April 2019

30 April 2019

Lagi, Salah Input Situng KPU: Suara Jokowi 72, Ditulis Jadi 723 Suara

Lagi, Salah Input Situng KPU: Suara Jokowi 72, Ditulis Jadi 723 Suara
Berita Terkini - Proses penghitungan suara Pilpres 2019 melalui Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus menerus memunculkan ketidakwajaran.

Kali ini terjadi di Nias Selatan, Sumatra Utara. Dimana, jumlah raihan suara paslon Pilpres jauh tidak sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di TPS bersangkutan.

Penelusuran CNN, Selasa (30/4) pukul 09.45 WIB, di TPS 03, Kelurahan Marao, Kecamatan Ulonoyo, Nias Selatan, Sumatra Utara paslon nomor 01 Jokowi-Ma"ruf mendapat lebih dari 700 suara, padahal DPT di TPS tersebut hanya sebanyak 78 pemilih.

Pasangan petahana itu, dalam input data di Situng KPU, tertulis mendapat 723 suara. Padahal, berdasarkan pindai C1 yang turut dilampirkan, pasangan nomor urut 01 tersebut hanya mendapat 72 suara.

Kekeliruan input data tersebut lantas berdampak dalam persentase perolehan suara di Kecamatan Ulonoyo. Pasangan Jokowi-Ma"ruf meraih perolehan suara 95 persen lebih dibandingkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang hanya mendapat kurang dari lima persen.

Sebelumnta, dugaan salah input data di Situng KPU juga ditemui CNNIndonesia.com di wilayah DKI Jakarta Timur Kelurahan Cakung Timur. Hasil perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 berbeda dengan data yang dimasukkan ke dalam situng KPU 

Hasilnya, pasangan Jokowi-Ma"ruf mendapat kelebihan suara. Pada form C1, pasangan nomor urut 01 mendapat jumlah suara 71, namun KPU menginput perolehan suara Jokowi-Ma"ruf menjadi 99 suara.

Berbeda dengan Jokowi yang mendapat tambahan suara. Pasangan Prabowo-Subianto justru mendapat pemotongan suara dari dugaan kesalahan data tersebut. 

Prabowo-Sandi justru tertulis menerima 137 suara, padahal berdasarkan pindai form C1, pasangan nomor urut 02 itu mendapat 185 suara. Artinya suara Prabowo terpangkas 48 suara. [tsc]

Untuk Menutupi Kecurangan, Juga Dibuat Kesalahan Entry C1 yang Untungkan Prabowo-Sandi

Untuk Menutupi Kecurangan, Juga Dibuat Kesalahan Entry C1 yang Untungkan Prabowo-Sandi
Berita Terkini - Kecurangan entry atau memasukkan data pada Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Pemilu 2019 milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah lama diperkirakan bakal terjadi.

Hal tersebut diungkapkan anggota Tim IT BPN Prabowo-Sandi, Agus Maksum dalam diskusi di Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta, Selasa (30/4).

Agus menyebutkan kesalahan kasat mata adalah kesalahan entry yang mengunggulkan suara paslon 01 Jokowi-Maruf. Tetapi, diantara entry yang berdasar dari formulir C1 plano itu tidak semuanya ada dokumennya.

"Beberapa kasusnya C1 belum ada tetapi sudah ada di entry, dan semua C1 yang sudah dientry adalah menangkan pasangan 01," ujar Agus.

Untuk menutupi kecurangan itu, kata Agus, caranya sudah bisa diterka bahwa dilakukan juga kesalahan yang posisinya menggelembungkan suara paslon 02 Prabowo-Sandi.

"Saya sudah menduga pasti akan muncul entry data C1 lain yang dibuat juga salah dan yang diuntungkan adalah Prabowo-Sandi," jelasnya.

"Kejadian ini betul terjadi, dan dijadikan alasan saja bahwa seolah kesalahan menguntungkan kedua pihak," tukas Agus menambahkan. [rm]

Hari Keempat Audit Situng KPU, Tim Relawan IT BPN Temukan 12.550 Kesalahan

Hari Keempat Audit Situng KPU, Tim Relawan IT BPN Temukan 12.550 Kesalahan
Berita Terkini -  Tim Relawan Informatika dan Teknologi (IT) Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi kembali menemukan ribuan kesalahan entry data dalam aplikasi Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Pemilu 2019 milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Angkanya jauh lebih besar dibandingkan dengan temuan sebelumnya sebanyak 9.440 kesalahan.

"Kami sangat terkejut karena hari ini saja kami menemukan 12.550 kesalahan entry data. Jumlah itu kami peroleh dari audit terhadap 190.568 TPS. Jadi kesalahannya sekitar 7 persen," kata Koordinator Relawan IT BPN, Mustofa Nahrawardaya, Selasa (30/4).

Kenaikan ini tambah Mustofa sangat signifikan, bahkan mengalami lonjakan yang sangat tinggi. Sebab dari audit yang dilakukan tanggal 27-29 April mereka menemukan setiap hari rata-rata terjadi 1.000 kesalahan.

Sebelumnya dari 172.174 TPS yang mereka audit, tim menemukan sebanyak  9.440 kesalahan entry data meliputi selisih suara, jumlah suara melebihi DPT, dan jumlah suara sah tidak cocok dengan total suara.

Kesalahan tertinggi tetap didominasi Jawa Barat sebanyak 788 TPS, diikuti Sumatera Utara 740 TPS, Jawa Tengah 736 TPS, Jawa Timur 409 TPS, DKI Jakarta 361 TPS Sulawesi Selatan 252 TPS, dan Yogyakarta 154 TPS.

Dengan jumlah kesalahan yang begitu besar Mustofa mempertanyakan kredibilitas dari Situng KPU.

"Kalau salah kok jumlahnya sangat besar. Apakah tidak ada sistem, maupun quality control sehingga hal itu bisa terjadi," ujarnya.

Mustofa mendesak Bawaslu segera turun tangan dan KPU membuka diri untuk dilakukan audit forensik.

"Kami siap membantu. Semua data kesalahan kami rekam jejak digitalnya," tambahnya.

Mustofa juga mempertanyakan pernyataan Ketua KPU Arief Budiman bahwa Situng KPU hanya untuk bahan publikasi, bukan hasil Pemilu.

"Pernyataan semacam ini sangat berbahaya karena terkesan lari dari tanggung jawab," tegasnya. [rm]

Komandan Garda Demokrasi Pancasila Ingatkan Elite: Jangan Lawan Kehendak Rakyat!

Komandan Garda Demokrasi Pancasila Ingatkan Elite: Jangan Lawan Kehendak Rakyat!
Berita Terkini - Banyaknya komentar dan opini dari elite bangsa yang berseliweran di meda massa pasca Pemilu dan Pilpres 17 April 2019, membuat situasi politik dalam negeri Indonesia terus memanas. Apalagi pernyataan-pernyataan itu seringkali bukannya mendinginkan suasana, tapi justru terkesan memprovokasi rakyat.

Atas situasi itu, Komandan Gabungan Relawan Demokrasi Pancasila (Garda Depan), Lieus Sungkharisma meminta para elit agar berhenti mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tidak perlu dan semakin memanaskan situasi.

“Berhentilah berkomentar atau mengeluarkan opini yang justru memprovokasi rakyat. Apalagi jika komentar dan opini itu sebagai upaya membendung kehendak rakyat untuk terjadinya perubahan,” katanya usai bertemu ekonom senior, DR. Rizal Ramli, di rumahnya di Bangka, Kemang Jakarta Selatan.

Usai pertemuan yang membahas kondisi perekonomian Indonesia pasca Pemilu itu, Lieus mengingatkan para elite negeri ini tidak bermain-main dengan hak kedaulatan rakyat. Menurut Lieus, sampai hari ini konstitusi Indonesia masih mengamanatkan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat.

Jadi, katanya, kalau rakyat menginginkan adanya perubahan di negeri ini, hal itu tidak bisa dibendung, bahkan oleh kekuatan bersenjata. “Jadi jangan mencurangi kehendak rakyat, apalagi menakut-nakutinya,” ujar Lieus.

Lieus menambahkan, ia sependapat dengan Rizal Rambil bahwa perubahan untuk menjadikan bangsa ini lebih baik adalah kehendak sejarah. “Oleh karena itu jangan coba dihalang-halangi. Presiden Soeharto saja, yang telah berkuasa selama lebih 30 tahun, harus menyerah pada kehendak rakyat itu,” ujarnya.

“Pak Rizal bilang, saat reformasi bergulir tahun 1998, gerakan perubahan hanya dimotori oleh segelintir intelektual dan kaum mahasiswa dan nyatanya Pak Harto akhirnya menyerah dan mundur."

“Saat ini semua elemen bangsa bergerak menginginkan adanya perubahan itu. Dari kalangan intelektual, kelas menengah hingga kelas bawah. Bahkan Emak-Emak, kalangan buruh serta petani semuanya bergerak menuntut terjadinya perubahan,” katanya.

Atas fakta itulah, ujar Lieus, ia meminta para elite bangsa, utamanya para politisi, agar tidak mencoba-coba menghempang kehendak rakyat tersebut. “Rakyat melihat, mengalami dan merasakan sendiri apa yang selama ini terjadi. Jadi berhentilah memprovokasi rakyat dengan pernyataan-pernyataan yang justru kontraproduktif,” ujarnya.

Namun demikian, Lieus juga meminta agar rakyat tidak terpancing dengan pernyataan dan isu-isu yang sengaja dilontarkan para elit tersebut.  “Rakyat jangan terpancing. Tanggapi setiap isu dengan tenang dan kepala dingin. Kita, para relawan dan pendukung Prabowo-Sandi santai saja. Toh kita sudah menang. Kita rapatkan barisan dan berada dalam satu komando. Kita tunggu saja apa perintah Pak Prabowo,” katanya. [rmol]

Din Syamsuddin: Pemimpin Yang Tampil Dengan Kecurangan Akan Membawa Musibah Berkepanjangan

Din Syamsuddin: Pemimpin Yang Tampil Dengan Kecurangan Akan Membawa Musibah Berkepanjangan
Berita Terkini - Berdasarkan konstitusi asas Pemilu adalah jujur, adil, transparan dan akuntabel. Maka KPU sebagai penyelenggara harus memastikan proses penghitungan suara dan penetapan hasil berlangsung berdasarkan asas tersebut, khususnya jujur dan adil.

