BERITA TERKINI - Anggota DPR Nevi Zuairina kembali meminta Kementerian BUMN agar mendorong Jiwasraya segera membayar kewajibannya kepada nasabah pemegang polis.
Karena upaya penyelesaian kewajiban pembayaran pemegang posis ini merupakan masalah hati nurani bangsa. "Negara kita turut hadir dan bertanggung jawab atas segala permasalahan yang disebabkan institusi di lingkungannya. Hari ini (15 Januari 2020), Fraksi PKS kompak menandatangani usulan pansus Jiwasraya," kata Nevi dalam keterangan tertulis kepada SINDOnews, Rabu 15 Januari 2020.
Dia memaparkan pada awal pembahasan kasus Jiwasraya yang dibawa ke DPR pada 5 Desember lalu, dia mengaku telah menyampaikan laporan dari berbagai analisa yang didapatnya dalam forum Rapat Dengar Pendapat Umum bahwa investasi pada satu saham dengan nilai cukup besar. Kondisi tersebut dinilainya bisa menimbulkan potensi gelembung (bubble).
Bahkan, lanjut dia, catatan Badan Pemeriksa Keuangan pun menyatakan hal yang sama. Harga saham beberapa perusahaan akan melonjak terus walaupun keuangan perusahaan ini tidak begitu baik kondisi yang berpotensi merugikan Jiwasraya.
"Kasus Jiwasraya ini semakin hari kok semakin memanas saja. Bila pemerintah dengan cepat menangani kasus ini, tentunya tidak akan serumit ini penanganannya. Secara logika, bila dijalankan dengan tepat, Jiwasraya ini mestinya tidak sampai rugi," ucap Nevi
Nevi menyarankan kepada pemerintah agar ada fokus penyelesaian penyelamatan dana nasabah selain proses hukum yang sedang berjalan. "Bangsa kita sangat diuji pada keadilan yang akan di terapkan untuk menyelesaikan kasus jiwasraya ini," katanya.
Legislator asal Sumatera Barat ini menambahkan, dari catatan rapat-rapat DPR, antara Komisi VI DPR dengan Asuransi Jiwasraya pada Selasa 23 Juli 2019, dibahas soal tunggakan pembayaran klaim jatuh tempo kepada 1.286 pemegang polis.
Dengan nilai bunga polis yang akan dibayarkan sebesar Rp 96,58 miliar, Jiwasraya berkomitmen melunasi pembayaran polis jatuh tempo hingga kuartal III 2020.
"Saya kembali meminta agar kasus ini tidak semakin membesar, Jiwasraya segera menunaikan kewajibannya kepada nasabah. Selain itu, hal yang paling mendasar adalah pemerintah perlu segera membentuk lembaga penjamin polis, agar kasus gagal bayar polis asuransi tidak terulang kembali, sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Nomor 40/2014 tentang Perasuransian", tutup Nevi.
(sindo)
Karena upaya penyelesaian kewajiban pembayaran pemegang posis ini merupakan masalah hati nurani bangsa. "Negara kita turut hadir dan bertanggung jawab atas segala permasalahan yang disebabkan institusi di lingkungannya. Hari ini (15 Januari 2020), Fraksi PKS kompak menandatangani usulan pansus Jiwasraya," kata Nevi dalam keterangan tertulis kepada SINDOnews, Rabu 15 Januari 2020.
Dia memaparkan pada awal pembahasan kasus Jiwasraya yang dibawa ke DPR pada 5 Desember lalu, dia mengaku telah menyampaikan laporan dari berbagai analisa yang didapatnya dalam forum Rapat Dengar Pendapat Umum bahwa investasi pada satu saham dengan nilai cukup besar. Kondisi tersebut dinilainya bisa menimbulkan potensi gelembung (bubble).
Bahkan, lanjut dia, catatan Badan Pemeriksa Keuangan pun menyatakan hal yang sama. Harga saham beberapa perusahaan akan melonjak terus walaupun keuangan perusahaan ini tidak begitu baik kondisi yang berpotensi merugikan Jiwasraya.
"Kasus Jiwasraya ini semakin hari kok semakin memanas saja. Bila pemerintah dengan cepat menangani kasus ini, tentunya tidak akan serumit ini penanganannya. Secara logika, bila dijalankan dengan tepat, Jiwasraya ini mestinya tidak sampai rugi," ucap Nevi
Nevi menyarankan kepada pemerintah agar ada fokus penyelesaian penyelamatan dana nasabah selain proses hukum yang sedang berjalan. "Bangsa kita sangat diuji pada keadilan yang akan di terapkan untuk menyelesaikan kasus jiwasraya ini," katanya.
Legislator asal Sumatera Barat ini menambahkan, dari catatan rapat-rapat DPR, antara Komisi VI DPR dengan Asuransi Jiwasraya pada Selasa 23 Juli 2019, dibahas soal tunggakan pembayaran klaim jatuh tempo kepada 1.286 pemegang polis.
Dengan nilai bunga polis yang akan dibayarkan sebesar Rp 96,58 miliar, Jiwasraya berkomitmen melunasi pembayaran polis jatuh tempo hingga kuartal III 2020.
"Saya kembali meminta agar kasus ini tidak semakin membesar, Jiwasraya segera menunaikan kewajibannya kepada nasabah. Selain itu, hal yang paling mendasar adalah pemerintah perlu segera membentuk lembaga penjamin polis, agar kasus gagal bayar polis asuransi tidak terulang kembali, sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Nomor 40/2014 tentang Perasuransian", tutup Nevi.
(sindo)
