BERITA TERKINI - Penanganan kasus diskriminasi dan rasisme yang tak tepat mengakibatkan gelombang protes di sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat sempat marak.
Ini terjadi akibat ketidakmampuan aparat intelijen melakukan pencegahan dini.
“Jadi sudah sepatutnya Kepala BIN dicobot dari jabatannya,” ujar politisi Partai Gerindra, Iwan Sumule, di Jakarta.
Dia khawatir, BIN terkesan lambat dan kecolongan karena petinggi-petinggi BIN lebih sibuk mengurusi dinamika politik pasca Pilpres.
“Padahal situasi pasca pilpres baik-baik saja. Realita politik dapat diterima semua pihak. Yang menang berkuasa, yang kalah mengawal jalannya pemerintahan dari luar. Tetapi kelihatannya BIN lebih fokus melakukan penggalangan agar semua pihak bergabung dengan pemenang pilpres, Akhirnya urusan Papua dibiarkan tidak beres,” jelas Iwan Sumule.
Iwan mewanti-wanti sekali agar Presiden Joko Widodo tidak terpancing dan menjanjikan referandum. Apabila sampai menggelar referandum, sambung Iwan Sumule, bukan hanya Kepala BIN yang harus diganti, mandat untuk Presiden Jokowi pun harus dicabut.
Saya akan menggalang Gerakan Cabut Mandat Jokowi (kalau Jokowi melakukan referandum) karena janji memberikan referandum kepada warga Papua adalah pelanggaran terhadap konstitusi negara, dan pengkhianatan terhadap NKRI,” demikian Iwan Sumule, yang juga mantan Ketua Banteng Muda Indonesia (BMI) Jakarta.(rmol)
