Februari 2019

28 Februari 2019

Masih Ada yang Teriak Harga Pangan Mahal, BI: Masyarakat yang Mana?

Masih Ada yang Teriak Harga Pangan Mahal, BI: Masyarakat yang Mana?

Berita Terkini - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengaku heran bila masih ada masyarakat yang mengatakan bahwa harga-harga kebutuhan pokok masih tinggi. Padahal, indikator harga tersebut yang tercermin dari angka inflasi terus menunjukkan angka yang rendah.

Menurut Perry, klaim harga-harga pangan yang masih tinggi di tengah kecilnya angka inflasi tersebut tidak berdasar. Sebab, angka inflasi yang tiap bulannya dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) telah mencakup perhitungan tingkat harga yang disurvei dari berbagai pasar, baik modern dan tradisional.

"Ini masyarakat yang mana? Karena kan, indikator inflasi itu kan BPS mensurvei pasar-pasarnya kan. Bukan hanya pasar modern, tetapi juga pasar pelosok-pelosok juga," kata Perry di Hotel Westin Jakarta, Kamis 28 Februari 2019.

"Bahkan, komoditasnya juga yang dulunya 600 sekarang lebih dari 800 yang di survei. sehingga kalau inflaisnya berdasarkan indeks harga konsumen, yang disurvei dari seluruh pasar-pasar dan 860 komoditas itu juga merepresentasikan indeks harga," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, pada awal 2019, angka inflasi di Indonesia masih terus mampu ditahan pemerintah di bawah target inflasi yang diproyeksikan BI, yakni 3,5 plus minus satu persen. BPS mencatat, pada Januari 2019, inflasi hanya sebesar 0,32 persen jauh lebih rendah dibanding posisi Januari 2019 yang sebesar 0,62 persen.

Di samping BPS sendiri yang memiliki otoritas untuk merilis angka inflasi tersebut. Perry menambahkan, BI sendiri juga terus melakukan survei terhadap indeks harga-harga tersebut. Tujuannya, guna memantau stabilitas ekonomi Indonesia supaya kebijakan antisipatif, baik oleh pemerintah maupun BI sendiri bisa dilakukan lebih cepat. (asp)

Karenanya dia menegaskan, indikator harga-harga yang memang rendah sudah tergambar atau tercermin secara jelas dan nyata berdasarkan angka-angka inflasi yang rendah dan selalu dirilis BPS setiap bulannya.

"Yang kami syukur juga setiap minggu kami melakukan survei pemantauan harga dari 46 kantor-kantor lembaga kami dan kami juga bersama pemerintah membentuk pusat informasi harga pangan strategis kalau semuanya itu masih mengindikasikan harga-harga itu seperti itu (rendah)," tegas Perry. [viva]

Ada Spanduk 01, Halaqqoh Ulama Masih Malu-malu Dibilang Dukung Jokowi

Ada Spanduk 01, Halaqqoh Ulama Masih Malu-malu Dibilang Dukung Jokowi

Berita Terkini - Halaqqoh Ulama dan Pimpinan Pondok Pesantren se-Jawa Barat mengelar pertemuan di Hotel Seruni, Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

Pertemuan yang dihadiri 425 peserta ini melaksanakan itifaqul jami. Namun di kesempatan ini, ulama dalam arahannya terlihat masih enggan terang-terangan mendukung pasangan Calon Presiden 01 Joko Widodo-Maruf Amin meski acara dihiasi spanduk pasangan capres 01 itu.

"Deklarasi bagi ulama, saya kira itifaqul jami adalah kesepakatan sensus dan dalam bentuk rekomendasi profesional insya Allah akan disampaikan besok bersilahturahim kepada Beliau (Joko Widodo-Maruf Amin)," kata Ketua Panitia KH Mukri Adji, kepada Wartawan dalam acara yang bertemakan “Menguatkan Peran Ulama-ulama dalam Pembangunan Bangsa” yang berlangsung 27 Februari-1 Maret 2019.

Namun demikian, Ketua MUI Kabupaten Bogor ini enggan terang-terangan saat ditanya terkait arahan dukungan pada paslon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang foto mereka ada di spanduk Halaqoh. 

"Insya Allah istiqoroh yang dilakukan kepada Allah dan itifaqul jami yang paling mahal. Sehingga nanti sendirinya ulama dengan cerdas bersama umat untuk kemudian menetapkan hasil istikharah itu dan umat akan ikut pada ulamanya itu. Ya jelas ulama mendukung membawa visi misi para ulama insya Allah," katnnya.

Sesuai tema, kata Kiai Mukri, pertemuan ini akan membahas peran ulama dalam membangun bangsa. Tujuannya untuk menguatkan persepsi ulama se-Jawa Barat menghadapi dinamika politik dari isu negatif di masyarakat.

"Dihadapi dengan penuh ketabahan, keikhlasan, ketawakalan untuk merespons mengantisipasi yang sudah didiskusinya seperti isu negatif insya allah isu negatif itu tidak melebar. Menjadi maslahah bagi umat Islam khususnya, dan masyarakat di Jawa Barat," katanya. 

Mukri mengungkapkan soal hal yang paling dikhawatirkan pimpinan pesantren. Politik saat ini dianggap dapat  memecah-belah dan mengadu domba terhadap silahturahim komunikasi antara umat. Untuk mengantisipasi hal itu terjadi, para ulama para kiai dan ajengan di Jawa Barat ini sudah sepakat menyatakan ikut berupaya mengklarifikasi melakukan tabayun.

"Insya Allah terhadap kasus apa pun dengan terang benderang. Menjadi pencerahan umat di berbagai lapisan dari mulai tingkat provinsi sampai tingkat RT," katanya.

Di akhir acara, para peserta yang ikut foto saling berteriak bersahutan. "Jokowi-Maruf", "Amin," teriakan peserta sebagai yel-yel usai pertemuan. 

Pertemuan ini hadiri Bupati Bogor, Ade Yasin, Kapolres Bogor Andy Moch Dicky. Namun Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang awalnya diagendakan bakal menyampaikan orasi berjudul "Hoax dan Kebebasan Ekspresi dalam Perspektif hukum" berhalangan hadir. Tito digantikan Wakabaintelkam Mabes Polri Irjen Pol Suntana. [viva]

SBY: Pilpres 2019 Lebih Keras Dibanding Sebelumnya

SBY: Pilpres 2019 Lebih Keras Dibanding Sebelumnya

Berita Terkini - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menilai, pertarungan politik di Pilpres 2019, juga Pemilu 2019 secara umum, paling keras dibanding pemilu-pemilu lain di era reformasi.

Menurut presiden ke-6 ini, hal itu dikarenakan polarisasi begitu kentara sehingga persatuan bangsa juga terasa meregang.

"Saya mengamati kontestasi di Pemilu 2019, utamanya pilpres, lebih keras dibanding pilpres-pilpres di era Reformasi sebelumnya," tulis SBY dalam surat yang ditulis dari Singapura.

Surat dibacakan Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Kamis, 28 Februari 2019. SBY mengaku khawatir situasi akan bertambah parah jika dibiarkan. Menurutnya, segenap kader Demokrat harus berperan mencegah hal itu terjadi.

"Jika situasi ini berkembang semakin jauh dan melampaui batas kepatutannya, saya khawatir keutuhan dan persatuan kita sebagai bangsa, akan retak," tulis SBY.

Adapun, langkah yang harus diambil para kader Demokrat adalah mendorong pemilu berlangsung demokratis, jujur, dan adil. SBY juga menekankan para elite harus menunjukkan tanggung jawab dan jiwa besar mereka dengan memastikan pemilu merupakan mekanisme bagi rakyat untuk melaksanakan kedaulatannya.

"Pemilu memang keras, tapi tidak sepatutnya menimbulkan perpecahan dan disintegrasi." [viva]

Protes Keras Andi Arief ke Mahfud MD soal UU Era SBY: Saya Harap Prof Tidak Sebar Hoax

Protes Keras Andi Arief ke Mahfud MD soal UU Era SBY: Saya Harap Prof Tidak Sebar Hoax

Berita Terkini - Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) Partai Demokrat, Andi Arief melontarkan protes ke Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD.

Hal ini diungkapkan Andi Arief melalui Twitter miliknya, @AndiArief__, Rabu (27/2/2019) malam.

Protes itu dilontarkan Andi Arief saat Mahfud memberikan kicauan soal UU ITE.

Mulanya Mahfud menjelaskan bahwa UU ITE yang telah memenjarakan beberapa korban diundangkan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2008.

"UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yg sdh memenjarakan beberapa korban itu diundangkan oleh Pemerintahan SBY pada tanggal 21 April 2008.

Katanya, saat itu, UU tsb diperlukan oleh Pemerintah.

Kalau sekarang sdh tidak diperlukan, ya, bisa dicabut," tulis Mahfud MD.

Kicauan itu lalu dibalas oleh netizen dengan akun @Fianto34.

Netizen itu mengelak bahwa SBY tak pernah menggunakan UU itu untuk memenjarakan orang yang mengkritik maupun memfitnah dirinya.

"Tapi Presiden SBY tidak pernah memenjarakan orang yang mengkritik dan memfitnahnya dg UU ITE.

Demokrasi dilindungi dan sendi2 kehidupan yang harmonis terjaga," balas netizen @Fianto94.

Lalu, Mahfud kembali menjawab bahwa pernyataan netizen itu salah, karena pada zaman SBY sudah ada kasus yang berdasarkan UU ITE yakni kasus Prita Mulyasari.

Saat itu, kasus Prita terjadi pada era SBY dan sempat menjalani hukuman penjara sebelum diputus bebas tetap.

"Salah. Masih ingat Prita Mulyasari? Dialah terhukum pertama berdasar UU ITE itu.

Dan itu terjadi Juni 2012, pada era Pak Pak SBY.

Putusannya inkracht, tapi dia diputus bebas oleh putusan PK setelah menjalani hukuman," jawab Mahfud MD.

Atas kicauan itu, Andi Arief mengatakan bahwa terjadi kekeliruan pada pernyataan Mahfud MD.

Andi mengatakan bahwa Prita tak pernah mengkritik SBY melainkan mengkritik pihak rumah sakit.

"Keliru Prof, Prita tidak mengkritik SBY. Dia mengkritik Rumah sakit.

Mohon Prof jelaskan yang sebenarnya, nanti bisa timbulkan hoax," jawab Andi Arief.

