Maret 2019

30 Maret 2019

Dahnil: Prabowo Beda dengan Jokowi yang Tak Pernah Hadir di Sidang PBB

Dahnil: Prabowo Beda dengan Jokowi yang Tak Pernah Hadir di Sidang PBB
Berita Terkini -  Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN), Dahnil Anzar Simanjuntak memastikan Prabowo Subianto tak akan seperti Joko Widodo bila terpilih sebagai RI-1 dalam Pilpres 2019. Salah satu yang dijanjikan terkait upaya Prabowo dalam menunaikan pekerjaan soal hubungan internasional.

Dahnil menyindir Jokowi yang dinilainya tak pernah hadir dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Pak Prabowo akan berbeda dengan Jokowi yang tak pernah hadir dalam Sidang Umum PBB," kata Dahnil di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Sabtu 30 Maret 2019.

Dahnil menyebut, kehadiran kepala negara dalam forum PBB sangat penting, untuk memberi pesan langsung sikap negaranya dalam menyikapi suatu masalah internasional.

Maka itu menjadi penting sehingga tak melulu diwakili menteri ataupun diplomat, seperti era pemerintahan Jokowi. Lagipula, kata dia, kehadiran kepala negara di Sidang Umum PBB akan mencerminkan sikap dari suatu negara.

"Prabowo akan pastikan sendiri di Sidang Umum PBB akan sampaikan pesan dan sikap terkait masalah internasional, beliau yang akan menyampaikan langsung," ujar Dahnil.

Prabowo kembali akan adu argumen dengan capres petahana Jokowi dalam debat malam ini di Hotel Shangri-La, Jakarta. Tema debat salah satunya terkait dengan hubungan internasional. Selain itu, tema lain menyangkut isu pertahanan-keamanan, ideologi, dan pemerintahan. [vva]

Kemenangan Prabowo dan Skenario Pemilu Rusuh

Kemenangan Prabowo dan Skenario Pemilu Rusuh

Oleh Miftah H. Yusufpati (Wartawan Senior) 

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mencium gelagat yang tidak beres tentang kelakuan para seniornya di pemerintahan atau setidak-tidaknya yang dekat dengan pusat kekuasaan. "Jangan lupakan sejarah dan jangan mau dipecah belah sama orang2 yang haus kekuasaan !!!!" cuit sang Jenderal melalui akun twitternya, Jum"at, 29 Maret 2019.

Sebelumnya, sejumlah media memberitakan pernyataan provokatif mantan Kepala BIN AM Hendropiyono yang menyebut Pilpres 2019 adalah pertarungan ideologi Pancasila dengan khilafah. 

Selanjutnya Jenderal Luhut Binsar Panjaitan juga mengirim pesan senada kepada para pensiunan tentara untuk mendukung Jokowi dengan embel-embel provokatif “ada kelompok-kelompok yang ingin mengganti Pancasila.” 

Provokasi kedua mantan jenderal ini berlanjut ke level di bawahnya. Di media sosial, Permadi Arya atau Abu Janda segera membuat framing dengan memosting video yang berisi pernyataan-pernyataan para tokoh HTI tentang keinginan mereka menegakkan sistem khilafah. Pernyataan-pernyataan lawas itu, dijadikan dasar bahwa “benar informasi intelejen yang disampaikan Bapak Hendropriyono sah dan valid,” simpul Abu Janda. 

Provokasi juga dilakukan di level akar rumput. Di sebuah video dua wanita tua pendukung paslon 02 diprovokasi oleh sejumlah pendukung paslon 01. Sampai terjadi dorong-dorongan dan umpatan yang tak pantas.

Gatot dalam twitnya juga melampirkan video provokasi dari pihak tertentu. Dalam video itu ada penyataan siap perang untuk menghadapi mereka yang mendukung khilafah.   

Video ini tampaknya sengaja diedarkan untuk memicu kemarahan.

Wartawan Senior, Hersubeno Arief, menduga keluarnya jenderal senior seperti Hendropriyono dari sarang menunjukkan situasi sangat genting. Dia harus terjun langsung ke gelanggang menyelamatkan Jokowi. Sayangnya mereka melakukan dengan cara tak terpuji. Menggunakan isu yang memecah belah. Isu agama.

Ya, situasi genting karena survei-survei yang mereka lakukan memenangkan pasangan 02, Prabowo-Sandi.  Kondisi di lapangan juga begitu. Memasuki kampanye terbuka hari ketujuh ini, publik sudah mendapat gambaran siapa yang akan menjadi pemenang Pilpres 2019. Jika situasinya terus berlanjut sampai dua pekan ke depan, hampir dapat dipastikan laju Prabowo-Sandi sepertinya tak terbendung lagi.

Pantas saja kondisi ini membuat tidak nyaman pendukung Jokowi. Dalam twit lanjutan, Jenderal Gatot melampirkan arsip pernyataan Jenderal Besar AH Nasution yang menegaskan pihak yang mempertentangkan Pancasila dan Islam adalah PKI. “Jangan lupakan sejarah, siapa sesungguhnya pihak yang suka memecah belah negara ini!” 

Gatot benar, sejarah mengajarkan kepada kita PKI mencoba meraih kekuasaan melalui cara-cara mengadu domba rakyat, dan umat beragama.

Lebih jauh lagi, Gatot sepertinya sedang mengirim pesan, ada skenario jahat dari pihak-pihak tertentu untuk membuat pemilu batal sehingga Prabowo gagal menjadi presiden. Itu sebabnya, jangan mau diadu-domba. 

Pilpres adalah ajang demokrasi. Kontestasi antar-putra-putri terbaik bangsa. Kontestasi dan ajang adu gagasan untuk mensejahterakan rakyat. Bukan perang total. Apalagi perang ideologi. Rakyat jangan terprovokasi. Jangan terpancing. Jangan tersulut dan masuk dalam skenario membuat kerusuhan. 

Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Prof. Dr. M. Din Syamsuddin, pun tampaknya menyadari apa yang terjadi dan bakal terjadi. Mendasarkan Taushiyah Dewan Pertimbangan MUI sebagai hasil Rapat Pleno Ke-37, 28 Maret 2019, ia mengeluarkan imbauan. “Sebaiknya kedua kubu Paslon Presiden-Wapres menghindari penggunaan isu keagamaan, seperti penyebutan khilafah, karena itu merupakan bentuk politisasi agama yg bersifat pejoratif (menjelekkan),” imbaunya.

Walaupun di Indonesia khilafah sebagai lembaga politik tidak diterima luas, namun khilafah yang disebut dalam Al-Qur"an adalah ajaran Islam yg mulia (manusia mengemban misi menjadi Wakil Tuhan di Bumi/ khalifatullah fil ardh).

Mempertentangkan  khilafah dengan Pancasila, menurut Din, adalah identik dengan mempertentangkan  Negara Islam dengan Negara Pancasila, yang sesungguhnya sudah lama selesai dengan penegasan Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi was Syahadah (Negara Kesepakatan dan Kesaksian). “Upaya mempertentangkannya merupakan upaya membuka luka lama dan dapat menyinggung perasaan umat Islam,” tulisnya.

Menisbatkan sesuatu yang dianggap Anti Pancasila terhadap suatu kelompok  adalah labelisasi dan generalisasi (mengebyah-uyah) yang berbahaya dan dapat menciptakan suasana perpecahan di tubuh bangsa.

Selanjutnya Din mengimbau segenap keluarga bangsa agar jangan terpengaruh apalagi terprovokasi dengan pikiran-pikiran yang tidak relevan dan kondusif bagi penciptaan Pemilu/Pilpres damai, berkualitas, berkeadilan, dan berkeadaban. (*)

BPN: Kiai Ma'ruf, Prabowo Hampir Mati Bela Pancasila

BPN: Kiai Ma'ruf, Prabowo Hampir Mati Bela Pancasila
Berita Terkini - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menjawab pernyataan Ma'ruf Amin yang berbicara tentang ideologi khilafah tidak akan laku di Indonesia. BPN menegaskan sang capres cinta Pancasila.

Juru bicara BPN Andre Rosiade mengatakan Prabowo sudah berkali-kali hampir mati demi Pancasila. Sementara itu, kata dia, Joko Widodo-Ma'ruf sekadar bernarasi cinta Pancasila.

"FYI, Kiai Ma'ruf, Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf baru bernarasi 'saya Pancasila', Prabowo berkali-kali hampir mati untuk membela Pancasila di medan tempur," kata Andre kepada wartawan, Sabtu (30/3/2019).

Andre berharap tidak ada lagi tudingan soal ideologi khilafah yang dilemparkan kepada paslon 02. Ia pun menyebut kampanye hitam ini tampak terstruktur dan sistematis. Andre bahkan menyamakannya dengan PKI.

"Ini cara-cara yang tidak sehat dan ini menurut saya ini dilakukan terstruktur, sistematis, dan masif. Jadi memang pihak TKN sudah ketakutan kalah dari Prabowo-Sandi sehingga mereka melakukan kampanye hitam dan keji seakan-akan kami akan mengubah ideologi Pancasila jadi khilafah," sebut politikus Gerindra itu.

"Saya ingin menegaskan cara-cara yang membenturkan antara Islam dan Pancasila ini kalau mengutip pidato Jenderal AH Nasution, ini cara-cara PKI. Jadi mirip ini. Itu yang dilakukan PKI dari tahun 50-60-an dulu," imbuh Andre.

Sekali lagi Andre menegaskan Prabowo-Sandi mendukung Pancasila dan UUD 1945. Ia mengatakan kelahiran Pancasila turut didukung umat Islam.

"Pancasila itu bisa disahkan jadi dasar negara karena didukung oleh umat Islam. Saya rasa Pancasila sudah final, kami mengatakan Pancasila adalah ideologi kita. Kami mendukung UUD 1945, kebinekaan, dan mendukung NKRI harga mati," kata Andre. [dtk]

Kapal Hampir Karam, Fahri Hamzah Imbau Jokowi Lakukan Evakuasi Besar-besaran

Kapal Hampir Karam, Fahri Hamzah Imbau Jokowi Lakukan Evakuasi Besar-besaran
Berita Terkini - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta calon presiden petahana Joko Widodo untuk segera bersiap menerima kekalahan di Pilpres 2019.

Pasalnya, menurut Fahri, saat ini sudah ada gerakan eksodus dari para pendukung Jokowi-Maruf yang meenyeberang ke kubu Prabowo-Sandiaga.

"Petahana yang terhormat. Siapkan evakuasi besar-besaran, kapal mau karam. Sebagian awak sudah menyeberang dan kabur duluan. Rakyat datang seperti air bah menghantam dusta dan kemunafikan. Ayo, hentikan manuver dan permainan. Anda sudah terkepung, menyerahlah," tulis Fahri Hamzah dalam postingan Twitternya, Sabtu (30/3).

Sekadar informasi, pada 17 April 2019 nanti rakyat Indonesia akan memilih presiden, wakil presiden dan anggota legislatif. Dalam gelaran Pilpres kali ini, Joko Widodo maju bersama Maruf Amin dengan nomor urut 01. Sedangkan rivalnya adalah Prabowo Subianto yang menggandeng Sandiaga Uno dengan nomor urut 02. [rm]

Membaca Manuver Klinis KPK

Membaca Manuver Klinis KPK

Oleh: Asyari Usman*

Tidak begitu aneh. Tapi, sangat provokatif dalam pengertian positif. Itulah spanduk besar yang menjuntai di dinding markas KPK di bilangan Kuningan, Jakarta.

Spanduk itu berbunyi, “Pilih yang Jujur”. Ukurannya sangat besar. Paling tidak 20×20 meter.

Pesan singkat ini sangat transparan dalam makna. Lugas dalam interpretasi. Presisi dalam bidik. Lantang dalam pekik.

Inilah, mungkin, manual atau panduan memilih yang paling singkat di dunia.

