BERITA TERKINI - Ketua Umum Kartu Tanda Pendukung Prabowo-Sandi (KTP-PS), Yudi Cahya Prawira menanggapi komentar dari Partai Gerindra yang menyebut relawan pembuat KTP Prabowo-Sandi ilegal atau tanpa izin karena telah mencatut nama Prabowo dalam kartunya.
Namun, ia mengaku sempat mengajukan prgram kartu tersebut untuk relawan ke BPN Prabowo-Sandi tetapi ditolak.
"Program ini sebenarnya sudah saya masukan ke BPN akhir 2018. Tapi mereka tidak mengadopsi ini karena pertimbangan kesibukan. Jadi kami diinstruksikan untuk independen. Saya sudah bertemu, sering itu untuk berkoordinasi dengan BPN," kata Yudi, Kamis (4/7/2019).
Yudi juga mengaku keberatan jika dirinya disebut telah mencatut nama Prabowo tanpa izin. Justru, dia mengaku pembuatan kartu tersebut murni inisiatif dari para relawan untuk mendukung pasangam Prabowo-Sandi.
"Kami sebagai relawan tidak ada urusan sama partai. Begini, saya relawan, saya ingin kampanyekan pasangan Prabowo-Sandi terus mau bikin kaos, apa saya harus bilang ke Pak Prabowo dulu? Pak ini mukanya mau kita taruh dikaos. Nah, produk kami kartu masa kita taruh gambar kucing? Lalu dibilang tanpa izin, izin bagaimana? kan kita relawan," ungkapnya.
Hal itu ditambah kantor sekretariatnya berada dekat dengan kediaman Prabowo. Jadi, menurut Yudi tidak mungkin persoalan kartu itu tidak diketahui Prabowo.
"Terus bilang Pak Prabowo belum tahu, bohong besar itu. Setiap hari lihat spanduk kami, mulai dari pilotnya bapak, tukang masaknya bapak itu tahu karena sangat dekat dengan kediaman Pak Prabowo. Ini sekarang saya mau ke tim advokasi BPN, apa ini mau dilanjut, diambil alih, kami lihat nanti hasilnya," tutupnya.
Sebelumnya, partai Gerindra meminta kepada pencetus KTP Prabowo - Sandi (KTP - PS) untuk memohon izin atas pembuatan KTP tersebut. Hal itu diminta Gerindra karena tak mau nama Prabowo dicatut secara sembarangan.
Wakil Ketua Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa pembuatan kartu itu di luar sepengetahuan Gerindra dan tanpa seizin Prabowo selaku ketua umum partai.
Menurutnya, syarat tersebut dimaksudkan karena Gerindra mempertimbangkan akan imbas pasca beredarnya KTP itu kepada Prabowo.
"Kami mengimbau kepada seluruh penyelenggara yang mengatasnamakan apapun yang berbau Pak Prabowo, untuk memintakan izin dahulu mengingat efek yang ditimbulkan bisa berakibat terhadap nama baik Prak Prabowo," kata Dasco di Jakarta, Rabu (3/7/2019). [sc]
