? diskriminasi pembantaian kaum minoritas Uyghur di Cina? pas demo Malay kemarin cepet lau sob teriak pendiskriminasian? lau aktivis kesetaraan hak, apa cuma pgn propaganda nguntungin golongan lau sob? berani jawab?,” tulis @axismundi369, Jumat (21/12/2018).

Apa yang disampaikan Ernest terkait diskriminasi, dinilai sudah benar. Tetapi prakteknya, Ernest dianggap hanya bersuara untuk kepentingan kelompoknya.

“gw sih sepakat ma @ernestprakasa
manusia gak liat siapa-nya terkait hak keadilan, tp jgn cuma yg pro golongan lau doank, baru nyaring bacotnya, ini Uyghur minoritas uda di reset, genosida ini ma rezim sana sob. Come on, speak up, iq?,” cuit Axis lagi.

“Giliran nyinyir – nyerang @JackVardan
cepet bgt @ernestprakasa dgn tingkat ke-sotoy-an yang maha luar biasa teriak 812 Malaysian kmrn, ini Uyghur minoritas dibantai – di reset semuaunya rezim Jinping? kok lau #mendadakdungu sob? come on :),” tambahnya.

Berdasarkan pengamatan netizen, akhirnya menyimpulkan Ernest baru bersuara jika menguntungkan pihak mereka sendiri.

“Berkali lagi, bukti jelas depan mata, memang sindikat pengasong TOLERANSI itu ngebacot berdasarkan order bohir-bohirnya, uda kenyang disuruh teriak, yg cherry picking buat untungin pihak mereka aja, lagu lama kemasan baru @ernestprakasa,” kata Axis.

Berikut thread dari akun @axismundi369.



[SR]

Imam Nahrawi soal Penggeledahan KPK di Kantornya: Ikuti Proses Hukum


Berita Terkini - KPK menggeledah kantor Kemenpora dan KONI terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam dana hibah yang diberikan oleh Kemenpora kepada KONI. Menangapi sejumlah penggeledahan itu, Menpora Imam Nahrawi mengaku akan menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang berlaku.

"Ikutin proses hukum, ikutin proses hukum," tegas Imam saat ditemui di Empirica, SCBD Senayan, Jakarta, Jumat (21/12).

Di Kemenpora, KPK menggeledah sejumlah ruangan, termasuk ruangan kerja Imam Nahrawi. Sedangkan di KONI, KPK telah menggeledah ruangan Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy.

Penyidik KPK juga sempat memeriksa asisten pribadi Imam Nahrawi, Miftahul Ulum. Ia diduga mengetahui soal kasus dugaan suap pencairan dana hibah tersebut.

Sejauh ini, KPK telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Staf Kemenpora Eko Triyanto, Asisten Deputi Olahraga Prestasi Adhi Purnomo, Deputi IV Kemenpora Mulyana, Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy, dan Bendahara KONI Jhonny E Awuy.

Mulyana bersama dengan Eko dan Adhi diduga menerima Rp 318 juta dari Ending dan Jhonny yang diduga diberikan sebagai bagian fee pencairan dana hibah Kemenpora untuk KONI tahun 2018.

Selain itu, ada ATM bersaldo Rp 100 juta, mobil Toyota Fortuner dan satu Samsung Note 9 yang diduga diterima Mulyana sebagai suap.

KPK menduga, kongkalikong sudah ada sejak pengajuan proposal hibah senilai Rp 17,9 miliar itu berlangsung. Pejabat Kemenpora diduga meminta fee 19,13 persen dari nilai hibah atau Rp 3,4 miliar.

Penyidik sudah menahan kelima tersangka tersebut. Mereka ditahan di beberapa rutan terpisah. [kmp]

21 Desember 2018

Indonesia Ambil Alih Freeport, 4 WNI Jadi Komisaris


Berita Terkini - PT Freeport Indonesia resmi menjadi milik Indonesia setelah Holding BUMN Tambang, PT Inalum mengakuisisi 51,23 persen saham PT Freeport Indonesia. Susunan manajemen pun kini telah resmi dibentuk.

Direktur Utama Inalum, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, di kursi direksi PT Freeport Indonesia ada empat orang Indonesia begitu pula di kursi komisaris ada empat orang warga negara Indonesia. Salah satunya adalah mantan Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi, yang menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama.

"Direksinya ada 4 orang Indonesia, ada dua non-Indonesia. Komisaris juga punya 4 orang Indonesia," kata Budi di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat 21 Desember 2018.

Menurut Budi, makna yang dapat diambil dari divestasi saham PT Freeport Indonesia ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 dan Undang-Undang Minerba Tahun 2009. Di mana, prioritas kepemilikan sumber daya alam kembali menjadi milik bangsa Indonesia.

"Apa yang terjadi bukan hanya sekadar 51 persen, apa yang terjadi di sini, bukti buat internasional. Indonesia membuka diri dengan tetap memegang prinsip konstitusi dengan friendly dan friendship yang saling menguntungkan," katanya.

Menurut Budi, kesuksesan kerja sama Indonesia dengan Freeport ini akan bergema di seluruh dunia. Khususnya, akan mampu menarik perusahaan asing lain untuk berminat kerja sama dengan perusahaan Indonesia.

"Ini contoh pertama bahwa ini benar-benar merefleksikan keadilan seluruh rakyat Indonesia, di mana 10 persen diberikan kepada rakyat. Ini akan diulang di seluruh kontrak tambang lainnya yang melibatkan seluruh masyarakat lokal. Ini adalah aset bangsa milik kita bersama," tuturnya.

Berikut Susunan Dewan Direksi dan Komisaris PT Freeport Indonesia yang baru:

Dewan Direksi: 

Direktur Utama: Clayton Allen Wenas atau Tony Wenas
Wakil Direktur Utama: Orias Petrus Moedak
Direktur: Jenpino Ngabdi
Direktur: Achmad Ardianto
Direktur: Robert Charles Schroeder
Direktur: Mark Jerome Johnson

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama: Richard Carl Adkerson
Wakil Komisaris Utama: Amien Sunaryadi
Komisaris: Budi Gunadi Sadikin
Komisaris: Hinsa Siburian
Komisaris: Kathleen Lynne Quirk
Komisaris: Adrianto Machribie

[viva]

Amankan Natal dan Tahun Baru 2019, Polda Riau Berhasil Ringkus Tiga Terduga Teroris


Berita Terkini - Kapolda Riau, Irjen Widodo Eko Prihastopo mengungkapkan pihaknya telah berhasil menangkap tiga orang terduga teroris di wilayah Riau. Hal ini merupakan upaya mengamankan perayaan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 nanti.

"Kemarin kita berhasil menangkap tiga orang terduga teroris di wilayah sini," ungkap Kapolda Riau, Irjen Widodo Eko Prihastopo, Jum'at (21/12/18).

Widodo menjelaskan penangkapan tiga orang ini dilakukan oleh Satgas Anti Teror Polda Riau yang berkoordinasi dengan Densus 88 wilayah. Meski demikian, Kapolda Riau masih enggan untuk merinci kapan, dimana dan siapa terduga teroris yang berhasil diringkus tersebut.

Bukan hanya itu, Ia juga tidak sebutkan jaringan mana terduga teroris tersebut. "Kita tidak sebutkan apakah itu jaringan JAD atau JAT. Ada kaitannya dengan tempat lain seperti Surabaya dan sebagainya," jelasnya.

Lanjutnya, hingga saat ini pihaknya juga masih terus melakukan pengembangan terhadap perkara ini. Dikatakannya masih ada beberapa target yang saat ini tengah diamati pihaknya.

"Masih ada beberapa yang masih terus kita amati," tuturnya.

Terkait tidak adanya publikasi yang dilakukan Polda Riau kepada awak media, diterangkan Widodo, ini dilakukan dalam rangka meminimalisir rasa ketakutan di masyarakat.

