Juni 2019

30 Juni 2019

"Insya Allah Pak Prabowo Istiqomah"


Oleh: Hersubeno Arief

Seorang tokoh senior yang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, Ahad pagi (30/6) mengirim pesan. “Tolong para pendukung ikut meyakinkan. Insya Allah pak Prabowo akan istiqomah,” ujarnya.

Diakui, kondisi Prabowo saat ini tengah galau. Pembubaran Koalisi Adil Makmur menunjukkan dia menghadapi tarik menarik kelompok kepentingan yang sama kuatnya.

Kelompok pertama, melihat pembubaran koalisi sebagai kemenangan besar menuju tahap berikutnya : menggiring Prabowo untuk segera bergabung ke dalam pemerintahan Jokowi

Kelompok kedua, menginginkan agar Prabowo tetap bersama para pendukungnya. Mengawal dan mengawasi pemerintahan Jokowi, menjadi oposisi.
Pembubaran koalisi sebagai upaya untuk membuat barisan lebih solid.

Adanya dua kelompok ini dibenarkan oleh Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Maher Algadri. “Itu hal yang biasa dalam sebuah organisasi,” ujarnya seraya menepis ada perpecahan.

Kelompok pertama ini sudah bekerja cukup lama. Mereka termasuk yang mendorong-dorong agar Prabowo bersedia menjadi cawapres Jokowi. Namun gerakan ini menyurut menyusul keputusan Prabowo untuk tetap maju sebagai capres.

Manuver kelompok ini kembali menguat pasca KPU mengumumkan rekapitulasi akhir hasil Pilpres 2019. Mereka mencoba meyakinkan agar Prabowo segera mengakui kemenangan dan segera bertemu dengan Jokowi.

Mereka berharap Prabowo segera melakukan rekonsiliasi, dan masuk ke dalam pemerintahan Jokowi. Imbalannya kursi di kabinet dan beberapa jabatan lain, termasuk pimpinan MPR-DPR dan alat kelengkapannya.

Kelompok ini sangat kecewa ketika Prabowo memutuskan menolak bertemu Jokowi, atau setidaknya menemui Luhut Panjaitan sebagai utusan.

Mereka semakin kecewa ketika Prabowo-Sandi memutuskan membawa sengketa hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Apalagi kemudian pengacara yang ditunjuk menjadi kuasa hukum adalah Bambang Wijayanto Dkk.

Mantan pimpinan KPK ini dikenal sebagai figur yang tidak kenal kompromi. Sikap ini akan menghambat proses rekonsiliasi seperti yang mereka inginkan.

Berbagai upaya dilakukan agar Bambang Wijayanto Dkk “mengurangi” tekanan dan tidak terlampau bersikap keras. Termasuk ancaman akan diganti bila tidak bersedia kompromi.

Kekhawatiran itu benar adanya. Bambang Wijayanto, Teuku Nasrullah, Denny Indrayana dan tim kuasa hukum lainnya melakukan pendekatan yang keras.

Mereka membongkar beberapa fakta kecurangan dan penyalahgunaan yang dilakukan inkumben. Mereka juga menghadirkan saksi-saksi yang cukup mengejutkan.

Denny Indrayana malah menyebut adanya keterlibatan Badan Intelijen Negara (BIN). Padahal Majalah Tempo melaporkan Prabowo sudah bertemu Kepala BIN Budi Gunawan di Bali awal Juni lalu.

Sikap Denny membuat kelompok ini kesal. Pernyataannya dinilai bisa mementahkan upaya rekonsiliasi yang susah payah mereka rintis. Denny kemudian sempat absen dalam sidang berikutnya.

Setelah MK dan Mahkamah Agung (MA) menolak gugatan Prabowo-Sandi, kelompok ini kembali berada di atas angin. Apalagi kemudian Prabowo memutuskan membubarkan koalisi.

Partai Demokrat yang sudah jelas-jelas membelot dengan sukacita melenggang tanpa beban.

PAN posisinya fifty-fifty. Ada yang menginginkan segera bergabung dengan Jokowi. Namun ada juga yang tetap memilih oposisi.

*Kelompok kedua,* tetap menginginkan Gerindra menjadi partai oposisi dan Prabowo menjadi simbol dan memimpin perlawanan.
Anggota Dewan Pembina Gerindra Maher Algadri termasuk dalam kelompok ini. “Kalau saya bilang jangan, proses demokrasi itu adalah pemilihan. Jadi yang kalah biar tetap kalah, yang menang, menang,” kata Maher di rumah Prabowo, Jalan Kertanegara, Kamis malam (27/6).

Maher adalah teman masa kecil Prabowo. Dia sangat jarang memberikan pernyataan kepada media.

Namanya sempat jadi pembicaraan ketika Prabowo, Amien Rais, dan sejumlah petinggi PKS termasuk Ketua Dewan Syuro Salim Segaf Aljufri dan Presiden PKS M Sohibul Iman bertemu di rumah Maher, pada awal penyusunan nama paslon akhir Juli 2018.

Prabowo juga sudah mendapat kepastian akan mendapat dukungan dari PKS dan Partai Berkarya bila tetap memilih opsi oposisi.

Selain itu Prabowo juga dipastikan akan mendapat dukungan dari Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais. Pendiri PAN ini posisinya sangat berbeda dengan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan.

Selama ini Amien adalah salah satu figur yang menjadi pendukung utama Prabowo. Posisinya sangat keras menentang rekonsiliasi.

Hampir dalam setiap kegiatan penting, dan momen-momen yang menentukan selama pencapresan, Amien selalu mendampingi Prabowo.

Namun ketika Prabowo menyampaikan pidato pada Kamis malam (27/6), Amien tidak tampak. Padahal sebelumnya dia hadir di rumah Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Jakarta.

Selain partai koalisi —minus Demokrat yang sudah pasti membelot— dukungan yang harus sangat diperhitungkan Prabowo berasal dari pendukung militan paslon 02.

Mereka terdiri dari emak-emak, umat, ulama, para simpatisan non partai, dan para pendukung partai lainnya. Jumlahnya kalau menggunakan data KPU lebih dari 68 juta suara.

“Jumlahnya sangat besar sekali. Ini bukan masalah Prabowo atau apa. Ini masalah 45 persen, atau 70 juta suara lebih. Itu harus dihargai. “Demokrasi harus selalu ada check and balance, jadi yang kuasa dikontrol oleh oposisi.”,” ujar Maher.

Secara matematis dan politis, kalkulasi Maher sangat jelas. Puluhan juta suara pendukung tadi tidak sepadan bila H-A-N-Y-A ditukar dengan satu, atau paling banyak dua kursi di kabinet.

Belum lagi bila kita bicara tentang masa depan demokrasi di Indonesia, masa depan politik Prabowo dan Gerindra. Bergabung dalam koalisi pemerintah adalah bunuh diri secara politik.

Banyak pendukung Prabowo yang sudah menyatakan kekecewaannya ketika mendengar koalisi dibubarkan. Mereka bertambah kesal, kecewa, dan marah ketika mendengar ada upaya mendorong-dorong agar Prabowo bersedia kompromi dan rekonsiliasi.

Sejumlah pendukung bahkan sudah berencana akan melakukan gugatan class action apabila hal itu sampai terjadi.

Mereka tidak ingin suara yang diamanahkan kepada Prabowo-Sandi disalahgunakan, diselewengkan untuk barter dan deal-deal politik dengan kubu Jokowi.

Banyak diantara mereka memilih Prabowo-Sandi, bukan semata hanya semata karena figur keduanya. Mereka ingin #gantipresiden. Mereka tidak ingin Jokowi kembali terpilih.
Meminjam bunyi pepatah : Berharap burung tinggi di langit, punai di tangan dilepaskan.

Berharap satu dua kursi di pemerintahan, puluhan juta suara dilepaskan. Sangat tidak sepadan!

Faktor jutaan pendukung inilah diyakini sang tokoh yang disebut di awal tulisan, akan membuat Prabowo istiqomah. Teguh pada pendirian. Tetap memilih jalan perjuangan sebagai oposisi.

Kita tinggal menyaksikan, takdir sejarah mana yang akan dipilih Prabowo. Harus dipertimbangkan masak-masak mengingat usia kronologis dan usia politiknya sudah memasuki masa senja.

Husnul khotimah (berakhir dengan baik), atau su’ul khotimah (berakhir dengan buruk) end (*)

Wanita Ngamuk Bawa Anjing ke Masjid, Polisi Sebut Pelaku Diduga Depresi

Wanita Ngamuk Bawa Anjing ke Masjid, Polisi Sebut Pelaku Diduga Depresi
BERITA TERKINI - Polsek Babakan Madang, Kabupetan Bogor, sudah menangani kasus wanita yang mengamuk di Masjid Munawaroh, Sentul City, Bogor, dan membawa anjing masuk ke dalam masjid. Kondisi masjid dan jemaah yang ada di dalamnya, saat ini sudah kondusif. 

Berdasarkan pemeriksaan awal, wanita tersebut diduga depresi. Pelaku datang dan masuk ke masjid dalam kondisi marah-marah, serta membawa anjing ke dalam masjid. 

"Dari keterangan, Ibu ini depresi. Namun, yang berhak mengatakan ini ahli. Sebab, dalam melakukan tindakannya, tidak dalam keadaan sadar, dia sedang marah-marah," kata Kapolsek Babakan Madang, Kompol Wawan Wahyudin dilansir VIVA, Minggu 30 Juni 2019.

Dalam video yang beredar di media sosial, wanita tersebut diketahui mengamuk di dalam masjid, lantaran suaminya melakukan ijab kabul pernikahan di masjid tersebut. Terkait hal itu, Kapolsek tak menampiknya.

"Dia sedang marah-marah. Suaminya nikah lagi di masjid," ungkapnya.

Sebelumnya, video viral seorang wanita mengamuk dan membawa seekor anjing masuk ke dalam masjid. Video yang diunggah akun Twitter @OppositeNewsID, Minggu siang, 30 Juni 2019, memperlihatkan seorang wanita berbaju putih dan celana hitam sambil menggendong anjing masuk ke dalam masjid.

Dalam video berdurasi sekitar 1 menit itu, wanita yang mengaku beragama Katolik itu nampak berbicara kepada dua pria lawan bicaranya, dengan nada keras. Ia sempat mempertanyakan suaminya yang masuk Islam dan dinikahkan di masjid tersebut.

Heboh! Jokowi Bicara Apa ya Sama Ivanka Trump

Heboh! Jokowi Bicara Apa ya Sama Ivanka Trump
BERITA TERKINI - Beragam komentar muncul dari netizen usai menyaksikan video Presiden Jokowi berjudul G20 Leaders' Special Event on Women's Empowerment, Osaka, 29 Juni 2019, yang diterbitkan Sekretariat Presiden, Sabtu (29/6).

Sejalan dengan judul video, Jokowi memang sedang menghadiri acara khusus soal pemberdayaan wanita di sela KTT G20 Osaka.

