Tuntut Pemerintah, Muhammadiyah: Hentikan Ambisi Datangkan TKA Bermasalah

Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. (Foto: Facebook/Persyarikatan Muhammadiyah)

BERITA TERKINI – Kasus meninggalnya empat anak buah kapal (ABK) asal Indonesia di kapal berbendera Cina terus mendapat perhatian dari berbagai kalangan.

Diantaranya dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir. Ia dengan tegas meminta pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik.

Haedar juga meminta pemerintah untuk tegas dalam melindungi warga TKI dan warga negara Indonesia lainnya di luar negeri yang mengalami masalah, termasuk yang terdampak Covid-19.

“Rakyat berharap pemerintah tegas dalam melindungi jiwa warga negaranya di manapun berada. Lebih-lebih WNI itu tengah mengadu nasib di negeri orang dengan bertaruh nyawa,” kata Haedar, sebagaimana dikutip dari Indonesiainside.id (11/5).

 Haidar berpandangan, stigma negatif yang telah melekat terhadap pemerintah terkait perlakuan istimewa bagai raja terhadap TKA di saat para TKI diperlakukan sebagai budak di negeri orang harus bisa dihilangkan.

“Ini masalah serius, bukan soal opini negatif atau positif, tetapi menyangkut harga nyawa warga negara yang wajib dilindungi sepenuhnya oleh negara. Ini lebih tinggi nilainya dari urusan ekonomi dan investasi,” urai Haedar.

 Selanjutnya, Haedar mendesak Kementerian Tenaga Kerja untuk mengambil langkah tegas, jelas, dan berani melindungi TKI di luar negeri. Demikian juga, dia meminta Kemenaker untuk mensejahterakan tenaga kerja lokal melebihi tenaga kerja asing.

“Cegah program-program yang kelihatannya untuk kepentingan TKI di dalam maupun luar negeri, tetapi senyatanya hanya untuk memanfaatkan anggaran kementerian. Hentikan ambisi mendatangkan tenaga kerja asing yang bermasalah dan menjadi keberatan banyak pihak, ketika tenaga kerja sendiri bergumul nasib pahit,” lanjutnya.

Haedar mendorong pemerintah dan DPR untuk membuat kebijakan tentang perlindungan pekerja migran Indonesia yang komprehensif didahulukan daripada pembuatan RUU omnibus law yang terus menimbulkan polemik di Indonesia.

“Nyawa warga negara itu mahal karena dia manusia. Di hadapan Allah, bahkan melindungi satu jiwa sama dengan melindungi seluruh manusia, sedangkan melenyapkan satu nyawa sama dengan membunuh seluruh manusia (QS Al-Maidah: 32 ). Jadi, harga satu nyawa warga negara itu sungguh lebih dari segalanya,” tandas Haedar.[Aks]

0 Komentar