Mei 2019

31 Mei 2019

Relawan Polisikan Akun FB Rocky Gerung yang Tulis 'Jokowi Culas'

Relawan Polisikan Akun FB Rocky Gerung yang Tulis 'Jokowi Culas'
Berita Terkini - Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) melaporkan akun media sosial FaceBook bernama Rocky Gerung ke Polda Metro Jaya. Akun itu dilaporkan karena menyebut capres Joko Widodo (Jokowi) curang dalam Pilpres 2019 sehingga kembali menang.

"Yang kita laporkan adalah akun yang bernama Rocky Gerung itu yang kita laporkan. Terus pelaporan itu berkaitan dengan menyangkut masalah berita yang ada di akun itu di mana, akun itu dikatakan bahwa KPU bekerja mempolitisir perolehan suara," kata tim hukum ARJ, C Suhadi, kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (31/5/2019).

Suhadi menyebut akun itu menuliskan informasi yang tidak benar. Posting-an akun itu disebutnya memfitnah capres Jokowi dengan menuduh Jokowi hanya mendapat perolehan suara yang lebih sedikit ketimbang pesaingnya, capres 02 Prabowo Subianto.

Relawan melaporkan akun penghina Jokowi.

"Dia mengatakan bahwa pendukung prabowo sudah punya bukti C1 sebanyak 62 persen atas Jokowi. Kemudian juga dia mengatakan dia sudah menang di 30 provinsi. Dia katakan juga ini kecurangan, ini kelicikan atau cara-cara seperti ini mengulang dari Pemilu 2014. Jadi 2019 mengulang kecurangan di 2014 kira-kira itu," ungkap Suhadi.

Dalam laporannya, Suhadi ditemani oleh 3 orang sesama relawan Jokowi. Ia membawa bukti berupa print out posting-an tersebut dan file posting-an itu yang dimasukkan ke flashdisk.

Suhadi pertama kali mengetahui posting-an itu dari rekan-rekannya sesama relawan pada 29 Mei 2019. Ia menyebut posting-an tersebut sudah tersebar melalui WhatsApp.

"Kita minta diungkap karena ini berita hoax gini nggak bener. Jadi akhirnya masyarakat seolah-olah berita ini benar, padahal nggak benar," kata Suhadi.

Untuk laporannya sendiri, Suhadi belum mengetahui siapa terlapornya atau siapa pemilik akun tersebut. Akun tersebut mengatasnamakan Rocky Gerung dan menggunakan foto Rocky Gerung. Tulisan yang dilaporkannya itu sudah di-posting pada 28 Mei 2019 sekitar pukul 05.57 WIB.

Laporan itu teregister pada LP/3408/V/2019/PMJ/Dit.Reskrimsus dengan pelapor ia sendiri dan terlapor masih dalam lidik. Pasal yang dilaporkan ialah ujaran kebencian melalui media elektronik Pasal 28 Ayat (2) juncto Pasal 48 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.

Berikut ini posting-an di akun Facebook yang mengatasnamakan Rocky Gerung.

#BAHAYA BESAR MENUNGGU INDONESIA!!

Mata dunia kini tertuju ke Indonesia. Jokowi yang haus kekuasaan memaksa KPU dan BAWASLU agar bekerja cepat mempolitisir perolehan suara dilapangan agar sesuai dg presentase QC yg 2 mingguan ini tetap dipaksakan tayang di tipi.

Indonesia membara. Pendukung Prabowo sdh kantongi C1 asli dan menjelaskan Prabowo menang 62% atas Jokowi.

Namun bukan Jokowi namanya kalo bukan Culas, Licik dan Rakus. Berbekal kemenangan palsunya 2014 lalu ia tengah berusaha segala cara melemahkan semangat juang pendukung Prabowo dan agar mengakui kekalahan Prabowo meski secara Real Count Prabowo menang telak di 30 Provinsi.

Baru sekarang terjadi, Jokowi yang hanya menang di 4 provinsi memaksa semua elemen bangsa ntk mengakui kemenangannya padahal rakyat menyaksikan Prabowo unggul di 75% provinsi. Sesungguhnya sikap tak terpuji.

Jokowi Mau Undang Maskapai Asing, Rizal Ramli: Solusi Presiden Kok Cetek Amat

Jokowi Mau Undang Maskapai Asing, Rizal Ramli: Solusi Presiden Kok Cetek Amat
Berita Terkini - Eks Menko Perekonomian Rizal Ramli ikut mengomentari pernyataan Presiden Joko Widodo soal melonjaknya harga tiket pesawat. Dalam suatu wawancara, Jokowi, sapaan akrab presiden memandang perlu untuk mengundang maskapai asing masuk Indonesia agar harga tiket bisa terjangkau.

"Maaf Pak Jokowi, kok solusinya cetek dan merugikan kepentingan nasional? Pasar domestik di negara-negara besar khusus untuk airline domestik. Suruh menterinya belajar cara ngatur duopoly supaya tidak rugikan konsumen," cuit Rizal Ramli dalam twitternya, Jumat (31/5).

Dalam wawancara tersebut, Jokowi menilai salah satu faktor tiket mahal karena kurangnya kompetisi dalam pasar penerbangan. 

Menurut Jokowi dengan mengundang maskapai-maskapai baru untuk membuka rute domestik nantinya akan membuat konsumen memiliki lebih banyak pilihan dan maskapai akan semakin efisien.

Selain itu, Jokowi juga menyebut perizinan di Indonesia memungkinan untuk maskapai asing bisa mendirikan perusahaan (perseroan terbatas) dan membuka rute-rute domestik. [rm]

Muhammadiyah Resmi Tetapkan Idul Fitri 1440 H Jatuh pada 5 Juni 2019

Muhammadiyah Resmi Tetapkan Idul Fitri 1440 H Jatuh pada 5 Juni 2019
Berita Terkini - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah resmi menetapkan Idul Fitri 1 Syawal 1440 H jatuh pada 5 Juni 2019.

Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menjelaskan, keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil hisab haqiqi Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah.

Demikian disampaikan Haedar Nashir kepada wartawan di Kantor PP Muhammadiyah, Jalan Cik Ditiro, Yogyakarta, Kamis (30/5/2019).

“Karena itu, berkaitan dengan idul fitri 1440 Hijriyah kami mengucapkan selamat idul fitri, taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin,” sambungnya.

Pihaknya berharap, momen Idul Fitri 1440 H ini bisa kembali merekatkan persaudaraan sebagai bangsa dengan saling maaf-memaafkan.

Selain itu, juga menjadi momentum bagi umat Islam dan bangsa Indonesia menjadikan bangsa dan negar ini sebagai rumah milik bersama.

“Untuk maju menjadi bangsa dan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur menuju Indonesia berkemajuan,” harapnya.

“Semoga Allah memberi rahmat untuk bangsa Indonesia,” lanjut Haedar.

Tak hanya itu, pihaknya juga berharap agar penetapan lebaran tahun oleh Muhammadiyah, tidak berbeda dengan orgasnisasi keagamaan lainnya.

Akan tetapi ia menekankan, jika memang ada perbedaan, hal itu tidak menjadi maslah sama sekali.

Alasannya, terang Haedar, Muhammadiyah dan seluruh komponen umat Islam dan bangsa Indonesia selalu memiliki rasa toleransi ketika terjadi perbedaan.

“Dan sebenernya umat Islam dan bangsa Indonesia itu sudah dewasa untuk berbeda,” pungkas Haedar.

Untuk diketahui, Muhammadiyah sebelumnya memang sudah menetapkan Idul Fitri 1440 H sejak jauh hari sebelumnya, yakni pada 16 Maret 2019.

Di tanggal itu pula, Muhammadiyah sudah menetapkan awal Ramadan jatuh pada tanggal 6 Mei 2019.

Hal itu tertulis dalm Maklumat PP Muhammadiyah dengan nomor 01/MLM/I.0/E/2019 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal dan Zulhijah 1440 Hijriah.

Dalam surat maklumat itu disebutkan bahwa ijtima jelang Syawal 1440 H terjadi pada hari Senin Wage, 3 Juni 2019 M pukul 17:04:46 WIB.

Saat itu, tinggi bulan saat terbenam matahari di Yogyakarta hilal belum wujud.

“1 Syawal 1440 H jatuh pada hari Rabu Legi, 5 Juni 2019 M,” tulis surat maklumat tersebut.[psid]

Ridwan Kamil Melawan Tuduhan Desain Masjid Illuminati

Ridwan Kamil Melawan Tuduhan Desain Masjid Illuminati
Berita Terkini - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, diserang tuduhan bahwa Masjid Al Safar yang dirancangnya terkait iluminati karena berbentuk segitiga. Ridwan Kamil melawan tuduhan itu. 

Tuduhan itu salah satunya muncul dalam video yang ramai beredar di Twitter. Video itu menampilkan seorang pria yang tengah mengulas bangunan Masjid Al Safar. Si pria mengaku memfoto masjid beserta isi di dalamnya yang dinilai akrab dengan nuansa segitiga.

"Ini pintu masuknya dan lihat ini segitiga semua. Nyaris segitiga semua. Bahkan ketika masuk ke dalam, ini segitiga, satu mata. Maka, ketika kita salat, sebetulnya kita menghadap siapa, menghadap Allah atau segitiga satu mata?" kata pria itu dalam video viral itu.

Seorang netizen lantas menanyakan video viral tentang masjid bernuansa segitiga itu kepada Ridwan Kamil dalam kolom komentar unggahannya tentang mudik di Instagram. Untuk diketahui, Masjid Al Safar berdiri di rest area Km 88 B Jalan Tol Cipularang, Jawa Barat. 

"Ada video soal masjid yang kang RK bangun berkaitan dengan simbol2 segitiga, saya non muslim, tapi kok ikut miris melihat cara2 provokasi tsb... mohon segera klarifikasi kang..," tulis si netizen.

Foto: Masjid Al Safar (Dok. Istimewa)

Apa kata Ridwan Kamil? Menurut mantan Wali Kota Bandung itu, pihak-pihak yang mengaitkan simbol segitiga dengan kerangka masjid yang dibangunnya itu hanya menafsir tanpa upaya meminta klarifikasi langsung kepadanya.