Dalam video itu Jokowi tampak sempat berbincang ringan dengan salah satu pembicara yakni penasihat senior Gedung Putih Ivanka Trump. Jokowi dan mantan peragawati Amerika Serikat itu duduk berdekatan, hanya dipisahkan satu kursi yang sejurus kemudian ditempati oleh bapaknya Ivanka, Donald Trump. 

Macam-macam komentar dan prediksi dari netizen terkait obrolan Pak Jokowi dengan Ivanka.



Sebodoh itukah BW Cs? Tentu TIDAK

Sebodoh itukah BW Cs? Tentu TIDAK

Oleh: M. Nigara

KPU seperti sudah diduga sejak awal, akhirnya menetapkan pemenang Pilpres 2019. Langkah itu diambil setelah MK seperti juga telah diduga, menolak tuntutan sang penantang.

Selesaikah persoalan bangsa? Jawabnya tentu tidak semudah itu. Meski konstitusi negara menyatakan MK adalah satu-satunya mahkamah serta keputusannya final and binding (final dan mengikat), tapi hati lebih dari 44,50 % suara versi KPU atau 52% versi BPN, tentu tak mudah ditebak. Mungkin ada pihak yang mau menerima, tapi sepanjang pengetahuan saya, tampaknya tidak demikian. Alasannya bisa dimaklumi, semua yang kasat mata, tak jadi bahan pertimbangan. Apa yang terjadi di masyarakat, sama sekali tidak jadi acuan.

Tak heran wacana rakyat menggugat, sudah mulai terlihat. Buktibya di medsos rasa ketidakpuasaan masih menggelora. Mereka sebel, marah, mencaci, memaki keputusan yang dianggap tidak adil itu, masih membahana. Bahkan yang mengerikan, ada jutaan rakyat insyaa Allah akan menggugat semua ketidakberesan itu di akhirat, di hadapan Allah, utamanya untuk ke-9 orang hakim MK itu.

Sebodoh itukah?

Sekali lagi, saya bukan orang hukum, tapi logika saya tetap berjalan dengan sehat. Sekali lagi juga, saya sama sekali tidak terkejut Mahkamah Konstitusi memenangkan petahana. Dan, sekali lagi nih, saya rakyat jelata, bisa apa dengan putusan MK?

Tapi ada sesuatu yang terus menggayut di benak saya dan saya yakin begitu juga dengan jutaan rakyat jelata lainnya, sesuatu yang menggelitik untuk ditanyakan: “Sebodoh itukah BW cs?”

Pasti, TIDAK. Reputasi Bambang Wijoyanto, Denny Indrayana, Teuku Nasrullah, Zulfadli,  Dorrel Almir, Iskandar Sonhaji, Iwan Satriawan, dan Lutfi Yazid, tak bisa diragukan. Mereka, pasti bukanlah sekumpulan badut hukum. Mereka bukan penggembira dalam arena hukum. Mereka dapat dipastikan adalah para pendekar hukum yang mumpuni serta tak takut dengan ancaman.

Tapi, kok seluruh gugatannya ditolak MK? Semua dalil dianggap tak ada dasar hukumnya? Jawaban sebenarnya kita juga sudah tahu. Meski MK membuka sidang dengan nama Allah, pelaksanaannya, silahkan nilai sendiri.

Teuku Nasrullah mengatakan, MK telah membuat pagar atau ranjau untuk menjaring seluruh dalil yang diajukan oleh timnya.

“Jadi Mahkamah itu sudah membuat pagar-pagar atau ranjau-ranjau yang akan menjaring seluruh dalil kami,” ujar Teuku Nasrullah. (TribunPalu.com).

Seorang sahabat mengirimkan WA judulnya seperti ini:
Mari Berhitung…!!
Sidang terakhir hari Jumat, Hari Sabtu dan Minggu, libur.
Jadi hari kerja Senin s/d Kamis dengan total waktu kerja, (tiga) 3 Hari. Jumlah Jam kerja seharinya 8 jam. Jadi totalnya 24 jam.

Apa yakin MK mendiskusikan bukti- bukti yang diajukan, dan menganalisanya?

Sementara kita tau dari Jam 13 wib sampai jam 21 wib naskah yang dibacakan belum selesai. Naskah yang dibaca selama 9 jam setidaknya butuh waktu 18 jam untuk mengetiknya.

Mari kita berpikir…!!
Waktu yang tersedia 24 jam. Lalu, 18 jam dihabiskan untuk mengetik. Belum lagi mengkonsepnya, mengoreksinya. Semua perlu waktu pula.

Pertanyaannya, KAPANkah MK MENELITI SEMUA ALAT BUKTI…?

Dengan begitu maka kita tahu bahwa logika sahabat saya itu, logika kita (rakyat jelata), dan tentu logika BW cs, jelas satu irama. Tapi, logika MK? Ya nilai sendiri.

Bagi kita (rakyat jelata) yang jumlahnya 44,50% versi KPU atau 52% versi BPN, BW cs PASTI TIDAK BODOH, bahwa seluruh permohonannya ditolak, Gusti Allah mboten sare. Kita tunggu mereka, khususnya para hakim MK di akhirat. Kita ingin tahu, bisakah mereka mengatakan: “Dalil hukumnya tidak bisa dibuktikan!”

Dan jika ada yang mengatakan bahwa urusan pilpres cukup sampai di dunia saja, silahkan juga nilai sendiri kualitas kemanusiaannya. Ee… maaf, ini ada Yusril Ihza Mahendra, dia bilang: “Pilpres Bisa Diselesaikan di Dunia, Tak Perlu Sampai Hari Kiamat.” (tribunnews.com 27/6). Padahal, seluruh ursan di dunia, pasti akan dipertanggung jawabkan di akhirat.

Seperti tertulis dalam An-Nahl ayat 25: “(Ucapan mereka) menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat dan sebagian dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikitpun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah amat buruklah dosa yang mereka pikul itu.” (QS. An-Nahl: 25).

Dan dalam surah Yaasiin ayat 12: “Kami menuliskan apa-apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan”. (QS. Yaasiin 12).

Ayat ini juga menunjukkan bagaimana  nanti di akhirat Allah Ta’ala menunjukkan catatan perbuatan manusia di dunia. Dan perbuatan mereka akan dimintai pertanggung jawaban.
Naaah, nilai sendiri deh… (*)

Alasan Logis Prabowo Tak Bawa Sengketa Pilpres ke Mahkamah Internasional

Alasan Logis Prabowo Tak Bawa Sengketa Pilpres ke Mahkamah Internasional
BERITA TERKINI - Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 02 di Pilpres 2019, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, dipastikan tidak akan membawa masalah sengketa kecurangan Pilpres ke Mahkamah Internasional.

Politisi Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan, hal tersebut lantaran Mahkamah Internasional tidak berwenang menangani sengketa Pilpres.

"Sikap Pak Prabowo dan Pak Sandi sudah jelas kemarin disampaikan bahwa meskipun kecewa namun tetap menghormati putusan Mahkamah Konstitusi. Tentu hal tersebut juga menjadi isyarat jika Pak Prabowo dan Pak Sandi mematuhi putusan MK," kata Andre di Jakarta, Minggu (30/6/2019).

Andre yang juga menjadi Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi selama tahapan Pilpres 2019, menyampaiakn jika pengajuan gugatan sengketa Pilpres di MK adalah langkah hukum yang terakhir dilakukan.

"Sebagai seorang negarawan dan warga negara yang patuh terhadap hukum, Pak Prabowo dan Pak Sandi tentu mematuhi hasil putusan MK, yang mana itu adalah langkah terakhir dalam proses sengketa pemilu di Indonesia," ungkapnya.

Andre menambahkan, tim hukum BPN juga telah menyarankan agar masalah Pilpres ini tidak dibawa ke Mahkamah Internasional dan Prabowo pun mengikuti saran tersebut.

"Pada prinsipnya ini langkah konstitusional terakhir. Kami lihat tidak ada langkah hukum yang relevan untuk membawa ke tingkat Mahkamah Internasional. Kami tidak sarankan itu karena legal standing bukan ranah Mahkamah Internasional," imbuhnya. [ts]

7 Tokoh Muda Ini Dinilai Layak Jadi Kandidat Menteri Jokowi

7 Tokoh Muda Ini Dinilai Layak Jadi Kandidat Menteri Jokowi
BERITA TERKINI - Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Hasil Pilpres 2019, mulai muncul nama beberapa tokoh muda sebagai kandidat menteri. Mereka dinilai layak menduduki jabatan menteri di era pemerintahan Jokowi - Kiai Ma’ruf Amin lima tahun mendatang.

Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan sudah memberi sinyal untuk mengakomodasi tokoh muda dalam jajaran kabinetnya periode 2019-2024.

Berikut ini beberapa nama tokoh muda yang beredar di media massa maupun media sosial sebagai kandidat menteri, di antaranya adalah:

1. Adian Napitupulu

Aktivis 1998 ini dinilai layak menduduki jabatan menteri di era pemerintahan Jokowi - Kiai Ma’ruf Amin.

Pengamat politik Najib Husein mengatakan para aktivis 98 memang banyak yang mumpuni baik dari pengalaman, bidang keilmuan maupun komitmen membawa bangsa ke arah yang lebih baik.

"Saya pikir sosok yang sangat pantas itu adalah sosok muda, enerjik dan konsisten. Jika nama Adian Napitupulu yang memang tersanter di sebut-sebut para aktivis saat ini, saya kira sudah sangat layak," ujar Najib, Sabtu (29/6).

2. Erick Thohir

Ketua TKN Jokowi - Ma’ruf Amin juga disebut-sebut layak diangkat sebagai menteri. Pengusaha muda ini juga dinilai mumpuni terutama di bidang bisnis.

Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Amin, Hendrawan Supratikno membenarkan kubunya mulai mencari calon menteri.

Menurut Hendrawan, Jokowi mencari pembantu yang berani, tegas, jujur dan kompeten. “Dan yang penting, tidak lagi membuat dikotomi antara profesional dan politisi,” ujar Hendrawan.

3. Mervin Sadipun Komber

Ketua Badan Kehormatan DPD RI ini juga disebut-sebut sebagai kandidat menteri. Mervin yang mewakili Provinsi Papua Barat selama dua periode ini dinilai layak menjadi menteri di era Jokowi - Kiai Ma’ruf Amin untuk lima tahun mendatang.

Ketua Relawan Indonesia (RELIJI) di Papua, Raff Martin mengusulkan nama Mervin dari tiga nama calon menteri sebagai representasi Orang Asli Papua.

Raff Martin menilai Putra Papua kelahiran 1980 ini layak menduduki posisi jabatan menteri karena Mervin aktif mendorong pemerintah membangun tanah Papua. Raff menambahkan Mervin merupakan Alumnus dari Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, Papua.

4. Angela Tanoesoedibjo

Putri sulung Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo ini juga diusung Partai Perindo menjadi calon menteri Jokowi. Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq, mengatakan pihaknya mengusulkan Angela karena sesuai dengan kriteria Jokowi yang mencari menteri dari kalangan anak muda dan pintar.

