"Itu kan yang dimaksud konsultan-konsultan politik yang dari Rusia, bukan Rusia-nya. Jangan digeneralisasi terus negara Rusia. Bukan. Itu sih anu aja, propaganda yang di dalamnya itu konsultan politik Rusia," ujar Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding, saat dihubungi, Senin (4/2/2019).
Karding menjelaskan, yang dimaksud 'propaganda Rusia' adalah keterlibatan konsultan politik asal negara di Benua Eropa itu. Hal itu tidak berkaitan dengan pemerintahan Rusia.
"Jadi nggak ada kaitannya dengan Rusia-nya. Negara Rusia terlalu besar. Konsultan politik itu nggak boleh direpresentasi sebagai negara Rusia. Terlalu menyederhanakan masalah itu," katanya.
Politikus PKB itu mengatakan propaganda tersebut menggunakan strategi firehose of falsehood. Strategi tersebut sempat digunakan oleh sejumlah kandidat dalam pemilu di negara seperti Amerika Serikat dan Filipina.
"Itu kan teori politik baru dan juga strategi politik yang orang biasa bilang firehose of falsehood. Teorinya adalah orang pakai strategi menebar ketakutan, pesimisme, memproduksi hoax sebanyak-banyaknya. Jadi untuk menyentuh impuls saraf tertentu di pemilih itu, agar para pemilih secara emosional tersentuh dan tidak lagi peduli tentang prestasi-prestasi yang sudah ada, data yang sudah ada menjadi tidak penting. Dan itu yang dipakai oleh Amerika, dipakai Brasil, di Asia misalnya Filipina, dsb.nya. Dan itu di negara kita nggak cocok," tutur Karding.
"Iya (jadi), nggak ada urusan Rusia. Rusia teman baik kami, jangan salah paham," imbuhnya.
Sebelumnya, Rusia melalui kedutaan besar di Indonesia menanggapi pernyataan Jokowi soal adanya timses yang menggunakan 'propaganda Rusia'. Rusia menyatakan istilah 'propaganda Rusia' di Pilpres Amerika Serikat adalah rekayasa. Rusia menegaskan tidak ikut campur di Pilpres AS hingga Indonesia.
"Sebagaimana diketahui istilah 'propaganda Rusia' direkayasa pada 2016 di Amerika Serikat dalam rangka kampanye pemilu presiden. Istilah ini sama sekali tidak berdasarkan pada realitas," tegas Kedubes Rusia. [dtk]
