Mereka memberikan saran yang bisa dilakukan oleh BPJS untuk mengatasi defisitnya yang diperkirakan mencapai Rp 28,4 triliun," ungkap Luhut dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Minggu (25/8).
Saran yang disampaikan yakni evaluasi sistem teknologi informasi yang dimiliki BPJS. Melalui sistem tersebut, kata Luhut, akan diketahui apa yang menjadi kelemahan dan cara memperbaikinya.
"Saya rasa BPJS sebagai lembaga asuransi dengan ratusan juta peserta sangat paham bagaimana melindungi data pesertanya agar tidak bocor ke pihak lain. Jadi yang terjadi saat ini baru pembicaraan dan saran dari mereka, tidak ada satupun keputusan yang dibuat," lanjut dia.
"Dan kalaupun BPJS tertarik untuk melaksanakan saran mereka atau bekerja sama dengan mereka, keputusannya ada di tangan BPJS. Menko Puan (Menko PMK) pun sudah mendapat laporannya," jelasnya.
Atas dasar itu, pihaknya kemudian mengundang direksi BPJS Kesehatan ke kantornya. Dalam pertemuan yang dilakukan Jumat kemarin, BPJS Kesehatan langsung diwakili Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris.
Menurut Fachmi Idris, yang mungkin bisa dilakukan untuk menigkatkan kolektabilitas adalah melalui tindakan hukum terhadap pengguna BPJS Kesehatan yang tak membayar iuran.
Melalui pertemuan dengan BPJS pula Luhut berkesimpulan bahwa iuran BPJS Kesehatan yang ada saat ini masih terlalu kecil. Terlebih iuran orang yang berpenghasilan lebih besar seharusnya tidak sama dengan iuran yang dibayar oleh masyarakat berpenghasilan UMR. (Rmol)