"Dalam rangka melindungi, sehingga tidak perlu kita lakukan ekspos ke media, agar tidak menimbulkan ketakutan di masyarakat," singkatnya. [rtc]

Berjalan Kaki, Perjuangan Rahman Agar Prabowo Jadi Presiden RI

Berita Terkini - Calon Presiden Republik Indonesia nomor urut 02, Prabowo Subianto menerima seorang warga bernama Rahman yang sudah berjalan kaki dari Tegal menuju Jakarta, untuk menemuinya.

Prabowo sempat berbincang dengan Rahman dan menanyakan apa yang memotivasinya berjalan kaki dari tegal ke Jakarta, hanya untuk bertemu dengannya.

Apa sih pemikiran bapak? Kenapa sih, kok berjalan kaki. Kan, bisa bapak naik kereta atau sebagainya?" kata Prabowo saat berbincang dengan Rahman di kediaman Prabowo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 20 Desember 2018.

Rahman kemudian menjawab, dirinya berjalan kaki, karena memang ingin memperjuangkan Prabowo-Sandi. Sehingga, selama perjalanannya dapat mensosialisasikan Prabowo-Sandi di hadapan masyarakat.

"Cuma, saya ingin perjuangkan agar bapak dan Pak Sandi bisa jadi Presiden RI 2019-2024. Keinginan Saya, Masyarakat Tegal, dan sekitarnya, baik yang langsung dan lewat medsos, semua ingin ada perubahan di 2019," kata Rahman.

Selain itu, Rahman juga menyuarakan aspirasi dari rekan-rekannya yang berprofesi sebagai petani. Saat ini, para petani mengeluh bahwa harga pupuk mahal. Namun, setelah para petani memanen, dan menjualnya tidak begitu laku, karena pemerintah lebih memilih untuk mengimpor produk dari luar.

Menanggapi keluhan dan aspirasi dari Rahman, Prabowo mengaku akan mengakomodirnya apabila nanti dirinya dan Sandi dipilih rakyat Indonesia menjadi Presiden dan Wakil Presiden. "Iya, saya mengerti pak, Insya Allah nanti kita tidak usah impor-impor," kata Prabowo. [viva]


20 Desember 2018

JK: Siapapun yang Memerintah, Indonesia tak akan Punah


Jakarta, Berita Terkini - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyatakan, siapa pun yang terpilih menjadi presiden dalam Pemilu 2019 tak ingin Indonesia punah. Hal ini menyusul adanya pernyataan dari calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menyebut Indonesia akan punah jika dirinya tidak terpilih dalam pemilu mendatang.

"Insya Allah siapa pun yang memerintah, Indonesia tidak akan punah, siapa pun yang memerintah karena kita bersama-sama ingin membangun bangsa ini, tidak ada yang ingin mencelakakan bangsa ini," ujar Jusuf Kalla di kantornya, Kamis (20/12).

Jusuf Kalla meyakini, tidak ada calon pemimpin yang akan merusak bangsanya sendiri. Bahkan, menurut Jusuf Kalla, jika calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo menang, pasti ingin memajukan bangsanya.

"Kalau Pak Jokowi menang, pasti juga keinginannya ingin bangsa ini maju," kata Jusuf Kalla.

Sebelumnya, Prabowo mengatakan Indonesia bisa punah jika pihaknya kalah di Pilpres 2019. Sebab, terlalu lama elite berkuasa dengan langkah dan cara yang keliru yang menyebabkan tingginya ketimpangan sosial di Indonesia.

"Kita tidak bisa kalah. Kita tidak boleh kalah. Kalau kita kalah negara ini bisa punah," kata Prabowo saat menyampaikan pidato di acara Konfernas Partai Gerindra yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin (17/12). [rep]

Pembaca Kumparan Tidak Setuju PSI Melarang Poligami

Berita Terkini - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melalui ketua umumnya, Grace Natalie, menyerukan penolakan poligami dalam pidato politiknya di Surabaya pekan lalu. Grace menilai poligami menimbulkan ketidakadilan, perempuan yang disakiti, dan anak yang ditelantarkan.

Apabila lolos ke parlemen, PSI juga mewacanakan revisi UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Nantinya larangan poligami juga berlaku bagi pejabat publik.

kumparan membuat polling bertajuk Polling: Setujukah Kamu dengan PSI yang Ingin Melarang Poligami? pada Rabu (19/12), dengan jawaban A. Setuju; B. Tidak Setuju.

Dari 415 responden, sebanyak 30,1 persen pembaca kumparan memilih setuju dengan larangan poligami, sedangkan 69,9 persen lainnya menyatakan tidak setuju jika larangan poligami diberlakukan.

Adapun, di kolom komentar, pembaca kumparan bernama Ndoro Rully berpendapat, "Saya tidak melarang tapi tidak mendukung poligami."

Sementara akun Masruqi Arrazy mengatakan, "urusan kawin kontrak dan pelacuran lebih berbahaya." [kmp]


ASN Terbukti Terlibat Mobilisasi Massa Jalan Sehat Jokowi Di Bandarlampung

Berita Terkini - Lurah Enggal Sukiman terbukti melakukan mobilisasi massa saat kegiatan jalan sehat calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo.

Keputusan itu didapat dalam sidang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Bandarlampung, Selasa kemarin (18/12).

"Setelah dibahas, Lurah Enggal terbukti melakukan pelanggaran," kata Ketua Bawaslu Kota Bandarlampung, Candrawansah, Rabu (19/12).

Pada acara tersebut, Sukiman membuat surat edaran agar jejaringnya hadir memakai pakaian warna merah.

Selain Sukiman, Bawaslu Kota Bandarlampung juga memanggil Wali Kota Bandarlampung Herman HN, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daniel Marsudi, serta Sekretaris kota Badri Tamam.

Namun, kata Candrawansah, keempat pejabat tidak terbukti melakukan pelanggaran pemilu. Meskipun, Daniel Marsudi mengakui ikut memobilisasi namun dengan alasan mengetahui untuk menghadiri acara Jokowi sebagai Presiden RI.

Sementara, Herman HN juga mengaku tak pernah memerintahkan aparat sipil negara (ASN) untuk memobilisasi massa.

Namun, anggota Bawaslu Kota Bandarlampung Yahnu Wiguno Sanyoto menambahkan, hasil kesepakatan sidang pleno, pelanggaran yang dilakukan Sukiman tidak masuk dalam pelanggaran atau pidana pemilu.

Fitra Zuli Taufan Jas, pelapor kasus ini, mengungkapkan jenuh melihat perpolitikan yang melibatkan ASN menjadi alasan melaporkan Pemkot Bandarlampung ke Bawaslu.

"Saya mulai jenuh melihat perpolitikan di Indonesia. ASN yang seharusnya netral, kenapa harus dilibatkan dalam kampanye yang dibungkus jalan sehat," ujarnya kepada Kantor Berita RMOLLampung, Kamis (6/12).

Saat jalan sehat bersama Jokowi, dia mengaku melihat acara tersebut sebagai kampanye terselubung dan mengeksploitasi anak. "Padahal jelas, ada alat-alat peraga yang menunjukan itu kampanye," ujarnya.

Dalam acara itu juga, kata dia, ada eksploitasi anak, dimana anak-anak diliburkan dari sekolah, diajak ke acara tersebut, dan dipakaikan baju bernomor urut 01, nomor urut capres Jokowi.

Lantaran itu, faitra melaporkannya ke Bawaslu Kota Bandarlampung untuk menyuarakan keadilan dan kebenaran.

"Saya berharap masyarakat ikut berperan aktif menciptakan pemilu bersih, adil, bermartabat," katanya.

Bawaslu Kota Bandarlampung, kata Fitra, mengapresiasi laporannya walau saya hanya seorang ketua rukun tetangga (RT).

"Kita ingin pemilu di RI bisa berjalan dengan baik tanpa melibatkan aparatur sipil negara (ASN) dan orang-orang yang memang secara UU dilarang ikut aktif dalam pemilu praktis," harapnya.  [rmol]

Jika Tak Pilih Jokowi-Ma'ruf, Umat Muslim Disebut Injak Kepala Islam


Berita Terkini - Jaringan Kiai Santri Nasional mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Dewan Penasihat JKSN, KH Asep Saifuddin Chalim, menyebut deklarasi ini juga untuk menyatukan Nahdlatul Ulama struktural dan kultural dalam pemenangan Jokowi-Ma'ruf.