"Jika KPU tidak berlaku jujur dan adil maka Pemilu atau Pilpres 2019 akan mengalami cacat konstitusional," kata Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Prof. M. Din Syamsuddin, Selasa (30/4).

Jelas Din, berbagai laporan atau pengaduan tentang kecurangan harus ditabayunkan, yakni diverifikasi atau dijernihkan.

"Jika laporan kecurangan tersebut tidak terbukti maka itu merupakan fitnah, namun jika terbukti ada kecurangan maka itu adalah musibah atau malapetaka dalam kehidupan kebangsaan kita," ujar mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini.

"Pemimpin yang tampil dengan fitnah akan menimbulkan fitnah berkelanjutan, dan pemimpin yang tampil dengan musibah kecurangan akan membawa musibah berkepanjangan bagi bangsa dan negara," lanjut Din.

Kepada segenap keluarga besar bangsa, lanjut Din, perebutan takhta telah menimbulkan silang sengketa di antara kita. Maka jangan biarkan silang sengketa memecahbelah persaudaraan. Mari selesaikan silang sengketa secara jujur dan adil, dan jangan ada dusta.

Terakhir, Din mengutip hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayat oleh imam Bukhari dan Muslim. "Alaikum bi al-shidqi fainna al-shidqa yahdi ila al-birr wa al-birr yahdy ila al-jannah, wa iyyakum wa al-kadziba fa inna al-kadziba yahdi ila al-fujuri wa al-fujur yahdi ila al-nar".

Artinya, tegakkanlah kejujuran (dan keadilan), karena kejujuran dan keadilan membawa kebenaran dan kebenaran mengantarkan ke surga. Hindarilah kebohongan (termasuk kecurangan) karena kebohongan dan kecurangan membawa keburukan dan keburukan mengantarkan ke neraka). [rmol]

Yang Bikin Kesal Dari KPU, Banyak Salah Entry Data Malah Dijawab Human Error

Yang Bikin Kesal Dari KPU, Banyak Salah Entry Data Malah Dijawab Human Error
Berita Terkini - Problematika Pemilu serentak 2019 tidak cukup pada catatan 318 petugas KPPS yang meninggal dunia. Tetapi, kekacauan yang muncul akibat persoalan akurasi data Situng milik KPU.

Hal tersebut diungkapkan Koordinator Relawan Prabowo-Sandi Calonne Alumni ITS atau PASCAL ITS 02, Agus Lenky dalam diskusi di Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta, Selasa (30/4).

"Dengan nyawa yang meninggal sejumlah 318 orang dan menjadi catatan terburuk sejarah demokrasi, kita masih dihadapkan dengan dilematis sistem IT KPU," ujar Agus.

Dia menyebutkan bahwa sudah banyak ditemukan bahkan ribuan jumlahnya kesalahan entry atau memasukkan data formulir C1 di Situng KPU. Tetapi, tidak pernah dianggap sebagai persoalan serius.

"Di situng itu banyak yang enggak sinkron dengan C1 yang kemudian ramai di media sosial dan yang bikin mangkel (kesal) itu (KPU) hanya dibilang human error," ungkapnya.

Lebih mengherankan lagi, lanjut Agus, semua kesalahan data di Situng KPU hampir seluruhnya menggelembungkan suara pasangan calon 01 Jokowi-Maruf. [rmol]

Fahira Idris: Pemilu 2019 Meninggalkan Catatan Menyesakkan Dada

Fahira Idris: Pemilu 2019 Meninggalkan Catatan Menyesakkan Dada
Berita Terkini -  Wakil Ketua Komite I DPD RI Fahira Idris menilai, pemilu 2019 meninggalkan catatan yang menyesakkan dada. Sebab ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia dan ribuan lainnya sakit akibat kelelahan dalam bertugas.

Menurut Fahira, pemilu serentak yang tidak disertai dengan analisis beban kerja KPPS serta manajemen pemilu yang belum ramah terhadap KPPS dianggap menjadi salah satu faktor musibah pemilu itu.

“Menggelar pilpres dan pileg bersamaan pasti menguras fisik dan psikis KPPS. Tidak hanya membuat proses di TPS menjadi lebih lama, tetapi pasti lebih banyak detil yang harus diperhatikan. Dan ini sangat melelahkan," katanya melalui keterangan tertulisnya kepada VIVA, Selasa, 30 April 2019.

"Karena itu," Fahira menyarankan, "pemilu 2024 dan seterusnya, analisis beban KPPS harus jadi prioritas pelaksaanan pemilu dan saya berharap pemilu selanjutnya, pilpres dan pileg, dipisah saja."

Salah satu cara negara bertanggung jawab dan memberikan penghormatan serta penghargaan kepada petugas KPPS yang meninggal adalah dengan mengevaluasi total manajemen penyelenggaraan pemilu 2019.

Harusnya, saat Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pemilu 2019 harus digelar serentak, para pengambil kebijakan, terutama para pembuat undang-undang dan penyelenggara pemilu, memikirkan beban kerja yang akan ditanggung KPPS.

“Putusan MK (pemilu serentak), harusnya menjadikan analisis beban kerja yang bakal dihadapi KPPS kerena harus melaksanakan pemilu serentak dalam satu hari, sebagai salah satu referensi utama dalam setiap penyusunan regulasi, aturan teknis, dan manajemen pemilu 2019,” ujarnya.

Menurutnya, menjadi petugas KPPS tidak hanya menguras tenaga namun juga pikiran atau psikis. Jika merujuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan berbagai Peraturan KPU, tanggung jawab dan beban yang harus dipukul petugas KPPS begitu detail dan komprehensif serta harus berhadapan langsung dengan pemilih. Belum lagi begitu banyak deretan aturan sanksi hukum bagi petugas KPPS dalam UU Pemilu.

Sedikit saja kekeliruan, sanksi hukum menanti. Hal-hal teknis yang bagi masyarakat umum perkara remeh, misal, logistik terlambat sampai ke TPS, menjadi beban pikiran besar bagi KPPS. Protes atau cercaan masyarakat kepada petugas KPPS masalah lain lagi.

"Sudah sepatutnya beban KPPS menjadi rujukan kita dalam menyusun aturan sehingga kejadian ini menjadi yang terakhir,” katanya. [vv]

Rachma: Kematian Petugas KPPS Bikin Daftar Kekacauan Pemilu Semakin Panjang

Rachma: Kematian Petugas KPPS Bikin Daftar Kekacauan Pemilu Semakin Panjang
Berita Terkini - Kematian lebih dari 300 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) harus disikapi dengan serius.

Pemerintah berkewajiban menyampaikan penjelasan yang utuh agar kasus ini tidak berkembang ke arah yang negatif.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rachmawati Soekarnoputri, dalam perbincangan dengan redaksi, beberapa saat lalu (Selasa, 30/4). 

"Rasanya dalam sejarah pemilu kita baru sekarang ini ada petugas pemungutan suara yang meninggal. Dalam jumlah besar pula. Sementara pemerintah tampaknya tidak peduli, kecuali hanya mengumumkan penambahan jumlah petugas yang meninggal dunia," ujar Rachma.

Menurut Rachma, kasus kematian petugas KPPS ini menambah panjang daftar kekacauan pelaksanaan pemilu yang lalu. 

Dia juga mengatakan, kekacauan pelaksanaan pemilu sudah terjadi jauh hari sebelum hari pemberian suara tanggal 17 April.

Pada tahap awal, ada persoalan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bermasalah. Diikuti keputusan memberikan hak memilih kepada orang dengan gangguan mental yang jumlahnya sekitar 14 juta jiwa.

Pada tahap selanjutnya, persoalan yang terjadi berupa distribusi logistik pemilu yang tidak beres di banyak tempat. 

"Banyak laporan kecurangan di TPS dan tempat penyimpanan kotak suara berupa foto dan rekaman video yang beredar di tengah masyarakat," ujar dia.

Dengan berbagai kekacauan ini, sambung Rachma, wajar bila publik meragukan hasil quick count. 

"Kekacauan yang terstruktur, sistematis, massif dan brutal ini bisa membahayakan legitimasi pemerintah hasil pilpres," demikian Rachma. [rm]

TKN Jokowi Sengaja Hembuskan Opini PAN Hengkang Dari Koalisi Prabowo-Sandi

TKN Jokowi Sengaja Hembuskan Opini PAN Hengkang Dari Koalisi Prabowo-Sandi
Berita Terkini - Pernyataan Wakil Ketua TKN Jokowi-Maruf, Abdul Kadir Karding yang menyebut Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan meminta jabatan pimpinan parlemen kepada  Joko Widodo, hanya sebatas upaya membangun opini publik.

"Pernyataan TKN yang mengatakan kita minta ini itu jelas tidak benar dan menimbulkan persepsi bahwa PAN akan hengkang dari koalisi," ujar Sekjen PAN, Eddy Soeparno dalam pesan singkat kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (30/4).

Eddy menyebutkan saat ini seluruh kader PAN sibuk untuk mengamankan suara partai dan pasangan calon nomor urut 02 Prabowo-Sandi yang mereka usung.

"Saat ini semua kader PAN di seluruh Indonesia tengah fokus mengamankan suara. Tidak hanya itu, kader PAN juga akan mengawal suara Prabowo - Sandi agar tidak hilang di tengah jalan," jelasnya.

Sekalipun isu PAN akan pindah koalisi terus dihembuskan, ditegaskan Eddy, semua kader tidak akan pernah terpengaruh dan tetap bekerja bersama koalisi Indonesia Adil Makmur pengusung Prabowo-Sandi.

"Para kader juga tidak terpengaruh dengan isu ini dan percaya bahwa DPP PAN tidak akan pindah koalisi," demikian Eddy.  [rmol]

Fahri: Mindahin Suara Diam-diam, Mindahin Ibukota Diam-diam, Siapakah Dia?

Fahri: Mindahin Suara Diam-diam, Mindahin Ibukota Diam-diam, Siapakah Dia?
Berita Terkini - Wacana pemindahan Ibukota yang bakal dilakukan pemerintah pusat menuai berbagai respon dari publik. Banyak yang beranggapan bahwa wacana tersebut sebagai solusi tepat mengingat jumlah kepadatan penduduk Jakarta.

Namun demikian, tak sedikit pula yang beranggapan jika hal ini sebagai pengalihan isu terkait dengan gejolak pemilihan umum yang dianggap banyak kecurangan.

