Juni 2019

27 Juni 2019

Wakil Bupati Inhil Sampaikan Tanggapan Terhadap Pandangan Umum Fraksi Tentang Pertanggungjawaban APBD 2018


BERITA TERKINI - Wakil Bupati Kabupaten Inhil, H Syamsuddin Uti menyampaikan tanggapan atau jawaban Bupati Indragiri Hilir terhadap pemandangan umum fraksi perihal Ranperda Kabupaten Inhil tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018, Rabu (26/6/19) di Kantor DPRD Kabupaten Inhil, Tembilahan.

Tanggapan Bupati Indragiri Hilir disampaikan pada Rapat Paripurna Ke - 11 yang mengagendakan Penyampaian Tanggapan / Jawaban Bupati Indragiri Hilir Terhadap Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Pidato Bupati Indragiri Hilir Perihal Ranperda Kabupaten Indragiri Hilir 2019 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.

Rapat yang dihadiri Wakil Bupati Kabupaten Inhi, H Syamsuddin Uti itu juga dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Inhil, H Dani M Nursalam dengan didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Inhil, H Maryanto dan H Syahruddin.

Dalam pidatonya, Wakil Bupati mengucapkan terima kasih kepada fraksi-fraksi di DPRD atas pandangan terhadap pidato Bupati perihal Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.

"Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada hari Selasa Tanggal 25 Juni 2019 telah disampaikan pemandangan umum fraksi-fraksi atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Inhil tahun 2018 yang telah kita sampaikan sebelumnya," pungkas Wakil Bupati.

Sebelumnya, terdapat 7 fraksi di DPRD yang mengemukakan tanggapan terhadap pidato Bupati perihal Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.

Beragam tanggapan yang disampaikan. Fraksi - fraksi di DPRD Kabupaten Inhil mengemukakan tanggapannya seputar pendapatan dan belanja daerah dalam APBD Kabupaten Inhil tahun 2018 lalu.
Dalam kesempatan ini, Wakil Bupati juga mengapresiasi pihak DPRD Kabupaten Inhil selaku mitra Pemerintah Daerah. 

"Terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik dalam upaya menyelesaikan berbagai agenda penting bagi kemajuan daerah," pungkas Wakil Bupati.***(adv) .


19 Juni 2019

Komentari Sidang Kedua MK, Rocky Gerung Sebut Yusril Baper Terpancing Duel Teori

Komentari Sidang Kedua MK, Rocky Gerung Sebut Yusril Baper Terpancing Duel Teori
Berita Terkini - Pakar Politik dan Filsafat, Rocky Gerung memberikan komentar soal sidang kedua sengketa hasil Pilpres 2019 di Gedung MK, Selasa (18/06/2019).

Sidang kedua beragenda mendengarkan jawaban dari termohon dalam hal ini Tim Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU), keterangan dari pihak terkait Tim Hukum Jokowi-Maruf Amin dan Bawaslu Ri. 

Rocky Gerung menilai Tim Hukum Joko Widodo-Maruf Amin terpancing oleh pemaparan poin-poin petitum atau permohonan yang disampaikan oleh Tim Hukum Prabowo-Sandiaga pada sidang perdana gugatan Pilpres 2019 pada Jumat (14/08/2019) lalu. 

Terlebih saat pemaparan saat itu, Tim Hukum Prabowo-Sandiaga menggutip teori-teori dari pakar hukum tata negara baik dalam negeri maupun luar negeri. 

"Tim Hukum 01 (Jokowi-Maruf Amin_red) terpancing untuk duel teori. Ini bagus saja dari segi filasafat hukum. Ada teori hukum, teori keadilan dan lainnya," ungkap Rocky Gerung saat Live Catatan Demokrasi Kita tema Sidang MK Serangan Balik Untuk BPN di TVOne, Selasa (18/06/2019) malam WIB. 

Ia menilai kedua pihak mengambil inisiatif untuk mengedukasi masyarakat tentang teori hukum melalui sidang MK.

Namun, Rocky Gerung mengkritik teori-teori yang dikutip oleh Tim Hukum Jokowi-Maruf Amin.

Pasalnya, teori yang dikutip oleh tim yang diketuai oleh Yusril Ihza Mahendra 

"Saya melihat 01 agak kacau. Harus melayani (teori hukum_kubu 01). Lawyers dari Pak Jokowi justru yang baper (bawa perasaan_red)," terangnya.

Menurut Rocky Gerung, padahal sebagai pihak tertuduh dan tergugat dalam sidang MK adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

"Tapi kenapa Pak Yusril yang baper. Agak ngaco. Mestinya KPU aja yang defensif. Ini sudah terpancing," kata Rocky Gerung.

Rocky Gerung menegaskan bahwa apa yang dilontarkan olehnya semata-mata dari kacamata akademisi. 

Penyataan yang dilontarkan dalam forum ini tidak ada motif kepentingan politik. 

"Kalau saya kritik para lawyers 01 (Jokowi-Maruf Amin_red), mereka gagal untuk menangkap esensi apa yang didalilkan secara teoritis," tegasnya. 

"Salah paradigma dan teori. Itu bisa dibantah ulang oleh 02 (Prabowo-Sandiaga_red), dan bisa diperlihattkan bahwa ilmu hukum 01 terbatas," tandasnya.[]

Disebut Mendramatisir Ancaman terhadap Saksi, Tim 02: Kita Berbicara Fakta

Disebut Mendramatisir Ancaman terhadap Saksi, Tim 02: Kita Berbicara Fakta
Berita Terkini - Perseteruan panas menjelang akhir persidangan lanjutan sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Selasa (18/6/2019), antara Bambang Widjojanto dengan Luhut Pangaribuan mendapat sorotan.

Bambang Widjojanto adalah Ketua Tim Hukum pemohon, yakni Capres Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.

Luhut Pangaribuan adalah anggota Tim Hukum pihak terkait, Capres Cawapres nomor urut 1 Jokowi – Maruf Amin.

Sementara dalam dunia kepengacaraan, Bambang adalah junior dari Luhut.

Perdebatan itu berawal ketika Bambang meminta Mahkamah Konstitusi ikut melindungi saksi-saksi yang bakal dihadirkan kubunya dalam persidangan lanjutan, Rabu (19/6) besok. Sebab, Bambang mengklaim terdapat ancaman terhadap saksi-saksinya.

Luhut lantas meminta Bambang membuktikan bentuk ancaman terhadap saksi-saksinya kalau tak mau dianggap mendramatisasi persoalan tersebut.

Namun, permintaan itu lamgsung ditampik BW dengan pernyataan tegas bahwa ancaman kepada saksinya bukan sebuah drama.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandi melalui Jurkamnas BPN, Kawendra Lukistian menanggapi perseteruan ihwal perlindungan saksi.

Kawendra menyebut, pernyataan Luhut menanggapi BW lah yang kemudian dinilai sebagai bentuk drama sesungguhnya dalam persidangan sore hari itu.

"Justru yang mendramatisasi adalah mereka. Karena kita berbicara fakta yang telah dikemukakan beberapa saksi ke tim hukum," kata Kawendra di Media Center Prabowo - Sandi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (18/6/2019).

Terkait pihak 01 yang meminta bentuk ancaman terhadap saksi untuk dibuktikan, Kawendra menjawab hal tersebut hanya akan dibuka kepada hakim bukan kepada publik.

"Tapi kan tak bisa dibicarakan secara keseluruhan di muka umum begitu. Makanya Mas BW akan mengungkapkan ke para hakim MK saja. Justru yang mendramatisasi adalah mereka," kata Kawendra.

Kawendra berujar, permintaan perlindungan kepada para saksi sebelum mereka dihadirkan dalam persidangan merupakan hal yang wajar. MK juga telah menjamin keselamatan saksi selama berada dalam persidangan. [sc]

Panas! Saling Sela antara Hakim, BW dan Luhut di Sidang MK

Panas! Saling Sela antara Hakim, BW dan Luhut di Sidang MK
Berita Terkini - Suasana sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Selasa (18/6) sempat memanas. Panasnya kondisi itu terkait perlindungan saksi dari kubu Prabowo Subianto - Sandiaga Uno yang akan bersaksi Rabu (19/6) besok.

Awalnya, anggota hakim MK I Dewa Gede menyampaikan kepada semua pihak untuk tidak mendramatisasi bahwa ada kesan ancaman terhadap seseorang yang ingin bersaksi di MK.

"Tidak pernah ada ancaman. Tidak boleh ada satu orang pun yang boleh merasa terancam memberi kesaksian di MK," kata I Dewa kepada peserta sidang di Gedung MK.

Dewa menduga sepanjang sejarah MK, tidak pernah ada satu pun saksi yang menjadi korban akibat kesaksiannya. "Koreksi saya, kalau saya salah," imbuhnya.

Oleh karena itu, Dewa mengingatkan kepada Ketua Tim Hukum Prabowo - Sandi, Bambang Widjojanto (BW) untuk menghadirkan saksinya pada sidang lanjutan besok. Dia menjamin saksi akan aman selama dalam ruang sidang MK dan bebas menggunakan hak konstitusinya dengan damai.

Sementara itu BW merasa senang atas pernyataan anggota hakim konstitusi tersebut. Namun, BW tidak yakin ada jaminan terhadap saksinya ketika di luar persidangan.

BW sendiri sudah berkonsultasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Menurut dia, LPSK tidak bisa memberikan jaminan keselamatan terhadap saksi Prabowo - Sandi karena perkaranya bukan di sidang pidana.

"Tetapi setelah berkonsultasi, LPSK siap apabila mendapat perintah dari MK," kata eks pimpinan KPK ini.

Opsi lainnya, kata BW, pihaknya akan menyerahkan sejumlah nama untuk dipanggil oleh MK. Menurut BW, banyak saksi tidak ingin memberikan kesaksiannya jika mendapat panggilan dari pihak pemohon. Sementara saksi apabila dipanggil MK, maka yang bersangkutan wajib memberikan keterangannya.

Anggota hakim konstitusi lainnya, Saldi Isra lantas menyela BW. Saldi menyampaikan kepada BW agar tidak menambah beban MK. Saldi meminta kepada pemohon untuk menghadirkan 15 saksi dan dua ahli pada besok.

Anggota Tim Hukum Jokowi - Ma'ruf, Luhut Pangaribuan juga meminta BW agar tidak mendramatisasi terkait perlindungan saksinya itu. Dia menganggap apabila saksinya menerima ancaman, maka hal itu akan menjadi tanggung jawab semua pihak. Kubu Jokowi - Ma'ruf tidak ingin ada hal-hal inkonstitusional terjadi dalam kehidupan demokrasi ini.

"Syukur ini bukan drama, kalau sungguh-sungguh, kami punya tanggung jawab apalagi untuk pembuktian," jelas Luhut.

BW lantas angkat suara karena dituduh mendramatisasi. Dia menekankan siap mengajukan saksinya secara tertutup kepada hakim konstitusi. Tetapi dia tidak mau menghadirkan saksinya tanpa jaminan perlindungan, terlebih memberi keterangan di hadapan kubu Jokowi - Ma'ruf.

"Saya akan jelaskan kepada majelis bukan pihak terkait. Jangan mempermainkan nyawa orang," kata BW.

Walakhir, BW menyerahkan sejumlah dokumen beserta rekomendasi LPSK kepada majelis hakim. BW tidak menuntut majelis hakim untuk mengabulkan permohonnannya. Tetapi dia meminta hal tersebut menjadi pegangan para majelis hakim. [jn]

Denny Indrayana Tak Ada di Sidang Kedua Gugatan Prabowo di MK, Kenapa?