"Mereka menafsir tanpa pernah sedikitpun bertanya/tabayyun. Jika segitiga dilarang, maka di dunia ini geometri tinggal tersisa kotak dan lingkaran. Maka masjid2 tropis dgn atap ala pendopo pun harus dihancurkan? Kita ikut akal sehat saja," sebut Ridwan Kamil.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Emil ini menegaskan isu bahwa masjid rancangannya terkait iluminati adalah tidak benar. Dia juga angkat bicara soal desain-desain masjid yang dia buat.

Di Instagram, pria yang akrab disapa Emil ini mengunggah aneka bentuk masjid yang dia rancang. Tidak hanya segitiga, ada pula yang berbentuk kubah hingga kotak.

"Mendesain Masjid adalah salah satu minat terkuat atau passion saya. Karena bukan ustadz, minimal saya berdakwah dengan menghadirkan infrastruktur dakwah yaitu ragam masjid di seluruh dunia yang sempit dan sementara ini. Saya ingin menyumbangkan kemajuan seni dan arsitektur Islam. Estetika Islam sangat kuat di geometri. Maka dari itu setiap desain masjid selalu berusaha baru dan geometri berbeda," papar Emil di Instagram, Jumat (31/5/2019). 

"Hasilnya beragam dari 1/2 kubah, multi kubah, kotak, silinder, tradisional sampai dengan bentuk-bentuk poligon seperti segitiga," tambahnya. 

Foto: Bentuk masjid rancangan Ridwan Kamil (Instagram Ridwan Kamil)

Emil mengatakan desain masjid berbeda-beda karena disesuaikan dengan geografi, iklim, ukuran, budaya, dan lain-lain. Masjid Al Safar yang sedang ramai dibahas karena berbentuk segitiga dibuat berdasarkan hasil riset teori Folding Architecture alias lipatan. Seperti origami, hasilnya adalah lekukan dan ruang berbentuk segitiga.

"Jika hasilnya ditafsir macam-macam, itu dipersilakan. Seperti Monas yang ditafsir macam-macam. Saya tidak perlu marah terhadap tafsir, yang penting saya jelaskan bahwa jika Masjid Al Safar dikatakan sebagai implementasi dari simbol-simbol iluminati itu adalah kesimpulan KELIRU. Karena itu tidak benar dan tidak dimaksudkan," tegas mantan Wali Kota Bandung ini. 

Emil ikhlas dan memaafkan pihak-pihak yang memviralkan tafsir yang salah soal Masjid Al Safar tanpa tabayun. Bagi Emil, isu itu merusak nama baik dan keimanannya. 

"Isu ini pernah dihebohkan oleh pihak yang sama di zaman pilgub 2018 untuk menjelekkan saya saat kampanye. Saya sudah maafkan, move on dan saya hanya berdoa. Alhamdulillah, Allah SWT ternyata lebih mengabulkan doa saya, bukan doa dan harapan mereka," ungkap Emil. 

Urbane Indonesia Angkat Bicara

Urbane Indonesia adalah firma yang merancang masjid tersebut bersama Ridwan Kamil. CEO Urbane Indonesia Reza Nurtjahja mengatakan desain segitiga dalam dunia arsitektur merupakan hal yang lumrah. Tak terkecuali dalam konstruksi bangunan masjid modern.

"Karena geometrik itu segitiga, segi empat, lingkaran. Kemudian kita mencoba mencari cara baru dalam dunia arsitektur masjid iitu bentuknya bisa bermacam-macam, tidak hanya berkubah saja," kata Reza saat dihubungi, Jumat (31/5/2019).

Masjid rancangan Ridwan Kamil di Makassar / Foto: (Muhammad Taufiqqurrahman/detikTravel)

Menurutnya berubahnya arsitektur masjid di berbagai belahan dunia tak terlepas pengaruh perkembangan zaman. Hal itu juga diikuti oleh Urbane dalam merancang sejumlah bangunan masjid di Indonesia.

"Masjid sendiri kan tidak ada arahan spesifik bentuknya seperti apa, jadi dulu sejarahnya tidak diawali dengan kubah. Indonesia sendiri secara kultur enggak ada kubah, itu budaya impor timur tengah," ungkap dia.[dtk]

Mantan KaBAIS Rela Potong Leher Jika Soenarko Benar Ingin Makar

Mantan KaBAIS Rela Potong Leher Jika Soenarko Benar Ingin Makar
Berita Terkini - Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais), Lentan Jederal (Purn) Yayat Sudrajat sangat tidak percaya jika mantan Danjen Kopassus Mayjen (Purn) Soenarko ingin berbuat makar.

Bahkan jebolan Akademi Militer 1982 itu rela potong leher jika benar Soenarko berniat untuk melakukan makar.

“Saya tahu persis dan saya taruhannya jika Pak Narko berbuat seperti itu (makar), boleh potong leher saya,” kata Yayat dalam konfrensi pers bersama purnawirawan Jenderal di Hotel Century Atlet, Jakarta, Jumat (31/5).

Tuduhan makar ini, kata Yayat, menyangkut harga diri Kopassus. Ia berpendapat tuduhan tersebut tak lebih sebagai dagelan politik belaka.

Mantan Sesmenkopolhukam itu kembali menegaskan, sangat tidak mungkin Soenarko yang merupakan prajurit Kopassus dan telah banyak dinas di medan konflik melakukan makar.

Ketidakpercayaan serupa juga diutarakan oleh mantan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Letjen (Purn) Johanes Suryo Prabowo. Menurutnya, Soenarko salah satu jenderal yang tak pernah melihat istrinya melahirkan.

“Bahkan anaknya itu pilot pesawat tempur dan gugur saat melakukan operasi, itu dikubur di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata,” ujarnya.

Soenarko, kenang JS Prabowo, dikenal sebagai perwira tinggi yang banyak bertempur. “Kalau mau dibandingkan dengan Wiranto, kakinya aja belum pernah kena lumpur,” sindirnya. [rm]

Wiranto Minta Ryamizard Tak Usah Berspekulasi soal Rencana Pembunuhan

Wiranto Minta Ryamizard Tak Usah Berspekulasi soal Rencana Pembunuhan
Berita Terkini - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta agar Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu tak gampang berspekulasi. Hal ini terkait pernyataan Ryamizard yang tak yakin ada kelompok yang benar-benar ingin membunuh empat pejabat negara saat kerusuhan 21-22 Mei lalu.

Wiranto menegaskan proses hukum soal rencana pembunuhan empat pejabat negara itu sudah berjalan di kepolisian.

"Saya kira begini, ini kan proses hukum sudah jalan, jadi enggak usah kita berspekulasi," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (31/5).

Empat pejabat yang disebut menjadi target pembunuhan yakni Wiranto, Menteri Koordinator Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan dan Staf Khusus Presiden bidang Intelijen Gories Mere.

Lebih lanjut, Wiranto tak keberatan bila tokoh manapun memiliki keinginan untuk merespons isu tersebut. Akan tetapi, ia mengingatkan agar tak mudah berspekulasi.

Ia lantas meminta kepada seluruh masyarakat tetap sabar menunggu proses hukum yang sedang berjalan.

"Tokoh manapun boleh mengatakan ini itu, tapi jangan berspekulasi, karena proses hukum berjalan, kita tunggu saja proses hukum berjalan," kata dia.

Wiranto meyakini hasil penyelidikan dari pihak kepolisian terkait rencana pembunuhan empat pejabat akan diketahui masyarakat dengan jelas bila selesai dilakukan. 

Oleh karena itu, ia kembali meminta kepada seluruh masyarakat untuk tak melulu berspekulasi lebih jauh terkait kasus tersebut.

"Nanti kita akan ketahui dari alur analisa hukum, alur BAP, alur pembuktian, nanti akan ketahuan dengan jelas, masyarakat akan tahu, enggak usah kita berspekulasi ini dan itu," kata Wiranto.

"Soal komentar-komentar lain biarin sajalah," ucap dia.

Sebelumnya, Ryamizard tak yakin ada ancaman terhadap empat pejabat negara itu. Ia mengatakan ancaman pembunuhan itu hanya sebatas gertakan semata. Menurut dia, ancaman pembunuhan tersebut juga tak terlepas dari dinamika politik.

"Misalnya kan kita ngomong, nanti gua gebukin lu. Kan belum tentu gebukin. Ya, kita tahulah yang namanya politik kan memang begitu," ujar mantan KSAD itu. [cnn]

Hari Ini Resmi Tamat, Sayonara BlackBerry Messenger

Hari Ini Resmi Tamat, Sayonara BlackBerry Messenger
Berita Terkini - Tibalah saatnya mengucap selamat tinggal pada BlackBerry Messenger (BBM). Hari ini, 31 Mei 2019, aplikasi layanan yang sempat banyak digandrungi itu resmi tamat.

"Hari ini kami mengumumkan akan menutup layanan konsumen BBM pada 31 Mei 2019. Terima kasih telah menjadi bagian layanan konsumen BBM, " sebut pihak BBM yang kini bernaung di bawah grup Emtek, dalam pengumuman yang dilakukan pada 18 April lalu.

Pengguna rupanya sudah banyak pindah ke layanan lain. "Industri teknologi sangat dinamis dan meski dengan usaha substansial kami, pengguna telah beralih ke platform lain dan user baru sulit digaet," sebut BBM.

Mereka mengucap terima kasih pada semua pengguna, mitra dan para karyawan yang pernah jadi bagian dari BBM. "BBM akan terus beroperasi sampai 31 Mei 2019, setelahnya aplikasi BBM akan berhenti beroperasi," demikian penjelasan mereka.

Bagi yang masih ingin merasakan sensasi memakai BBM, pihak BlackBerry merilis layanan baru bernama BBM Enterprise, tapi berbayar dan lebih ditujukan ke enterprise. "Keputusan ini diambil sebagai rasa hormat BlackBerry kepada para pengguna setia BBM," sebut BlackBerry. 

"Setelah melalui banyak pertimbangan, kami memutuskan bahwa pengguna setia BBM harus tetap memiliki platform pengiriman pesanan yang aman dan dapat dipercaya," ujar Mark Wilson, Chief Marketing Officer BlackBerry. 

Peminat sudah dapat mengunduh BBMe dari Google Play Store di Android dan dijanjikan segera hadir di Apple App Store. BBMe akan tersedia secara gratis untuk satu tahun pertama. Setelah tahun pertama, pengguna akan dikenakan biaya berlangganan tiap 6 bulan sebesar USD 2,49.