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah pun menjadi salah satu tokoh yang turut menyoroti hal ini. Meski tak menyebutkan nama, namun ia sempat menyinggung wacana pemindahan Ibukota dengan beragam kecurangan pemilu.

"Mindahin suara diam-diam. Mindahin data diam-diam, mindahin Ibukota diam-diam. Siapakah dia?" tutur Fahri di akun twitternya, Selasa (30/4).

Tak cuma Fahri, Jurubicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade juga turut berkomentar.

Menurutnya, pemindahan Ibukota memang sudah ia dengar di pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak 2017 silam. Namun demikian, hal itu seakan hilang diterpa angin dan kembali muncul secara tiba-tiba.

Terkait itu, Andre pun mempertanyakan tentang keseriusan pemerintah.

"Dari zaman dulu mau pindah-pindah enggak juga. Jangan sampai ini sebatas wacana dan sekadar menarik diskursus baru dari kecurangan ke Ibukota. Karena sekarang kan orang bicara kecurangan," kata Andre. [rm]

Tim Relawan IT BPN Akan Laporkan 9.440 Kesalahan Situng KPU ke Bawaslu

Tim Relawan IT BPN Akan Laporkan 9.440 Kesalahan Situng KPU ke Bawaslu
Berita Terkini - Relawan IT BPN akan melaporkan ribuan kesalahan entry data dalam sistem aplikasi penghitungan suara (Situng) KPU kepada Bawaslu dan KPU. Dengan laporan tersebut diharapkan Bawaslu dan pihak terkait bisa mengkaji dan mengambil tindakan lebih konkrit.

“Semula kami berencana akan melaporkan temuan ini hari Rabu 1 Mei. Tapi karena Rabu hari libur Mayday, Insya Allah hari Kamis tanggal 2 Maret kami akan ke Bawaslu dan KPU. Sekalian menunggu audit manual yang dilakukan oleh teman-teman hari ini dan besok selesai,” kata Koordinator Relawan IT BPN Mustofa Nahrawardaya, Selasa (30/4/2019).

Senin (29/4/2019) kemarin, Mustofa menggelar hasil audit manual terhadap aplikasi Situng KPU. Dalam waktu tiga hari (27-29 April) mereka menemukan 9.440 kesalahan input. Kesalahan itu meliputi selisih suara, jumlah pemilih melebihi DPT, dan jumlah  suara sah tidak cocok dengan total suara. Kesalahan terbanyak pada input data dari Provinsi Jawa Barat, Jawa Tmur, dan Jawa Tengah.

“Setiap hari kami menemukan lebih dari 1.000 kesalahan. Polanya sangat konsisten,” tambah Mustofa.

Tim Relawan IT BPN akan terus melakukan audit manual, dan diharapkan publik akan mendapat update data  setiap hari. Dari data tersebut publik akan mendapat gambaran secara faktual dan berdasarkan data  adanya kecurigaan terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan massif (TSM).

“Setiap hari Insya Allah kami akan menyerahkan ke KPU dan Bawaslu sekalipun tidak diminta,” pungkas Mustofa. [tsc]

KPK Temukan Bukti Dugaan Gratifikasi Bowo Sidik di Ruang Menteri Perdagangan

KPK Temukan Bukti Dugaan Gratifikasi Bowo Sidik di Ruang Menteri Perdagangan
Berita Terkini - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti dugaan gratifikasi terhadap anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat, Bowo Sidik Pangarso, di ruang Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan barang bukti itu ditemukan saat penyidik menggeledah ruang kerja Mendag Enggar di kantor Kementerian Perdagangan, Senin, 29 April 2019.

"Penggeledahan dilakukan terkait dengan dugaan penerimaan gratifikasi," kata Febri, Senin, (29/4/2019).

Menurut Febri, tim KPK menggeledah ruang Enggar untuk menindaklanjuti keterangan Bowo kepada penyidik. Pada 28 Maret lalu, penyidik KPK menangkap Bowo. Tim KPK lebih dulu meringkus Indung—orang kepercayaan Bowo—karena menerima uang Rp 89,4 juta dari Asty Winasti, anggota staf pemasaran PT Humpuss Transportasi Kimia. Uang ini adalah pemberian ketujuh untuk politikus Golkar tersebut. Total uang yang diterima Bowo dari Asty sebanyak Rp 1,2 miliar.

Pada hari yang sama, KPK menggeledah kantor Bowo, PT Inersia Ampak Engineers, di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Tim KPK menemukan duit Rp 8 miliar di dalam enam lemari besi di kantor Inersia. Duit itu sudah dikemas dalam 400 ribu amplop.

KPK menduga Bowo akan menggunakan uang tersebut untuk kegiatan “serangan fajar” di Jawa Tengah 2—daerah pemilihan Bowo sebagai calon anggota DPR dari Golkar.

Kemudian KPK menetapkan Bowo sebagai tersangka suap dan gratifikasi. Ia diduga menerima gratifikasi dari Humpus serta beberapa orang lainnya. Indung dan Asty juga ditetapkan sebagai tersangka perkara ini. Setelah penetapan tersangka, penyidik KPK beberapa kali memeriksa Bowo.

Kepada penyidik, Bowo mengaku menerima uang dari berbagai sumber, antara lain dari Enggar dan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Sofyan Basir. Enggar diduga memberi Bowo uang sebesar Rp 2 miliar agar ia mengamankan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2017 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi Melalui Pasar Lelang Komoditas, yang akan berlaku akhir Juni 2017. Peraturan ini sempat menuai polemik lantaran dianggap mempersulit industri kecil dan menengah dalam mendapatkan gula kristal rafinasi. Saat itu Bowo adalah Wakil Ketua Komisi VI DPR.

Keterangan Bowo ini ditindaklanjuti tim KPK dengan menggeledah ruang kerja Enggar serta ruang Biro Hukum dan staf lainnya di Kementerian Perdagangan.

Febri mengatakan, hasil dari penggeledahan itu, penyidik menyita beberapa dokumen terkait dengan perdagangan gula rafinasi. Rencananya, penyidik akan mempelajari dokumen-dokumen tersebut.

"Proses pencarian bukti akan dilanjutkan dengan verifikasi terhadap bukti yang didapatkan. Ini sebagai bagian dari upaya KPK untuk melakukan kroscek terhadap informasi yang berkembang di penyidikan," katanya.

Febri juga mengatakan, KPK berencana memeriksa Menteri Enggar dan sejumlah pejabat di Kementerian Perdagangan.

Terpisah, kuasa hukum Bowo, Saut Edward Rajagukguk, mengatakan Bowo sudah membongkar identitas pemberi uang Rp 8 miliar itu kepada penyidik.

Ia juga membenarkan bahwa pemberi itu, di antaranya, berposisi sebagai menteri. “Tapi saya tidak bisa klarifikasi siapa saja nama-namanya,” kata Saut.

Sementara itu, Enggar membantahnya. "Apa urusannya saya ngasih duit? Dari saya, saya yakin betul enggak ada," kata Enggar di kompleks Istana Kepresidenan, Senin, 29 April 2019.

Menurut Enggar, hanya Menteri Perdagangan yang bisa memberikan izin perusahaan terkait dengan perdagangan gula rafinasi. Dengan demikian, ia tidak perlu memberikan uang kepada Bowo mengenai urusan tersebut. "Kenapa saya harus mengasih uang kepada orang lain? Saya yang memberi izin, kecuali dia yang memberi izin," katanya.[tsc]

Sandi Sebut Jokowi Akui Ada Kecurangan dalam Pemilu 2019

Sandi Sebut Jokowi Akui Ada Kecurangan dalam Pemilu 2019
Berita Terkini - Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno, menyebut Presiden Joko Widodo telah mengakui ada kecurangan dalam Pemilu 2019. Sandi sendiri juga mengaku mendapat laporan kecurangan pelaksanaan pemilu di antaranya di Jawa Timur dan beberapa daerah di Banten. 

"Saya sudah dapat laporan cukup komprehensif karena kemarin ada di Jatim dan di Banten. Presiden sendiri sudah menyampaikan ada kecurangan tersebut," ujar Sandi di hadapan para relawan M-16 di Masjid At-Taqwa, Jakarta, Minggu (28/4). 

Namun Sandi tak menjelaskan lebih lanjut terkait dugaan kecurangan tersebut. 

Sandi meminta pada para relawan agar terus mengawal proses penghitungan suara yang saat ini masih berjalan. 

Ia mengaku beberapa kali diminta turun langsung ke sejumlah daerah untuk mengawasi langsung proses tersebut. 

"Sekarang saya mohon ke para relawan untuk memastikan kecurangan-kecurangan itu teridentifikasi dengan baik, dilaporkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan kita kawal juga agar bisa ditindaklanjuti," katanya.

Selain proses penghitungan suara, Sandi juga meminta para relawan mengawal proses pemungutan suara ulang di sejumlah daerah. 

Berdasarkan rekomendasi Bawaslu di beberapa daerah, Sandi melanjutkan, ada sekitar 8.000 TPS yang harus melakukan pemungutan suara ulang. 

"Kita cegah intimidasi karena kita semua sama-sama menginginkan pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat," ucapnya.[cnn]

‘Salah Input’, Paslon 01 Dapat 71 Diinput 99 Suara

‘Salah Input’, Paslon 01 Dapat 71 Diinput 99 Suara
Berita Terkini - Salah input data di Situng KPU lagi-lagi ditemui di wilayah DKI Jakarta Timur Kelurahan Cakung Timur. Hasil perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 berbeda dengan data yang dimasukkan ke dalam situng KPU.

Hasilnya, pasangan Jokowi-Ma’ruf mendapat kelebihan suara. Pada form C1, pasangan nomor urut 01 mendapat jumlah suara 71, namun KPU menginput perolehan suara Jokowi-Ma’ruf menjadi 99 suara.


Berbeda dengan Jokowi yang mendapat tambahan suara. Pasangan Prabowo-Subianto justru mendapat pemotongan suara dari dugaan kesalahan data tersebut.

Prabowo-Sandi justru tertulis menerima 137 suara, padahal berdasarkan pindai form C1, pasangan nomor urut 02 itu mendapat 185 suara. Artinya suara Prabowo terpangkas 48 suara.[swa]

Analis Statistik: Akan ada perubahan signifikan di Situng KPU

Analis Statistik: Akan ada perubahan signifikan di Situng KPU
Berita Terkini - Proses input data di sistem infomasi dan hitung (Situng) suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus digeber.