Tapi, siapakah gerangan “yang jujur” itu? Dan, kebalikannya, siapa pula “yang tak jujur”?

Dalam konteks pilpres dan pileg yang sedang berprolog selama lima bulan ini, predikat “yang jujur” menurut KPK itu sangat jelas. Tidak ambiguitas. Sebab, ketika slogan “Pilih yang Jujur” itu dibuat dan disosialisasikan, otomatis akan ada slogan lain yang sifatnya kausalitas dan komplementer. Yaitu, “Jangan Pilih yang Tak Jujur”.

Nah, di sinilah letak kecerdasan KPK. Mereka tidak menggunakan slogan “Jangan Pilih yang Tak Jujur” itu, bukan hanya karena kalimatnya panjang. Tetapi ada aspek lain yang sifatnya politis. Dalam arti bahwa KPK sedang melakukan operasi klinis dengan pasien “orang-orang yang tak jujur”. Alias para koruptor. Lugasnya, KPK sedang memamerkan spesimen orang yang tak jujur itu.

Tentu sangat riskan untuk membahas terlalu jauh tentang siapakah orang-orang yang tak jujur tsb. Konstituen mereka berpotensi tersinggung. Sebab, operasi klinis KPK belakangan ini memberikan isyarat yang jelas tentang siapa-siapakah orang yang tak jujur itu, dan di mana mereka bermukim atau berkubu.

Sebagai contoh, para aktor drama OTT KPK baru-baru ini digunjingkan dan dikaitakan dengan kubu penguasa. Di sini, KPK ingin menghindarkan tudingan ikut berpolitik. Tetapi, badan antikorupsi ini merasa punya kewajiban moral untuk mencegah kontinuitas dari sistem yang selama bertahun-tahun ini menyediakan armosfir yang kondusif bagi para pelaku korupsi.

Dengan memakai slogan pendek “Pilih yang Jujur”, KPK mendapatkan beberapa maslahat. Pertama, lembaga antikorupsi itu menampilkan ‘netralitas’-nya di tengah kontestasi pemilu yang sangat sensitif sekarang ini. Kedua, KPK bisa memberikan arahan yang sangat krusial kepada publik agar ikut menyingkirkan para caleg yang berpotensi besar menjadi koruptor. Dan ketiga, slogan pendek itu menyelipkan pesan bahwa ada banyak caleg yang bisa diprediksi berlaku jujur.

Begitulah KPK bermanuver. Manuver yang sangat klinis. Misi pemberantasan dan pencegahan korupsi harus jalan secara efektif. Diusahakan agar semua elemen, sedapat mungkin, tidak merasa “tertunjuk hidung”. Tetapi, pada saat yang sama, masyarakat paham bahwa manuver KPK itu memang bertujuan “tunjuk hidung”.

Jadi, silakan Anda kenali dan catat hidung-hidung yang “tidak jujur itu”. Agar kita semua mendukung misi “Pilih yang Jujur”. Wallahu a’lam (*)

Pengamat: Jika Golput Tinggi, Jokowi Terancam Kalah

Pengamat: Jika Golput Tinggi, Jokowi Terancam Kalah
Berita Terkini - Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menilai golput bakal merugikan Calon Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

“Kalau golput tinggi, Jokowi terancam kalah," kata Pangi, Sabtu (30/3/2019).

Oleh karenanya, Pangi tidak heran terhadap manuver kubu Jokowi yang getol membangkitkan semangat rakyat untuk menggunakan hak pilih dalam Pilpres 2019.

Bahkan, Menteri Politik Hukum dan Keamanan Wiranto hendak memidanakan pihak yang mengajak orang lain untuk menjadi golput.

Menurut Pangi, seperti dikutip dari jpnn.com,sosok Wiranto tidak dapat dilepaskan dari keterkaitan dengan Jokowi.

"Jadi, wajar Wiranto grasah-grusuh, mau memidanakan golput, walaupun itu opini sesat dan menyesatkan," kata Pangi.

Di sisi lain, kata Pangi, Prabowo yang menjadi penantang Jokowi tidak mendapat kerugian jika Golput tinggi.[ts]

Prabowo Tak Gentar Hadapi Serangan Isu Khilafah

Prabowo Tak Gentar Hadapi Serangan Isu Khilafah
Berita Terkini - Capres 02 Prabowo Subianto tidak akan gentar menghadapi serangan isu khilafah pada pada Debat IV Pilpers 2019, hari ini, Sabtu (30/3/2019).

Menurut juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Suhendra Ratu Prawiranegara, khilafah merupakan isu usang yang tidak relevan dengan situasi kekinian.

“Tema debat nanti sangat dikuasai oleh Pak Prabowo. Isu khilafah sebenaranya isu usang yang sudah tidak relevan saat ini. Pancasila adalah ideologi tunggal yang sudah disepakati, diterima, dan menjadi pedoman bagi seluruh bangsa Indonesia," tegas Suhendra.

Suhendra menegaskan, Pancasila adalah hadiah terbesar Umat Islam Indonesia untuk bangsa ini. Toleransi terbaik umat Islam dalam bernegara, adalah diterimanya Pancasila sebagai ideologi dan pedoman hidup bangsa. Maka, kata Suhendra, sangat keliru jika ada pendapat yang mengatakan bahwa akan mengganti Pancasila dengan sistem khilafah.

"Pak Prabowo sudah berkomitmen akan menjaga Pancasila. Karena Pak Prabowo seorang Patriot dan Pancasilais. Jika disebut juga oleh pihak tertentu bahwa ada kelompok radikal di kubu kami, pendapat ini pun tidak berdasar," ujar Suhendra.

Selain itu, juga sangat tidak mungkin dan tidak masuk akal jika sosok Prabowo berkompromi dengan kelompok radikal dari paham manapun. Apalagi Prabowo merupakan seorang prajurit yang telah mempertaruhkan nyawanya demi menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila dan juga Undang-undang Dasar 1945.

"Kami bantah (isu khilafah) ini 1.000 persen," tegas politikus Partai Gerindra ini.[tsc]

BPN: Gerakan People Power Tanda-tanda Prabowo-Sandi Menang

BPN: Gerakan People Power Tanda-tanda Prabowo-Sandi Menang
Berita Terkini - Kampanye akbar capres nomor urut 02, Prabowo Subianto, di berbagai daerah kerap disambut antusias oleh massa pendukungnya. Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simajuntak, mengatakan kehadiran warga yang semangat bukan karena iming-iming politik uang.

"Jadi masyarakat yang datang di kampanye Prabowo itu bukan masyarakat yang digerakkan menggunakan sembako, bayar, dan segala macam," kata Dahnil di Kertanegara, Jakarta Selatan, Sabtu (30/3).

"Mereka adalah gelombang massa yang datang bergerak sendiri secara ikhlas. Bahkan kalau diperhatikan di kampanye Pak Prabowo dan Bang Sandi itu bajunya bisa warna warni, karena bajunya dibikin sendiri, dibeli sendiri, dengan modal sendiri," sambungnya.

Dahnil menyebut, dengan antusiasme masyarakat seperti itu, BPN optimis pada tanggal 17 April 209 akan ada akumulasi suara besar yang memilih Prabowo-Sandi.

"Kami yakin ini tanda-tanda Pak Prabowo dan Bang Sandi menang pada 17 (April) nanti. Ini bukan tentang Prabowo-Sandi lagi, ini sudah gerakan rakyat. Sudah people power, kekuatan massa, kekuatan rakyat yang memang inginkan perubahan," jelasnya.

Ia pun menilai, kampanye akbar hingga 13 April efektif meningkatkan elektabilitas paslon 02. Ditambah, kampanye akbar mempertegas masyarakat menginginkan adanya perubahan.

"Ini positif bagi kami dan sinyal kita juga bahwasanya people power ingin berubah. Survei internal juga pergerakannya progresif, positif, kita yakin kita akan menang di atas 60 persen," tutup eks Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu.[kp]

Pendukung Garis Keras: Selamat Tinggal Pak Joko Widodo

Pendukung Garis Keras: Selamat Tinggal Pak Joko Widodo

Oleh: Linda Christanty* 

Pak Joko Widodo, selama lima tahun sampeyan gagal mewujudkan hal-hal terpenting dan krusial yang dibutuhkan rakyat Indonesia. Di masa pemerintahan sampeyan selama hampir lima tahun ini, penumbangan Hak-Hak Asasi Manusia, penyalahgunaan hukum dan wewenang, korupsi dan suap, pemiskinan dan perpecahan dalam masyarakat makin menguat.

Di masa pemerintahan sampeyan, kekuatan dan ketahanan negara ini melemah drastis, karena rakyat Indonesia teradu domba dan diadu domba. Pertama kali dalam sejarah Indonesia merdeka, rakyat dipecah belah oleh provokasi yang dilakukan oknum pejabat negara di masa pemerintahan sampeyan melalui ucapannya, yang menyinggung pemeluk agama mayoritas. Hal itu telah menandai politisasi agama oleh kekuasaan pasca Reformasi dan pertama kalinya terjadi ya di masa pemerintahan sampeyan ini.

Berapa triliun uang negara (uang rakyat) telah dihabiskan untuk menjaga oknum pejabat negara itu? Andaikata uang tersebut digunakan untuk menyejahterakan rakyat dan membantu korban-korban bencana alam yang sangat menderita di negeri ini akan lebih berguna.

Kerusakan itu telah terjadi dan cara mengatasinya ternyata makin menyuramkan keadaan di negeri ini. Sejumlah pendeta, pastor dan ulama dilibatkan untuk berpolitik dan menyokong kekuasaan. Ada yang menyebut Golput itu sakit mental, ada yang menyebut Golput itu haram. Tidak perlu kaum agamawan dari berbagai agama itu menggurui rakyat negeri ini dan menuduh-nuduh orang dengan menggunakan kata-kata yang buruk dan tidak sopan. Kalau pemerintahan sampeyan membuat kehidupan rakyat banyak tenang, damai dan sejahtera, tanpa diminta pun rakyat akan ikhlas dan suka rela memilih sampeyan lagi. Tanpa dihadiahi beras gratis atau uang dalam jumlah tertentu pun menjelang Pemilu, rakyat merasa terhormat dan suka cita memilih sampeyan lagi sebagai junjungan. Rezim sampeyan mungkin akan berjaya sebagai rezim yang bermartabat.

Para demagog di masa sampeyan bekerja seperti curut-curut lapar. Para pemeluk agama minoritas ditakut-takuti bahwa mereka akan mengalami nasib buruk tanpa rezim ini. Orang-orang Tionghoa yang menjadi salah satu suku bangsa dengan populasi terbesar (artinya bukan suku minoritas, melainkan satu dari lima suku bangsa dengan populasi terbesar di Indonesia) di negara ini juga ditakut-takuti bahwa para perempuan mereka akan diperkosa lagi, sedangkan para taipan bermesraan dengan kekuasaan dan menguasai tanah rakyat maupun tanah negara sebanyak jutaan hektar. Mereka juga berpolitik dan mendanai partai.

Orang-orang yang pernah dihilangkan paksa ditakut-takuti bahwa mereka akan dihilangkan lagi, sedangkan sampeyan pernah berjanji lantang hampir lima tahun lalu akan menindak para pelaku penghilangan paksa yang masih bebas dan kebal hukum itu dan mencari 13 korban yang belum ditemukan sampai sekarang, termasuk kawan-kawan akrab seperjuangan saya Wiji Thukul, Herman Hendrawan, Suyat dan seorang kurir perjuangan yang terpenting dalam gerakan perlawanan kami, Bimo Petrus Anugerah. Jangankan mencari 13 orang hilang, tokoh utama pelanggar HAM dan pelaku kejahatan kemanusiaan yang tengah menjadi sasaran buruan dalam daftar penjahat kemanusiaan Perserikatan Bangsa Bangsa malah sampeyan jadikan menteri.