"Dari apa yang disampaikan Pak Jokowi, Perindo juga menyiapkan diri kalau diminta mengusulkan calon figurnya, yaitu Angela Herliani Tanoesoedibjo," kata Ahmad Rofiq.

5. Bahlil Lahadalia

Ketua Umum Hipmi ini mendapat sinyal dari Jokowi sebagai salah satu tokoh muda yang cocok menjadi menteri kabinet kerja. Menurut Presiden Jokowi, sosok Bahlil Lahadalia adalah pemuda yang cerdas.

"Adinda Bahlil ini kelihatannya cocok jadi menteri. Saya lihat dari samping, dari bawah ke atas, cocok ini kelihatannya. Pintar membawa suasana dan juga ya sangat cerdas,” ujar Jokowi.

6. Agus Harimurti Yudhoyono

Nama Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat ini juga disebut-sebut pantas masuk dalam kabinet kerja Jokowi-Ma'ruf Amin. Hal ini lantaran AHY beberapa kali bertemu Jokowi.

Jokowi membuka peluang bagi anak muda berprestasi masuk dalam kabinetnya, termasuk AHY.

“Yang muda-muda, ini juga akan kita berikan ruang di kementerian. Nanti lihatlah yang muda-muda," ujar Jokowi beberapa waktu lalu.

Saat ditanya apakah nama AHY termasuk? Jokowi menjawab, ”Kenapa tidak?.”

7. Grace Natalia

Ketum PSI ini juga mendapat penilaian bahwa dirinya pantas menjadi calon menteri Jokowi. Grace dianggap sebagai sosok yang berprestasi. [jn]

Yusril Beri Sinyal Incar Kursi Menkumham Jokowi

Yusril Beri Sinyal Incar Kursi Menkumham Jokowi
BERITA TERKINI - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra memberi sinyal siap bertugas jika ditawari Presiden Joko Widodo menduduki jabatan menteri di kabinet baru.

Yusril enggan menyatakan secara gamblang. Namun ia menyebut siap ditunjuk sebagai menteri yang membawahi persoalan hukum dan HAM.

"Kalau sekiranya harus masuk ke pemerintahan, tentu kalau saya merasa betul ada hal-hal, masalah-masalah konstitusi, masalah hukum, masalah HAM yang memang harus diselesaikan di negara ini," kata Yusril saat menghadiri penetapan presiden dan wakil presiden Pilpres 2019 di Kantor KPU, Jakarta, Minggu (30/6).

Yusril mengatakan persoalan konstitusi, hukum, dan HAM berdampak luas, bahkan memengaruhi sisi bisnis dan investasi negara. 

Meski begitu, Yusril mengaku belum ada tawaran dari kubu Jokowi terkait kursi menteri. Ia menyebut akan terus jadi advokat jika memang tak ada tawaran.

"Enggak, enggak ada. Saya jadi advokat saja lebih anu. Belum ada pembicaraan apa-apa, jadi saya tetap sebagai advokat," tuturnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih Pilpres 2019 hari ini, Minggu (30/6).

Jokowi-Ma'ruf dinyatakan memenangkan Pilpres 2019 dengan perolehan 85.607.362 suara atau 55,50 persen suara sah. Sementara Paslon 02 Prabowo-Sandi dinyatakan memperoleh 68.650.239 suara atau 45,50 persen suara sah. [cnn]

Kesetiaan PKS kepada Prabowo

Kesetiaan PKS kepada Prabowo
BERITA TERKINI - Usai Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Prabowo-Sandi, partai Koalisi Adil Makmur sudah ancang-ancang menentukan langkah apakah masuk ke dalam koalisi pemerintah atau tetap menjadi oposisi. Pilihan masuk ke dalam pemerintahan tampaknya cukup rasional karena Prabowo menyerahkan keputusan tersebut kepada pimpinan masing-masing partai politik pendukungnya.

Demokrat dan PAN menjadi partai yang mulai dibicarakan masuk ke pemerintahan periode kedua Jokowi. Namun, berbagai manuver yang dilakukan para partai pendukung Prabowo-Sandi tidak berlaku bagi PKS. 

PKS sampai saat ini menyatakan masih setia menemani Prabowo. Padahal, Gerindra juga tidak menutup kemungkinan juga merapat ke pemerintah. 

“Kami tidak akan meninggalkan Pak Prabowo dan tidak akan meninggalkan Gerindra. kami akan selalu bersama," kata Sekjen PKS Mustafa Kamal di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (28/6).

Pernyataan Mustafa itu dilontarkan setelah pimpinan partai Koalisi Adil Makmur berkumpul di rumah Prabowo. Saat ini, kata Mustafa, suara internal partai tidak terlalu berbeda dengan sikap yang akan diambil PKS. Menurutnya, PKS akan menjalankan fungsi sebagai penyeimbang demokrasi.

Mustafa menegaskan, PKS tak ingin terbuai dengan tawaran transaksional jabatan agar tidak melakukan kritikan terhadap pemerintahan.

"Sekali lagi, jangan dikalahkan dengan politik transaksional. Kritik-kritik pada pemerintahan hari ini, bisa dijawab oleh pemerintah ke depan untuk kebaikan Indonesia," ujar Mustafa.

Senada dengan Mustafa, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera malah meminta seharusnya Koalisi Adil Makmur tidak harus dibubarkan. Ia malah menyarankan koalisi hanya bertransformasi saja dan bekerja sama melalui legislatif. Mardani merasa, menjadi oposisi bukan sebagai pilihan yang buruk.

“PKS tentu sangat berharap koalisi ini berlanjut dalam bentuk bukan oposisi ya tetapi kekuatan penyeimbang, sehingga di DPR kita bisa bersama-sama menjadi sebuah kekuatan yang mengontrol efektifitas jalannya pemerintahan. Untuk itu, sebetulnya paling enak tidak ada kata dibubarkan, tetapi bertransformasi, mestinya gitu," ucap Mardani.

"Menurut saya, kita sedang membangun budaya organisasi, kami tetap menyatakan posisi oposisi merupakan posisi yang mulia," tambahnya.

Mardani menjelaskan, secara garis besar, tak ada perbedaan antara oposisi dengan pemerintah. Keduanya, kata Mardani, tetap memiliki kecintaan dan keinginan untuk membangun negara Indonesia menjadi lebih baik ke depan. Ia mencontohkan kalau tak ada oposisi, pertumbuhan Indonesia tidak akan melaju dengan baik.

“Sebagai contoh, ketika pertumbuhan ekonomi 5 persen enggak bisa di challange jika enggak ada oposisi. Tapi dengan adanya oposisi yang mampu membuat road map yang pertumbuhannya bisa mencapai 7 persen, tentu itu akan sangat baik dalam era masyarakat Indonesia yang sangat feodal," tutur Mardani.

PKS selama ini terkenal loyal dengan Prabowo. Hal itu bisa dilihat dari 5 tahun menemani Gerindra menjadi oposisi seusai Pilpres 2014 yang juga dimenangkan Jokowi. 

Kekompakan PKS dan Gerindra juga terbukti dalam koalisi di Pilkada DKI saat mengusung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di Pilkada DKI. 

Saat ini, PKS mungkin masih bisa membujuk partai koleganya agar tidak berpindah haluan, khususnya masih ada Partai Berkarya yang juga belum menentukan sikap pastinya. [km]

Hanya Takut pada Allah

Hanya Takut pada Allah

Oleh M Rizal Fadillah 

Merenung sesaat, bertafakur apa yang pernah diucapkan oleh Ketua Hakim MK bapak Usman soal takut kepada Allah seolah-olah deklarasi kepada rakyat khususnya umat Islam bahwa tidak satupun kekuatan yang  bisa mempengaruhi persidangan, tidak seorangpun bisa merayu, tidak selembar uangpun bisa menggugurkan prinsip melainkan "hanya takut kepada Allah". Persidangan ini bukan hanya disaksikan mata dunia tapi dilihat oleh Allah. Luar biasa komitmen Hakim yang langka begini. 

Namun tidak lama kemudian di medsos muncul foto yang bersangkutan berlatar belakang mobil mewah miliknya. Lalu muncul lagi rumah mewah konon rumahnya. Ya tidak ada yang salah, mungkin hasil tabungan rezeki halalnya, kok.

Akan tetapi dalam renungan muncul lagi fikiran negatif dengan tampilan hedonis seperti itu "jangan-jangan..." Ah segera dibuang fikiran buruk itu.  Dia kan pemberani, hanya takut kepada Allah. Buktinya berani bermain gendang. Jiwa seni menunjukkan kehalusan bathin. 

Meskipun ternyata kemudiannya baru tahu  itu adalah sinyal gendang perang melawan nurani keadilan. 

Lalu bapak Ketua MK ini memimpin pasukan 9 "pendekar" yang memutuskan dengan pertimbangan "berani" yang mengesankan pasangan 01 itu bebas dari kecurangan dan pasangan 02 mengada-ada dalam memohon kepada Majelis "Yang Mulia". Majelis yang keluar masuk dihormat dengan "hadirin dimohon berdiri"  itu. 

Seolah berkata berani-beraninya memohon dengan petitum ini dan itu. Rasakan nih ketukan palu godam  "Menolak permohonan Pemohon seluruhnya..!". Dingin tanpa rasa. Tak  penting  akan rasa aneh, kecewa, marah masyarakat. Rakyat mau ngoceh atau mengkritik apapun masa bodoh.  Saya hanya takut kepada Allah..! 
Hebat Yang Mulia.

Presiden, Menteri, Hakim, Panglima, Kapolri, anggota Dewan adalah jabatan-jabatan "mulia". Rakyat sangat memahami akan posisi terhormatnya. Oleh karenanya sumpah jabatan dimaksudkan untuk menjaga kehormatan itu. Godaan runtuhnya martabat  sangat besar.  

Kini wibawa MK merosot oleh cara menangani kasus sengketa Pilpres. Ketidakadilan, kepalsuan, dan keangkuhan bergantian  dibacakan dan  dipertontonkan hingga puncaknya putusan Ketua yang "takut hanya pada Allah" bapak Usman. Tok tok tok lalu hadirin berdiri mengantar Majelis Yang Mulia keluar ruangan.

Sungguh final pertunjukan. Tak bisa ada upaya hukum lagi. Putusan yang jika semena mena pun harus diterima. Tak ada pengawasan lembaga eksternal. Sangat super body. Mahkamah Agung saja yang merupakan puncak institusi peradilan masih bisa diawasi oleh Komisi Yudisial. 

Akhirnya rakyat penilai dan pengawas. Ujung pengawasan adalah Allah SWT.

Kini dengan logika hukum "argumentum a contrario" nampaknya kalimat hanya takut pada Allah itu maknanya adalah berani pada selain Allah. Bisa berani dikecam masyarakat, berani disebut otoriter, berani dilobi, berani deal deal an, bisa juga berani terima uang. Ya serba berani. Logika lain tentu lain lagi pula artinya. Multi tafsir. 