"Dimohon bahwa jamiyah Nahdlatul Ulama, harus bersatu antara NU struktural dan NU kultural, yang kemudian terlahirlah JKSN," kata Asep di Istora Senayan, Jakarta, Rabu 19 Desember 2018.

Asep mengatakan warga NU harus bergerak membawakan tanggung jawabnya, memenangkan pasangan petahana tersebut. Dia menyebut jika ada orang NU tidak memilih pasangan Jokowi-Ma'ruf maka bisa dikatakan telah menginjak kepala NU. Alasannya, Ma'ruf merupakan mantan Rais Aam Syuriah PBNU.

"Jika ada orang NU tidak presidennya tidak memilih Ir Haji Joko Widodo, jangan salahkan ketika mereka akan dikatakan sungguh dia berarti menginjak kepalanya NU. Jangan salahkan itu," ujar Asep.

Dia juga menyatakan kepada umat Islam di Indonesia, jika tidak memilih Jokowi-Ma'ruf, maka dia juga bisa dianggap telah menginjak kepala Islam. Dia menujukkan pesannya itu juga kepada ulama-ulama Indonesia.

"Kalau ada orang Muslim memilih presiden dan pilihannya bukan Insinyur Haji Joko Widodo, maka jangan salahkan kalau ada orang mengatakan dia telah menginjak kepalanya Islam. Karena KH Ma'ruf adalah kepalanya Islam. Beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia," lanjut Asep. [viva]

19 Desember 2018

Foto Pernikahan Polly Alexandria Robinson dan Nur Khamid yang Bikin Kesel Jomblo


Berita Terkini - Sosok Polly Alexandria Robinson, bule cantik berambut pirang asal Inggris, mendadak viral gara-gara menikah dengan seorang Nur Khamid alias Karna Radheya II, pria asal Muntilan, Magelang, Jawa Tengah.

Sampai laman Instagram @pollyoddsocks, milik Polly, diserbu warganet. Ada yang menyampaikan selamat hingga merasa iri karena pemuda asal desa itu bisa mendapat bule yang berparas bak barbie.

Kini, akun @pollyoddsocks sudah mendapat 42.800 followers. Nur Khamid menulis pekerjaan di laman Facebook-nya bekerja sebagai pelatih surfing di Bali Green Surf School. Kabarnya, Nur Khamid juga memiliki rumah makan Luku Kitchen di Seminyak, Bali.

Berikut foto pernikahan Polly dan Karna yang diunggah di akun Facebook bernama Polly Alexandria Robinson.

1. Nur Khamid dan Polly menggelar akad nikah pada Minggu (16/12/2018) di kediaman Nur Khamid di Dusun Gaten, Desa Ketunggeng, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.


2. Polly Alexandria Robinson berusia 21 tahun, berasal dari Manchester, Inggris.


3. Saat pernikahan berlangsung, keluarga Nur Khamid turut hadir. Namun keluarga Polly tidak ada yang mendampinginya. 

Terlihat pernikahan mereka disaksikan ibunda Polly melalui video call.



4. Nur Khamid dan Polly menjalin hubungan 1,5 tahun sebelum akhirnya menikah.


5. Polly masuk Islam saat menikah dengan Nur Khamid. Mereka menikah secara agama atau sirih, bukan menikah berlandaskan hukum negara Indonesia.


6. Polly masih berstatus warga negara Inggris saat dinikahi Nur Khamid.


7. Nur Khamid dan Polly pertama kali bertemu di Bali pada bulan Agustus 2017.


8. Bonus foto mesra Nur Khamid dan Polly. Jomblo dilarang keras lihat nih!  


[uzone]

Inilah Bunyi Surat Pengembalian Gelar Adat Syarwan Hamid

Berita Terkini - Hari ini, Rabu (19/12/18) Datuk Seri Lela Setia Negara Letjend (Pur) TNI Syarwan Hamid resmi mengembalikan gelar adat dari Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau yang diperolehnya.

Pengembalian gelar adat yang diperoleh beberapa tahun lalu ini sebagai wujud kekecewaan kepada pucuk pimpinan LAM Riau yang memberikan gelar adat kepada Presiden Jokowi. Mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) ini menilai pemberian gelar adat kepada Jokowi ini tidak melibatkan seluruh pemangku kepentingan adat dan kuat nuansa politisnya.

Inilah bunyi surat pengembalian gelar adat tersebut.






Rapat Persiapan Debat Capres Dilakukan Tertutup

Berita Terkini - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar rapat persiapan debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2019 di kantor KPU Jl Iman Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (19/12). Rapat dihadiri tim sukses pasangan yang maju di Pilpres 2019.

Rapat dipimpin oleh Ketua KPU Arief Budiman. Sementara tim sukses dari pasangan capres No urut 01 Jokowi-Maruf diwakili oleh Bima Arya. Dari tim pasangan capres nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga diwakili oleh sejumlah petinggi badan pemenangan nasional (BPN) seperti Priyo Budi Santoso dan Ferry M Baldan.

Rapat persiapan debat itu dimulai pada pukul 11.00 WIB. Rapat dilakukan tertutup bagi awal media yang sejak pagi sudah hadir di KPU.

Ketua KPU Arief Budiman sebelum memulai rapat terlebih dulu meminta pendapat terkait jalannya rapat kepada dua kubu yang hadir. Hasilnya, berdasarkan kesepakatan rapat dilakukan tertutup. "Kepada rekan-rekan media, mohon maaf rapat dilakukan tertutup. Nanti hasilnya akan kami sampaikan seusai rapat," kata Arief. [b1]

Jokowi : Proses Hukum Jangan Diartikan Kriminalisasi Ulama

Berita Terkini - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut ulama yang berkasus hukum jangan diartikan sebagai upaya kriminalisasi oleh pemerintah. Salah satu ulama yang tengah diproses kasus hukumnya adalah Habib Bahar bin Smith.

"Ini jangan sampai karena ada kasus hukum terus yang disampaikan adalah kriminalisasi ulama," kata Jokowi, saat berpidato dalam acara Deklarasi Akbar Ulama Madura Bangkalan, Rabu (19/12), yang digelar di Gedung Serba Guna Rato Ebuh, Bangkalan, Jatim.

Ia pun mencontohkan ketika ada kasus pemukulan maka hal itu urusannya akan diserahkan kepada aparat kepolisian. Jokowi sendiri menegaskan tidak akan melakukan intervensi terhadap proses hukum yang berjalan.

"Misalnya mohon maaf, kalau ada yang memukuli orang, urusannya dengan polisi bukan dengan saya. Ya mesti seperti itu. Masa mukuli sampai berdarah-darah. Saya sih enggak ngerti. Mesti polisi bertindak kalau ada kasus hukum seperti itu. Kalau enggak ada kasus lalu dibawa ke hukum, ngomong saya. Kalau ada kasus hukum, ya saya sulit," tuturnya.

Mantan Gubernur DKI itu menambahkan, pesta demokrasi dan perbedaan pilihan memang kerap kali menjadi penyebab terjadinya gesekan dan beda pandangan. Oleh karena itu, ia berpesan agar perbedaan pilihan politik tidak kemudian memicu perpecahan.

"Marilah kita jaga persatuan kita, kita jaga ukhuwah islamiyah kita, wathoniyah kita. Sudah sunatullah kepada Bangsa Indonesia. Jangan sampai ini biasanya ada sedikit gesekan," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo, membenarkan penahanan Habib Bahar bin Smith atas kasus penganiayaan terhadap anak. Habib Bahar ditahan usai diperiksa beberapa kali dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Ya, sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh penyidik Polda Jawa Barat,” ujar Dedi saat dikonfirmasi, Selasa (18/12) kemarin.