BBM dilahirkan BlackBerry saat masih bernama Research in Motion (RIM). Tepatnya pada 1 Agustus 2005, di permulaan ketenaran BlackBerry. Tahun 2015, masih ada 190 juta pengguna BBM. Sayang seiring berjalannya waktu, popularitas BBM tersaingi, terutama oleh WhatsApp. BlackBerry sang induk yang sudah kewalahan di pasar ponsel, memutuskan melepas BBM.

PT Elang Mahkota Teknologi atau Emtek menggaet BBM pada 2016 senilai USD 207,5 juta selama enam tahun untuk memiliki hak brand, properti intelektual dan lisensi teknologi. Pengguna BBM di Indonesia yang masih melimpah jadi salah satu alasan Emtek membeli BBM.

Begitu banyak fitur baru lalu dihadirkan di BBM. Namun semua itu tidak membuat layanan ini makin populer, malah sebaliknya. Kian banyak user pindah memakai layanan lain seperti Line, Telegram, dan tentu saja WhatsApp.

Maka sudah tidak ada pilihan lain, BBM terpaksa dimatikan. Aplikasi BBM dipastikan tak beroperasi lagi setelah hari ini. Sayonara dan terima kasih, BBM.[dtk]

Isu Gerindra Merapat ke Jokowi, Moeldoko: Di Politik Tak Ada yang Mustahil

Isu Gerindra Merapat ke Jokowi, Moeldoko: Di Politik Tak Ada yang Mustahil
Berita Terkini - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menganggap sangat mungkin jika Partai Gerindra akan bergabung dalam koalisi Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, menurutnya, di dalam dunia politik tidak ada yang tidak mungkin.

"Ya politik, enggak ada yang enggak mungkin, serba mungkin," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (31/5/2019).

Santer isu Partai Gerindra masuk ke koalisi pemerintah, setelah adanya rencana Jokowi dan Capres nomor urut 02 sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bakal melakukan pertemuan.

Terkait hal itu, Moeldoko menilai, perlu adanya check and balace, jika nantinya Partai Gerindra masuk dalam koalisi pemerintah.

"Sangat mungkinlah. Hanya juga perlu dipikirkan chek and balance-nya saja. Karena negara yang demokrasi chek and balance-nya harus dipikirkan," kata dia.

Selain itu, mantan Panglima TNI itu menuturkan pertemuan antara Jokowi dan Prabowo terus didorong agar segera terealisasi. Ia pun memprediksi pertemuan Prabowo dan Jokowi kemungkinan akan digelar setelah perayaan Idul Fitri 1440 Hijriah.

"Ya terus di dorong ke sana. Saya kira sepertinya sih indikasi-indikasinya enggak terlalu lama. Ya, mudah-mudaha setelah lebaran, melihat waktunya seperti ini. Saya rasa setelah lebaran," tutur Moeldoko. [sra]

Ani Yudhoyono Tak Sadarkan Diri

Ani Yudhoyono Tak Sadarkan Diri
Berita Terkini - Kabar memburuknya kondisi istri Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono, Ani Yudhoyono, dibenarkan orang-orang di terdekatnya.

Kondisi Ibu Ani, dikabarkan memburuk dan tak sadarkan diri. Hal itu dibenarkan Kadiv Advokasi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean kepada wartawan, Jumat (31/5/2019).

“Betul (Bu Ani tak sadarkan diri),” ujarnya.

Ferdinand menyebut, informasi itu juga didapatnya pada Jumat (31/5) pagi.

Tadi pukul 09.00 WIB kami dapat infonya seperti itu dari Singapore,” lanjutnya.

Kendati demikian, Ferdinand tak merinci kondisi ‘tak sadarkan diri’ Ani Yudhoyono.

“Saya tidak bisa menjawab apakah koma atau tidak, kami hanya dikabari tidak sadar,” jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Sekjen Partai Demokrat, juga menyampaikan hal yang sama pagi tadi.

Kabar itu ia sampaikan melalui akun Twitter pribadinya, Jumat (31/5).

“Pagi ini kesehatan Ibu Ani kembali sedikit memburuk,” tulisnya sekitar pukul 09.24 WIB.

Untuk itu, ia pun memohon doa agar istri Ketua Umum Partai Demokrat itu bisa kembali pulik.

“Semoga Tuhan Yang Maha Esa mendengar dan mengabulkan permohonan dalam doa kita semua,” katanya.

“Yakni Ibu Ani dapat melewati ujian yang sangat berat ini dan segera kembali pulih. Amin,” harapnya.[psid]

Nono Sampono: Tidak Ada Cerita Aceh Referendum

Nono Sampono: Tidak Ada Cerita Aceh Referendum
Berita Terkini - Wacana Ketua Umum Partai Aceh, Muzakir Manaf, yang memunculkan wacana referendum Aceh dan mendapat dukungan senator Fahrul Rozi menuai reaksi keras dari unsur pimpinan DPD.

Wakil Ketua DPD,  Nono Sampono secara tegas menolak wacana tersebut. 

"Kita harus luruskan wacana tersebut. Sebab ini bukan persoalan ketidakadilan, bukan pula persoalan keterbelakangan mssyarakat tapi mempertaruhkan kedaulatan negara," tegas Nono Sampono di media center DPR, Jumat (31/5).

Dia menyayangkan senator DPD yang terprovokasi dengan wacana tersebut,  termasuk media yang memberitakan wacana tersebut.

Seharusnya,  semua pihak menurutnya,  tidak termakan wacana  referendum. Sebab bagi seluruh bangsa Indonesia,  termasuk Aceh,  NKRI sudah harga mati. 

"Jangan ada lagi derita, airmata dan darah rakyat yang tumpah. NKRI sudah final," tegasnya. 

Nono menegaskan bersatunya Indonesia dari Sabang-Merauke dan Miangas sampai Route adalah kesepakatan bersama melalui penderitaan dan perjuangan dari seluruh komponen bangsa.  

"Jadi tidak ada lagi cerita soal referendum jika kita mengacu konstitusi dan UU, bukan didasarkan perjanjian-perjanjian," tegas Nono Sampono. [rm]

Margarito Kamis: BW Paham Dunia Perkara Di MK

Margarito Kamis: BW Paham Dunia Perkara Di MK
Berita Terkini - Langkah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menunjuk mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sebagai ketua tim hukum dalam menghadapi gugatan sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) sudah tepat.

Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis menilai bahwa pria yang akrab disapa BW itu memiliki jam terbang yang tinggi dalam menghadapi berbagai kasus. 

"Untuk BW kita musti percaya, bahwa dia orang yang paham dunia perkara di MK," jelas pengamat hukum tata negara, Margarito Kamis saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (31/5).

Menurutnya, duet BW dengan mantan Wamenkumham Denny Indrayana sangat mumpuni dalam menangani kasus ini. Dia yakin, duet tersebut sudah tahu langkah-langkah yang harus dilakukan.

“Tidak perlu ada yang disarankan lagi kepada mereka. Saya percaya ada Bambang, ada Prof Deni dan saya percaya mereka tahu apa yang mesti mereka lakukan," tutup Margarito. [rmol]

Pesan Pakar Hukum, Hakim MK Harus Dalami Tiga Ayat UUD Ini

Pesan Pakar Hukum, Hakim MK Harus Dalami Tiga Ayat UUD Ini
Berita Terkini - Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah resmi mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK)atas hasil penghitungan pilpres yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Beragam harapan muncul agar para hakim konstitusi bisa menangani kasus ini dengan jujur dan adil. 

Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis pun demikian. Dia mengaku percaya hakim akan bekerja objektif dan adil.

"Saya percayalah sama kemampuan dia dan saya percaya hakim akan objektif akan adil dalam memeriksa dan melihat masalah yang dipersoalkan itu," katanya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (31/5).

Hanya saja, Margarito berpesan agar para hakim MK mendalami pasal-pasal dalam UUD 1945 yang menjadi acuan dalam menangani gugatan ini. Ada tiga ayat yang menurutnya harus diselami oleh Anwar Usman cs. 

"Kepada hakim, saya akan minta agar dalami betul pasal 6A UUD 1945 khususnya ayat 5, yang kedua saya minta betul-betul hakim menyelami pasal 22E ayat 1, ketiga saya minta pak hakim menyelami betul pasal 24C ayat 1," tutup Margarito.

Adapun bunyi dari pasal 6A ayat 5 UUD Negara Republik Indonesia adalah tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam UU.

Sementara pasal 22E ayat 1 berbunyi, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Sedang 24C ayat 1, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. [rmol]

Kapten Vincent Kecewa dengan Deddy Corbuzier?

Kapten Vincent Kecewa dengan Deddy Corbuzier?
Berita Terkini - Vincent Raditya harus menerima saat izin terbangnya untuk penerbangan single engine dicabut oleh Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU) Kementerian Perhubungan. Masalah diduga bermula saat ia akan mengajak kolaborasi Deddy Corbuzier.

Deddy mengunggah video mengenai zero gravity yang dilakukan Vincent. Tak lama, video itu dihapus. Deddy rupanya sempat meminta maaf kepada vlogger sekaligus pilot tersebut.

"Waktu itu sudah sempat dia minta maaf saya terima dengan tulus," ucap Vincent saat ditemui di kawasan Tendean, Kamis, 30 Mei 2019.

Vincent tidak menyangka Deddy akan muncul kembali di akun channel Cameo Project dan mewawancarai Inspektur Operasi Penerbangan, Captain Renato dari DKPPU. Mereka menanyai kesalahan apa yang dilakukan Vincent hingga izinnya dicabut. Vincent kaget dengan hal tersebut.

"Kalau saya biasanya kalau sudah minta maaf ya sudah, sudah selesai gitu loh maksud saya, tapi ternyata di belakang ada lagi," ujarnya.

Vincent tak bisa berbuat banyak dengan video tersebut. Pria yang pernah berkolaborasi dengan Limbad ini juga tak menjawab saat ditanya adakah kekecewaan terhadap Deddy. Kini Vincent hanya mencoba untuk ikhlas.

"Setelah melihat video itu, ya enggak apa-apa kalau saya mah ya sudah legowo aja silakan kamu mau bikin apa saja, kita terima saja," katanya.



[vv]

Lisensi Dicabut, Kapten Vincent: Harga Diri Saya Direnggut

Lisensi Dicabut, Kapten Vincent: Harga Diri Saya Direnggut
Berita Terkini - Pilot sekaligus vlogger Vincent Raditya tampak benar-benar terpukul setelah izin terbangnya atas single engine dicabut. Vincent saat ini tak mau banyak mengomentari mengenai orang-orang yang telah membuatnya kecewa.