Denny Indrayana Tak Ada di Sidang Kedua Gugatan Prabowo di MK, Kenapa?
Berita Terkini - Bambang Widjojanto, Ketua Tim Hukum Capres Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, hanya sendirian dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Selasa (18/6/2019).

Pada sidang pertama pekan lalu, ia berduet dengan Denny Indrayana. Namun, Bambang menuturkan anggotanya tak hadir karena menyiapkan saksi yang bakal dihadirkan pada sidang besok, rabu (19/6).

"Kenapa hanya saya sendiri yang ada di sidang? Itu karena yang lain sedang menyiapkan saksi-saksi," kata Bambang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka, Barat, Jakarta Pusat, Selasa.

Pria yang akrab disapa BW itu menerangkan, anggota tim hukum Prabowo – Sandiaga Uno yakni Denny Indrayana dan Teuku Nasrullah tengah menyiapkan dua hal dalam menghadapi sidang PHPU Pilpres 2019 besok. Pertama, terkait saksi dan kedua terkait saksi ahli.

"Pak Denny, Pak Nasrullah yang tadi pagi mendampingi saya enggak ada kan. Jadi semuanya itu sekarang lagi konsentrasi di dua hal. Satu soal saksi yang akan disiapkan besok, kan saksi harus diperiksa dulu. Yang kedua juga soal ahli," ungkapnya.

Sebelumnya, salah satu anggota Tim Hukum Prabowo - Sandiaga Uno Denny Indrayana disebut  pernah mendaftarkan diri menjadi Kuasa Hukum KPU sebelum masuk Tim Hukum Prabowo Subianto – Sandiaga Uno di PHPU Pilpres 2019.

Hal itu dibenarkan oleh anggota KPU RI, Hasyim Asyari yang mengungkapkan Denny sempat melamar atas nama Integrity Law Firm.

“Iya benar, Mas Denny Indrayana ikut mendaftar saat proses lelang pengadaan jasa pengacara atau kuasa hukum KPU khusus untuk perselisihan hasil pemilihan umum Pemilu2019 di MK," kata Hasyim Asyari, Senin (17/6/2019). [sc]

PAN Yogya Tolak Wacana Bergabung ke Koalisi Jokowi

PAN Yogya Tolak Wacana Bergabung ke Koalisi Jokowi
Berita Terkini -  Partai Amanat Nasional (PAN) ramai diisukan akan lompat dari koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan bergabung ke koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin. Isu bergabungnya PAN ke koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin ini mendapatkan penolakan dari pengurus di daerah.

Salah satu kepengurusan PAN di daerah yang menolak wacana bergabung ke koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin adalah DPW PAN Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ketua DPW PAN DIY, Nazaruddin penolakan wacana bergabung ke koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin ini dikeluarkan dan ditandatangani bersama dengan pengurus DPD dari empat kabupaten dan satu kotamadya di DIY.

"DPW PAN DIY beserta seluruh DPD PAN di Daerah lstimewa Yogyakarta menyatakan menolak untuk bergabung kepada koalisi 01. Kami juga menolak setiap upaya yang mencoba mengarahkan PAN untuk bergabung ke koalisi 01," ujar Nazaruddin, Selasa, 18 Juni 2019.

Nazaruddin menjabarkan berdasarkan keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada 9 Agustus 2018, PAN mendukung Prabowo-Sandi. Keputusan ini disebut Nazaruddin sebagai keputusan politik yang tepat dan dilandasi pertimbangan ideologis.

"Bahwa koalisi 02 dan pasangan calon yang didukung PAN memiliki komitmen yang kuat untuk membela kepentingan rakyat dan umat, sebuah komitmen yang sama yang menjadi semangat bagi perjuangan politik PAN," jelas Nazaruddin.

Nazaruddin menyebut ada sejumlah manuver dari sejumlah pihak untuk mengarahkan PAN bergabung ke Jokowi -Ma'ruf Amin. Nazaruddin menuding manuver-manuver yang dilakukan itu sebagai bentuk pengkhianatan kepada PAN.

"Kami melihat bahwa upaya apapun untuk bergabung dengan koalisi yang lain di luar koalisi 02 tentunya akan dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap suara dan aspirasi dari kader, pemilih, dan simpatisan PAN," tegas Nazaruddin.

Nazaruddin menambahkan kehadiran PAN di tengah dominasi dan hegemoni rezim saat ini dibutuhkan untuk penyeimbang sebagai oposisi. Kehadiran penyeimbang seperti ini dianggap sebagai mekanisme check and balance yang harus tetap ada dalam kehidupan bernegara.

"Dengan segala pertimbangan tersebut, kami meyakini bahwa keputusan PAN untuk terus bergabung dalam koalisi 02 serta untuk mengambil peran oposisi jika nantinya diperlukan adalah merupakan pilihan politis yang paling logis dan rasional," ujar Nazaruddin. [vv]

Kubu Jokowi-Maruf Hina Wibawa dan Martabat Hakim MK

Kubu Jokowi-Maruf Hina Wibawa dan Martabat Hakim MK

Oleh: Natalius Pigai

NEGARA Indonesia adalah negara hukum. Kalimat tersebut sangat tegas dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan. Hal ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (rechstaat), bukan negara kekuasaan (machstaat).

Apa yang dipertontonkan Tim Kuasa Hukum 01 Prof Yusril Izha Mahendra dan kawan-kawan yang memaksa dan protes hakim MK agar mengambil keputusan soal revisi atau perbaikan berkas perkara dari pasangan 02 adalah terang benderang meyakinkan kita untuk menyatakan bahwa mereka masih terjebak dalam negara kekuasaan. Sebagaimana lazim pada orde baru dimana hukum dipermainkan, Hakim hanya berpegang palu legitimasi kejahatan penguasa.  

Penghormatan terhadap hukum merupakan salah satu parameter tegaknya negara hukum. Kubu 01 seharusnya menjunjung tinggi hukum, justru mengabaikan atau membangkang terhadap hukum. Tidak hanya membangkang terhadap aturan, tapi juga membangkang terhadap lembaga yudikatif. Pembangkangan hukum oleh Kubu 01 tersebut dapat dikategorikan sebagai penghinaan terhadap pengadilan (contempt of court). 

Kubu 01 tidak hanya meneghina lembaga peradilan tetapi merendahkan harga diri, wibawa dan martabat para hakim yang mulia. Kehormatan Hakim sebagai punggawa keadilan direndahkan di mata Rakyat Indonesia. 

Seharusnya Pengacara Kubu 01 paham bahwa sidang Pilpres ini sensitif sehingga pemaksaan kepada Majelis Hakim agar ambil keputusan soal perbaikan berkas selain bisa dikategorikan penghinaan juga secara implisit mengandung kekerasan verbal kepada Hakim. Bahkan cenderung membangun framing seakan-akan Hakim berat ke pasangan 01. Padahal secara tersirat mau menyatakan bahwa mereka belum siap mwnghadapi gugatan.

Penghinaan terhadap Hakim dan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh pengacara pasangan Joko Widodo dan Maruf Amin tidak boleh dianggap remeh karena akan memiliki implikasi serius terhadap tegaknya negara hukum. Indonesia bisa terjebak kembali dalam negara kekuasaan (machstaat) sebagaimana orde baru: hukum ditegakkan tergantung kemauan dari penguasa-penguasa dan orang-orang berkuasa.

Hal tersebut berarti demokrasi pun terancam dengan pembangkangan hukum. Selain itu pembangkangan hukum akan menimbulkan impunitas atau kekebalan hukum. 

Sandiwara yang diperlihatkan oleh Penagacara 01 di depan publik dan disaksikan rakyat Indonesia patut dicemaskan oleh rakyat karena dengan melanggengkan penghinaan dan pembangkangan hukum adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum sebagai saluran mendapatkan keadilan.

Artinya akan semakin banyak konflik di masyarakat yang tidak terselesaikan atau diselesaikan dengan jalan peradian. Ada potensi masyarakat yang terorganisir dapat melakukan pembangkangan sipil (civil disobidience), yaitu sebuah pembangkangan kepada pemerintah (yudikatif) yang biasanya dilakukan dengan cara melanggar hukum untuk mengubah kebijakan ataupun peraturan yang tidak adil.

Kami berharap Hakim harus tegak lurus menegakkan keadilan. Hakim MK harus menjadi punggawa hukum (quardian of contitution) tetapi juga melihat realitas potensi tercerabutnya negara (quardian of nations state). (*)

Tim Hukum Prabowo Mau Hadirkan Saksi dari Aparat Penegak Hukum

Tim Hukum Prabowo Mau Hadirkan Saksi dari Aparat Penegak Hukum
Berita Terkini - Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto, berencana menghadirkan saksi yang memiliki latar belakang penegak hukum dalam sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Rencananya, Rabu besok, agenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari kubu Prabowo-Sandi.

Atas dasar itu, pria yang akran disapa BW itu meminta MK dapat membuat surat panggilan untuk memanggil saksi dari aparat penegak hukum tersebut. Hal ini untuk memberikan kesaksiannya terkait adanya tindakan kecurangan yang terstruktur sistematis dan masif (TSM) di Pilpres 2019.

"Ada kebutuhan memanggil saksi dari petugas atau aparat penegak hukum yang sudah kami hubungi yang menjadi salah satu potensial saksi kami. Kami juga minta terhadap saksi tersebut bisa dipanggil MK," kata BW di Ruang Sidang MK, Selasa 18 Juni 2019.

BW mengklaim, saksi tersebut merupakan saksi yang sangat potensial untuk membuktikan adanya kecurangan yang TSM. Saksi tersebut baru bersedia hadir apabila dipanggil MK.

"Dia mengatakan kalau ada perintah dari MK untuk bisa hadir, maka dia akan hadir," kata BW.

Namun, apa yang diminta BW tak dapat disetujui MK. Suhartoyo, Salah satu hakim MK, menjelaskan, dalam penanganan sengketa hasil pilpres yang bersifat privat, MK harus bersikap hati-hati agar tidak muncul anggapan MK berpihak.

MK, menurut Suhartoyo, akan bersikap pasif. Maka dari itu, saksi harus dihadirkan oleh pihak yang bersangkutan. [vv]

BW: Bawaslu Sembunyikan Informasi Dana Kampanye Jokowi

BW: Bawaslu Sembunyikan Informasi Dana Kampanye Jokowi
Berita Terkini - Ketua tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto (BW), menyebut Bawaslu tidak menjelaskan secara gamblang terkait sumber dana kampanye Jokowi yang digugat tim hukum Prabowo. BW menilai Bawaslu menyembunyikan sesuatu.

"Kalian coba lihat deh, (Bawalsu) merasa tergagap-gagap ketika menjawab dari mana uang Rp 19 miliar, padahal kekayaannya cuma Rp 6 miliar. Laporan itu adalah laporan Bawaslu, apakah Bawaslu menjawab itu? Nggak. Padahal kami mendapat dokumen itu dari Bawaslu," kata BW di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019).

"Bawaslu menyembunyikan informasi penting mengenai dana kampanye (Jokowi). Itu clear banget itu," imbuhnya.

