BERITA TERKINI - Ribuan mahasiswa bergerak untuk menolak pengesahan perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU KPK dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) di DPR RI. Di daerah, mahasiswa juga sudah bergerak dengan tuntutan yang sama. Bahkan sebagian menuntut agar Presiden Joko Widodo mundur.
Malam ini, masih ada ratusan mahasiswa bertahan di depan Gedung DPR RI hingga pukul 22.00 WIB, Senin (23/9). Aksi puncak mahasiswa digelar besok, Selasa (24/9), di depan Istana Merdeka lalu ke Gedung DPR RI.
Budayawan Goenawan Mohamad (GM) menyebutkan, mahasiswa mendapatkan momentum terkait aksi mereka di Jakarta dan berbagai wilayah di Indonesia. Penolakan terhadap berbagai produk dan proses legislasi di DPR dimaknai sebagai keresahan bersama.
“Mahasiswa menemukan momentumnya karena sama-sama merasakan keresehan dari isu yang universal. Nah, jika ini dilanggar tentu bangkit dan ada energi baru,” kata GM di bilangan Kebayoran, Jakarta Selatan, Senin (23/9).
Di antara UU yang menjadi titik tekan kritik para mahasiswa adalah pengesahan RKUHP yang ternilai terburu-buru dan tidak mengindahkan nilai konstitusi serta UUD 1945. Selain itu, beberapa pasal dalam RKUHP sangat rentan jika tetap disahkan tanpa ada peninjauan ulang.
“Undang-Undang (KUHP) ini menjadi teriakan bagi politisi yang saat ini sudah mulai berpikir langkah apa setelah tidak lagi menjabat sebagai anggota DPR. Karena pengaruh undang-undang ini sangat besar bagi kehidupan,” ujarnya. [ns]