Polisi telah menaikkan status kasus dugaan penganiayaan anak dengan terlapor penceramah Habib Bahar bin Smith yang dilaporkan di Polda Jawa Barat dari penyelidikan menjadi penyidikan. Hal ini setelah Habib Bahar diperiksa di Polda Jabar.

“Sudah penyidikan. Iya ini (panggilan untuk pemeriksaan, Red) pertama. Pemeriksaan awal sebagai saksi. Dalam pemeriksaan awal kita mengedepankan unsur praduga tak bersalah,” jelas Dedi. [rep]


Seabrek Penghargaan Anies Baswedan yang Sepi Pemberitaan

Berita Terkini - Media telah kehilangan salah satu fungsi, dengan tidak memberitakan berita yang
sebenarnya punya “nilai jual” dilihat dari sudut mana pun. Memiliki bobot berita untuk diberitakan, tetapi tidak diberitakan. Maka media bersangkutan dapat dikatakan mengingkari kerja mulianya, mengkhianati korpsnya: media kehilangan fungsi memberitakan berita yang patut diberitakan, sebagai informasi pada masyarakat.

Media demikian memilih bekerja tidak pada fungsinya, cenderung memasuki wilayah
politik praktis, dengan dukungan pada partai politik tertentu atau satu figur politisi, guna menghantam partai politik lainnya atau figur politisi lainnya.

Masyarakat disuguhkan berita yang tidak sebenarnya, bahkan acap dijejali berita yang terus digoreng dengan opini-opini menyesatkan. Nalar dan akal sehat masyarakat coba diperdaya dengan teknik pemberitaan framing pada opini yang dibuat, dan itu terus menerus diberitakan. Berharap lambat laun masyarakat akan tergiring pada opini yang dibuatnya.

Sedang realita sebenarnya yang patut diberitakan, tidak diberitakan. Pilih-pilih dan suka-suka media memberitakannya: Gajah di pelupuk mata tak tampak, tapi semut di seberang lautan tampak. Inilah model pemberitaan media akhir-akhir ini.

Memuakkan nalar masyarakat yang tidak terkooptasi oleh opini-opini busuk. Media perjuangan sebagaimana digagas periode awal kemerdekaan yang memiliki
karakter idealistik, baik pemilik dan awak media bersangkutan, saat ini tinggal cerita.

Sejumlah media dikuasai segelintir orang saja, baik dari kalangan pengusaha atau politikus. Karena itu, ada media yang sarat kepentingan bisnis dan corak partai politik tertentu. Dengan media yang dimilikinya, mereka mengendalikan media sesuai yang dikehendaki dan menjadikan awak media, para jurnalis, seolah robot tanpa nurani.

Bagi jurnalis yang masih punya idealisme dan nurani sehat, bingung memposisikan dirinya. Bingung jika harus hengkang ke mana nantinya dia mesti berlabuh, dan jika memilih tetap bekerja di dalamnya merupakan kesakitan batin dan moral tersendiri.

Prestasi dengan Sepi Pemberitaan Anies Rasyid Baswedan disebut gubernur Indonesia. Adalah julukan kepeleset lidah dari Mendagri Tjahjo Kumolo terhadap Gubernur DKI Jakarta. Disampaikan Pak Menteri saat melantik Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

Namun Tjahjo menampik, ungkapan itu diberikan kepada Anies, karena beban kerja
Jakarta amat berat, di mana seluruh lapisan masyarakat dan suku yang ada di

Indonesia berkumpul dan bekerja di ibu kota provinsi. Jadi layaklah jika Anies disebut gubernur Indonesia. Setahun sebulan lebih kurang, Anies memimpin ibukota, dan menorehkan banyak prestasi. Namun demikian, meski sarat prestasi, Anies tidak menjadi pilihan media mainstream untuk diberitakan. Tidak menjadi media darling.

Beda dengan pendahulunya, Ahok yang terus diberitakan media khususnya “televisi berita” tertentu saban waktu. Meski yang dilakukannya adalah pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya tidak punya nilai berita.

Kebiasaan Ahok tiap pagi dikerubuti orang-orang yang mengadu di Balai Kota, menjadi
berita yang diulang, bahkan digoreng sampai gosong. Tidak persis tahu orang yang
mengadu itu beneran atau orang upahan yang merupakan bagian dari setting
pemberitaan pada tokoh yang dimaui. Kasihan Anies.

Dalam setahun ini (2018), Anies Baswedan, selaku Gubernur Jakarta menerima
beberapa penghargaan dari lembaga-lembaga pemerintahan dan swasta. Tapi itu sepi
dari pemberitaan media arus utama --tidak termasuk media cetak Republika dan TVOne.

Pantaslah jika M. Saiful Jihad, Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS) memuji Anies dengan menyatakan, “Prestasi kepala daerah yang luar biasa. Jadi pantas meraih MURI.”

Ada sedikitnya 21 penghargaan dari instansi pemerintah yang diterima Anies. Sedangkan dari lembaga swasta Anies juga mendapatkan sejumlah penghargaan.

Pada 2018, Anies menerima penghargaan dari lembaga pemerintah, diantaranya
tiga penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sangat Baik dan Layanan Prima dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi, Penghargaan Kualifikasi Badan Pemerintah Provinsi Paling Informatif dari Komisi Informasi Pusat, Penghargaan Indeks Demokrasi Indonesia (Provinsi dengan Indeks Demokrasi Terbaik dari BPS).

Penghargaan Universal Health Care: Jaringan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat, Provinsi dengan Cakupan Jaminan Kesehatan Bagi Warga di Atas 95 persen (Ditingkatkan dari 78 persen menjadi 98 persen dalam waktu enam bulan) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Pemerintah Provinsi dengan Komitmen Tinggi Terhadap Pelaksanaan Pembinaan Sosial Bagi Anak Jalanan dari Kementerian Sosial, tiga penghargaan dari Kementerian Ketenagakerjaan, Penghargaan 10 Kota Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan seabreg lagi penghargaan yang luput dari pemberitaan media arus utama.

Sementara Anies diganjar penghargaan dari lembaga swasta antara lain: Anugerah
Obsession Award 2018 pada kategori Best Achiever in Regional Leader, Penghargaan
Bapak Peningkatan Kompetensi Guru Indonesia dari IGI, Penghargaan Grand Property
Award. Dan anugerah Moeslim Choice Award 2018 dalam rangka 1 st Anniversary
Moeslim Choice Media.

Baru di era Anies, klub Persija sukses mengawinkan gelar Juara Liga 1 2018 dan Juara Piala President Cup 2018. Itu pun mendapat pemberitaan seadanya. Beda pemberitaan jika media memberitakan Presiden Jokowi yang selalu menjadi media darling. Menonton konser grup cadas Metallica saja mengundang kehebohan berita. Amat tidak adil memang. [rep]

Oleh : Ady Amar (Pemerhati Sosial)

Jokowi Menerima Gelar Adat, Syarwan Hamid Mengembalikan

Berita Terkini - Akhirnya, Datuk Seri Lela Setia Negara Letjend (Pur) TNI Syarwan Hamid resmi mengembalikan gelar adat dari Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau yang diperolehnya, Rabu (19/12/18). 

Pengembalian gelar adat yang diperoleh beberapa tahun lalu ini sebagai wujud kekecewaan kepada pucuk pimpinan LAM Riau yang memberikan gelar adat kepada Presiden Jokowi. Mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) ini menilai pemberian gelar adat kepada Jokowi ini tidak melibatkan seluruh pemangku kepentingan adat dan kuat nuansa politisnya.

Tampak Syarwan Hamid datang ke Gedung LAM Riau dengan mengenakan pakaian adat dan berkursi roda serta dikawal para tokoh masyarakat dan adat, terutama dari Laskar Melayu. 

Pengembalian gelar adat ini juga dilaksanakan dalam upacara adat yang dipimpin Syafruddin Saan (mantan anggota DPRD Riau) dan diterima oleh Tarlaili dan Khaidir, pengurus Dewan Pimpinan Harian LAM Riau. Gelar adat yang dikembalikan ini akan diserahkan kembali kepada Majelis Adat. 

