Oleh M Rizal Fadillah (Mantan Aktivis IMM)
Prof Mahfud kini mendapat kritik sana sini. Mulai dari blunder ucapan soal daerah keras pendukung Prabowo lalu apologia nya yang sampai nembak sejarah PRRI/Permesta dan DI/TII lah. Orang pintar memang tak mau kalah eh salah jadi terus berargumen yang makin bertahan makin ngawur argumennya. Blunder Prof. Serangan sampai menyentuh keprofesoran hingga status nya di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) gaji seratus jutanya pun disinggung singgung.
Prof Mahfud lupa pada isu sensitif yang sedang dirasakan publik. Soal kecurangan dan pencurian suara Prabowo sebagai Capres. Lembaga penyelenggara Pemilu sedang disorot. Tiba-tiba menyodok daerah atau provinsi dimana Prabowo menang disebut sebagai daerah garis keras. Tentu menyinggung masyarakat khususnya daerah yang disebutnya seperti Aceh, Sumbar, Sumsel, Jabar dan lainnya. Bak La Nyalla yang telah menyinggung dan membuat marah masyarakat Madura. Rupanya Guru Besar kita ini salah ucap atau punya kepentingan atau ada yang "menyihir" sehingga memiliki pandangan yang kurang ajeg. Kegagalan menjadi Cawapres kah yang membuat galau. Wallahu a"lam.
Baiknya Pak Mahfud MD ini meminta maaf saja kepada masyarakat khususnya daerah yang disebut garis keras, karena itu juga sebenarnys menyinggung masyarakat daerah lainnya seolah menjadi daerah "garis lembek". Tidak ada pembagian daerah seperti itu. Setiap daerah memiliki keragaman pandangan. Karenanya sadari dan terima bahwa ucapan itu keliru atau blunder. Minta maaflah. Selesai. Bangsa dan rakyat kita baik kok asal kita jujur dan rendah hati. Jika sebaliknya tetap ngotot, maka tentu semut pun kalau diinjak bakal menggigit, bukan begitu Prof.
Moga para petinggi dan tokoh-tokoh masyarakat Indonesia mulai bebenah diri membangun karakter kenegarawanan. Tidak berbicara sompral yang mengabaikan martabat suku, daerah, atau agama. Situasi kini agak memanas karena isu kepemimpinan nasional. Kepemimpinan yang berspektrum luas pada kewibawaan dan kesatuan bangsa di masa depan. Kita sedang berada di simpang jalan. Pemimpin dan tokoh-tokoh harus semakin merapat pada aspirasi dan perasaan rakyat Indonesia. Jangan ikuti hawa nafsu dan kepentingan diri dan golongan semata.
Bandung, 29 April 2019 (*)
[tsc]