Sebelumnya, tim hukum Prabowo-Sandiaga Uno mengungkap sejumlah hal yang dianggap sebagai kejanggalan dalam pelaksanaan Pilpres 2019. Di sidang MK, mereka memaparkan apa yang mereka sebut sebagai upaya timses 01 Jokowi-Ma'ruf Amin menyamarkan sumber asli dana kampanye.

BW mengutip siaran pers ICW yang memuat analisis tentang golfer TRG dan TBIG. Menurut BW, golfer TRG dan TBIG adalah perusahaan milik bendahara TKN Jokowi-Ma'ruf, Wahyu Sakti Trenggono. ICW dalam analisisnya, lanjut BW, patut menduga 'sumbangan melalui sumber kelompok perusahaan golfer bertujuan mengakomodasi penyumbang yang tidak ingin diketahui identitasnya'.

"Kedua, diduga untuk mengakomodasi penyumbang perseorangan yang melebihi batas dana kampanye Rp 2,5 miliar dan teknik pemecahan sumbangan dan penyamaran sumber asli dana kampanye diduga umum terjadi dalam pemilu," kata Bambang Widjojanto, membacakan gugatan sengketa pilpres di MK, Jumat (14/6). [dtk]

Sidang di MK Tunjukkan Orang Lurus dan Orang Munafik

Sidang di MK Tunjukkan Orang Lurus dan Orang Munafik

Oleh: Asyari Usman*

Paslon 02 Prabowo-Sandi jelas-jelas dicurangi. Tetapi, saya pribadi tak berani memgatakan bahwa kubu 02 bersih seputih kapas. Tetapi, dalam nota pembelaan di MK, para pengacara paslonpres 01 berani mengatakan bahwa semua tuduhan kecurangan pilpres adalah asumsi dan tidak benar.

Artinya, bagi para pembela 01 yang diketuai oleh Yusril Ihza Mahendra (YIM), Jokowi dan kubu 01 tidak melakukan peanggaran sama sekali. Luar biasa beraninya lidah mereka. Tak terbayangkan.

Innalillahi wa inna ilaihi roji’un!

Mohon maaf kepada khalayak semua, saya bukanlah orang sholih. Namun, saya terpaksa memberanikan diri untuk mengatakan bahwa pembelaan yang “membabibuta” untuk kubu 01 merupakan indikasi penepisan terhadap adanya pengadilan Tuhan di Hari Kebangkitan. Singkatnya, mereka tidak punya rasa takut sedikit pun terhadap apa yang mereka perbuat hari ini.

Keberanian mereka membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar, terasa sudah sampai ke derajat keberanian Fir’aun menolak kekuasaan Allah SWT. Salut pada keberanian mereka. Pantas mendapat penghargaan duniawi. Wajar menerima upah dunia skala besar.

Tak banyak yang bisa kita katakan. Saya hanya berpendapat bahwa sidang pilpres MK ini menunjukkan kepada publik tentang orang-orang yang lurus lawan orang-orang munafik.

Tetapi, ada satu hal yang terngiang di telinga: apakah masih ada terminologi “lurus” dan “munafik” di kamus mereka? Wallahu a’lam.

Yang jelas, ada daya tarik yang luar biasa di kubu 01 sampai-sampai orang siap melakukan apa saja demi daya tarik itu. []

Polisi Perpanjang Masa Tahanan Kivlan Zen hingga 40 Hari

Polisi Perpanjang Masa Tahanan Kivlan Zen hingga 40 Hari
Berita Terkini - Polda Metro Jaya memperpanjang masa tahanan Kivlan Zen hingga 40 hari ke depan.

Kivlan yang menjadi tersangka kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal ini sebetulnya akan habis masa tahanannya pada besok, 19 Juni 2019.

"Iya benar, masa penahanan (Kivlan Zen) diperpanjang," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Selasa (18/6).

Meski membenarkan masa penahana Kivlan diperpanjang, Kombes Argo tak merinci perihal alasan perpanjangan masa tahaban tersebut. 

Ia hanya menyebut bahwa perpanjangan masa tahanan Kivlan tersebut telah sesuai aturan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP.

Dalam kasus ini, Kivlan diduga memerintahkan orang lain untuk mencari senjata dan melakukan rencana pembunuhan terhadap empat pejabat negara. [rm]

18 Juni 2019

Pasutri Pertontonkan Adegan Ranjang kepada Anak SD, Setiap Anak Bayar Rp5 Ribu

Pasutri Pertontonkan Adegan Ranjang kepada Anak SD, Setiap Anak Bayar Rp5 Ribu
Berita Terkini - Warga Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dibuat resah oleh ulah pasangan suami istri berinisial LA dan ES, yang mempertontonkan adegan ranjang secara langsung dan berbayar kepada anak-anak setempat.

Hal tersebut terungkap setelah sejumlah bocah di Tasikmalaya mengungkapkan perilaku pasutri yang sama-sama masih berusia 24 tahun itu kepada tokoh masyarakat dan dilaporkan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

“Kami menerima laporan itu, setelah sejumlah anak mengadu ke guru ngaji di kampung tempat pasutri itu. Ternyata, pasutri itu sudah mempertontonkan adegan tak senonoh secara live dan berbayar kepada anak-anak sejak lama, sejak bulan Ramadan,” kata Ketua KPAI Tasikmalaya Ato Rinanto, Selasa (18/6/2019).

Setelah mendapat laporan itu, kata Ato, KPAI memeriksa kebenarannya ke kampung tempat terjadinya peristiwa tersebut.

Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, pasutri itu menawarkan menonton mereka bercinta kepada anak-anak pada malam hari.

“Sedikitnya 7 anak yang mayoritas masih duduk di bangku SD menjadi korban perilaku menyimpang pasutri itu. Lebih dari sekali mereka mempertontonkan hal itu,” tukasnya.

Ato menjelaskan, siaran langsung perilaku tak senonoh itu dilakukan pasutri tersebut di rumah mereka sendiri. Setiap bocah yang menonton, disyaratkan membayar Rp 5 ribu.

“Anak-anak yang menjadi korban sudah kami data dan kekinian sedang didampingi untuk pemulihan kondisi psikologis mereka,” jelasnya.

Sementara berdasarkan keterangan Kapolres Tasikmalaya Ajun Komisaris Besar Febry Kurniawan Maruf, kedua pelaku sudah dibawa dan diperiksa di mapolres.

Namun, hingga kekinian, pasutri tersebut berkukuh tak melakukan adegan yang dimaksud dan memungut bayaran dari anak-anak. [sc]

Orasi Mantan Penasihat KPK: Jokowi dan Menterinya Munafik

Orasi Mantan Penasihat KPK: Jokowi dan Menterinya Munafik
Berita Terkini - Mantan Dewan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abdullah Hehamahua, memberikan orasi pada aksi damai di Patung Kuda, Jakarta, untuk mengawal sidang sengketa Pilpres 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menyebut bahwa Presiden Joko Widodo dan para menterinya adalah orang-orang munafik.

Pernyataan Abdullah ini berkaca dengan dilanggarnya setiap sila yang termaktub dalam Pancasila. Menurutnya, semua yang dikatakan Jokowi dan perangkatnya hanya dusta belaka.

"Ketuhanan Yang Maha Esa artinya semua bangsa Indonesia harus berketuhanan Yang Maha Esa. Jika ada Presiden Jokowi, menterinya yang mengatakan saya Pancasila maka itu bohong, itu dusta, itu munafik. Kalau dia Pancasilais, dia tidak akan menangkap ustaz, tidak menembak anak-anak yang tidak berdosa," kata Abdullah Hehamahua.

Abdullah menjelaskan soal sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan Jokowi dinilai tidak ada, dengan melihat kematian ratusan petugas KPPS saat pelaksanaan Pilpres 2019.

"Hampir 700 orang petugas KPPS yang meninggal, di mana kemanusiaan Presiden? Di mana kemanusiaan menteri. Petugas yang tidak diproses, jangankan diautopsi, kata dukacita pun tidak ada. Itu artinya bukan kemanusiaan yang adil dan beradab, tetapi kebinatangan yang beradab," kata Koordinator Lapangan Aksi ini.

Abdullah juga menuturkan, berbicara sila ketiga, persatuan Indonesia sudah diacak-acak oleh Jokowi. Menurutnya, martabat bangsa ini telah dirusak. Adu domba antarpartai, pemimpin dan ulama dengan ulama.

"Ketiga, persatuan Indonesia. Demi Allah, martabat bangsa ini diacak-acak oleh Presiden, dihancurkan oleh satu partai dengan partai yang lain, satu pemimpin dengan pemimpin yang lain, ulama yang satu dengan yang lain. Saya adalah seorang ketua sekolah tinggi ilmu ekonomi di daerah Sumatera dan saya tahu betul ipar daripada Presiden datang ke sana untuk melakukan gerakan supaya para mahasiswa itu memilih calon tertentu. Alhamdulillah mahasiswa dan masyarakat di Sumsel, pejabat-pejabat di sana masih waras otaknya, memilih pejabat yang bisa mengganti Presiden," katanya.

Dia kemudian langsung menjelaskan soal sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia mempertanyakan di mana keadilan itu. Sementara banyak lahan di Indonesia  justru dikuasai oleh pihak asing.

“Terakhir, sila kelima napas dari ketuhanan YME adalah keadilan sosial. Keadilan sosial pak polisi. Bapak, gaji Anda saya tahu. Saya mantan komisioner KPK, sering periksa tentang pejabat negara. Keadilan sosial, 88 persen lahan di Indonesia dikuasai oleh asing. Empat orang terkaya di Indonesia sama dengan 100 juta rakyat miskin di Indonesia. Keadilan sosial yang mana? Maka kita datang ke MK untuk melihat realitas itu," jelasnya.

"Kalau MK keliru, karena takut intimidasi, takut tekanan, takut intervensi, dan mengambil keputusan berdasarkan order, paksaan, maka bisa dibayangkan masa depan Indonesia. Negara dan rakyat berantakan, pertumpahan darah yang seharusnya tidak perlu, terjadi. Kami meminta MK memutuskan sesuai tuntutan masyarakat, sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada," ucapnya. [vv]

Hakim MK Harus Melihat Suasana Batin Masyarakat Indonesia

Hakim MK Harus Melihat Suasana Batin Masyarakat Indonesia
Berita Terkini - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang sedang menjadi "wakil Tuhan" atas sengketa Pilpres 2019 diharapkan bersikap negarawan.

"Saya cukup apresiatif terhadap hakim MK yang sedang menjadi pengadil sengketa pilpres. Namun hingga proses persidangan selesai, saya berharap mereka bersikap negarawan," kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, Selasa (18/6).

Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu memaparkan sikap negarawan itu adalah mengutamakan kepentingan rakyat, bangsa dan negara di atas kepentingan apapun, serta berlaku adil kepada pihak manapun.

"MK saat ini menjadi pusat perhatian rakyat Indonesia yang ingin melihat kebenaran substansial dan keadilan prosedural," ujarnya.

Mardani berharap para "wakil Tuhan" di muka bumi itu melihat suasana batin masyarakat saat ini.

"Sikap negarawan itu juga harus berdasarkan data dan fakta, juga suasana batin rakyat saat ini," papar Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi itu.

Terakhir, Mardani mengajak seluruh rakyat Indonesia mendoakan para Hakim MK agar bisa bekerja dengan tenang, khusyu dan menjadi negarawan sejati, sehingga Indonesia dipimpin oleh pemimpin sejati pilihan rakyat.

