Pantangan dan Kiat Sehat Ibu Hamil Muda

Pantangan Ibu Hamil Muda

Ibu hamil muda tidak boleh sembarang melahap berbagai makanan. Pasalnya makanan dan minuman yang dikonsumsi berpengaruh langsung pada kesehatan dan keselamatan janin yang dikandung. 

Meski diakui, ibu yang tengah hamil mudah kerap merasakan perasaan campur aduk dan mudah sekali merasa lelah. 

Sejumlah bumil pada umumnya juga mengalami mual sampai muntah yang jika berlangsung parah bisa membahayakan kondisi janin.

Tahap trisemester pertama bisa dibilang tahap berisiko. Karenanya ibu hamil muda hendak memperhatikan makanan yang dikonsumsi. Ada beberapa pantangan yang harus dihindari. 

Sebut saja seperti ikan mentah, ikan yang diasap, daging mentah, dan daging yang dimasak setengah matang. 

Beberapa makanan tersebut wajib dihindari agar aman dari kontaminasi parasit toksoplasma, salmonella, dan listeria.

Toksoplasma merupakan parasit berbahaya yang dapat menyebabkan masalah pada bumil. Infeksi yang terjadi dapat membuat kesehatan janin memburuk hingga keguguran. 

Bakteri salmonella memang tidak mempengaruhi janin secara langsung, tetapi bumil yang terinfeksi bakteri ini bisa mengalami muntah, sakit kepala, demam tinggi, hingga sakit perut. 

Sementara listeria dapat menyebabkan kelahiran mati, radang selaput otak bagi bumil, septikemia, atau keguguran.

Agar Ibu Hamil Muda dan Janin Sehat

Untuk menjaga kesehatan bumil di trimester pertama tidaklah sulit. Bumil diharapkan dapat mengikuti beberapa tips sehat. Berikut diantaranya:

● Membatasi Konsumsi Kafein

Kafein terdapat dalam beberapa jenis minuman seperti kopi dan teh. Karenanya ibu hamil sebaiknya dapat meminimalkan pengonsumsian kopi lantaran berisiko pada keguguran saat hamil muda. Lebih baik ganti kopi dengan susu ibu hamil yang memiliki kandungan nutrisi baik untuk janin dan ibu.

● Mengonsumsi Makanan Seimbang

Ibu hamil harus mengonsumsi makanan seimbang dan penuh gizi. Terutama asam folat yang sebenarnya dibutuhkan sejak 3 bulan sebelum merencanakan program kehamilan sampai trimester pertama. Asam folat menekan risiko cacat tabung saraf pada bayi yang dikandung.

● Jauhi Asap Rokok dan Alkohol

Bila Anda memiliki kebiasaan merokok sebelumnya, hindari rokok selama kehamilan. Karena rokok berisiko menyebabkan bayi lahir prematur atau memiliki berat badan rendah. Pada beberapa kasus bayi yang sering terpapar asap rokok juga dapat mengalami gangguan fungsi plasenta. Hal ini berlaku pula pada alkohol, jauhi rokok dan alkohol agar janin tumbuh sehat.

● Olahraga Ringan

Udara pagi bagus untuk bumil. Cari udara segar sembari berjalan-jalan sehat atau melakukan olahraga ringan yang lain. Kebiasan baik ini membantu melancarkan sirkulasi tubuh sehingga ibu hamil bisa sehat sepanjang hari. Selain itu paparan sinar matahari pagi juga efektif mengaktifkan vitamin D di dalam tubuh secara alami. Dengan demikian penyerapan kalsium lebih optimal.

● Hindari Stress

Anda yang tengah hamil muda harus bisa mengelola stress. Dibutuhkan pikiran yang tenang dan mental yang nyaman. Karena kondisi ibu dapat berpengaruh langsung pada janin. Karenanya ibu hamil muda tidak boleh khawatir berlebihan.

Presiden Xi Jinping: Tidak Ada Kekuatan yang Bisa Hentikan China

BERITA TERKINI - Presiden China Xi Jinping menekankan persatuan, pembangunan, dan kekuatan bagi China ke depan. Itu diungkapkan saat peringatan hari ulang tahun Republik Rakyat China ke-70 tahun. “Tidak ada kekuatan yang mampu mengguncang fondasi bangsa besar ini,” tegas Xi, dilansir CNN.

Perayaan yang berlangsung di Lapangan Tiananmen, Beijing di mana Mao Zedong mendeklarasikan berdirinya Republik Rakyat China pada 1 Oktober 1949, Xi menambahkan, saat ini sosialis China berdiri di garda depan dunia. “Tidak ada kekuatan yang bisa menghentikan rakyat China dan bangsa China bergerak ke depan,” katanya di depan ribuan warga China yang mengibarkan bendera.

Pidato Xi lebih menekankan pada nasionalis dan memainkan narasi Partai Komunis untuk jangka panjang. Dia juga bercerita bagaimana China bangkit dari penghinaan selama berabad-abad di bawah kekuasaan Dinasti Qing dan invasi kekuatan kolonial, termasuk Inggris dan Jepang.

Berbicara mengenai demonstrasi di Hong Kong yang telah berlangsung lebih dari tiga bulan, menurut Xi, China harus menekankan strategi satu negara dua sistem dengan pendekatan damai. “Kita akan tetap mempertahankan stabilitas jangka panjang Hong Kong dan Makao, pembangunan hubungan lintas selat, dan melanjutkan upaya unifikasi sempurna negara ini,” jelasnya.

Beberapa jam setelah pidato Xi, protes pecah di berbagai wilayah di Hong Kong. Ribuan orang bergabung dengan demonstrasi di distrik perbelanjaan Causeway Bay. Polisi menembakkan gas air mata dan membubarkan barikade. Sebelumnya Xi memimpin parade militer besar-besaran di Chang’an Avenue.

China memamerkan kekuatan militer pada parade angkatan bersenjata yang digelar kemarin. Sebanyak 15.000 personel militer China ikut ambil bagian. Sebanyak 580 kendaraan tempur ikut ambil bagian dalam parade dan 160 pesawat tempur ikut meramaikan untuk membentuk formasi.

Parade militer tersebut disambut meriah ribuan warga Beijing yang menonton langsung aksi tersebut. Satu di antaranya Li Meiping, 31. Dia meneteskan air mata kebahagiaan. “Begitu gantengnya. Kita mencintai kamu. Beijing mencintai kamu,” katanya mengacu kepada para tentara yang berpenampilan gagah. Li mengungkapkan, tidak ada negara lain yang mampu menggelar parade seperti ini. “Hidup China,” tuturnya seraya mengajak putrinya yang berusia empat tahun, dilansir Reuters.

Sebanyak 30.000 warga Beijing diperbolehkan untuk melihat langsung parade militer. Umumnya mereka membawa bendera berukuran kecil dan merekam dengan ponsel pintarnya. “Saya sangat tegang,” kata Zhang Huaiqu, siswa berusia 12 tahun. “Saya mendapatkan pengalaman tentang kekuatan senjata militer China. Pandangan saya kini meluas,” ujarnya.

Para militer tahun ini menjadi momen spesial bagi Presiden Xi untuk meningkatkan patriotisme guna menghadapi tantangan di dalam dan di luar negeri. Maklum, persepsi China di Barat cenderung buruk karena perang dagang dengan AS. Namun, Xi dan Partai Komunis tetap populer di China.

“Mendukung Xi sama juga mendukung China. Siapa yang tidak mendukungnya, maka dia tidak memiliki perasaan patriotik,”kata Gang Meng, 47. Popularitas Xi dikarenakan upayanya untuk memperkuat perlawanan antikorupsi dan meningkatkan dukungan kekuatan militer dan teknologi.

Militer China juga menjadikan kesempatan tersebut untuk memamerkan senjata baru seperti misil balistik interkontinental DF-41 yang mampu menyerang negara mana pun di dunia. Selain itu, China menunjukkan misil balistik DF-17 dengan kekuatan kendaraan hipersonik dengan sistem Rusia, misil antikapal selama, antipesawat, dan antikapal. Itu sebagai bukti bahwa China memiliki sistem pertahanan yang canggih.

Menurut peneliti senior dan analis militer dari Carnegie Tsinghua Center, Tong Zhao, untuk pertama kalinya China memamerkan DF-41. Itu dianggap sebagai senjata paling kuat di dunia. “Itu memiliki kapasitas peluncuran yang besar karena bisa meluncurkan rudal jarak jauh. Hulu ledak yang dipasang bisa mencapai 10,” kata Tong.

Beijing sangat berharap parade militer tersebut bisa memperkuat citra dan persatuan bangsa. “Itu menunjukkan bagaimana kemajuan yang telah diraih dan perbedaan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. China memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri. Mereka ingin diperlakukan sama dengan kekuatan lain,” ucap Tong.