Seperti apa progresnys dan apa yang bisa dibaca dari angka-angka yang sampai saat ini sudah masuk?

Analis statistik, Faisal Husein Nasution memberikan analisisnya berdasarkan angka yang masuk sampai saat ini.

Dia mengatakan, dalam dua hari terakhir, suara terbanyak yang masuk dari TPS-TPS Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Timur (Jatim), yakni sebesar 5,025,016 atau 31 persen.

“Dari total tambahan dari dua daerah yang merupakan basis harapan paslon 01 ternyata hanya mampu mengangkat suara sebesar 0,84 persen. Padahal, 01 meraup 74 persen dari tambahan suara tersebut,” papar Faisal, di Jakarta, Sabtu (27/4).

Suara kedua daerah itu, kata dia, semakin menipis mengingat sudah lebih 23 persen Jatim dan 37,4 persen Jateng.

“Jawa Barat masih menyisakan kekuatan besarnya, yakni 83,4 persen TPS lagi atau sekitar 22 juta suara lagi yang tentunya ini adalah basis paslon 02, sedangkan Jateng hanya menyisakan 16 juta suara,” kata Faisal.

Di luar daerah 5 besar, paslon 02 masih sedikit unggul mengingat data masuk juga masih belum setengahnya, sedangkan daerah-daerah itu adalah kantong-kantong pendukung paslon 02.

“Jakarta dan Banten masih menyisakan cukup besar sekitar 8,5 juta dengan tingkat partisipasi 80 persen. Besar kemungkinan kemenangan paslon 02 akan didapat dari kedua daerah ini, mengingat Banten cukup kuat dominasi 02 sedangkan Jakarta berimbang,” katanya.

“Jadi, perjuangan hanya tersisa di Jabar dan Jatim. Jika Jatim berimbang dan Jabar suaranya dijaga ketat maka kemenangan mutlak diperoleh paslon 02,” ungkap Faisal.

Dia pun menyarankan, agar masing-masing pendukung dan relawan menjaga ketat form C1 dan terus mengawalnya, terutama di Jabar dan Jatim.

Demikain juga dengan derah lain, Faisal mengingatkan agar masing-masing kandidat tidak lengah, membiarkan kecurangan menggerogoti suara yang sudah diperoleh.

“Insya Allah minggu depan akan kita lihat perubahan signifikan grafik KPU dan berakhir dengan kemenangan paslon 02,” tutup dia.[swa]

Ketika Jokowi Membuang Common Sense, Akal Sehat, Pikiran Jernih

Ketika Jokowi Membuang Common Sense, Akal Sehat, Pikiran Jernih

Alhamdulillah, otak manusia, otak kita-kita ini, dibekali komponen yang mampu menghasilkan konsep yang sangat sederhana, yaitu ‘commons sense’ alias ‘pikiran sehat’. Yakni, konsep abstrak yang mengandalkan ‘kearifan’.

Banyak sinomin ‘common sense’. Termasuk ‘good sense’ (nalar baik). Bisa juga diseterakan dengan ‘prudence’ (bijak). Tak salah disebut ‘judgement’ (pikiran jernih, pikiran adil), dan banyak lagi.

Jadi, akal sehat, nalar yang baik, kearifan, pertimabngan yang sehat, dan istilah-istilah lain yang menjadi padanannya adalah landasan berpikir untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan tuntutan alam (lingkungan). Itulah ‘common sense’.

Contoh praktisnya adalah, kalau Anda berjalan sendiri di kawasan yang terkenal bahaya, tentu Anda tidak memamerkan arloji mahal atau smartphone model terbaru. Atau, kalau Anda tahu ada tawuran remaja di depan, Anda akan ambil jalan alternatif. Di level yang lain, kalau Anda tahu semua orang sudah menunjukkan penolakan dengan jelas, tentu Anda tidak perlu memaksakan diri agar mereka mau menerima Anda. Itulah ‘common sense’ atau akal sehat. Alias pikiran jernih.

Anda akan selalu mengambil sikap yang natural. Yang sesuai dengan ‘keinginan lingkungan’ saat itu.

Sikap dan tindakan natural dihasilkan oleh bagian otak depan manusia. Yaitu, bagian otak yang menerima informasi dan kemudian mengolah informasi itu sebagai dasar untuk menghasilkan ‘kreasi’. Sayhdan, sikap dan tindakan yang alami itu adalah ‘kreasi’.

Sekali lagi, sikap dan tindakan yang alami itu adalah produk buah pikiran yang sehat dan sejalan dengan ‘kehendak lingkungan’. Di dunia politik, ‘kehendak lingkungan’ itu lumrah disebut sebagai ‘aspirasi publik’.

Nah, berdasarkan ‘aspirasi publik’ itu, para pemimpin dan pemuka masyarakat akan menunjukkan sikap dan tindakan yang selaras. Orang lain menyebut ‘tindakan selaras’ itu “follow suit”. Yaitu, mengikuti keinginan orang banyak. Dalam terminologi kenabian, ini disebut “sami’na wa atha’na” (aku dengar dan aku patuhi).

Istilah “follow suit” (sami’na wa atha’na) bermuara ke sikap ‘compliance’ (kepatuhan) terhadap ‘aspirasi publik’ itu.

Sikap ‘compliance’ kepada ‘aspirasi publik’ menjadi sirna ketika ada manusia yang serakah. Manusia rakus. Manusia yang minus etika. Tetapi, mereka adalah manusia yang merasa memiliki kekuatan. Memiliki perangkat untuk memaksakan kehendak pribadinya dan kelompoknya.

Inilah yang sedang kita saksikan saat ini. Pak Jokowi dan kelompoknya merasa memiliki perangkat untuk memaksakan kehendak. Beliau tidak rela “sami’na wa atha’na” pada aspirasi publik. Akibatnya, Pak Jokowi harus melakukan apa saja untuk menaklukkan ‘aspirasi publik’ yang menolak hasrat beliau untuk berkuasa dua periode. Dalam banyak contoh, beliau pelihatkan hasrat itu melalui langkah-langkah yang sifatnya arogan.

Segala cara adalah satu-satunya jalan untuk mematikan ‘aspirasi publik’ yang menolak Pak Jokowi itu. Aspirasi publik harus dimatikan karena keberadaannya menciptakan kontradiksi.

Misalnya, ketika mayoritas publik memilih Prabowo di pilpres 2019 ini, Pak Jokowi merasa dia yang menang. Ketika publik mengatakan sudah cukup, Jokowi menjawab dia mau terus. Ketika publik ingin kejujuran, dia malah ’jorjoran’. Ketika publik menuntut keadilan, Jokowi menghadirkan kesewenangan. Jadi, serba bertentangan. Serba kontradiktif.

Supaya kontradiksi itu tidak ada, Pak Jokowi harus membuang ‘common sense’. Harus membuang akal sehat, pikiran sehat, nalar baik, dan kearifan. Ini semua harus dibuang karena menghalangi hasrat beliau.

Jadi, ‘common sense’ alias ‘akal sehat’ alias ‘pikiran jernih’ harus dilenyapkan karena konsep ini adalah antibiotik bagi kesewenangan. Merawat dan menggunakan pikiran jernih, akal sehat, hanya akan melemahkan tekad untuk melakukan tindakan sesuka hati.

*Penulis: Asyari Usman (wartawan senior)
[swa]

Mahfud Blunder

Mahfud Blunder

Oleh M Rizal Fadillah (Mantan Aktivis IMM)

Prof Mahfud kini mendapat kritik sana sini. Mulai dari blunder ucapan soal daerah keras pendukung Prabowo lalu apologia nya yang sampai nembak sejarah PRRI/Permesta dan DI/TII lah. Orang pintar memang tak mau kalah eh salah jadi terus berargumen yang makin bertahan makin ngawur argumennya. Blunder Prof. Serangan sampai menyentuh keprofesoran hingga status nya di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) gaji seratus jutanya pun disinggung singgung. 

Prof Mahfud lupa pada isu sensitif yang sedang dirasakan publik. Soal kecurangan dan pencurian suara Prabowo sebagai Capres. Lembaga penyelenggara Pemilu sedang disorot. Tiba-tiba menyodok daerah atau provinsi dimana Prabowo menang disebut sebagai daerah garis keras. Tentu menyinggung masyarakat khususnya daerah yang disebutnya seperti Aceh, Sumbar, Sumsel, Jabar dan lainnya. Bak La Nyalla yang telah menyinggung dan membuat marah masyarakat Madura. Rupanya Guru Besar kita ini salah ucap atau punya kepentingan atau ada yang "menyihir" sehingga memiliki pandangan yang kurang ajeg. Kegagalan menjadi Cawapres kah yang membuat galau. Wallahu a"lam. 

Baiknya Pak Mahfud MD  ini meminta maaf saja kepada masyarakat khususnya daerah yang disebut garis keras, karena itu juga sebenarnys menyinggung masyarakat daerah lainnya seolah menjadi daerah "garis lembek". Tidak ada pembagian daerah seperti itu. Setiap daerah memiliki keragaman pandangan. Karenanya sadari dan terima bahwa ucapan itu keliru atau blunder. Minta maaflah. Selesai. Bangsa dan rakyat kita baik kok asal kita jujur dan rendah hati. Jika sebaliknya tetap ngotot, maka tentu semut pun kalau diinjak bakal menggigit, bukan begitu Prof. 

Moga para petinggi dan tokoh-tokoh masyarakat Indonesia mulai bebenah diri membangun karakter kenegarawanan. Tidak berbicara sompral yang mengabaikan martabat suku, daerah, atau agama. Situasi kini agak memanas karena isu kepemimpinan nasional. Kepemimpinan yang berspektrum luas pada kewibawaan dan kesatuan bangsa di masa depan. Kita sedang berada di simpang jalan. Pemimpin dan tokoh-tokoh harus semakin merapat pada aspirasi dan perasaan rakyat Indonesia. Jangan ikuti hawa nafsu dan kepentingan diri dan golongan semata. 