Entah dimana dan sedang apa kesembilan "pendekar" tersebut saat ini. Moga tidak sedang bereforia di lembah ketidakadilan. Menari di atas Putusan dahsyat bahwa pilpres ini bersih, suci dan putih tanpa noda dan kecurangan. 
Sebagian rakyat sedang marah dan mengutuk bahkan ada yang berdoa akan adzab Allah. 
Naudzu billah. 

Bandung, 29 Juni 2019 (*)

Prabowo Bubarkan Koalisi, Ada Apa?

Prabowo Bubarkan Koalisi, Ada Apa?

Oleh: Tony Rosyid

PASCA putusan MK, Prabowo langsung membubarkan koalisi. Terkesan mendadak. Publik kaget, kenapa secepat itu.

Langkah Prabowo ini secara moral menunjukkan sikap pragmatis. Betapa koalisi itu memang sengaja dibuat hanya untuk kebutuhan jangka pendek yaitu pilpres. Pilpres selesai, bubar. 

Ada kesan kuat bahwa koalisi dibentuk sekedar untuk meraih kekuasaan. Kalau berhasil, bagi-bagi kursi. Gak berhasil, koalisi bubar. Padahal, kekuasaan bukan satu-satunya sarana untuk berbuat dan berkontribusi kepada bangsa dan negara. 

Membubarkan koalisi bisa menimbulkan dua pemahaman. Pertama, kekuasaan dianggap sebagai satu-satunya cara untuk bisa mengabdi kepada bangsa dan negara. Gak dapat kekuasaan, ya bubar. 

Untuk apa berkoalisi? Tentu ini pemahaman yang keliru. Partai masih punya puluhan anggotanya di parlemen. Kerja di parlemen tak kalah besar peluangnya untuk mengekspresikan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.

Tidak hanya kekuasaan dan parlemen yang bisa jadi tempat untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Di manapun tempat dan profesi, setiap anak bangsa bisa berbuat untuk bangsa dan negara. Dan para pahlawan sebelum Indonesia merdeka, mereka tak butuh posisi, jabatan dan kekuasaan untuk mengambil bagian dalam perjuangan kemerdekaan.

Kedua, dibubarkannya koalisi karena tak ada kata sepakat. Jalan buntu dan deadlock. Empat partai; Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat tak menemukan satu keputusan: mau jadi oposisi, atau bergabung ke pemerintahan Jokowi.

Demokrat 100 persen ingin bergabung ke Jokowi. Halal bihalal keluarga SBY dan Megawati nampaknya berhasil mengurai ketegangan dua mantan penguasa itu selama lima belas tahun terakhir.  

Babak baru SBY-Mega atau Demokrat-PDIP akan dimulai. AHY-Puan, atau Puan-AHY nampaknya sedang direkonsiliasikan untuk menuju pilpres 2024. Atau takdir berkata sebaliknya: 2004 terulang. Saat di mana Megawati dipecundangi anak macan yang dipeliharanya sendiri yaitu SBY.  

PAN kabarnya juga 100 persen ingin bergabung ke istana. Bara Hasibuan, wakil ketua PAN yang secara konsisten bermanuver ternyata berhasil memaksa Prabowo membubarkan koalisi. 

Tokoh peranakan Batak ini layak disebut sebagai striker partai. Apakah bola yang ditendang Bara Hasibuan ini bisa masuk ke gawang istana? 

Kabarnya, proposal PAN belum sepenuhnya bisa diterima oleh istana. Ada penolakan yang cukup kuat dari sejumlah pihak yang berada di lingkaran istana. Apakah itu PDIP, PKB dan Nasdem? Mungkin saja! Mereka tak ingin jatah kursi di kabinet dan pimpinan parlemen berkurang. Kursi kereta sudah penuh, jangan ikut naik! Begitulah kira-kira. Dan PAN tak putus asa. Masih terus memperbaiki proposalnya.

Bagaiman dengan PKS? Sampai detik ini, PKS konsisten. Menang jadi penguasa, kalau kalah ya jadi oposisi. Inilah prinsip yang selama ini dianut PKS. Ini baik jika jadi pedoman semua partai. Sebab, pemerintah butuh sparing partner. 

Oposisi akan berfungsi sebagai check and balance. Salah satu fungsi parlemen yaitu controlling akan jalan jika ada partai oposisi. 

Tanpa oposisi, negara berpotensi melahirkan pertama, penguasa yang totaliter dan otoriter. Kedua, munculnya parlemen jalanan. Ini terjadi ketika aspirasi rakyat tak lagi ada yang memperjuangkannya. 

Jalannya fungsi control DPR inilah yang membedakan antara Orde Baru dengan Orde Reformasi. Jangan sampai lagu Iwal Fals berjudul "Wakil Rakyat" terulang. Tapi sayangnya, Iwan Fals sekarang sudah sangat jinak sama penguasa. Hehe

PKS, sebagaimana juga PDIP, punya sportifitas. DNA-nya DNA pejuang. Siap jadi penguasa, sekaligus siap juga jadi oposisi. Mungkin beda dengan Golkar, PAN dan PPP. Nampaknya lebih siap jadi penguasa dari pada jadi oposisi. Memang, puasa itu membuat badan jadi lemes. Bagi PKS dan PDIP, puasa justru membuat semangat dan energi bertambah.

Gerindra sendiri? Apakah mau jadi oposisi, atau memilih Ikut menikmati kue kekuasaan? Desakan internal partai nampaknya cukup mempengaruhi kecenderungan Prabowo untuk bergabung ke istana. Apalagi, selama jadi oposisi, bisnis mantan Danjen Kopassus  ini banyak gangguan. 

Jika memilih bergabung ke istana, Gerindra akan menghadapi dua masalah. Pertama, persekutuannya dengan PKS akan berakhir. Belum tentu kedepan, Gerindra akan dapat partner se-setia dan se-mengalah PKS. 

PKS adalah satu-satunya partai yang selama ini terbukti jadi teman sejati Gerindra. Ini tentu saja akan mempengaruhi langkah politik Gerindra di parlemen, di pilkada maupun di pilpres kedepan.

Kedua, Gerindra, akan berhadapan dengan konstituennya sendiri. Terutama kelompok Islam yang selama ini sangat militan dalam memberikan dukungan kepada Prabowo. 

Mereka hampir bisa dipastikan akan berbalik arah dan menjadi penyerang militan terhadap Prabowo dan Gerindra. Ingat nasib PBB? Dianggap penghianat, tak lama kemudian nyungsep. Demokrat? Suaranya turun bebas di pemilu 2019. Hanya tujuh persenan.

Pilihan bergabung ke istana, empat kursi kabinet mungkin akan didapat. Bahkan juga kursi ketua MPR. Tapi, Gerindra akan terancam elektabilitasnya untuk lima tahun yang akan datang.

Belajar dari PDIP, sepuluh tahun menjadi oposisi, hingga hari ini tetap memimpin perolehan suara. Jejak ini nampaknya akan diikuti oleh PKS. Apa keputusan Gerindra? Kita tunggu saja. Apakah rintihan elit di internal partai lebih kuat suaranya di telinga Prabowo, atau logika jangka panjang yang lebih berpengaruh.

Apapun yang nanti akan diputuskan oleh Prabowo, langkahnya membubarkan koalisi telah membuat marah para pendukung. Sebagian diantara mereka bertanya: mana komitmenmu "mau timbul tenggelam sama rakyat?" Mana buktinya "surat wasiat" yang akan engkau buat? Mana nyalimu ketika engkau mengatakan "point of no return"? 

Apalagi pasca pengumuman KPU 21 Mei lalu, Prabowo nyaris tak lagi melibatkan para tokoh, ulama dan pimpinan ormas yang selama ini all out mendukungnya. Padahal, inilah situasi yang tepat untuk merapikan dan memperkuat barisan. Dan ini akan sangat berguna untuk mengumpulkan amunisi jangka panjang.

Jika Prabowo sedikit cerdas dan cerdik, mestinya dia tak perlu menggunakan kata "membubarkan." Cukup dia bilang: "kami konsisten dengan sikap kami, bahwa koalisi Prabowo-Sandi berada dalam posisi sebagai oposisi hingga hari ini. Keputusan finalnya, kami akan bicarakan dengan semua pihak, terutama para pendukung kami. Jika ada anggota partai koalisi yang mau keluar, silahkan saja. Kami tak berhak menghalangi." Ah, mosok harus diajarin sih...

Masalahnya, Gerinda sendiri sedang berada di persimpangan antara oposisi, atau gabung ke koalisi Jokowi. Ini dia!!

Stand STQ Riau Tonjolkan Aneka Produk Daerah

BERITA TERKINI - Berbagai produk Industri Kecil Menengah (IKM) berbasis kebudayaan di Provinsi Riau menjadi produk yang ditonjolkan dalam Stand Seleksi Tilawatil Quran (STQ) Provinsi Riau.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Riau, Asrizal di Alun-Alun Kapuas, Pontianak, Sabtu (29/6).

Asrizal menjelaskan aneka produk IKM tersebut antara lain, tenun Melayu Riau, Batik Riau, kerajinan dengan bahan bakunya berasal dari Riau, dan aneka makanan khas yang ada di Provinsi Riau.

"Salah satunya adalah Batik Bono dari Pelalawan," ungkapnya.

Adapun Stand STQ Provinsi Riau ini akan berada di Alun-Alun Kapuas ini selama pelaksanaan STQ, yakni sejak tanggal 29 Juni - 5 Juli 2019.

Sebagai informasi, aneka stand yang berada Alun-Alun Kapuas ini memamerkan produk unggulan daerah atau produk UMKM masing-masing Provinsi.

Pameran STQ Nasional ke-XXV ini dibuka oleh Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji. Sementara itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dijadwalkan akan membuka STQ Nasional ke-XXV di Taman Alun-alun Kapuas Jalan Rahadi Oesman, Sabtu (29/6) malam.***(mcr)

Kebakaran di Tanah Abang, Aparat Kerahkan 28 Unit Damkar

Kebakaran di Tanah Abang, Aparat Kerahkan 28 Unit Damkar
BERITA TERKINI - Sebuah kawasan permukiman dilaporkan kebakaran di Jalan Jati Bundar, Tanah Abang, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Minggu pagi, 30 Juni 2019.

Berdasarkan rilis Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dikutip dari akun Twitter @humasjakfire, kebakaran itu dilaporkan kali pertama pukul 04.40 WIB.

Objek yang kebakaran ialah rumah tinggal atau rumah warga di Jalan Jati Bundar. Karena kebakaran begitu hebat dan api berkobar-kobar, aparat sampai mengerahkan 28 unit kendaraan pemadam kebakaran. Aparat gabungan, antara lain PMI, AGD, Satpol PP, Polsek, dan Tagana, diberbantukan dalam upaya pemadaman.

Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, dikutip dari akun @BPBDJakarta pukul 06.58 WIB, api sudah dapat dipadamkan dan sekarang dalam proses pendinginan.