Di masa sampeyan pula hoax meraja lela. Menteri sampeyan sang pelanggar HAM itu mengancam pembuat hoax akan digolongkan sebagai teroris, tapi berdasarkan survei independen ternyata hoax terbanyak berasal dari kubu sampeyan sendiri.

Negeri ini yang sebagaimana negeri-negeri lain belum bebas murni dari masalah justru makin bermasalah di masa sampeyan. Masalah yang sudah ada menajam dan meluas. Masalah yang tak ada malah diciptakan dan disebarluaskan seperti wabah. Di masa kekuasaan sampeyan untuk pertama kalinya seorang oknum kepala polisi juga berkata secara terang-terangan akan berpihak kepada minoritas, bukannya menegakkan hukum yang adil terhadap seluruh rakyat dan bangsa ini.

Bagi rakyat jelata yang hidup di berbagai rezim, minoritas artinya segelintir orang atau segelintir pengusaha atau sekelompok kroni yang menguasai hajat hidup orang banyak atau menguasai mayoritas.

Pengrusakan lingkungan menguat di masa sampeyan. Kriminalisasi terhadap pejuang dan aktivis lingkungan hidup terjadi di mana-mana. Ibu-ibu Kendeng menyemen kaki di depan istana, karena menolak pabrik semen yang merusak lingkungan dan hidup mereka. Salah seorang ibu Kendeng yang berjuang dan menyemen kakinya di muka istana meninggal dunia. Budi Pego dituduh komunis dan hukumannya malah ditingkatkan Mahkamah Agung melebihi vonis hakim, karena dia menolak tambang emas. Adik saya Panglima Budhi Tikal ditangkap dan dijebloskan ke penjara melalui pengadilan sesat tanpa barang bukti yang sah dan relevan dari perkara yang dituduhkan kepadanya. Oknum aparat korup dan jejaring korporasi pertambangan ilegal terlibat dalam penangkapannya. Dalam pledoinya, adik saya mengatakan, “Negara ini dipimpin para kriminal yang tidak punya rasa malu dan kehormatan.” Dia juga mengatakan bahwa kekuatan korporasi telah masuk dan menunggangi pemerintahan dengan menjelaskan bahayanya bagi pemerintahan, negara dan rakyat Indonesia. Prediksinya bahwa resistensi yang terjadi di Papua Barat akan meningkat akibat praktik korporat dan pemerintah yang tidak bermartabat itu juga telah terbukti.

Oknum-oknum aparat dan penegak hukum makin sewenang-wenang di masa sampeyan. Di masa awal kekuasaan sampeyan pula kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) diserbu oknum aparat kepolisian untuk pertama kalinya. Seorang petingginya ditangkap, seorang lagi diserang lewat isu moral. Mereka ini tengah membongkar perkara korupsi oknum pejabat tinggi kepolisian. Di masa sampeyan pula, Novel Baswedan, seorang penyidik KPK RI disirami air keras hingga buta total sebelah matanya. Kemungkinan diduga dia tengah menyelidiki kasus mega korupsi reklamasi 17 pulau buatan di Teluk Jakarta.

Di masa pemerintahan sampeyan, saya kehilangan banyak kawan. Mereka menyokong kekuasaan sampeyan dengan menutup mata terhadap kebenaran dan sebagian menjadi demagog-demagog yang seperti curut-curut itu. Tentu saja mereka harus tebang pilih perkara pelanggaran HAM dan hukum, mana perkara yang sekiranya mengganggu pencitraan sampeyan, mereka bungkam, mana yang bisa menaikkan dukungan terhadap sampeyan, mereka mendayagunakannya dengan slogan “kerja, kerja, kerja.”

Pak Joko Widodo, hampir lima tahun berlalu, saya masih ingat menghadiri kampanye terakhir sampeyan di Gelora Bung Karno, Jakarta. Saya bertemu dengan beberapa teman. Kami saling bersalaman, dengan penuh harapan. Kami sangat ingin sebuah pemerintahan sipil, bersih, bermartabat dan menyejahterakan rakyat terwujud. Waktu itu kami menganggap bila terpilih sebagai presiden Indonesia, sampeyan akan menjadi kebanggaan kami dan dapat mewujudkan Indonesia baru yang adil, sejahtera, dan mempersatukan segala suku bangsa.

Saya turut menyaksikan harapan wong cilik yang begitu besar terhadap sampeyan waktu itu. Pendukung-pendukung sampeyan yang menghadiri kampanye tersebut adalah mayoritas rakyat dari lorong-lorong kumuh kota, yang kelak sebagian besar kampung mereka diperintah untuk digusur oleh Pak Basuki Tjahaja Purnama sebelum beliau terkena perkara pidana hingga dijebloskan ke penjara. Mereka ini menjadikan kampanye terakhir sampeyan itu seperti sebuah perayaan. Ada yang membawa dua ekor ayam di keranjang sepedanya, sebagai ekspresi harapan. Ada yang menyeret-nyeret orang-orangan yang melambangkan kebaikan. Stadion itu menjadi saksi apa yang kami anggap akan menandai era baru Indonesia. Rakyat membagikan roti dan minuman murah. Tidak ada sumbangan partai. Semua dari rakyat jelata.

Hampir lima tahun berlalu, Pak Joko Widodo. Pembela sampeyan akan berkata banyak yang sudah sampeyan lakukan dalam hampir lima tahun ini. Mereka lalu menyebutkannya satu per satu. Puluhan jumlahnya. Tapi apa yang mereka sebutkan itu jauh dari harapan saya, yang dulu sampeyan janjikan secara lantang di masa kampanye 2014.

*) Alumni UI, sastrawan, salah seorang penulis dan pemikir perempuan Indonesia, aktivis Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) di zaman Orba)

Balas Prabowo soal Ekonomi Bagus 'Ndasmu', Jokowi: Kita Naik Sedikit

Balas Prabowo soal Ekonomi Bagus 'Ndasmu', Jokowi: Kita Naik Sedikit
Berita Terkini - Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dalam kampanye di Bogor sempat mengkritik janji pertumbuhan ekonomi 7 persen pemerintahan Joko Widodo. Merespons itu, Jokowi memberikan jawaban.

Jokowi mengakui pertumbuhan ekonomi yang awalnya diprediksi menembus 7 persen tak tercapai. Namun, Jokowi meminta, agar melihat negara-negara lain yang tumbuhnya sangat susah. Sementara itu, Indonesia masih bisa mempertahankan meski tak sampai 7 persen.

"Kalau kita lihat di lingkup G-20 ya, negara-negara G-20 kita nomor 3 di dunia loh. Di G-20 nomor 3 loh ya," kata Jokowi usai makan siang di Restoran Garuda, Sabang, Jakarta Pusat, Sabtu 30 Maret 2019.

Jokowi mengatakan, pertumbuhan yang dicapai saat ini adalah buah kerja keras. Sebab, situasi ekonomi dunia yang tidak menentu. Bahkan, sangat sulit tumbuh tetapi Indonesia bisa naik walau sedikit.

"Semuanya turun tapi kita masih bisa bertahan dan naik sedikit demi sedikit. Saya kira itu lah yang kita kerjakan," ujar eks gubernur DKI itu.

Dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan pada 2018 adalah 5,17 persen. Angka itu disebut terbaik sejak lima tahun terakhir.

Pada Pilpres 2014, Jokowi memang menjanjikan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 7 persen.

Sebelumnya, saat kampanye terbuka di halaman luar Stadion Pakansari Bogor, Prabowo mengkritik janji pertumbuhan ekonomi yang tidak tercapai itu. Hal ini disampaikan Prabowo dalam orasinya di depan ribuan massa pendukungnya.

"Elite sana itu kalau omong ekonomi bagus, pertumbuhan bagus, terus harus pakai logat asing gitu omongnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah lima persen. Lima persen ndasmu," kata Prabowo, Jumat 29 Maret 2019. [vva]

BPN: Pasangan Prabowo-Sandi Gelontorkan Dana Kampanye Sebesar Rp191,5 Miliar

BPN: Pasangan Prabowo-Sandi Gelontorkan Dana Kampanye Sebesar Rp191,5 Miliar
Berita Terkini - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Calon Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno melaporkan penerimaan dana kampanye per September 2018 hingga Maret 2019 mencapai Rp191,5 miliar.

“Total penerimaan dana kampanye hingga saat ini mencapai Rp191,5 miliar. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi, baik perorangan maupun kelompok selama hampir tujuh bulan,” kata Wakil Bendahara BPN Prabowo-Sandiaga, Satrio Dimas, Sabtu (30/3).

Dari total angka tersebut, Dimas memaparkan pendapatan terbesar berasal dari Cawapres Sandiaga Uno, dengan total sumbangan sebesar Rp116 miliar atau 61 persen dari angka keseluruhan dana kampanye.

Sedangkan Prabowo memberi sumbangan Rp71,4 miliar atau 34 persen dari total keseluruhan. Sementara Partai Gerindra telah menyumbang sebesar Rp1,3 miliar.

“Sumbangan terbesar dari Pak Sandi Rp116 miliar atau 61 persen dan Pak Prabowo Rp71,4 miliar atau 34 persen. Dari Partai Gerindra sebesar Rp1,3 miliar, termasuk pendapatan bunga bank saldo rekening berjalan,” katanya.

Dimas mengatakan dana itu berasal dari sumbangan perorangan dan kelompok. Sebesar Rp598 juta berasal dari dana perorangan dan sumbangan kelompok sebesar Rp701 juta.

Terkait hal ini, dia juga menyebut telah terjadi tren kenaikan sumbangan sekitar Rp1,3 miliar selama tiga bulan terakhir atau sejak awal Januari 2019.

Dimas juga mengungkapkan, terkait pengeluaran yang mereka lakukan dari dana yang telah dikumpulkan itu. Sebesar Rp149,6 miliar telah mereka gunakan untuk keperluan kampanye.

Dana tersebut digunakan untuk beberapa pos, misalnya pembelian peralatan Rp173,3 miliar, bahan kampanye terbuka seperti kaos, stiker, brosur, dan pamflet sebesar Rp49,3 miliar, tatap muka Rp31,6 miliar, dan operasional Rp15,5 miliar.

Lebih lanjut, BPN juga menggunakan dana yang dihimpun untuk keperluan kegiatan lain-lain, misalnya sosial kemasyarakatakan Rp11,9 miliar, teritori dan jaringan Rp18,1 miliar, media center sebesar Rp5 miliar, operasional posko Rp3,5 miliar, dan sekretariat Rp280 juta.

Sementara itu, Sandiaga mengatakan terkait dirinya yang telah menjadi penyumbang terbesar untuk keperluan kampanye ini, dia mengaku belum melakukan penghitungan pasti terkait berapa besar harta kekayaan yang dimiliki telah berkurang untuk kampanye ini.

Semua akan dia ketahui setelah melakukan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) pada akhir masa kampanye bersama Prabowo nanti.

“Belum tahu. Nanti diakhir mau lapor LHKPN, meski nggak wajib tapi kami akan lakukan,” kata Sandiaga.[akt]

Jokowi dan Prabowo akan Debat Selama Dua Jam

Jokowi dan Prabowo akan Debat Selama Dua Jam
Berita Terkini - Calon Presiden 01, Joko Widodo (Jokowi) dan Capres 02, Prabowo Subianto, akan kembali bertemu dalam debat kandidat capres Pemilu 2019, Sabtu (30/3). Malam nanti, keduanya akan beradu argumen dalam enam segmen selama dua jam.

Debat malam nanti akan mengangkat empat tema, yakni ideologi, pemerintahan, pertahanan-keamanan, dan hubungan internasional. Keenam tema akan didalami oleh kedua capres dalam lima segmen.