Setelah menulis kicauan itu, Andi Arief menambahkan bahwa ia berharap Mahfud memberikan keterangan soal kasus Prita yang tak ada kaitannya dengan SBY.

"Saya berharap Prof @mohmahfudmd tidak menyebar hoax, Prita dijerat UU ITE bukan karena dia mengkritik SBY.

Tapi pihak rumah sakit, yang tidak tahan kritik karena pelayanannya lalu lapor. Tidak ada hubungan dengan SBY," tulis Andi Arief lagi.


Sementara itu, Mahfud MD memberikan sedikit penjelasan tentang kasus Prita dan pokok persoalan yang sedang mereka bahas (di Twitter).

Hal itu ia lontarkan saat memberikan balasan pesan kepada warganet dengan akun @JoRiky.

"Prita menggunakan medsos mengkritik rumah sakit/badan usaha, yg menyebabkan RS itu menuntut karn mrs dirugikan.

Menurut sy inilah sebenarnya guna UU ITE, utk melindungi badan usaha dr fitnah/hoax/asutan dr medsos. Bkn digunakan utk tameng spy politisi tdk kena kritik di medsos," tulis @JoRiky.

Mahfud MD kemudian memberikan balasan, menurutnya, yang sedang didiskusikan adalah waktu pembuatan UU ITE.

"Dalam perkara perdata Prita menang melawan RS di Pengadilan. Tp oleh kejaksaan dipidanakan dan dihukum. Kejaksaan adl penuntut pidana dari pemerintah.

Tp pemerintah tdk salah krn UU itu memang berlaku. Yg kita diskusikan sebenarnya, kapan UU ITE dibuat dan apa UU ITE perlu/tdk," tulis Mahfud MD.

Kasus Prita Mulyasari

Diberitakan Kompas.com, selama ini ada sejumlah orang yang terjerat sejumlah pasal dalam UU ITE yang disebutkan sebagai pasal karet.

Pasal dalam UU ITE ini riskan dijadikan alat untuk mengkriminalisasi pihak lain.

Ada sejumlah nama yang pernah tersandung hukum hingga harus masuk bui karena terjerat UU ITE ini.

Namun,Prita menjadi sosok pertama yang dikenal publik karena terjerat UU ITE.

Kasusnya berawal dari surat elektronik yang ia tulis karena tidak puas saat menjalani pelayanan kesehatan di RS Omni Internasional pada tahun 2012 silam.

Tulisan ibu dua anak ini tersebar luas di Internet hingga pihak rumah sakit merasa nama baiknya dicemarkan.

Prita pun dilaporkan ke pihak kepolisian.

Prita divonis melanggar Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 310 Ayat (2) KUHP, atau Pasal 311 Ayat (1) KUHP.

Setelah menempuh jalan panjang, hingga Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung, akhirnya pada 17 September 2012 Prita dinyatakan tidak bersalah dan tidak terbukti melakukan pencemaran nama baik yang dituduhkan. [tribun]

BPN: Kita Buktikan 17 April, Bagaimana Dukungan Rakyat Madura

BPN: Kita Buktikan 17 April, Bagaimana Dukungan Rakyat Madura

Berita Terkini - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Suhud Alyuddin, menanggapi tudingan La Nyalla Mattalitti yang menyebut massa penyambut calon presiden Prabowo di Madura 'transfer' dari luar daerah. Ia ingin hal itu dibuktikan saja saat pencoblosan.

"Kita tidak mau debat kusir. Kita buktikan saja nanti tanggal 17 April 2019 saat pencoblosan bagaimana dukungan rakyat Madura pada Pak Prabowo," kata Suhud saat dihubungi, Kamis 28 Februari 2019.

Ia meyakini warga Madura tak lupa dengan janji La Nyalla bila Prabowo menang di Madura. "Masyarakat Madura juga tentu takkan pernah lupa bahwa bahwa Pak La Nyalla punya janji yang harus ditepati jika Pak Prabowo menang di Madura," ujar Suhud.

Ia menilai, yang terpenting saat ini situasi dan kondisi di Madura tetap aman. "Dan penyelenggara pemilu menjunjung tinggi asas pemilu yang jujur dan adil," tutur Suhud.

Sebelumnya, La Nyalla Mahmud Mattalitti berjanji ingin membalikkan keadaan untuk wilayah Madura yang dulu dimenangi Prabowo Subianto. La Nyalla siap memenangkan Jokowi di Madura.

"Saya kan sudah ngomong potong leher saya, kalau Prabowo bisa menang di Madura. Orang di Madura itu dulu pilih Prabowo karena tidak ngerti, dikira Pak Jokowi ini PKI," kata La Nyalla usai menyambangi kediaman Ma'ruf Amin di Jalan Situbondo, Jakarta, Selasa 11 Desember 2018. [viva]

Sumarsih: Jokowi Merangkul Para Pelanggar HAM

Sumarsih: Jokowi Merangkul Para Pelanggar HAM

Berita Terkini - Sampai saat ini, Presiden Joko Widodo tampak tidak punya empati kepada keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lalu.

Begitu disampaikan aktivis pejuang HAM, Sumarsih, di tengah Aksi Kamisan ke-576 di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/2). 

Sumarsih adalah ibu dari almarhum Norma Irmawan (Wawan), mahasiswa Atma Jaya yang menjadi korban tewas Tragedi Semanggi 1998. 

"Sekarang ini Pak Jokowi sudah tidak mempunyai kesempatan untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat, karena Pak Jokowi sibuk dengan kampanye pemilu," ucap Sumarsih yang berpayung dan berkaos hitam sambil memegang kertas hitam bertuliskan "Tolak Dwi Fungsi TNI".

Ia juga kecewa karena Jokowi terus mengingkari janji menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM. Faktanya malah terbalik. Jokowi lebih merangkul dan memberi kesempatan kepada para terduga pelanggar HAM mengisi jabatan penting dalam pemerintahan.

"Jokowi merangkul para pelanggar HAM berat. Contohnya, pengangkatan Wiranto menjadi Menkopolhukam," tambahnya.

Aksi Kamisan ke-576 hari ini juga secara khusus menolak wacana pemerintah menempatkan perwira aktif TNI ke dalam birokasi pemerintahan. Kebijakan itu dianggap sama saja berusaha mengembalikan Dwi Fungsi ABRI seperti masa Orde Baru. 

Aksi turut dihadiri pengamat politik, Ray Rangkuti; Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, dan para aktivis yang berjumlah sekitar 200 orang. [rmol]

Kalau Survei Bilang Menang, Kenapa Jokowi Panik?

Kalau Survei Bilang Menang, Kenapa Jokowi Panik?

Berita Terkini - Tidak bisa dibantah, hampir semua hasil survei menempatkan petahana Joko Widodo sebagai calon pemenang Pilpres 2019.

Bahkan, rata-rata lembaga survei menempatkan Jokowi unggul dengan selisih 20 persen dari Prabowo Subianto. 

Fakta terkait hasil survei itu diakui Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi. Namun, kubu 02 mengamati ada fakta di lapangan yang berlawanan dengan hasil survei.'

"Narasi yang dibangun oleh lembaga survei berbanding terbalik dengan fakta lapangan. Jokowi terlihat panik,” kata juru bicara BPN, Andre Rosiade, dalam konferensi pers hasil survei Cyrus Network di Akmani Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (28/2).

Ia melanjutkan, tim pemenangan Jokowi-Maruf Amin tentu tak perlu repot mengerahkan "pembawa pesan" yang membagikan bahan pokok dan hadiah lain ke rumah-rumah warga, bila hasil survei sesuai kondisi riil.

"(Tidak perlu) pengerahan kepala daerah, gubernur dan walikota ramai-ramai deklarasi. Kalau surveinya menang, seharusnya pede (percaya diri),” ujarnya.

Tentang pengerahan kepala daerah, ia mencontohkan kejadian di Sumatera Barat. Sejumlah kepala daerah di provinsi itu dikerahkan untuk mendeklarasikan dukungan ke Jokowi. Sementara Andre sangat yakin bahwa mereka hanya membawa "gerbong kosong". 

"Kepala daerah di Sumbar bawa gerbang kosong. Warga Padang sudah rasional. Insya Allah, (Prabowo-Sandi) menang tebal," demikian Andre. [rmol]

Ada Arus Kuat Inginkan Perubahan, JK Main Aman

Ada Arus Kuat Inginkan Perubahan, JK Main Aman

Berita Terkini - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) bisa merasakan arus kuat yang menginginkan perubahan kepemimpinan nasional.

Itulah yang mendorong JK beberapa kali tampil membela calon presiden Prabowo Subianto dalam kompetisi Pilpres 2019. 

Demikian pandangan Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring (IDM), Bin Firman Tresnadi.

Selain itu, manuver JK membela Prabowo berangkat dari latar belakangnya selaku pengusaha. JK berkepentingan mengamankan kelompok bisnisnya di tengah persaingan ketat dengan kelompok pengusaha lain.

"Sama dengan pengusaha-pengusaha nasional lainnya, yaitu tidak mau mengambil risiko yang dapat merusak bisnisnya. Mereka selalu bermain dua kaki, dalam pengertian ke sana bantu ke sini juga bantu," kata Bin Firman kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (28/2).

JK menduduki jabatan Ketua Dewan Pengarah dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan nomor 01 Jokowi-Maruf Amin.    

Namun, beberapa kali ia membela Prabowo secara terbuka. Misalnya, dalam isu kebocoran APBN dan isu lahan HGU yang dikuasai Prabowo. JK juga menolak keras kehadiran Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang cukup dekat dengan Jokowi, di dalam barisan pendukung Jokowi-Maruf.

Menurut Bin Firman, sebagai politisi dan pengusaha kawakan, JK sangat paham arus kuat yang datang dari masyarakat. 

"Perubahan dalam benak masyarakat adalah jika Prabowo terpilih pada pemilu April nanti. JK tak mampu membendung arus kuat ini. Jika dia menentang arus, tak ada untungnya," pungkas Bin Firman. [rmol]

SBY Ungkap SMS Seseorang yang Mau Menghantamnya, Padahal Selama ini Terlihat Mendukung

SBY Ungkap SMS Seseorang yang Mau Menghantamnya, Padahal Selama ini Terlihat Mendukung

Berita Terkini - Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Presiden Indonesia ke-6 selama 10 tahun.

Tepatnya, Susilo Bambang Yudhoyono memimpin Indonesia mulai tahun 2004 hingga tahun 2014.

Hal itu kemudian membuat Susilo Bambang Yudhoyono memiliki sejumlah pengalaman, dan cerita saat menjadi presiden.

