Kesal Anies Baswedan Sengaja Dijegal untuk Pilpres 2024, Gerindra DKI: Jangan Gunakan Cara Tidak Elegan

Wakil Ketua Tim PemenanganAnies-Sandi,Muhammad Taufik, memberi keterangan pers soal dugaan kelebihan surat keterangan daftar pemilih di Posko Cicurug, Menteng, Jakarta Pusat, 16 April 2017. (Foto: Tempo/Rezki Alvionitasari)

BERITA TERKINI – Pernyataan Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait DKI Jakarta yang tidak memiliki anggaran bansos untuk warganya dan dianggap lepas tangan dengan meminta pemerintah pusat membantu menutup kekurangan anggaran tersebut, dibantah keras oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik.

Menurutnya, Pemprov DKI telah menggelontor ratusan triliun untuk bansos kepada 1,1 juta warga DKI.

“Untuk pembagian bansos, Pemprov DKI sudah menyiapkan anggaran Rp700 miliar,” ujarnya kepada wartawan, sebagaimana dikutip dari Pojoksatu.id (8/5/2020).

Lebih lanjut, politisi Partai Gerindra ini mempertanyakan pernyataan Sri Mulyani terkait pernyataannya yang memojokkan Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta.

“Kalau dikatakan Gubernur Anies lepas tanggung jawab, di mana letak lepas tanggung jawabnya?” tegas Muhammad Taufik.

Disamping itu Muhammad Taufik meminta pemerintah pusat untuk tidak mempermasalahkan adanya kesamaan data penerima bansos yang mereka miliki dengan Pemprov DKI.

“Yang salah kalau pembagian bansosnya dilakukan berbarengan pada hari yang sama, minggu yang sama juga,” terangnya.

Muhammad Taufik menegaskan, mestinya pemerintah pusat berterima kasih kepada Pemprov DKI Jakarta yang telah melakukan penanganan virus Corona secara Sigap.

“Jangan sampai persaingan tidak sehat antara pemerintah pusat dengan kepala daerah,” tegas Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta.

Muhammad Taufik menilai, pernyataan Sri Mulyani sarat akan perseteruan politik yang digemborkan di waktu yang tidak tepat.

“Kalau mau menjegal Anies Baswedan di kontestasi politik 2024, jangan gunakan cara-cara yang tidak elegan,” pungkasnya.[Brz]