Pada segmen pertama, Jokowi dan Prabowo diminta memaparkan visi, misi, dan program di bidang ideologi, pemerintahan, pertahanan-keamanan, dan hubungan internasional. Pemaparan tersebut diberi waktu selama empat menit untuk masing-masing capres.

Pada segmen kedua, Jokowi dan Prabowo akan menjawab pertanyaan dari panelis. Pertanyaan yang akan dijawab meliputi bidang ideologi dan pemerintahan.

Baik Jokowi maupun Prabowo diberi waktu dua menit untuk menjawab pertanyaan. Keduanya juga diberi kesempatan selama 1,5 menit untuk menyampaikan tanggapan agas jawaban lawan debatnya.

Kemudian, di segmen ketiga, teknis pelaksanaannya sama dengan segmen kedua. Hanya saja, di segmen ini Jokowi dan Prabowo akan menjawab pertanyaan bidang pertahanan-keamanan dan hubungan internasional.

Selanjutnya, di segmen keempat dan kelima, kedua capres diberi kesempatan untung beradu argumen secara bebas. Dua segmen debat bebas ini tetap akan dipandu oleh moderator. Masing-masing capres akan diberi waktu berbicara selama empat menit di setiap segmen.

Terakhir, pada segmen keenam, Jokowi dan Prabowo diminta memberikan pernyataan penutup. Masing-masing diberi waktu dua menit untuk sampaikan ucapan penutupnya.

Debat nanti malam akan digelar di Hotel Shangri-La, Sudirman, Jakarta Pusat. Debat akan berlangsung selama dua jam dan disiarkan mulai pukul 20.00 WIB.  Debat akan disiarkan secara langsung oleh Metro TV, SCTV, dan Indosiar dan dipandu oleh dua moderator, Retno Pinasti dan Zulfikar Naghi.[rol]

Untuk Menghindari Perpecahan, Pendukung Prabowo-Sandi Juga Diajak Pakai Baju Putih

Untuk Menghindari Perpecahan, Pendukung Prabowo-Sandi Juga Diajak Pakai Baju Putih
Berita Terkini - Pemilu adalah ajang kegembiraan dalam perbedaan. Untuk itu, Pemilu serentak 2019 yang akan dilangsungkan pada 17 April nanti harus berjalan damai.

Demikian disampaikan Koordinator Jurubicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, Sabtu (30/3).

Adapun ajakan Capres petahana Joko Widodo kepada pendukungnya untuk mengenakan baju putih ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) sangat jauh dari asas Luber Jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil).

"Selain abai prinsip Luber dalam pemilu, (ajakan itu) juga berpotensi mengkotak-kotakan, memecah belah rakyat," ujar Dahnil di akun twitternya.

Dan untuk menghindarkan upaya pecah belah tersebut, pendukung Prabowo-Sandi juga diajak untuk mengenakan baju putih.

"Pak Prabowo dan bang Sandi tidak menginginkan hal itu terjadi. Mari pendukung 02 pakai baju putih atau apa saja yang menggembirakan," tutup Dahnil. [rmol]

TKN Sepakat Dengan Hendropriyono, Pilpres 2019 Pertarungan Pancasila Vs Khilafah

TKN Sepakat Dengan Hendropriyono, Pilpres 2019 Pertarungan Pancasila Vs Khilafah
Berita Terkini - Pernyataan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono yang menyebutkan Pemilu 2019 adalah pertarungan ideologi, yakni ideologi Pancasila dan khilafah dibenarkan oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf.

Jurubicara TKN Jokowi-Maruf, Roosdinal Salim mengaku sepakat dengan Hendropriyono karena pada dasarnya, paham khilafah masih saja dibicarakan, sementara organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) telah dibubarkan oleh pemerintah.

"Ormas itu (HTI) sudah ditutup. Tapi kok masih diperbincangkan," ujar dia dalam diskusi bertajuk "Debat Keempat, Isu Khilafah, Pancasila, dan Proxi War," di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (30/3).

Lebih lanjut, sudah menjadi rahasia umum bahwa beberapa tokoh agama yang berpikiran "keras" ada di pihak Prabowo-Sandi. Mereka itu melakukan provokasi terhadap masyarakat saat berceramah.

Nah, jika aksi itu terus berlanjut, maka dikhawatirkannya ideologi khilafah akan berkembang. Beberapa daerah yang penduduknya mayoritas non muslim pun dikhawatirkan akan memerdekakan diri.

"Mau pecah republik ini kalau pakai khilafah? Mau Bali merdeka? Mau Papua merdeka?" pungkas Roosdinal Salim.  [rmol]

Dua Mahasiswa USU Raih Tiga Emas di Rusia

Dua Mahasiswa USU Raih Tiga Emas di Rusia
Berita Terkini - Prestasi apik dicatat dua mahasiswa Universitas Sumater Utara (USU) pada kegiatan 22nd Moscow International Salon of Inventions and Innovative tecnologies Archimedes.

Keduanya yaitu Winelda Mahfud Zaidan Haris dari Fakultas Kedokteran Gigi angkatan tahun 2015 dan Wahid Nurhayat dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam angkatan tahun 2017 berhasil meraih tiga medali emas. Tak hanya medali emas, keduanya juga mendapatkan 1 piala special award dari Pemerintah Rusia dengan membawa topik tentang inovasi pada pembuatan kanvas rem.

Kemenangan keduanya disambut hangat oleh Wakil Duta Besar RI di Rusia, Lasro Simbolon.

“Alhamdulillah, mahasiswa USU atas nama Wiwin dan Wahid berhasil mendapatkan 3 medali emas di Moskow,” ujar Wakil Rektor I USU, Profesor Rosmayati yang secara khusus mengucapkan selamat atas keberhasilan keduanya dalam keterangan tertulis USU, Sabtu (30/3/2019).

Dijelaskan Prof Rosmayanti, kegiatan yang dihelat dari tanggal 26 hingga 29 Maret 2019 tersebut bertujuan untuk menemukan inovasi baru dalam dunia industri yang potensial untuk dipatenkan dan dikembangkan secara komersial. Tahun lalu, kegiatan ini diikuti oleh para penemu dari 22 negara dan mampu menghadirkan sebanyak 1100 inovasi baru yang diklasifikasikan dalam 42 kelas yang berbeda.

Kegiatan ini sendiri merupakan kegiatan akbar yang didukung oleh beberapa kementerian di Pemerintahan Rusia dan menyedot perhatian para penemu dari berbagai belahan dunia. “Kemenangan dua mahasiswa USU ini tentu merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi USU, karena mereka mampu menang di kompetisi level internasional yang diikuti peserta dari berbagai negara,” ungkapnya.[psid]

Innalillahi, Ayah Penyanyi Uut Permatasari Meninggal Ditabrak Motor

Innalillahi, Ayah Penyanyi Uut Permatasari Meninggal Ditabrak Motor
Berita Terkini - Berita duka datang dari penyanyi dangdut Uut Permatasari. Ayah Uut Permatasari meninggal dalam kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Sirapan, Balongbendo, Sabtu (30/3) pagi.

Ayah Uut Permatasari, H Edi Herwanto (63) meninggal akibat ditabrak sepada motor. Warga Desa Kemasan, RT 02/RW 01, Kecamatan Krian, Sidoarjo, Jawa Timur itu meninggal di lokasi kejadian.

Kanit Laka Lantas Polresta Sidoarjo AKP Sugeng Sulistiyono menceritakan, laka lantas itu terjadi sekitar pukul 05.30.

Kejadian berawal saat motor Honda GL Pro nomor polisi (nopol) W 5264 QU yang dikendarai Edy Supriyanto (26), warga asal Jombang, melaju dari arah timur ke barat.

Saat di lokasi kejadian, Edy Supriyanto berusaha mendahului kendaraan yang berada di depannya hingga masuk ke jalur berlawanan.

Nahas, Edy malah menabrak motor Honda Vario nopol W 2658 QR yang dikendarai Edi Herwanto dari arah berlawanan.

Akibat tabrakan frontal itu, Edi Herwanto yang naik motor sendirian langsung meninggal di laokasi kejadian dengan luka parah di kepala. Motor korban juga tampak ringsek.

“Korban meninggal di lokasi kejadian,” ucap Sugeng, sebagaimana dilansir Jawa Pos, Sabtu (30/3).

Tak lama berselang, petugas kepolisian tiba di loksi kejadian untuk mengevakuasi korban dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Sugeng juga membenarkan jika korban adalah ayah dari pedangdut Uut Permatasari yang memiliki nama asli Utami Suryaningsih.[psid]

Gaza Ditinggalkan Warganya untuk Unjuk Rasa Tolak Israel

Gaza Ditinggalkan Warganya untuk Unjuk Rasa Tolak Israel
Berita Terkini - Pemuda Palestina yang berada di sebuah klinik medis di Gaza dengan kruk di sampingnya, Imad Hassan Khalifa (22 tahun) menceritakan alasannya ikut dalam aksi protes Great March of Return, untuk memperjuangkan kehidupan dan ekonomi yang sangat hancur di Palestina.

"Kehidupan, kondisi ekonomi dan keadaan frustrasi telah mendorong saya dan pemuda-pemuda lainnya untuk bergabung dalam aksi protes ini. Terlepas apapun hasil dan risiko yang akan kami hadapi. Saya ditembak di kaki saya dengan peluru yang bisa meledak jika terkena bagian tubuh manusia," ujarnya kepada Aljazirah, Sabtu (30/3).

Khalifa mengatakan, setelah dia terluka dalam aksi protes tersebut, ia pergi ke Mesir untuk perawatan namun seorang dokter di sana mengatakan perlu waktu yang lama untuk memulihkan luka bekas tembak di kakinya. Sekarang, dia mengunjungi klinik yang dikelola oleh Doctors Without Borders (MSF) di Gaza untuk fisioterapi dan perawatan lukanya.

"Klinik itu telah menjadi forum bagi kami orang yang terluka. Kami selalu menghibur satu sama lain untuk mengurangi rasa sakit yang kami rasakan. Kami selalu duduk tertawa dan bercanda sambil menunggu giliran kami untuk menerima perawatan."

Ketika orang-orang Palestina menandai satu tahun demonstrasi mingguan pada Sabtu (30/3), yang dijuluki Great March of Return, kelompok medis yang beroperasi di daerah itu menyatakan keprihatinan atas ribuan orang yang terluka. Protes dimulai sebagai kampanye akar rumput, menyerukan hak pengungsi dan untuk bisa kembali ke rumah dan tanah di mana mereka diusir secara paksa dan dengan kekerasan pada 1948.

MSF mengatakan Gaza benar-benar telah ditinggalkan selama 12 bulan terakhir aksi protes. Selama itu pula telah tercatat lebih dari 6.500 orang yang ditembak oleh pasukan Israel dan para korban ditelantarkan begitu saja.

Menurut badan amal medis, sebagian besar dari mereka yang terluka menderita luka kaki. "Ini bukan luka sederhana yang dapat dengan mudah dijahit. Potongan besar kaki telah pecah dan tulang-tulang di dalamnya hancur," kata kelompok itu.

Saat ini, Gaza tidak memiliki kapasitas untuk merawat semua pasiennya."Kami memiliki situasi di mana sistem kesehatan kewalahan untuk menangani pasien, walaupun MSF melakukan semua yang dapat dilakukan, kami juga tidak akan dapat mengobati semua pasien itu," kata Melki.

Sebelum peringatan Great March of Return, MSF mengatakan bahwa timnya bersiap untuk "keadaan darurat"."Kami meningkatkan kapasitas tempat tidur kami dan bahkan kami sedang bersiap-siap untuk risiko terburuk karena peringatan ini akan dihadiri banyak sekali warga Gaza," ujarnya.

Menurut pejabat kesehatan di Gaza, lebih dari 250 warga Palestina telah terbunuh sejak awal protes. Kelompok hak asasi manusia menuduh Israel menggunakan kekerasan secara berlebihan dan melawan hukum terhadap pengunjuk rasa yang tidak bersenjata.

