Berita Terkini - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin meminta Komisi Pemilihan Umum lebih tegas menertibkan para pendukung yang datang saat pelaksanaan debat, ketimbang mengurangi jumlahnya.
Ketegasan KPU dinilai lebih efektif dengan menertibkan para pendukung yang berpotensi mengganggu jalannya debat.
"Sehingga kalau ada penonton yang naik kursi, bikin ramai yang tidak sesuai peraturan dan kesepakatan, maka keluarkan saja dari ruangan tanpa peringatan," kata Wakil Direktur Saksi TKN Lukman Edy di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 27 Februari 2019.
Pada debat ketiga yang akan menghadapkan dua calon wakil presiden kali ini mengemuka wacana pengurangan jumlah pendukung yang hadir dalam acara debat. Rencananya jumlah pendukung akan dipangkas sebanyak 75 orang, dari sebelumnya 150 orang.
Ia menilai, format debat pertama yang mana posisi moderator membelakangi penonton bisa dijadikan contoh untuk menertibkan keriuhan para pendukung.
"Jadi esensinya di situ, menata ketertiban di dalam pendukung, bukan mengurangi penonton. Kalau misal pengaturan tetap moderator membelakangi penonton, harus ada petugas lain yang memantau dinamika penonton," kata dia.
Sebelumnya, pengurangan penonton saat debat disampaikan oleh Ketua KPU Arief Budiman. Arief menuturkan, pengurangan itu dilatari agar pelaksanaan debat lebih kondusif.
Selain jumlah pendukung dikurangi, KPU juga mengundang tamu dari berbagai kalangan. Jadi jika diasumsikan undangan umum 300 orang, ruangan debat dirasa lebih leluasa.
Namun mengenai wacana itu masih menunggu pertimbangan dengan tim kampanye dua pasangan calon.
"Kita lihat evaluasi itu, nanti kita yang menyimpulkan. Kapasitas total 600 kursi. Kemarin terlihat terlalu sesak maka kita kurangi kapasitas totalnya menjadi 500 orang," kata Arief. [viva]
