BERITA TERKINI - Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Tengku Zulkarnain, mengingatkan ada ancaman nyata dari China soal ibu kota pindah dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, keduanya di Kalimantan Timur.
Menurutnya, ibu kota baru justru membuat pertahanan Indonesia lemah, lantaran posisinya yang tegak lurus dan terbuka. Sehingga begitu mudahnya diserang oleh militer China. Ia pun meminta ahli intelijen berbicara, tidak diam.
“Malah, secara pertahanan sangat mudah dijangkau China dengan kapal perang, pesawat tempur, bahkan rudal China. Lurus dan terbuka! BAHAYA. Para ahli intelijen bicaralah. Jangan diam saja!” kata dia, lewat cuitan di akun jejaring sosial Twitter pribadinya, @ustadtengkuzul, dikutip VIVA.co.id, Selasa, 27 Agustus 2019.
Tak hanya itu, Tengku Zulkarnain menilai pemindahan ibu kota tidak meningkatkan nilai ekonomi apapun bagi negara dan rakyat Indonesia.
“Pindah ibu kota sama sekali tidak meningkatkan nilai ekonomi apapun bagi negara dan rakyat Indonesia,” tuturnya.
Pindah Ibukota Sama Sekali Tdk Meningkatkan Nilai Ekonomi Apapun bagi Negara dan Rakyat Indonesia.Malah Secara Pertahanan Sangat Mudah Dijangkau China dgn Kapal Perang, Pesawat Tempur, bahkan Rudal China. Lurus dan Terbuka!BAHAYAPara Ahli Intelijen BICARALAH. Jgn Diam Saja...! pic.twitter.com/8W8ID6QOvn
— tengkuzulkarnain (@ustadtengkuzul) August 27, 2019
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupetan Penajam Paser Utara, keduanya di Kalimantan Timur, sebagai lokasi ibu kota baru Republik Indonesia.
“Kita intensifkan studinya selama tiga tahun ini. Hasilnya menyimpulkan bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur,” ujar Jokowi, Senin, 26 Agustus 2019.
Ia mengungkapkan, rencana pemindahan ibu kota sudah digagas sudah lama, bahkan sejak Presiden Soekarno. Bahkan, selama 74 tahun merdeka, Indonesia belum pernah merancang sendiri ibu kotanya.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam Konsep Desain Ibu Kota Baru, juga telah merancang Istana Presiden satu garis lurus dengan gedung DPR/MPR.