Sekitar 80 persen populasi Gaza bergantung pada bantuan kemanusiaan, sementara Israel sangat menghambat bantuan-bantuan tersebut masuk ke dengan perizinan yang rumit. Palestina dijuluki sebagai penjara terbuka terbesar di dunia akibat ketidakadilan dan pengekangan yang luar biasa dari Israel.[rol]

Pak Hendro dan Pak Luhut, Coba Lihat Foto Berikut, Biar Gak Mikiran Khilafah Terus

Pak Hendro dan Pak Luhut, Coba Lihat Foto Berikut, Biar Gak Mikiran Khilafah Terus
Berita Terkini - Di tengah suasana politik tanah air yang sedang panas, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan tiba-tiba memunculkan isu bahwa ada gerakan yang akan mengganti ideologi Pancasila.

Luhut menyebut ada gerakan yang mengarah pada keinginan mengganti ideologi Pancasila.

Luhut menyebut pernyataannya bukan sekedar spekulasi atau hanya ingin menakut-nakuti, melainkan benar-benar nyata.

Luhut mengaku punya data-data yang cukup akurat terhadap adanya gerakan yang akan mengganti Pancasila. Namun dia tidak ingin membukanya ke publik karena menurutnya tidak elok.

Hal serupa dikatakan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono. Hendro menyebut bakal terjadi pertarungan antara dua ideologi berbeda saat Pemilu 2019.

“Pemilu kali ini yang berhadap-hadapan bukan saja hanya subjeknya. Orang yang berhadapan bukan hanya kubu, kubu dari Pak Jokowi dan kubu dari Pak Prabowo, bukan. Tapi ideologi,” tutur Hendro di Jakarta, Kamis (28/3/2019).

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menanggapi pernyataan dua jenderal purnawirawan tersebut di akun Twitter pribadinya, @hnurwahid, Sabtu (30/3/2019).

Menanggapi pernyataan Luhut, Hidayat mengungkit jurus hoax yang dimainkan lawan politik Anies Baswedan – Sandiaga Uno di Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu.

“Jadi ingat, sebelum Pilgub DKI 2017, peringatan yg me-nakut2i spt ini, juga banyak; Kalau AniesSandi menang, Jakarta akan berubah jadi radikal, intoleran dll,” cuit Hidayat.

“Ternyata itu jurus hoax genderuwo. AniesSandi menang, dan terbukti tuduhan2 itu salah. Jakarta tetap toleran, moderat dst,” tambah mantan Ketua MPR RI itu.

Politisi PKS itu meragukan pernyataan Hendropriyono yang memunculkan isu khilafah yang akan mengganti ideologi Pancasila.

“Ideologi Pancasila berhadapan dengan Khilafah di Pemilu 2019? Seandainya tudingan itu ada benarnya, maka kampanye2 pemilu capres Prabowo&Sandi di daerah2 mayoritas Non Muslim, akan sepi. Nyatanya justru membludak ; di Menado, Papua&Papua Barat, Bali dll,” cuit Hidayat.

Selain Hidayat, mantan Kepala Staf TNI, Letjend (Purn) Johannes Suryo Prabowo juga meragukan pernyataan Luhut dan Hendro.

Wakil Gubernur Timor Timur 1998 itu justru mengajak Hendro dan Luhut melihat wanita-wanita cantik pendukung Prabowo agar otaknya segar.

JS Prabowo mengunggah beberapa foto wanita cantik yang berpose dengan mengacungkan dua jari sebagai simbol capres nomor urut 02, Prabowo – Sandiaga Uno.

“Pak Hendro dan pak Luhut coba lihat pendukung Prabowo Sandi ini biar gak mikirin khilafah terus,” cuit JS Prabowo di akun Twitter @marierteman, Sabtu (30/3/2019).

Berikut ini foto-foto wanita cantik pendukung Prabowo yang diunggah JS Prabowo di akun Twitter pribadinya:





[psid]

Misteri 400 Ribu Amplop "Serangan Fajar", KPK Harus Transparan Dan Jangan Tebang Pilih

Misteri 400 Ribu Amplop
Berita Terkini - Misteri ratusan ribu amplop berisi uang sekitar Rp 8 miliar untuk "serangan fajar" yang disinyalir ada cap jempol atau simbol pasangan capres-cawapres tertentu harus segera diungkap.

Terlebih, KPK belum membuka semua kardus yang berisi amplop.

Politisi PAN Ali Taher Parasong mengatakan, publik berhak tahu isi kardus yang disinyalir terdapat simbol paslon tertentu benar atau tidak. Karenanya, dia meminta KPK untuk transparan dalam upaya penegakan hukum.

"KPK harus terbuka dan transparan melihat ini sebagai fenomena gunung es dari perspektif politik sekarang," ujar Ketua Komisi VIII DPR RI itu di sela-sela dikusi di kampus UMJ, Ciputat, Tangerang Selatan, Sabtu (30/3).

Sebanyak 84 kardus berisi 400 ribu amplop senilai Rp 8 miliar lebih diamankan bersamaan dengan penangkapan calon anggota DPR RI petahana dari Partai Golkar, Bowo Sidik Pangarso. 

Ali Taher menduga uang miliaran untuk serangan fajar itu bisa saja tidak untuk kepentingan Pileg semata. 

"Jangan-jangan ini terkait dengan Pileg maupun Pilpres 2019," kata dia.

Oleh karena itu, Ali Taher meminta ketegasan dari KPK untuk segera mengumumkannya kepada publik dan meminta KPK untuk tidak tebang pilih dalam upaya penegakkan hukum.

"Publik akan menunggu ketegasan dari KPK untuk menegakkan hukum. Penegakkan hukum harus dilakukan terhadap siapa saja. Dari partai apapun dari latar belakang capres manapun," tutupnya. [rmol]

Usung Ahok di Pilgub DKI 2012 Bukti Prabowo Pancasilais

Usung Ahok di Pilgub DKI 2012 Bukti Prabowo Pancasilais
Berita Terkini - Capres 02 Prabowo Subianto merupakan sosok yang Pancasilais. Salah satu bukti adalah saat mengusung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Pilgub DKI Jakarta 2012. 

Juru Kampanye Nasional BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ahmad Riza Patria menyampaikan hal tersebut guna mempertegas ideologi Pancasila dalam diri Prabowo. Keputusan mengusung Ahok merupakan bukti bahwa Prabowo merupakan seorang Pancasilais. Sebab, Ahok merupakan nonmuslim dan tergolong minoritas sebagai Cawagub pada Pilgub DKI 2012. 

"Kalau orang lain baru bicara Pancasila, Pak Prabowo membuktikan (Ideologinya) dengan menghadirkan Ahok yang etnis tertentu agama yang bukan mayoritas sebagai Cawagub di 2012," kata Riza di Jakarta Pusat, Jumat (29/3/2019).

Riza menegaskan, Prabowo telah membuktikan sebagai sosok Pencasilais tanpa banyak berkata-kata.

"Itu membuktikan bahwa beliau seorang Pancasila," katanya. 

Rizal mengaku sangat optimistis Prabowo akan dengan mudah tampil di debat keempat Pilpres 2019 melawan Calon Petahana Joko Widodo. Debat keempat mengusung tema ideologi, pertahanan keamanan, hubungan internasional dan pemerintahan.

"Pak Prabowo kan sikap sudah Pancasila. Ideologinya pun sudah sangat Pancasila," katanya. 

Ahok pada 2012 mencalonkan diri bersama Joko Widodo sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Kala itu keduanya diusung oleh PDIP yang diketuai oleh Megawati Soekarnoputri dan Partai Gerindra yang diketuai oleh Prabowo Subianto.

Pertarungan ideologi sempat disinggung antara kubu Joko Widodo. Bahkan, Mantan Ketua PKPI Hendropriyono menyebut bakal terjadi pertarungan antara dua ideologi berbeda saat Pemilu 2019.

Hendropriyono mengatakan, yang bertarung pada Pemilu kali ini adalah ideologi Pancasila berhadapan dengan khilafah.[tsc]

Siapa 'Ular Berkepala Dua' yang Datangi Prabowo?

Siapa 'Ular Berkepala Dua' yang Datangi Prabowo?
Berita Terkini - Prabowo Subianto bicara soal pertemuannya dengan sejumlah 'ular berkepala dua' jika dirinya sedang berada di Jakarta. Siapa sosok 'ular berkepala dua' yang dimaksud Prabowo?

Dirangkum detikcom, Jumat (29/3/2019), cerita pertemuan Prabowo dengan 'ular berkepala dua' disampaikan Ketua Umum Gerindra itu saat berkampanye di Lapangan Galuh Mas, Karawang, Jawa Barat, hari ini. Awalnya, Prabowo berkeluh kesah tentang kemuakannya terhadap elite politik di Jakarta.

Dia mengatakan elite di Jakarta hanya memikirkan cara menipu rakyat. Padahal, kata Prabowo, para elite tersebut berpendidikan tinggi tapi tega membohongi rakyat yang sudah menderita. 

"Saya tidak mau, saya saja mantan letnan jenderal, saya saja muak dengan elite-elite yang di situ tiap hari memikirkan bagaimana menipu orang lain. Saya nggak tahu wataknya itu keturunan mana saya nggak tahu," kata Prabowo.

Prabowo pun mengibaratkan para elite itu dengan istilah 'ular berkepala dua'. Ia mengatakan 'ular berkepala dua' itu kerap mendatanginya. 

"Saya ketemu tokoh-tokoh itu kalau saya ke Jakarta, pasti datang ke tempat saya, datang. Kalau kita dulu di tentara kita bilangnya apa, ular kepala dua. Dia datang ke saya, 'Pak Prabowo, Prabowo bagus, hebat.' Nanti dia ke situ, 'Pak Prabowo brengsek, Prabowo begini,'" ucapnya.

"Ini adalah sifat banyak elite Indonesia, elite Indonesia tidak pernah pegang janji. Janji itu hanya kata-kata bagi dia. Jadi kalau ada banyak banyak politisi Indonesia kalau janji-janji itu hanya bertahan 15 menit," sambung Prabowo. 

Siapakah para 'ular berkepala dua' yang dimaksud Prabowo? Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno mengaku tidak tahu persis sosok yang dimaksud sang capres. Namun, menurut BPN, istilah tersebut merupakan kritik Prabowo kepada para elite politik yang sering berbohong.

"Saya nggak tahu siapa yang dimaksud beliau. Tapi ini kan bagian dari kritik Pak Prabowo agar para elite berperilaku jujur. Karena ular kan adalah persepsi tentang elite yang suka bohong," kata juru bicara BPN, Andre Rosiade.

"Ini ya kritik agar para elite tidak bicara bohong kepada rakyat. Misal mau memberantas korupsi, tapi ternyata korupsi juga. Kan banyak juga yang seperti itu," imbuh dia. [dtk]

Diduga Petugas TPS Dukung Jokowi, KPU: Jika Terbukti Bisa Dipecat

Diduga Petugas TPS Dukung Jokowi, KPU: Jika Terbukti Bisa Dipecat
Berita Terkini -  Sebuah video dukungan terbuka untuk pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin viral di media sosial. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar, pun bergerak cepat merespon laporan tersebut.

Hal yang menjadi pusat perhatian KPU, karena orang-orang yang ada di dalam video menyebut dengan terang lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) jelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 17 April 2019 mendatang.

"Sudah kami telaah. Siang ini kami panggil PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suaranya), dan semua yang terlibat. Langsung di sidang etik-kan," ungkap Komisioner KPU Makassar Gunawan Mashar, Jumat (29/3).

Pemanggilan terhadap orang-orang yang ada di dalam video itu untuk memberikan klarifikasi. Sekaligus untuk mengetahui pasti apakah mereka merupakan petugas resmi TPS atau bukan. Gunawan menyatakan, keputusan sidang etik nantinya akan diumumkan secara resmi, petang nanti.