Bandung, 29 April 2019 (*)
[tsc]

33 Kiai dan Habaib Datangi Prabowo: Selamatkan Kedaulatan Rakyat, Ini Masa Depan Bangsa

33 Kiai dan Habaib Datangi Prabowo: Selamatkan Kedaulatan Rakyat, Ini Masa Depan Bangsa
Berita Terkini - Sebanyak 33 kiai dan habaib, Rabu (24/4/2019) malam mendatangi rumah Prabowo Subianto di Jl Kertanegara 4, Jakarta. Tampak dalam acara silaturrahim itu, sejumlah dzurriyah muassis (anak cucu pendiri) Nahdlatul Ulama (NU).

Mereka menitipkan amanah kepada Prabowo agar serius menjaga kedaulatan rakyat dalam Pilpres 2019 yang, menurutnya tengah dihancurkan oleh para penguasa rakus jabatan.

“Ini bukan persoalan Prabowo-Sandi lagi. Pilpres 2019 ini harus diselamatkan, jika tidak akan menjadi titik awal hancurnya kedaulatan rakyat. Kecurangan dan intimidasi berlangsung masif, tidak ada lagi fatsoen atau etika politik,” jelas KH Agus Solachul A’am Wahib, cucu pendiri NU almaghfurlah KH  Wahab Chasbullah yang turut dalam rombongan tersebut kepada duta.co, Kamis (25/4/2019).

Menurut Gus A’am, Pilpres 2019 bukan saja menjadi catatan rakyat dalam negeri, tetapi juga perhatian pengamat luar negeri. Selama ini, tegasnya, belum pernah terjadi Pemilu sekotor ini.

“Kertas suara dicoblos duluan. Sudah begitu, KPU-nya bilang masalah biasa. Penggelembungan dan pemotongan suara terus dilakukan, alasannya human eror. Kasus-kasus yang dilaporkan tidak ada tindak lanjut, ini benar-benar rusak,” tambahnya.

Para kiai dan habaib, jelas Gus A’am Wahib, minta agar Prabowo serius menjaga kedaulatan rakyat, memastikan Pilpres 2019 berlangsung jujur. Intimidasi dan kecurangan harus diinventarisir, kemudian dilaporkan dan dipidanakan.

“Ini masalah masa depan bangsa. Kalau kecurangan massif ini tidak dilawan, ke depan bangsa ini tidak lagi memiliki kedaulatan. Tidak akan berani bersuara menyaksikan kejahatan politik,” tegasnya.

Karenanya, tegas putra Menteri Agama RI ke-8, KH Wahib Wahab ini, KPU harus diawasi untuk menjawab kegelisahan rakyat atas maraknya kesalahan input data di SITUNG KPU. “Kawal C1 sampai tuntas. Kami yakin, tanpa ada penggelembungan dan pemotongan suara, pasangan 02 menang,” tambah Gus A’am.[duta]

Kecurangan Itu Terstruktur, Sistematis dan Massif

Kecurangan Itu Terstruktur, Sistematis dan Massif

Tahukah anda bahwa kesalahan input pertama kali terdeteksi bahkan ketika inputan masih 1% dari jumlah tps yang ada? Beruntun ditemukan dan awalnya hanya di akui 5 kemudian berubah menjadi 24 lalu melompat ke 101 dan terakhir berapa ratus yang diakui?. Dan anehnya hampir semuanya merugikan kubu Prabowo Sandi. Dari mulai memindah angka hasil perolehan , pengurangan suara Prabowo Sandi hingga penggelembungan 01 mencapai 1650. Wow bukan!

Namun benarkah salah input hanya mencapai ratusan?

Entah apa yang terjadi dengan program situng KPU karena jelas sistem dibuat secara konyol dan keterlaluan konyolnya! Ya, anda bisa bayangkan situng seakan-akan tidak memiliki validasi penginputan.

Apa susahnya menciptakan validasi jika suara sah = hasil perolehan paslon 1 + paslon 2. Sehingga tidak ada kekonyolan inputan angka sah tidak sinkron dengan hasil perolehan paslon 1 dan paslon 2.

Apa akibat dari kesalahan ini? Ada puluhan mungkin ratusan inputan dimana hasil suara sah berbeda dengan jumlah suara paslon 01 dan paslon 02.

Apa susahnya membuat validasi bahwa dalam 1 tps tidak mungkin diinput melebihi dari angka 300 mengingat rata2 1 TPS tidak lebih dari angka tersebut. Memang ada sih tapi paling tidak sampai 10 tps dan ini dibuatkan pengecualian.

Apa akibat dari tidak ada validasi ini? Banyak inputan yang ngaco bin ngawur hingga sampai angka ribuan dan atau jumlahnya lebih dari 300 atau angka dari pemilih terdaftar di DPT. Padahal dengan validasi sederhana ini sudah bisa menyelamatkan puluhan bahkan ratusan kesalahan. Lalu kenapa tidak dilakukan?

Keanehan situng KPU tidak hanya masalah di validasi penginputan namun juga tidak ada validasi penguploadan scan C1. Dan apa yang terjadi? Ada ribuan TPS yang diupload tanpa scan C1. Lalu darimana mereka menginput angka-angkanya? Dan bagaimana cara masyarakat membantu mensortir kesalahan input? Apakah ini disengaja, mengingat ada ribuan tps yang tanpa upload scan C1 ?

Seandainya 3 validasi sederhana ini dilakukan mulai dari jumlah suara sah, batasan hasil perolehan per tps dan kewajiban upload foto scan C1 maka ribuan kesalahan tersebut seharusnya bisa dihindari dan tidak perlu terjadi kebisingan nasional masalah keanehan situng KPU.

Namun situng KPU tidak sekedar salah input karena tidak adanya validasi, banyak hal yang terjadi disana. Momen per momen yang terasa aneh dan anda bisa mengkoreksi catatan kami berikut ini atau malah menambahkannya.

1. Sejak awal pengimputan sudah terjadi kesalahan. Awalnya ini ditolak tapi setelah meledak dan viral ketua KPU sempat mengancam akan mempolisikan namun setelah mendapatkan perlawan dari netizen akhirnya diakui ada kesalahan input yang terjadi meratas disemua daerah.

2. Setelah meledak salah input, ditemukan pola kesalahan lain dalam bentuk mengupload dan input milik tps lain. Jumlahnya juga tidak sedikit. Dan netizen ribut lagi.

3. Tapi kemudian kesalahan lebih massif terjadi yaitu input tanpa upload C1. Kejadian bisa dalam 1 kecamatan atau 1 kelurahan. Dan ini tentu saja lebih mengerikan karena terjadi massif sementara angkanya masuk dalam tabulasi tanpa bisa di kontrol. Jika 1 kecamatan ada 500 tps, berapa ribu tps terinput tanpa upload scan C1 ? Berapa ribu inputan yang tidak pernah bisa dikontrol oleh masyarakat karena tidak ada C1nya.

4. Setelah terjadi inputan tanpa C1 juga terjadi inputan angka tanpa isian didalam tps sehingga ketika link tps di klik maka yang muncul “data belum tersedia”. Jumlahnya? Banyak!

5. Banyak ditemukan C1 yang berbeda dengan yang dipegang oleh saksi bahkan ada yang di coret2 , di hapus dengan sengaja, berbeda tandatangannya, beda antara angka nomer dan tertulis dan masih banyak lagi C1 aneh lainnya. Bukankah ini termasuk pemalsuan? Belum lagi banyak ditemukannya upload C1 tanpa tanda tangan saksi.

6. Banyak ditemukan upload C1 yang tidak tertera alamatnya sehingga tidak bisa dikonfirmasi kebenarannya apakah C1 sesuai alamat yang terinput mengingat banyak yang salah upload TPS dan banyak ditemukannya C1 berbeda dengan yang dipegang saksi.

7. Angka dari LN ada pengurangan ribuan suara. Info ini dari teman yang melakukan monitoring pemantauan di BPN dan mereka mengatakan bahwa suara LN di situng KPU berkurang dengan sendirinya ribuan suara. Aneh bukan? Semoga ada log admin sehingga ketahuan siapa yang mengubahnya. Jika LN berkurang seenaknya bukan tidak mungkin yang lainnya juga sama.

8. Kenapa di pemilu 2019 ini KPU begitu lambat input situng berbeda dengan 2014? Banyak yang bilang karena petahana kalah dan ada juga yang curiga ini untuk penyesuaian di bawah mengingat banyak c1 yang tidak sama yang dimiliki oleh saksi. Namun apapun itu, yang jelas keterlambatan ini menimbulkan banyak spekulasi dan menunjukkan kurang profesionalnya pihak KPU.

9. Pergerakan graffik diangka 54-55% – 45-44% adalah nyata dan semua orang mencatatnya , tentu saja hal ini sangat aneh karena seperti disengaja agar sesuai QC. Kenapa wilayah 01 lebih banyak di input dibandingkan wilayah 02? Apakah supaya terjaga range angkat tsb? Lalu kenapa input angka tanpa upload C1? Agar lebih cepat atau agar tidak bisa dikoreksi dan kontrol oleh masyarakat?

10. Tiba-tiba KPU menciptakan disklaimer yang isinya adalah:
“Data yang ditampilkan di Situng bukan merupakan hasil resmi penghitungan perolehan suara. Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatannya dalam rapat pleno terbuka.”

Menjadi pertanyaan, jika situng banyak salahnya dan bukan sebuah acuan akhir kenapa tidak sebaiknya ditutup sementara agar tidak mempengaruhi banyak orang karena sudah banyak yang terpengaruh. Atau memang sengaja untuk mempengaruhi banyak orang? Ntahlah, KPU yang lebih paham.

Btw masih ada artinya kah slogan “Satu Suara Untuk Perubahan” atau “Jujur itu hebat” jika angka-angka berubah sesuka hati dan kejujuran terasa mustahil. Dan masih ada artinya kah lebih dari 255 nyawa anak bangsa terenggut di pemilu kali ini. Semoga pengorbanan mereka tidak sia-sia.

Note: Berdasarkan aplikasi penghitungan salah input, tercatat sudah mencapai hampir 7000 tps terdapat kesalahan input.

Sumber: FB Suara Prabowo [swa]

Benarkah ‘Kelelahan’ Penyebab Kematian Petugas Pemilu?

