BERITA TERKINI - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku cemas dengan isi pidato presiden Joko Widodo (Jokowi) bertajuk Visi Indonesia yang disampaikan dalam acara Syukuran Nasional di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7).
Fahri menilai pidato Jokowi itu sangat berbau semangat pembangunan seperti yang digaungkan saat zaman orde baru. Ia mengatakan pidato itu berpotensi mereduksi tegaknya bangunan demokrasi di Indonesia pasca reformasi.
"Terus terang pidato itu seperti yg saya katakan sangat berbau pembangunanisme. Mereduksi narasi besar kita pasca 21 tahun reformasi, yaitu tentang negara sebagai penjamin tegaknya demokrasi dan negara hukum yang demokratis," kata Fahri, Senin (15/7).
Di sisi lain, kata Fahri, hal lain di luar prinsip pembangunan berpotensi disingkirkan oleh pemerintah.
"Karena kalau memakai perspektif pembangunanisme sepertinya ada yang dijanjikan sebagai kemajuan ekonomi, maka yang lain-lain dapat kita korbankan," kata dia.
Fahri menilai pidato 'pembangunanisme' ala Jokowi itu mirip dengan trilogi pembangunan yang diterapkan oleh pemerintah zaman orde baru. Trilogi pembangunan itu, kata dia, seperti stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan.
"Jadi seperti trauma kita mendengar trilogi pembangunan di zaman orba dulu, seperti stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Sekarang itu sepertinya presiden ingin membangun infrastruktruktur besar-besaran, mempercepat pembangunan ekonomi," kata dia.
Tak hanya itu, Fahri juga menyoroti pidato Jokowi yang menyatakan tidak ada tempat bagi siapa pun yang mengganggu Pancasila. Ia khawatir ideologi tersebut akan digunakan Jokowi untuk 'memukul' para pengkritiknya di 5 tahun kepemimpinannya ke depan.
"Kemungkinan kita tak bisa diskusi lagi soal itu, atau negara menggunakan ideologi untuk memukul orang yang mengkritik terhadap pembangunanisme negara," kata dia.
Tak berhenti sampai di situ, Fahri menilai pidato Jokowi berpotensi untuk membungkam oposisi. Salah satunya adalah pihak oposisi dilarang untuk mengkritik dan menghina kinerja pemerintah.
"Lalu oposisi diberikan syarat-syarat, seperti harus santun, harus sesuai budaya ketimuran, harus tak menghina dan sebagainya, yang embel-embel belakangnya nanti dapat menjadi sebab bagi pembungkaman terhadap oposisi," kata dia .
Melihat hal itu, Fahri menyarankan agar para jubir Jokowi untuk menjelaskan kembali subtansi pidato tersebut agar lebih jelas. Ia tak menginginkan bila Jokowi disetir oleh pihak lain yang berpotensi membuat demokrasi di Indonesia hancur ke depannya.
"Mereka-mereka yang canggih dan mengusung ide liberal dan sekuler, jangan diam. Dengan cara anda diam, anda membiarkan ada orang lain yang men-drive sikap presiden, ini berbahaya bagi kelangsungan demokrasi ke depan," kata Fahri.
Pidato Jokowi berjudul Visi Indonesia membahas soal lima tahapan yang akan dibangun selama lima tahun kepemimpinannya ke depan.
Pertama, melanjutkan pembangunan infrastruktur. Kedua, pembangunan sumber daya manusia. Ketiga, mengundang investasi seluas-luasnya. Keempat, reformasi birokasi. Kelima, jaminan penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. [cnn]