"Jika benar dan terbukti, kami akan mengambil kepitusan tegas. Jika terbukti, kelompok PPS yang terlibat, dan PPS bersangkutan akan diberi sanksi pemecatan," tegas Gunawan.

Video berdurasi 1 menit 44 detik itu, sempat menghebohkan masyarakat. Di dalam video, terlihat tujuh orang perempuan dan seorang lelaki mengenakan pakaian adat Bugis-Makassar. Sebelum menyatakan dukungan terbuka untuk petahana, mereka lebih dulu menyebut berasal dari TPS 20, Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, Makassar.

Mereka menyatakan siap mendukung Jokowi. Tak berhenti di situ, dukungan ditegaskan melalui nyanyian serentak dengan menyebut angkat satu jari di penghujung lagu. "Makassar dukung Jokowi. Makassar calon Jokowi. Makassar kawal Jokowi. Makassar pilih Jokowi," kata mereka serentak.

Semua bersatu menangkan Jokowi. Nyanyian di akhiri dengan kalimat, Jokowi lagi sebanyak tiga kali dan ditutup dengan penegasan Amin. [jp]

Prabowo Panggil Panglima FPI: Dia Teman Gue, Kalau Teman Gue Gak Ada yang Ekstrem

Prabowo Panggil Panglima FPI: Dia Teman Gue, Kalau Teman Gue Gak Ada yang Ekstrem
Berita Terkini - Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto menyatakan bahwa dirinya tak punya teman berpaham ekstrem ataupun radikal. Ketua umum Gerindra itu justru merasa difitnah karena dianggap akan mengembangkan radikalisme.

Prabowo menyampaikan hal itu saat berorasi dalam kampanye akbar halaman Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (29/3). Saat berorasi, Prabowo sempat mencari-cari keberadaan Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) KH Sobri Lubis.

Dalam kampanye akbar itu Sobri menjadi tamu mewakili pihak FPI. "Mana Kiai Sobri? Panglima FPI ini, mana ini?” ucap Prabowo dalam orasinya.

Sobri lantas berdiri untuk merespons pertanyaan Prabowo. Selanjutnya KH Sobri mendekat ke tempat Prabowo berorasi.

"Nah, ini Panglima FPI ini, enggak ada radikal-radikal, enggak ada yang ekstrem. Dia teman gue. Kalau temen gue enggak ada yang ekstrem," ungkap dia.

Karena itu Prabowo tidak terima jika ada pihak-pihak yang menuduhnya akan memberi angin kepada radikalisme dan Islam ekstrem. Jika kelak memimpin Indonesia, Prabowo mengaku tak akan melarang tahlilan.

"Kami mayoritas muslim, tetapi Islam ialah rahmatan lil alamin. Tidak benar, fitnah bahwa kami akan melarang tahlilan, kami akan jadi radikal, Islam ekstrem, enggak ada," ucap Prabowo. [jp]

Fahri Sebut Elektabilitas Jokowi Berantakan Usai OTT Bowo Golkar

Fahri Sebut Elektabilitas Jokowi Berantakan Usai OTT Bowo Golkar
Berita Terkini - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai elektabilitas Presiden Joko Widodo alias Jokowi berantakan pascaterbongkarnya kasus suap yang menjerat anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Golkar Bowo Sidik Pangarso.

KPK menduga duit suap dikumpulkan Bowo untuk melakukan serangan fajar pada Pemilu 2019.

"Ini berantakan, kan. Masyarakat sederhana saja mikirnya, "oh begini ternyata, duit kita dipakai untuk money politic"," kata Fahri di gedung DPR, Jakarta, Jumat (29/3).

Politikus asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu mengatakan kejadian ini tentu membuat masyarakat menjadi marah. Dia pun heran bahwa kenapa amplop-amplop berisi uang yang disita KPK itu tidak dibuka saja.

Menurut Fahri, ada rumor yang menyebut di dalam amplop itu ada gambar calon tertentu. "Amplop itu katanya ada nama calon tertentu, ada gambar calon tertentu. Itu jadi, masalah pokoknya, kalau tidak transparan akan repot," katanya.

Fahri lantas menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tanpa pengawasan. Dia menilai pengawasan terhadap BUMN tahun ini adalah yang terburuk.

"Saya terus terang ya ada kecemasan soal penggunaan BUMN, karena BUMN kita sekarang ada 150-an, dan BUMN kita di periode ini terburuk pengawasannya," katanya.

Menurut dia, terlebih lagi sejak Menteri BUMN Rini Soemarno sejak awal periode 2014-2019 tidak dibolehkan datang ke DPR atas usulan Pansus Pelindo II.

"Seharusnya melalaui Pansus Pelindo II, dan rekomendasi paripurna (DPR), Pak Jokowi itu harus mengganti menteri BUMN, tetapi alih-alih mengganti eh malah Pak Jokowi membiarkan menteri BUMN tidak datang ke DPR," paparnya.

Nah, kata Fahri, pada akhirnya satu dari banyak kementerian itu tidak diawasi. "Itu yang saya bilang, karena tidak diawasi akhirnya pejabat-pejabat itu punya masalah," katanya.

Bisa dibayangkan, kata Fahri, Pansus Pelindo II itu memberikan rekomendasi sekitar 2016 awal. "Ini sudah hampir tiga tahun tidak diawasi dan itu yang terjadi sekarang," ungkap Fahri. [jp]

Din Syamsudin: Hembuskan Isu Khilafah Bisa Membuka Luka Lama

Din Syamsudin: Hembuskan Isu Khilafah Bisa Membuka Luka Lama
Berita Terkini - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), M Din Syamsuddin menegaskan, menghembuskan isu khilafah dan mempertentangkannya dengan Pancasila bisa membuka luka lama umat Islam.

Terkait hal itu, Din mengingatkan kepada kedua kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk menghindari penggunaan isu khilafah. Sebab, hal tersebut merupakan bentuk politisasi agama yang bersifat pejoratif (menjelekkan) pada Pilpres 2019.

Din dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu (30/3/2019) dinihari, menyebutkan, imbauan itu sesuai dengan Taushiyah Dewan Pertimbangan MUI sebagai hasil Rapat Pleno Ke-37 pada Kamis (28/3/2019).

Menurut Din, walaupun di Indonesia khilafah sebagai lembaga politik tidak diterima luas, namun khilafah yang disebut dalam Al-Qur"an adalah ajaran Islam yang mulia. 

"Manusia mengemban misi menjadi Wakil Tuhan di Bumi atau "khalifatullah fil ardh"," kata Din.

Ia menjelaskan, mempertentangkan khilafah dengan Pancasila identik dengan mempertentangkan negara Islam dengan negara Pancasila.Padahal, menurut Din, masalah tersebut sudah lama selesai dengan penegasan negara Pancasila sebagai "Darul Ahdi was Syahadah" atau negara kesepakatan dan kesaksian.

"Upaya mempertentangkannya merupakan upaya membuka luka lama dan dapat menyinggung perasaan umat Islam," ujar Din.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menambahkan, menisbatkan sesuatu yang dianggap Anti-Pancasila terhadap suatu kelompok adalah tindakan labelisasi dan generalisasi (mengebyah-uyah) yang berbahaya karena dapat menciptakan suasana perpecahan di tubuh bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, MUI mengimbau segenap elemen bangsa agar tidak terpengaruh, apalagi terprovokasi dengan pikiran-pikiran yang tidak relevan dan kondusif bagi Pemilu 2019 yang damai. 

"Mari kita ciptakan Pemilu/Pilpres yang damai, berkualitas, berkeadilan, dan berkeadaban," ucapnya. [ts]

Bagaimana Kalau Dibalik Saja, Kita yang Mengayomi Polisi

Bagaimana Kalau Dibalik Saja, Kita yang Mengayomi Polisi

Oleh: Asyari Usman*

Di salah satu grup WA, pagi tadi terbaca postingan “Ada yang bersedia menyumbang bunga?” Di kalimat sebelumnya tertulis bahwa pasukan emak-emak siap mempersembahkan bunga ke Pak Polisi di Bunadaran HI dan Patung Kuda (di Jakarta) pada hari Minggu ini.

Tentu keinginan emak-emak tsb sangat mulia. Mereka ingin menunjukkan simpati kepada Polisi. Ingin ‘menjaga’ hubungan baik dengan alat negara itu. Mungkin juga keinginan ini sebagai usaha untuk meyakinkan kepolisian bahwa mereka tetap dihormati meskipun banyak penilaian yang miring terhadap mereka.

Penilaian miring terhadap Polisi sebetulnya bukan masalah baru. Sudah sejak lama. Puluhan tahun. Itu disebabkan oleh pelayanan polisi yang buruk. Juga, mohon maaf, disebabkan perilaku oknum-oknum polisi yang sangat jelek.

Sebagai contoh, dahulu sering orang menyindir seperti ini: “Kalau ke polisi, yang dilaporkan kena, yang melaporkan kena”. Maksudnya, dimintai duit. Masa itu, begitulah yang banyak terjadi bila masyarakat berperkara di kantor polisi.

Ada lagi contoh yang sangat lucu sekaligus memprihatinkan. Tapi, kita semua akhirnya menikmati itu. Dan kita senang pula menggunakannya. Apa gerangan?

Yaitu, istilah “86”. Jargon ini lebih-kurang mengandung arti “dimengerti”, “sama-sama mengerti”, bahkan ditafsirkan “berdamai”. Berdamai dengan polisi kalau ada kasus atau bukti pelanggaran.

Nah, istilah “86” itu akhirnya disenangi banyak orang. Misalnya, kalau ada yang berjanji untuk bertemu di satu tempat, orang suka mengatakan “Ok, 86”, dst. Artinya, sandi “86” yang tadinya berada di wilayah positif dan sekaligus negatif, ternyata diadopsi dengan senang hati oleh sebagian orang awam.

Itu sekadar contoh tentang kebobrokan Polisi dari waktu ke waktu. Tetapi, kita perlu mengatakan bahwa tidak semua anggota kepolisian berkelakuan buruk. Diantara ratusan ribu polisi, banyak juga yang baik dan lurus. Yang tidak mau disogok atau meminta sogok. Cuma memang persoalan mentalitas buruk polisi itu terjadi merata. Di mana-mana ada.

Apakah tidak ada upaya perbaikan? Sangat gencar. Banyak petinggi kepolisian yang mencoba melakukan rehabilitasi di tubuh instansi penegak hukum yang sangat krusial ini. Dari kapolri ke kapolri selalu ada gagasan dan keinginan untuk melakukan pembenahan. Hanya saja, ada yang berhasil, ada yang setengah berhasil, dan ada yang gagal.

Intinya, sejak reformasi politik berlangsung pada 1988, pada saat itu pula pimpinan kepolisian terbangun dari tidurnya. Dilancarkanlah upaya untuk membalikkan anggapan miring masyarakat terhadap instansi ‘front line” (garis depan) ini. Para jenderal dan kolonel (di zaman pra-reformasi) memperkenalkan doktrin-dokrin baru yang sifatnya ‘remedial’. Yaitu, mengobati penyakit akut yang menggayuti kepolisian.

Potong cerita, usaha perbaikan itu menjadi makin membudaya di kepolisian. Sekarang ini, cerita banyak supir, boleh dikatakan semakin kecil kemungkinan Pak Polisi mau diajak “86” kalau mereka OTT kesalahan pengendara. Kalau polisi mengatakan “tilang”, benar-benar ditilang. Tidak bisa dikompromikan. Ini merupakan bukti ada upaya serius untuk perbaikan. Memang iya, kemungkinan “86” tetap ada. Terutama di tempat-tempat yang ‘kondusif’. Tapi tidak banyak. Wallahu a’lam.