Belakangan, Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan soal rahasianya selama ini.

Rahasia tersebut diungkapnya dalam bukunya yang berjudul "SBY Selalu Ada Pilihan", terbitan Kompas tahun 2014 lalu.

Dalam buku itu, Susilo Bambang Yudhoyono mengakui ada rahasia yang selama ini dimilikinya.

Menurutnya, rahasia itu sebenarnya akan disimpannya.

"Tetapi karena buku ini saya hadirkan, saya pandang baik kalau hal ini saya buka saja," tulisnya dalam buku itu.

Susilo Bambang Yudhoyono melanjutkan, dia merasa paling bahagia saat dirinya dibohongi, atau dikecam di belakangnya.

Padahal, mereka yang mengecamnya, atau yang membohongi dirinya selalu berkata-kata manis saat berada di depannya.

"Sementara saya tahu kalau dibohongi dan diperlakukan seperti itu. Dia tidak tahu kalau saya tahu," ungkap Susilo Bambang Yudhoyono.

Tidak hanya itu, Susilo Bambang Yudhoyono juga merasa bahagia jika ada kolega dekatnya, dalam hal ini bisa pimpinan negara, atau siapa saja yang berhubungan baik dengannya, namun saat di belakang justru secara demonstratif menunjukkan ketidaksenangannya terhadap dirinya.

Namun, hal itu oleh Susilo Bambang Yudhoyono sama sekali tidak dihiraukannya.

"Saya berpikir, yang waras saya dan bukan orang itu," lanjut Susilo Bambang Yudhoyono.

Selain itu, Susilo Bambang Yudhoyono juga mengaku bersyukur saat tahu dirinya dijahati sejumlah orang.

Padahal, menurutnya sekilas orang-orang tersebut cocok, dan mendukung dirinya.

"Tetapi pernah di-forward-kan kepada saya, SMS dari orang itu yang intinya agar temannya harus menghantam dan menghajar saya," kata Susilo Bambang Yudhoyono.

Meski demikian, Susilo Bambang Yudhoyono mengaku tidak marah.

SBY justru memberikan respon yang berbeda, dan di luar dugaan.

SBY mengaku dirinya justru merasa bersyukur.

Sebab, ada alasan tertentu yang membuatnya merasa bersyukur saat mengetahui SMS itu.

"Saya pikir, dengan begitu, pahalanya akan jatuh kepada saya, sementara dosanya ditanggung oleh orang yang munafik itu," lanjut Susilo Bambang Yudhoyono. [tribun]

Balas La Nyalla, Tim Prabowo: Pegang saja Janjinya, Potong Leher

Balas La Nyalla, Tim Prabowo: Pegang saja Janjinya, Potong Leher

Berita Terkini -  La Nyalla Mattalitti menyindir massa penyambut calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, di Madura merupakan massa drop-dropan. Kubu Badan Pemenangan Nasional (BPN) pun membalas komentar La Nyalla.

Juru Kampanye BPN, Nizar Zahro, geram atas ucapan La Nyalla itu.

"Pertama saya ingin menyampaikan, bahwa tanggal 26 Februari Pak Prabowo menyapa Madura, itu sudah ribuan massa. Itu tidak ditransfer dari luar Madura, yang datang itu Madura asli," kata Nizar saat dihubungi VIVA, Kamis, 28 Februari 2019.

Menurut Nizar, pihaknya tidak biasa berbohong. Jadi dia menyarankan jika La Nyalla tidak tahu, maka lebih baik diam. Ia meminta eks Ketua Umum PSSI itu tak perlu banyak bicara. Namun, buktikan saja janji soal potong leher.

"Kita tidak biasa berbohong, memberikan berita hoax. Jadi alangkah baiknya saudara La Nyalla yang tidak tahu, tidak usah banyak omonglah. Pegang saja janjinya, potong lehernya," ujar politikus asal Bangkalan ini.

Nizar menegaskan, massa yang membeludak di acara Prabowo sebagai bukti nyata masyarakat Madura ingin perubahan. Kata dia, bila La Nyalla sesumbar Jokowi menang 70 persen di Madura, lebih baik dibuktikan saja.

"Jangan banyak omong, enggak usah nuduh itu massa ditransfer dari luar Madura, kita tidak punya uang untuk membayar orang datang," ujarnya.

Kemudian, ia menyinggung masyarakat Madura mungkin termasuk yang muak dengan janji presiden yang belum dipenuhi.

"Mereka ingin semua murah, tidak dijanji-janji. Anggaplah La Nyalla itu orang gila, orang bukan orang Madura kok ngomentarin orang Madura," tutur La Nyalla.

Sebelumnya, La Nyalla kembali melontarkan manuvernya dengan pernyataan yang menyinggung massa Prabowo didatangkan dari luar Madura. Capres nomor urut 02 itu menyambangi Pesantren Mambaul Ulum, Bata-bata, Kabupaten Pamekasan dan beberapa titik di Madura, Senin, 25 Februari 2019.

"Kalau dilihat dari satu pesantren. Itu kan isinya alumninya, kemudian santrinya, bukan rakyat di sekitarnya. Itu kan drop-dropan dari luar (daerah), kita kan juga tahu," kata La Nyalla di Malang, Kamis, 28 Februari 2019. [viva]

Selain Punya Tanah HGU, Luhut Merupakan Menteri Jokowi Paling Tajir

Selain Punya Tanah HGU, Luhut Merupakan Menteri Jokowi Paling Tajir

Berita Terkini - Sempat membantah punya tanah HGU atau berstatus Hak Guna Usaha, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya mengakui memiliki konsesi tanah. Hal itu diungkapkan pendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin saat ditemui di kantornya, Kantor Kemenko Maritim.

"Saya punya saham di Toba Bara Sejahtera, saya tinggal punya 10 persen dari 8 ribu hektare," katanya menjawab pertanyaan wartawan, Rabu (27/2).

Wartawan kemudian menanyakan lagi, keberadaan bisnis perkebunan milik mantan Kepala Staf Kepresidenan itu. 

"Iya sama itu (perkebunan). Itu udah termasuk perkebunan. Ya perkebunan HGU lah. Iya," tandasnya.
Dia menjelaskan, tanah HGU yang dikelola berada di Kalimantan sejak 12 tahun silam.

Sebelumnya, Luhut membantah memiliki tanah HGU, selain konsesi tambang batu bara seluas 6 ribu hektare. 

"Saya enggak punya HGU. Saya punya ya tambang batu bara, berjalan, berproduksi," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/2). 

"Enam ribu hektare. Punya (konsesi) pemerintah dan itu berproduksi," lanjutnya. 

Mengutip keterbukaan informasi di bursa, Luhut memiliki sekitar 10 persen saham PT Toba Bara Sejahtra Tbk melalui PT Toba Sejahtra. Porsi kepemilikan saham sebesar itu mengacu data per 31 Januari 2019.

Sebelumnya sebagai pendiri, Luhut memiliki 99,98 persen saham PT Toba Bara Sejahtra Tbk yang memiliki kode emiten TOBA. Tapi pada 2016 dia menjual sebagian besar sahamnya, hingga hanya tersisa 10 persen.

Sementara itu di profil perusahaan PT Toba Sejahtra yang merupakan perpanjangan Luhut ke TOBA, bisnisnya meliputi pertambangan batu bara, migas, pembangkit listrik, serta perkebunan dan industri kehutanan. 

Selain menguasai lahan HGU, pensiunan perwira tinggi TNI ini tercatat sebagai menteri paling kaya di Kabinet Kerja. 

Luhut Binsar Pandjaitan

Dikutip kumparan dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dipublikasikan secara terbuka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harta kekayaan Luhut berada paling atas di antara jajaran kabinet, yakni sebesar Rp 660,09 miliar (Data LHKPN 2015).  Kekayaan Luhut juga berada di atas Jokowi dan JK.

Jokowi sendiri memiliki kekayaan Rp 49,06 miliar (Data LHKPN 2017), sedangkan JK sebesar Rp 465,61 miliar dan USD 1.058.564 (Data LHKPN 2014).

Berikut Daftar Menteri era Jokowi-JK dengan Kekayaan tertinggi:

1. Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Kemaritiman: Rp 660,09 miliar (Data LHKPN 2015).
2. Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan: Rp 470,47 miliar (Data LHKPN 2016).
3. Enggartiasto Lukita, Menteri Perdagangan: Rp 416,93 miliar dan USD 4.036.835  (Data LHKPN 2017).
4. Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian: Rp 330,80 miliar (Data LHKPN 2014).
5. Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Rp 159,26 miliar dan USD 30.670 (Data LHKPN 2014).
6. Rini Soemarno, Menteri BUMN: Rp 133,14 miliar (Data LHKPN 2017).
7. Thomas Trikasih Lembong, Kepala BKPM: Rp 103,186 miliar (Data LHKPN 2017).
8. Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian: Rp 89,12 miliar (Data LHKPN 2016).
9. Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan: Rp 73,83 miliar (Data LHKPN 2017)
10. Ignasius Jonan, Menteri ESDM: Rp 73,74 miliar (Data LHKPN 2017). (*)

Dihadiri Jokowi, Munas Alim Ulama NU Tak Dihadiri Gus Sholah hingga Mbah Moen

Dihadiri Jokowi, Munas Alim Ulama NU Tak Dihadiri Gus Sholah hingga Mbah Moen

Berita Terkini - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar acara Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat.

Namun, sejumlah sesepuh NU, seperti pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Solahuddin Wahid atau Gus Sholah; pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus; Pimpinan Pondok Pesantren Al-Anwar, Maimun Zubair atau Mbah Moen; hingga pimpinan Jam'iyyah Ahlith Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyyah (Jatman), Luthfi bin Yahya tak tampak hadir.

Lewat pesan singkat pada Tempo, Gus Solah menyatakan berhalangan hadir karena ada urusan di pondok pesantrennya. "Tidak, saya banyak kegiatan di Tebuireng," katanya, Selasa, 26 Februari 2019.

Sementara itu, belum ada informasi penyebab ketidakhadiran tokoh-tokoh NU lainnya. Wakil Ketua Panitia Munas Alim Ulama, Abdul Manan Gani, menduga para sesepuh lainnya tidak bisa hadir karena faktor kesehatan. "Ya beliau-beliau, kan, sudah sepuh, apalagi di sini lokasinya sulit, jauh," katanya pada Tempo, Rabu, 27 Februari 2019.