[vv]

Jawaban Politisi Golkar Ace Hasan saat Ditanya Ikhlas Tidak jika Oposisi Diajak Koalisi Jokowi

Jawaban Politisi Golkar Ace Hasan saat Ditanya Ikhlas Tidak jika Oposisi Diajak Koalisi Jokowi
BERITA TERKINI - Politisi Golongan Karya (Golkar), Ace Hasan Syadzily memberikan jawaban terkait ikhlas atau tidak jika sejumlah partai oposisi diajak berkoalisi oleh Calon Presiden 01, Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu dikatakan Ace dalam menanggapi kabar jika Jokowi mempersilakan kelima partai oposisi yakni Partai Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Berkarya dan Partai Gerindra untuk bergabung di pemerintahannya periode kedua.

Mulanya pertanyaan itu diberikan oleh pembawa acara 'Apa Kabar Indonesia Malam', seperti dikutip TribunWow.com dari tvOne, Minggu (30/6/2019).

"Sebenarnya, dari Golkar sendiri ikhlas tidak ya jika partai-partai seperti PAN, Demokrat, atau mungkin Gerindra, juga PKS diajak masuk ke koalisi Pak Jokowi," ujar pembawa acara, Sabtu (29/6/2019) malam.

"Nah, ini ikhlas enggak sih, mungkin Golkar dulu," tanyanya kemudian.

Pertanyaan tersebut lantas ditanggapi oleh Ace yang juga sebagai Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf Amin.

Ace mengungkapkan, tidak bisa menjawab secara pasti Golkar iklhas atau tidak jika benar partai oposisi beralih dan bergabung ke koalisi pemerintahan.

"Yang harus menjadi dasar kita untuk melihat proses politik saat ini, dalam pandangan kami ini bukan soal bagi-bagi kursi, bukan bagi-bagi bahwa dari kubu sebelah mau bergabung dengan Koalisi Indonesia Kerja lalu kemudian dari situ otomatis kita berbicara soal bagi-bagi kekuasaan," jawab Ace Hasan

"Nah, karena itu saya tidak bisa menjawab ikhlas atau tidak," sambungnya.

Lebih lanjut, dirinya lantas menjelaskan alasannya.

"Karena konteksnya menurut pandangan kami, rekonsiliasi dalam pengertian sosiologis politis, ini harus dilakukan dalam kerangka kita harus beralih dari Pilpres 2019 yang sudah selesai ini, berbicara tentang bagaimana membangun bangsa ke depan gitu lo," tandasnya.

Diketahui sebelumnya, kabar Jokowi mempersilakan partai oposisi untuk bergabung di pemerintahan santer dibicarakan pasca putusan sengketa pilpres diumumkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun demikian, belum ada keterangan secara resmi dari Jokowi sendiri untuk membuka peluang oposisi bergabung dalam pemerintahannya di periode kedua.

Simak videonya dari menit pertama:


[tn]

Jiwa Ksatria, Prabowo Akan Hadiri Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Jiwa Ksatria, Prabowo Akan Hadiri Pelantikan Jokowi-Ma'ruf
BERITA TERKINI - Wakil Ketua Bidang Advokasi Gerindra, Hendrasam Marantoko menyatakan, Prabowo Subianto akan menghadiri pelantikan Jokowi-Ma"ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024. 

Menurutnya, kesempatan itu lebih berharga untuk menunjukkan sikap sportif Prabowo.

"Pak Prabowo akan datang pada saat pelantikan, memberikan selamat secara resmi kepada Pak Jokowi dan Ma"ruf Amin, menunjukkan bahwa Pak Prabowo sportif dan sangat kesatria di momen yang sangat tepat itu," kata Hendrasam di Jakarta, Minggu (30/6/2019).

Hanya saja, Hendra belum bisa memastikan adanya pertemuan antara Jokowi dengan Prabowo sebelum pelantikan presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang.

"Kita lihat saja, tapi artinya spiritnya apabila itu memang untuk kepentingan bangsa ke depan Pak Prabowo akan didepan akan lakukan," imbuhnya.[tsc]

ICMI Minta Tokoh Politik Kurangi Kata-Kata Ngenyek

ICMI Minta Tokoh Politik Kurangi Kata-Kata Ngenyek
BERITA TERKINI - Para tokoh politik serta pemimpin formal dan informal diminta untuk mengurangi ujaran kebencian pascaputusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil Pilpres 2019.

Hal itu dikatakan Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Jimly Asshiddiqie usai acara silaturahmi parlemen di kantor DPD RI DIY, Sabtu (29/6).

"Mengurangi ujaran kebencian, mengurangi statemen-statemen yang saling ngenyek (mengejek)," tutur Jimly dilansir Antara.

Jimly mengatakan, para pihak yang sebelumnya berada pada kubu pasangan Prabowo-Sandi maupun Jokowi-Maruf harus saling menghargai satu sama lain.

Terlebih, kata dia, jumlah pendukung masing-masing calon sama-sama banyak.

"Yang satu 78 juta (pendukung), yang satunya 85 juta. 78 juta itu banyak sekali, 78 juta orang ingin ganti presiden itu banyak sekali, kalau 10 persen saja emosional sudah 7 juta. Jadi kita harus menang tanpa ngasorake (merendahkan) dan kalah juga jangan mencibir," tutur mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Ia menilai rekonsiliasi para tokoh akan secara alamiah dilakukan oleh kedua kubu pascaputusan MK. Hal itu harus dibarengi dengan komunikasi publik yang harus terus diperbaiki.

"Misalnya di medsos jangan ada lagi (ujaran kebencian) supaya demo di jalanan juga tidak perlu ada. Jadi demo di darat dan demo di udara (medsos) tidak diperlukan lagi," ucapnya.

Tak hanya itu, ia juga berpesan agar seluruh pihak tidak mudah terpancing dan tersinggung perasaannya apabila ada statemen di medsos yang tidak tepat.

"Jangan ada yang 'baper' bawa perasaan. Kadang ada (komentar) anak muda di Twitter, ya tidak usah dibaca, tidak usah ditanggapi," tandasnya. [rmol]

Sempat Berusaha agar Damai, Komedian Nurul Qomar Bahkan Sampai Sujud di Kaki Pelapornya

Sempat Berusaha agar Damai, Komedian Nurul Qomar Bahkan Sampai Sujud di Kaki Pelapornya
BERITA TERKINI - Komedian senior, Nurul Qomar dikabarkan ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Brebes, Jawa Tengah lantaran diduga memalsukan dokumen ijazah S2 dan S3 yang dimilikinya pada Senin (24/6/2019) malam, sekitar pukul 21.00 WIB.

Tak hanya tinggal diam, ternyata lelaki yang kerap disapa Haji Qomar itu sempat mengupayakan agar kasus tersebut tak sampai di jalur hukum dan berakhir damai.

Bahkan agar upaya damai tersebut berjalan lancar, Haji Qomar sampai rela bersujud di kaki pelapornya, Muhadi Setiabudhi.

Aksi upaya damai tersebut dilakukan oleh Haji Qomar di hadapan istri Muhadi, serta disaksikan oleh penasehat hukumnya.

Komedian Nurul Qomar (Tangkapan Layar YouTube SCTV)

"Pak Haji udah minta maaf sama Pak Muhadi. Pegang kakinya sambil nangis. Kepada Ibu Muhadi dan Pak Muhadi, disaksikan oleh Pak Tobi, penasehat hukumnya," ujar Haji Qomar, seperti dikutip dari tayangan Hot Shot yang diunggah melalui kanal YouTube Surya Citra Televisi (SCTV) pada Sabtu (29/6/2019).

Namun usaha Haji Qomar ternyata tak membuahkan hasil.

Muhadi tak memberikan maafnya kepada Haji Qomar, justru memilih untuk membawa kasus ini ke ranah hukum.

"Udah minta maaf. Tapi ya sudah, ya nggak apa-apa," sebut Haji Qomar.

Di tayangan yang sama, Haji Qomar sebelumnya juga mengungkapkan bahwa dirinya sangat berharap bahwa pelapor atas kasusnya ini segera mencabut tuntutan yang dilayangkan kepadanya.

"Pak Haji sih berdoa Ya Allah, doa dari semua seniman pelawak, seniman humor, budayawan humor. Doa supaya beres di kejaksaan."

"Dan mudah-mudahan Bapak Haji Muhadi Setiabudi orang baik, diluluhkan hatinya oleh Allah supaya menghentikan cerita ini. Mencabut laporan ini," harapnya.

Sementara itu, Haji Qomar juga menerangkan bahwa dirinya tak memalsukan ijazah yang diperkarakan tersebut, bahkan dirinya memang diketahui belum resmi lulus dari perguruan tinggi tempatnya menimba ilmu.

"Belum lulus. Tinggal nunggu sidang dua-duanya, S2 Dikdas dan S3 Dikdas. Tapi yang viral ijazah palsu, pengguna ijazah palsu, tukang bikin ijazah palsu. Ah, tapi sudah nggak apa-apa," tandasnya.

Lihat videonya di menit 4:39:



Diberitakan sebelumnya, lelaki yang kerap disapa Haji Qomar ini ditangkap pada Senin (24/6/2019) malam, sekitar pukul 21.00 WIB.

Dikutip dari Kompas.com, Kasat Reskrim Polres Brebes AKP Triagung Suryomicho membenarkan adanya kabar penangkapan terhadap Nurul Qomar.

Nurul Qomar dijemput paksa oleh pihak kepolisian lantaran mangkir setelah beberapa kali dipanggil.

AKP Triagung menyebut bahwa Nurul Qomar ditangkap lantaran diduga memalsukan ijazahnya sebagai syarat untuk mencalonkan diri menjadi Rektor Universitas Muhadi Setiabudhi (Umus).

"Tersangka dilaporkan oleh Muhadi Setiabudhi terkait dugaan pemalsuan ijazah S2 dan S3 saat mencalonkan diri sebagai rektor," terang AKP Triagung, Selasa (25/6/2019).

Ijazah yang dimiliki oleh Nurul Qomar ternyata adalah ijazah keluaran dari sebuah universitas di Jakarta.

Atas kasus tersebut, Nurul Qomar akan dijerat Pasal 263 KUHP, dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.[tn]

Koalisi Adil Makmur Bubar, PAN: Penitipan Tutup, Barang Kami Ambil

Koalisi Adil Makmur Bubar, PAN: Penitipan Tutup, Barang Kami Ambil
BERITA TERKINI - Pimpinan Partai Amanat Nasional terbelah soal pilihan akan bergabung dengan koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo atau justru menjadi kubu oposisi, sebagaimana diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal PAN, Faldo Maldini.

Menurutnya, penentuan sikap PAN akan ditetapkan melalui rapat kerja nasional yang dalam waktu dekat. Sikap yang nantinya dipilih adalah keputusan yang menguntungkan konstituen atau unsur-unsur dalam partai.

"Memang di internal partai PAN sendiri juga banyak yang pengin tetap berada di barisan oposisi tapi yang pengin bergabung [koalisi] juga tidak sedikit," katanya di Jakarta, Sabtu, 29 Juni 2019.