"Dalam suasana Syawal yang penuh khidmat ini, mari kita doakan para Hakim MK agar bisa bekerja dengan tenang dan khusyu, dan dapat mengambil keputusan yang seadil-adilnya dan sebenar-benarnya," tutupnya. [md]

Komando Ulama Pemenangan Prabowo: Mudah-mudahan yang Curang Dikalahkan

Komando Ulama Pemenangan Prabowo: Mudah-mudahan yang Curang Dikalahkan
Berita Terkini - Massa yang tergabung dari berbagai elemen kembali menggelar aksi kawal Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa, 18 Juni 2019. Dari atas mobil komando, satu per satu pemimpin aksi memberikan orasi kepada massa peserta yang hadir di area Bundaran Indosat, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta.

Komandan Jenderal Komando Ulama Pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Koppasandi), Abdul Rasyid Abdullah Syafei dalam orasinya menyampaikan kedatangan ikut mengawal aksi MK karena disatukan dengan akidah.

"Kita disatukan karena akidah, kalau bukan karena akidah kita tidak akan dapat berkumpul di Patung Kuda," kata Abdul Rasyid.

Ia juga mendoakan, agar yang curang dikalahkan, yang jujur dimenangkan. Selain itu, Indonesia menjadi negara yang Makmur, Adil dan sejahtera.

"Mudah-mudahan yang curang dikalahkan, yang jujur dimenangkan. Indonesia bisa menjadi negara yang adil, makmur dan sejahtera," tambah Ketua Panitia Ijtima Ulama itu.

Sementara itu, massa terus berdatangan ke area Patung Kuda, Bundaran Indosat. Rencananya aksi massa akan digelar sampai pukul 17.00 WIB. Area MK tak bisa didekati massa karena ditutup. Maka itu, massa hanya bisa menggelar aksi di sekitar MK.

Adapun saat sidang perdana di MK, Jumat, 14 Juni 2019, massa juga mendatangi area yang dekat dengan gedung MK. Karena tak bisa mendekat ke gedung MK, mereka menggelar aksi di Jalan Medan Merdeka Utara. [vv]

Perlindungan Saksi Dituding Framing, Fadli Zon: Sekarang Banyak Kriminalisasi

Perlindungan Saksi Dituding Framing, Fadli Zon: Sekarang Banyak Kriminalisasi
Berita Terkini - Permintaan perlindungan saksi persidangan sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) oleh tim hukum BPN Prabowo-Sandi dinilai masuk akal dan bukan penggiringan opini seperti yang dituduhkan kubu Jokowi-Maruf.

Menurut Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, pemberian perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) penting untuk menjamin kebebasan saksi dari berbagai tekanan.

"Dalam suasana seperti sekarang, orang mudah sekali dikriminalisasi, diberi berbagai tekanan yang mungkin membelenggu kebebasan," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/6).

Ia menekankan bahwa setiap saksi dalam persidangan harus mendapat jaminan, baik dari tekanan pihak luar maupun jaminan keselamatan. Hal itu diakui demi terwujudnya kesaksian yang benar saat disampaikan di depan Majelis Hakim.

"Jaminan keselamatan para saksi itu sudah tepat. Jaminan tidak ada intimidasi, teror, suap, dan lain-lain yang kemungkinan terjadi," lanjutnya.

Di sisi lain, ia tak habis pikir dengan tudingan framing yang diutarakan kubu 01 terkait dengan permohonan perlindungan LPSK untuk saksi sidang sengketa Pilpres di MK.

"Kan memang sering terjadi ancaman, teror, ajakan yang bisa menutupi kebenaran yang terjadi. Ini yang tidak kita kehendaki," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Tim Hukum TKN Jokowi-Maruf, Yusril Ihza Mahendra menyebut permohonan perlindungan saksi kepada LPSK yang diajukan BPN dituding framing untuk meneror masyarakat.

"Laporan ke LPSK ini sebagai teror psikologi kepada masyarakat, seolah-olah para saksi yang akan diajukan ke MK diteror dan ditakut-takuti sehingga ujungnya tidak datang ke MK," kata Yusril di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/6) kemarin. [rm]

Viral ASN Tangerang Makan-makan dan Hina Babu, Ngaku Facebooknya Di-hack

Viral ASN Tangerang Makan-makan dan Hina Babu, Ngaku Facebooknya Di-hack
Berita Terkini - Pemerintah Kabupaten Tangerang mengklarifikasi, oknum aparatur sipil negara yang viral di media sosial karena menghina profesi asisten rumah tangga, tidak berdinas di lingkungannya melainkan di Pemkot Tangerang.

Humas Pemkab Tangerang Sukma menuturkan, ASN atas nama AF itu saat ini bekerja di Inspektorat Kota Tangerang, meski dulu pernah bekerja di Kabupaten Tangerang.

“Itu dari Kota Tangerang. Ini harus diklarifikasi,” kata Sukma, Selasa (18/6/2019).

Sukma mengatakan, berdasarkan keterangan Pemkot Tangerang, tulisan menghina ART tersebut bukan dibuat oleh AF.

Ia menuturkan, Pemkot Tangerang menjelaskan akun Facebook milik AF sempat diretas seseorang dan menuliskan pernyataan yang tak patut.

Sebelumnya diberitakan, seorang perempuan PNS mendadak viral gara-gara unggahannya yang sensasional di Facebook.

Melalui akun bernama Amelia Fitriani, ia disebut menghina pekerjaan asisten rumah tangga (ART) lewat unggahannya.

Ia juga menyertakan foto sekumpulan PNS berseragam cokelat khaki khasnya di unggahan tersebut. Mereka tampak duduk mengelilingi meja makan pada foto itu.

Tak ada yang salah pada foto yang dibagikan Amelia Fitriani. Namun, keterangan yang ia sematkan untuk foto tersebut membuat geram warganet.

Wanita tersebut terkesan menyombongkan profesinya sebagai PNS, tetapi merendahkan pekerjaan ART, dengan menyebutnya 'babu' yang hanya bisa membersihkan toilet.

"Kegiatan hari ini reuni makan-makan, emangnya kamu, babu, kerjaan cuma ngosek WC?" tulis akun Amelia Fitirani disertai emoji tertawa.

Tangkapan layar foto dan caption itu seketika menyebar di media sosial. Salah satunya di-viral-kan di Twitter oleh pengguna akun @Novidwicahyono, Senin (17/6/2019).

Setidaknya Jokowi sudah Jujur, Selama Ini Dia di Bawah Tekanan

Setidaknya Jokowi sudah Jujur, Selama Ini Dia di Bawah Tekanan
Berita Terkini - Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menilai Presiden Joko Widodo alias Jokowi sudah jujur jika hampir lima tahun memimpin, dirinya berada di bawah tekanan.

Hal ini disampaikan Pangi, menanggapi pernyataan Jokowi yang sudah tidak punya beban lagi dalam memimpin negara ini lima tahun ke depan. Sehingga, keputusan gila pun bakal dia ambil demi kemajuan bangsa ini.

Pernyataan itu disampaikan Presiden ketujuh RI tersebut saat menghadiri Silaturahmi Halal Bi Halal Aktivis 98 Se-Indonesia yang diadakan Rembuk Nasional Aktivis 98 (RNA 98), di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Minggu (16/6) lalu.

"Saya pikir Jokowi selama ini secara tak langsung beliau sudah jujur, memang didikte dan di bawah tekanan. Ini mungkin waktu yang paling penting bagi Jokowi memimpin Indonesia tanpa tekanan atau di dikte orang lain," ucap Pangi saat berbincang dengan jpnn.com, Selasa (18/6).

Karena itu, lanjut direktur eksekutif Voxpol Center ini, bila Jokowi - Ma'ruf Amin sah menjadi presiden dan wakil presiden periode 2019-2024, dalam lima tahun ke depan suami Iriana itu harus lebih berani dan sedikit gila dalam mengambil keputusan yang punya korelasi terhadap kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

"Pemimpin Indonesia memang harus sedikit agak gila, berfikir antimainstream dari kebanyakan pemimpin, tidak di bawah pengaruh dan dikendalikan orang lain. Pemimpin merdeka insyaallah akan membawa kemajuan bagi bangsa," tutur analis politik asal Sumbar ini.

"Bisa juga Jokowi yang selama ini di bawah tekanan elite partai, tapi setelah melihat hasil Pilpres partai mungkin dianggap tidak signifikan dalam memenangkan pertarungan kontestasi elektoral," tandas Pangi.

Pangi juga memandang, pernyataan Jokowi secara tak langsung menjadi sinyal bahwa dia tidak mudah di dikte lagi. Bila selama ini dia punya beban, sekarang beban tersebut sudah tidak ada lagi. Termasuk dalam memilih menteri, dan menentukan kebijakan strategis demi kepentingan nasional. [jn]

Yusril Baca Ayat saat Sidang MK, Kubu Prabowo: Itu Pengingat untuk Dirinya Sendiri

Yusril Baca Ayat saat Sidang MK, Kubu Prabowo: Itu Pengingat untuk Dirinya Sendiri
Berita Terkini - Ketua Tim Kuasa Hukum Joko Widodo atau Jokowi - Maruf Amin, Yusril Ihza Mahendra sempat membuka pembacaan jawaban atas permohonan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi dengan mengutip sejumlab ayat Al-Quran.

Menganggapi hal itu, Tim Kuasa Hukum Capres - Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno menganggap kalau ayat-ayat Al-Quran itu hanya ditujukan untuk Yusril seorang. Anggota Tim Kuasa Hukum Prabowo - Sandiaga, Tengku Nasrullah menyoroti salah satu ayat Alquran yang disampaikan Yusril yakni surat Al Baqarah ayat 226.

"Saya juga melihat pak Yusril itu mengutip ayat suci Al Quran," kata Tengku di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019).

Ayat yang dimaksud Tengku itu berbunyi "boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui."

Menurut Tengku, ayat tersebut memang dikhususkan untuk Yusril. Entah apa maksud dari Tengku, namun dirinya mengatakan bahwa jangan sampai membenci kepada seseorang karena nantinya akan bergabung dengan orang yang dibenci tersebut.

"Itu mungkin pak Yusril sedang mengingatkan kepada dirinya sendiri bahwa juga. Bahwa kita jangan benci kepada seseorang dengan berlebihan nanti kita akan berada di antara orang itu," tandasnya.

Selain membacakan surat Albaqarah ayat 226, Yusril lebih juga membacakan terjemahan tiga ayat suci Al Quran lainnya. Hal itu, dilakukan Yusril untuk menunjukkan bahwa Alquran sebagai kitab suci umat Islam itu telah memberikan pedoman dan bimbingan mengenai pembentukan mahkamah untuk memutuskan berbagai perselisihan dalam kehidupan demokrasi sebuah negara modern. []

Debat Panas Luhut-BW di MK: Senioritas, Drama dan Permainkan Nyawa Orang

Debat Panas Luhut-BW di MK: Senioritas, Drama dan Permainkan Nyawa Orang
Berita Terkini - Sidang sengketa Pilpres 2019 diwarnai perdebatan panas Bambang Widjojanto (BW) dengan Luhut Pangaribuan. Hal itu bermula saat BW meminta MK memberikan perlindungan saksi pilpres. Tapi MK menolaknya.

"Jangan membuat drama," kata Luhut di ruang sidang di MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (28/6/2019).

Luhut menyatakan apa yang disampaikan oleh BW seakan-akan mengada-ada. Ancaman saksi dinilai tidak bisa terbuktikan. 