Dalam acara ini, kiai sepuh yang hadir di antaranya adalah TGH Lalu Turmudzi Badaruddin dari NTB dan Abuya (NTB) dan KH Muhtadi Dimyati atau Abuya Muhtadi dari Banten serta Rais A'am NU KH Miftachul Akhyar.

Saat Presiden Joko Widodo atau Jokowi datang, yang menyambutnya adalah Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj, Katib Aam PBNU Yahya Cholil Staquf, dan Pengasuh Pesantren Miftahul Huda Al Azhar, Munawir. [tco]

TKN Jokowi Keberatan Jumlah Pendukung Dikurangi saat Debat

TKN Jokowi Keberatan Jumlah Pendukung Dikurangi saat Debat

Berita Terkini - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin meminta Komisi Pemilihan Umum lebih tegas menertibkan para pendukung yang datang saat pelaksanaan debat, ketimbang mengurangi jumlahnya.

Ketegasan KPU dinilai lebih efektif dengan menertibkan para pendukung yang berpotensi mengganggu jalannya debat.

"Sehingga kalau ada penonton yang naik kursi, bikin ramai yang tidak sesuai peraturan dan kesepakatan, maka keluarkan saja dari ruangan tanpa peringatan," kata Wakil Direktur Saksi TKN Lukman Edy di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 27 Februari 2019.

Pada debat ketiga yang akan menghadapkan dua calon wakil presiden kali ini mengemuka wacana pengurangan jumlah pendukung yang hadir dalam acara debat. Rencananya jumlah pendukung akan dipangkas sebanyak 75 orang, dari sebelumnya 150 orang. 

Ia menilai, format debat pertama yang mana posisi moderator membelakangi penonton bisa dijadikan contoh untuk menertibkan keriuhan para pendukung.

"Jadi esensinya di situ, menata ketertiban di dalam pendukung, bukan mengurangi penonton. Kalau misal pengaturan tetap moderator membelakangi penonton, harus ada petugas lain yang memantau dinamika penonton," kata dia.

Sebelumnya, pengurangan penonton saat debat disampaikan oleh Ketua KPU Arief Budiman. Arief menuturkan, pengurangan itu dilatari agar pelaksanaan debat lebih kondusif. 

Selain jumlah pendukung dikurangi, KPU juga mengundang tamu dari berbagai kalangan. Jadi jika diasumsikan undangan umum 300 orang, ruangan debat dirasa lebih leluasa.

Namun mengenai wacana itu masih menunggu pertimbangan dengan tim kampanye dua pasangan calon.

"Kita lihat evaluasi itu, nanti kita yang menyimpulkan. Kapasitas total 600 kursi. Kemarin terlihat terlalu sesak maka kita kurangi kapasitas totalnya menjadi 500 orang," kata Arief. [viva]

9.585 Segel Kotak Suara di Lhokseumawe Rusak

9.585 Segel Kotak Suara di Lhokseumawe Rusak

Berita Terkini - Sebanyak 9.585 lembar segel kotak suara di Kota Lhokseumawe dinyatakan rusak. Hal itu diketahui saat Panitia Pengawasan Pemilihan (Panwaslih) setempat melakukan pengecekan segel kotak suara yang baru tiba.

Ketua Panwaslih Kota Lhokseumawe, Teuku Zulkarnain, menyebutkan segel kotak suara yang baru tiba mencapai 48.475 lembar dari total kebutuhannya 56.678 lembar. Namun 9.585 lembar rusak.

"9.585 lembar dinyatakan rusak setelah dilakukan pengecekan. Sementara Total yang belum kita terima baik sisa dan pengganti yang rusak adalah 17.787 lembar. Jadi yang sudah tersedia setelah dilakukan pengecekan yakni 38.890 lembar," kata Zulkarnain saat dikonfirmasi, Rabu, 27 Februari 2019.

Kerusakan itu, kata Zulkarnain, disebabkan oleh perubahan warna dari segel yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Seperti warna segel dalam aturan, seharusnya warna merah dan putih, namun yang diterima berubah menjadi warna oranye dan putih. 

Menurutnya, kualitas segel kotak suara itu terlihat sangat buruk dan mudah robek “Akibat perubahan warna dan tidak sesuai itu kita sebut rusak,” ujarnya.

Atas kerusakan tersebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Lhokseumawe terkait penggantian segel yang rusak dan juga penambahan kekurangan atas kiriman awal dengan jumlah daftar pemilih tetap.

“Kita telah koordinasikan dengan KIP Kota Lhokseumawe dan KIP Aceh, namun hingga saat ini belum dikirim penggantinya,” ucapnya. [viva]

Lahan Disinggung Kubu Prabowo, Erick Thohir: Punya Saya Bersih dan Halal

Lahan Disinggung Kubu Prabowo, Erick Thohir: Punya Saya Bersih dan Halal

Berita Terkini -  Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir membalas penyataan Wakil Ketua Dewan Penasihat BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hidayat Nur Wahid yang menantang pemilik Mahaka Group itu menyerahkan lahan konsesinya kepada negara.

"(Lahan) kita punya alhamdulillah bersih dan halal," ujar Erick Thohir saat ditemui di bilangan Senopati, Jakarta Selatan pada Kamis, 28 Februari 2019.

Erick tidak menjawab lugas soal kelanjutan konsesinya. Dia hanya menceritakan lahan miliknya diperoleh secara legal. Ia mengaku lahan itu dibeli dari sebuah perusahaan asing yang mengalami kredit macet di sebuah bank asing. Erick tak merinci lahan mana yang dimaksud tersebut.

Erick mengklaim, sampai saat ini pemerintah menghargai kontribusinya atas pemanfaatan lahan tersebut. Ia meyakini lahan miliknya tetap boleh dimanfaatkan. Erick mengaku membayar pajak dan memberikan pemasukan yang besar bagi negara, hingga membangun ulang industri di lahan miliknya.

"Jangan dibolak-balik (oleh kubu Prabowo). Kalau yang dituntut oleh kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu yang mesti dipertanyakan. Kita alhamdulillah bersih dan halal," ujar Erick.

Sebelumnya, Hidayat menyampaikan tantangan tersebut karena calon presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi kerap menyindir kepemilikan lahan konsesi besar milik Prabowo. Dalam debat antar capres pada 17 Februari lalu, Jokowi secara spesifik menyinggung soal kepemilikan lahan Prabowo seluas 220 ribu hektare di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare di Aceh.

Tak terima, Hidayat balik menyinggung lahan yang dikuasai Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir, yang berada di kubu Jokowi. Dia mengatakan, seharusnya Jokowi memulai dari lingkaran terdekatnya. Ia juga meminta agar dibuat aturan yang jelas mengenai pengembalian hak guna usaha (HGU) yang akan dibagikan ke rakyat.

Penelusuran Tempo, selain kubu Prabowo, penguasaan lahan di Indonesia juga dilakoni sejumlah politikus dan pengusaha yang berada di lingkaran Jokowi. Jika ditotal, lahan korporasi yang terhubung langsung dengan Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan tim bayangan pendukungnya, melampaui 140 ribu hektare.

Angka ini berasal dari perusahaan-perusahaan yang terhubung dengan Luhut Binsar Pandjaitan, Surya Paloh, Oesman Sapta Odang, dan Hary Tanoesoedibjo. Jumlahnya akan bertambah lebih besar lagi jika lahan perusahaan tambang PT Adaro Energy Tbk, perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki Garibaldi Thohir, kakak Ketua TKN Erick Thohir, ikut dihitung. [tco]

Kemendagri Tunda Pencetakan KTP-el WNA hingga Usai Pilpres

Kemendagri Tunda Pencetakan KTP-el WNA hingga Usai Pilpres

Berita Terkini - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memutuskan untuk menunda pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Warga Negara Asing (WNA) hingga usai Pemilihan Presiden (Pilpres) 17 April 2019 nanti.

Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, hal tersebut terkait kisruhnya masalah KTP-el WNA atas nama Guohui Chen di Cianjur, Jawa Barat.

"Saya berikan arahan ke daerah agar hati-hati. Kalau bisa KTP-el WNA dicetak setelah nanti Pileg dan Pilpres," kata Zudan, di Gedung Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (27/2/2019).

Pasalnya, saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa KTP-el WNA memang bisa diberikan karena sesuai dengan undang-undang.

Sehingga, pihaknya masih harus terus melakukan sosialisasi.

"Ini dalam rangka menjaga agar tidak terjadi kegaduhan. Tapi saya memahami situasi di lapangannya. Oleh karena itu agar semuanya kondusif, ditahanlah sampai 50 hari ke depan. Bolehlah dicetak tanggal 18 April," kata Zudan. [wk]

Warga Bingung Tagih Janji ke Mana, Ganti Rugi Lahan Tol Semarang-Batang Belum Dibayar

Warga Bingung Tagih Janji ke Mana, Ganti Rugi Lahan Tol Semarang-Batang Belum Dibayar

Berita Terkini - Sekitar 50 kepala keluarga di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, menagih janji pemerintah untuk membayar ganti rugi tanah mereka yang dipakai untuk pembangunan tol Semarang-Batang. Meski telah resmi beroperasi sejak bulan Desember 2018 lalu, namun pembebasan lahan milik warga belum sepenuhnya beres.

Yusron (54 tahun), salah satu warga terdampak tol di Desa Rejosari, Kendal, itu mengaku telah menagih uang ganti rugi ke pihak PT Jasa Marga Semarang-Batang. Namun hingga kini nominal uang sebagai ganti rugi lahan mereka belum juga dibayarkan.

"Ada 30 warga yang tanahnya sudah dipatok untuk ruas tambahan tol Semarang-Batang. Meski beberapa kali kita tagih, tetap belum ada solusi," kata Yusron saat hadir dalam diskusi bertema 'Puji Bully Tol Trans Jawa' yang digelar Forum Wartawan Provinsi Jawa Tengah, Rabu, 27 Februari 2019.

Yusron mengaku Badan Pertanahan Negara (BPN) sebelumnya kerap bertemu warga dan menjanjikan bahwa uang ganti rugi itu dibayar cepat. Namun realisasi pembayaran itu urung terjadi. Padahal nominal uang yang semestinya diterima warga sebagai ganti untung sudah jelas.

"Kami bingung harus ke mana lagi menagih janji. Banyak warga kami yang sudah telanjur ambil utang ke bank karena berharap dari ganti rugi tol ini," ujarnya.