Dia mengaku tak mau terlalu percaya diri akan diajak oleh pemenang Pemilu Presiden 2019 untuk masuk ke pemerintahan. Sikap PAN akan diambil melalui mekanisme internal, dari pusat maupun daerah. Rakernas direncanakan digelar dalam bulan Juli.

Soal pembubaran Koalisi Indonesia Adil Makmur atau pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, menurutnya, sudah menjadi pembicaraan di partai. PAN menitipkan nilai atau program di koalisi itu untuk memperjuangkan ekonomi. 

"PAN menitipkan value di situ. Kami kan selalu mengangkat ekonomi, value yang kami titip ke Prabowo-Sandi. Kalau barang sudah titip, kan, bisa kita ambil lagi. Oke [kalau] penitipannya tutup, ya, kita ambil lagi kita punya barang," ujarnya.[vv]

PAN: Koalisi Adil Makmur Bisa Kembali Terjalin Di Pilkada

PAN: Koalisi Adil Makmur Bisa Kembali Terjalin Di Pilkada
BERITA TERKINI - Koalisi Indonesia Adil Makmur pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 telah resmi dibubarkan pada Jumat (28/6).

Keputusan itu diambil melalui rapat internal bersama lima sekjen partai politik dan sejumlah petinggi partai lainnya di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. 

Meski telah dibubarkan, Partai Amanat Nasional (PAN) akan tetap menjalin kerjasama politik dengan parpol eks koalisi baik itu Gerindra, Demokrat, PKS maupun Berkarya. 

"Kami tidak akan berhenti di sini saja dalam menjalin kerjasama politik," ujar Sekjen PAN, Eddy Soeparno kepada Kantor Berita RMOL, Minggu (30/6).

Eddy menjelaskan, usai gelaran akbar Pemilu 2019, semua parpol masih harus menyiapkan diri dalam menyambut pemilihan kepala dearah serentak yang dijadwalkan September 2020. Sehingga, komunikasi yang baik antarparpol tetap diperlukan untuk memunculkan pemimpin yang terbaik bagi masyarakat.

Total ada 270 daerah yang mengikuti Pilkada serentak nanti. Menurut Eddy, tidak menutup kemungkinan formasi koalisi Prabowo-Sandi akan kembali terbentuk di daerah. 

"Kita bekerja sangat baik dengan pendukung Prabowo-Sandi, tidak tertutup kemungkinan di daerah tertentu kita akan menjalani kerjasama yang baik serupa," jelasnya. [rmol]

Kericuhan Warnai Momen Bebasnya Vanessa Angel

Kericuhan Warnai Momen Bebasnya Vanessa Angel
BERITA TERKINI - Mantan terpidana pendistribusian foto asusila, Vanessa Andzania alias Vanessa Angel, resmi keluar dari dalam Rumah Tahanan Kelas I Surabaya di Medaeng, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu pagi, 30 Juni 2019. Momen keluarnya aktris FTV itu diwarnai aksi saling dorong antara pengawal atau bodyguard.

Vanessa keluar dari dalam Rutan Medaeng sekira pukul 08.00 WIB. Dia keluar dengan busana putih tulang. Begitu keluar, Vanessa langsung memeluk tantenya, Reni Setiawan, teman-temannya, dan pengacaranya, Milano Lubis. Suasana terasa haru.

Namun, momen itu seketika berubah sedikit gaduh. Penyebabnya ialah aksi berlebihan oleh pengawal sebuah televisi streaming yang menempel ketat Vanessa dan rombongan, menyekat interaksi para pemburu berita dengan Vanessa. Para pengawal itu memang siaga sejak pagi-pagi betul.

"Permisi, permisi," kata salah seorang pengawal.

Walhasil, para wartawan yang sejak awal berupaya untuk meminta komentar Vanessa sekeluar dari Rutan Medaeng tak maksimal. Dia hanya sempat sampaikan 'terima kasih'. Bahkan, untuk mengambil gambar pun kesulitan.

Wartawan yang kesal akhirnya bereaksi. Aksi dorong-dorongan pun terjadi. Suasana berubah gaduh.

Para pengawal bergeming. Kendati sudah diteriaki awak media bahwa area Rutan Medaeng sebagai area publik, namun mereka tetap tak hirau. Pengacaranya, Milano Lubis, juga tak bisa berbuat banyak. Dia hanya bilang, "Nanti, nanti, nanti sore kita kasih kesempatan," ujarnya.

Vanessa terjerat masalah hukum setelah digerebek polisi saat bertransaksi kencan dengan seorang pria bernama Rian Subroto di Hotel Vasa Surabaya, Jawa Timur, pada 5 Januari 2019. Hakim menyatakan dia terbukti menyebarkan foto asusila melalui muncikari jaringan prostitusi online dengan perangkat elektronik.

Hakim menghukum Vanessa penjara lima bulan. Dipotong masa tahanan, dia bisa menghirup bebas beberapa hari setelah putusan pengadilan. Tiga muncikarinya, Endang Suhartini alias Siska, Tentri Novanta, dan Winindya, sudah diputus dan keluar lebih dulu dari Rutan Medaeng.[vv]

Hormati MK, Kenegarawanan Prabowo Dipuji Cak Imin

Hormati MK, Kenegarawanan Prabowo Dipuji Cak Imin
BERITA TERKINI - Sikap Capres Prabowo Subianto yang menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak seluruh gugatan hasil Pilpres 2019 direspon positif oleh partai politik pendukung pasangan Jokowi-Maruf.

Salah satu yang teranag-terangan mengapresiasi Prabowo adalah Ketum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

"Kita bersyukur (Pilpres) telah terlampaui dengan baik, kenegarawanan Pak Prabowo sangat kami hormati," tutur Cak Imin di Surabaya, Sabtu (29/6).

Berkenaan dengan sikap Prabowo ini, ia pun mengimbau kepada semua pihak untuk bersatu meski berasal dari pendukung kubu 01 ataupun 02.

Bahkan dengan santai, ia ingin masyarakat rukun seperti halnya penggabungan slogan pasangan Jokowi-Maruf dan Prabowo-Sandi.

"Kalau tagline-nya 01 kan Indonesia maju, Pak Prabowo adil makmur. Ya sudah kita galang Indonesia maju, adil, dan makmur," tutupnya. [rmol]

Andi Arief: Partai Demokrat Tidak Deal Tertutup Di Bali, Sikap Dinyatakan Setelah 40 Hari Kematian Ibu Ani

Andi Arief: Partai Demokrat Tidak Deal Tertutup Di Bali, Sikap Dinyatakan Setelah 40 Hari Kematian Ibu Ani
BERITA TERKINI - Partai Demokrat masih berduka karena ditinggal mantan Ibu Negara Ani Yudhoyono. 

Ibu Ani Yudhoyono meninggal dunia pada 1 Juni lalu di National University Hospital (NUH) Singapura setelah menderita kanker darah selama tiga bulan.

Ibu Ani dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata. 

Ketika dikunjungi Wakil Presiden Jusuf Kalla beberapa waktu lalu, SBY mengatakan dirinya masih menata hati setelah ditinggal sang istri.

Itu tampaknya menjadi salah satu alasan mengapa partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono ini belum mau bicara banyak soal berbagai kemungkinan pasca Pilpres 2019. 

Satu hal yang jelas, sebut Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief, partanya disiplin dalam semua tahapan pemilihan umum dan pemilihan presiden. 

“Partai Demokrat disiplin, mengakhiri koalisi nominasi capres/cawapres dengan baik-baik, mengakui kemenangan Pak Jokowi-Ma'ruf,” ujar Andi Arief beberapa saat lalu. 

Dia juga menyatakan, sepanjang menanti masa berduka berakhir, partainya tidak secara diam-diam melakukan pertemuan dengan pihak pemenang. 

Andi Arief tidak menyebutkan lebih lanjut maksudnya. Namun patut diduga, ia merujuk pada kabar pertemuan antara kubu Prabowo Subianto dengan kubu Jokowi. 

“(Partai Demokrat) tidak melakukan deal tertutup di Bali atau di luar negeri, sambil menyatakan sikap nantinya setelah situasi duka 40 hari atas wafatnya Ibu Ani,” demikian Andi Arief. [rmol]

29 Juni 2019

Kafilah STQ Riau Disambut Tuan Rumah

BERITA TERKINI - Kafilah Seleksi Tilawatil Quran (STQ) Provinsi Riau disambut langsung oleh pihak Panitia STQ Nasional ke-XXV di Bandara Internasional Supadio, Rabu (26/6/2019).

Salah seorang panitia STQ Nasional ke-XXV, Kurnia Sari dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada Kafilah STQ Provinsi Riau.

"Selamat mengikuti pelaksanaan STQ di Pontianak, semoga menjadi juara, " ujar Kurnia Sari.

Di lain pihak, Kepala Biro (Karo) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Riau sekaligus Ketua Kalifah STQ Provinsi Riau, Masyrul Kasmi mengucapkan terima kasih atas sambutan Tuan Rumah.

"Terima kasih kepada tuan rumah yang telah menyambut kami, kami merasa seperti di rumah sendiri," ucap Masyrul Kasmi.

Penyambutan Kafilah STQ Provinsi Riau ini ditandai dengan penyerahan cinderamata dan Tari Persembahan.

Sebagai informasi, Provinsi Riau mengirim 20 Hafiz dan Hafizah untuk mengikuti tiga cabang yang diperlombakan, yakni tilawah Alquran, Hifzil Alquran dan Tafsir Alquran.

Adapun pelaksanaan STQ Nasional ke-XXV di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar) ini berlangsung pada 30 Juni hingga 5 Juli mendatang.***(mcr)



Tanggulangi Abrasi, Menko Kemaritiman dan Tenaga Ahli Akan Kunjungi Pulau Bengkalis

BERITA TERKINI - Usaha Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis, Provinsi Riau untuk mencegah laju abrasi yang terus menggerus Pulau Bengkalis nampaknya bakal berbuah manis. Tim Menko Kemaritiman dan tenaga ahli dari sejumlah universitas ternama tanah air bakal melakukan kunjungan kerja ke Pulau Bengkalis untuk meninjau langsung abrasi.

Plt. Kepala Bappeda Kabupaten Bengkalis Yuhelmi melalui Sekretaris Rinto, SE mengatakan, Menko Kemaritiman akan menyambangi Bengkalis pada pekan pertama Juli 2019 nanti.

"Menindaklanjuti rapat bersama Menko Kemaritiman pada 21 Juni yang lalu, tim Menko Kemaritiman akan melakukan kunjungan ke Bengkalis pada tanggal 3-5 Juli 2019," ungkap Rinto, Jum'at (28/6/19).

Selain pihak Menko Kemaritiman,
rombongan tersebut membawa tenaga ahli dari BPPT, LIPI, universitas IPB, UGM dan ITB. Menurut Rinto, kunjungan ini dimaksud untuk mendapatkan data-data lengkap tentang abrasi dan langkah yang pernah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menangani abrasi.