Benarkah ‘Kelelahan’ Penyebab Kematian Petugas Pemilu?
Berita Terkini - Pada zaman penjajahan Belanda, banyak pekerja paksa yang ditugaskan Deandels membuat jalan lintas Anyer – Panurakan. Mereka dipaksa bekerja membuat parit, memecah batu gunung dan mengangkat bahan-bahan yang diperlukan. Mereka bekerja siang malam tak tentu waktu istirahat dan makan. Namanya juga kerja paksa. Mereka pasti kelelahan dan kekurangan gizi, kehausan, kelaparan sehingga daya tahan tubuhnya melemah, akhirnya jatuh sakit. Banyak yang terkena Malaria tropika, kejang-kejang, koma, kemudian meninggal.

Petugas Pemilu yang bekerja di TPS atau di tempat lain, mereka cukup mendapatkan minuman dan makanan, bukan kerja paksa, ada waktu istirahat meski bergantian, boleh permisi bila kondisi darurat.

Diberitakan lebih dari seratus orang petugas Pemilu 2019 meninggal dunia akibat kelelahan (Berapa % Angka Kematian?). Kelelahan tidak bisa langsung menyebabkan kematian. Ada tiga “pintu” kematian, yaitu otak, jantung dan paru. Bila otak tidak cukup mendapat oksigen oleh berbagai sebab, misalnya penyumbatan pembuluh darah, maka terjadi kematian sel-sel otak. Tetapi pasien tidak langsung mati. Ada mekanisme kompensasi untuk mempertahankan kehidupan sel-sel yang lain. Bahkan kematian Batang Otak disebut kematian secara medis, butuh waktu beberapa jam untuk kemudian terjadi kematian biologis, setelah jantung dan paru berhenti berfungsi.

Gagal Jantung, Gagal Ginjal, Gagal Hati, tidak langsung mati, mungkin koma dulu beberapa hari bahkan lebih.

Kelelahan petugas Pemilu pastilah tidak sampai 1/1000 dari kelelahan pada pekerja paksa zaman Belanda. Kelelahan mungkin bisa sebagai pemicu gangguan akut atau eksaserbasi dari Penyakit kronik yang diidap. Ini butuh pembuktian pemeriksan medis yang cermat. Lalu, mengapa diberitakan di media, banyak petugas Pemilu meninggal dunia akibat kelelahan? Ini pembodohan pada rakyat awam atau orang yang tidak faham ilmu medis, atau sedikit tahu ilmu medis.

Penyebab kematian tidak sesederhana itu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Indonesia!
Kematian mendadak (Sudden Death) secara medis, akibat proses di Jantung, Paru atau Otak atau gabungannya.

Apa Penyebab Kematian Ratusan Petugas Pemilu Indonesia Tahun 2019?
Perlu penelitian. Yang pasti, bukan KELELAHAN.

Medan, 24 April 2019

*Penulis: dr. Umar Zein (Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatra Utara/UISU)[swa]

Untuk Dek Mpud Tercinta, Kaget Abang...

Untuk Dek Mpud Tercinta, Kaget Abang...

Oleh Setiawan Budi Reborn

Dek...

Kaget Abang saat melihat tayangan video yang memperlihatkan bahwa kau mengatakan daerah yang memenangkan Prabowo adalah daerah yang mempunyai sejarah Islam garis keras. 

Tidak Abang sangka bahwa kau yang mempunyai jabatan anggota BPIP yang bergaji tinggi, malah bersikap apriori. 

Dek mpud,..

Jika banyak orang membawa pemikiran mu, tau kah apa yang akan terjadi? Jika daerah yang memenangkan Prabowo di kenal sebagai daerah Islam garis keras, apakah kau juga memikirkan bahwa daerah yang memenangkan Jokowi juga bisa di sebut sebagai aliran keras berdasarkan agama yang di anutnya. 

Papua memenangkan Jokowi, apakah Papua bisa di sebut sebagai daerah Kristen garis keras melihat sejarahnya pernah masjid di larang berdiri di sana?

Bali memenangkan Jokowi, apakah bisa Bali di sebut daerah Hindu garis keras melihat sejarahnya pernah ada larangan memakai jilbab di sana?

Sulawesi Utara pun memenangkan Jokowi, apalah bisa di sebut di sana juga Kristen garis kerasa berada karena adanya kelompok laskar kristus yang melarang kedatangan tokoh Islam dengan acungan Senjata tajam?

Kami ingin menyebutnya, tapi kami lebih memilih diam dan tidak mengeluarkan kata-kata akan hal itu. Semata kami ingin adanya ketenangan di pemilu saat ini tanpa embel2 agama atau aliran agama. 

Dek mpud yang manis ..

Sungguh terlalu bibirmu berkata, Kau melukai perasaan jutaan masyarakat Sumbar, jawa, Aceh dan riau. Padahal kau menerima gaji sebagai ahli Pancasila. 

"Apakah begini seorang ahli yang di bayar tinggi berkata arti Pancasila?"

Tahukah kau "dek..?

Jokowi unggul hanya di 14 provinsi, sedangkan Prabowo unggul 20 provinsi. Apakah kau ingin menyebutkan juga bahwa 20 provinsi itu terindikasi Islam garis keras?

Jokowi unggul di Jawa tengah kata lembaga survey. Sudah gatal tangan ini ingin menuliskan bagaimana sejarah Jawa tengah dan ormas yang pernah terlarang. Apa perlu kita perkeras suara atas sejarah ormas itu dengan tabiat masyarakatnya saat ini? 

Jika kita perkeras seperti Dek "mpud bicara saat ini, maka kita akan jadi perang saudara. 

Sebagai orang yang gak di anggap pintar dan tidak di jadikan rujukan, saya urung memperkeras suara atas hal itu. Saya memandang luas, semua karena demi persatuan. Saya diam dan menerima semua perbedaan yang menghasilkan sebuah dukungan. 

Tapi kamu Dek, sungguh di luar dugaan. Sebagai tenaga ahli BPIP yang bergaji di atas 100 juta, tapi mulutmu seperti kurang di tata. Bibir mu hitam seperti apa kata yang terlontar, gigimu berkarat, seperti otak yang tidak di pakai berpikir kala bicara. 

Dek "mpud....

Ada survey yang mengatakan bahwa pendukung Jokowi adalah orang2 yang memiliki pendidikan di level terbawah. Sebaliknya, pendukung Prabowo adalah orang2 yang berpendidikan tinggi. 

Tingginya suara Jokowi di pulau Jawa dan papua, jika kita mengambil hasil survey yang pernah di rilis dulu mengenai tingkat pendidikan pendukung paslon, apakah lazim jika kita berkata dengan keras bahwa Jawa dan papua adalah daerah yang berpendidikan rendah? Daerah yang bodoh? Apakah boleh kita bicarakan itu dan menertawakan mereka karena kebodohan yang di ukur dari tingkat pendidikan? 

Jika memakai otak-mu "dek ..maka boleh saja. Karena otak mu tidak di pakai berpikir sebelum mengeluarkan kata-kata. Tidak kau pedulikan rasa sakit hati orang yang kau tuduh, tidak kau pedulikan betapa perihnya luka hati orang tua kami ketika kau mengatakan mereka termasuk Islam garis keras. 

Mpud..

Mungkin kau ingin ber-alasan bahwa sejarah-lah yang kau angkat, tapi bagi kami alasan yang kau bawa hanyalah sebuah permainan kata. Apa yang tersirat, sudah bisa di baca meskipun tidak secara tersurat kau katakan. 

Jika maksudmu ingin adakan rekonsiliasi, maka bukan seperti ini cara yang baik. Kau memancing bara api agar berkobar, tapi di tempat lain kau mengatakan ingin memadamkan. 

"Kau padamkan api dengan menyiramkan Pertamax ke bara-nya"

Bukan memadamkan, tapi kau memperbesar nyala-nya. 

"Apakah kau paham "dek...?"

Rasanya kami rugi ketika uang kami di pakai untuk meng-gaji orang2 seperti dirimu. Tidak sedikit bayaran yg kau terima dengan jabatan tenaga ahli BPIP. Hanya melontarkan kata tanpa berpikir, kau bisa memanen ratusan juta. Driver ojek pun harus berpeluh untuk mendapatkan uang 200 ribu sehari, namun kau...cukup memainkan tunjuk dan melontar kata, maka rekening mu menjadi berwarna. 

Luar biasa "dek...ternyata kami kembali di buat kecewa. 

Usiamu sudah tua, seharusnya aku memanggil-mu dengan sebutan bapak, Paman atau Abang jika usia kita tidak jauh berbeda. 

Tapi aku lebih memilih memanggilmu dengan sebutan adik. Karena terbukti, perkataan mu di video itu tidak mencerminkan kedewasaan yang terpancar di kerut wajahmu. Perkataan-mu, tidak menunjukkan bahwa kau adalah seorang cendekiawan ulung, perkataan-mu tidak mencerminkan seorang tokoh yang sudah malang melintang di berbagai jabatan. 

Kau hanyalah anak kecil yang lagi emosi kala mainannya tidak di temukan setelah usai bermain tadi pagi. 

Selayaknya kakak, aku harus memberi koreksi pada dirimu. 

Contoh lah aku abang-mu, walau muda dari mu tapi memilih diam melihat dukungan yang berbeda dari setiap daerah. Tidak mau menampik api permusuhan, hanya ingin melihat akhir dari masalah ini. Kami sabar dan menunggu tanpa perlu melontar kata-kata tidak perlu. 

Sehat terus ya "dek...
Salam buat ayah ibu yang telah mendidik-mu. 

Dari aku..

Abang muda-mu. 
Setiawan Budi Reborn

Prof Ryaas Rasyid Curiga Tim Paslon 01 Sejak Awal Sudah 'Main' di KPU

Prof Ryaas Rasyid Curiga Tim Paslon 01 Sejak Awal Sudah 'Main' di KPU
Berita Terkini - Prof Ryaas Rasyid mempertanyakan sikap membela mati-matian Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dilakukan Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Menurut Pakar Ilmu Pemerintahan ini tim pasangan calon nomor pemilihan 01 membela KPU bagaikan bagian dari keluarga besarnya.

“Mencermati semakin luasnya indikasi dan bukti permainan (kecurangan?) di KPU, saya jadi mikir, kalau emang dari awal ada rencana tim 01 atau Istana main di KPU,” kata Prof Ryaas dalam keterangan yang diterima redaksi, senin (29/4).