"Sementara saya lagi butuh ruangan untuk sendiri dulu deh," ucapnya saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2019.

Vincent menerima tekanan dari banyak pihak. Ia juga merasa malu karena izin terbang tersebut dicabut dan diumumkan kepada publik. Ia merasa harga dirinya telah dilucuti.

"Kalian enggak tahu kan, berapa banyak tekanan yang saya lewati, seberapa malu yang saya lewati. Lisensi pilot, itu harga diri, kan? Harga dirimu direnggut, dihancurin di depan publik, tapi enggak apa-apa kita harus tegar kita percaya Tuhan itu enggak tidur. Tuhan itu adil," katanya.

Beberapa pihak yang pernah bersinggungan dengannya coba menghubungi. Namun Vincent enggan merespons. Ia merasa perlu waktu untuk menyembuhkan diri dari segala rasa yang dihadapinya saat ini.

"Saya enggak mau lihat-lihat, enggak mau ngomong-ngomong dulu sama orang-orang yang itulah," ujarnya.

Sang kapten mengaku lebih memilih untuk menyenangkan hatinya terlebih dahulu. Vincent berjanji akan tetap membuat konten meski salah satu materi yang biasa dibuat kini tidak bisa digunakan lagi.[vv]

Dua Pemuda Ngaku Sebar Video Hoax Kapolri Atas Inisiatif Pribadi

Dua Pemuda Ngaku Sebar Video Hoax Kapolri Atas Inisiatif Pribadi
Berita Terkini - Jajaran Subdit 1 unit 3 Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap dua orang penyebar potongan video Kapolri yang diolah sedemikian rupa saat inspeksi pasukan. 

FA (20) dan AH yang merupakan tetangga beda RT itu ditangkap di kediamannya, jalan Srengseng Sawah Balong, Kembangan, Srengseng, Jakarta Barat.

Keduanya diduga menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian dan permusuhan individu atau kelompok berdasarkan diskriminasi ras dan etnis. Termasuk penyebaran berita bohong yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan rakyat melalui Facebook. 

“Dari hasil interograsi sementara, pelaku mengaku telah melakukan penyebaran informasi bohong tersebut melalui akun Facebook atas inisiatif sendiri, yang kemudian menyebar luas di media sosial,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo, Jumat (31/5). 

Kepada penyidik, tersangka mengaku sangat benci pemerintah saat ini lantaran kerap mendengar dan menonton ceramah di media sosial. Adapun potongan video Kapolri tengah melakukan inspeksi pasukan didapat dari pesan WhatsApp. 

Dari penangkapan keduanya, polisi menyita sebagai barang bukti dua unit HP merek Xiaomi dan dua buah sim card. 

Atas perbuatannya itu, tersangka dapat di jerat pasal 51 jo pasal 35 ayat (1) UU 19/2016 tentang Perubahan atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau pasal 45 ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) dan/atau 14 ayat (1) dan (2) dan/atau pasal 15 UU 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. 

Adapun potongan video Kapolri saat menginspeksi pasukan itu telah diedit. Hasilnya, Kapolri seolah memberi perintah untuk menembak masyarakat.

“Masyarakat boleh nggak ditembak?" tanya Tito kepada pasukannya dalam video yang diedit tersebut.

“Siap boleh jenderal!” jawab pasukan yang ditanya.

Dalam unggahannya, FA turut memberi keterangan “Maksudnya apa ya masyarakat boleh ditembak?”.

Padahal dalam video asli, Tito dengan lantang bertanya mengenai tindakan yang harus diambil saat ada massa aksi yang membawa senjata dan mengancam masyarakat,

"Saya mau tanya, kalau di lapangan tiba-tiba ada orang bawa parang mau membunuh masyatakat, boleh nggak ditembak?” tanya Tito di video asli. [rmol]

Kondisi Ani Yudhoyono Kembali Memburuk Pagi Ini

Kondisi Ani Yudhoyono Kembali Memburuk Pagi Ini
Berita Terkini - Kondisi mantan ibu negara, Ani Yudhoyono semakin memburuk. Istri dari Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu diketahui sudah menjalani perawatan intensif sejak Rabu (29/5) sore kemarin.

Adapun pada pagi ini, Wasekjen DPP Partai Demokrat Rachland Nashidik menyebut bahwa kondisi ibu dua anak itu semakin memburuk.

“Pagi ini kesehatan Ibu Ani kembali sedikit memburuk,” katanya dalam akun Twitter pribadi sesaat lalu, Jumat (31/5).

Dalam kicauan itu, Rachland turut memanjatkan doa kepada agar Tuhan memberi kesembuhan kepada Ani Yudhoyono.

“Semoga Tuhan Yang Maha Esa mendengar dan mengabulkan permohonan dalam doa kita semua, yakni Ibu Ani dapat melewati ujian yang sangat berat ini dan segera kembali pulih. Amin,” munajatnya. 

Doa serupa turut dipanjatkan oleh politisi Demokrat, Andi Arief.

“Ya alloh, Ibu Ani agar diberi kesembuhan,” tutur Andi. [rmol]

Setelah Empat Kali Mangkir, Akhirnya Jonan Penuhi Panggilan KPK

Setelah Empat Kali Mangkir, Akhirnya Jonan Penuhi Panggilan KPK
Berita Terkini - Setelah mangkir dari empat kali panggilan akhirnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan memenuhi panggilan KPK, hari ini, Jumat (31/5/2019). Pemanggilan ini terkait kasus tindak pidana korupsi PLTU Riau-1 dengan tersangka mantan Direktur Utama PLN Sofyan Basir.

Jonan tiba di gedung KPK sekitar pukul 08.45 WIB dengan didampingi sejumlah stafnya. Ia mengenakan kemeja abu-abu tua dan celana cokelat muda sambil membawa map namun tidak berkata apapun kepada wartawan terkait pemeriksaannya tersebut.

Kali ini adalah pertama kalinya Jonan memenuhi panggilan KPK setelah sebelumnya sudah empat kali tidak menghadiri panggilan yaitu pada 13 Mei, 15 Mei, 20 Mei, dan 27 Mei 2019.

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, KPK menerima surat yang ditandatangani oleh Plh Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM yang menerangkan bahwa Ignasius Jonan pada 20 dan 27 Mei 2019 tidak dapat memenuhi panggilan KPK karena agenda ke Amerika Serikat dan Jepang belum selesai. [tsc]

Sadis, Anak Bakar Ibu Kandung di Bogor sampai Gosong

Sadis, Anak Bakar Ibu Kandung di Bogor sampai Gosong
Berita Terkini - Kasus anak bakar ibu kandung terjadi di Kampung Warung Sabtu, Desa Situ Udik, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (30/5/2019) pukul 01.00 WIB.

Korban bernama Nyai Titin (77). Ia tewas terpanggang saat sedang tertidur di rumahnya. Ia dibakar oleh anak kandungnya sendiri, AH (44) hingga gosong.

“Awalnya ada informasi kebakaran dari warga. Setelah olah TKP, menurut keterangan saksi, diketahui pemilik rumah (Titin) ditemukan meninggal dunia di kamar tidur dan sekarang sudah dibawa keluarganya,” ujar Waka Polsek Cibungbulang, AKP Darto.

Menurut Darto, awalnya peristiwa itu disangka kebakaran biasa. Namun dari hasil penyelidikan polisi ditemukan ada kejanggalan. Sebab, tersangka ada di rumah saat kejadian.

Hal itu membuat polisi curiga dan mencari pelaku untuk meminta keterangan hingga berhasil diamankan pada pukul 07.00 WIB.

Kepada polisi, pelaku mengakui perbuatannya. Ia menyebut pelaku membakar ibu kandungnya sendiri karena capek mengurus korban yang sudah sakit-sakitan.

Selain itu, pelaku juga kesal dengan saudaranya yang tidak peduli lagi dengan kondisi korban.

“AH itu mengakui perbuatannya. Alasannya kesal sama saudara kandungnya karena tidak peduli dengan Titin yang sedang sakit,” jelasnya.

Kata Darto, pelaku membeli bensin yang kemudian dimasukkan ke jerigen.

“Bensinnya dituang ke gudang belakang dan dibakar menggunakan korek api batang,” kata ungkap Darto.[psid]

Prabowo Dituding Dalang Kerusuhan 21-22 Mei, BPN Akan Lapor Balik Aktivis ’98

Prabowo Dituding Dalang Kerusuhan 21-22 Mei, BPN Akan Lapor Balik Aktivis ’98
Berita Terkini - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi akan melaporkan balik aktivis 98 yang melaporkan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto ke Kepolisian karena dituding sebagai salah satu dalang kerusuhan aksi massa 22 Mei 2019.

“Nanti tim hukum akan melaporkan balik aktivis aktivis tersebut, kalau memang mereka benar benar aktivis,” kata juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade di Jakarta, Kamis (30/5).

Menurut Andre tudingan tersebut merupakan pencemaran nama baik dan tudingan bahwa Prabowo merupakan dalang kerusuhan 22 Mei merupakan fitnah.

Anggota Badan Komunikasi Gerindra itu meyakini pelaporan yang dilakukan aktivis tersebut tanpa disertai bukti, sehingga bisa dikatakan sebagai fitnah.

“Saya yakin itu tidak ada bukti, karena memang tidak ada, dan ini merupakan fitnah terhadap pak Prabowo, karena itu tidak bisa dibiarkan,” ujarnya.

Menurut Andre bila memang mereka merupakan aktivis 98 yang pernah berjuang di jalanan, seharusnya yang disoroti adalah adanya korban jiwa dalam kerusuhan tersebut seperti kejadian kerusuhan pada 1998 lalu.

Dia menilai langkah para aktivis tersebut aneh, karena mengaku aktivis namun membuat fitnah mengenai dalang kerusuhan, bukan korban jiwa kerusuhan tersebut yang jelas-jelas ada korbannya.

Menurut dia, Prabowo justru yang meminta para pendukungnya yang berujuk rasa di depan kantor Bawaslu untuk pulang, bahkan imbauan itu disampaikan lebih dari sekali.

Sebelumnya, rembuk nasional Aktivis 98 mendatangi Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Rabu (29/5) untuk melaporkan sejumlah nama mulai dari Prabowo Subianto sampai Habib Rizieq Sihab karena diduga menjadi dalang kerusuhan pada 21-22 Mei 2019.