"Termasuk kondisi ril pesisir pulau Bengkalis yang terdampak abrasi maupun dampak-dampak lain. Hasil ini nanti akan dijadikan referensi untuk menentukan pendekatan atau teknologi apa yang paling tepat untuk dipesisir pulau Bengkalis, " terangnya.

Dijelaskan Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) ini, selain mendapatkan data-data, tim Menko Kemaritiman akan memantau langsung abrasi Bengkalis dari perairan Bengkalis dan daratan.

"Mereka sampai Rabu, siangnya bertolak ke Bengkalis. Kamis pagi, kami akan menggunakan armada laut bertolak kearah barat menuju Meskom dan terus ke Selat Baru. Ini untuk melihatmu semua kondisi abrasi diwilayah barat pulau Bengkalis dari perairan Bengkalis. Terus dari Selat Baru menggunakan armada darat tim terus ke Pambang, Muntai dan beberapa titik abrasi yang paling parah. Kita juga akan menunjukan apa yang telah Pemkab lakukan untuk mengatasi abrasi, "ucap Rinto.

Kemudian, setelah melihat kondisi ril di lapangan, anak buah Luhut Panjaitan dan rombongan pada Jumatnya akan melakukan rapat di lantai II kantor Bupati Bengkalis. Pemkab Bengkalis melalui Bappeda, sudah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) percepatan dan pemulihan kawasan pesisir kabupaten Bengkalis. Pokja ini terdiri dari Bappeda, PUPR, Balitbang, Dishub, DLH, BPBD, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Politeknik Bengkalis, Bagian Perbatasan Sekretariat Pemkab Bengkalis, Camat Bengkalis dan Bantan.

"Jumat (5/7) Tim Menko akan melakukan rapat bersama di kantor Bupati. Kita akan melakukan rumusan awal. Jumat sorenya, tim ini bertolak ke Pekanbaru. Disana Tim Menko Kemaritiman dan tim ahli beserta kami akan berdiskusi dengan Peneliti Universitas Yamaguchi Jepang Profesor Koichi Yamamoto, "pungkas Rinto sembari menjelaskan hasil diskusi dan referensi kunjungan ke Bengkalis akan menjadi rencana aksi oleh tim Menko Kemaritiman dan dibahas pada rapat 15 Juli 2019 dipimpin Menteri Luhut Panjaitan.***(rls)

Bupati Inhil, Riau Minta Kualitas Pengerjaan Ruas Jalan Sungai Beringin Diperhatikan


BERITA TERKINI - Ruas jalan Sungai Beringin, Tembilahan, Kabupaten Inhil, sepanjang 700 Meter akan segera dilakukan perbaikan berbentuk rigid beton. Oleh karenanya, Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan meminta agar pihak rekanan dapat menjaga profesionalitas dalam bekerja.

"Perhatikan kualitas pekerjaan. Jangan asal-asalan, harus sesuai bestek. Pertimbangkan juga waktu penyelesaian, jangan sampai molor," tukas Bupati melalui keterangan tertulis, Sabtu (29/6/2019).

Setelah melewati berbagai proses yang cukup panjang, ruas Jalan Sungai Beringin, Tembilahan, akhirnya memperoleh titik terang. Pihak Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya akan segera melakukan pembangunan ruas jalan Sungai Beringin, Tembilahan yang sebelumnya sempat terhenti.

Bupati mengaku senang dan mengapresiasi respons cepat dari Pemerintah Provinsi dengan telah menyelesaikan tahapan pelelangan pengerjaan ruas jalan tersebut.

"Ruas jalan itu memang sudah begitu parah. Perlu segera diperbaiki demi kenyamanan warga dan pengendara. Alhamdulillah, perbaikan akan secepatnya direalisasikan," tutur Bupati.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Inhil, Illyanto menyebutkan, bahwa pembangunan ruas jalan Sungai Beringin menggunakan dana APBD Provinsi Riau.

Pemerintah Provinsi Riau, diungkapkan Illyanto, telah menganggarkan dana sebesar Rp 7,5 Milyar untuk peningkatan jalan dengan rigid.

"Ruas jalan sepanjang 700 meter itu akan segera dimulai pelaksanaannya. Rinciannya, 100 Meter rigid full atau jalan plus bahu beton. Sedangkan, 600 meter lagi itu badan jalan 7 Meter rigid dan bahu jalan timbunan sirtu," jelas Illyanto.

Menurut Illyanto, titik perbaikan akan dimulai dari simpang Jalan Subrantas, Tembilahan sampai dengan batas rigid beton arah ke Sungai Luar.

Illyanto mengatakan, perbaikan ruas jalan Sungai Beringin akan dilakukan secara bertahap. Diperkirakan dalam kurun waktu 2 sampai 3 tahun pekerjaan pembangunan ruas jalan Sungai Beringin baru akan tuntas.

"Kita harus menyadari dananya terbatas. Tapi, yang paling penting setiap tahun ada anggaran untuk melaksanakan itu (perbaikan, red)," jelas Illyanto.

Selain ruas jalan dalam kota Tembilahan yang menggunakan Dana Alokasi Khusus dan jalan Sungai Beringin yang menggunakan dana APBD Provinsi Riau, Illyanto mengungkapkan, ruas jalan Sambu - Pulau Burung dan ruas jalan Pulau Kijang - Sanglar juga akan segera dilaksanakan karena pemenang tender sudah ada.

"Pulau Burung dan Pulau Kijang itu sudah ada pemenang semua. Tinggal lagi kita proses bersamaan awal bulan ini sudah teken kontrak semua," pungkas Illyanto.

Ihwal pembiayaan, pembangunan ruas jalan Sambu - Pulau Burung dan Pulau Kijang - Sanglar menggunakan Dana Alokasi Khusus dengan pagu anggaran sebesar Rp 13 Milyar untuk ruas jalan Sambu - Pulau Burung dan Rp. 10 Milyar untuk ruas jalan Pulau Kijang - Sanglar.***(adv).


28 Juni 2019

Bawa Sabu, 8 Warga Aceh Diamankan di SSK II Pekanbaru, Riau

BERITA TERKINI -8 warga Nangroe Aceh Darussalam diamankan sekuriti (Avsec/Aviation security) Bandara SSK II Pekanbaru, Provinsi Riau karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu saat akan menggunakan jasa penerbangan melalui Bandara SSK II Pekanbaru, Jumat (28/6/19).

Pengamanan bermula sekitar pukul 07.00 wib di Bandara Sultan Syarif Kasim (Simpang Tiga) di pintu masuk penumpang tepatnya di X Ray pintu satu ada 8 (Delapan) orang penumpang dari Pekanbaru menuju ke Surabaya tertangkap layar monitor di sepatu mereka ada benda yang di curigai. Setelah di cek ternyata diduga Narkotika jenis Sabu.

8 orang tersebut diduga membawa, memiliki dan menguasai Narkotika Jenis sabu yang ditemukan. didalam sepatu masing masing. Setelah di hitung ditemukan paket sabu sebanyak 32 bungkus.

Setelah diamankan, kemudian 8 warga warga NAD tersebut diamankan di ruang Sekurity Bandara SSK II Pekanbaru untuk dilakukan interogasi. Setelah dilakukan introgasi para pelaku didapatkan informasi bahwa mereka berasal dari Aceh Utara dan baru sampai sore kamis (27/6/19) pukul 17.00 WIB di Pekanbaru.

Mereka langsung menginap di salah satu hotel berbintang lima di Jl Tengku Umar lantai 6 yg sudah dipesan sebelumnya. Sedangkan narkoba jenis sabu tersebut sudah ada di bawah pot bunga dalam kamar yang sudah dibungkus.

GM SSK II Pekanbaru, Jaya Tahoma membenarkan penangkapan 8 penumpang yang berupaya menyelundupkan narkoba jenis sabu melalui jalur transportasi udara.

Kini, sambungnya, para pelaku berikut barang bukti sudah diserahkan kepada pihak kepolisian.***(riauterkini. com).

Jum'at Berkah, Kodim 0314/Inhil, Riau Bagikan Nasi Kotak Kepada Anak-Anak

BERITA TERKINI- Sebagai wujud kepedulian dan berbagi kepada warga, Kodim 0314/Inhil, Provinsi Riau kembali membagikan nasi kotak kepada anak anak warga yang ada di lingkungan belakang mesjid yang berada di jalan Sapta Marga, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Jum'at (28/06/2019).

Kegiatan berbagi kasih yang hampir setiap hari Jum'at ini, kembali dilakukan oleh personil Kodim 0314/Inhil di Jalan Sapta Marga atau lebih tepatnya gang yang berada di belakang Mesjid di Jalan Sapta marga sebayak 50 kotak nasi untuk anak- anak.

Lokasi ini dipilih karena dekat dengan Makodim 0314/Inhil dan merupakan warga yg sering berbaur dan berkomunikasi dengan personil Kodim yg ada di asrama serta untuk menjalin silaturahmi agar masyarakat dekat dengan warga Kodim.

Dandim 0314/Inhil Letkol Inf Andrian Siregar SIP mengatakan, dipilihnya hari Jum'at untuk berbagi ke sesama merupakan hari yang baik dan penuh berkah serta kegiatan berbagi ini sebagai wujud kepedulian sosial Kodim kepada anak anak warga yang kurang mampu di lingkungan Kodim 0314/Inhil.

Harapannya, mudah-mudahan pemberian dari Kodim berupa nasi kotak ini dapat membantu dan dapat meringankan beban bagi ibu-Ibu dan anak anak dapat menikmati nasi kotak ini dengan penuh senang dan tersenyum.

Sementara itu, Asroni, salah satu orangtua dari anak warga Jalan Sapta Marga yang menerima nasi kotak ini merasa senang dengan kepedulian Kodim 0314/Inhil.

"Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada Komandan Kodim 0314/Inhil karena sudah berbagi di hari Jum' at yang penuh berkah ini sehingga anak-anak kami bisa menikmati nasi kotak yang jarang di makan anak-anak kami," ungkapnya.***(rilis).

Wakil Bupati Inhil, Riau Tinjau Proses Perbaikan Ruas Jalan Dalam Kota Tembilahan

BERITA TERKINI - Wakil Bupati Kabupaten Inhil, H Syamsuddin Uti melakukan peninjauan proses perbaikan sejumlah ruas jalan rusak di dalam kota Tembilahan, Kabuaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Jumat (28/6/2019) pagi.


Terdapat 7 ruas jalan rusak di dalam kota Tembilahan yang saat ini telah memasuki tahap perbaikan oleh Pemerintah Kabupaten Inhil melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Inhil.


Sejak Kamis sore, proses penimbunan jalan telah dimulai. Hal ini didasarkan pada kebijakan yang diambil oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Inhil demi kenyamanan masyarakat dan para pengguna jalan.


Wakil Bupati mengatakan, untuk tahap awal perbaikan, pihak Pemerintah Kabupaten Inhil melakukan penimbunan jalan berlubang terlebih dahulu, seperti di salah satu ruas jalan Abdul Manaf, Tembilahan.