Menanggapi keluhan warga Kendal tersebut, Direktur Utama PT Jasa Marga ruas Semarang-Batang, Ari Irianto, mengaku tak bisa berbuat banyak lantaran biaya pengadaan lahan yang dikeluarkan telah habis. PT Jasa Marga bahkan masih nombok Rp1,5 triliun pasca pembangunan tol Trans Jawa ruas Semarang-Batang.

"Totalnya yang harus diganti mencapai Rp45 miliar. Dana talangan kita saja juga belum dibayar, saya juga terus nge-push (mendorong pencairan dana) ke Kementerian Keuangan," kata Ari.'

Ari menjelaskan untuk percepatan pembebasan lahan proyek pembangunan tol Trans Jawa itu, PT Jasa Marga awalnya mengeluarkan dana talangan  Rp5,5 triliun. Namun, uang itu baru kembali Rp4 triliun.

Sehingga untuk membayar kembali lahan yang belum bebas, belum bisa dilakukan segera. Alasannya, untuk pengadaan tanah tahun 2016 sampai 2018 lalu, ada perjanjian pengembalian dana talangan untuk proyek strategis nasioanal (PSN) Antara Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Namun, karena perjanjian itu hanya berlaku sampai tahun 2018, maka di tahun berikutnya sudah tidak ada payung hukum lagi untuk BUJT kembali menalangi.

"Kemarin rapat terakhir diusulkan untuk pembayaran 2019 langsung dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) membuat SPP (Surat Perintah Pembayaran) ke LMAN," katanya.

SPP pun belum bisa dibuat lantaran permasalahan belum lengkapnya pemberkasan dari Badan Pertanahan Negara. Kondisi itu berdampak pada penyelesaian di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Lalu, ada juga masalah anggaran.

"Mudah-mudahan dari Kemenkeu, dari PPK bisa melengkapi dokumennya. Dan LMAN bisa segera mencairkan untuk pengembalian," katanya. [viva]

DPRD Riau Duga Sinar Mas Group Mengemplang Pajak Rp 400 M Lebih

DPRD Riau Duga Sinar Mas Group Mengemplang Pajak Rp 400 M Lebih

Berita Terkini - Sekretaris Komisi III DPRD Riau, Suhardiman Amby, mengatakan ada dugaan 18 perusahaan yang tergabung dalam Sinar Mas Group melakukan pengemplangan pajak yang merugikan Provinsi Riau sekitar Rp 400 miliar pada 2018.

DPRD Riau, kata Suhardiman, sudah menghitung kekurangan pembayaran Pajak Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH). Dia menjelaskan, berdasarkan laporan Sinar Mas dan Pemerintah Provinsi Riau, Sinar Mas hanya menyetor dana sebesar Rp 84 miliar sepanjang 2018.

"Kita hitung potensinya sesuai P16, di mana besaran pajak adalah Rp 8.400/ton, sedangkan kapasitas ton kayu di pabrik PT Indah Kiat Pulp and Paper 12 juta per tahunnya. Berarti potensi pajaknya Rp 1,8 triliun," kata Suhardiman.

Dia menjelaskan apabila dihitung dengan mensimulasikan kayu di pabrik dari Riau, maka diperoleh angka 50 persen dan Rp 540 miliar. Sesuai P64, kata Suhardiman, pembagian pajak ini dibagi menjadi 80 persen untuk Riau dan 20 persen pemerintah pusat.

Dengan demikian, Suhardiman mengatakan hak Riau atas pajak tersebut telah digelapkan oleh perusahaan itu.

"Berarti hak Riau atas pajak itu adalah Rp 400 miliar, tapi pengakuan direkturnya, Pak Edi Haris, mereka hanya menyetor Rp 84 miliar. Berarti yang tak dilaporkan pajaknya Rp 400 miliar lebih," ujarnya.

Sementara itu Direktur Sinar Mas Group, Edi Haris, enggan menanggapi persoalan ini saat dimintai konfirmasi. Saat itu dia mengaku sedang rapat.

"Sebentar sedang rapat," kata Edi singkat.[kumparan]

NIK KTP Ganda Di KPU Kabupaten Cianjur Mengingat Kejadian Pemilu 2014

NIK KTP Ganda Di KPU Kabupaten Cianjur Mengingat Kejadian Pemilu 2014

Berita Terkini - Warga Negara Asing (WNA) meski diwajibkan memiliki kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), tetap tidak berhak ikut nyoblos dalam Pemilu. 

Peneliti Seven Strategic Studies, Girindra Sandino menegaskan, masuknya WNA dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 tidak bisa dianggap sepele atau kasuistik. Masalah ini kewajiban penyelengara Pemilu untuk mengoreksi kembali DPT yang sudah ditetapkan. 

"Jangan sampai kejadian Pemilu 2014 terjadi kembali, di mana DPT sudah ditetapkan, logistik surat suara sudah didistribusi, namun karena ada kesalahan administrasi jumlah DPT kembali mengalami perbaikan. Akibatnya yang terjadi di lapangan adalah kelebihan surat suara," ulas Girindra kepada redaksi, Kamis (28/2). 

Justru, menurut dia, temuan seperti NIK KTP-el pada DPT KPU Kabupaten Cianjur membuka potensi atau celah kecurangan (electoral fraud) secara adminitrasi. 

"Saya kira tetap harus ada yang dibedakan dari WNA yang berhak punya KTP-el. Isu ini ramai karena memang dikhawatirkan WNA tersebut dapat dimobilisasi untuk dapat memilih, yang mungkin kita tidak tahu jumlahnya," terangnya. 

WNA memang tidak mendapat hak pilih, lanjut Girindra, akan tetapi perlu adanya solusi agar petugas atau jajaran penyelengara Pemilu di bawah seperti KPPPS bisa membedakan dengan KTP-el milik WNI. Sebab berdampak siginifikan dalam hal menentukan jumlah suara caleg atau capres tertentu. 

"Tetap harus dibedakan WNA dan WNI, walau alasannya yuridis dan kemanusiaan.Khususnya menjelang Pemilu, KPU dan jajarannya harus melakukan supervisi dan koreksi terhadap DPT,"  ujarnya.

Demikian pula jajaran Bawaslu di bawah yang melakukan pengawasan melekat harus profesional dan jangan sampai kecolongan. 

"Ini bukan soal rasisme, tapi dalam Pemilu instrumen yang paling mendasar adalah DPT, juga tertib administrasi kependudukan dan menentukan kualitas Pemilu 2019, sehingga dapat memenuhi standar pemilu demokratik," terangnya. 

Girindra mengingatkan, jika ada WNI ikut memilih bisa menjadi gugatan serius di Makkamah Konstitusi. 

"Jadi, dalam sisa waktu menuju  pemungutan suara yang sangat singkat, masyarakat berharap agar KPU lebih fokus dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu, tidak menyia-nyiakan waktu dengan  memproduksi gagasan-gagasan di luar ketentuan hukum," pintanya. [rmol]

Ratna Sarumpaet Acungkan Salam Dua Jari Di Ruang Persidangan

Ratna Sarumpaet Acungkan Salam Dua Jari Di Ruang Persidangan

Berita Terkini - Ratna Sarumpaet mengacungkan salam dua jari khas pendukung pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Ratna yang berstatus terdakwa kasus dugaan penyebaran kabar bohong alias hoax menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera, Jakarta, Kamis (28/2).

Wanita paruh baya itu mengacungkan dua jari sesaat sebelum sidang dimulai.

Setelah masuk ruang sidang, Ratna sempat melambaikan tangan menyapa awak media dan para pengunjung sidang. Sesaat kemudian, dia pun mengacungkan jari telunjuk dan jari jempol setinggi-tingginya.

Meski mengacungkan salam dua jari ala pendukung pasangan oposisi, aktivis senior ini sama sekali tidak melontarkan sepatah kata pun. [rmol]

Ngeri-ngeri Sedap, Kunjungan Jokowi ke Tasikmalaya Disambut Teriakan "Prabowo! Prabowo!"

Ngeri-ngeri Sedap, Kunjungan Jokowi ke Tasikmalaya Disambut Teriakan

Berita Terkini - Rabu (27/02/2019) Jokowi datang ke Tasikmalaya dalam kunjungannya ke acara Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama yang bertempat di Ponpes Citangkolo, Banjar.

Meski hujan gerimis mengguyur Tasikmalaya sejak pagi, hampir di setiap pinggir jalan warga berduyun-duyun menyambut kedatangan orang nomor 1 di negeri ini.

Namun ada yang menggelitik, ketika Jokowi melewati jalan Manonjaya, dekat pasar Manonjaya. Iring-iringan rombongan mobil presiden diteriaki "Prabowo" oleh puluhan warga sambil mengacungkan dua jari, menandakan dukungan ke paslon nomor urut 02 Prabowo - Sandi.

(*)

27 Februari 2019

Kampanye Prabowo di DIY Ricuh Diganggu Pendukung 01, Polisi Lepaskan Tembakan

Kampanye Prabowo di DIY Ricuh Diganggu Pendukung 01, Polisi Lepaskan Tembakan

Berita Terkini -  Kegiatan kampanye Prabowo Subianto di Grand Pacific Hall Sleman Yogyakarta sempat diwarnai kericuhan. Penyebabnya, ada dua orang yang diketahui membawa poster Joko Widodo-Ma’ruf Amin luar lokasi acara.

Akibatnya mereka dikejar massa pro Prabowo sebelum berhasil diamankan aparat kepolisian.

Polisi juga sempat melepaskan tembakan peringatan dan mengacungkan senjata laras panjang dalam menghalau massa.

“Tadi ada dua orang bawa spanduk Jokowi-Amin, dikejar,” kata Aji, salah seorang warga, Rabu, (27/02/2019).

Kapolres Sleman, AKBP Rizky Ferdiansyah saat dihubungi wartawan membenarkan adanya kericuhan itu.

“Betul ada sedikit insiden (di sekitar Grand Pacific Hall),” kata Rizky.

Rizky juga mengakui memang ada aparat kepolisian yang sempat melepaskan tembakan peringatan dalam mencegah kericuhan semakin membesar.

“Itu untuk menghalau gesekan, untuk meredam emosi massa di lapangan. Jadi anggota mengeluarkan tembakan peringatan, hanya menghalau agar tidak ada gesekan,” jelasnya.

Rizky menyebut pihaknya masih mendalami insiden itu. Dia belum bisa menyampaikan apakah sudah ada orang yang diamankan, berapa jumlahnya, apakah ada korban luka dan apa pemicu pasti dari peristiwa tersebut.