Menurutnya, jika memang tim 01 ingin ‘main’, maka seharusnya membuat rencana yang matang, dengan antisipasi segala kemungkinan risiko yang akan dihadapi. Misalnya, lanjut Prof Ryaas, buat pengkondisian dari awal dengan ikut mengkritisi masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang nggak jelas. Kemudian, masalah orang gila memilih, masalah salah hitung dalam input data dan sebagainya.

“Bukankah logikanya semua peserta pilpres dan pileg berkepentingan dengan KPU yang jujur dan profesional? Tapi apa yang terjadi, adalah tim 01 malah jadi pembela KPU secara mati-matian setiap kali dikritisi, terutama oleh tim 02,” kata Prof Ryaas.

“Lihat saja bagaimana mereka berbusa-busa menilai kritik ke KPU sebagai upaya delegitimasi. Lho kalau KPU mengalami delegitimasi, kan pasangan 02 juga akan dirugikan. Kemenangannya akan tidak sah.”

Bila dilihat dari sikap mati-matian membela KPU itu, maka timbul kecurigaan kenapa kubu 01 sangat konsisten menjadikan KPU sebagai pihak yang suci dari semua kemungkinan menyalah gunakan kewenangan, atau disalah gunakan oleh tim capres, atau elit parpol mana pun.

“Puncak dari kurangnya pengkondisian (kalau memang ada rencana permainan) adalah penolakan Jokowi terhadap usul agar mengambil cuti. Walau tidak diperintahkan UU, tapi demi pengkondisian permainan (sekali lagi kalau memang ada rencana itu) kan bisa menarik simpati masyarakat kalau berinisiatif sendiri minta cuti,” kata Prof Ryaas.

Dikatakan Prof Ryaas, cara kamuflase dengan cuti atau non-aktif selama kampanye sampai usainya penghitungan di KPU, sesungguhnya bisa efektif dijadikan alasan menolak tuduhan curang. Karena, tanggungjawab dan otoritas ada pada Wakil Presiden sebagai acting presiden.

“Bukankah JK (Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI saat ini) bisa bermain lebih halus kalau memang diikutkan dalam rencana permainan di KPU? Dengan begitu Jokowi bisa mengelak dari tuduhan intervensi KPU. Bisa cuci tangan. Sekarang dengan dia (Jokowi) nggak mundur, mudah banget dicurigai dan dituduh gunakan kekuasaan untuk tekan KPU,” kata Prof Ryaas.

Akan tetapi, dirinya menilai semua sudah terlambat, jika memang menolak untuk dituduh curang. “Tentu saja sekarang semua ini sudah terlambat.” [kf]

Banyak Dugaan Kecurangan, Dahnil: Ini Era Kegelapan Demokrasi Indonesia

Banyak Dugaan Kecurangan, Dahnil: Ini Era Kegelapan Demokrasi Indonesia
Berita Terkini - Dugaan kecurangan Pemilu 2019 dinilai sebagai era kegelapan demokrasi Indonesia selama 20 tahun terakhir pasca Reformasi.

Demikian Jurubicara Badan Pemenangan Nasional (BPN)  Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak di Media Center BPN, Jakarta Selatan, Senin (29/4).

Dahnil mengatakan, Pemilu di era pemerintahan Jokowi dinilai sebagai pemilu yang paling buruk pasca Reformasi. Hal ini diperparah dengan banyaknya dugaan kecurangan yang diungkap masyarakat. 

"Ini adalah era kegelapan demokrasi Indonesia selama 20 tahun. Kejahatan Pemilu itu luar biasa masih dilakukan pada Pemilu 2019, mungkin kalau kita bisa sebut Pemilu yang paling buruk sepanjang pasca reformasi," ucap Dahnil.

Dahnil pul membandingkan kecurangan yang terjadi di era kepemerintahan Jokowi dengan era orde baru. Menurutnya, kecurangan yang dilakukan di era Jokowi terlalu kasar.

"Kalau zaman Pak Harto itu enggak ketahuan curangnya karena mainnya halus, kalau ini permainannya kasar, brutal," kata Dahnil.

"Semua orang bisa liat, tapi semua orang tutup mata. Itu lah kami mengkritik masyarakat sipil, apalagi yang rajin ngomong transparansi tapi diam terkait dengan kecurangan-kecurangan ini," tandasnya. [rm]

29 April 2019

Walhi Ragu RI Bisa Lolos dari Jerat Utang Proyek OBOR China

Walhi Ragu RI Bisa Lolos dari Jerat Utang Proyek OBOR China
Berita Terkini - Megaproyek yang akan digarap bersama pemerintah Indonesia dengan China, melalui skema One Belt One Road Initiative atau OBOR, tetap dianggap membebankan negara. Walau menggunakan business to business atau B to B, bukan Govermment to Government atau G to G.

Koordinator Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Edu Rakhman menjelaskan, pemerintah berkelit kalau utang itu B to B. Tetapi, esensinya, tetap menjadi tanggung jawab pemerintah juga, karena harus ada government guaranteed.

"Kalau kita cek yang BUMN, yang menguasai utang swasta Indonesia. BUMN masuk kategori swasta. Berarti, sama saja pemerintah yang akan berkontribusi dan turut bertanggung jawab dalam menyelesaikan pembayaran utang, kalau kemudian B to B yang jadi pilihan," jelas Edu, dalam keterangan pers di Kantor Walhi, Jalan Tegal Parang Nomor 14, Mampang Jakarta Selatan, Senin 29 April 2019.

Soal utang China, dia menjelaskan, saat ini Indonesia sudah mengelola utang dari China. Data terakhir yang dirilis Bank Indonesia melalui Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) April 2019, status terakhir posisi utang luar negeri pada Februari 2019 dari Pemerintah China sebesar US$17,7 miliar. Nilai itu, setara dengan Rp248,4 triliun dengan kurs Rp14.000.

Lebih spesifik, yang dikelola pemerintah sebesar Rp22,8 triliun dan swasta sebesar Rp225,6 triliun. Walhi mencatat, dalam persoalan utang ini sebenarnya BUMN masuk kategori swasta dalam catatan utang Indonesia.

"Jadi, baik itu G to G atau B to B yang didominasi BUMN, tetap akan menjadi tanggung jawab negara dan pasti menjadi beban rakyat Indonesia," katanya.

Walhi juga mencatat bahwa pada 2017, tiga bank China antara lain, China Contruction Bank, ICBC, dan Bank of China termasuk dalam 10 bank di dunia yang paling buruk, karena membiayai energi fosil.

Total pembiayaan tambang batu bara pada tahun 2015-2017, masing-masing adalah China Contruction Bank US$12.608 juta, ICBC sebesar US$9.464 juta, BoC senilai US$8.215 juta.

Sedangkan total pembiayaan PLTU Batu bara masing-masing bank adalah ICBC sebesar US$13.463 juta, China Contruction Bank sebesar US$13.264 juta, dan BoC USD$.064 juta.

Dalam OBOR ini juga, pemerintah mengajukan 28 proyek dengan nilai Rp1.296 triliun. Di mana, masih terdapat proyek-proyek listrik energi kotor batu bara antara lain PLTU batu bara berkapasitas 1.000 Mw Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI), Tanah Kuning, Mangkupadi di Kalimantan Utara.

PLTU batu bara berkapasitas 2x350 Mw di Celukan Bawang, Bali. PLTU Mulut Tambang Kalselteng 3 berkapasitas 2x100 Mw dan Kalselteng 4 berkapasitas 2x100 Mw, Kalimantan Tengah. [vv]

TKN Sapa Jokowi Siap Presiden, BPN: Tak Menghargai Pejuang

TKN Sapa Jokowi Siap Presiden, BPN: Tak Menghargai Pejuang
Berita Terkini - Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN), Dahnil Anzar Simanjuntak menilai sapaan 'Siap Presiden' yang diucapkan elite Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin terhadap Jokowi adalah hal biasa. Ia pun mengaku pihak BPN tidak merasa tersindir dengan video tersebut.

"Tidak (tersindir), biasa saja. Silakan saja," kata Dahnil di Media Center Prabowo-Sandiaga di Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Senin, 29 April 2019.

Sapaan 'Siap Presiden' sebelumnya menjadi viral usai capres Prabowo Subianto menerima kunjungan Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya (PPIR). Dalam kunjungan tersebut, para veteran tersebut berbaris dan hormat terhadap Prabowo serta menyapa Prabowo dengan kata 'Siap Presiden'.

Dahnil pun menjelaskan, para purnawirawan yang mengunjungi Prabowo pada waktu itu adalah veteran yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia.

Jika sapaan para veteran tersebut ke Prabowo diparodikan, ia menilai orang tersebut tidak tahu berterima kasih terhadap para veteran pejuang kemerdekaan.

"Yang datang dan menyebut Pak Prabowo Presiden itu adalah para pejuang, para veteran mantan TNI. Kalau kemudian mereka merendahkan dengan cara seperti itu. Itu justru sikap sesungguhnya orang-orang yang tidak tahu terima kasih kepada para pejuang," katanya.

Sebelumnya, muncul pula video adegan sejumlah elite politik di lingkaran tim kampanye capres petahana Joko Widodo kala mereka menyambut sang kandidat. Hal ini seperti diunggah dalam akun Instagram Sekretaris Kabinet, Pramono Anung.

Tak diketahui pasti lokasi dan waktu adegan itu diambil. Tetapi tampak jelas Jokowi kala itu mengenakan kemeja putih, lalu diawali seorang politikus PDIP yang juga juru bicara TKN, Adian Napitupulu, berdiri tegap dan memberi hormat, berseru, "Siap, Presiden!"

Cara Adian ini diikuti sejumlah elite TKN seperti Abdul Kadir Karding sampai Hasto Kristiyanto.


Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Pramono Anung W (@pramonoanungw) pada


[viva]

Banjir Jadi Alasan Ibu Kota Pindah, Ini Kata Anies

Banjir Jadi Alasan Ibu Kota Pindah, Ini Kata Anies
Berita Terkini - Salah satu alasan yang mengharuskan ibu kota Indonesia harus pindah dari DKI Jakarta adalah banjir. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan semua masalah di Jakarta tetap harus diselesaikan.

"Tetap harus diselesaikan, begitu juga dengan penurunan tanah. Penurunan tanah itu tetap harus diselesaikan," kata Anies di Pasar Kenari, Salemba, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2019).

Anies menuturkan kesimpulan rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah meminta Bappenas mengkaji pemindahan ibu kota. Dia menuturkan pembangunan Jakarta memprioritaskan percepatan dalam 10 tahun.