“Pada intinya kami melaporkan orang-orang yang kami anggap sebagai aktor-aktor yang menjadi dalang kerusuhan 21-22 Mei lalu di Bawaslu dan sekitarnya bahkan menjadi penyandang dana,” kata anggota Rembuk Aktivis 98, Benny Ramdani, di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Rabu (29/5).

Dalam laporannya, Benny menyampaikan 9 nama yang dilaporkan, yaitu Prabowo Subianto, Siti Hediati Haryadi atau Titiek Soeharto, Amien Rais, Bachtiar Nasir, Haikal Hasan, Kivlan Zen, Fadli Zon, Neno Warisman, dan Rizieq Shihab.[akt]

Tiket Mahal, Kemenhub Minta Maskapai Tegur Traveloka dan Tiket.com

Tiket Mahal, Kemenhub Minta Maskapai Tegur Traveloka dan Tiket.com
Berita Terkini - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta maskapai penerbangan untuk menegur mitra penjual tiketnya yang berbasis aplikasi online. Hal ini dilakukan agar tidak menampilkan harga yang tidak masuk akal karena penerbangan harus melalui beberapa kali transit. 

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Polana B. Pramesti saat merespons melonjaknya harga tiket penumpang untuk rute-rute penerbangan tertentu menjelang liburan Lebaran 2019 di platform layanan aplikasi penjualan tiket seperti Traveloka.com atau Tiket.com.

"Karena yang muncul di layar aplikasi konsumen, harga tiket jadi tidak masuk akal. Kalau maskapai tidak diingatkan untuk menegur mitra mereka, ini akan merugikan reputasi maskapai sendiri, sekaligus membuat calon penumpang menjerit,” ujar Polana seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Jumat, 31 Mei 2019.

Menurut Polana, saat permintaan tiket pesawat mengalami puncak seperti musim liburan dan Lebaran tahun ini, munculnya harga yang tidak masuk akal akan semakin membuat publik kebingungan dan menurunkan kepercayaan terhadap pelayanan dalam industri penerbangan. 

Diapun mengungkapkan penyebab utama harga tiket sempat heboh lantaran meroket hingga enam kali lipat beberapa waktu lalu. Dikatakannya, tiket yang dijual di aplikasi bukanlah tiket penerbangan langsung sesuai tujuan melainkan transit di beberapa tempat yang jaraknya cukup jauh.

"Untuk rute Bandung tujuan Medan misalnya, tiket yang ditawarkan adalah melalui transit Denpasar dan Jakarta, baru terbang ke Medan. Bagaimana dengan Jakarta-Makassar? Penerbangan yang ditawarkan harus transit melalui Jayapura, baru terbang lagi ke barat dari Jayapura ke Makassar," kata dia.

Karena platform aplikasi penjualan tiket menawarkan pilihan sesuai dengan rute dan tanggal yang sudah dipilih oleh konsumen atau calon penumpang. Polana mengatakan, setelah calon penumpang memilih rute dan tanggal, mesin aplikasi akan mencarikan semua jadwal penerbangan yang tersedia untuk rute tersebut pada tanggal yang telah dipilih. 

Karena berbasis mesin algoritma, maka aplikasi akan menyediakan semua pilihan yang tersedia, termasuk apabila rute penerbangannya harus transit melalui bandara-bandara tertentu. Mesin akan memasukkan harga tiket sesuai dengan rute penerbangan yang masih tersedia.

"Pada musim-musim ramai seperti liburan Lebaran, penerbangan langsung untuk tanggal-tanggal favorit biasanya sudah tidak tersedia. Calon penumpang yang membeli di waktu yang mepet dengan tanggal keberangkatan, akan disodori pilihan penerbangan yang masih tersisa, termasuk apabila harus transit," katanya.[vv]

Empat Pemuda Aceh Siap Sumbang Rp500 Juta untuk Referendum

Empat Pemuda Aceh Siap Sumbang Rp500 Juta untuk Referendum
Berita Terkini - Empat pemuda Aceh Barat rela merogoh kocek hingga ratusan juta rupiah untuk menggolkan wacana referendum. Empat pemuda yang mengatas namakan Generasi Aceh Barat siap menyumbang Rp500 juta referendum sebagaimana dilontarkan Ketua Umum DPP Partai Aceh Muzakir Manaf.

Empat orang tersebut yaitu Muhammadi, Dedi Suwandi, Muhammad Ilyas dan Abu Khairan. Menurut mereka, sudah saatnya Provinsi Aceh mengelola sumber daya Aceh secara mandiri guna mewujudkan Aceh yang berjaya.

“Kami siap menyumbang Rp500 juta untuk agenda ini, agar implementasinya berjalan maksimal. Karena untuk referendum tentunya menguras pikiran dan biaya,” kata Muhammadi, Kamis (30/5) seperti dikutip dari Ajnn.net.

Alasan ingin menyumbangkan biaya tersebut, kata Muhammadi, karena termotivasi dari semangat perjuangan masyarakat Aceh tempo dulu saat melawan Belanda. Dimana warga Aceh saat itu siap menyumbangkan harta benda mereka guna memerdekakan Indonesia, salah satunya sumbangan untuk membeli pesawat Dacota DC-3 yang diberi nama Seulawah 01.

Menurutnya apa yang diwacanakan Muzakir Manaf alias Mualem, sudah tepat dan telah lama ditunggu masyarakat Aceh. Dia menilai wacana tersebut disampaikan pada momen saat ini.

“Aceh dengan sumber daya berlimpah yang dimilikinya tidak mungkin terus menanggung beban pemerintah pusat. Bahkan terlihat kesenjangan terkait MoU Helsinki antara Aceh dengan Pemerintah RI,” ungkapnya.

Meski hanya berkeinginan menyumbangkan Rp500 juta, namun bagi mereka jumlah tersebut tidak seberapa. Tapi sebagai bentuk memperjuangkan dan mempertahankan Aceh dari masa ke masa. []

Koleganya Banyak Ditangkap, Amien Rais: Biasa, Buya Hamka juga Pernah Dibui

Koleganya Banyak Ditangkap, Amien Rais: Biasa, Buya Hamka juga Pernah Dibui
Berita Terkini - Anggota Dewan Pembina BPN Prabowo-Sandi, Amien Rais tak gentar dengan banyaknya penangkapan tokoh yang dekat dengan kubu pasangan calon nomor urut 02 oleh aparat kepolisian.

Ia menyebut, penangkapan tokoh-tokoh besar oleh pengasa juga kerap terjadi di masa lalu lantaran kritis terhadap pemerintahan.

"Pak Hamka itu ulama besar, tapi karena mengkritik kekuasaan sempat mendekam di penjara beberapa tahun," ujar Amien Rais di Pelataran Masjid Attin TMII, Jakarta Timur, Kamis (30/5).

"Dan Bapak Mohammad Natsir bekas perdana menteri, beliau orangnya sangat ikhlas, sangat luar biasa akhlaknya. Bahkan beliau yang menetapkan dari negara federal ke negara kesatuan, beliau juga menginap di penjara beberapa tahun," sambungnya.

Karenanya, ia meminta kepada para koleganya untuk tidak gentar dengan maraknya sejumlah penangkapan yang menimpa. Sebab, hal itu dinilai sebagai konsekuensi sebuah perjuangan.  

"Biasanya tokoh ataupun orang yang perjuangkan kebenaran memang berurusan dengan aparat, dengan penguasa. Jadi kalau sekarang para tokoh-tokoh kita yang memperjuangkan kebenaran terpaksa masuk bui, itu mungkin bisa," imbuh Amien yang juga mantan Ketua MPR itu.

Tercatat, sejumlah tokoh pendukung Prabowo-Sandi yang berurusan dengan kasus hukum, di ataranya Eggi Sudjana, Kivlan Zen, Bachtiar Nasir, Lieus Sungkharisma, Haikal Hasan, Permadi, hingga Mustofa Nahrawardaya. [rm]

30 Mei 2019

Dijaga Polisi, Markus yang Diduga Korban Brimob Brutal Belum Boleh Dijenguk

Dijaga Polisi, Markus yang Diduga Korban Brimob Brutal Belum Boleh Dijenguk
Berita Terkini -  Pria bernama Markus Ali, yang diduga menjadi korban pengeroyokan brutal aparat Brimob di sekitar Masjid Al Huda, Jalan Kampung Bali, Tanah Abang, 23 Mei 2019, masih terbaring di ruang intensive care unit atau ICU Rumah Sakit Polri Raden Said Sukanto, Kramat Jati, Jakarta Timur.

Saat VIVA mencoba menjenguk Markus di lantai dua ICU, perawat jaga pun sempat mempertanyakan kepentingan menjenguk Markus. Setelah berkoordinasi sejenak dengan tim perawat, akhirnya VIVA diminta menunggu di luar ruang ICU.

Hampir setengah jam menunggu, seorang petugas Reskrim Polda Metro Jaya, Surahman, akhirnya datang menghampiri VIVA guna mengonfirmasi tujuan menjenguk.

Setelah memperkenalkan diri, Surahman memastikan bahwa kondisi Markus makin membaik dari sebelumnya, meski belum boleh dijenguk terlebih dahulu hingga hari ini.

"Perkembangan saudara Markus sudah semakin membaik. Namun sebaiknya beliau tidak dibesuk terlebih dahulu," kata Surahman kepada VIVA di RS Polri RS Sukanto, Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis, 30 Mei 2019.

Mengenai sampai kapan Markus baru bisa dijenguk dan apakah dia akan diproses hukum setelah kondisinya memungkinkan, Surahman mengaku belum bisa menjawab.

Sebab, berdasarkan perintah atasannya, Surahman mengaku bahwa dia hanya ditugaskan untuk menjaga dan memantau perkembangan kesehatan Markus dari hari ke hari.

Mengenai bagaimana penjagaan oleh Polda Metro Jaya kepada Markus selama berada dalam perawatan dan pengawasan di RS Polri ini, Surahman mengatakan dia dan beberapa temannya memang ditugaskan untuk menjaga Markus secara bergantian sekali tiap dua hari.

Markus Ali adalah pria yang diduga menjadi korban pengeroyokan secara brutal oleh sejumlah aparat Brimob, sebagaimana video yang beredar dan viral usai kerusuhan di sekitar kantor Bawaslu pada rentang 21-23 Mei 2019.