Parade ini memang didesain untuk menunjukkan kemampuan Presiden Xi, pemimpin terkuat China selain Mao. “Parade ini menunjukkan dia sebagai pemimpin puncak China yang dicintai masyarakatnya,” katanya. Di tengah berbagai tantangan luar negeri, kata Tong, Xi justru mampu mendapatkan dukungan publik yang luas.

Sementara itu, peningkatan belanja militer China telah meningkat sejak Presiden Xi Jinping mengumumkan reformasi besar-besaran pada 2015. Dalam 10 tahun terakhir, anggaran pertahanan meningkat sedikitnya 10% setiap tahun. Kini anggaran militer China mencapai USD168,2 miliar atau kedua terbesar di dunia.

China juga menjadi investor pertahanan terbesar di Asia. Pada 2018 China membelanjakan USD56,1 miliar dalam belanja senjata serta riset dan pengembangan pertahanan, lebih dari 33% dari total anggaran pertahanan. China mengatakan mereka sedang membangun "militer yang kuat" untuk menyamai posisinya di dunia internasional sekaligus mempersempit jurang antara militer-militer negara kuat.

China masih menghadapi musuh bebuyutan yakni Taiwan. China memandang Taiwan adalah satu di antara provinsinya yang suatu hari akan dikembalikan ke dalam kekuasaan Beijing-dengan kekuatan jika diperlukan. Kemudian, China juga menunjukkan niatnya melindungi kepentingan-kepentingan utamanya, termasuk klaim wilayah di Laut China Selatan.

“Kemampuan militer China masih jauh tertinggal untuk bisa mencapai kemampuan militer yang dimiliki AS,” kata Alexander Neill, peneliti senior Shangri-La Dialogue di bidang keamanan Asia Pasifik, pada International Institute for Strategic Studies, dilansir BBC. Pesan intinya adalah militer China benar-benar beralih ke era baru-eranya Xi Jinping.

Bagaimanapun, meski parade militer yang megah dapat menampilkan besaran investasi militer China, parade itu tidak bisa memperlihatkan kemampuan militer China secara keseluruhan. “China perlu memperbaiki struktur gaji militernya serta mengintegrasikan sistem pelatihan dan logistik,”kata Neil.

Dia menambahkan, agenda militer China nan ambisius melibatkan perbaikan struktur komando dan pasukan yang komprehensif dan mahal. “Meski kecanggihan persenjataan China akan diparadekan, China masih puluhan tahun tertinggal untuk bisa menyamai kemampuan militer mirip AS,” paparnya. [sn]

Ponsel Huawei Dilarang Install Facebook, WhatsApp, & Instagram

Berita Terkini - Saat ini, pada umumnya setiap ponsel Android yang Anda beli datang dengan aplikasi Facebook yang sudah diinstal sebelumnya. Tetapi Huawei tidak akan memiliki hak istimewa itu lagi.

Melansir dari Mashable, Sabtu, 8 Juni 2019, menurut Reuters, Facebook telah melarang Huawei melakukan pra-install aplikasi Facebook di ponselnya. Hal ini adalah kelanjutan dari tekanan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan AS terhadap Huawei sejak perusahaan teknologi China itu dimasukkan dalam "daftar entitas" yang berbahaya di Departemen Perdagangan AS.

Larangan, yang telah dikonfirmasi oleh Facebook, juga meluas ke WhatsApp dan Instagram, yang keduanya dimiliki oleh Facebook.

Dari sisi konsumen, ini tidak akan berdampak besar - dimana pengguna masih dapat menginstal Facebook, WhatsApp dan Instagram dari Play Store, dan menerima pembaruan untuk aplikasi-aplikasi itu. Hanya saja ada sedikit gangguan lain yang akan membuat ponsel Huawei secara umum kurang menarik bagi pengguna.

Setelah Departemen Perdagangan AS menempatkan Huawei pada daftar entitasnya, yang berarti Huawei tidak dapat membeli suku cadang dan komponen A.S. tanpa persetujuan dari pemerintah A.S., perusahaan seperti Intel dan Qualcomm mengatakan mereka tidak akan menjual suku cadang ke Huawei.

Tetapi pukulan terbesar bagi Huawei datang ketika Google mencabut lisensi Android-nya, yang membuatnya jauh lebih sulit bagi  pembuat smartphone terbesar kedua di dunia itu - untuk terus membangun ponsel Android.

Kemudian, Huawei mendapat pembebasan 90 hari dari pembatasan perdagangan. Tenggat waktu ini penting, karena itu berarti semua ponsel Huawei masih akan memiliki akses ke Google Play Store hingga batas waktu 90 hari berakhir pada Agustus - termasuk ponsel yang belum ada di pasaran.

Namun menurut laporan Reuters, larangan Facebook berlaku segera, termasuk untuk semua ponsel Huawei yang belum meninggalkan pabrik.[vv]

Ibukota Pindah Ke Kalimantan, Bank Mandiri Buka Pintu Loan Property

BERITA TERKINI - Rencana pemindahan ibukota ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara disambut antusias oleh pihak perbankan. Bahkan Bank Mandiri sudah menyatakan siap jadi kreditur bagi pihak yang berniat mengembangkan properti di sana.

Dalam artian kalau kita membangun gedung, kalau membangun infrastruktur jalanan, telekomunikasi, pasti mau beli kabel dan semen. Itu memerlukan funding. Nah kita bisa menjalankan fungsi sebagai landers atau kreditur,” ungkap Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri, Panji Irawan di Menara Mandiri, Jakarta, Rabu (28/8).

Dia menambahkan, rencana pemindahan ibukota ini memang membuka peluang bagi bank berpelat merah itu untuk menjadi kreditur bagi siapa saja yang akan mendirikan bangunan di tempat yang baru.


“Akan terbuka peluang bisnis bagi Bank Mandiri sebagai kreditur untuk mereka yang akan membangun di wilayah tersebut,” imbuhnya.

Bank Mandiri sendiri nantinya juga berencana membangun gedung baru di wilayah ibukota baru. Pasalnya, Panji mengakui tidak ada kantor Bank Mandiri di wilayah tersebut.

“Untuk internal Bank Mandiri sendiri, kami memiliki banyak sekali kantor termasuk juga di Kalimantan. Tetapi di ibukota baru ini belum ada. Kalau kita masuk ke sana berarti minimal ada kantor. Lalu juga ada Mandiri Club dan housing Bank Mandiri, harus punya yang representatif,” tandasnya. (Rmol)

Pabrik Tutup, Samsung Bagi-bagi Galaxy S10+ ke Karyawan

BERITA TERKINI - Rumor Samsung akan menutup pabriknya di China sepertinya bukan isapan jempol. Pasalnya muncul kabar kalau vendor asal Korea Selatan itu baru saja memberikan kado perpisahan ke karyawan pabrik.

Informasi tersebut diungkap langsung oleh sejumlah karyawan di akun Weibo mereka. Disebutkan selain pembayaran pesangon, para pekerja mendapat kado tambahan.

Mereka yang bekerja selama lebih dari 10 tahun diberikan Galaxy S10+ dan arloji. Sementara karyawan kurang dari 10 tahun masa kerjanya diberikan Galaxy A80.

Untuk diketahui Samsung mengoperasikan tiga pabrik di China. Ketiga pabrik tersebut berada di Shenzhen, Tianjin dan Huizhou.

Pabrik di Shenzhen dan Tianjin ditutup pada 2018. Hanya tinggal pabriknya di Huizhou yang berada di provinsi Guangdong, China.

Pabrik tersebut dibuka pada Desember 1992, namun baru mulai produksi pada 1993. Sekitar Juni tahun ini, perusahaan mengurangi produksi di pabrik dan dilaporan sejumlah pekerja dirumahkan.[dtk]

Tak Terima Sering Dianggap Miskin, Farhat Abbas Laporkan Hotman Paris dan Nikita Mirzani: Kelewatan!

BERITA TERKINI - Pengacara Farhat Abbas menyatakan telah melaporkan sesama pengacara Hotman Paris Hutapea dan artis Nikita Mirzani ke Polda Metro Jaya, Jumat (4/10/2019).

Laporan untuk Hotman Paris dan Nikita Mirzani dilayangkan lantaran Farhat Abbas tak terima sering diolok-olok hingga dianggap miskin oleh keduanya.

Dilansir oleh TribunWow.com, hal itu dikemukakan Farhat Abbas seperti melalui kanal YouTube citraselebriti.com, Sabtu (5/10/2019).

Farhat Abbas menyatakan, Hotman Paris dan Nikita Mirzani kini terang-terangan melontarkan ucapan yang ia nilai tak pantas dilakukan sebagai public figure.