"Saya keberatan," kata BW memotong omongan Luhut.

Luhut yang lebih senior di YLBHI tidak terima dan kembali memotong omongan BW. "Anda tidak menghormati senior," ujar Luhut tegas.

Sebab, saat berbicara, Luhut tidak memotong omongan BW. Namun sebaliknya, BW malah memotong.

"Kalau betul ada (ancaman-red), tolong sampaikan di persidangan ini untuk membantu. Syukur-syukur kalau ini bukan drama. Kalau sungguh-sungguh, mari kita dengarkan, kewajiban kita, langsung atau tidak langsung, " kata Luhut.

Dicecar hal itu, BW kemudian menaikkan nada bicaranya.

"Ini bukan drama. Ini sungguh-sungguh. Jangan mempermainkan nyawa orang!" kata BW. []

Sumbangan Kampanye Jokowi Rp19,5 M, Tim Hukum Sebut Salah Input Data

Sumbangan Kampanye Jokowi Rp19,5 M, Tim Hukum Sebut Salah Input Data
Berita Terkini - Tim hukum paslon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin membantah ada sumbangan pribadi Jokowi dalam dana kampanye Pilpres 2019 seperti yang dituding oleh tim Prabowo-Sandiaga dalam sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK). 

Tim hukum menyebut ada kesalahan input data sehingga mencantumkan nama Jokowi sebagai penyumbang dana kampanye.

Anggota tim hukum Jokowi, Luhut Pangaribuan, mengatakan Jokowi maupun Ma'ruf tak memberikan sumbangan dana kampanye dari kantong pribadi. 

Hal ini disampaikan Luhut saat memberikan jawaban atas permohonan dalam gugatan hasil Pilpres di MK sebagai pihak terkait.

"Pihak terkait ingin menegaskan bahwa baik capres atau cawapres 01 tidak memberikan sumbangan dana kampanye dalam kapasitas pribadi seperti yang dimaksud pemohon. Dengan kata lain, dalil pemohon tentang sumbangan pribadi Joko Widodo adalah tidak benar," ujar Luhut saat membacakan jawaban sebagai pihak terkait atas sengketa pilpres di ruang sidang MK, Jakarta, Selasa (18/6). 

Luhut menuturkan laporan penggunaan dana kampanye sebesar Rp19.558.272.030 (Rp19,5 miliar) adalah dana dari rekening yang dikelola Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf dengan nomor akun 0230-01-003819-30-2 di BRI kepada Tim Kampanye Daerah.

Dugaan dana dari kantong pribadi Jokowi muncul karena kesalahan teknis input data yang dibuat atas nama mantan wali kota Solo itu. 

"Karena teknis peng-input-an data sehingga tertulis nama pengirim Joko Widodo, padahal nama pemilik rekening adalah TKN Jokowi-Ma'ruf Amin," katanya.

Selain itu, lanjut Luhut, sumbangan dana kampanye dari perorangan, partai politik, kelompok ataupun badan usaha non-pemerintah telah diperiksa dan telah diverifikasi langsung oleh Kantor Akuntan Publik independen yang ditunjuk KPU yakni Anton Silalahi.

"Sehingga tuduhan pemohon tentang sumber dana kampanye fiktif adalah tidak benar karena telah melalui proses audit oleh Kantor Akuntan Publik Anton Silalahi," ucapnya. 

Sementara sumbangan dana kampanye dari perkumpulan Golfer TBIG juga diklaim Luhut telah dicantumkan dalam laporan secara jelas dengan identitas pihak yang memberikan sumbangan. 

"Maka berdasarkan uraian tersebut, dalil pemohon tidak berdasarkan hukum dan patut untuk dikesampingkan," tuturnya. 

Dana kampanye ini sebelumnya dipersoalkan oleh tim hukum Prabowo lantaran ada ketidaksesuaian antara LHKPN Jokowi dengan sumbangan dana kampanye pilpres. 

Tim Prabowo juga mempersoalkan sumbangan dana dari Golfer TBIG yang tak mencantumkan datanya secara jelas. [cnn]

Sesumbar KPU Akan Bantah Semua Gugatan Prabowo-Sandi

Sesumbar KPU Akan Bantah Semua Gugatan Prabowo-Sandi
Berita Terkini - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman sesumbar akan menjawab semua permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 yang diajukan tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Arief mengatakan KPU akan membagi jawabannya dalam empat poin utama. Dari empat poin itu seluruhnya akan dibantah KPU perihal tuduhan dari kubu pasangan 02.

"Semua poin kita jawab cuma kita fokusnya empat poin, yakni persoalan daftar pemilih, situng, status pasangan calon dan dana kampanye paslon," kata Arief di Gedung MK, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019).

KPU, kata Arief akan membantah semua tuduhan yang disampaikan Prabowo-Sandi mulai soal daftar pemilihan tetap (DPT) silumun, tempat pemungutan suara (TPS) siluman, penggelembungan suara, masalah situng serta persoalan cawapres 01 Ma"ruf Amin. Menurut Arief, KPU telah melakukan hal-hal yang sesuai dengan aturan. 

Arief mengaku, sejauh ini KPU tidak kesulitan menjawab permohonan Prabowo-Sandi. KPU bisa menjelaskan semua apa yang dituduhkan Prabowo-Sandi. 

"Mudah-mudahan majelis bisa menerima penjelasan kita, bisa menerima jawaban kita, berarti kan udah selesai," ucapnya.

Selain itu, kata dia, KPU juga sudah menyiapkan saksi dan ahli yang akan memberikan keterangan. Jumlah saksi yang disiapkan KPU sekitar 10 sampai 15 orang. Sementara jumlah ahli, seharusnya tidak dibatasi dua ahli sebagaimana diatur oleh MK. 

"Ahli kayaknya perlu ditambah, kemarin kita merancang ada 4-5 ahli, tapi dibatasi ada dua. Ahli sebetulnya yang agak kita perlu," ucapnya.[tsc]

BW: Kalau Tolak Link Berita Berarti KPU Tidak Akui Media

BW: Kalau Tolak Link Berita Berarti KPU Tidak Akui Media
Berita Terkini - Kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai alat bukti berupa link berita yang diajukan tim kuasa hukum Prabowo-Sandi dinilai menyalahi aturan.

Menanggapi itu, Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto mengatakan, pihak KPU hanya berpatokan pada Pasal 36 PMK 4 /2018. Padahal hal tersebut terdapat pada pasal lainnya.

"Dia nggak baca pasal 43 UU MK, di dalam salah satu pasal itu ada yang disebut ada bukti lain. Bukti lain itu apa? Dijelaskan pasal 43, bukti lain itu ada bukti elektronik, yang kita kutip itu apa? Bukti elektronik," ucapnya usai mendengarkan argumen kuasa hukum KPU di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Selasa (18/7).

Alat bukti yang dimaksud pada pasal 43, kata BW, bisa disamakan pada kasus tindak pidana korupsi yang bisa menggunakan alat bukti berupa elektronik.

"Jadi ini soal hukum acara ya, dan kalau di tindak pidana korupsi itu bisa pasal 26, jadi dalam pasal 43 itu disebut bukti elektronik," katanya.

Selain itu, penolakan KPU pada bukti link berita, menurut BW bisa juga disebut bentuk ketidakpercayaan lembaga pimpinan Arief Budiman itu pada media di Indonesia.

"Sekarang kalau ditarik ke teman-teman (wartawan), emang hasil jurnalistik loe itu hasil jurnalistik ecek-ecek? Ketika dia menolak hasil jurnalistik teman-teman itu sama juga dia nggak mengakui media dong," jelas BW.

Sehingga, kata BW, bukti yang diajukannya berupa link berita merupakan hal yang wajar. Oleh karena itu, KPU dinilai telah gagal memahami hukum acara.

"Ini kan proses yang wajar, hasil dari bukti elektronik dijadikan bukti itu sesuatu yang wajar. Jadi menurut saya dia (KPU) gagal memahami hukum acara yang berkaitan dengan pembuktian," tandasnya.  [rm]

Sebut Gugatan Prabowo-Sandi Seharusnya Tak Diterima MK, Ini Argumen Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf

Sebut Gugatan Prabowo-Sandi Seharusnya Tak Diterima MK, Ini Argumen Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf
Berita Terkini - Tim hukum pasangan Jokowi-Ma'ruf memaparkan argumen mereka bahwa gugatan sengketa pilpres 2019 yang diajukan Prabowo-Sandiaga seharusnya tak diterima Mahkamah Konstitusi.

Ketua tim hukum 01 Yusril Ihza Mahendra mengatakan, isi gugatan Prabowo-Sandiaga tidak menyinggung tentang hal yang menjadi kewenangan MK.

Mereka membacakan ketentuan Pasal 24 C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebut salah satu kewenangan MK adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Kemudian Pasal 475 ayat 22 UU Pemilu yang isinya permohonan keberatan terhadap hasil pilpres hanya terhadap hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya paslon.

Oleh karena itu, seharusnya pokok permohonan dalam gugatan Prabowo-Sandiaga berisi tentang kesalahan hasil hitung yang ditetapkan pemohon.

"Pemohon dalam permohonannya tidak menerangkan tentang hasil perolehan suara sebagai objek perkara yang seharusnya menjadi syarat formil dalam permohonan," ujar Yusril dalam sidang lanjutan sengketa pilpres di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (18/6/2019).

Yusril mengatakan, tim hukum 02 hanya mendalilkan adanya dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

Di sisi lain, kata dia, Pasal 286 UU Pemilu menyebut bahwa pelanggaran terkait TSM dapat dikenai sanksi administratif oleh Bawaslu.

Oleh karena itu, penyelesaian pelanggaran hukum TSM seperti isi gugatan 02 seharusnya bukan diselesaikan di MK.

Yusril mengatakan, Pasal 51 Peraturan MK Nomor 4 tahun 2018 mengatur bahwa permohonan tidak dapat diterima jika tidak beralasan menurut hukum.

"Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi yuridis di atas, sudah cukup kiranya alasan bagi Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, untuk menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," kata Yusril.[tn]

9 Pati Polri Melamar Jadi Capim KPK

9 Pati Polri Melamar Jadi Capim KPK
Berita Terkini - Sebanyak 9 Perwira Tinggi (Pati) Polri mendaftarkan diri untuk menjadi calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

9 Pati tersebut telah menyerahkan identitas CV kepada Asisten Sumber Daya Manusia (Asdm) Polri untuk selanjutnya digodok secara internal.

"Dari SDM sudah menerima pendaftaran sembilan orang perwira tinggi Polri yang terencana akan mengikuti seleksi terbuka calon komisioner KPK," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (18/6).

Dalam assement itu akan dicek kesembilan Pati terkait persyaratan administrasi, kedua kompetensi, ketiga persyaratan di bidang pengalaman penugasan.

Adapun yang menjadi syarat utama yakni minimal telah 10 tahun bertugas di bidang penegakan hukum khususnya pidana korupsi.

Setelah digodok internal, kesembilan Pati yang telah mendaftarkan diri itu akan disidang dalam forum Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti).

"Wanjakti memutuskan misalnya kalau sekarang sembilan, besok bisa nambah lagi, betul-betul yang memenuhi persyaratan sesuai yang disampaikan pansel secara terbuka," ujarnya.