Polisi sempat mengklaim bahwa pria yang menjadi target pengeroyokan sejumlah aparat Brimob pada video yang terekam di sekitar Masjid Al Huda, Jalan Kampung Bali, Tanah Abang pada Kamis 23 Mei 2019 lalu, adalah Andre alias Andri Bibir.

Namun, berdasarkan kesaksian sejumlah warga di sekitar Masjid Al Huda, banyak dari mereka yang meyakini bahwa pria yang diduga menjadi korban pemukulan sejumlah aparat Brimob itu sebenarnya adalah Markus Ali, pria kelahiran 23 Mei 1993. [vv]

Soal Tiket Pesawat, Menhub: Jangan Dikatakan Mahal

Soal Tiket Pesawat, Menhub: Jangan Dikatakan Mahal
Berita Terkini - Menteri Perhubungan (Mehub) Budi Karya Sumadi angkat bicara terkait melonjaknya harga tiket pesawat saat arus mudik lebaran 1440 H.

Ia menjelaskn Kementrian Perhubungan sudah diamanhi untuk mengatur tarif atas dan tarif bawas mengenai harga tiket pesawat.

“Kita, saya klarifikasi dulu komentar tentang itu, Kemenhub itu dimanahi untuk mengatur tarif batas atas dan tarif bawah,” kata Budi di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Kamis (30/5).

Tarif batas atas, menurutnya, berguna untuk mengatur persaingan agar masyarakat tidak mendapatkan harga tiket pesawat yang mahal.

Sementara untuk tarif batas bawah berguna mengatur persaingan korporasi penerbangan.

“Jadi apa yang terjadi adalah sebuah mekanisme pasar,” tuturnya.

Itu sebabnya Budi meminta agar masyarakat tak menyebut harga pesawat saat ini mahal. Karena ini sesuai dengan mekanisme pasar

“Tiket pesawat itu jangan dikatakan mahal,” tutupnya. [rm]

Tak Terima Dituduh Jadi yang Bertanggung Jawab soal Rusuh 22 Mei, Fadli Zon Lapor Balik

Tak Terima Dituduh Jadi yang Bertanggung Jawab soal Rusuh 22 Mei, Fadli Zon Lapor Balik


Berita Terkini - Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon merasa tak terima dituduh menjadi bagian orang yang bertanggung jawab soal aksi kerusuhan 21-22 Mei 2019.


Bahkan, Fadli Zon mengaku melaporkan balik atas tuduhan tersebut.

Hal itu dikatakan Fadli Zon disusul atas pelaporan dari kelompok aktivis 98.

"Gimana mau dalang enak saja," ujar Fadli Zon, dikutip TribunWow.com dari Kompas TV pada Kamis (30/5/2019).

"Saya kalau ada yang melaporkan, saya laporkan balik ya."

"Jadi tidak ada cerita," sambungnya.

Selain itu, Fadli Zon juga menyatakan bahwa dirinya juga telah melaporkan sejumlah nama sejak tahun 2017.

"Dan saya juga sudah melaporkan banyak nama," ungkap Fadli Zon.

"Saya selama ini ada 12 laporan," tandasnya,

Sebelumnya, kelompok aktivis 98 melaporkan sejumlah tokoh tanah air dari pihak kubu 02.

Bahkan kelompok aktivis 98 juga melaporkan Capres Prabowo Subianto yang mereka anggap sebagai orang yang harus bertanggung jawab pada kerusuhan di depan Gedung Bawaslu, Rabu (22/5/2019).

Aktivis 98, Benny Ramdani menuturkan nama lainnya yang merupakan tokoh BPN, turut dilaporkan sebagai orang yang harus bertanggung jawab atas kerusuhan 22 Mei 2019.

"Untuk menyampaikan laporan secara resmi, formal tentu sebagaimana diatur oleh Undang-Undang," ujar Benny.

Dalam tuntutannya, pihak aktivis 98 menduga Prabowo cs terlibat dalam aktor di balik kericuhan.

Tak sampai di situ, Prabowo cs juga diduga sebagai penyandang dana aksi.

"Terkait dugaan mereka-mereka yang kami anggap bertanggung jawab yang menjadi aktor dan juga penyandang dana dari kerusuhan yang terjadi pada tanggal 21 dan 22 Mei di depan Bawaslu maupun di daerah sekitar di Jakarta," ungkapnya.

"Yang kami laporkan ada sembilan nama di dalamnya, satu saudara Prabowo Subianto, dua Amien Rais, Titiek Soeharto, kemudian Bachtiar Nasir," ujar

Lalu ada Haikal Hasan, Rizieq Shihab, Neno Warisman, dan Fadli Zon.



Polisi Sebut Ada Pihak Ketiga di Aksi 22 Mei

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengungkapkan telah menemukan sejumlah bukti dalam Aksi 22 Mei.

Dikutip TribunWow.com hal itu dikemukakan oleh Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Muhammad Iqbal dalam tayangan Metro Tv, Senin (27/5/2019).

Iqbal menjelaskan bahwa bukti tersebut meliputi adanya pihak ketiga yang menunggangi aksi kerusuhan di sejumlah titik di Jakarta.

"Kami kembali menemukan bukti-bukti fakta hukum bahwa ada pihak-pihak ketiga, penunggang yang ingin menciptakan martir," ujar Iqbal.

Dirinya menegaskan bahwa kerusuhan oleh massa terjadi tidak spontan.

Iqbal menjelaskan bahwa hal itu juga sempat disampaikan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto sebelumnya.

Ia menegaskan bahwa persitiwa yang terjadi merupakan aksi yang sudah direncanakan.

"Jadi apa yang disampaikan Bapak Kapolri, Bapak Menko Polhukam, dan saya sendiri beberapa saat konferensi pers beberapa waktu yang lalu bahwa massa ini adalah bukan massa yang spontan," jelas Iqbal.

"Bahwa massa atau peristiwa adalah peristiwa yang di-setting atau by design," imbuhnya.

Terkait itu, Iqbal lantas menyinggung soal penggunaan senjata api dan adanya rencana pembunuhan yang ditargetkan kepada sejumlah tokoh nasional.

"Tentang kasus kepemilikan senjata api ilegal yang akan digunakan dalam aksi kerusuhan 21-22 Mei 2019 dan rencana pembunuhan," papar Iqbal.

"Kepemilikan senjata api jenis berikut amunisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang Undang Daruat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun penjara," tandasnya.

Simak videonya di sini:



[tn]

Mayoritas ASN Dukung Prabowo, Hensat: Moeldoko Bisa Buka Data KPU?

Mayoritas ASN Dukung Prabowo, Hensat: Moeldoko Bisa Buka Data KPU?
Berita Terkini - Pernyataan Ketua Harian Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Moeldoko yang menyebut mayoritas Aparatur Sipil Negara (ASN) mendukung pasangan Prabowo-Sandi dikritisi oleh pakar komunikasi politik, Hendri Satrio.

Menurut Hensat, sapaan Hendri Satrio, Moeldoko tak bisa asal bicara dan harus membuktikan klaim tersebut.

Ia pun mempertanyakan dasar perkataan Moeldoko yang menyebut sebanyak 72 persen ASN memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo-Sandi.

"Pak Moeldoko harus sampaikan dari siapa dan dari mana sumber data 72 persen itu sebab Pemilu itu rahasia," kata Hensat di akun Twitternya, Kamis (30/5).

Dalam penuturannya, Moeldoko beralasan jika data tersebut diperoleh dari survei internal yang dilakukan oleh TKN Jokowi-Maruf. Bahkan dalam ucapan yang disampaikan di kompleks Istana Kepresidenan, ia menyebut 78 BUMN juga mendukung paslon nomor urut 02.

"Apakah Pak Moeldoko bisa membuka data KPU? Bila bisa maka timbul pertanyaan lain, kok bisa?" kritiknya. [rm]

Wow, Mau Dibunuh

Wow, Mau Dibunuh

Oleh M Rizal Fadillah (Mantan Aktivis HMI)

Pengumuman atau Konpers Kapolri di Kantor Kemenko Polhukam 28 Mei yang diliput banyak media mengungkap bahwa empat tokoh menjadi sasaran tembak pembunuh bayaran.  Cukup mengenaskan. Empat tokoh nasional itu adalah pejabat Pemerintah dan "jago tembak" yakni dua  jenderal TNI (Wiranto dan Luhut) dan dua Jenderal Polisi (Budi Gunawan dan Gories Mere). 

Entah ngeri atau lucu kita mendengar "informasi seram" Kapolri. Masalahnya bukan menganggap remeh ancaman, tapi bisa membuat ketakutan para pejabat yang tak asing dengan dunia "tembak menembak" itu. Apakah segawat ini hingga merasa perlu mempublikasikan kepada seluruh rakyat Indonesia, dan didengar dunia, bahwa nyawanya terancam. 

Kita tak mengerti mengapa sedemikian penting informasi ini untuk diketahui rakyat. Yang ditakut takuti adalah para "jago tembak" juga bukan sembarang orang.  Atau memang luar biasa nya kelompok bayaran yang mau menembak tokoh elit dan "pejabat tinggi" TNI dan Polri itu. Jika tim ini ternyata  "ecek ecek" maka validitas dan kredibilitas dipastikan jatuh meluncur tajam. 

Korban aksi damai 21-22 Mei "sudah ditembak" lebih dahulu oleh penembak misterius. Sama sekali tidak ada sedikitpun empati,  simpati dan peduli dari pejabat Pemerintah apalagi dari 4 (empat) tokoh nasional jagoan yang "akan ditembak" tersebut. Sebagai awam kita bertanya dalam hati apakah pengumuman Kapolri ini benar, atau drama sebabak, atau membuat hantu di siang bolong ataukah memang para tokoh nasional itu sedang dihantui oleh bayang bayang "dosa" sendiri. Penasaran. Jadi ingin tahu, wajar toh.

Ketika arena seram muncul, kita jadi teringat jaman penghianatan PKI dahulu. PKI yang didukung PKC memainkan pola memfitnah, mengadu domba, membunuh, dan ujungnya kudeta. PKI mendekat pada Presiden Soekarno lalu memfitnah, menculik dan membunuh Jenderal. Tapi untuk menutupi aksi dia membuat "hantu" yang bernama "Dewan Jenderal" seolah olah Dewan Jenderal lah yang berbuat makar dan akan melakukan coup. Fitnah dibuat seolah lawan itu yang jahat sedangkan  PKI itu baik dan sangat setia serta melindungi Presiden.  PKI yang semakin dekat dengan kekuasaan nyatanya adalah penjahat politik yang hendak menjatuhkan Presiden. 