Begitu juga ‘perangkap’ yang selama ini selalu ada di persimpangan jalan-jalan besar, di kota-kota besar. Sudah tidak ada lagi. Setidaknya yang saya lihat sendiri di Medan. Yaitu, ‘perangkap’ lampur merah. Maksudnya, pengendara menerobos masih hijau tapi ketika sampai di lokasi prangkap warnanya sudah merah. Pengendara ditahan dengan dakwaan menerobos lampu merah. Terjadilah bertengkaran, namun polisi selalu menang. Selalu menang karena SIM mereka tahan. Tapi, waktu itu masih bisa “86”.

Sejak beberapa tahun ini, ‘perangkap’ lampu merah sudah hilang. Saya yakin ini terjadi karena doktrin perbaikan yang dilancarkan oleh pimpinan kepolisian.

Para petinggi Polri kemudian membuat simbol-simbol rehabilitasi nama baik itu. Di lapangan, ditampilkanlah personel kepolisian yang menawarkan senyum lebar dan keramahan. Siap melayani dan membantu. Khusuanya kepada para pengendara. Salah satu yang fenomenal adalah posko Lebaran di sepanjang jalan utama.

Protap di kantor-kantor polisi pun berubah total. Di setiap kantor polisi, kalau tak salah, dipajang slogan (di atas spanduk atau ditulis permanen di dinding kantor) yang lebih kurang berbunyi, “Kami siap melayani dan melindungi masyarakat”. Dari satu kantor ke kantor lain terkadang berbeda-beda redaksi slogan ini. Tapi, intinya, Polri siap 24 jam melayani dan melindungi rakyat.

Perubahan itu sangat terasa. Reformasi yang dilancarkan berdampak besar. Polisi menjadi sangat ramah menerima pengaduan masyarakat. Alhamdulillah.

Tapi, dalam beberapa tahun belakangan ini, Pak Polisi membuat ulah baru. Di ‘front line’ mereka sudah sangat OK secara keseluruhan. Namun, pimpinan mereka pula yang membuat masalah. Kapolri Jenderal Tito Karnavian kelihatannya tak bisa menjaga jarak dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pak Tito terbawa hanyut ke dalam kepentingan politik Pak Jokowi. Aparat kepolisian terbawa-bawa menjadi pendukung kepentingan pribadi Jokowi. Dalam setahun belakangan ini, lebih gencar lagi. Dan dalam enam bulan terakhir, banyak yang mengatakan dan mengeluhkan bahwa Polisi berpihak kepada Jokowi dalam kontestasi pilpres yang sedang berlangsung.

Ada yang mengatakan banyak oknum polisi yang ikut memfasilitasi misi politik Jokowi. Sampaikan akhirnya Kapolri sendiri menjadi sansitif. Dan merespon. Kapolri menerbitkan telegram (TR) yang berisi perintah netral dan larangan berpihak semasa berlangsung proses pilpres saat ini.

TR dari Kapolri itu sangat dahsyat kalau terlaksana di lapangan. Polisi betul berada di tengah. Luar biasa. Cuma, langsung muncul penilaian yang ‘dismissive’ (meyindir) dari publik. Banyak yang mengatakan TR Kapolri itu hanya sebatas basa-basi saja. Para pengamat mengatakan, aparat akan ‘bermain’ di tingkas Polres dan Polsek.

Mudah-mudahan dugaan kalangan pemerhati itu tidak menjadi kenyataan. Kita juga berharap tidak ada lagi keberpihakan kepada Jokowi.

Tapi, kalau akhirnya berlanjut juga pemihakan Polisi pada Jokowi, tentu tak banyak yang bisa kita lakukan. Anggap sajalah Pak Polisi tidak bisa berbuat apa-apa. Tak bisa melepaskan diri dari kekaguman mereka pada Pak Jokowi.

Artinya, untuk saat ini kitalah yang justru harus memahami posisi Pak Polisi. Mungkin inilah saatnya kita yang harus merawat Pak Polisi. Dibalik saja. Kita yang mengayomi Polisi.

*) Penulis adalah wartawan senior

Siapa yang Main Isu SARA di Pilpres 2019? Mengapa Islam dan Pancasila Dipertentangkan?

Siapa yang Main Isu SARA di Pilpres 2019? Mengapa Islam dan Pancasila Dipertentangkan?
Berita Terkini - Saat kubu capres petahana Joko Widodo menjatuhkan pilihan kepada KH Maruf Amin, yang notabene tokoh Nahdlatul Ulama sekaligus Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai cawapres Jokowi, kekhawatiran akan terjadi perang isu SARA jelang Pilpres 2019 merebak.

Beruntung, kubu oposisi menetapkan Sandiaga Salahudin Uno sebagai cawapres Prabowo Subianto. Meskipun sedikit berbeda dengan hasil Ijtima Ulama I, pemilihan Sandiaga sedikit meredam ledakan  perang isu SARA di Pilpres 2019.

Hal itu dipertegas oleh koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak (28/09/2018). BPN Prabowo-Sandi menegaskan tidak akan menggunakan isu SARA dalam kampanye Pilpres 2019. BPN Prabowo-Sandi sepakat untuk menjadikan masa kampanye sebagai ajang untuk adu ide dan gagasan.

Posisi Sandiaga yang lebih menonjol dari latar belakang pengusaha, bukan sebagai tokoh agama, menguntungkan kubu 02 dalam hal kampanye tanpa isu SARA. Sandiaga telah mengingatkan agar kubu 02 tidak menggunakan isu SARA. Jika ada pendukung 02, khususnya timses, memakai isu SARA, Sandiaga menegaskan akan melakukan tindakan secara langsung, salah satunya berwujud sanksi.

Secara nyata, Sandiaga telah menggalang alumni universitas ternama untuk meredam isu SARA dengan sarana teknologi informasi (IT). Beberapa alumni Universitas Airlangga (Unair), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, hingga Universitas Gajah Mada (UGM) tergabung dalam tim ini. Tim   tergabung dalam wadah posko pemenangan  ‘Rumah Kemaslahatan’, yang didirikan di Jalan Darmokali, Surabaya.

Pilihan untuk menyandingkan Sandiaga dengan Prabowo bisa disebut sebagai strategi akhir. Di mana strategi ini diawali dengan mengkondisikan persepsi publik bahwa Prabowo akan mengikuti Ijtima Ulama I, yang merekomendasikan agar Prabowo menggandeng ulama sebagai cawapres. Nama yang melambung di publik adalah Ustadz Abdul Somad (UAS). Sejumlah pengamat menilai, kubu petahana ‘terkecoh’ dengan strategi ini, sehingga pilihan jatuh pada KH Maruf Amin. Kyai Maruf dinilai mampu menyaingi popularitas UAS. 

Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais memanfaatkan keberhasilan  “jebakan isu UAS cawapres Prabowo” dengan melontarkan narasi yang lebih menusuk kubu 01. Amien menyebut terpilihnya Sandiaga sebagai cawapres Prabowo merupakan  campur tangan langit. Menurut Amien, lahirnya pasangan Prabowo-Sandi merupakan hasil kebijaksanaan Allah SWT. "Kalau Pak Joko Widodo akhirnya menggandeng Pak Ma'ruf Amin, Pak Prabowo wakilnya Pak Ustad Abdul Somad, itu mungkin terjadi pecah umat Islam Indonesia," ujar Amien dalam acara HUT PAN ke-20 di Kantor Dewan Pimpinan Pusat PAN, Jakarta (23/08/2018). Amien menyatakan, Kyai Ma'ruf  Amin dan Abdul Somad sama-sama ulama ahli fiqih Islam. Kalau keduanya bertemu dalam Pemilu 2019, akan terjadi perang ayat, hadist, dan soal-soal keislaman lainnya.

Dikaitkan dengan isu SARA, Muhammad Romahurmuziy saat menjabat sebagai Ketum PPP, menyatakan bahwa Kyai Maruf Amin dipilih untuk meredam politisasi SARA yang akan muncul dalam kontestasi Pilpres. 

Penegasan itu tampak sejalan dengan hasil survei Indikator Politik Indonesia (Indikator) yang dirilis, Rabu (26/9/2018). Disimpulkan, kehadiran cawapres Ma'ruf Amin dalam kontestasi Pilpres 2019 dipercaya publik mampu meredakan pertentangan pandangan politik di kalangan umat Islam. "Apakah Kiai Ma'ruf mampu meredam pertentangan pandangan politik di kalangan umat Islam? Mayoritas responden menyatakan percaya," ujar kata Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi. Berdasarkan data Indikator, 69,9 persen responden menyatakan tahu bahwa Ma'ruf Amin menjadi cawapres Jokowi di Pilpres 2019 mendatang. Dari angka itu, 55,4 persen di antaranya percaya Ma'ruf Amin bisa meredam pertentangan pandangan politik umat Islam. Sementara 15,8 persen menyatakan tidak percaya. Adapun 28,8 persen tidak menjawab. Sebagai catatan, sejumlah pihak mempertanyakan “netralitas” lembaga survei pimpinan Burhanuddin Muhtadi itu. 

PKI di Balik Isu yang Mempertentangkan Islam vs Pancasila?

Seiring berjalan waktu, sejumlah fakta membuktikan isu SARA tetap berkembang. Bahkan di hadapan Kyai Maruf Amin seorang ulama menyatakan, Nahdlatul Ulama (NU)  akan tinggal sejarah jika Ma'ruf Amin gagal menjadi wakil presiden mendampingi Joko Widodo pada Pilpres 2019. Video pernyataan itu disampaikan dalam sebuah acara yang dihadiri oleh Ma'ruf dan menjadi viral di media sosial.

“Mereka ini akan membuat sebuah kekuatan yang apabila terjadi maka akan menjadikan Islam mainstream seperti NU ini, seperti pesantren ini, hanya akan menjadi fosil di masa depan. Jangan berpikir masih ada tahlil, jangan berpikir masih ada zikir di Istana, jangan berpikir ada Hari Santri apabila sampe Kiai Ma'ruf kalah," kata sang ulama. CNNIndonesia.com menyatakan, wartawannya berada di lokasi dan merekam ceramah ulama tersebut. Video itu berdurasi 1 menit 26 detik dan direkam di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (16/3). 

Kalangan ulama pendukung capres petahana kembali melemparkan isu SARA terkait Pilpres 2019. KH Yasin Nawawi, ketua deklarasi dukung Jokowi-Amin mengatakan kontestasi Pilpres saat ini bukan hanya persaingan politik saja tapi persaingan ideologi baik berbangsa dan bernegara. 

“Saat ini kelompok yang cinta NKRI, setia Pancasila yang dimotori Kiyai Nahdliyin melawan Islam garis keras Wahabi, Salafi dan anak pinaknya juga termasuk almarhum HTI. Semua harus sadar kita harus memenangkan 01 yang bersama dengan Kiyai NU,” tegas Kyai Yasin Nawawi di Yayasan Nur Iman Mlangi Sleman (28/03/2019). 

Bisa jadi bukan satu kebetulan, Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Mahmud Hendropriyono yang berdiri di kubu Jokowi-Amin menegaskan, bahwa Pemilu 2019 yang digelar serentak 17 April mendatang sangat berbeda dari Pemilu pernah dilaksanakan di Indonesia. Menurut Hendro pertarungan Pemilu sekarang ini adalah dua ideologi berbeda. Yang berhadapan bukan hanya kubu Jokowi dan kubu Prabowo, tetapi ideologi. Yakni, ideologi Pancasila berhadapan dengan ideologi khilafah. Oleh sebab itu, Hendro meminta masyarakat harus mulai menentukan pilihan dan memahami calon pemimpin dipilih pada Pemilu 2019.

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menyesalkan manuver pihak tertentu yang memprovokasi masyarakat bahwa Pilpres 2019 kali ini yang berhadapan Ideologi Pancasila dengan Khilafah. "Jangan lupakan sejarah dan jangan mau dipecah belah sama orang-orang yang haus kekuasaan !!!!" kata Jenderal Gatot melalui akun twitter  @Nurmantyo_Gatotnya (29/03).

