Di Simposium Kecurangan, Sandi: Tsunami Politik Uang Tersebar di Jawa Tengah dan Jawa Timur

Di Simposium Kecurangan, Sandi: Tsunami Politik Uang Tersebar di Jawa Tengah dan Jawa Timur
Berita Terkini - Cawapres Sandiaga Uno membuka simposium "Mengungkap Fakta Kecurangan Pemilu 2019" di Hotel Grand Sahid, Sudirman, Jakarta Pusat.

Dalam kesempatan ini, Sandiaga menyinggung sejumlah hal, mulai meninggalnya ratusan petugas KPPS hingga kasus serangan fajar yang kepergok KPK.

Sandiaga awalnya berbicara tentang meninggalnya ratusan petugas KPPS. Ia mengatakan peristiwa itu harus menjadi pelajaran demi perbaikan penyelenggaraan pemilu selanjutnya.

"Semakin nyata kiranya Pemilu 2019 yang sedang kita jalani ini menorehkan sejumlah catatan yang cukup memprihatinkan. Yang pertama tentu saja banyak keluarga yang harus kehilangan orang tua dan sanak saudara. Lebih dari 600 petugas penyelenggara pemilu wafat. Lebih dari 3.000 lainnya dirawat," kata Sandiaga di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019).

Sandiaga kemudian menyinggung soal kasus amplop serangan fajar politikus Golkar Bowo Sidik Pangarso yang di OTT KPK.

Cawapres nomor urut 02 itu juga menyebut dugaan politik uang tersebar di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

"Kedua, kita juga mencium aroma politik uang yang sangat tajam. Salah satu orang penting TKN 01 tertangkap oleh KPK dengan barang bukti ratusan amplop berisi uang. Diketahui amplop itu akan digunakan untuk serangan fajar. Dalam persidangan terungkap penyiapan amplop itu melibatkan pejabat tinggi BUMN," terang Sandiaga.

"Dari berbagai penjuru Tanah Air, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur, masyarakat disuguhi banyak cerita bagaimana gelombang tsunami amplop politik uang yang dikawal aparat pemerintah, bahkan aparat keamanan, telah menghancurkan demokrasi kita," imbuhnya.

Selain itu, Sandiaga berbicara tentang tim asistensi hukum yang dibentuk Menko Polhukam Wiranto. Sandiaga menuding tim tersebut dibentuk khusus untuk memantau tokoh dari kubu Prabowo Subianto.

"Pembentukan tim asistensi hukum nasional untuk memantau pernyataan tokoh, disingkat tik tok. Tentu saja yang dimaksud tokoh yang bersebelahan dengan pemerintah. Ini adalah tindakan-tindakan yang memberangus kedaulatan rakyat," jelasnya.  [tsc]