“Masih didalami,” imbuhnya. [mc]

Konsekuensi Logis, NU Melemah karena Jokowi Gaet Maruf Amin

Konsekuensi Logis, NU Melemah karena Jokowi Gaet Maruf Amin

Berita Terkini -  Mantan Ketum GP Anshor Jawa Timur, Choirul Anam menyebut lemahnya NU saat ini karena Capres petahana Joko Widodo menarik Ketua Rois Am PBNU KH Maruf Amin sebagai cawapres.

Cak Anam biasa disapa menyatakan ditariknya Maruf sebagai cawapres turut membuat internal PBNU bergejolak dan akhirnya terseret dalam muatan politis yang dalam.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai bahwa pernyataan Cak Anam ada benarnya.

"Maruf Amin diambil oleh Jokowi untuk meng-counter gerakan-gerakan Islam lainnya. Secara politik sah-sah saja jika Jokowi memerlukan Maruf Amin," ungkap Ujang kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (27/2).

Walaupun ada konsekuensi besar yang dihadapi oleh PBNU sebagaimana yang disebutkan oleh Cak Anam, Ujang melihat bahwa hal sebagai konsekuensi logis yang diambil PBNU.

"Dalam politik itu biasa ada tarik menarik kepentingan. NU, Muhammadiyah dan ormas Islam lainnya memang secara organisasi tidak boleh berpolitik, tapi ketika individunya masuk sebagai kandidat misalnya NU, mau tidak mau secara emosional organisasi pasti akan terbawa," pungkasnya.

Cak Anam sebelumnya menduga NU secara struktural sudah ditunggangi oleh kepentingan politik praktis. Dia juga menyebut Nahdliyin kini terpecah-belah karena itu.

"Nahdliyin terus saling curiga. Kenapa? Gara-gara Jokowi mencomot Rais Aam tanpa musyawarah. Itu jantungnya NU diambil. Berarti lumpuh. Ini yang jadi persoalan," ungkapnya. [rmol]

Rakyat Melawan!

Rakyat Melawan!


Oleh: Tony Rosyid

Rakyat kecewa, marah dan seperti teraduk-aduk perasaannya. Kepada siapa? Tentu kepada penguasa. Mereka sedang melawan! Sinyal itu terasa sekali. Baca medsos, kita akan temukan variasi kata dan kalimat yang menunjukkan perlawanan itu.

Tentu, perlawanan yang legal. Ini menunjukkan bahwa bangsa ini sudah dewasa dan matang dalam berdemokrasi. Tetap saja jalur yang digunakan adalah pemilu. Punya legal standing, karena diatur dalam undang-undang.

Kendati kawan mereka ada yang jadi korban. Kok korban? Itu bahasa yang selalu mereka gunakan sebagai inspirasi dan motivasi perjuangan. Sebut saja Ahmad Dhani, Selamet Ma’arif, bahkan Habib Rizieq. Tersangka! Ada yang sudah dipenjara. Risiko perjuangan, kata mereka. HAMKA dulu juga dipenjara ketika berseberangan dengan penguasa. Beda! Ya, beda kasusnya, tapi sepertinya punya semangat yang sama.

Pilpres, itulah satu-satunya prosedur suksesi. Cara mengganti seorang pemimpin. Melalui pilpres ini rakyat yang kecewa all out untuk mengalahkan petahana. Prabowo-Sandi satu-satunya pasangan calon yang dijadikan icon untuk menumbangkan petahana.

Dimanapun Prabowo dan Sandi buat acara, pecah massa. Membludak. Seperti ada heroisme yang sedang berkobar. Terakhir di Pamekasan Madura, tumpah ruah massa yang hadir dari seluruh penjuru kota garam ini. Ada yang memprediksi, di Madura suara Prabowo-Sandi bisa meraih 80%. Masuk akal juga.

Ingat Madura, ingat La Nyalla. Lelaki ini sesumbar siap dipotong lehernya jika Prabowo-Sandi menang di Madura. Nantangin! Sejumlah jawara Madura sudah ngasah golok. Siap-siap. Namanya juga ditantangin. Orang Madura lagi yang ditantang, ya ngasah celurit. Kabarnya, sesumbar itu sudah dicabut. Ini lebih baik, supaya pilpres tetap beradab.

 Kita saksikan entah berapa ratus ribu, atau mungkin jutaan jumlah warga Madura yang hadir di acara Prabowo kemarin dan di Jogja hari ini? Begitu juga sebelumnya di Purbalingga, di Semarang, di Medan dan di beberapa wilayah lainnya. Sampai-sampai ada perempuan kecil bernama Gendis, nabung dan ngumpulin uang sakunya untuk bantu logistik perjuangan Prabowo. Itu heroisme? Sepertinya bukan. Mereka datang tidak semata-mata karena Prabowo, juga Sandi. Mereka hadir sebagai bentuk perlawanan kepada penguasa yang dianggap “berbahaya” jika memimpin lagi. Bahaya untuk siapa? Untuk kedaulatan negara dan umat Islam, begitu yang ada di otak mereka.

Melihat tumpah ruahnya massa, saya suka meneteskan air mata. Cengeng! Iya. Saya membayangkan betapa rakyat sadar dan peduli atas bangsanya. Mereka rela datang dari berbagai pelosok daerah dengan biaya masing-masing karena kesadaran atas bangsa ini. Bukan karena Prabowo atau Sandi, tapi karena ingin Indonesia berubah. Mereka ingin perubahan terjadi di negeri ini. Itu kesadaran terdalam dan paling substansial dari mereka.

Rasa haru saya bercampur kekhawatiran. Khawatir jika sampai pemilu curang, apa yang akan terjadi. Revolusi bisa pecah, meski tak satupun anak bangsa ini yang menginginkannya. Kecuali sedikit orang yang jiwa kenegarawanannya terbakar karena ambisi kekuasaan dan keserakahan. Harus dicegah! Rakyat tak ingin revolusi. Camkan itu! Tapi, siapa yang menjamin jika pilpres curang tidak menjadi trigger kemarahan massa? Tak ada yang jamin dalam situasi seperti sekarang.

Aparatur negara yang tak lagi netral, operasi sembako yang masif, mandulnya Bawaslu, semakin minimnya kepercayaan rakyat kepada KPU, KTP ganda, membludaknya TKA Tiongkok yang ditemukan ber-KTP adalah bagian dari pemicu kemarahan rakyat yang masih tertahan. Jika dalam pilpres masih ditemukan kecurangan, khawatir kesabaran rakyat tak lagi dapat dikendalikan.

Itulah yang membuat air mata saya tumpah diantara haru dan kekhawatiran. Harap-harap cemas. Berharap pemilu berjalan dengan lancar, aman dan sukses. Kendati tetap menyimpan kecemasan. Mungkin bahasa ini yang relatif tepat mewakili perasaan banyak orang di negeri ini.

Beberapa minggu lalu terjadi pembakaran puluhan mobil di Semarang dan Kendal Jawa Tengah. Juga sejumlah motor. Jelas-jelas dibakar. Kalau dibakar, berarti ada yang membakar. Siapa? Hingga hari ini tak ada satupun yang jadi tersangka. Diduga para pembakar adalah orang-orang terlatih dan profesional. Kelompok yang dikhawatirkan punya agenda di luar pilpres, atau malah ingin menggagalkan pilpres. Waspada!

Beberapa hari ini orang gila muncul lagi di Jawa Barat. Modusnya? Mengejar, melukai dan membunuh ulama. Mushalla, -bisa jadi nanti juga pesantren- jadi obyek sasaran. Mirip operasi pasca Pilgub DKI dan jelang Pilgub Jabar. Apakah ada hubungannya dengan gejolak di Semarang dan Kendal Jawa Tengah? Entahlah! Yang terpenting bagi rakyat adalah waspada, sabar dan tidak terprovokasi. Hingga hari ini, rakyat cukup dewasa dalam menghadapi setiap masalah dan menjaga ketahanan demokrasi.

Waspada! Seperti ada yang ingin berselancar di atas gelombang demokrasi. Lagi-lagi, rakyat telah teruji. Mereka tak mudah terprovokasi. Yang mereka mau hanya satu: pilpres aman, jujur dan adil. Titik! Siapapun yang akan jadi presiden, yang terpenting pertama, harus melalui proses demokrasi yang benar. Ukurannya? Jujur dan adil. No intimidasi. No kecurangan. No money politic. Kedua, bisa membawa perubahan bagi bangsa ini. Hukum makin adil, ekonomi membaik dan kedaulatan bangsa terjaga. Tiga hal penting yang menjadi harapan “paling urgent” dari rakyat.

Kalau syarat di atas terpenuhi, dijamin tak lagi ada kekecewaan, kemarahan, apalagi perlawanan dari rakyat. Perlawanan rakyat berhenti. Tapi, jika pilpres curang, tak satupun tahu apa yang akan terjadi.

Jakarta, 27/2/2019 (*)

Gus Wafi' Putra Mbah Moen Masuk Barisan Pendukung Prabowo-Sandi

Gus Wafi' Putra Mbah Moen Masuk Barisan Pendukung Prabowo-Sandi

Berita Terkini - PPP hasil Muktamar Jakarta kembali menegaskan dukungan terhadap pasangan Prabowo-Sandiaga Uno di Pilpres 2019. Para tokohnya, termasuk Gus Wafi' Maimoen, hari ini mendeklarasikan tekadnya di depan Prabowo di Temanggung, Jateng.

"Kita melakukan Mukernas dan sudah ada deklarasi dengan Pak Prabowo. Jadi keputusan sangat bulat karena memang didukung akar rumput, juga dari kader-kader, umat Islam dan juga dari alim ulama dan ustadz. Itu jadi dasar kita," tegas Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat, di acara Milad Gerakan Pemuda Ka'bah dan Halaqah alim ulama bersama Prabowo Subianto di Gedung Pemuda, Temanggung, Rabu (27/2/2019).

Deklarasi dukungan tersebut dihadiri langsung oleh Prabowo Subianto serta sejumlah tokoh seperti KH Wafi' Maemon Zubair, Bachtiar Chamsyah, Mudrick Sangidoe dan tokoh lainnya. 

Lebih lanjut dikatakan Humphrey, dukungan dari PPP hasil Muktamar Jakarta lebih kuat dibanding kubu Rommy. Dia mengklaim struktural organisasi dari atas sampai bawah maupun akar rumput lebih banyak mendukung mereka.

