Tentu, hal ini menjadi sorotan anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana. William merasa heran dengan usulan anggaran itu.
"Kami akan perjelas dalam rapat komisi anggaran, Rp 12 miliar itu untuk apa saja? Kenapa harus beli dari pada sewa?" ujar William kepada wartawan, Kamis (3/10).
Anggota DPRD DKI termuda ini menambahkan, pemerintah DKI sebelumnya hanya menyewa antivirus dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp 200 juta. Sewa antivirus tersebut pun telah berlangsung sejak era mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan besaran anggaran yang sama.
Namun, untuk anggaran tahun depan telah diajukan untuk membeli lisensi dan antivirus tersebut dengan anggaran meningkat 60 kali lipat.
"Kenapa harus beli dari pada sewa? Kita mau menyelamatkan uang rakyat yang selama ini dianggap pemborosan," sesalnya.
Pria berusia 23 tahun ini menambahkan, lonjakan anggaran pembelian antivirus yang dirancang tersebut tidak masuk akal.
"Kami akan pastikan untuk apa anggaran sebesar itu? Apakah untuk antivirus saja atau buat yang lain?" pungkasnya. (Rmol)