Farhat Abbas tak terima saat Hotman Paris dan Nikita Mirzani sering menganggapnya sebagai seorang yang miskin.

Menurutnya, hal itu bisa menggiring opini pubik yang bisa mempengaruhi citranya di hadapan masyarakat.

Sebagaimana diketahui, Farhat Abbas dan Hotman Paris sering terlibat saling sindir hingga keduanya saling lapor.

Pertikaian keduanya bermula ketika Farhat Abbas melaporkan Hotman Paris atas kasus dugaan penyebaran video pornografi melalui Instagram @hotmanparisofficial.

Tak terima dilaporkan, Hotman Paris melaporkan balik Farhat Abbas atas kasus dugaan pencemaran nama baik.

Kini Farhat Abbas melayangkan laporannya yang kedua untuk Hotman Paris dan pertama untuk Nikita Mirzani.

"Kalau begini caranya, kita lihat, ternyata hinaan-hinaan Hotman Paris Nikita Mirzani yang dari dulu sampai saat ini yang menggiring opini status sosial kita jadi orang miskin orang susah orang yang dibenci itu terjadi," ujar Farhat Abbas.

"Mulai dari Pablo, orang terpidana pun digiring."

"Padahal dia seorang lawyer," sambungnya.

Tak tanggung-tanggung, mantan suami Nia Daniati menyatakan telah melaporkan Hotman Paris dengan dua pasal sekaligus.

"Ini sudah kita laporkan dengan pasal 27 dan pasal 35 untuk Hotman Paris," tegas Farhat Abbas.

Setelahnya, Farhat Abbas menyinggung sikap Hotman Paris yang melontarkan sindiran soal pakaian yang dikenakan saat pergi ke Eropa.

Dijelaskan, Hotman Paris telah mengejeknya membandingkan pakaian seharga jutaan rupiah dengan ratusan ribu rupiah.

Satu di antara contoh itu lah ia melaporkan sehingga Hotman Paris dikatakan bisa terancam hukum 12 tahun penjara.

"Ini gua punya baju seharga Rp 5 juta, fotonya diambil, wajah gue dibandingkan dengan harga baju Rp 191 ribu, kemudian diolok-olok ditertawain," jelas Farhat Abbas.

"Itu lah rekayasa yang dilakukan oleh Hotman Paris dan terancam hukuman 12 tahun penjara," lanjut dia.

Lebih lanjut, ia menyinggung sikap Nikita Mirzani yang membuat Farhat Abbas akhirnya juga memutuskan melaporkannya.

"Nikita Mirzani juga malah nantangin 'Farhat Abbas berak' itu kan kelewatan!," tegas Farhat Abbas.

Farhat Abbas menilai, seharusnya Hotman Paris dan Nikita Mirzani sebagai public figure bisa menjadi contoh yang baik untuk masyarakat.

Bukan justru menggiring opini publik untuk berpikir negatif.

"Kalau seseorang memiliki jabatan status terhormat sebagai pengacara mau pun sebagai artis, harus bisa menjaga nilai-nilai asusila, nilai-nilai kehormatan harga diri seseorang," ungkap Farhat Abbas.

"Kalau pun ada orang miskin, harusnya dengan cara-cara prihatin bukan menghina, itu yang terjadi," tukasnya.

SImak videonya dari menit 1.20:

Sementera dikutip dari Kompas.com, Farhat Abbas resmi melaporkan Nikita Mirzani dan Hotman Paris di Polda Metro Jaya pada Jumat (4/10/2019).

Farhat Abbas melaporkan Hotman Paris dengan nomor laporan TBL/6350/X/2019/PMJ/Ditreskrimsus.

Sementara untuk Nikita Mirzani dengan nomor laporan TBL/6349/X/2019/PMJ/Ditreskrimsus.

Farhat Abbas Kepergok Nikita Mirzani Numpang Foto di Depan Butik LV, Hotman Paris Soroti Harga Pakaiannya

Diketahui sebelumnya selain Hotman Paris, Farhat Abbas juga beberapa kali disindir oleh Nikita Mirzani.

Sebelumnya, Nikita Mirzani mengaku dirinya tak sengaja memergoki Farhat Abbas sedang berfoto di depan butik Louis Vuitton (LV) saat berada di Paris.

Dianggap hanya mampu numpang foto di butik Louis Vuitton (LV), Farhat Abbas kemudian menyerang Nikita Mirzani dengan berbagai sindiran.

Pengacara Hotman Paris pun juga turut melontarkan sindiran terhadap Farhat Abbas atas kejadian itu, seperti dikutip TribunWow.com dari unggahan Instagramnya @hotmanparisofficial, Sabtu (14/9/2019).

Unggahan Instagram Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris Soroti Harga Baju Farhat Abbas yang Digunakan di Belgia (Instagram @hotmanparisofficial)

Hotman Paris menyebut bahwa Farhat Abbas tak mungkin mampu berbelanja di Louis Vuitton, pasalnya selama ini ia tinggal di sebuah apartemen dengan harga sewa yang murah.

Senada dengan Hotman Paris, Nikita Mirzani juga mengungkapkan hal serupa.

Farhat Abbas sempat mengunggah video untuk membalas sindiran Nikita Mirzani yang menyebutnya hanya numpang foto di depan butik LV.

Dalam video yang diunggahnya itu, Farhat Abbas terlihat sedang berada di sebuah kawasan landmark Belgia.

Mantan suami Nia Daniaty itu terlihat mengenakan kemeja-hoodie bermotif kotak-kotak berwarna biru.

Ia tampak menggunakan bagian penutup kepala pada pakaiannya itu.

Hotman Paris kemudian menyoroti harga pakaian yang dikenakan Farhat Abbas dalam video tersebut.

Pengacara yang berhasil memenangkan kasus 'ikan asin' ini mengunggah sebuah tangkapan layar sebuah situs e-commerce dalam postingan Instagramnya.

Tangkapan layar itu kemudian disandingkan dengan tangkapan layar saat Farhat Abbas sedang berada di Belgia, mengenakan pakaian serupa.

Dari tangkapan layar yang diunggah Hotman Paris, terlihat bahwa baju yang terlihat sama persis dengan yang dikenakan Farhat Abbas itu hanya berharga Rp 191.000.

Harga itu sudah termasuk diskon, dari harga awal senilai Rp 300ribuan.

"Kolector tas Lv dgn harga baju diatas," tulis Farhat Abbas dalam keterangan unggahannya.[tn]

Selamat Datang di Negeri Para Buzzer

Oleh Hersubeno Arief (Wartawan senior dan pemerhati publik)

Oxford Internet Institute baru saja mempublikasikan sebuah penelitian yang sangat menarik. Karya dua orang peneliti Samantha Bradshaw dan Philip N Howard dari Universitas Oxford, Inggris 

Judulnya : The Global Disinformation Order: 2019 Global Information of Organized Social Media Manipulation.

Publikasi  setebal 26 halaman itu berisi hasil penelitian manipulasi media sosial secara terorganisir di seluruh dunia. 

Sebagian besar digunakan untuk kepentingan domestik,  menekan dan mendiskreditkan kelompok oposisi. Namun sejumlah negara termasuk Cina, Rusia, Iran, India, Pakistan, Arab Saudi, dan Venezuela menggunakannya untuk mempengaruhi opini di negara lain.

Pada tahun 2019  ada 70 negara, termasuk Indonesia  yang  melakukannya.

Jumlah tersebut meningkat tinggi dibandingkan tahun 2018 terjadi di 48 negara. Pada tahun 2017 hanya terjadi di 28 negara.

Aktornya terdiri dari lembaga-lembaga resmi pemerintah, partai politik, elit partai, dan kontraktor swasta.

Twitter dan facebook merupakan platform yang paling banyak digunakan untuk propaganda dan manipulasi komputasi, begitu dua orang peneliti Oxford ini menyebutnya.

Dibeberapa negara seperti Brazil, India dan Nigeria platform WhatsApp mulai banyak digunakan. Diperkirakan beberapa tahun ke depan WA akan menjadi platform medsos yang penting. WA banyak digunakan untuk kepentingan komunikasi politik.

China semula hanya memanfaatkan platform domestik seperti Weibo, WeChat, dan QQ. Bersamaan dengan munculnya gerakan protes di Hongkong (2019), secara agresif mulai menggunakan Facebook, Twitter, dan YouTube.

Pemerintah China menggunakan platform global itu untuk menggambarkan pelaku protes Hongkong sebagai kelompok radikal dan tidak mendapat dukungan rakyat (Lee Myers dan Mozur 2019).

Pelaku propaganda dan manipulasi komputasi ini adalah pasukan dunia maya (cyber troop) yang kita kenal sebagai buzzer. Mereka adalah orang atau organisasi/ kelompok bayaran.