"Sebagai protes pemberian gelar kehormatan kepada Presiden Joko Widodo, maka kehormatan yang pernah diberikan kepada saya berupa gelar tertinggi oleh LAM Riau dengan ikhlas saya kembalikan, " tegas Syarwan, saat itu. 

Beliau menyatakan, alasan sikap ketidaksetujuannya pemberian gelar kepada Jokowi tersebut, karena pemberian gelar diberikan di tahun politik yang dinilainya sangat kental dengan kepentingan politik. 

"Alasan pemberian gelar sangat dicari-cari dan dianggap tidak wajar. Pada hal apa yang sudah diberikan daerah ini kepada negara sangat tak sebanding," ujarnya. 

Mantan Kassospol ABRI tahun 1996 ini
menganggap pemerintahan di bawah kepemimpinan Jokowi saat ini telah membahayakan masa depan bangsa. Seperti kebijakan terhadap Cina dan cenderung melakukan pembiaran bagi tumbuh kembang gerakan komunis di Indonesia. 

Sempat terjadi insiden, sebelum diserahkan gelar adat tersebut, Syarwan membentak dua utusan LAM Riau karena hanya berpakaian biasa. Sedangkan Syarwan beserta rombongan yang mengawalnya lengkap memakai kebesaran adat Melayu. 

Menurutnya, tindakan mereka ini tidak mencerminkan sebagai orang yang paham adat dan tata krama. 

"Saya datang ke sini memakai pakaian adat. Anda lihat yang lain memakai pakaian adat juga. Anda lihat, kenapa tidak telanjang saja, tidak ada tata krama," ungkap Syarwan dengan nada tinggi. [brt]

Bahar Smith Diduga Berniat Kabur dan Ganti Nama Jadi Rizal


Jakarta, Berita Terkini - Polisi menetapkan Bahar bin Smith sebagai tersangka dugaan penganiayaan di Bogor, Jawa Barat. Bahar juga sudah ditahan setelah menjalani pemeriksaan, Selasa (18/12) siang.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan terkait kasus ini, polisi sebelumnya mendapat informasi bahwa Bahar akan melarikan diri.

"Adanya informasi tersangka BS akan melarikan diri dan adanya perintah dari pimpinan tertingginya untuk diamankan," ujar Dedi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (19/12).

Dedi melanjutkan, dari informasi tim di lapangan, Bahar juga sudah tidak menggunakan ponselnya. Bahar pun sudah menggunakan nama inisial dalam aktivitasnya.

"Informasi yang didapat tim, yang bersangkutan sudah tidak menggunakan alat komunikasi dan memakai nama inisial Rizal," kata Dedi.

Atas informasi itu, lanjut Dedi, kepolisian dalam hal ini Polda Jawa Barat memiliki dua opsi, yakni penangkapan paksa atau pemanggilan pemeriksaan.

"Bila dalam upaya paksa tidak mungkin dilakukan, maka dapat dilakukan penegakan hukum biasa berupa pemanggilan tersangka kepada BS," ucapnya.

Diketahui Polda Jawa Barat, Selasa (18/12) memanggil Bahar atas status tersangka dugaan penganiayaan. Selain Bahar, polisi juga menetapkan lima orang suruhan sebagai tersangka.

Usai pemeriksaan, Bahar tidak pulang ke rumah. Bahar langsung ditahan di rumah tahanan Mapolda Jabar. Sementara dua dari lima orang suruhannya, yakni AG dan BA ditahan di Mapolres Bogor. Sedangkan HA, HDI, dan SG belum ditahan.

Dugaan penganiayaan yang menjerat Bahar bin Smith terjadi di Pesantren Tajul Alawiyyin di Pabuaran, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu (1/12).

Kasus ini dilaporkan ke Polres Kabupaten Bogor dan tercatat dalam nomor laporan polisi LP/B/1125/XI/I/2018/JBR/Res. Bgr tertanggal 5 Desember 2018.

Dua orang berinisial MHU (17) dan ABJ (18) dikabarkan menjadi korban dalam dugaan penganiayaan ini. Keduanya diduga dianiaya lima orang suruhan Bahar.

Atas perbuatan tersebut Bahar cs dijerat dengan Pasal 170 KUHP dan atau Pasal 351 KUHP dan atau Pasal 333 KUHP dan atau Pasal 80 UU 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002. [cnn]

Tak Punya Akhlak, Tim Jokowi-KH Ma’ruf Amin Catut Ulama Sepuh Madura


Berita Terkini - Tim Jokowi-KH Ma’ruf Amin mencatut ulama sepuh Madura KH Abdul Muqshit Idris untuk sebuah deklarasi paslon nomor 01 di Pulau Garam.

Diundangan kegiatan, tiba-tiba tertera nama Kiai Muqshit sebagai salah satu ulama sepuh Sumenep turut mengundang.

Padahal dia tidak pernah dihubungi panitia penyelenggara dan ditanya kesediaannya. “Ini termasuk akhlak madzmumah dan keluar dari tradisi NU,” paparnya, pada wartawan, saat ditemui di rumahnya, Selasa (18/12/2018) dikutip dari Times Indonesia.

Selain itu, Ketua Dewan Masyayikh PP Annuqayah ini, juga memaparkan soal pencatutan nama Ketua PCNU NU Sumenep, KH Pandji Taufiq, yang juga tidak dikonfirmasi kesediaannya.

Perilaku semacam itu menurutnya dinilai merupakan kesalahan fatal, bila dilihat dari ajaran pesantren dan ke-NU-an.

“Saya sungguh keberatan. Dan sungguh menyayangkan hal ini terjadi di Madura. Saya berdoa, semoga yang melakukan perbuatan ini segera diberi syafaat sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi,” harapnya. [sn]

Gardu Banteng Marhaen: Tuhan Takdirkan Prabowo tak Jadi Presiden


Berita Terkini - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ditakdirkan Tuhan tidak menjadi Presiden Indonesia. Ia ditakdirkan menjadi Ketua Umum partai seumur hidup.

Demikian dikatakan Koordinator Gardu Banteng Marhaen Sulaksono Wibowo dalam pernyataannya yang dikutip dari suaranasional, Selasa (18/12).

Menurut Sulaksono, Prabowo harus menyadari akan takdir Tuhan tidak menjadi Presiden Indonesia.

“Takdir Tuhan, Jokowi menjabat dua periode,” papar Sulaksono.

Kata Sulaksono, kemenangan Jokowi untuk menjabat dua periode untuk kejayaan bangsa Indonesia.

“Indonesia makin makmur di bawah kepemimpinan Jokowi,” jelasnya.

Ia mengatakan, selama kepemimpinan Jokowi, pembangunan infrastruktur dilakukan secara cepat dan muncul pemerataan ekonomi.

“Jokowi lebih mengedepankan pemerataan ekonomi. Buktinya setiap kunjungan Jokowi di daerah selalu dikerubuti rakyat,” pungkasnya. [sn]

Jalan Di Surabaya Ambles, Dua Kali Ledakan, Lokasi Mencekam


Berita Terkini - Suasana di sekitar Jalan Gubeng Surabaya mencekam pasca amblesnya tanah berkedalaman 10 meter.

Dilansir RMOLJatim, Selasa (18/12), tampak petugas pemadam kebakaran (PMK) Kota Surabaya menggunakan pengeras suara dan sirine meminta warga di sekitar untuk menjauh dari lokasi longsor.

Saat ini petugas PMK masih fokus untuk mencari kemungkinan adanya korban jiwa. Mereka turun ke bawah lokasi longsor dengan menggunakan tali yang diikat ke truk Damkar.

Beberapa truk Damkar lainnya juga difungsikan dengan menggunakan crane untuk mengecek kerusakan di jalan yang ambes tersebut.

Petugas PMK berseragam hitam membawa lampu sorot terlihat berhati-hati karena khawatir terjadi longsor susulan.

