Berita Terkini - Pembentukan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) Jawa Barat menuai kontroversi di kalangan politikus maupun di masyarakat. Pasalnya, sejumlah nama dalam tim itu adalah orang-orang terdekat Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
“Publik melihatnya seperti flashback pada kasus dan kejadian politik dinasti yang terjadi di Banten beberapa tahun lalu," ujar Masyarakat Pemerhati Demokrasi Mujadidi, seperti dilansir RMOL Jabar, Kamis (14/3).
Mujadidi menilai, pembentukan tim tersebut tidak memiliki payung hukum yang jelas. Terlebih, tim tersebut justru berisikan banyak sekali orang-orang terdekat Ridwan Kamil.
Ia menambahkan, dalam alam demokrasi, semua orang memang punya hak untuk berkecimpung di dunia politik. Akan tetapi, jika kemudian politik dijadikan dinasti untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan keluarga-keluarga terdekat, itu akan menjadi persoalan.
"Permasalahannya jika benar orang-orang di sekitar kompeten di bidangnya tapi dalam sudut pandang estetika itu tidak elok,” ujar dia.
Mujadidi berharap, lingkar kekuasaan tidak dijadikan wadah untuk mengakomodir kalangan tertentu dan orang-orang terdekat saja sehingga dampak kekuasaan hanya dirasakan oleh orang-orang tersebut.
“Dengan TAP kita disuguhkan ingatan masa lalu tentang dinasti kekuasaan yang terjadi di Banten. Barangkali ini untuk mengamankan dan mengokohkan posisi itu pula, yang ingin dibangun oleh Ridwan Kamil, yaitu gurita dinasti kekuasaan," katanya.
Mujadidi berharap, hal itu hanya menjadi kekhawatiran dirinya saja. Namun, berkaca dari pengalaman, ketika seorang pejabat melibatkan keluarga berpotensi terjadi konflik kepentingan.
Terhadap kontroversi yang muncul pasca pembentukan TAP, Sekretaris Daerah Jawa Barat, Iwa Karniwa menyebut, pembentukan tim akselerai itu telah melalui kajian hukum dan pertimbangan matang. Tim itu diisi oleh orang-orang yang punya kapasitas.
“Mereka punya kapasitas dan kemampuan yang mumpuni di bidang masing-masing," kata Iwa.
Iwa juga menanggapi keberadaan Elpi Nazmuzzaman yang merupakan adik kandung Ridwan Kamil dalam TAP. Ia memastikan keberadaan Elpi sesuai dengan kebutuhan tim. Elpi dinilai memiliki kompetensi mumpuni di bidang ekonomi.
"Elpi ini ahli ekonomi, dosen Unpad lulusan Australia, ahli persaingan usaha. Tentu gubernur sangat membutuhkan ilmunya," pungkasnya.
Sekedar informasi, struktur dari TAP Jabar terbagi dalam delapan bagian. Gubernur dan Wakil Gubernur berperan sebagai pembina, Sekda Jabar sebagai pengarah.
Penanggung jawab TAP terdiri dari staf ahli, bidang pemerintahan, hukum dan politik, bidang ekonomi dan pembangunan serta bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia.
TAP diketuai Rektor Unpad, Tri Hanggono Achmad, dengan ketua harian Arfi Rafnialdi. Kemudian posisi dewan pakar yang diisi oleh 9 orang pakar dengan beragam latar belakang keilmuan, yaitu, mantan Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas, dosen teknik sipil ITB Idratmo Soekarno, pakar ITB Bernardus Djonoputro, dan mantan pejabat Pemkot Bandung Evi S Saleha.
Selanjutnya ada nama pakar teknik komputer ITB Budi Raharjo, mantan Pemred Pikiran Rakyat Budhiana Kartawijaya, mantan Rektor ITB Kusmayanto Kadiman, pakar politik Unpar Asep Warlan, dan mantan Pangdam III Siliwangi Dedi Kusnadi Thamim.
Sementara dewan eksekutif, diisi oleh bekas timses dan keluarga Ridwan Kamil, yaitu, Juwanda, Sri Pujiyanti (eks timses), Elpi Nazmuzzaman (adik kandung Ridwan Kamil), Ridwansyah Yusuf Achmad, Ferdhiman Putera Bariguna (eks komisioner KPU), Lia Endiani (eks timses), dan Wahyu Nugroho, Wildan Nurul Padjar (sepupu Ridwan Kamil). [rmol]