Jumlah bayaran alias anggaran untuk cyber troops bervariasi. Namun secara bisnis sangat menjanjikan. Biayanya bisa mencapai jutaan dolar seperti pada kasus perusahaan Cambridge Analytica  yang membobol puluhan juta akun facebook saat Pilpres AS 2016.

(Bradshaw dan Howard 2017a) mendifinisikan cyber troops sebagai aktor pemerintah atau partai politik yang bertugas memanipulasi opini publik secara online. 

Mereka ada yang menggunakan akun nyata (human) robot (bots),  akun bajakan, dan cyborg. Perpaduan akun otomatisasi dengan kurasi manusia.

Tugas mereka selain melakukan propaganda, memperkuat pidato kebencian, manipulasi, pengambilan data secara ilegal, memecah belah lawan politik, dan penargetan mikro untuk menggertak dan melecehkan para pembangkang politik dan jurnalis online.

Pasukan dunia maya secara aktif membuat konten seperti meme, video, situs berita palsu atau media yang dimanipulasi untuk menyesatkan pengguna. Terkadang, konten yang dibuat oleh pasukan cyber ditargetkan pada komunitas atau segmen pengguna tertentu. 

Dengan menggunakan sumber data online dan offline tentang pengguna, dan membayar untuk iklan di platform media sosial populer, beberapa pasukan cyber menargetkan komunitas tertentu dengan disinformasi atau media yang dimanipulasi.

Bradshaw dan Howard membandingkan perilaku, pengeluaran, alat, dan sumber daya pasukan yang digunakan, membagi kapasitas pasukan cyber di 70 negara dalam 4 kelompok.

Minimal cyber troop teams. Kapasitas pasukan maya yang rendah melibatkan tim kecil yang mungkin aktif selama pemilihan atau referendum tetapi menghentikan kegiatan sampai yang berikutnya.

(2) Low cyber troop capacity. Tim berkapasitas rendah cenderung bereksperimen dengan hanya beberapa strategi, seperti menggunakan bot untuk memperkuat disinformasi. Tim-tim ini beroperasi di dalam negeri, tanpa operasi di luar negeri. Indonesia termasuk dalam kelompok ini,

(3) Medium cyber troop capacity. Melibatkan tim yang memiliki bentuk dan strategi yang jauh lebih konsisten, melibatkan anggota staf penuh waktu yang dipekerjakan sepanjang tahun untuk mengendalikan ruang informasi. 

Tim berkapasitas menengah ini sering berkoordinasi dengan berbagai jenis aktor, dan bereksperimen dengan berbagai alat dan strategi untuk manipulasi media sosial. Beberapa tim berkapasitas sedang melakukan operasi pengaruh di luar negeri.

(4) High cyber troop capacity. Melibatkan sejumlah besar staf, dan pengeluaran anggaran besar untuk operasi psikologis atau perang informasi. Mungkin juga ada dana yang signifikan dihabiskan untuk penelitian dan pengembangan, serta bukti banyak teknik yang digunakan. 

Tim-tim ini tidak hanya beroperasi selama pemilihan tetapi melibatkan staf penuh waktu yang didedikasikan untuk membentuk ruang informasi. 

Tim pasukan cyber berkapasitas tinggi fokus pada operasi asing dan domestik. Tim berkapasitas tinggi meliputi: Cina, Mesir, Iran, Israel, Myanmar, Rusia, Arab Saudi, Suriah, Uni Emirat Arab, Venezuela, Vietnam, dan Amerika Serikat.

Dimulai pada Pilkada DKI 2012

Di Indonesia penggunaan pasukan dunia maya ini jejaknya mulai terendus pada Pilkada DKI 2012 saat Jokowi dan Ahok menjadi kandidat. 

Inilah awal munculnya buzzer secara terorganisir di Indonesia.

Mereka membentuk Jokowi Ahok Social Media Volunteer (Jasmev) dipimpin oleh Kartika Djoemadi. Figur ini kemudian diangkat menjadi komisaris di PT Danareksa. 

Pasukan cyber ini juga terlibat aktif mendukung Jokowi pada Pilpres 2014, dan Pilkada DKI 2017.

Laman berita Inggris The Guardian edisi 23 Juli 2018 pernah menurunkan berita seputar pekerjaan para buzzer Ahok berjudul : I felt disgusted": inside Indonesia"s fake Twitter account factories.

Laporan investigasi wartawati Kate Lamb itu menurunkan pengakuan seorang buzzer yang hanya disebut dengan nama Alex.

Dia mengaku mengoperasikan akun-akun palsu. Kebanyakan menggunakan avatar wanita cantik yang dicomot dari internet.

Alex diberi tahu bahwa tugasnya adalah berperang dengan menggunakan berbagai cara, termasuk hoax, dan adu domba. 

"Ketika Anda berperang, Anda menggunakan apa pun yang tersedia untuk menyerang lawan," kata Alex. ”Tetapi kadang-kadang saya merasa jijik dengan diri saya sendiri."

Setiap anggota Buzzer ujar Alex, diwajibkan memiliki 5 akun facebook, 5 akun twitter, dan 1 akun Instagram.

Jumlah buzzer ini semakin membesar pada Pilpres 2019. Tugas mereka seperti belakangan banyak disoroti adalah menyebar disinformasi, adu domba, memecah belah publik, menghajar dan mengintimidasi lawan Jokowi.

Pada Pilpres 2019 mereka sukses menyebarkan isu bahwa Prabowo-Sandi didukung oleh kelompok Islam radikal. Bila terpilih Prabowo akan mendirikan khilafah dan menegakkan syariat Islam.

Isu itu kembali mereka hembuskan untuk menggembosi aksi mahasiswa  2019. Namun gagal.

Tempo dalam edisi 28 September menyoroti dengan keras keberadaan para buzzer pemerintah yang disebut sebagai para pendengung.

Dengan judul : SAATNYA MENERTIBKAN BUZZER, Tempo mengingatkan Jokowi harus mengendalikan pendengungnya, yang makin lama makin ngawur. Berpotensi merusak demokrasi.

“Tingkah buzzer pendukung Presiden Joko Widodo makin lama makin membahayakan demokrasi di negeri ini. Berbagai kabar bohong mereka sebarkan dan gaungkan di media sosial untuk mempengaruhi opini dan sikap publik. Para pendengung menjadi bagian dari kepentingan politik jangka pendek: mengamankan kebijakan pemerintah,”  tulis Tempo.

Kasus terbaru yang banyak disoroti oleh media adalah ulah buzzer pemerintah yang menuding mobil ambulans milik Pemprov DKI dan PMI menjadi penyuplai batu dan bensin bagi para pengunjukrasa.

Pemerintah termasuk polisi terkesan sangat melindungi mereka. Beberapa orang diantaranya berkali-kali dilaporkan ke polisi. Baik atas dasar pencemaran nama baik, fitnah, maupun kabar bohong. Namun semuanya tidak diproses.

Kasus terbaru adalah Denny Siregar buzzer top pemerintah yang diadukan karena unggahannya soal mobil ambulans penyuplai batu. Namun laporan pengaduan itu ditolak polisi.

Kepala  Staf Presiden Moeldoko mengaku sudah pernah bertemu sejumlah figur buzzer yang berpengaruh, dan setuju untuk ditertibkan. Namun dia berkelit sulit mengendalikannya. Mereka tidak dalam satu komando. Tidak dalam satu kendali.

Alasan yang tidak masuk akal. Jelas ada hubungan yang saling membutuhkan antara para buzzer dan penguasa. Hubungan yang saling menguntungkan. 

Para buzzer mendapat keuntungan finansial, dan perlindungan. Pemerintah mendapat keuntungan politik. Para buzzer siap menggonggong, menyalak, mengejar, dan menghajar siapapun yang dianggap merugikan penguasa.

Benar seperti dikutip dalam kesimpulan penelitian Bradshow dan Howard. Penggunaan teknologi informasi yang salah, menjadi tantangan dan keprihatinan tersendiri bagi masa depan demokrasi.

Indonesia saat ini memasuki masa-masa yang sangat berbahaya. Dalam era post truth, masyarakat terbelah dalam dua kelompok besar. Tidak ada satupun yang dipercaya, termasuk pemerintah.

Indonesia saat ini menjadi sorga para buzzer, khususnya pendukung penguasa.

Sampai kapan pemerintah akan terus memelihara dan melindungi  para buzzer. Membiarkan mereka merusak demokrasi? end (*)

[tsc]

Sri Mulyani Dapat Keluhan Banjir Barang Impor Karena e-Commerce

BERITA TERKINI - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendapat keluhan terkait banjirnya barang impor. Tanpa menyebut siapa, Sri Mulyani bercerita mendapat keluhan banjir impor karena adanya pusat logistik berikat (PLB) e-commerce.

