Berita Terkini - Analis politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris tanggapi pemberitaan soal Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang yakinkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tempatkan Perwira TNI di Kementerian/Lembaga.
Hal tersebut disampaikan Syamsuddin Haris melalui akun Twitter @sy_haris, Senin (11/2/2019).
Syamsuddin Haris melalui kicauannya itu meminta agar Jokowi tidak membiarkan TNI dan Polri untuk aktif di ranah sipil.
Syamsuddin Haris juga memaparkan, jika dibiarkan, hal tersebut nantinya akan dicatat sejarah sebagai pengkhianatan terhadap cita-cita reformasi.
"Pak @jokowi, janganlah demi dukungan TNI/Polri dan menang dlm pilpres anda biarkan tentara dan polisi aktif masuk kembali ke ranah sipil.
Jika anda biarkan, ini akan dicatat sejarah sebagai pengkhianatan thdp cita-cita reformasi," tulis Syamsuddin Haris.
Dikutip dari Kompas.com, Luhut mengungkapkan, Jokowi telah setuju untuk mengkaji rencana tersebut, dan dicari payung hukumnya.
"Tenga TNI banyak yang menganggur. Ada lebih dari 500 perwira menengah kolonel yang nganggur. Saya bilang, Pak (Jokowi) ini bisa masuk," ujar Luhut saat menjadi pembicara di acara silaturahim purnawirawan TNI-Polri dengan calon presiden petahana Joko Widodo di Jakarta International Expo Kemayoran, Minggu (10/2/2019).
Luhut lantas memberikan contoh.
Menurutnya, banyak posisi yang bisa diisi perwira TNI di Kemenko Maritim.
Pasalnya, jelas Luhut, banyak jabatan yang pekerjaannya yang tidak dikuasai oleh sipil.
Luhut berpendapat, penempatan perwira TNI di kementerian atau lembaga akan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi para perwira.
Luhut pun mengatakan bahwa saat ini pemerintah tengah mengkaji agar dapat merevisi Undang-Undang TNI.
"Saya jelaskan (kepada Jokowi) tidak sampai setengah jam. Saya bilang itu akan ciptakan lapangan kerja lagi bagi perwira TNI," papar Luhut. [wow]