Kita berpengalaman dengan adegan atau sandiwara bertema horor politik dalam sejarah. Moga tak terulang. 

Rasanya kontras dengan agenda saat ini yang seharusnya menjadi prioritas yaitu pertanggungjawaban atas penembakan dan penganiayaan. Bukan agenda perusuh yang hendak membunuh. Faktanya korban sudah ada dan menunggu penyelidikan dan tanggung jawab. Jika polisi menemukan sesuatu biarlah itu jadi input penyelidikan untuk delik para tersangka yang akan dibuka di Pengadilan. Masyarakat akan melihat kebenaran materiel dari peristiwa di Pengadilan nanti. BAP yang dicicil infonya kepada publik belum didasarkan hasil gelar perkara yang utuh, masihlah sumier. Asas praduga tak bersalah bisa dilanggar dalam proses hukum acara. Di sisi lain informasi akan membunuh 4 tokoh hanya membuat gemetar dan takut saja keempat tokoh tersebut. Ini tidak bagus, pak. Kasihan. 

Semoga tragedi 22 Mei sebagai buntut pemilu yang buruk ini semakin jelas penyelesaiannya. Siapa bersalah hukum. Korban beri simpati maksimal. Jangan gunakan pola gali lobang tutup lobang. Karena akibatnya lobang akan semakin menganga dan sulit ditutup lagi. Asumsikan saja bahwa rakyat itu cerdas sehingga fakta tak perlu diotak atik. Bukan saatnya bersandiwara sesaat. Pak Jenderal yang diancam akan dibunuh tabahkan hatimu bersabarlah. Bukankah desingan peluru adalah hal yang biasa bagimu. 

Awam hanya bisa merenung. Maafkan. 

Bandung, 30 Mei 2019 (*)

Lirik Lagu 'Idul Fitri' - Sabyan, Cocok Dinyanyikan saat Momen Lebaran

Lirik Lagu 'Idul Fitri' - Sabyan, Cocok Dinyanyikan saat Momen Lebaran
Berita Terkini - Grup musik Sabyan baru saja merilis lagu religi terbaru mereka.

Kali ini, lagu yang dikeluarkan berjudul "Idul Fitri'.

Lagu ciptaan Ayus Sabyan dan Nissa Sabyan tersebut dirilis pada Kamis (30/5/2019).

Baru tiga jam ditayangkan di YouTube Sabyan Channel, lagu tersebut sudah ditonton ratusan ribu kali.

Berikut lirik lagu 'Idul Fitri' dari Sabyan:

Allahu Akbar
Allahu Akbar
Allahu Akbar
Allahu Akbar

Tak terasa satu bulan berpuasa
Menahan lapar dahaga
Nafsu juga amarah
Hari ini semua gembira bersama
Mendengar takbir berkumandang
Di sekitar kita

Laa ilaha illa Allahu Wallahu Akbar
Allahuakbar Walillahilham
Allahu Akbar
Allahu Akbar
Allahu Akbar Walillahilham
Allahu Akbar
Allahu Akbar
Allahu Akbar Walillahilham

Berkumpul dengan keluarga dan saudara
Berjabat tangan lupakan dendam
Berlampang dada
Rendah hati bila saling memaafkan
Minal Aidin Wal Faidzin
Maaf lahir bathin

Laa ilaha illa Allahu Wallahu Akbar
Allahuakbar Walillahilham
Allahu Akbar
Allahu Akbar
Allahu Akbar Walillahilham
Allahu Akbar
Allahu Akbar
Allahu Akbar Walillahilham

Laa ilaha illa Allahu Wallahu Akbar
Allahuakbar Walillahilham
Allahu Akbar
Allahu Akbar
Allahu Akbar Walillahilham
Allahu Akbar
Allahu Akbar
Allahu Akbar Walillahilham

Allahu Akbar
Allahu Akbar
Allahu Akbar Walillahilham
Allahu Akbar
Allahu Akbar
Allahu Akbar Walillahilham

Allahu Akbar
Allahu Akbar
Allahu Akbar
Allahu Akbar



[tribun]

Tidak Ada Agenda Raja Sultan di Jakarta

Tidak Ada Agenda Raja Sultan di Jakarta
Berita Terkini - Agenda silaturahim nasional (Silatnas) Raja Sultan yang sedianya diselenggarakan di Gedung Perintis Kemerdekaan, Jakarta, batal. Acara tersebut rencananya diselenggarakan sore ini, Kamis (30/5) pukul 17.00 dilanjutkan dengan buka bersama dan membacakan surat Yasin.

“Tidak ada acara apa-apa mas,” kata salah seorang petugas di sekitar lokasi kepada Indonesia Inside, saat ditemui, Kamis (30/5).

Akses menuju aula lantai empat pun tertutup rapat dengan gembok. Tidak ada akses menuju aula tempat diselenggarakannya acara tersebut.

Lapangan parkir tampak sepi, tidak ada mobilitas kendaraan. Pintu gerbang Gedung Perintis yang berbarengan dengan Gedung Badan Keamanan Laut (Bakamla) juga tertutup, hanya untuk pejalan kaki dan pengendara motor.

Rencananya, para raja dan sultan akan membahas kondisi bangsa Indonesia saat ini. Dalam rekaman yang diterima Redaksi, mereka mengulas perjalanan Soekarno yang ditunjuk oleh para raja dan sultan dan juga bersedia mundur ketika tidak mampu memegang kekuasaan secara amanah.

Sementara, dalam keterangan yang diterima Redaksi, Sekjen Silatnas Raja Sultan Nusantara Indonesia, menghimbau kepada para Yang Mulia Raja dan/atau Sultan, dan/atau Datu yang menjadi bagian dari Silatnas Raja Sultan Nusantara Indonesia agar tidak menghadiri Undangan yang dikirim melalui Rekaman Suara (Audio Record), yang akan dilaksanakan pada hari KAMIS. 30 MEI 2019, pukul.17.00.WIB, bertempat di Jl. Proklamasi – Jakarta Pusat.

Sekjen Silatnas Raja Sultan Nusantara Indonesia, juga menghimbau kepada para Yang Mulia Raja, dan/atau Sultan, dan/atau Datu, serta keluarga Kerajaan, Kesultanan, Kedatuan, untuk tidak menanggapi dan menerima serta menghadiri Undangan dari sesiapapun yang berkaitan dengan rencana Pertemuan untuk penggantian ketua umum FSKN yang saat ini dipimpin oleh Sultan Sepuh Cirebon. [ins]

Seruan Referendum Aceh oleh Mualem, Menhan: Enggak Usah Ngomong Begitu Lah!

Seruan Referendum Aceh oleh Mualem, Menhan: Enggak Usah Ngomong Begitu Lah!
Berita Terkini - Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI), Ryamizard Ryacudu menanggapi seruan Muzakir Manaf alias Mualem kepada masyarakat Aceh untuk melakukan referendum atau jajak pendapat untuk tetap di Indonesia atau lepas dan jadi negara baru.

Ryamizard menghimbau agar mantan panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tersebut tidak menyerukan hal tersebut.

"Ah Muzakir enggak usah ngomong begitu lah. Nanti kalau TNI ke sana, bilang DOM (Daerah Operasi Militer-Red) lagi," ujarnya pada awak media di Kantor Kemhan RI Jakarta, Kamis (30/5).

Lebih lanjut, Ryamizard menegaskan sebagai bangsa Indonesia, harus menjaga kesatuan bangsa Indonesia.

"Kita menjaga kedaulatan ya. Keutuhan negara harus utuh. Dari Sabang sampai Merauke tidak ada satu jengkal pun harus lepas, enggak boleh!" tegasnya.

"Akan berhadapan dengan kita! Sudahlah jangan ngomong ngomong gitu," pungkas Ryamizard.

Sebelumnya, seruan referendum tersebut disampaikan Mualem dalam sambutannya pada peringatan ke-9 tahun wafatnya Wali Neugara Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk Muhammad Hasan Ditiro dan buka bersama di salah satu Gedung Amel Banda Aceh, Senin (27/5). Ia menilai demokrasi yang ada di Indonesia tidak berjalan adil sehingga mempertimbangkan Aceh untuk referendum. [gtr]

Kalau Dibiarkan, Usulan Referendum Aceh Bisa Merangsang Daerah Lain

Kalau Dibiarkan, Usulan Referendum Aceh Bisa Merangsang Daerah Lain
Berita Terkini - Pemerintah harus serius menyikapi pernyataan Ketua DPA Partai Aceh Muzakir Manaf atau Mualem yang meminta referendum untuk Aceh.

Ketua Divisi Advokasi DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengatakan, jika pernyataan Mualem dibiarkan begitu saja, bukan tidak mungkin daerah lain akan melakukan hal yang sama.

"Saya khawatir ini bisa memicu daerah lain untuk menyatakan hal yang sama," ujar Ferdinand.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, lanjut Ferdinand, harus mengambil sikap yang tepat kepada masyarakat Aceh dengan melalui pendekatan persuasif.

"Pemerintah harus bertindak, bukan dengan represif atau mengerahkan militer atau cara-cara yang bisa memicu perlawanan yang semakin luas," jelasnya.

"Tetapi pemerintah harus bersikap adil atau menunjukkan keadilan dalam demokrasi dan kehidupan masyarakat," imbuhnya.

Ferdinand menduga suara yang dimunculkan Mualem adalah kegelisahan masyarakat Aceh yang tidak lagi merasakan keadilan seperti era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Karena rakyat Aceh kembali merasa tidak nyaman berada di pangkuan Republik Indonesia, tidak nyaman pasca ditinggalkan Pak SBY," tukasnya. [rm]

Menhan: Kedaulatan Terganggu, Saya Turun dan Tak Ada Kompromi

Menhan: Kedaulatan Terganggu, Saya Turun dan Tak Ada Kompromi
Berita Terkini -  Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu kembali mengutarakan sikapnya terkait dengan situasi keamanan dalam negeri pasca-Pemilihan Umum Presiden (Pilpres). 

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat tersebut meminta kepada pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil pemilu menyampaikan lewat mekanisme kelembagaan yang ada. 

Seperti di kutip dari detik.com, Ryamizard dengan tegas menyampaikan jangan sampai muncul bibit-bibit ketidakpuasan tersebut yang mengganggu kedaulatan negara.