"Ada juga keluhan yang kemarin disampaikan kepada saya adalah mengenai PLB e-commerce seolah-olah PLB menciptakan banjirnya barang-barang dari luar untuk memenuhi permintaan terutama perusahaan-perusahaan e-commerce, yang pemesannya, kemudian diletakkan barangnya logistiknya di dalam PLB e-commerce," katanya sangat mengunjungi Pusat Logistik Berikat (PLB) Dunia Express, Sunter, Jakarta, Jumat (4/10/2019).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menuturkan, hingga saat ini belum ada PLB e-commerce yang operasi. Dirinya pun mengatakan akan menampung setiap keluhan dan melakukan evaluasi. Sehingga, pemerintah mengambil kebijakan yang tepat.

"Saya ingin menegaskan sampai hari ini belum ada PLB e-commerce yang beroperasi, jadi kalau ada yang mengeluh terutama dunia e-commerce bahwa gara-gara ada PLB e-commerce maka kemudian tersaingi barang impor ini," ujarnya.

"Jadi artinya memang kalau ada keluhan terus mendengar, meneliti, melakukan evaluasi persoalannya ada di mana, kalau kita tahu secara detail tahu merespons policy-nya sesuai persoalan yang ada," katanya.

Jelas Sri Mulyani, PLB sendiri diluncurkan pada tahun 2016. Adanya PLB ini diharapkan membuat Indonesia menjadi pusat logistik.

Selama ini, barang yang diimpor disimpan di Singapura. Inportir khawatir langsung memasukan barang karena langsung kena bea masuk.

"PLB yang baru diluncurkan 2016 tujuannya untuk menarik yang tadinya logistik dilakukan Singapura sekarang kita bawa Indonesia. Logistik ini sifatnya sementara karena takut langsung ke Indonesia bayar bea masuk, kalau di PLB dia belum bayar bea masuk, sampai barang keluar dari PLB. Sehingga bisa dianggap tempat logisitik sementara," tutupnya.[dtk]

Ekonomi Indonesia Melambat, Analis: Pemerintah Autopilot

BERITA TERKINI - Badan Pusat Statistik (BPS) mempublikasikan Berita Resmi Statistik (BRS) ekonomi Indonesia kuartal II 2019.

Dalam BRS tersebut ekonomi Indonesia pada kuartal II 2019 tumbuh sebesar 5,05 persen. Angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yakni sebesar 5,27 persen.
Analis Ekonomi Politik Kusfiardi, menjelaskan, saat ini perekonomian Indonesia sedang melambat. Bahkan bisa dikatakan di bawah target yang diproyeksikan pemerintah di RPJMN. Artinya upaya-upaya pemerintah tidak mampu meningkatkan produktivitas perekonomian.


 "Perekonomian kita cuma running aja. Ini menandakan ekonomi kita aktivitasnya ditopang oleh aktivitas perekonomian yang sudah ada. Bisa kita bilang autopilot gitulah. Nggak diapa-apain pertumbuhannya segitu," ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (4/10)

Selain itu, menurut Kusfiardi, pertumbuhan ekonomi Indonesia disumbang lebih banyak oleh konsumsi, sementara di sisi produksi tidak begitu banyak. Ekspor juga banyak didorong oleh bahan mentah yang mana harganya sangat fluktuatif.

Berikut data pertumbuhan ekonomi Indonesia dari kuartal II tahun 2019 sampai kuartal I tahun 2018 sampai kuartal II tahun 2019 yang diunduh dari situs resmi BPS:

- Kuartal I-2018: 5,06 persen
- Kuartal II-2018 : 5,27 persen
- Kuartal III-2018 : 5,17 persen
- Kuartal IV-2018 : 5,18 persen
- Kuartal I-2019 : 5,07 persen
- Kuartal II-2019 : 5,05 persen

Lambatnya gerak ekonomi Indonesia terlihat jelas sejak kuartal III tahun 2018 di mana hanya tumbuh 5,17 persen dari kuartal II tahun 2018 yang mampu mencapai 5,27 persen. (Rmol)

Alasan Anies Batal ke Denmark dan Pilih Bertahan di Jakarta

BERITA TERKINI - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengurungkan niatnya menghadiri pertemuan C40 World Mayors Summit yang digelar di Copenhagen, Denmark pada 10 hingga 11 Oktober mendatang.

Anies menjelaskan bahwa pertemuan tentang lingkungan hidup itu sebenarnya penting dihadiri. Kehadiran diperlukan untuk menjawab pertanyaan masyarakat Internasional tentang masalah lingkungan di DKI Jakarta.

Sekaligus menjadi kesempatan untuk menegaskan komitmen DKI Jakarta dalam memitigasi perubahan iklim demi menciptakan kota maju yang layak dan nyaman dihuni.

Tetapi dengan melihat perkembangan dan peristiwa yang terjadi beberapa hari ini, di mana situasi keamanan dan ketertiban masih belum sepenuhnya stabil, maka Anies tegas mengambil sikap untuk batal hadir.

"Saya putuskan untuk tidak jadi berangkat dan tetap berada di Jakarta," ungkap Anies satu ditemui seusai rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (3/10).

"Tidak, tidak jadi (berangkat), dengan situasi Jakarta seperti ini, " Anies menegaskan.

Anies direncanakan akan berperan dalam beberapa sesi, di antaranya pembicara pada sesi sharing khusus untuk para pemimpin kota, kemudian melakukan deklarasi Clean Air Cities Declaration bersama Walikota Paris, Los Angeles, Bercelona,  Copenhagen, Delhi, dan Portland.

Gubernur DKI bersama 19 pemimpin kota sedianya dijadwalkan melakukan diskusi terbatas dengan Al Gore, mantan Wakil Presiden ASAS, dan terakhir melakukan beberapa bilateral meeting dengan pemimpin kota, termasuk sister cities. [rm]

Hasil Penelitian Oxford: Indonesia Biayai Buzzer untuk Manipulasi Publik

BERITA TERKINI - Pemerintah dan partai-partai politik Indonesia mengerahkan serta membiayai pasukan siber alias buzzer di media sosial untuk memanipulasi opini publik, demikian hasil penelitian para ilmuwan dari Universitas Oxford, Inggris baru-baru ini.

Pengerahan buzzer oleh pemerintah Indonesia itu diulas dua ilmuwan Oxford, Samantha Bradshaw dan Philip N Howard dalam laporan bertajuk The Global Disinformation Order, 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation.

Dalam laporan itu dibeberkan bahwa pemerintah dan partai-partai politik di Indonesia menggunakan buzzer untuk menyebarkan propaganda pro pemerintah/partai, menyerang lawan politik, dan menyebarkan informasi untuk memecah-belah publik.

Selain itu ditemukan juga bahwa di Indonesia, pemerintah dan partai-partai politik memanfaatkan pihak swasta atau kontraktor serta politikus untuk menyebarkan propaganda serta pesan-pesannya di media sosial.

Sementara alat yang digunakan adalah akun-akun palsu yang dioperasikan oleh orang-orang dan oleh bot.

Berdasarkan isinya konten-konten yang disebarkan oleh pemerintah dan partai politik di Indonesia terdiri dari dua jenis: informasi yang menyesatkan media atau publik dan yang kedua, memperkuat pesan dengan terus-menerus membanjiri media sosial dengan tagar.

Para buzzer di Indonesia, menurut penelitian itu, dikontrak oleh pemerintah atau partai politik tidak secara permanen. Mereka lazimnya dibayar di kisaran harga Rp 1 juta sampai Rp 50 juta.

Di Indonesia para buzzer ini bergerak di tiga media sosial utama, Facebook, Twitter, Instagram, serta di aplikasi pesan WhatsApp. Para buzzer belum banyak bergerak di Youtube.

Para peneliti dalam laporan ini secara umum menemukan bahwa manipulasi opini publik memanfaatkan media sosial dilakukan oleh 70 negara di seluruh dunia pada 2019, naik dari hanya 48 negara pada 2018 dan 28 negara pada 2017.

"Penggunaan propaganda komputasional untuk membentuk perilaku publik via media sosial sudah menjadi umum, sudah bukan lagi aksi dari segelintir aktor jahat," tulis para peneliti dalam laporan itu.

China, menurut penelitian itu, adalah negara yang paling aktif dalam propaganda di media sosial. Tidak hanya memengaruhi publik di dalam negeri, propaganda China juga sudah menyasar khalayak global.

"Pada 2019 pemerintah China mulai menggerakan platform media sosial global untuk mencemarkan perjuangan demokrasi di Hong Kong," bunyi laporan itu lebih lanjut.