Setelah keluar hasil dari Wanjakti, baru kemudian nama tersebut akan disodorkan kepada panitia seleksi Capim KPK. [rmol]

Maruf Tak Mundur Dari BNI Syariah Dan BSM Cukup Untuk Diskualifikasi 01

Maruf Tak Mundur Dari BNI Syariah Dan BSM Cukup Untuk Diskualifikasi 01
Berita Terkini - Partai Gerindra optimistis menatap sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 yang tengah berproses di Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka yakin kubu pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bisa menang dalam sidang tersebut dan ditetapkan sebagai pemenang pilpres.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menyebut bahwa untuk mendiskualifikasi pasangan Joko Widodo-Maruf Amin, Majelis Hakim MK tidak perlu repot-repot membaca semua gugatan kuasa hukum 02 yang dipimpin Bambang Widjojanto.

Menurut Arief, MK cukup mempersoalkan posisi calon wakil presiden Maruf Amin yang masih menjabat sebagai Dewan Pengawas BNI Syariah Dan Bank Syariah Mandiri (BSM). Sebab, peserta pilpres tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat di BUMN.

"Untuk diskulifikasikan Jokowi-Maruf, MK cukup menggunakan tidak adanya surat pengunduran diri Maruf Amin. Fakta dan data tidak mundurnya Maruf Amin sebagai dewan pengawas di BNI Syariah dan BSMsudah cukup jelas," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (18/6).

Arief menguraikan bahwa BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah merupakan BUMN yang dihasilkan dan dibentuk dari aksi korporasi Bank BNI dan Bank Mandiri untuk dijadikan unit usaha kerja syariah. Keduanya memiliki misi khusus dari pemerintah Indonesia untuk mengembangkan perekonomian syariah dengan dibentuknya UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah.

Singkatnya, kedua bank merupakan bagian dari perusahaan BUMN yang dibiayai negara. Sedang Maruf tidak mundur dari jabatab sebagai dewan pengawas kedua bank tersebut. 

"Padahal surat pengunduran diri sebagai pejabat BUMN itu syarat utama untuk menjadi cawapres. Itu tidak dipenuhi. Jadi sudah cukup sebagai fakta dan data kuat untuk MK mendiskulifikasi Joko Widodo-Maruf Amin," pungkas Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu itu.  [rmol]

BW: Kalau Tolak Link Berita Berarti KPU Tidak Akui Media

BW: Kalau Tolak Link Berita Berarti KPU Tidak Akui Media
Berita Terkini - Kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai alat bukti berupa link berita yang diajukan tim kuasa hukum Prabowo-Sandi dinilai menyalahi aturan.

Menanggapi itu, Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto mengatakan, pihak KPU hanya berpatokan pada Pasal 36 PMK 4 /2018. Padahal hal tersebut terdapat pada pasal lainnya.

"Dia nggak baca pasal 43 UU MK, di dalam salah satu pasal itu ada yang disebut ada bukti lain. Bukti lain itu apa? Dijelaskan pasal 43, bukti lain itu ada bukti elektronik, yang kita kutip itu apa? Bukti elektronik," ucapnya usai mendengarkan argumen kuasa hukum KPU di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Selasa (18/7).

Alat bukti yang dimaksud pada pasal 43, kata BW, bisa disamakan pada kasus tindak pidana korupsi yang bisa menggunakan alat bukti berupa elektronik.

"Jadi ini soal hukum acara ya, dan kalau di tindak pidana korupsi itu bisa pasal 26, jadi dalam pasal 43 itu disebut bukti elektronik," katanya.

Selain itu, penolakan KPU pada bukti link berita, menurut BW bisa juga disebut bentuk ketidakpercayaan lembaga pimpinan Arief Budiman itu pada media di Indonesia.

"Sekarang kalau ditarik ke teman-teman (wartawan), emang hasil jurnalistik loe itu hasil jurnalistik ecek-ecek? Ketika dia menolak hasil jurnalistik teman-teman itu sama juga dia nggak mengakui media dong," jelas BW.

Sehingga, kata BW, bukti yang diajukannya berupa link berita merupakan hal yang wajar. Oleh karena itu, KPU dinilai telah gagal memahami hukum acara.

"Ini kan proses yang wajar, hasil dari bukti elektronik dijadikan bukti itu sesuatu yang wajar. Jadi menurut saya dia (KPU) gagal memahami hukum acara yang berkaitan dengan pembuktian," tandasnya. [rmol]

Prabowo Ungkit Kotak Suara Dibuka di Parkiran, KPU: Lokasinya di Mana?

Prabowo Ungkit Kotak Suara Dibuka di Parkiran, KPU: Lokasinya di Mana?
Berita Terkini - Tim Prabowo-Sandiaga menuding pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2019 berlangsung penuh kecurangan. KPU menganggap materi gugatan tersebut absurd alias tidak jelas karena tak ada fakta.

Ali Nurdin, kuasa hukum KPU, mengatakan tudingan curang yang dilontarkan tim 02 tersebut tanpa fakta yang nyata. Salah satunya kasus pembukaan kotak suara di sebuah minimarket di Indonesia yang tak jelas lokasinya.

"Seperti kasus pembukaan kotak suara di lapangan parkiran. Pemohon tak tahu di mana lokasi dan hanya melalui cuplikan video di toko Alfamart. Ada belasan ribu toko Alfamart di Indonesia, tapi pemohon tak bisa menunjukkan lokasinya," ujar Ali dalam sidang gugatan Pilpres 2019 di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Ali juga bertanya apa hubungan video tersebut dengan kerugian yang dialami para kontestan Pilpres 2019. Dia mengatakan seharusnya kubu 02 bisa membuktikan kerugian para pasangan calon.

"Dalam kasus ini, tak bisa terungkap apa hubungannya dengan suara para paslon," kata Ali.

Menurut Ali, yang disampaikan paslon 02 merupakan dalil-dalil tanpa fakta.[dtk]

Alasan Bareskrim Polri Tolak Laporan Kuasa Hukum Kivlan Zen Terhadap Tersangka Iwan

Alasan Bareskrim Polri Tolak Laporan Kuasa Hukum Kivlan Zen Terhadap Tersangka Iwan
Berita Terkini - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengungkapkan alasan Bareskrim menolak laporan kuasa hukum dari Mayjen TNI (Purn), Kivlan Zen.

Hal itu disampaikan oleh Kadiv Humas Polri, Irjen pol Muhammad Iqbal melalui acara iNews Malam, dikutip TribunWow.com Selasa (18/6/2019).

Iqbal menjelaskan bahwa penolakan tersebut lantaran kasus yang menjerat Kivlan Zen masih dalam proses hukum.

"Jadi ini karena masih menjadi pertimbangan teknis," jelas Iqbal.

"Karena masih ada suatu perkara yang harus melalui proses dan perkara tersebut belum inkrah, sehingga penyidik membuat pertimbangan boleh dikatakan belum seara sempurna dilakukan," sambungnya.

Simak videonya di sini.



[tn]

KPU Nilai Dalil Tim 02 terkait Perolehan Suara Hanya untuk Penuhi Persyaratan: Tak Jelas Asalnya

KPU Nilai Dalil Tim 02 terkait Perolehan Suara Hanya untuk Penuhi Persyaratan: Tak Jelas Asalnya
Berita Terkini - Ketua Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ali Nurdin menilai, penambahan dalil tim hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, terkait hasil perhitungan suara dalam permohonan baru mereka hanya untuk memenuhi persyaratan pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Diberitakan TribunWow.com, hal tersebut disampaikan Ali Nurdin saat membacakan jawaban atas permohonan pemohon (tim Prabowo-Sandi) dalam sidang kedua sengketa hasil Pilpres 2019 di gedung MK, Selasa (18/6/2019).

Ali Nurdin menjelaskan, dalam perbaikan permohonannya, tim hukum Prabowo-Sandi telah menambah posita dan petitum baru mengenai kesalahan dalam hasil perhitungan suara yang dilakukan KPU sebagai termohon, dan perhitungan suara yang benar menurut mereka sebagai pemohon.

"Dalam perbaikan permohonannya, pemohon telah menambah posita dan petitum baru mengenai hasil perhitungan suara oleh termohon, dan perhitungan suara yg benar menurut pemohon," kata Ali Nurdin.

Namun, Ali Nurdin menilai, hasil perhitungan suara versi pemohon itu tidak jelas dari mana asalnya.

"Dalil tersebut tidak jelas dari mana asalnya, karena pemohon hanya menguraikan perolehan suaranya sampai pada tingkat provinsi," ungkap Ali Nurdin.

Atas pemaparannya ini, Ali Nurdin lantas menilai, penambahan dalil pemohon mengenai adanya kesalahan hasil perhitungan suara itu hanya ditujukan untuk dapat memenuhi persyaratan saja.

"Penambahan dalil pemohon mengenai adanya kesalahan hasil perhitungan suara oleh termohon terlihat jelas semata-mata ditujukan untuk memenuhi persyaratan pengajuan permohonan pemohon pada mahkamah," papar dia.

Ali Nurdin sebelumnya menjelaskan, persyaratan untuk mengajukan permohonan terdapat dalam pasal 475 ayat 1 dan 2 UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 75 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan telah diubah ke UU No 8 Tahun 2011, serta Pasal 8 Ayat 1 huruf b angka 4 dan 5 peraturan Mahkamah Konstitusi No. 4 Tahun 2018.

"Ini (merupakan aturan) tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden yang pada pokoknya menyatakan, pokok permohonan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh termohon dan perhitungan suara yang benar menurut pemohon," jelas Ali Nurdin.

Sebagaimana diketahui, dalam permohonan awal yang diberikan ke MK pada 24 Mei 2019, tim hukum Prabowo-Sandi sama sekali tidak menguraikan adanya kesalahan hasil perhitungan suara.

Karenanya, Ali Nurdin menilai, permohonan pemohon itu tidak memenuhi persyaratan pengajuan permohonan sehingga bisa saja permohonan pemohon itu tidak diterima.

"Dengan tidak adanya dalil pemohon mengenai kesalahan perhitungan suara yang dilakukan termohon, menunjukkan bahwa pemohon telah mengakui hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh termohon," kata Ali Nurdin.

"Sehingga permohonan pemohon tersebut menjadi bukti bahwa termohon tidak pernah melakukan kecurangan manipulasi perolehan suara yang merugikan pemohon ataupun menguntungkan pihak terkait," sambung dia.[tn]

Yusril: Perkara Bisa Diputus Adil oleh MK Tanpa Tunggu Kiamat

Yusril: Perkara Bisa Diputus Adil oleh MK Tanpa Tunggu Kiamat
Berita Terkini - Ketua Tim Kuasa Hukum Jokowi-Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra, membantah argumen soal keadilan ilahiah yang sempat dikutip kubu Prabowo-Sandi dari Alquran dalam sidang perdana gugatan hasil Pilpres 2019 pada Jumat lalu, 14 Juni 2019.

Menurut Yusril, ayat yang dikutip, yaitu ayat 69 Surat Al Hajj dan ayat 25 Surat As Sajdah, tidak memiliki keterkaitan terhadap sengketa pilpres yang masih perkara manusiawi.

"Kedua ayat itu tidak berkaitan dengan perselisihan yang timbul karena perhitungan akhir hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, yang menurut keyakinan kami sebagai pihak terkait dalam perkara ini, seharusnya dapat diselesaikan dengan seadil-adilnya oleh para hakim Mahkamah Konstitusi," ujar Yusril dalam persidangan di MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa, 18 Juni 2019.