Sementara itu, salah seorang warga sempat mendengar ledakan dua kali saat jalan tersebut ambrol.

"Saya dengar ledakan dua kali (pas longsor),” kata Hari, warga Gubeng yang rumahnya sebelah selatan tak jauh dari lokasi longsor.

Hari menduga, ledakan terjadi karena gardu listrik yang ambruk akibat longsor.

Saat berita ini diturunkan, polisi telah memasang police line sekitar 10 meter dari lokasi. [rmol]

Jokowi Akan Senasib Dengan Ahok

Berita Terkini - SEJAK Joko Widodo berkuasa 2014, sebagian umat Islam Indonesia merasakan adanya tekanan-tekanan dan ancaman-ancaman politis, hukum dan bahkan keamanan. Semula umat Islam mengira bahwa puncak tekanan dan ancaman adalah ketika Pilgub DKI. Kenyataannya berlanjut sampai sekarang.

Pelan tapi pasti, tekanan,  ancaman,  dan ketidakadilan yang diterima justru telah menyatukan umat Islam yang diwujudkan antara lain dalam bentuk Aksi Damai 411 dan 212 tahun 2016. Kegigihan umat Islam ini menarik perhatian dan simpati banyak kalangan, sehingga mampu memenangkan pilgub DKI yang sebelumnya dilukiskan Ahok tidak mungkin terkalahkan. Ahok didukung kekuasaan, dana yang besar, media, lembaga survey dan konsultan serta macam-macam jaringan ini itu.

Ujian demi demi ujian atau ketidak-adilan demi  ketidak-adilan yang diterima umat Islam dan mereka non muslim yang bersimpati kepadanya telah memfilter mana, siapa tokoh dan aktivis yang munafik, oportunis, dan bayaran yang "berguguran" termasuk yang bergelar ulama atau tokoh dengan sebutan terhormat seperti kiai haji, buya, tuan guru, guru besar dan lain-lain.

Ujian, godaan, tekanan  dan ancaman yang dihadapi umat Islam dan non-muslim simpatisan perjuangan mereka memang berat dan kadang menakutkan. Terutama label anti NKRI, anti Bhineka Tunggal Ika, anti Pancasila, SARA, radikalisme, intoleran dan lain-lain. Tuduhan atau Laporan yang umumnya asbun, yang diyakini semata mata hanya untuk menakut nakuti dan membungkam gerakan atau perjuangan umat yang tidak mendukung Jokowi atau Ahok.

Sebelumnya untuk memadamkan gerakan perlawanan, penguasa mencoba menggunakan "bom nuklir" dengan tuduhan upaya makar. Upaya ini kandas. Sementara aktor aktor intelektual  Aksi Akbar (Aksi Damai) umat islam 411 tahun 2016 utamanya Habib Rizik Syihab (HRS) "dikerjain" menjadi TSK chatting porno sehingga  hijrah ke Makkah sampai sekarang. Dengan pertolongan Allah SWT, kondisi HRS yang sempat tersudut dan mencekam, kini alhamdullilah telah aman dan mampu menggerakkan Reuni Akbar 212.

Hingga saat ini tidak henti hentinya kami menerima laporan dari para ustad pendukung 212 yang notabene pendukung Paslon 02 Prabowo-Sandi bahwa rejeki mereka dihabisi. Tempat-tempat (masjid dan lain-lain) dimana para ustad ini biasa mengisi termasuk kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, BUMN/ BUMD seperti ada yang mengomando tiba-tiba menghentikan/menolak mereka. Dalam kepedihan dan tangisannya, mereka berdoa dan tetap Istiqomah. Insha Allah doa para terdholimi ini makbul. Allah SWT akan membukakan pintu rejeki halal yang lain, dan para penista ustad menerima hukuman yang setimpal.

Dugaan penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) oleh penguasa ditengarai telah merambah ke semua lini kekuasaan dan menjadi sorotan kritis dari banyak kalangan, antara lain dari tulisan-tulisan rutin jurnalis senior Hersubeno Arief, dan Selamat Ginting (Republika) pada 12 Desember 2018. Demikian pula analisis Dr. Thomas Powell yang juga membahas penyalahgunaan polisi dan TNI untuk memenangkan Jokowi dalam Pilpres. Menurut dia, Presiden Jokowi telah menjadi atau mengarah sebagai penguasa otoriter.

Tetapi banyak para purnawirawan TNI dan polisi di kubu Prabowo yang percaya bahwa lebih banyak perwira dan prajurit yang sapta margais setia membela negara, bukan penguasa. Justru yang profesional itulah yang "mencatat atau mendata" penyimpangan-penyimpangan yang terjadi  dan para pelakunya. Selain itu, menurut para purnawirawan senior TNI dan polisi di kubu Prabowo bahwa mereka yang masih aktip juga kecewa dan gelisah dengan promosi jabatan dan pangkat yang beraroma politis dan nepotisme.

Langkah-langkah kubu Jokowi yang tengah berkuasa ini ternyata kontra produktif sehingga menggerus elektabilitas Jokowi-Maruf Amin. Di sektor perikanan, kebijakan Menteri Susi Pudjiastuti juga telah lama membuat nelayan gusar. Kebijakan impor tenaga kerja China telah membangkitkan kemarahan publik khususnya buruh. Demikian pula kebijakan impor pangan khususnya beras, ditengarai telah memicu kemarahan petani. Walhasil hampir semua kebijakan pemerintahan Jkw termasuk pengaturan jilbab untuk pegawai negeri sipil dan pengaturan dibukanya sektor usaha UKM untuk asing dinilai tidak pro-rakyat, sewenang-wenang dan kontra produktif.

Di tengah suasana yang serba babak belur dan kepanikan akan kalah, kebijakan pemerintah Jokowi justru semakin represif terhadap kubu lawannya.  Para pejuang pro Prabowo masih saja dihadapkan dengan berbagai macam macam laporan rekayasa tuduhan atau fitnah hukum dan harus berurusan dengan aparat penegak hukum. Mereka merasa diperlakukan tidak adil dan berat sebelah dalam urusan atau pelayanan hukum.

Sering merasa dikriminalisasi, yang selalu di bantah oleh pemerintah. Meski tidak terlihat nyata, umat juga merasakan adanya permainan intelijen, dan cabang kekuasaan lainnya. Misalnya, adanya keluhan bahwa permohonan izinnya  dipersulit, atau tidak bisa diperpanjang atau pembatasan tayang dlsb. Sayangnya mereka yang berkeluh kesah ini belum bersedia membawa keluhannya ke ruang publik. Mereka selalu berharap perbaikan dan keadilan nanti setelah ada pergantian rezim.

Untuk menghentikan perjuangan para ulama, habaib, dan dai, Kemenag mengeluarkan sejenis sertipikat layak khotib yang kontroversial dan alhamdulillah program ini layu sebelum berlanjut. Demikian pula ketika ada upaya paparan masjid masjid yang di cap radikal yang disambut dingin dan sinis.

Hebatnya, meskipun merasakan serangan ini itu, "sisa" umat dan tokoh non muslim yang bersimpati yang sudah teruji atau lulus ujian bukannya berkurang tetapi malah bertambah besar, solid, dewasa dan militan seperti yang antara lain terlihat ketika Reuni 212 tahun 2018.

Apa yang membuat umat Islam semakin solid dan luas dukungannya selain perasaan bahwa pemerintahan Jokowi tidak friendly terhadap Islam dan tokoh-tokoh Islam? Umat Islam dan para simpatisan yakin bahwa mereka bukanlah seperti yang di tuduhkan sebagai intoleran dan lain sebagainya itu. Bahkan umat yakin sebagai kelompok yang amat toleran. Sebaliknya umat merasakan ketidakadilan dan tindakan represif. Umat merasa bahwa untuk memenangkan pilpres 2019, penguasa sudah main kayu yang mengancam kehidupan berdemokrasi seperti yang dianalisa Dr. Powell.