Temuan menarik lain dari laporan itu adalah bagaimana Facebook menjadi alat utama yang digunakan oleh pasukan siber atau buzzer di seluruh dunia. [sc]

Partai Aceh Tagih Bareskrim Tindaklanjut Ujaran Kebencian Denny Siregar

BERITA TERKINI - Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, melalui Juru Bicara Muhammad Saleh, mendatangi Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, untuk mempertanyakan tindak lanjut pelaporan terhadap buzzer Denny Siregar.

Muhammad Saleh mengatakan, Partai Aceh melaporkan Denny Siregar atas dugaan melakukan ujaran kebencian mengenai Aceh, dua bulan silam. Untuk diketahui, perwakilan Partai Aceh mendatangi Bareskrim Polri, Rabu 2 Oktober.

"Setelah dua bulan sejak laporan kami sampaikan, hingga kini belum ada tindaklanjut atas pelaporan tersebut,” kata Saleh.

Sebelumnya, melalui laporan polisi, Nomor: LP/B/0657/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019, DPA PA melaporkan Denny Siregar, berupa perbuatan tindak pidana penghinaan/ujaran kebencian melalui media elektronik.

Itu sebabnya, melalui surat Nomor: 0138/DPA-PA/IX/2019, tanggal 30 September 2019, DPA Partai Aceh, meminta penjelasan kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian melalui Kepala Badan Reserse Kriminal, Kepolisian RI di Jakarta.

"Surat sudah diterima staf bagian administrasi Bareskrim di lantai dua," kata Saleh.

Menurut Saleh, surat dengan perihal mohon penjelasan ini dimaksudkan sebagai hak warga negara (pelapor) untuk mendapatkan kepastian hukum.

"Kalau memang laporan itu tidak bisa dilanjutkan, kami mohon pihak Bareskrim Mabes Polri menyampaikan secara resmi kepada kami," tegasnya.

Sebelumnya, melalui jejaring media sosial YouTube yang diunggah 9 Juli 2019, Denny Siregar sangat tendensius, melontarkan kata-kata dan kalimat, terkait rencana pelaksanaan Qanun Hukum Keluarga, yang salah satu pasalnya, mengatur tentang tata cara poligami di Aceh. [sc]

Polisi Pemukul Mahasiswa Dijatuhi Sanksi Disiplin

BERITA TERKINI - Usai aksi mahasiswa menolak revisi UU KPK dan pengesehan UU KUHP, bereda video sejumlah polisi melakukan pemukulan terhadap salah seorang mahasiswa. Setelah video tersebut viral, Polda Sumut langsung melakukan pemeriksaan terhadap oknum polisi yang melakukan pemukulan.

Hasil pemeriksaan tindakan oknum polisi tersebut melanggar aturan dan diberikan sanksi. "Ya dia tidak patuh dengan perintah pimpinanya ya dihukum disiplin. Nanti kalau semua mau dihukum penjara nanti gak ada lagi yang mau jaga, siapa yang mau jaga, kasihan," ujar Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto, di Medan, Rabu (2/10).

Jendral polisi bintang dua ini menegaskan, personel yang bersalah akan diberikan hukum langsung komandannya karena tidak menaati komando. "Kita tindak secara disiplin, masalah mau saya gampari, mau saya jungkir-jungkur itu saya dengan mereka," ujar Agus.

Pertimbangan  sanksi disiplin diberikan, lantaran para polisi mengorbankan banyak waktu, tenaga, dan resiko keamanan saat mengawal unjuk rasa saat itu. "Tindakan mereka mungkin karena capek dan lain sebagainya. Tapi secara internal kita beri tindakan agar mereka tidak mengulang lagi. Sekarang kan sudah jauh berubah,” ungkap  Agus. 

Sebelummya Polda Sumut mengakui terjadinya pemukulan  terhadap mahasiswa yang berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumut, Selasa (24/9) lalu. Dua terduga  pelaku Bripda MH dan Bripda MM telah diamankan. Keduanya diamankan karena video penganiayannya beredar luas di media sosial.

"(Dugaan) penganiyaan terhadap adek adek mahasiswa itu, diambil dari atas,  dari samping Gedung DPRD, dari Gedung Bank Mandiri," ujar Kabid Humas Polda Sumut Kombes Tatan Dirsan Atmadja. [gt]

BPJS Kesehatan Nonaktifkan 4,68 Juta Peserta, Ini Konsekuensinya

BERITA TERKINI -  Pemerintah memangkas sebanyak 4,68 juta peserta penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Pemangkasan jumlah peserta tersebut dilakukan dinilai sudah mampu membayar sendiri, meninggal dunia, dan adanya temuan identitas ganda. Namun terdapat tambahan peserta penerima bantuan iuran (PBI) sebanyak 4,66 juta yang baru didaftarkan.

Deputi Direksi Bidang Kepesertaan BPJS Kesehatan Bona Evita menyampaikan, hal itu berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diubah melalui Keputusan Menteri Sosial No.109/HUK/2019 tentang Perubahan Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2019 Tahap Kedelapan. Surat ini diterima oleh BPJS Kesehatan pada akhir pekan lalu, Jumat (27/9) dan berlaku pada 1 Oktober 2019.

Penonaktifan tersebut dilakukan karena beberapa sebab di antaranya tidak lagi masuk dalam DTKS, sudah meninggal, sudah mampu bekerja, atau memiliki kartu identitas ganda. Dari perubahan tersebut terdapat selisih 17.281 jiwa. Namun, perubahan ini tidak akan mengubah kuota PBI APBN pada 2019 yang jumlahnya mencapai 96,8 juta jiwa.

Bagi peserta yang tidak didaftarkan kembali, kata Bona, maka penjaminan layanan kesehatan tidak dapat dijamin oleh BPJS. @Informasi ini dapat diakses melalui kanal-kanal yang sudah disediakan oleh BPJS agar peserta bisa mendaftar sebagai peserta mandiri,” ucapnya, Selasa, 1 Oktober 2019.

Bona menjelaskan, peserta yang sudah tidak lagi menjadi PBI, iuran tetap dapat dijamin oleh APBD dengan mendaftarkan diri ke Dinas Sosial atau cabang BPJS Kesehatan setempat. Peserta yang sudah dihapuskan dari PBI akan diberikan kemudahan untuk melakukan pendaftaran sebagai peserta mandiri.

Berbagai kemudahan yang dimaksud di antaranya bisa mendaftar hanya menggunakan kartu keluarga (KK), KTP elektronik, dan fotocopy halaman buku rekening, dan surat kuasa. Sementara itu, PBI yang sudah menjadi pegawai di perusahaan, baik swasta maupun pemerintahan dapat melaporkan kepada pihak perusahaan. 

Adapun peserta PBI yang baru terdaftar sebanyak 2,1 juta jiwa termasuk ke dalam daftar DTKS, tetapi belum tercatat sebagai peserta PBI pada periode sebelumnya. Sementara itu, sisanya merupakan peserta mandiri, tetapi menunggak iuran.

Seperti diketahui, peserta PBI terdiri dari fakir miskin atau orang tidak mampu yang namanya telah masuk dalam daftar DTKS yang disusun oleh Kementerian Sosial. Perumusan DTKS dilakukan berdasarkan verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah. 

Nilai iuran PBI per orangnya mencapai Rp 42.000 per bulan. Artinya, total iuran yang dihimpun dari peserta PBI pada tahun ini mencapai Rp 50,24 triliun. 

Timboel Siregar, Kepala Bidang Advokasi BPJS Watch mengatakan salah satu persoalan perubahan data DTKS adalah minimnya pengetahuan para peserta yang dinonaktifkan kepesertaan PBI-nya. Pada saat yang sama, peserta PBI baru juga tidak mengetahui bahwa dirinya telah terdaftar menjadi PBI.

“Secara regulasi memang harus dibersihkan data PBI APBN ini supaya yang benar-benar orang miskin bisa masuk. Namun, ada beberapa kasus orang miskin masuk rumah sakit ternyata kartunya sudah dinonaktifkan,” katanya. [tco]

Batik Garutan Lunglai Dihantam Batik Asal China

BERITA TERKINI - Batik Garutan menjadi salah satu batik legendaris yang memiliki ciri khas. Ciri khas batik Garutan ialah warna cerah dengan corak flora dan fauna. Semua gambar dari Batik Garutan terinspirasi dari suasana alam di Garut.

Namun, cerahnya warna batik tak sebanding dengan penjualan batik itu dalam dua tahun terakhir.

Dilansir dari Kantor Berita RMOLJabar, salah satunya yakni Batik Garutan Saha Deui (SHD). Di antara pembuat batik di Kabupaten Garut, sejak 1974, batik SHD dirintis oleh orang tua Agus Sugiarto (53).