"Dalam situasi seperti ini, saya melihat ini masih masalah ketertiban masyarakat, biarkan saja polisi bekerja," ucap Ryamizard di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (30/5/2019) dikutip dari detik.com

Ryamizard dengan tegas menyatakan akan turun tangan jika masalah kedaulatan dan keutuhan negara serta masalah ideologi jadi terganggu. 

"Mana kala itu sudah berubah situasinya, sudah mengganggu kedaulatan negara dan keutuhan negara, termasuk di situ ada masalah ideologi, mengganggu keselamatan bangsa, saya harus turun," imbuh Ryamizard.

Untuk itu, Ryamizard mengimbau semua pihak untuk benar-benar menjaga ketertiban bangsa. Bila muncul kerusuhan seperti pada 21-22 Mei 2019, menurutnya, yang merugi adalah masyarakat.

"Masa negara demokrasi mau bunuh-bunuhan. Janganlah. Sekali lagi saya berharap tidak terjadi kerusuhan. Kasihan rakyat. Yang susah bukan 01 atau 02. Rakyat kok yang rugi," kata Ryamizard.

"Saya imbau, sebagai Menteri Pertahanan, jangan sampai terpaksa turun. Kalau turun, alat saya TNI, alat pertahanan negara. Jadi kalau saya turun, tidak ada lagi negosiasi. Saya selesaikan sebaik-baiknya," imbuh Ryamizard. [cnbc]

BPN Meminta Dewan HAM Internasional Selidiki Kerusuhan 21-22 Mei

BPN Meminta Dewan HAM Internasional Selidiki Kerusuhan 21-22 Mei
Berita Terkini - Anggota Tim Hukum Badam Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Uno (BPN) Nicholay Apriliando akan membawa kasus kerusuhan 21-22 Mei ke hukum internasional. Ia mengaku telah mengirim permintaan ke Dewan HAM Internasional Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Bahwa secara pribadi dan selaku aktivis saya juga sudah mengirimkan surat kepada Dewan HAM Internasional. Saya minta untuk segera menurunkan tim investigasi untuk peristiwa 21-22 Mei yang lalu," ujar Nicholay di Media Center BPN Prabowo-Sandi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Rabu (29/5).

Nicholay menyebut kasus tersebut merupakan pelanggaran HAM yang berat. Sehingga PBB perlu segera menurunkan tim penyelidik.

"Saya minta juga kepada Dewan HAM Internasional untuk segera melakukan investigasi. Melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM berat yang terjadi pada peristiwa 21 dan 22 Mei yang lalu," ujarnya.

Nicholay mengaku dirinya berperan di kancah internasional khususnya di PBB karena pernah menjadi tim observasi dari PBB untuk menyelidiki kasus Timor Timur.

"Saya melakukan itu karena saya masih tercatat juga sebagai tim observasi UN. Pada waktu tahun 99 itu juga sebagai observer di Timor Timur. Waktu itu tentang pelanggaran ham berat yang dilakukan oleh Jakarta," ujarnya. [gtr]

Mahfud MD: Isu Referendum Cuma Suara Sosmed, Orang Liar saja

Mahfud MD: Isu Referendum Cuma Suara Sosmed, Orang Liar saja
Berita Terkini - Degradasi demokrasi disebut Mahfud MD tengah menjadi gejala di Indonesia.

Hal ini dibuktikan dengan adanya upaya untuk merendahkan dengan tak percaya terhadap hasil pemilu sebagai representasi dari proses demokrasi.

Upaya itu, kata Mahfud, terlihat dari adanya skenario yang sengaja diciptakan untuk mengacaukan keadaan pada aksi 21-22 Mei 2019 lalu.

Kekacauan tersebut sengaja dibuat oleh pihak yang ingin merendahkan demokrasi yang memang sedang stagnan.

"Demokrasi yang sudah stagnan itu mau diturunkan lagi ke cara-cara anarkis. Apa pun alasannya, itu soal lain, itu kita bisa berdebat apakah cukup alasan untuk melakukan itu atau tidak," sebutnya dalam Dialog Kebangsaan bersama cendekiawan dan tokoh kampus DIY di Universitas Alma Ata Yogyakarta, Rabu (29/5/2019) sore.

Sekarang ini, sebut Mahfud, mulai muncul gangguan kebangsaan. Cara anarkis tersebut membuat isu referendum muncul di berbagai daerah. Isu itu merespon ketidakpuasan dengan kondisi keamanan nasional akibat aksi kemarin.

"Misalnya dari Aceh itu, [kata] Muzakir Manaf, 'kalau Indonesia buruk seperti ini, demokrasi tidak adil seperti ini, kita akan referendum'. Referendum juga mendapat sahutan di mana-mana, Sumatera Barat, Kalimantan, dan macam-macam, sudah nyaut meski itu bukan representasi rakyat tapi representasi medsos saja. Orang liar saja, tapi sudah mulai mengganggu perjalanan proses demokrasi kita," tandasnya.

Kendati demikian, Mahfud mengajak masyarakat dan peserta pemilu untuk bersabar dan menunggu hasil akhir yang akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Saat ini pemilu masih berproses dan nantinya akan final di meja MK.

"Saat ini proses pemilu sudah dibawa MK tidak ada jalan lain memang untuk menyelesaikan masalah ini, menurut UUD putusannya bersifat final dan mengikat, begitu diputus semua harus tunduk," tandasnya. [mc]

Mengaku Sebagai Imam Mahdi, Winardi Dapat Wangsit Setelah Sakit Perut

Mengaku Sebagai Imam Mahdi, Winardi Dapat Wangsit Setelah Sakit Perut
Berita Terkini - Mengaku-ngaku sebagai Imam Mahdi, Winardi, warga Kampung Perigi, Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Depok, Jawa Barat, mengklaim telah memiliki sekitar 70 orang pengikut. Mereka sebagian besar berasal dari luar daerah seperti, Jawa Tengah hingga Palembang.

Ditemui usai menjalani pemeriksaan di kantor Kecamatan Sawangan, Winardi mengakui keyakinannya sebagai Imam Mahdi terjadi setelah melalui rangkaian proses spiritual, yakni ketika sakit perut.

"Saya bukan terinspirasi, saya kan kerja pada malam hari karena Allah menghendaki bukan maunya saya, jadi itu yang saya alami. Nama itu juga Allah yang memberi, bukan saya," katanya pada wartawan, Rabu malam 29 Mei 2019

Pria asal Cepu, Jawa Tengah, ini juga mengatakan semua proses spiritual yang diyakininya itu terjadi secara nyata bukan lewat mimpi. Pada saat itu, Winardi mengaku berjalan dari kampung halamannya hingga ke Tanah Suci, Mekah.

"Saat itu saya diperjalankan, tapi badan saya di rumah tapi ruh spiritual saya pulang ke kampung saya ketemu kakek, bapak ibu saya. Terus saya diperjalankan ke Tanah Suci Mekah sana, saya mengarahkan para leluluhur saya untuk tawaf namun saya di situ hanya sebagai pemandu," tuturnya.

Tak hanya itu, Winardi juga sempat membimbing para leluhurnya untuk melakukan thawaf sebagai mana proses ibadah haji. "Begitu thawaf saya mengarahkan melempar jumrah dengan tujuh kerikil, terus ke makam Baginda Nabi," ujarnya.

Setelah melalui serangkaian proses spiritual tadi, Winardi akhirnya merasa yakin jika dirinya adalah Imam Mahdi, dan telah memiliki sejumlah pengikut setia.

Hal ini ditunjukkan ketika Winardi dibawa ke Kecamatan Sawangan, Depok, Rabu malam, untuk dimintai keterangan MUI Kota Depok, sejumlah pengikutnya hadir mendampingi. 

Hasil dari pertemuan semalam, Winardi akhirnya bertobat dan berjanji akan menutup segala aktivitasnya di rumah yang ia sebut sebagai padepokan Tri Sula Weda.   

"Orang yang tak lagi sesuai dengan ajaran hadis maka ini salah, keliru, dan tidak benar. Maka ini ajaran yang menyimpang. Kami meminta agar dia (Winardi) bertobat dan gelar Imam Mahdi agar ditinggalkan, dan muridnya agar meninggalkan karena tak sesuai dengan ajaran," kata Ketua MUI Kota Depok, KH Dimyati Badruzzaman.

Jika Winardi dan pengikutnya tetap bersikeras, Dimyati khawatir hal ini akan menimbulkan konflik dan perpecahan di tengah masyarakat. "Alhamdulillah beliau tadi sudah mengaku tobat dan mengucap dua kalimat syahadat. Saya pertegas bahwa beliau sudah mengucap dengan tegas bahwa beliau bukan Imam Mahdi," tegas Ketua MUI Depok.

Di samping itu, MUI Depok juga melarang adanya aktivitas tertentu di padepokan yang dibuat Winardi, baik mingguan atau bulanan. "Apabila terjadi lagi, maka forum juga akan melakukan sikap selanjutnya pada beliau," ungkapnya. [vv]

Kondisi Ani Yudhoyono Memburuk, Demokrat Minta Doa

Kondisi Ani Yudhoyono Memburuk, Demokrat Minta Doa
Berita Terkini - Kondisi kesehatan mantan ibu negara Ani Yudhoyono dikabarkan memburuk pada hari ini.

Istri dari Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu bahkan kembali harus mendapat penanganan di ruang ICU.

Kabar ini sebagaimana disampaikan sejumlah fungsionaris Partai Demokrat.

“Sejak pagi ini kondisi ibu Ani Yudhoyono di ICU memburuk,” kata Wakil Sekjen Partai Demokrat Renanda Bachtar dalam akun Twitter pribadinya sesaat lalu, Kamis (30/5).

Hal senada dikatakan Wasekjen Demokrat Rachland Nashidik. Dia menjelaskan bahwa Ani yang menderita kanker darah atau leukimia harus dirawat di ICU karena kondisi yang memburuk pada pagi ini.

“Pagi ini keadaan Ibu Ani di ruang ICU sedikit memburuk,” katanya.

Sementara itu, politisi Demokrat Andi Arief meminta doa kepada seluruh rakyat Indonesia untuk kesembuhan istri ketum Demokrat itu. 

“Mohon doa buat kesembuhan Ibu Ani, pagi ini harus kembali masuk ICU NUH Singapura,” pungkasnya. [rm]
© Copyright 2019 BERITATERKINI.co | All Right Reserved