Eks Komisioner KPU: Titik Paling Rawan Kecurangan Hitung Suara Ada di Kecamatan - Berita Terkini | Kabar Terbaru Hari Ini, Viral, Politik, Indonesia, Dunia | BERITATERKINI.co

15 Mei 2019

Eks Komisioner KPU: Titik Paling Rawan Kecurangan Hitung Suara Ada di Kecamatan

Eks Komisioner KPU: Titik Paling Rawan Kecurangan Hitung Suara Ada di Kecamatan

Eks Komisioner KPU: Titik Paling Rawan Kecurangan Hitung Suara Ada di Kecamatan
Berita Terkini - Titik paling rawan terjadinya kecurangan dalam perhitungan suara Pemilu di tingkat kecamatan. Pasalnya transaksi transaksi yang tidak diinginkan itu biasanya terjadi di sana disitu.

“Di kecamatan-kecamatan adalah tempat paling rawan terjadinya kecurangan perhitungan suara. Transaksi transaksi yang tidak diinginkan itu biasanya terjadi di sana,” ungkap dosen FISIP Universitas Indonesia (UI) yang juga mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Prof Chusnul Mariyah.

Mengapa bisa terjadi di kecamatan, lanjut Chusnul, karena proses perhitungan suara di kecamatan berada jauh dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan juga jauh dari KPU provinsi, apalagi KPU pusat di Jakarta.

Mantan anggota KPU ini menjelaskan, data-data hasil pemungutan suara dari TPS-TPS itu dikirimkan ke kecamatan (PPK). 

“Sejauhmana integritas orang-orang yang bertugas jadi data entry disana?” tanya Chusnul.

Untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan di tingkat kecamatan, jelas dosen FISIP UI ini, pada Pemilu 2004, ketika itu KPU mengajak mahasiswa untuk berpartisipasi.

"Semuanya adalah mahasiswa. Jumlahnya ada sekitra 54.900 aktivis mahasiswa. Mereka berasal dari HMI, IMM, PMII, mahasiswa Hindu/Budha, BEM , SMK dan guru-guru SMK di kabupatan dan kota,” ungkapnya.

Kenapa mahasiswa? Karena mahasiswa, lanjut Chusnul adalah kelompok yang paling sedikit korupsinya.

“Dulu saya sempat dikritik kenapa bukan petugas bank,” ujar mantan anggota KPU ini.
Chusnul menjelaskan, kalau petugas bank, mereka hanya kerja. Tapi kalau mahasiwa, ini bukan hanya semata soal kerja tapi juga menyangkut pendidikan politik, juga moral politik yang dikembangkan.

“Efeknya adalah peserta pemilu agak malu kalau ada mahasiwa di sana (PPK). Kenapa agak malu? Karena di kecamatan-kecamatan adalah tempat transaksi transaksi yang tidak diinginkan itu biasanya terjadi,” ungkap dosen FISIP UI ini dalam wawancara bersama Barvos Radio.

Jadi, terang Chusnul, pada tahun 2004 hasil dari setiap TPS sudah dikirimkan ke kecamatan. Namun sayangnya hal itu tidak terjadi pada pemilu pemilu setelah tahun 2004.

“Ini yang saya sayangkan. Bangsa kita tidak mau belajar dari sejarah bangsanya sendiri. Dan ini jadi tugas kita bersama, juga saya sebagai dosen mengingatkan kepada anak-anak mahasiswa saya untuk belajar dari sejarah bangsa kita kalau kita mau maju ke depan,” tegasnya. [rm]




Loading...

Berita Lainnya

loading...

Berita Terkini

© Copyright 2019 BERITATERKINI.co | All Right Reserved