Berita Terkini - Rencana menghidupkan kembali dwifungsi TNI (dulu ABRI) terus mendapat penolakan. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indoensia (KAMMI) menjadi salah satu diantara yang menentang.
“Kami dengan tegas menolak rencana revisi UU TNI ini. Marilah kita tempatkan sebagaimana mestinya. Militer ya harus di area militer, sipil ya di sipil, jangan digabung bisa bahaya," kata Irfan Ahmad Fauzi, Ketua Umum KAMMI di Jakarta, Minggu (3/3).
Irfan sangat menyayangkan apabila ada upaya untuk merevisi UU TNI yang memungkinkan nantinya TNI bisa menempati jabatan sipil.
“Kita harus waspada, revisi ini akan mendorong sedikit demi sedikit kembalinya Dwi fungsi ABRI, apalagi kita punya sejarah yang panjang dengan itu," ujar Ketua Umum KAMMI, organsisasi mahasiswa dan kepemudaan yang lahir saat reformasi 1998 bergulir.
Lebih jauh Irfan mengingatkan, amanat reformasi salah satunya adalah menanggalkan Dwi Fungsi ABRI.
“Kita sudah dengan susah payah memisahkan antara area militer dan sipil. Militer mempunyai kekuatan yang tidak dimiliki sipil. Jadi jangan ditarik-tarik lagi. Bayangkan kalau terjadi apa-apa" imbuhnya.
Menurut Irfan, banyaknya perwira di TNI yang tidak memangku jabatan, tidak bisa dijadikan alasan untuk memberikan keistimewaan untuk menempati jabatan-jabatan sipil.
"Saya kira tidak semudah itu, jika karena alasan surplus, lalu kemudian merevisi UU. Tugas TNI adalah di wilayah pertahanan negara, sudah cukup berat. Jangan lagi dibebani untuk mencampuri ranah sipil,” pungkas Ketua Umum KAMMI. [rmol]