Gatot melampirkan berita merdeka.com yang bertajuk “Hendropriyono: Pemilu Kali Ini yang Berhadapan Ideologi Pancasila dengan Khilafah". Selain itu, Jenderal Gatot dalam twitnya melampirkan video provokasi dari pihak tertentu. Dalam twit lanjutan, Jenderal Gatot melampirkan arsip pernyataan Jenderal Besar AH Nasution yang menegaskan pihak yang mempertentangkan Pancasila dan Islam adalah PKI. [ts]

Prabowo: Kalau Iwan Bopeng Datang Nakuti-nakuti di TPS Gimana? Massa Jawab "Hajar saja!"

Prabowo: Kalau Iwan Bopeng Datang Nakuti-nakuti di TPS Gimana? Massa Jawab
Berita Terkini -  Capres Prabowo Subianto membawa-bawa nama Iwan Bopeng dalam pidatonya. Dia bertanya kepada pendukungnya jika didatangi Iwan Bopeng. 

Nama Iwan Bopeng disebut Prabowo saat capres nomor urut 02 itu berkampanye di area Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, Jumat (29/3/2019). Prabowo mulanya meminta para pendukungnya untuk datang ke TPS. 

"Mohon datang ke TPS. Yang mampu bawa ketupat. Kita lebaran di TPS. Berbondong-bondong," kata Prabowo. 

Ketum Partai Gerindra itu meminta pendukungnya untuk mengawasi dan menjaga proses pemungutan suara. Nama Iwan Bopeng pun lantas muncul kemudian.

Iwan Bopeng merupakan pria yang pernah viral pada tahun 2017 lalu. Iwan Bopeng menjadi viral di media sosial setelah aksinya yang berdebat dengan petugas KPPS menjadi perhatian. 

Iwan, yang menggunakan kemeja kotak-kotak, saat pencoblosan 15 Februari 2017 terlihat sangat emosional. Aksi tersebut terjadi di TPS 26, Kelurahan Palmeriam, Jakarta Timur saat Pilgub 2017.

"Nanti kalau ada yang menakut-nakuti gimana? Takut nggak?" tanya Prabowo. 

"Kalau Iwan Bopeng datang lagi. Ha?" tanya eks Danjen Kopassus itu lagi. 

"Hajar. Hajar saja," jawab massa. [dtk]

Dianggap Hanya Mengejar Elektabilitas, Pakar Kritik Kartu Sakti Jokowi

Dianggap Hanya Mengejar Elektabilitas, Pakar Kritik Kartu Sakti Jokowi
Berita Terkini -  Jelang pemilihan presiden (Pilpres) 17 April 2019 mendatang, kandidat petahana, Joko Widodo makin gencar mempromosikan tiga 'kartu saktinya'. Ketiganya ialah Kartu Sembako Murah, Kartu Kuliah dan Kartu Pra-Kerja.

Namun, program itu menuai sejumlah kritik dari kalangan pakar. Salah satunya adalah Co Founder FINE Institute Kusfiardi. Ia menuturkan, tiga kartu yang ditawarkan capres petahana sebagai sesuatu yang absurd.

Menurutnya, jika memang ingin melanjutkan kepemimpinan, harusnya pemerintah fokus bekerja untuk menurunkan harga-harga bahan pokok dan menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Karena bagi-bagi kartu tak ubahnya jalan pintas yang terkesan hanya mengejar populisme.

"Jangan sampai program kartu-kartu itu digunakan hanya untuk mengakali kinerja pemerintah, terutama dalam hal menurunkan angka kemiskinan. Bahkan bisa saja ini hanya untuk mengejar elektabilitas," tuturnya.

Dituturkan Kusfiardi, merujuk studi Bank Dunia, bansos yang diterima sampai dengan 25 persen dari pengeluaran per kapita per bulan akan mampu meningkatkan konsumsi pengeluaran perkapita sampai 22,4 persen dan dapat menurunkan angka kemiskinan sampai 3 persen.

Meski demikian, turunnya angka kemiskinan dengan instrumen bansos dipandang sangat ringkih, karena tidak menyelesaikan persoalan pokok terkait kemiskinan. "Di antaranya adalah soal penciptaan lapangan kerja dan stabilitas harga kebutuhan pokok," paparnya. [jp]

General is Back! Gatot Nurmantyo 'Senggol' Hendropriyono soal Pancasila vs Khilafah

General is Back! Gatot Nurmantyo 'Senggol' Hendropriyono soal Pancasila vs Khilafah
Berita Terkini - Video provokasi adik Eros Djarot, Budi Djarot, pada aksi menentang Reuni Akbar 212 di Balai Kota DKI Jakarta (28/11) kembali diviralkan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo. Di akun Twitter @Nurmantyo_Gatot, Gatot melampirkan video provokasi Budi Djarot itu untuk menanggapi tulisan bertajuk “Hendropriyono: Pemilu Kali Ini yang Berhadapan Ideologi Pancasila dengan Khilafah”.

“Jangan lupakan sejarah dan jangan mau dipecah belah sama orang-orang yang haus kekuasaan !!!!,” demikian tulis @Nurmantyo_Gatot. 

Secara tidak langsung, komentar itu merespon pernyataan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Mahmud Hendropriyono yang menyatakan pemilu 2019 yang berhadapan tidak saja Joko Widodo vs Prabowo Subianto, tetapi juga ideologi Pancasila dengan khilafah.

Jika dicermati, ada kesamaan narasi antara pernyataan Hendropriyono dengan video provokasi Budi Djarot yang dipaparkan Gatot. Hendropriyono mengaitkan perang ideologi Pancasila vs khilafah dengan laga Pilpres 2019. Hendro meminta masyarakat mulai menentukan pilihan dan memahami calon pemimpin yang dipilih pada Pemilu 2019. “Bahwa yang berhadap-hadapan adalah ideologi Pancasila berhadapan dengan ideologi khilafah. Tinggal pilih yang mana. Rakyat harus jelas mengerti. Bahwa dia harus memilih yang bisa membikin dia selamat," ujar Hendro.

Sementara dalam video viral, Budi Djarot yang dikenal sebagai Sekjen Gerakan Jaga Indonesia (GJI), menegaskan bahwa Reuni Aksi 212 hanya akan menjadi tempat menyiarkan dakwah khilafah yang diusung organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan bertentangan dengan Pancasila. 

"Nanti di dalam aksi reuni akan muncul simbol, slogan, dan yel-yel menyerupai gerakan HTI. Maka kami lihat ini gerakan adalah gerakan dakwah dari paham khilafah yang diusung HTI dan itu bertentangan dengan Pancasila," ucap Budi dalam konferensi pers (28/11).

Selanjutnya, @Nurmantyo_Gatot mempertegas pendapatnya soal Islam vs Pancasila dengan mengunggah foto koran yang ber-lead "Gerpol PKI/Orla Secara Menipu Mempertentangkan Pancasila dan Islam". Dalam tulisan itu disebutkan bahwa Jenderal Besar AH Nasution menyatakan bahwa mempertentangkan Pancasila dan Islam adalah proyek PKI.


Ungguhan pernyataan AH Nasution tersebut bisa dimaknai sebagai ‘peringatan’ Gatot kepada semua pihak untuk tidak mempertentangkan Islam dengan Pancasila. Mempertentangkan Islam dengan Pancasila akan memicu perpecahan antar umat, bahkan perpecahan bangsa. 

Saat menjabat sebagai Pangkostrad, Gatot Nurmantyo Gatot menyebut perpecahan yang berujung bentrok antar kelompok sebagai bentuk proxy war. Hal itu disampaikan Gatot saat menyampaikan kuliah umum di Universitas Indonesia (UI) (11/03/2014) dalam tema "Peran Pemuda dalam Menghadapi Proxy War”. 

Gatot memang tidak secara spesifik menyinggung khilafah yang dihadapkan dengan Pancasila, seperti disampaikan Hendropriyono. Tetapi, pesan yang ditangkap publik, Gatot berharap Pancasila jangan dijadikan isu yang dilawankan dengan pemahaman soal ke-Islam-an, sehingga tidak ada pihak dari kalangan Muslim yang menjadi tertuduh. Apalagi jika isu Islam vs Pancasila itu dikaitkan dengan dukung mendukung salah satu capres/cawapres yang berlaga di Pilpres 2019. 

Ketua Dewan pertimbangan MUI Din Syamsuddin mengatakan Pancasila dan Islam sebagai sesuatu yang berbeda. Meski demikian, antara Pancasila dan Islam punya kesamaan nilai untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia. Din menyebut Islam itu pemberian Allah, Pancasila itu pemberian pikiran manusia. Dua hal yang berbeda antara kekuatan Allah dan manusia, tidak serta-merta bertentang tetapi bersesuaian. Maka nilai ajaran agama Islam sesuai dengan nilai Pancasila. Hal ini disampaikan Din dalam Rapat Pleno ke-26 MUI bertema 'Tantangan dan Ancaman terhadap Kedaulatan Negara'.

"Jangan dipisahkan. Adalah kesalahan fatal bila membenturkan Pancasila dengan Islam. Dan kebodohan umat Islam (jika) mau dibenturkan," ujar mantan Ketum PP Muhammadiyah ini. Din menambahkan, antara Pancasila dan Islam dapat menjadi benteng untuk menghadapi gempuran paham-paham dari luar yang berpotensi mengancam Indonesia. "Persoalan yang dihadapi negara kita adalah berkembangnya isme yang bertentangan dengan Pancasila dan seolah-olah negara permisif, misalnya komunisme dan liberalisme yang jelas ini merupakan ancaman," kata Din.

Ironisnya, Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas justru melempar tudingan bahwa kelompok-kelompok radikal yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia membawa agenda mendirikan negara Islam atau NKRI Bersyariah dengan mendukung salah satu pasangan capres/cawapres. Menurut Gus Yaqut, banyak fakta yang menunjukkan bahwa kelompok ini mendukung salah satu kontestan Pilpres 2019. Hal itu disampaikan Gus Yaqut usai bertemu Presiden Joko Widodo, di Istana Merdeka, Jakarta (11/01).  

Tudingan tak beralasan juga disampaikan Romahurmuziy atau Romi saat menjabat Ketum PPP. Romy menuding semua mantan kader organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berkumpul dan mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019. 

Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto sebetulnya sudah meluruskan fitnah yang ditujukan kepadanya. Prabowo menegaskan selama ini membela Pancasila tapi difitnah mendukung khilafah. "Sedikit sedikit ulama dibilang radikal, anti Pancasila. Loh saya dari kecil sumpah saya untuk membela Pancasila dan NKRI, eh saya malah dibilang ngedukung khilafah, ISIS dan lain sebagainya," kata Prabowo saat menghadiri deklarasi relawan Rhoma Irama di Depok (28/10/2018).

Senada dengan Gatot Nurmantyo, pakar komunikasi politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Edy Effendi meminta tudingan mendukung khilafah tidak dijadikan isu Pilpres 2019. “Mereka racuni masyarakat dengan tuduhan kalau @prabowo menang, negara ini akan dijadikan negara Islam, khilafah. Giliran diserang isu PKI dan kafir, mencak-mencak dan bilang fitnah. Bukankah tuduhan khilafah itu fitnah?” tulis Edy di akun Twitter @eae18.

Seorang netizen pemilik akun @andrebirumuda menyambut positif penegasan Gatot Nurmantyo agar semua pihak tidak menggunakan isu yang mempertentangan Islam dengan Pancasila dalam Pemilu 2019. “General is back..,” tulis @andrebirumuda meretwit @Nurmantyo_Gatot. [ito]
© Copyright 2019 BERITATERKINI.co | All Right Reserved