"Kita lebih kuat dari keseluruhannya baik dari struktur organisasinya dari atas sampai bawah, baik dukungan akar rumput maupun kurang lebih dukungan dari para ulama. Saya sudah keliling di Jawa Timur dan juga Madura, semuanya menyatakan mereka menolak PPP-nya Romahurmuziy," tegasnya. [dtk]

Disambut Ribuan Pendukung di Jogja, "Prabowo Presiden" Menggema

Disambut Ribuan Pendukung di Jogja,

Berita Terkini - Calon Presiden RI nomor 02 Prabowo Subianto (tengah) menyapa pendukungnya saat Safari Politik di Grand Pacific Hall, Sleman, DI Yogyakarta, Rabu (27/2/2019). 

Acara yang dihadiri ribuan pendukung dan relawan serta Purnawirawan TNI dan Polri se Jateng - DIY itu merupakan rangkaian kampanye capres nomor urut 02 di Jateng-DIY.

Seruan Allahu Akbar dan Prabowo Presiden menggema menyambut kedatangan Prabowo.

Berikut video-video penyambutan Prabowo di Jogja yang dibagikan netizen di twitter:



(*)

Militansi Relawan Mengendur di Jokowi, Menguat di Prabowo

Militansi Relawan Mengendur di Jokowi, Menguat di Prabowo

Berita Terkini - Hampir saban hari Maman Imanulhaq menerima pertanyaan sama, apakah ada kaus bergambar pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Awalnya pertanyaan itu cukup dijawab, “Tak ada.” Tetapi belakangan Maman mulai jengah.

“Anda kan relawan, relawan harus kreatif. Tak ada dana dari TKN. TKN tugasnya harus memfasilitasi," kata dia, mengulang ucapannya saat berbincang dengan kumparan di Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (23/2).

Maman duduk sebagai Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf. Urusan itu bukan bagiannya. Di TKN, Direktur Logistik dan APK dijabat Usra Hendra Harahap.

Tugas Maman bukan untuk mengucurkan uang atau barang, tetapi mengoordinasi antarkelompok relawan agar tak tumpang tindih. Entah bagaimana permintaan logistik berupa kaus dan alat peraga kampanye (APK) tersasar padanya.

Tak semua relawan bekerja efektif. Hanya sekitar 600 kelompok yang militan. Jumlah itu cuma 30 persen dari total relawan. Sebagian lainnya hanya sibuk minta logistik atau berebut selfie dengan Jokowi.

“Banyak yang tidak paham dengan tugas dan fungsi relawan dan TKN,” kata Maman. 

Kelompok relawan Jokowi di bawah Jusuf Kalla, Jenggala Center, merasakan hal serupa. Ketua Jenggala Center, Iskandar Mandji, menganggap militansi relawan di 2019 merosot. 

“Lebih banyak yang kerja, memang lebih bagus. Tapi semangatnya tidak sama dengan 2014. Sekarang seperti adem-adem saja. Kita sempat bingung juga waktu turun bulan Desember (2018), di bawah itu bingung dan tidak gerak. Terpaksa kami (Jenggala) cover semua di 27 provinsi,” ujar Iskandar.

“Itu yang saya lihat di lapangan dengan pasukan saya. Tak masalah kalau orang partai bilang itu (relawan tak bergerak) tak benar,” imbuhnya.

Indikator sebuah relawan bekerja, cukup sederhana. Ia terjun ke lapangan menggalang pendukung, membuat laporan berkala, dan terlibat skenario operasi penggalangan suara yang disiapkan TKN.

Kelompok relawan Jokowi-Ma’ruf dibagi dalam berbagai klaster. Klaster pertama mencakup B alias Bravo yang merujuk ke Bravo 5 yang dipimpin Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi. Lalu, C atau Cakra, merujuk ke relawan Cakra 19 yang dipimpin eks sekretaris kabinet Andi Widjajanto. Keduanya binaan Luhut Binsar Pandjaitan.

Selanjutnya, D alias Delta yang merupakan beberapa kelompok relawan yang bergerak di Pilpres 2014. Ada 11 kelompok relawan yang masuk ke Delta. Misalnya Projo, Bara JP, Seknas Jokowi, Rumah Koalisi Indonesia Hebat (RKIH) yang kini menjadi Rumah Kreasi Indonesia Hebat (RKIH), hingga Galang Kemajuan (GK).
Klaster kedua, yaitu kumpulan beberapa kelompok relawan yang relatif kecil seperti pada Pilpres 2014. Mereka membentuk kelompok baru seperti Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) atau Tim Relawan Nasional (TRN). Klaster ketiga, ada kelompok relawan yang bekerja independen dan individual, membentuk rumah-rumah kerja seperti Rumah Aspirasi atau Rumah Kerja Relawan yang tersebar di Jawa Barat, Jakarta, hingga Sumatera Barat.

Kemudian, ada kelompok relawan muslim yang belakangan muncul sebagai imbas karena Jokowi memilih cawapres berlatar belakang kiai. Misalnya Milenial Muslim Bersatu, relawan Jokowi-Ma'ruf Amin (Jomin), Samawi, hingga Brigade 01.

Jumlah kelompok relawan Jokowi-Ma’ruf kini lebih banyak dibanding saat Pilpres 2014. Saat itu, jumlah relawan Jokowi-JK hanya sekitar 1.600-an kelompok. Namun Maman, yang kala itu menjadi bagian Tim Pemenangan Nasional Jokowi-JK di 2014, menganggap militansi kelompok relawan lima tahun lalu jauh lebih terlihat.

“Di 2014, sedikit sekali yang minta-minta. Satu, karena militansi. Lalu ada tangan-tangan tidak terlihat yang memberikan bantuan untuk operasional di lapangan. Di 2019, itu yang tidak ada,” tutur dia.

Pada 2014 hampir tidak ada kelompok relawan yang saban hari menagih logistik kepada Timses Jokowi-JK. Saat itu kelompok relawan sekadar melaporkan kegiatan kepada timses sebagai koordinator. 

Ada beberapa faktor yang membuat militansi bagi Jokowi pada 2014 begitu tinggi. Saat itu, Jokowi merupakan simbol harapan baru. Ia capres yang tidak lahir dari elite partai, melainkan orang biasa. Pun, ia tak lahir dari budaya politik feodalistik.

“Saat itu, kami merasakan Jokowi benar-benar sebuah hope. Makanya di zaman itu, militansi relawan masih mengacu ke nilai-nilai tersebut. Nilai akan sosok yang bisa membuat perubahan,” ujar Maman.
Kondisi dulu berbeda dengan 2019. Kini, posisi Jokowi sebagai petahana secara tidak langsung mengendurkan militansi sejumlah kelompok relawan. Jokowi dinilai kuat secara logistik. TKN pun dianggap sebagai gudang duit. Menurut dia, di luar 600 kelompok relawan yang aktif bergerak, kelompok lainnya cenderung pasif.

Padahal Jokowi sudah menetapkan, TKN tidak akan menjadi sumber logistik bagi operasional relawan. TKN hanya memberikan sokongan pada acara tertentu saja. Misalnya, konsolidasi seluruh relawan yang terdaftar, atau saat pidato kebangsaan Jokowi, atau saat relawan diminta meramaikan acara nobar debat.

“Tugas relawan itu mendekatkan Jokowi ke rakyat, melalui program dan prestasi Jokowi. Bukan berdesakan untuk berselfie ria sama Jokowi,” kata Maman.

Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, mengaku masih dapat mempertahankan militansi kelompoknya. Memang ada perbedaan substansi perjuangan di 2019 dan 2014 karena tujuannya kini adalah mempertahankan Jokowi sebagai presiden. Tapi mayoritas relawan Projo yang sudah aktif di 2014 sudah teruji militansinya, sehingga sudah biasa bekerja dengan segala hambatan.

“Kita sudah mampu bekerja dengan berbagai keterbatasan, diuji waktu dan sejarah. Kita bekerja dengan segala keterbatasan logistik, APK, dana. Sudah biasa itu. Kita juga tak pernah diberi kemewahan,” tutur dia.

Masalah relawan juga tak melulu soal militansi. Maman tak menafikkan jika ada beberapa orang yang bergabung menjadi relawan demi mereguk kekuasaan. Mereka mengincar beberapa jabatan seperti komisaris BUMN atau pejabat kementerian. 

Praktik tersebut sudah biasa. Timses atau relawan akan mendapat tempat di kekuasaan. Namun Maman memberikan catatan, harusnya sosok yang dapat tempat itu benar-benar capable, baik dari jalur partai atau relawan.

“Ada segelintir orang yang tak mau capai lewat jalur partai. Dia menjadikan relawan sebagai komoditas. Misalnya mau menteri atau komisaris. Lewat kelompok relawan ini, lebih murah kan dibanding lewat partai. Tak boleh relawan jadi tempat transaksional—jadi menteri, komisaris,” ujarnya.

Saat Jokowi menang Pilpres 2014, sejumlah relawan kemudian duduk sebagai komisaris BUMN. Misalnya, Hilmar Farid yang di 2014 menjadi Ketua Simposium Seknas Jokowi menjadi Komisaris PT Krakatau Steel, lalu Sahala Lumban Gaol yang pimpinan kelompok relawan Bara JP menjadi Komisaris PT Pertamina.

Ada pula Fadjroel Rachman yang menjadi Komisaris di PT Adhi Karya. Sementara Boni Hargens yang aktif dalam pemenangan Jokowi di 2014 juga pernah menjadi anggota Dewan Pengawas LKBN Antara hingga 29 Agustus 2017. Selain itu, masih banyak relawan yang meraih posisi komisaris.

Maman menganggap riak seperti itu takkan memangkas optimisme meraih kemenangan. Ia mengandalkan 600 kelompok relawan yang sudah matang. “Pasti menanglah, karena yang 600 itu sudah teruji kerjanya di lapangan dan memang terbukti,” ujarnya.

Relawan 02 Lebih Militan

Fakta berbeda terjadi di seberang. Pada 2014, Prabowo boleh saja mengandalkan mesin parpol, sebab mayoritas partai saat itu mendukungnya. Kala itu, kelompok relawan yang mendukung Prabowo tak semasif dan semilitan saat ini.

Jubir Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Andre Rosiade yang juga anggota Tim Kampanye Nasional Prabowo-Hatta Rajasa di 2014, mengatakan kelompok relawan mereka bahkan banyak yang sering berinisiatif langsung melakukan kampanye door to door. Padahal jumlah logistik yang disiapkan BPN pada 2019 ini tidak banyak. Namun jumlah relawan tetap membludak. 