Pasang surut pemasaran batik telah dirasakan. Namun tahun ini jadi yang paling berat bagi Agus.

"Tahun 2015 dan 2016 penjualan batik masih bagus. Banyak pesanan dari wilayah Garut dan luar daerah. Tapi sejak 2017, penjualan batik menurun 40 persen," ujar Agus saat ditemui di butik batik Garutan SHD, Jalan Pembangunan nomor 128, Rabu (2/10).

Agus memproduksi dua jenis batik, yakni tulis dan cap. Setiap dua bulan rata-rata ia memproduksi batik tulis sebanyak delapan potong yang dikerjakan empat pekerja. Sedangkan batik cap sebanyak satu kodi atau 20 potong per 10 hari.

"Buat batik tulis tergantung pesanan juga sih. Satu potong itu butuh waktu dua bulan. Kualitas sangat kami jaga," katanya.

Naiknya harga sejumlah bahan baku, diakui Agus membuat keuntungan yang didapat menipis. Ia tak bisa menaikkan harga jual karena khawatir pelanggannya semakin berkurang.

Batik tulis berukuran 2,6 meter x 1,05 meter dijual sekitar Rp 1,5 juta. Sedangkan batik cap ukuran 2,30 meter x 1,05 meter seharga Rp 200 ribu. Mahalnya harga batik lokal karena proses produksi yang butuh waktu lama.

Orang awam akan sulit membedakan produk batik lokal dan batik impor. Sekilas, batik yang banyak dijual di toko-toko besar akan dikira sebagai batik hasil perajin di Indonesia.

"Yang dijual di toko itu paling batik impor dari Cina. Harganya saja di bawah Rp 100 ribu. Kalau batik lokal harganya di atas Rp 200 ribu," kata Agus yang sejak tahun 2000 meneruskan usaha batik Garutan.

Agus memberi tips untuk membedakan produk batik lokal dan impor. Pertama batik impor biasanya dibuat menggunakan mesin. Cetakan gambar dan catnya sangat rapih. Warna yang dihasilkan bisa lebih dari empat.

"Kalau batik lokal walau batik cap itu hanya bisa tiga warna. Terus warnanya sering ada yang keluar garis. Kalau yang impor sangat rapih warna dan garisnya," ucapnya.

Ia berharap di hari batik nasional, produk lokal bisa menjadi unggulan di negeri sendiri. Menurutnya, banyak pegawai pemerintah dan swasta yang sudah mengenakan batik. Namun batik yang digunakan banyak yang bukan produk lokal.

"Hari batik itu bukan sekedar hanya pakai batik. Tapi minimal tahu batik lokal dan bisa memakainya," ujarnya. [rm]

Tantangan Koalisi Gemuk

OLEH: JULIAMAN SARAGIH
BERITA TERKINI - SESUAI konstitusi, Jokowi akan dilantik pada 20 Oktober 2019 untuk masa bakti 2019-2024. Periode kedua Jokowi setelah kembali mengalahkan pesaing lamanya, Prabowo Subianto, dalam dua kali pilpres yakni 2014 dan 2019. Dalam berbagai kesempatan, Jokowi menegaskan tidak memiliki beban lagi pada periode kedua ini. Apa benar Jokowi sudah tidak memiliki beban lagi?

Jokowi telah mengumumkan kepada publik bahwa komposisi kabietnya pada periode kedua adalah 55% untuk professional, dan sisanya, 45 % untuk partai politik. Tentunya berita ini menjadi kabar baik bagi kalangan professional, namun kabar buruk bagi partai pengusung.

Dikatakan kabar baik bagi profesional karena ada ruang pengabdian yang lebih besar kepada kelompok profesional untuk masuk dalam lingkaran kekuasaan. Kalau dalam pemerintahan Soekarno dulu kita pernah dengar Zaken kabinet (kabinet ahli). Apakah Jokowi hendak mengadopsi Zaken kabinet atau mengambil pola hibrida yakni dari kalangan ahli yang profesional dan kalangan partai politik.

 
Berita buruk bagi partai politik (parpol) adalah sempitnya ruang bagi parpol pengusung untuk mengisi posisi strategis dalam kabinet. Sementara parpol pengusung terdiri dari berbagai partai politik baik yang lolos parliamentary threshold (PT) maupun yang gagal. Partai yang lolos PT: PDIP, Golkar, Nasdem, PKB dan PPP. Parpol pendukung Jokowi-Amin yang tidak lolos ke senayan adalah Hanura, PSI, Perindo, PKPI dan PBB.

Jadi ada 10 partai politik yang mendukung Jokowi-Amin dalam pilpres 2019. Dengan demikian, Jokowi mesti memikirkan distribusi peran dalam kekuasaannya kepada parpol pengusungnya.

Terbatasnya kursi kementerian yang diberikan bagi kalangan parpol bisa menjadi pekerjaan yang tidak mudah bagi Jokowi. Situasi akan semakin sulit manakala distribusi kekuasaan tidak merata/berimbang (berdasarkan kekuatan politik di Senayan) bagi partai koalisi.

Menguatnya Faksionalisasi Koalisi Jokowi

Hambatan utama Jokowi pada periode yang kedua adalah menjaga kondusivitas koalisi. Sejak beberapa bulan yang lalu, gelagat faksionalisasi sudah terlihat. Pada 22 Juli 2019 terjadi pertemuan empat ketua umum partai koalisi Jokowi-Amin di DPP Partai Nasdem, yakni Surya Paloh selaku tuan rumah, Airlangga Hartanto (Ketua Umum Golkar), Muhaimin Iskandar (Ketua umum PKB) dan Suharso Monoarfa (Ketua Umum PPP). Inti pertemuan menyoroti Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang belum membahas komposisi kabinet, tetapi ada isu yang berkembang bahwa ada partai di luar koalisi yang hendak bergabung.

Yang menjadi tanda tanya besar dari pertemuan ini adalah ketidakhadiran PDIP. Padahal PDIP merupakan partai yang memiliki pengaruh yang sangat besar dalam koalisi karena Presiden Jokowi merupakan kadernya. Apakah ini merupakan sinyal bahwa koalisi sedang ada goncangan politik.

Pada 24 Juli 2019 Prabowo menyambangi Mega dikediamannya di Menteng. Pertemuan ini mengejutkan mitra koalisi PDIP, sebab semua orang tahu bahwa Prabowo merupakan lawan berat Jokowi selama dua kali pertarungan pilpres. Berbagai kecurigaan muncul di ruang publik, apakah ada kesepakatan baru antara Mega dan Prabowo untuk masuk dalam pemerintahan Jokowi-Amin?

Hingga saat ini publik masih menunggu. Pertemuan ini seolah-olah sebagai balasan terhadap pertemuan partai koalisi di DPP Nasdem (22 Juli 2019) yang dihadiri oleh empat ketua umum koalisi, minus PDIP.

Pertemuan tersebut telah memicu mitra koalisi melakukan manuver politik. Sejam sebelum Mega menerima Prabowo, Surya Paloh (Ketua umum Nasdem) menerima kehadiran Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang merupakan kompetitor Ahok-Djarot dalam pilkada DKI Jakarta, 2017. Pertemuan Surya Paloh dan Anies telah menimbulkan persepsi bahwa Surya Paloh akan mendukung Anies dalam pilpres 2024 atau dalam politik jangka pendek mendukung Anies di pemerintahan DKI Jakarta.

Kalau dilihat dari dinamika politik yang terjadi, kelihatan sangat jelas bahwa beban yang paling berat bagi Jokowi ada dalam tubuhnya sendiri, yakni beban mengatur koalisi yang terlampau gemuk. Mendamaikan kelompok koalisi yang bersebrangan tidaklah mudah.

Dalam pelantikan anggota DPR RI pada 1 Oktober 2019 kemarin, seolah mengkonfirmasi keretakan hubungan elit koalisi Jokowi. Pada saat Surya Paloh hendak menjabat tangan, Megawati menghindar bahkan mengalihkan pandangan ke tempat lain, seolah tidak ingin berjabatan tangan dengan Surya Paloh. Jokowi mesti cerdas melihat situasi ini agar tidak menjadi beban dalam pemerintahan lima tahun ke depan.

Jokowi akan semakin kuat, manakala dia mampu menyelesaikan beban faksionalisasi dalam koalisinya. Jika tidak mampu melakukan rekonsiliasi politik secara ke dalam, maka faksi ini akan semakin menguat ke depan. Ini tentu sangat tidak menguntungkan bagi pemerintahan Jokowi ke depan. Jokowi perlu mendeteksi secara dini agar faksi ini tidak melebar dan membebani kekuasaan selama lima tahun ke depan.

