BERITA TERKINI – Beberapa hari yang lalu pemerintah pusat menyoroti bantuan sosial (bansos) Pemprov DKI Jakarta yang dibagikan kepada warga.
Menyikapi hal tersebut pengamat politik Hendri Satrio meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar selalu kompak.
“Yang paling bener satu ya, pusat dan daerah itu harus kompak, kompak itu artinya kalau ada persoalan selesaikan dengan diskusi langsung dengan tatap muka dan tidak perlu diketahui publik bahwa ada polemik di antara mereka. Kenapa polemik di antara pemimpin daerah dan pemimpin pusat itu tidak boleh ketahuan? Karena itu akan menimbulkan ketidakpercayaan publik akan kemampuan pemerintah untuk membantu mereka melewati pandemi,” kata pengamat politik Hendri Satrio dalam kepada wartawan, Sabtu (9/5). Seperti dikutip dari detik.com (10/05/2020).
Menurut Hendri, pemerintah seharusnya mendidik masyarakat agar tidak bergantung kepada bansos. Melahirkan dengan memberdayakan kemampuan masyarakat agar saling bantu yang membutuhkan.
“Kemudian yang terakhir yang tidak kalah penting adalah rakyat itu harus dididik tidak tergantung dari bansos yang diberikan oleh pemerintah. Jadi apa? Pemerintah harus mengorkestra bantuan-bantuan dari masyarakat untuk bisa bekerja sama atau membantu masyarakat lainnya,” ucapnya.
“Pemerintah pusat dan daerah harus sesegera mungkin berkoordinasi sehingga adanya polemik bansos ini tidak terjadi lagi,” tambah Hendri.
Selain itu, Hendri meminta agar seluruh ego kepentingan politik lebih baik dihilangkan di tengah bencana. Dia menilai tak perlu ditarik polemik bansos ini ke arah Pemilu 2024.
“Kemudian dalam kondisi bencana seharusnya segala pencitraan dan ego dalam kepentingan politik itu dihilangkan, apapun itu, walaupun tidak terlihat. Yang terlihat adalah sekarang pertarungan dua kubu antara kubu pusat dan kubu Anies, yang ujung-ujungnya ditarik persaingan 2024, padahal 2024 juga masih jauh, Anies juga belum tentu ada yang mengusung calon presiden,” imbuhnya.[Aks]