“Logistik kita di 2014 lumayan ada. Kalau sekarang kan kita duafa benar. Tapi yang terjadi, relawan malah lebih militan,” ujar politikus Gerindra itu.

Saat ini, jumlah kelompok relawan Prabowo-Sandi tercatat sekitar 1.300 kelompok. Mayoritas kelompok relawan merupakan emak-emak. Ada pula kelompok relawan lain yang berbasis generasi milenial atau profesi tertentu.

Direktur Relawan BPN Prabowo-Sandi, Ferry Mursyidan Baldan, menyebut masih banyak kelompok relawan yang belum terdaftar di luar 1.300 kelompok itu. Mereka sudah terbentuk secara swadaya hingga tingkat kabupaten/kota.

BPN membiarkan kelompok-kelompok itu bekerja sesuai karakternya masing-masing. Mereka tak ingin membatasi kerja relawan berdasarkan jumlah mereka.

“Bahkan tiga orang pun sudah saya anggap sebagai kelompok relawan. Tidak usah 100. Misalnya ada 1.000 tapi Anda enggak kenal, gimana? Kan percuma,” ujar Ferry.

Mantan timses Jokowi-JK di Pilpres 2014 itu memiliki sistem pengembangan relawan yang beranak pinak. Biasanya relawan Prabowo-Sandi bergerak dengan target minim, namun lewat pendekatan intens dan personal. Jadi misal minggu ini cuma ada tiga orang, pekan depannya sudah jadi enam orang, pekan depannya lagi menjadi 9, dan seterusnya. 

Ferry menilai, para relawan sadar pasangan Prabowo-Sandi tak kuat secara logistik. Mereka hanya melaporkan soal wilayah yang akan digarap. Terkait sarana penunjang, mereka menyiapkan sendiri, sedangkan BPN hanya mengunggah contoh materi kampanye, mulai dari desain baliho atau spanduk hingga berbagai jenis meme.

Master desain ini diunggah di situs Prabowo-Sandi dan bisa diakses kapan pun.

“Relawan-relawan ini tak minta logistik pada kami. Mereka jalan sendiri, cetak sendiri. Mulai dari bikin kaus, spanduk. Disuplai APK ada, tapi tidak pernah banyak,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, menilai kekuatan relawan saat ini berbalik dibanding Pilpres 2014. Sekarang, Jokowi-Ma’ruf mendapat lebih sedikit dukungan relawan dibanding Prabowo-Sandi. Petahana lebih mengandalkan kekuatan parpol pengusung.

Hal tersebut bagian dari karakter politik Indonesia, di mana penantang selalu memiliki keunggulan dalam membangun gerakan organik relawan, sedangkan petahana mengandalkan dukungan partai. Kini Jokowi-Ma’ruf sudah duduk sebagai petahana, sementara Prabowo-Sandi merupakan penantang. 

“Lagi pula, yang namanya penantang, euforia relawan akan lebih terasa. Karena mau tidak mau, mereka harus menggunakan relawan untuk menutupi kekuatan partai yang sedikit,” ujar Yunarto.

Soal bagi-bagi jabatan pascamenang pun dinilai normal. Saban rezim selalu melakukannya. Yunarto hanya memberikan catatan, jangan sampai bagi-bagi kue ini menjadi tolok ukur kerelaan bekerja di lapangan. Toh, bagaimana pula mengukur soal kerelaan. 

“Sebab (kalau parameternya begitu), akan lebih banyak kecewa. Dari ribuan relawan, berapa sih yang misalnya menjadi komisaris atau menteri,” tutur dia.

Jadi relawan sudah barang tentu tak melulu kerja ikhlas. Namanya juga politik, tak ada makan siang gratis. [kumparan]

Resmi, Honorer K2 dari 30 Provinsi Dukung Prabowo - Sandi

Resmi, Honorer K2 dari 30 Provinsi Dukung Prabowo - Sandi

Berita Terkini - Puluhan pengurus forum honorer K2 dari 30 provinsi menyatakan dukungannya kepada pasangan Prabowo - Sandiaga.

Deklarasi dukungan terhadap Prabowo-Sandi lantaran mereka yakin yakin capres-cawapres nomor urut 02 itu akan membawa perubahan nasib bagi honorer K2, jika bisa menang di Pilpres 2019.

Koordinator Honorer K2 Indonesia sekaligus Ketua Umum Forum Operator Pendataan Seluruh Indonesia (FOPPSI) R Edi Kurniadi mengungkapkan, kepengurusan honorer k2 dari 30 provinsi sepakat mendukung Prabowo - Sandi jadi pemimpin baru Indonesia.

Namun karena kendala dana, yang bisa datang ke Jakarta dan menyerahkan surat pernyataan dukungan kepada Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, hanya perwakilan 20 provinsi.

"Alhamdulillah 20 provinsi yang hadir, yang semula kesiapan 30 provinsi yang hadir. Karena rekan-rekan terbentur biaya juga. Jadi 10 provinsi yang belum bisa hadir mendukung full hasil kesepakatan kemarin (26/2)," kata Bhimma, sapaan akrab Edi Kurniadi kepada JPNN, Rabu (27/2).

Dalam pertemuan dengan Fadli, lanjut Bhimma, pihaknya menyampaikan komitmen untuk mendukung full kebijakan yang nanti bisa menyelesaikan K2 Indonesia untuk jadi PNS.

Selain itu, honorer K2 Indonesia mendeklarasikan dan siap menyukseskan capres 02 menjadi presiden RI 2019-2024.

"Bukti komitmen honorer K2 sudah kami sampaikan langsung kepada Pak Fadli. Beliau merespons positif dan berjanji akan melanjutkan kepada Pak Prabowo," tandasnya. [jpnn]

Mahfud MD Singgung soal SBY yang Dulu Banyak Dihina

Mahfud MD Singgung soal SBY yang Dulu Banyak Dihina

Berita Terkini - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD mengungkit soal Presiden ke-enam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kerap dihina.

Kata Mahfud MD, dulu banyak orang yang menghina SBY, tapi hanya ada dua orang yang dilaporkan oleh SBY sendiri, yaitu Eggi Sudjana dan Zaenal Maarif.

Keduanya pun dihukum.

Eggi Sudjana, misalnya yang dipidana penjara selama 3 bulan penjara dengan masa percobaan 6 bulan.

Saat itu, Eggi melontarkan pernyataan tentang pemberian mobil Jaguar kepada sejumlah pejabat tinggi di Indonesia.

Ia pun menyebut nama Presiden SBY yang ikut menerima mobil mewah tersebut.

Sementara Zaenal Maarif divonis 8 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun.

Zaenal tersangkut kasus pencemaran nama baik sebab menuding SBY sudah pernah menikah sebelum masuk AKABRI.

Selain keduanya, ada beberapa orang juga yang menghina dan menyamakan SBY dengan sapi, tapi tidak dihukum lantaran tidak diadukan.

"Misalnya, dulu Pak Presiden SBY byk dihina tapi hanya dua yang diadukan oleh SBY sendiri yaitu E. Sudjana dan Z. Maarif. Mereka dihukum. Tapi yg tidak diadukan, ya, tak apa2. "

"Yang menyamakan SBY dgn sapi (SiBuYa) tdk diadukan shg tak dihukum. Akan beda halnya dgn delik umum," lanjut Mahfud MD.


Contoh lain dalam kasus penghinaan, kata Mahfud MD, saat TGH Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang, mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dihina dengan sebutan tiko.

Atau Presiden Jokowi yang dibuat komik dengan gambar tak senonoh oleh anak penjual sate.

Para penghina ini tidak dihukum lantaran korban, yaitu Tuan Guru Bajang dan Jokowi, tidak mengadukan.

Perkecualian untuk kasus penganiayaan orang secara fisik bisa dihukum, tanpa harus ada yang mengadukan.

"Contoh lain: Tuan Guru Bajang dihina dgn sebutan Tiko, Presiden Jokowi dikomikkan dgn gambar tak senonoh oleh anak penjual sate tapi pelakunya tidak dihukum karena korbannya sendiri tidak mengadukan."

"Tp menganiaya orng scr fisik misalnya bs dihukum tanpa hrs ada yg mengadukan," sambung Mahfud MD. [tribun]

PKS dan FPI Madura Solidkan Dukungan untuk Prabowo-Sandi

PKS dan FPI Madura Solidkan Dukungan untuk Prabowo-Sandi

Berita Terkini -  Tahapan pemungutan suara Pilpres 2019, makin dekat dengan menyisakan 48 hari lagi. Partai koalisi pendukung pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terus menggalang dukungan seperti yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera.

PKS yang diwakili Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al-Jufri menggelar silaturahmi dengan pengurus Front Pembela Islam (FPI) Madura di Pondok Pesantren Raudlatul Muta'alliimin Al-Aziziyah, Sebaneh, Bangkalan.

Dalam pesannya, Habib Salim mengajak memperjuangkan FPI Madura untuk menciptakan Pilpres yang aman dan damai.

"Jangan bosan untuk terus bermunajat kepada Allah, agar diberikan negeri yang sejahtera dan barokah. Sebab, hanya Allah penguasa yang menentukan segalanya," kata Habib Salim dalam keterangan resminya, Rabu 27 Februari 2019.

Merespons Habib Salim, Ketua DPW FPI Kabupaten Bangkalan, KH Saiful Qohhar Thobroni menyuarakan suara dukungan pihaknya untuk Prabowo-Sandi. Duet pasangan nomor urut 02 itu, merupakan hasil rekomendasi ijtima ulama.

Apalagi, Madura merupakan salah satu basis suara Prabowo, ketika di Pilpres 2014. Dia mendoakan, agar Prabowo-Sandi bisa memimpin RI periode 2019-2024. "PKS dan Prabowo Sandi menang, rakyat senang," ujar Saiful Qohhar.

Adapun pertemuan ini dilakukan di tengah lawatan safari politik Salim Segaf ke Jawa Timur. Sebelum ke Bangkalan, Habib Salim sempat safari ke Gresik, Kediri, Probolinggo, Jombang, hingga Lamongan.

Dalam acara silaturahmi ini, diisi dengan salawat bersama pimpinan dan santri ponpes Raudlatul Muta'alliimin Al-Aziziyah. Silaturahmi ini juga dihadiri Penasehat FPI Madura Raya, Habib Muhammad, serta Anggota Majelis Syuro PKS dari Madura, Akhmad. [viva]

© Copyright 2019 BERITATERKINI.co | All Right Reserved