Umat Islam merasa bahwa pemerintahan Jokowi intoleran terhadap pengkritik beliau tetapi toleran terhadap pelaku korupsi sehingga banyak koruptor  yang kabur, perdagangan narkoba sehingga tetap marak dan tidak ada lagi eksekusi, terhadap penista agama yang pro Jokowi sehingga tidak diproses hukum.

Memasuki tahun politik 2019 khususnya pilpres dengan hanya ada dua pasang, sikap umat islam dan pendukung perubahan rezim (baru) semakin percaya diri bahwa cahaya kemenangan sudah di depan mata. Bukan saja karena blunder demi blunder yang dibuat kubu Jokowi-Ma’ruf Amin, tapi merapatnya (meski sebagian masih diam diam) sel sel kubu Jokowi ke kubu Prabowo-Sandi, semakin meyakinkan bahwa dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf Amin tengah rontok.

Kampanye Jokowi dan MA umumnya sepi pengunjung. Pengarahan politik oleh kubu Jokowi-MA baik melalui jalur Timses (TKN) maupun jajaran birokrasi agar memilih Paslon 01 kabarnya ditolak atau dilawan rakyat baik diam diam maupun terbuka, bahkan ada yang dilaporkan ke Bawaslu.

Begitu pula klaim klaim sukses pembangunan oleh Jkw dan jajarannya mulai di bongkar oleh rakyat, terakhir klaim pembangunan jalan Trans Papua di bantah oleh Natalius Pigai dan viralnya rekaman video pidato Presiden Suharto.

Akibatnya elektabilitas Jokowi-MA terus menurun sementara elektabilitas Prabowo-Sandi terus meningkat. Trend ini begitu pasti sehingga tidak terbendung. Bisik bisik di kalangan asingpun sudah merata bahwa akan ada presiden baru. Prediksi yang dapat di percaya, walau masih bisik bisik sampai pada angka 40/42% - 60/58% untuk kemenangan Prabowo-Sandi.

Upaya-upaya ala band-wagon effects yang gencar dilakukan oleh surveyors tertentu yang sudah dikenal tidak independen, mulai dicibir dan dicuekin publik. Publik sudah mencatat bahwa surveyors itu sudah tidak  kredibel. Kami meyakini mereka hanya menjalankan bisnis upahan. Publik masih ingat bagaimana surveyors itu meramal kemenangan Ahok, atau memprediksi perolehan suara Cagub Jabar Sudrajat dan Cagub Jateng Sudirman Said yang ternyata meleset jauh diluar margin of error. Karena itu tidaklah salah bila publik mencibir bahwa survey-survey itu adalah pesanan berbayar.

Semua ini sedang mengantarkan karir politik Jokowi  dalam pilpres 17 April 2019 akan senasib dengan Ahok, kalah meyakinkan.[rmol]

Oleh : Fuad Bawazier
Penulis adalah pengamat ekonomi dan politik.


18 Desember 2018

Mandala Shoji Divonis Penjara, Istri Tak Bisa Tahan Tangis


Berita Terkini - Calon anggota legislatif dari Partai Amanat Nasional dan juga presenter televisi, Mandala Abadi Shoji, telah dijatuhi vonis penjara selama 3 bulan dan denda 5 juta rupiah atas kasus politik uang pada Selasa, 18 Desember 2018.

Saat pembacaan vonis tersebut oleh hakim, istri Mandala yaitu Maridha Deanova Safriana tidak bisa menahan tangis. Dia pun coba ditenangkan oleh seseorang yang berada di sampingnya.

Setelah Mandala beranjak dari kursi terdakwa dan duduk kursi pengunjung, Maridha kembali terisak tangis. Mandala dan Maridha kemudian berangkulan sambil mengeluarkan air mata.

"Saya tahu saya berusaha membela yang benar. Karena saya tahu saya benar," kata Mandala sambil merangkul istrinya.

Mandala mengklaim dia dikriminalisasi karena kerasnya persaingan menuju kursi DPR di daerah pemilihannya yakni DKI Jakarta. Sehingga banyak yang berusaha menjatuhkannya.

"Bisa dibilang DKI II ini dapil neraka, mereka takut persaingan secara fair," kata Mandala.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis kepada Mandala dan Lucky Andriani dengan 3 bulan penjara dan denda 5 juta rupiah, subsider 1 bulan. Vonis penjara ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni 6 bulan.

"Menyatakan terdakwa 1 yaitu Mandala Abadi Shoji dan terdakwa 2 Lucky Andriani, telah terbukti secara sah dan meyakinkan," kata Hakim Ketua Desbenneri Sinaga.

Keduanya dinyatakan terbukti bersalah melakukan politik uang, dengan membagikan voucher umrah dan doorprize saat berkampanye di Pasar Gembrong, Johar Baru, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu. [viva]

Polda Jabar Tahan Bahar Bin Smith Atas Kasus Penganiayaan

Jabar, Berita Terkini - Penceramah Habib Bahar bin Smith resmi ditahan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Pendiri Majelis Pembela Rasulullah itu akan ditahan untuk 20 hari ke depan.

Hal itu sebagaimana Surat Perintah Penahanan dari Polda Jabar yang beredar di media sosial.

Surat perintah penahanan tersebut ditandatangani Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Iksantyo Bagus Pramono.

Dalam kasus ini, Habib Bahar menjadi tersangka atas dugaan penganiayaan terhadap dua orang anak di Bogor pada Sabtu (1/12) lalu.

Peristiwa diduga terjadi di Pesantren Tajul Alawiyyin di Pabuaran, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dua orang yang menjadi korban adalah MHU (17) dan ABJ (18).

Kasus penganiayaan ini dilaporkan ke Polres Bogor pada Rabu (5/12) dengan laporan polisi nomor LP/B/1125/XI/I/2018/JBR/Res.Bgr.

Habib Bahar sedianya akan ditahan di Rutan Polda Jabar. [rmol]



Kata Bawaslu Soal Salam Dua Jari Anies-Baswedan

Jakarta, Berita Terkini - Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Fritz Edward Siregar mengatakan pose dua jari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa saja menjadi temuan pelanggaran pemilu. Hal itu, kata dia, terkait dengan dugaan pelanggaran pejabat yang melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

"Saya belum melihat video dan gambarnya, tapi kan harus dapat jadi temuan. Jadi bisa saja nanti ada yang melaporkan, otomatis Bawaslu DKI akan melakukan pengkajian," kata Fritz di kantor Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Jakarta, Selasa, 18 Desember 2018.

Anies Baswedan sebelumya mengacungkan dua jari, yakni ibu jari dan jari telunjuknya saat menghadiri Konferensi Nasional Partai Gerindra. Gaya dua jari yang identik dengan pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga itu diacungkan Anies saat akan menyampaikan sambutan di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Senin, 17 Desember 2018.

Tindakan Anies ini telah dilaporkan ke Bawaslu oleh Garda Nasional untuk Rakyat (GNR) hari ini. Juru bicara GNR, Agung Wibowo Hadi, mengatakan Anies diduga melanggar aturan kampanye pejabat negara karena dia hadir dalam Konferensi Nasional Partai Gerindra. Padahal, kata dia, hari itu merupakan hari Senin, saat Anies bertugas sebagai Gubernur DKI dan bukan dalam rangka cuti kampanye.

Baca: Semobil dengan Sandiaga Uno, Anies: Reuni Sama Mantan

Menurut Fritz, dalam pasal 280 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, seorang pejabat administrasi dilarang mengeluarkan sebuah keputusan atau tindakan yang dapat merugikan atau menguntungkan salah satu pasangan calon. Jika ada temuan semacam ini, kata dia, maka akan jadi bahan temuan Bawaslu untuk dikaji. "Apakah ada unsur kesengajaan atau ada unsur yang menguntungkan salah satu paslon, itu nanti bisa dijadikan temuan oleh Bawaslu," kata dia.

Fritz mengatakan, jika ada laporan atau temuan terkait hal ini, maka Bawaslu akan berdiskusi dengan sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) untuk melihat apakah tindakan pejabat negara masuk ke dalam unsur pelanggaran.

