Di Pilkada 2020, Ada Anak, Besan, Ipar dan Menantu Jokowi

BERITA TERKINI - Penetapan calon bupati-wakil bupati/wali kota-wakil walikota untuk Pilkada 2020 dilakukan pada 23 September 2020 secara serentak. KPU menjelaskan ada 270 daerah yang menggelar pilkada serentak pada 23 September 2020 nanti.

"KPU provinsi, kabupaten/kota akan menyelenggarakan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2020 sebanyak 270 daerah, dengan rincian sembilan pemlihan gubernur, 224 pemilihan bupati, dan 37 pemilihan walikota," kata Ketua KPU Arief Budiman dalam rapat di ruang Komisi II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2019) lalu.

Sembilan provinsi yang akan melaksanakan pemilihan gubernur meliputi Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah.

Dalam pemilihan pilkada 2020 mendatang, kerabat-kerabat Jokowi ikut dalam kontestasi pilkada seperti Gibran Rakabuming adalah anaknya Jokowi, DolI Sinomba Siregar adalah besan, Wahyu Purwanto adalah Ipra dan Bobby Nasution adalah Menantu

Selain itu, Putra pertama Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka berniat, menjadi calon Wali Kota Solo. Sedangkan menantunya, Bobby Nasution serius maju nyalon Wali Kota Medan. Kabar terbaru datang dari paman Bobby Nasution, Dolly Sinombala Siregar. Keluarga besan Presiden ini, siap ikut bertarung dalam pemilihan Bupati Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

"Benar, Saya telah mendaftarkan diri ke Partai Golkar Tapanuli Selatan sebagai bakal Calon Bupati Tapsel. Semoga masyarakat Tapsel menerima kehadiran Saya untuk meningkatkan pembangunan dan SDM di Tapsel yang kini menjadi perhatian pemerintah pusat," ujar Dolly, kamis lalu.

Sebelumnya, agak luput dari perhatian publik, ipar Presiden Jokowi, Wahyu Purwanto juga akan maju menjadi calon Bupati Gunung Kidul.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko pernah memberikan komentar terkait keluarga Jokowi mau maju di pilkada. Moeldoko mengatakan, semua WNI memiliki hak politik. Bekas Panglima TNI itu menegaskan, hak politik seseorang dicabut jika bermasalah dengan hukum.

Moeldoko pun menyanggah aggapan Jokowi membangun dinasti politik. Ini merupakan proses pembelajaran politik bagi masyarakat. Dia pun memastikan Istana tidak akan mengintervensi proses politik pilkada manapun, meskipun ada keluarga dan kerabat Presiden Jokowi sebagai kontestan. "Jadi jangan terus menjustifikasi dinasti politik. Istana tidak ikut campur," tegasnya.

Peneliti departemen politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes menyatakan meski menyandang status keluarga atau kerabat Jokowi, tak menjamin kemenangan dalam Pilkada. Kemenangan tidak ditentukan oleh dinasti politik.

"Meskipun dia adalah kerabat Jokowi. Ini karena dinasti politik bukan faktor utama yang menentukan kemenangan calon," kata Arya. [ljc]