Yusril juga mengutip hingga tiga ayat Alquran yang menegaskan bahwa Allah SWT juga mengamanahkan kepada manusia untuk bisa menegakkan keadilan di dunia. Ketiga ayat itu adalah ayat 58 Surat An Nisa, ayat 135 Surat An Nisa, juga ayat 8 Surat Al Maidah. Yusril menegaskan, ketiga ayat adalah pedoman umat Islam untuk menegakkan keadilan dalam kerangka negara demokrasi seperti Indonesia.

"Alquran telah memberikan pedoman dan bimbingan mengenai pembentukan
mahkamah untuk memutuskan berbagai perselisihan dalam kehidupan demokrasi
sebuah negara modern," ujar Yusril.

Dengan demikian, Yusril juga mengemukakan, perkara hasil pilpres bisa diselesaikan sendiri melalui mekanisme MK tanpa perlu menyeret keadilan ilahiah seperti dilakukan kubu 02 dengan mengutip Alquran. Yusril meyakini MK sebagai lembaga peradilan yang damai, adil, dan bermartabat.

"Pada hemat pihak terkait, perkara akan dapat diputuskan dengan adil oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tanpa harus menunggu datangnya hari kiamat di mana Allah SWT akan memberikan keputusan-Nya," ujar Yusril.[vv]

Yusril Minta MK Tolak Permohonan Tim Hukum Prabowo-Sandi

Yusril Minta MK Tolak Permohonan Tim Hukum Prabowo-Sandi
Berita Terkini - Tim Hukum TKN Jokowi-Maruf telah merampungkan jawaban terhadap permohonan yang disampaikan tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi dalam sidang perdana sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua Tim Hukum TKN Jokowi-Maruf, Yusril Ihza Mahendra menjelaskan, jawaban permohonan tersebut sengaja disiapkan TKN meski hanya sebagai pihak terkait. Sebab dalam sidang perdana, pihaknya merasa bahwa fakta permohonan yang dibacakan Bambang Widjojanto ditujukan kepada pihaknya.

"Sebagian besar justru ditujukan pada kami (sebagai) pihak terkait dan bukan kepada KPU. Kami akan menjawab secara proposional," kata Yusril di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/6).

Pada intinya, Yusril menjelaskan bahwa pihaknya menyanggah dan keberatan terhadap seluruh isi permohonan hingga petitum yang diutarakan tim hukum BPN.

"Dalam eksepsi (keberatan) kami memohon pada MK untuk menerima eksepsi pihak terkait seluruhnya dan menyatakan MK tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang dimohonkan atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima," jelas Yusril.

Berkas jawaban tersebut disampaikan kepada MK Senin sore dan bisa dibaca di website resmi Mahkamah Konstitusi. "Diserahkan Senin pukul 06.30 WIB," tandasnya.

Tim Hukum BPN yang diwakili oleh Bambang Widjojanto sebelumnya menyebut lima jenis pelanggaran dan kecurangan yang diklaim Terstruktur Sistematis, dan Masif (TSM) pada Pilpres 2019.

Lima pelanggaran tersebut adalah penyalahgunaan Anggaran Belanja Negara dan program kerja pemerintah, penyalahgunaan birokrasi dan BUMN, ketidaknetralan aparatur negara seperti polisi dan intelijen, pembatasan media dan pers, serta diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum. [rm]

Jika Ada Kerusuhan di Depan MK, Wiranto: Bukan Pendukung Prabowo dan Jokowi

Jika Ada Kerusuhan di Depan MK, Wiranto: Bukan Pendukung Prabowo dan Jokowi
Berita Terkini - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyebut situasi keamanan selama proses sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) masih kondusif.

"Nah kalau keamanan yang dilaporkan oleh aparat kepolisian dan aparat intelijen kita, sementara terkendali dalam arti tidak ada satu kegiatan fisik yang mengganggu keamanan sidang MK," ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta, Senin (17/6).

Lebih lanjut, Wiranto berharap situasi kondusif akan terus terjaga sampai seluruh proses selesai. Wiranto mengapresiasi sikap kedua kubu capres-cawapres yang mengimbau para pendukungnya agar tidak melakukan aksi unjuk rasa ke jalan.

"Ini berkali-kali saya katakan kita apresiasi itu, kita hormati itu dan mohon supaya ditepati serta ditaati oleh para pendukungnya," ujarnya.

Karena itu, Wiranto meyakini bila memang benar imbauan tersebut berhasil didengar oleh pendukung maka pihak yang berdemonstrasi bukanlah pendukung Jokowi dan Prabowo. Menurutnya mereka yang nanti tetap berdemonstrasi adalah pihak yang sengaja memancing konflik.

Setelah pemilu, Wiranto beranggapan masyarakat sangat mendambakan damai sehingga tak perlu lagi ada unjuk rasa selama sidang MK berlangsung.

"Lalu yang bergerak siapa dan nuntut apa? Mari kita berpikir rasional, di negeri ini kan sudah banyak masyarakat yang mendambakan suasana damai, suasana tenang, sehingga bisa melanjutkan kegiatan di negeri ini dan masyarakat juga bisa berkativitas dengan baik," jelas Wiranto. [gt]

Terbitkan IMB Pulau Reklamasi, WALHI Nilai Anies Sama Saja dengan Ahok

Terbitkan IMB Pulau Reklamasi, WALHI Nilai Anies Sama Saja dengan Ahok
Berita Terkini - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi menilai sikap Gubernur Anies Baswedan tidak jauh berbeda dengan gubernur sebelumnya yang memaksakan adanya reklamasi.

Pernyataan ini disampaikan Tubagus ketika menyoroti kebijakan Gubernur Anies yang menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pulau C dan D atau Pulau Kita dan Maju. Menurutnya, penerbitan IMB tersebut sama saja mendukung adanya pulau reklamasi.

“Kita mau bilang Gubernur DKI Jakarta sampai saat ini juga tidak ada bedanya dengan pemimpin rezim reklamasi sebelumnya. Karena semuanya itu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memaksakan reklamasi pantai utara Jakarta terus berjalan, padahal seharusnya itu tidak berjalan,” kata Tubagus kepada wartawan di Kantor WALHI Jakarta, Senin (17/6/2019).

Tubagus menerangkan, argumentasi Anies tentang Peraturan Gubernur DKI Jakarta (Pergub) Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, Pulau D dan Pulau E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta tidak tepat, terkesan mengada-ada. Pergub ini diterbitkan ketika Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok menjabat sebagai gubernur.

"Argumentasi yang digunakan gubernur cenderung tidak tepat dan beberapa mengada-ada. Misalnya kita tahu di tahun 2017 Gubernur DKI mencabut Raperda Kawasan Strategis. Nah kenapa dia tidak mencabut Pergub 206/2016 itu? Karena pergub dan perda ini saling berkesinambungan," katanya.

“IMB dan reklamasi tidak bisa dipisahkan. Di dalam peraturan-peraturan yang sebenarnya kita tidak boleh terjebak dalam aturan itu. Jadi bagaimana mungkin gubernur memisahkan aktivitas reklamasi dan di atasnya. Kita cenderung bilang alasan gubernur DKI untuk menerbitkan IMB cenderung diada-ada, cenderung dibuat-buat,” jelasnya.

Diketahui, Ahok ketika menjabat sebagai gubernur ngotot mewujudkan reklamasi di Teluk Jakarta. Dia ingin pulau buatan dijadikan hunian bagi warga Jakarta.

"Kenapa kita ngotot harus bikin pulau reklmasi, 20-30 tahun lagi penduduk tambah banyak, tingal di mana? Rumah di Jakarta begitu mahal," ucap Ahok dalam debat Pilkada DKI Jakarta 2017, Rabu (12/4/2017).[ak]

Terburuk Pasca Reformasi, Gimana Nasib 500 Korban Tewas Petugas KPPS?

Terburuk Pasca Reformasi, Gimana Nasib 500 Korban Tewas Petugas KPPS?
Berita Terkini - Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi, Priyo Budi Santoso menilai, proses dan tahapan Pemilu 17 April 2019 lalu adalah yang terburuk setelah reformasi. 

Hal ini merujuk pada data Komisi Pemilihan Umum (KPU), dimana sebanyak 500 lebih anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia saat proses rekapitulasi suara pasca pencoblosan. 

"Dari banyak indikator termasuk wafatnya 500 lebih petugas KPPS, pada pemilu sebelumnya kita tidak pernah melihat itu," kata Priyo di Jakarta, Senin (17/6/2019).

Terlebih, Priyo menambahkan, kejelasan kasus wafatnya petugas KPPS tidak ada tindak lanjut hingga saat ini dan seperti bukan kasus yang luar biasa.

"Padahal banyak kelompok-kelompok LSM dan masyarakat yang menginginkan ini untuk terus diusut secara lebih jelas," ucap Priyo. [ts]

Terpidana Lapas Sukamiskin Bebas Pelesiran, Pengamat: Revolusi Mental Jokowi Tak Terbukti

Terpidana Lapas Sukamiskin Bebas Pelesiran, Pengamat: Revolusi Mental Jokowi Tak Terbukti
Berita Terkini - Kembali terpergoknya terpidana kasus korupsi e-KTP, Setya Novanto (Setnov) pelesiran ke toko bangunan di kawasan Padalarang Bandung Barat, menambah daftar buruk pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung Jawa Barat.

Seperti diketahui, selain Setnov sejumlah terpidana kasus korupsi lainnya juga pernah kepergok pelesiran keluar Lapas.

Catatan redaksi, sejumlah pejabat narapidana koruptor lainnya yang pernah melipir keluar lapas antara lain:

1. Anggoro Widjojo

Narapidana kasus korupsi pengadaan sistem komunikasi radio terpadu Kementerian Kehutanan, Anggoro Widjojo, pernah keluar lapas. Pengusaha itu empat kali berkunjung ke Apartemen Gateway, Bandung pada Desember 2016 sampai awal 2017. Anggoro kemudian dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur, pada 7 Februari 2019.

2. Lutfhi Hasan Ishaaq

Bekas Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini terpergok mengunjungi rumahnya di Kompleks Panorama Alam Parahyangan.

3. Fahmi Darmawansyah

KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap narapidana kasus korupsi pengadaan satelit monitoring di Badan Kemanan Laut, Fahmi Darmawansyah pada Juli 2018. Fahmi terbukti memberikan suap berupa mobil kepada Kalapas Sukamiskin Wahid Husein supaya bisa keluar pelesiran ke luar lapas. Selain itu, dalam sidang juga terungkap, Fahmi mengelola bilik asmara yang ia sewakan kepada narapidana lainnya. Ia telah divonis 3,5 tahun penjara dalam perkara ini.

4. Tubagus Chaeri Wardana (Wawan)

Terpidana kasus suap sengketa Pilkada Lebak, Banten, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan ketahuan tak berada di selnya saat KPK melakukan OTT di Lapas Sukamiskin pada Juli 2018. Dalam persidangan terdakwa kasus suap Sukamiskin, KPK mengungkap bahwa pada hari itu, Wawan sedang berada di sebuah hotel di Bandung. Dalam rekaman CCTV yang diperlihatkan jaksa di persidangan, Wawan berkunjung ke hotel bersama seorang perempuan muda.

Menanggapi buruknya pengelolaan penahanan di Lapas Sukamiskin, Bandung Jawa Barat tersebut, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Telkom Dedi Kurnia Syah mengatakan, ketidakteraturan lapas dalam menahan terpidana koruptor, penanda gagalnya pemerintah menekan aktifitas koruptif. 