Sentra Gakumdu, kata Fritz, akan melihat apakah keputusan atau tindakan pejabat negara ini, dalam hal ini Anies Baswedan, berhubungan dengan kampanye, menguntungkan atau merugikan pasangan calon, atau dilakukan tidak saat cuti kampanye. "Jadi ada unsur-unsur yang harus dilihat satu per satu, apakah terpenuhi unsur pasal 280," ujarnya. [tempo]



Maruf Amin Nilai Kotak Suara Kardus Tak Perlu Dipersoalkan

Jakarta, Berita Terkini - Cawapres nomor urut 01, KH Ma'ruf Amin menanggapi polemik kotak suara kardus yang menjadi inovasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dia merasa heran dengan pihak yang meributkan hal tersebut.

"Saya pikir baiknya tidak perlu dipersoalkan karena dalam rapat DPR tidak ada protes. Artinya sudah disepakati," ujar Kiai Ma'ruf di Rumah Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/12).

Pendiri Ponpes An Nawawi Tanara Banten itu mengingatkan bahwa kotak suara model seperti itu, sudah digunakan saat Pemilihan Umum 2014. Juga digunakan saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015, 2017, dan 2018.

"Dan sudah dipakai pada waktu pilkada-pilkada walikota, bupati, maupun gubernur. Sebaiknya kita tidak meributkan hal itu. Apalagi waktu dibahas di DPR tidak ada protes-protes," kata Ma'ruf.

Penggunaan kotak suara Pemilu 2019 berbahan dasar kardus kedap air atau karton mendapat banyak kritikan. Para politikus Partai Gerindra termasuk yang paling santer menyoal kotak suara Pemilu 2019 terbut dari kardus kedap air.

Komisoner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, pihaknya tidak menentukan bahan dasar kotak suara pemilu secara sepihak. Menurutnya, kotak suara Pemilu 2019 berbahan dasar kardus dipilih melalui persetujuan pemerintah dan DPR melalui mekanisme rapat dengar pendapat (RDP).

Oleh karenanya, KPU juga mempertanyakan pihak-pihak yang saat ini mengkritik kotak suara berbahan dasar kardus atau karton kedap air tersebut. [berita satu]

Diprotes Tokoh Adat, Jokowi Kenakan Kepala Kain Pakaian Adat Melayu Untuk Anak Gadis

Pekanbaru, Berita Terkini - Penabalan gelar adat Datuk Seri Setia Amanah Negara kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Sabtu, 15 Desember 2018, dinilai telah menyalahi aturan dalam berpakaian dalam Budaya Melayu Riau.

Ketua Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Pelalawan, Datuk Seri Tengku Zulmizan Fainja Assagaf, mengatakan, ia yakin Presiden Jokowi tak tahu mengenai aturan pemakaian pakaian adat Melayu yang digunakan saat prosesi adat penabalan.

"Siapa yang memakaikan pakaian kebesaran adat kepada Datuk Seri Setia Amanah Negara Presiden Jokowi? Mengapa begitu berantakan? Kata orang Melayu: "tak semenggah" Sehingga tak nampak takah dan aura mengenakannya," kata kerabat Kerajaan Melayu Pelalawan ini, Senin, 17 Desember 2018 kepada RIAUONLINE.CO.ID.

Tengku Zulmizan melihat, pemakaian pakaian adat Melayu dikenakan Presiden Jokowi kurang rapi, bengkong-nya (Sabuk di pinggang) terlalu tinggi sehingga badannya seolah-olah terbenam. Kain sampinnya (Samping) atau semacam rok, terbuka begitu lebar sehingga merekah atau mengembang.

Paling janggal dan menyalah secara adat, tutur Tengku Zulmizan, adalah pemakaian kain sampin atau kain samping, dimana kepala kain letaknya di sebelah depan, seharusnya sebagai laki-laki letak kepala kain dikenakan Jokowi di belakang yang dipakaikan simetris jarak kiri dan kanan.

"Ada tata krama, filosofi, serta makna dan pesan terkandung dalam pemakaian pakaian adat, termasuk dikenakan Pak Presiden. Kain sampin juga demikian, ada aturannya," tutur Zulmizan.

Ia kemudian menjelaskan, untuk pemakaian kain sampin oleh laki-laki, umumnya kepala kain letaknya di belakang, terpasang simetris. Bagi masih lajang atau duda, ujarnya, ujungnya mesti sedikit di atas lutut.

Sedangkan bagi laki-laki sudah berkeluarga, mesti sedikit di bawah lutut kain sampin atau roknya. Sedangkan bagi laki-laki sudah kawin, namun belum memiliki anak dilipat kedua belah sisi.

"Jika sudah kawin dan sudah memiliki anak dilipat ke satu sisi, laki-laki yang punya status terhormat di dalam adat, ujung kainnya lebih ke bawah sedikit daripada laki-laki kebanyakan sudah kawin, makin ke bawah berarti makin tinggi status adatnya," jelas Zulmizan.

Ia juga menjelaskan, pemakaian kain sampin dan kepala kain bagi perempuan. Kepala kain songket dikenakan letaknya di belakang, terutama sudah berkeluarga.

Kalau janda, kepala kain sengaja ditempatkan di sisi sebelah kanan sebagai tanda bersangkutan sedang tidak ada yang punya dan kode mencari jodoh, namun tidak terlalu ngotot.

Kalau ada perempuan, tuturnya, meletakkan kepala kain di sisi sebelah kiri, itu kode keras dia ingin cepat mencari pasangan. Orang Melayu bilang perempuan ini kategori miang atau keletah, artinya genit, atau gatal.

"Bagi yang memakai kain sampin pakaian Melayu dengan meletakkan kepala kain di depan, itu biasanya anak dara atau anak gadis guna menunjukkan status mereka tersebut," ungkap Tengku Zulmizan.

Dengan penjelasan tersebut, ketika RIAUONLINE.CO.ID menanyakan, bagaimana dengan kepala kain dikenakan Presiden Jokowi yang berada di bagian depan, bukan belakang laiyaknya seorang laki-laki, bukan seorang anak gadis.

Tengku Zulmizan kemudian mengatakan, kesalahan tersebut ia yakin tak diketahui oleh Presiden Jokowi. "Iya benar, kepala kain dikenakan Pak Jokowi ada di depan, itu untuk anak gadis, bukan laki-laki," ungkapnya.

Ia kemudian mempertanyakan, apakah saat mengenakan pakaian adat Melayu tersebut, Presiden Jokowi tak didampingi Mak Andam, seseorang yang profesional mengerti filosofi pemakaian pakaian adat Melayu Riau.

Apalagi, jelasnya, untuk sekelas Presiden, atau kepala negara, tentu tak bisa main-main dan salah dalam mengenakan pakaian adat. Pakaian adat dikenakan Jokowi merupakan pakaian adat lazim digunakan para raja di zaman dulu.

"Pengantin saja harus ada Mak Andam, konon apalagi seorang Presiden. Apakah hal sangat penting ini tidak menjadi perhatian Protokoler Kepresidenan? Mengapa pihak LAM Riau tidak menyimak hal ini, apakah tidak tampak? katanya mempertanyakan,

Zulmizan mengakui, ia memang orang yang tak setuju dengan penabalan gelar adat kehormatan bagi Presiden Jokowi. Namun, sebagai orang adat, ia juga tak rela dan ikhlas, jika Kepala Negara, dipermalukan di depan adat istiadat Melayu karena ketidaktahuannya mengenai aturan dalam adat.

"Menurut saya, ini sangatlah penting dan prinsip, sama sekali tidak sepele. Ini menyangkut alur patut adat-istiadat untuk menepati diistilahkan dengan adat diisi lembaga dituang. Apalagi menyangkut figur seorang Presiden, orang nomor 1 di NKRI. Janganlah main-main dalam urusan adat, karena di dalamnya otomatis juga terkandung urusan Tuah, Takah, dan Marwah. Jika menyalah, bisa timbul tulah (azab)," ungkapnya. [rol]


© Copyright 2019 BERITATERKINI.co | All Right Reserved