"Jadi kesimpulan pak presiden begini, kaji lebih jauh soal ibu kota. Ditugaskan dengan Kementerian Bappenas dan ibu kota. Kemudian yang kedua komitmen untuk pembangunan di Jakarta selama sepuluh tahun ke depan yang diputuskan," jelas Anies.

Anies menekankan perpindahan ibu kota tidak akan langsung mengurangi kemacetan. Dia menjelaskan pemindahan ibu kota tidak terlalu signifikan.

"Jadi kalau di catatan kita jumlah kendaraan pribadi di Jakarta sekitar 17 juta, kendaraan kedinasan 141 ribu. Jumlahnya kecil sekali. Kalaupun pemerintah pindah tidak kemudian mengurai masalah kemacetan," sebutnya.

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas mengatakan, selain banjir, kemacetan juga menjadi faktor lainnya. Rugi akibat kemacetan yang terjadi di Indonesia sudah hampir ratusan triliun.

"Kerugian perekonomian dari kemacetan ini data tahun 2013 ini Rp 65 triliun per tahun dan sekarang angkanya mendekati Rp 100 triliun dengan semakin beratnya kemacetan di wilayah DKI Jakarta," kata Bambang di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4).

Mengenai masalah banjir, Bambang menyebutkan DKI Jakarta harus bisa menyelesaikan masalah tersebut. Tidak hanya yang berasal dari hulu, tetapi juga

Selain masalah kemacetan, masalah yang harus kita perhatikan di Jakarta adalah masalah Banjir, tidak hanya banjir yang berasal dari Hulu tapi juga akibat penurunan permukaan tanah akibat penggunaan air tanah.

"50% wilayah Jakarta itu kategorinya rawan banjir atau memiliki tingkat di bawah 10 tahunan, idealnya kota besar keamanan banjirnya minimum 50 tahunan," jelas dia.

Adapun, kata Bambang, penurunan permukaan air tanah di Utara Jakarta rata-ratanya 7,5 cm per tahun dan pada rentang 1987-2007 sudah mencapai 60 cm dan angka ini akan terus meningkat mencapai 120 cm selama penggunaan air tanah masih banyak dilakukan.

"Sedangkan air laut, kata Bambang kenaikannya rata-rata 4-6 cm per tahun karena perubahan iklim. "Ditambah lagi kualitas air sungai tidak hanya di Jakarta tapi khusus di jakarta 96% sungai di Jakarta tercemar berat, sehingga memiliki bahaya signifikan akibat sanitasi yang buruk," kata dia.[dtk]

Izin Pergi Berobat, Papa Setnov Kepergok di Restoran Padang

Izin Pergi Berobat, Papa Setnov Kepergok di Restoran Padang
Berita Terkini - Ingat Setya Novanto? Mantan Ketua DPR yang sudah dibui di Lapas Sukamiskin ini mendadak muncul di restoran Padang di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. 

Kemunculan Novanto yang diganjar pidana 15 tahun penjara karena kasus e-KTP ini membuat tanya. Sedang apa dia di sana, bukankah sedang menjalani masa penahanan?

Beberapa saksi mata termasuk sejumlah pelayan restoran mengaku melihat sosok Novanto, yang duduk bersama dua orang di meja restoran. Sayangnya para saksi tak sempat mengambil foto.

Kehadiran Novanto di restoran Padang RSPAD Gatot Subroto ini tentu perlu ada jawabannya. Wartawan kemudian mengkonfirmasi soal Novanto ke Kalapas Sukamiskin, Tejo Herwanto. 

Menurut Tejo, Novanto memang tidak ada di Lapas. Dia pergi untuk izin berobat.

"Iya betul. Tindakan lanjutan berobat," kata Tejo, Senin (29/4).

Tejo mengaku proses perizinan pengobatan pun sudah sesuai dengan prosedur dan sudah mendapatkan izin dari Ditjen PAS.

Tejo menjelaskan Setya Novanto akan berada di RSPAD hingga ada rekomendasi dari tim dokter terkait kondisi yang bersangkutan. Tejo membeberkan, Setnov menjalani pemeriksaan terkait penyakit vertigo dan penyakit lain yang dideritanya.

"Sampai dilaksanakan tindakan operasi dan dinyatakan selesai dan boleh kembali pulang sesuai rekomendasi Tim Dokter," kata Tejo.

Hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan dari pihak pengacara Novanto. [kp]

Jokowi Pindahkan Ibu Kota Negara, Ferry: Apa karena Anies Gubernur?

Jokowi Pindahkan Ibu Kota Negara, Ferry: Apa karena Anies Gubernur?
Berita Terkini - Presiden Joko Widodo memutuskan ibu kota Indonesia akan berpindah dari DKI Jakarta. Pemerintah menyiapkan wilayah di luar Jawa sebagai ibu kota negara.

Menanggapi keputusan tersebut, eks menteri kabinet kerja Jokowi, Ferry Mursidan Baldan, menuturkan bahwa wacana tersebut harus dipikirkan secara matang dan tak terburu-buru. Ia menyebut bahwa butuh waktu sekitar 15-20 tahun untuk merealisasikannya.

"Bangun pemerintahan pusat ibu kota negara berkaitan dengan berbagai hal. Pertama, perencanaan. Bisa saja, tapi tidak boleh berpikir dalam waktu pendek. Ini pekerjaan paling tidak minimal 15-20 tahun baru bisa terwujud," kata Ferry di media center Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Senin, 29 April 2019.

Ia mencontohkan untuk sebuah pemindahan ibu kota provinsi saja butuh proses yang tak mudah. Provinsi Maluku Utara memiliki ibu kota sementara Ternate. Namun, sesuai undang-undang ibu kota Provinsi Maluku Utara adalah Sofifi.

"Untuk proses pindah tidak mudah dari Ternate ke Sofifi. Banyak infrastruktur. Bukan hanya infrastruktur fisik loh, bagaimana mereka bersekolah, beraktivitas, bagaimana hubungan dengan kampung halamannya. Kalau di Ternate mereka tinggal di kampung halamannya. Jadi bukan soal mudah," katanya.

Selain itu, ia pun menyoroti urgensi pemindahan ibu kota negara tersebut. Jika hanya kerumitan menurutnya hal tersebut bisa diselesaikan.

Namun, Ferry yang saat ini menjabat sebagai Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi membaca pemindahan ibukota lantaran saat ini Jakarta dipimpin oleh Anies Baswedan.

"Kalau saya membacanya, ah jangan-jangan karena Anies jadi Gubernur, jadi kurang-kurang sinkron. Mengajak orang berpikir, ‘ayo pindah ibu kota kan tidak bener’," ujarnya.

Ia pun meminta jika memang wacana tersebut terealisasi maka pemerintah tak melupakan Jakarta sebagai ibu kota yang lama.

"Kalau pindah meninggalkan Jakarta seperti apa. Jangan seperti kita pindah rumah tapi rumah lama di didiemin aja kayak rumah kosong. Jadi butuh proses yang mendalam apa tujuan yang berawal dari urgensinya," katanya. [vv]

Jokowi Putuskan Ibu Kota Indonesia Dipindah ke Luar Jawa, 3 Provinsi Ini Jadi Kandidat

Jokowi Putuskan Ibu Kota Indonesia Dipindah ke Luar Jawa, 3 Provinsi Ini Jadi Kandidat
Berita Terkini - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan akan melakukan persiapan untuk memindahkan ibu kota Indonesia.

Dilansir olehTribunnews, Jokowi meminta para menterinya mempersiapkan secara matang perpindahan ibu kota saat rapat terbatas tindak lanjut rencana pemindahan ibu kota di kantor presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Jokowi mengatakan perpindahan tersebut sebagai langkah untuk kemajuan Indonesia.

Dia mengatakan ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam perpindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke tempat lain.

"Kita ingin berpikir visioner untuk kemajuan negara ini. Memindahkan ibu kota memerlukan persiapan yang matang, persiapan yang detail, baik dari sisi pilihan lokasi yang tepat, termasuk dengan memperhatikan aspek geopolitik, geostrategis, kesiapan infrastruktur pendukungnya dan juga soal pembiayaannya," tutur Jokowi.

Jokowi yakin dengan persiapan yang matang maka gagasan untuk pindah ibu kota akan terwujud.

Dia menambahkan ada beberapa negara yang sudah mengantisipasi perkembangan untuk memindahkan pusat pemerintahan seperti Malaysia, Korea Selatan, Brazil, Kazakstan, dan lain-lainnya.

"Ketika kita sepakat akan menuju negara maju, pertanyaan pertama terutama yang harus dijawab adalah apakah di masa yang akan datang, DKI Jakarta sebagai ibu kota negara mampu memikul dua beban sekaligus, sebagai pusat pemerintahan dan layanan publik dan sekaligus pusat bisnis," papar Jokowi.

Sementara itu, Bappenas telah merampungkan kajian tahap pertama rencana pemindahan ibu kota ke luar Jakarta.

Kandidat pengganti Jakarta di antaranya, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.

Dikutip dari Kompas.com, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, ada tiga alternatif yang ditawarkan ke Jokowi terkait ibu kota yang baru

Pertama, Ibu Kota tetap berada di Jakarta tetapi kantor-kantor pemerintah, kementerian, dan lembaga berada di seputaran Istana dan Monas.

Hal tersebut agar terciptanya efisiensi di dalam tugas koordinasi pemerintah.

Sedangkan, kedua perpindahan pusat pemerintah di luar Jakarta tetapi masih dalam radius sekitar 50-70 km dari Jakarta.

"Dalam rapat tadi diputuskan, Presiden memilih alternatif ketiga, yaitu memindahkan Ibu Kota ke luar Jawa. Ini barangkali salah satu putusan penting yang dilahirkan hari ini," kata Bambang.

Menurut Bambang, keputusan Jokowi tersebut untuk mempertimbangan agar Indonesia tidak Jawa sentris.

Hal tersebut agar bisa ekonomi bisa tumbuh bisa merata di setiap wilayah.

"Dan tentunya akan dilanjutkan dengan ratas berikutnya yang akan bicara lebih teknis, bicara design, dan bicara mengenai masterplan dari kota itu sendiri," kata dia.



Simak video di atas! [tribun]

© Copyright 2019 BERITATERKINI.co | All Right Reserved