"Terbukti hingga di penjara sekalipun rasuah itu tetap hadir. Lebih jauh ini revolusi mental Jokowi tak terbukti sakti," ujar Dedi, melalui sambungan telephone, Senin (17/06/2019).

Lebih lanjut, pria yang juga menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Demokrasi dan Partai Politik (PSDPP) ini menegaskan, kondisi semacam ini sulit dibantah, bahwa satu waktu publik akan mengalami political fatigue (kelelahan politik). Imbasnya, negara sulit hadirkan kepercayaan publik.

"Untuk itu, bukan hal luar biasa jika pemerintah harus ambil tindakan tegas, termasuk menghentikan semua pejabat yang terlibat dalam kasus ini. Karena menunggu Menkumham mundur adalah hal mustahil, maka reshufle adalah solusi. Paling tidak, menteri baru akan dinilai publik sepanjang masa periode Jokowi," pungkas Dedi. [ts]

Pernah Dibandingkan dengan AHY, Anak Luhut Pandjaitan Lulus Memuaskan di Seskoad USA

Pernah Dibandingkan dengan AHY, Anak Luhut Pandjaitan Lulus Memuaskan di Seskoad USA
Berita Terkini - BEBERAPA waktu lalu akun facebook Pusat Penerangan TNI memposting kabar tiga perwira TNI AD yang berhasil lulus dari  Pendidikan Seskoad USA (US Army Commanding General and Staff College / US Army CGSC) di Fort Leavenworth, Kansas.

Tiga orang perwira Indonesia berhasil lulus dengan hasil yang baik dan ada pula yang memuaskan.

Ternyata salah satu perwira yang lulus di Seskoad Amerika adalah anak dari Luhut Binsar Panjaitan,  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia era Presiden Joko Widodo (Presiden Jokowi). 

Dahulu ketika kontestasi Pilpres 2019 sedang panas-panasnya, terutama saat Prabowo akhirnya lebih memilih Sandiaga Uno ketimbang AHY, rupanya nama anak Luhut Pandjaitan itu sempat dibandingkan dengan AHY. 

Simak selengkapnya setelah deretan informasi dari akun resmi facebook Pusat Penerangan TNI di bawah ini. 

Dikutip dari Facebook Pusat Penerangan TNI Upacara penutupan ini dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2019 sekitar pukul 09.00.

Acara tersebut dihadiri General Stephen J. Townsend, Commander United States Army Training and Doctrine Command, didampingi oleh Lieutenant General Michel D. Lundy sebagai Komandan CGSC.

Lulusan CGSC 2019 terdiri dari 1100 perwira menengah dari militer Amerika Serikat (Darat, Laut, Udara dan Marinir), termasuk 110 siswa manca negara yang mewakili 87 negara dan 26 pegawai sipil pemerintahan.

Siswa internasional menerima pin CGSC dalam upacara penyematan badge pada 13 juni 2019.

Perwira manca negara telah berpartisipasi dalam pendidikan di Fort Leavenworth ini sejak tahun 1894.

Ketiga perwira Indonesia yang lulus tersebut adalah Mayor Inf Paulus Pandjaitan lulusan Sepa PK Tahun 2004, Mayor Inf Alzaki lulusan Akmil Tahun 2004, dan Mayor Arm Delli Yudha Adi Nurcahyo lulusan Akmil Tahun 2004.

Salah satu perwira yang lulus tersebut, yaitu Mayor Inf Alzaki mendapat penghargaan The Simon Center Interagency Writing Award dan The Master of Military of Art and Science.

Disamping itu Mayor Inf Alzaki juga menyelesaikan MBA Program di Webster University.

Mayor Inf Alzaki adalah perwira siswa Indonesia pertama yang memperoleh Award di US Army CGSC sejak dimulainya pengiriman siswa Seskoad ke US Army, dan siswa ke-enam Indonesia yang mendapat The Master of Military of Art and Science.

Hubungan Indonesia dan United States dalam Pendidikan Seskoad dimulai tahun 1953.

Siswa Indonesia pertama adalah Letnan Jenderal (Purn) Rachmat Kartakusmua.

Siswa ke-empat adalah Jend (Anumerta) Ahmad Yani tahun 1956.

Jenderal Ahmad Yani adalah salah satu diantara lima Perwira Tinggi Indonesia lainnya yang Namanya terukir di International Hall of Fame (IHOF) US Army CGSC.

Lima lainnya adalah Jend (Purn) Surono Rekosodiemedjo (1958), Major Gen Mohammad K. Anwar (1969), Jenderal (Purn) Widodo (1963), Jenderal Raden Hartono (1976), dan mantan Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (1991).

Lebih dari 8,200 perwira manca negara telah berpartisipasi pada pendidikan ini.

CGSC telah banyak meluluskan para pemimpin negara dan militer.

Saat ini ada tiga kepala negara di dunia yang lulusan US Army CGSC; Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong (kelas 1978); President Ruanda, Paul Kagame; dan, Raja Bahrein Hamad bin Isa Al Khalifa.

Dalam waktu satu tahun terakhir telah ada empat alumni CGSC yang dianugrahi jabatan tertinggi militer negaranya diantaranya: Panglima Tentara Argentina, India, United Emirat Arab, dan salah satu negara di Afrika.

Pernah Dibandingkan dengan AHY Oleh Luhut Pandjaitan

Salah seorang perwira yang baru lulus tersebut, yaitu Paulus Pandjaitan ternyata adalah anak dari Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia.

Paulus Panjaitan adalah anak ke tiga Luhut Binsar Panjaitan, yang pernah disebutnya sebagai perwira menengah yang sedang menempuh pendidikan di Amerika Serikat.

Saat itu Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pembicaraannya dengan Prabowo kenapa lebih memilih Sandiaga Uno ketimbang AHY di acara Najwa Shihab Najwa Shihab

Luhut Panjaitan memulai cerita itu dengan mengungkapkan bahwa ia sudah meramalkan bahwa Prabowo Subianto tak akan memilih Sandiaga Uno ketimbang AHY sebagai wakilnya.   

"Nggak, saya sudah ramalin dari awal.

Saya bilang sama presiden, saya susah membayangkan Prabowo partneran sama AHY," kata Luhut Panjaitan ketika ditanya Najwa Shihab apakah ia kaget melihat pilihan Prabowo Subianto.

Luhut pun kemudian mengatakan bahwa ia memiliki hubungan yang baik dengan Prabowo Subianto, bahkan Luhut menyebut berteman lama dengan Prabowo Subianto, dan sudah sering berkelahi dengan Prabowo Subianto. 

Namun Luhut juga mengakui bahwa Prabowo Subianto adalah orang baik, dan karena berteman lama, Luhut dan Prabowo Subianto selalu berbicara bebas dan santai setiap bertemu. 

Makanya di suatu pertemuan Luhut pernah menanyakan ke Prabowo Subianto soal siapa wakil yang akan dipilih Prabowo Subianto. 

"Saya pernah tanya sekali soal itu. Kalau kami berdua ketemu kan bicara ya bebas. Kamu maunya wakilmu mana sih?" kata Luhut menirukan ucapannya saat bertanya ke Prabowo Subianto. 

Luhut pun kemudian menirukan jawaban dari Prabowo Subianto. "Bang, kalo kita mayor kan tahu bagaimana berpikirnya mayor," kata Luhut menirukan jawab Prabowo Subianto ketika ditanya Luhut soal Cawapres yang akan dipilihnya.

Dari situ Luhut lalu mengingat sikap anaknya yang juga masih berpangkat mayor. 

"Terus saya ingat anak saya, anak saya kan mayor juga.

Anak saya kan mayor, lagi sekolah di Command Staf General College di Amerika Serikat.

Pas dia kirim foto ibunya, dia lagi mengunjungi satu pabrik pesawat terbang sama sekolahnya. Ya saya bilang otak mayor itu ya gini gini gini lah," ujar Luhut.

Luhut pun mengaku kemudian menceritakan hal itu ke Presiden Jokowi.

Luhut menyampaikan ke Presiden Jokowi bahwa Prabowo Subianto itu tidak nyaman (dengan AHY). 

"Masa dia nyalon wakilnya mayor, dia Letnan Jenderal.

Dia Jenderal, anak buahnya gini gimana. Repot pak," kata Luhut.

Sosok Paulus Pandjaitan

Mayor Inf. Paulus Panjaitan adalah seorang perwira menengah TNI-AD yang pernah tergabung di Satuan Tugas Batalyon Mekanik TNI Kontingen Garuda XXIII-B/Unifil tahun 2007.

Dikutip dari Antaranews.com, saat itu dia diberangkatkan bersama putra Wakil Menteri Pertahanan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin (Lettu Inf M Benrieyadin Sjafrie.

Batalyon Mekanik TNI Kontingen Garuda XXIII-B/Unifil tahun 2007 adalah Gelombang ketiga atau terakhir Satuan Tugas Batalyon Mekanik TNI Kontingen Garuda XXIII-B/Unifil.

Saat itu mereka diberangkatkan ke Libanon dari Bandar Udara Halim Perdanakusumah, Jakarta, menggunakan pesawat Boeing 747 milik Orient-Thai Airlines.

Kontingen yang beranggotakan 283 personel dari berbagai satuan tersebut dipimpin Letkol Inf AM Putranto yang merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1987 sebagai komandan dan Letkol Marinir Ipung Purwadi selaku wakil komandan.

Dengan pemberangkatan Kloter terakhir maka seluruh anggota kontingen yang akan menggantikan Satuan Tugas Batalyon Mekanik TNI Kontingen Garuda XXIII-A/Unifil telah meninggalkan Tanah Air.

Kontingen Garuda XXIII-B/Unifil dipimpin Letkol (Inf) Djoko Sudiono, yang membawahi seluruh personel gabungan dari ketiga matra angkatan maupun Departemen Pertahanan dan Departemen Luar Negeri.

Ke-850 personel yang tergabung dalam Konga XXIII-B terdiri atas TNI Angkatan Darat 528 personel, TNI Angkatan Laut 242 personel, TNI Angkatan Udara 60 personel, Mabes TNI 16 personel, Dephan satu personel dan Deplu tiga personel.

Sebelum berangkat para personel Satgas Batalyon Mekanik Kontingen Garuda XXIII- B telah dididik untuk mengenal sistim UN selama tiga minggu di Pusat Pendidikan Infantri TNI Angkatan Darat di Cipatat, Bandung, serta mereka akan melaksanakan tugasnya selama satu tahun.

Jika dalam Kontingen Garuda XXIII-A terdapat Letda Agus Harimurti putera Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, maka dalam Kontingen Garuda XXIII-B terdapat putra Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan Letjen Sjafrie Sjamsoeddin, yakni Lettu (Inf) M Benrieyadin dan putra mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Jenderal (Purn) Luhut B Panjaitan, yakni Lettu (Inf) Paulus Panjaitan.

Menikahi Novella Frisca Silalahi

Paulus Pandjaitan menikahi Novella Frisca Silalahi. Saat menikah Paulus Panjdaitan masih berpangkat kapten. Pernikahan yang digelar dengan adat batak ini berlangsung Tahun 2016 lalu.

Saat menikah, Susilo Bambang Yudhoyono yang merupakan Mantan Presiden Republik Indonesia turut hadir dan memberikan selamat kepada Paulus Pandjaitan dan Novella Silalahi.


© Copyright 2019 BERITATERKINI.co | All Right Reserved