Berita Terkini - Sejatinya sirkulasi pergantian kepemimpinan nasional yang tahun ini digelar dalam kontestasi Pilpres memperlihatkan rakyat vis a vis dengan negara.
Calon presiden yang mayoritas didukung kekuatan rakyat berhadapan dengan negara beserta instrumen yang dimilikinya. Tidak ayal jika sejak awal kontestasi ini sarat dengan dugaan keberpihakan dan kecurangan.
Mulai dari jumlah daftar pemilih tetap yang bisa bertambah secara misterius, orang gila yang bisa memilih, kotak suara yang terbuat dari kardus, terlibatnya ASN dan berbagai kejanggalan lainnya.
Ketua Umum Gerakan Daulat Rakyat, Sangap Surbakti mengatakan, pada 17 April 2019, jutaan rakyat Indonesia yang memiliki hak pilih telah menjatuhkan pilihan politiknya dan secara detail facto pilihan rakyat jatuh pada pasangan urut nomor 02 Prabowo-Sandi.
Negara yang secara awal menyatakan berhadapan dengan rakyatnya sendiri menolak tunduk dan berusaha membangun ilusi dengan mempertontonkan kemenangan secara demonstratif dan manipulatif. Ironis, klaim kemenangan lewat quik count ini justru dimaknai dengan mencoba melakukan perundingan dan tawar-menawar politik dengan pasangan yang mayoritas didukung rakyat.
"Perundingan-perundingan ini harus dihentikan. Lobi-lobi politik yang menistakan dan mengabaikan kehendak rakyat harus ditolak!," ujar Sangap Surbakti, Sabtu (4/5).
Gerakan Daulat Rakyat sebagai salah satu entitas anak bangsa secara tegas menolak sebagai bentuk penghianatan terhadap rakyat. Jerih payah rakyat yang terdorong untuk melakukan perubahan harus dimaknai sebagai daulat rakyat demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Gerakan Daulat Rakyat menyerukan para elite untuk menghentikan tawar-menawar politik untuk sebuah kekuasaan. Jangan peralat suara rakyat demi ambisi politik atau keadilan akan mencari jalannya sendiri," tutup Sangap Surbakti. [rmol]