"Paling tidak dengan penimbunan di awal ini bisa sedikit menghilangkan kegelisahan masyarakat," pungkas Wakil Bupati didampingi Kepala Dinas PUPR Kabupaten Inhil, Illyanto.


Wakil Bupati mengaku, cukup terganggu dan merasa malu dengan kondisi ruas jalan yang sangat memprihatinkan dan telah lama mengalami kerusakan.


"Banyak masyarakat yang mempertanyakan, kapan perbaikan jalan dilakukan. Kami mengerti dan kami merasa 'terutanglah' dengan kondisi jalan yang seperti sekarang ini," ungkap Wakil Bupati yang sedang berdiri di depan alat berat saat tengah menimbun ruas jalan Abdul Manaf, Tembilahan.


Wakil Bupati meyakinkan kepada masyarakat, bahwa 7 ruas jalan rusak dalam kota Tembilahan merupakan prioritas pembangunan di tahun 2019 ini.


"Memang di ruas jalan inilah sering viral kejadian-kejadian yang tidak diharapkan. Tentunya, atas kesabaran masyarakat selama ini kami mengucapkan terima kasih," tuturnya.


Wakil Bupati juga mengutarakan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat, khususnya yang berada di lingkungan jalan rusak dalam kota Tembilahan atas keterlambatan pekerjaan perbaikan.


"Sebagai bentuk tanggung jawab, Saya dan Bapak Muhammad Wardan sangat menerima keluhan masyarakat. Sekali lagi kami meminta maaf, juga kepada para pengguna jalan," ucap Wakil Bupati.


Untuk diketahui, 7 ruas jalan dalam kota Tembilahan yang diperbaiki adalah Jalan Sultan Syarif Kasim, Jalan Kartini, Jalan H Said, Jalan Arsyad Ahmad, Jalan Abdul Manaf, Jalan Batang Tuaka dan Jalan H. Sadri.


Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Inhil, Illyanto menjelaskan, 5 dari 7 ruas jalan akan langsung dibangun dengan rigid beton. Sementara, 2 lainnya, yakni jalan Arsyad Ahmad dan H Said hanya akan masuk dalam pemeliharaan.


"Nanti 5 ruas jalan itu tidak akan jauh beda dengan ruas jalan Telaga Biru. Kalau 2 diantaranya itu hanya overlay saja di titik - titik tertentu yang rawan kebanjiran akan ditinggikan dengan aspal dan itu masuk ke dalam pemeliharaan," jelas Illyanto.


Illyanto mengungkapkan, perbaikan 7 ruas jalan tersebut dibagi ke dalam 4 paket proyek pengerjaan. Jumlah dana anggaran yang dipersiapkan untuk perbaikan jalan tersebut adalah senilai Rp. 20 Milyar yang bersumber dari APBN.


"Saya berharap masyarakat dapat ikut mengawasi pembangunan ini. Dan kepada rekanan yang memenangkan tender ini diharapkan untuk profesional melaksanakan pekerjaan ini. Bukan hanya fisik, tapi juga dapat menghasilkan pekerjaan dengan kualitas yang baik," tutur Illyanto.


Ihwal keterlambatan yang terjadi selama ini, Illyanto mengaku, ada beberapa proses yang perlu dilalui terlebih dahulu dalam hal perbaikan 7 ruas jalan rusak tersebut sehingga memberikan kesan lamban.


Selanjutnya, Illyanto mengatakan, pihaknya masih membutuhkan beberapa waktu lagi untuk penandatangan kontrak menjelang proses rigid dan peninggian jalan dilakukan.


"Hari ini kita tengah mengecek material di Merak. Perkiraan minggu pertama bulan Juli kontrak sudah kita tandatangani," kata Illyanto.***(adv).

Halal Bihalal Dewan Pendidikan Provinsi Kalsel, Kadisdikbud Harapkan Lahir SDM Berkualitas di Kalsel


BERITA TERKINI - Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang dibentuk dan dilantik tahun lalu, diharapkan mampu mengupayakan peningkatan mutu pendidikan di banua.

Hal ini dituturkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Muhammad Yusuf Effendi di sela kegiatan Halal Bihalal Dewan Pendidikan Provinsi Kalsel, di Gedung Mahligai Pancasila, Kamis (27/6/2019).

Dia menambahkan, Dewan Pendidikan harus mampu bertugas untuk menghimpun, memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah terhadap keluhan, saran, kritik dan aspirasi masyarkat terhadap pendidikan.

"Terhimpun di dalamnya para rektor, guru besar, dosen, seluruh kepala sekolah SMA/SMK dan SLB agar dapat saling sharing terkait informasi pendidikan, yang dapat menjadi bahan langkah-langkah selanjutnya bagi satuan pendidikan di Kalsel agar mampu melahirkan SDM berkualitas," ujarnya kepada Banjarmasinpost.co.id.

Dia menambahkan, selain sebagai ajang silaturahmi, acara Halal Bihalal ini juga menjadi ajang berbagi pendapat mengenai bahan formulasi kebijakan pendidikan di Kalsel.

Terkait sistem zonasi guru, diakuinya hal tersebut masih dikaji. Sebab banyak pertimbangan yang dilakukan di antaranya kerjasama dengan pihak Kabupaten/Kota se Kalsel.

Selain itu, jika sistem zonasi diberlakukan maka hanya berlaku pada guru yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). Jumlah guru ASN di Kalsel saat ini sebanyak 5.300 orang, dan jumlah guru honorea sebanyak 5.534 orang.

Dalam acara Halal Bihalal tersebut, turut dihadiri civitas akademika dari beberapa universitas di Kalsel, di antaranya Rektor Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Sutarto Hadi, Ketua Pengawas Dewan Pendidikan Kalsel, Gusti Irhamni beserta jajaran, serta dosen dan guru-guru se Kalsel.***(Banjarmasinpost.co.id).


27 Juni 2019

Wakil Bupati Inhil Sampaikan Tanggapan Terhadap Pandangan Umum Fraksi Tentang Pertanggungjawaban APBD 2018


BERITA TERKINI - Wakil Bupati Kabupaten Inhil, H Syamsuddin Uti menyampaikan tanggapan atau jawaban Bupati Indragiri Hilir terhadap pemandangan umum fraksi perihal Ranperda Kabupaten Inhil tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018, Rabu (26/6/19) di Kantor DPRD Kabupaten Inhil, Tembilahan.

Tanggapan Bupati Indragiri Hilir disampaikan pada Rapat Paripurna Ke - 11 yang mengagendakan Penyampaian Tanggapan / Jawaban Bupati Indragiri Hilir Terhadap Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Pidato Bupati Indragiri Hilir Perihal Ranperda Kabupaten Indragiri Hilir 2019 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.

Rapat yang dihadiri Wakil Bupati Kabupaten Inhi, H Syamsuddin Uti itu juga dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Inhil, H Dani M Nursalam dengan didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Inhil, H Maryanto dan H Syahruddin.

Dalam pidatonya, Wakil Bupati mengucapkan terima kasih kepada fraksi-fraksi di DPRD atas pandangan terhadap pidato Bupati perihal Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.

"Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada hari Selasa Tanggal 25 Juni 2019 telah disampaikan pemandangan umum fraksi-fraksi atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Inhil tahun 2018 yang telah kita sampaikan sebelumnya," pungkas Wakil Bupati.

Sebelumnya, terdapat 7 fraksi di DPRD yang mengemukakan tanggapan terhadap pidato Bupati perihal Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.

Beragam tanggapan yang disampaikan. Fraksi - fraksi di DPRD Kabupaten Inhil mengemukakan tanggapannya seputar pendapatan dan belanja daerah dalam APBD Kabupaten Inhil tahun 2018 lalu.
Dalam kesempatan ini, Wakil Bupati juga mengapresiasi pihak DPRD Kabupaten Inhil selaku mitra Pemerintah Daerah. 

"Terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik dalam upaya menyelesaikan berbagai agenda penting bagi kemajuan daerah," pungkas Wakil Bupati.***(adv) .


19 Juni 2019

Komentari Sidang Kedua MK, Rocky Gerung Sebut Yusril Baper Terpancing Duel Teori

Komentari Sidang Kedua MK, Rocky Gerung Sebut Yusril Baper Terpancing Duel Teori
Berita Terkini - Pakar Politik dan Filsafat, Rocky Gerung memberikan komentar soal sidang kedua sengketa hasil Pilpres 2019 di Gedung MK, Selasa (18/06/2019).

Sidang kedua beragenda mendengarkan jawaban dari termohon dalam hal ini Tim Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU), keterangan dari pihak terkait Tim Hukum Jokowi-Maruf Amin dan Bawaslu Ri. 

Rocky Gerung menilai Tim Hukum Joko Widodo-Maruf Amin terpancing oleh pemaparan poin-poin petitum atau permohonan yang disampaikan oleh Tim Hukum Prabowo-Sandiaga pada sidang perdana gugatan Pilpres 2019 pada Jumat (14/08/2019) lalu. 

Terlebih saat pemaparan saat itu, Tim Hukum Prabowo-Sandiaga menggutip teori-teori dari pakar hukum tata negara baik dalam negeri maupun luar negeri. 

"Tim Hukum 01 (Jokowi-Maruf Amin_red) terpancing untuk duel teori. Ini bagus saja dari segi filasafat hukum. Ada teori hukum, teori keadilan dan lainnya," ungkap Rocky Gerung saat Live Catatan Demokrasi Kita tema Sidang MK Serangan Balik Untuk BPN di TVOne, Selasa (18/06/2019) malam WIB. 

Ia menilai kedua pihak mengambil inisiatif untuk mengedukasi masyarakat tentang teori hukum melalui sidang MK.

Namun, Rocky Gerung mengkritik teori-teori yang dikutip oleh Tim Hukum Jokowi-Maruf Amin.

Pasalnya, teori yang dikutip oleh tim yang diketuai oleh Yusril Ihza Mahendra 

"Saya melihat 01 agak kacau. Harus melayani (teori hukum_kubu 01). Lawyers dari Pak Jokowi justru yang baper (bawa perasaan_red)," terangnya.

Menurut Rocky Gerung, padahal sebagai pihak tertuduh dan tergugat dalam sidang MK adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

"Tapi kenapa Pak Yusril yang baper. Agak ngaco. Mestinya KPU aja yang defensif. Ini sudah terpancing," kata Rocky Gerung.

Rocky Gerung menegaskan bahwa apa yang dilontarkan olehnya semata-mata dari kacamata akademisi. 

Penyataan yang dilontarkan dalam forum ini tidak ada motif kepentingan politik. 

"Kalau saya kritik para lawyers 01 (Jokowi-Maruf Amin_red), mereka gagal untuk menangkap esensi apa yang didalilkan secara teoritis," tegasnya. 

"Salah paradigma dan teori. Itu bisa dibantah ulang oleh 02 (Prabowo-Sandiaga_red), dan bisa diperlihattkan bahwa ilmu hukum 01 terbatas," tandasnya.[]
© Copyright 2019 BERITATERKINI.co | All Right Reserved