Penulis adalah pendiri Lembaga Kajian Isu Publik/LKIP(rmol)

Swasta Dihantui Risiko Default, Ekonom: Sri Mulyani Jangan Hanya Bicara, Mana Aksinya?

BERITA TERKINI - Laporan lembaga pemeringkat utang Moody's Investor Service yang bertajuk Risks from Leveraged Corporates Grow as Macroeconomic Condition menyebut perseroan di Indonesia rentan risiko gagal bayar utang.

Profil utang korporasi Indonesia sangat buruk karena, menurut laporan Moody's, sebanyak 40 persen utang korporasi di Indonesia memiliki skor Interest Coverage Ratio (ICR) lebih kecil dari 2.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani angkat bicara mengenai laporan tersebut. Ia mengatakan, kondisi ini merupakan peringatan yang baik bagi para pengusaha agar lebih waspada.


Analis ekonomi politik sekaligus founder dan CEO Fine Institute Kusfiardi mengatakan, Sri Mulyani sebagai pemegang otoritas kebijakan seharusnya tidak hanya sekadar bicara begitu. Menurutnya, tanpa Sri Mulyani bicara pun para pelaku usaha sudah sadar untuk waspada.

Kusfiardi menilai, justru yang dibutuhkan para pelaku usaha adalah respon kebijakan yang menjawab temuan data-data lapangan yang dipublikasikan oleh lembaga-lembaga keuangan seperti Moody's dan lembaga-lembaga keuangan pemerintah lainnya.

"Problem kita, kita tidak ada konsolidasi kebijakan antara moneter, fiskal, dan sektor riil. Semua jalan sendiri-sendiri, sehingga tidak ada sinergi dan tidak ada upaya untuk mengintegrasikan potensi domestik untuk memperkuat perekonomian nasional," ujar Kusfiardi kepada Kantor Berita Politik RMOL (2/10).

Ia menambahkan, seharusnya ada regulasi yang memastikan bahwa pemerintah fokus subtitusi impor dalam rangka mengurangi kebutuhan devisa.

Kemudian, lanjut Kusfiardi, pemerintah juga harus mengupayakan konsolidasi kebijakan agar tingkat suku bunga untuk dunia usaha lebih terjangkau bagi pengembangan dunia usaha.

Selain itu, upaya regulasi untuk memastikan bahwa pemberlakuan tingkat suku bunga oleh lembaga-lembaga keuangan sudah cocok dengan kebutuhan pembiayaan yang dibutuhkan oleh perusahaan dan industri dalam negeri.

"Sejauh ini otoritas kebijakan lebih banyak lips service daripada mengambil tindakan kebijakan," pungkasnya. (Rmol)

KPK Garap Direktur PT Argo Tani Nusantara Terkait Suap Impor Gula

BERITA TERKINI - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur PT Argo Tani Nusantara, Harijono Santoso dalam kasus suap distribusi gula di PTPN III tahun anggaran 2019 yang telah menjerat Direktur Utama (Dirut) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III Dolly Pulungan (DPU).

Selain itu, Direktur Utama PT Mitra Bumdes Nusantara Agus Erhan pun turut diperiksa dalam kasus ini.

"Mereka akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka PNO (Pemilik PT Fajar Mulia Trasindo Pieko Nyotosetiadi)," kata Jurubicara KPK, Febri Diansyah melalui pesan singkatnya, Rabu (2/10).

Dalam perkara distribusi gula ini, KPK menetapkan tiga orang tersangka yakni Dolly, Pieko dan I Kadek.

Dolly selaku Dirut PTPN III dan I Kadek selaku Direktur Pemasaran PTPN melakukan 'kongkalikong' memenangkan PT Fajar Mulia Trasindo milik Pieko agar bisa menampung kuota impor gula.

Dengan janji, Dolly dan I Kadek akan mendapatkan fee sebesar 10 persen atau 345 ribu dolar Singapura dari nilai proyek.

Sedangkan, di PTPN III terdapat aturan internal mengenai harga gula bulanan yang disepakati oleh tiga komponen yaitu PTPN III, pengusaha gula, dan Asosiasi Petani Tebu Republik Indonesia (APTRI).

KPK juga memeriksa sejumlah orang yang disebut-sebut memiliki kedekatan dengan Menteri BUMN Rini Soemarno. Sebut saja Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Petani Tebu Republik Indonesia (APTRI) Arum Sabil, ia merupakan salah satu orang yang memiliki kedekatan khusus dengan Menteri Rini.

Arum disebut terlibat dalam pertemuan Pieko dan I kadek saat proses pembahasan kongkalikong penentuan distribusi impor gula di Hotel Shangrila Jakarta.

Pieko (PNO) selaku pihak yang diduga pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Dolly dan I Kadek, selaku pihak yang diduga penerima, disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Rmol)

#DennySiregarPenyebarHoax Jadi Trending Topik, Warganet: Contoh Produk Gagal

BERITA TERKINI - Blogger pendukung Joko Widodo, Denny Siregar kembali berulah. Hal ini terkait dengan viralnya foto hasil tangkapan layar yang berisi dari Whatsapp grup anak STM.

Hasilnya warganet menggaungkan tagar #DennySiregarPenyebarHoax. Tagar itu bahkan nangkring di peringkat 1 trending topik Indonesia.

Bukan tanpa alasan, Denny diduga mempelopori tersebarnya isi chat grup WA pelajar STM.

Lucu juga baca chat anak-anak STM yang dikadalin kadrun. Cuma dijanjiin duit tapi gak dikasih apa-apa," tulis Denny lewat akun Twitternya.

Dari penelusuran Kantor Berita Politik RMOL di lini masa Twitter, diketahui ada sekitar 16 ribu orang yang menggunakan tagar #DennySiregarPenyebarHoax.

Warganet pun turut mengomentari kelakuan Denny.

Akun @MujarabMustajab menegaskan jika Denny Siregar merupakan real hoax.

"The real hoax #DennySiregarPenyebarHoax," tulisnya.

Ada juga warganet yang merasa sedih lantaran anak-anak STM yang sudah turun ke jalan kemudian diamankan oleh polisi dan sekarang difitnah.

"Sudah dihajar, difitnah pulak," tulis akun @jayaaslang.

Akun @hasbiansah juga menyebut Denny sebagai produk gagal

"Denny siregar ini contoh produk gagal," cuitnya.

Kelakuan Denny Siregar tak berhenti di sini saja. Pekan lalu, blogger Jokowi itu mencuit soal ambulans berlogo DKI yang membawa batu. Lucunya cuitan Denny lebih dulu muncul ketimbang cuitan dari akun resmi Polda Metro Jaya, @TMCPoldaMetro.

"Hasil pantauan malam ini.. Ambulans pembawa batu ketangkep pake logo @DKI Jakarta," cuit Denny lewat akun Twitter @dennysiregar7 pada Kamis (26/9) sekitar pukul 01.24.

Sementara cuitan dari @TMCPoldaMetro muncul pada Kamis (26/9) sekitar pukul 02.14.

02:15 Polri amankan 5 kendaraan ambulan milik Pemprov DKI Jakarta yang digunakan untuk mengangkut batu dan bensin yang diduga untuk molotov di dekat Gardu Tol Pejompongan Jl. Gatot Subroto," demikian cuitan @TMCPoldaMetro, Kamis (26/9).(rmol)

Lagi! BPJS Kesehatan Nonaktifkan 4,6 Juta Peserta PBI per 1 Oktober 2019

BERITA TERKINI - Sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 109/HUK/2019 tentang Perubahan Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2019, BPJS Kesehatan menonaktifkan kurang lebih 4,6 juta peserta PBI terhitung mulai 1 Oktober 2019.

"Peserta tersebut mulai 1 Oktober maka penjaminan layanan kesehatannya tidak lagi dijamin oleh BPJS Kesehatan," sebut Deputi Direksi Bidang Kepesertaan BPJS Kesehatan, Bona Evita, saat dijumpai di kantor pusat BPJS Kesehatan, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (1/10/2019).

Di dalam ketentuan tersebut, Bona mengatakan yang melakukan penetapan untuk memasukkan atau mengeluarkan peserta PBI adalah Dinas Sosial daerah setempat bersama Kementerian Sosial. Kriterianya ditetapkan oleh pemerintah dan hasil verifikasi dan validasinya juga dilakukan Kementerian Sosial.

"Kalau peserta sudah lapor ke Dinsos dan yang bersangkutan masih memenuhi syarat untuk PBI tetapi ketersediaan anggaran Pemda belum memadai maka Dinsos bisa mengusulkan peserta tersebut ke Kemensos untuk menjadi peserta PBI periode selanjutnya," tambahnya.

Sayangnya untuk mengetahui apakah seseorang masih menjadi peserta penerima bantuan iuran dari BPJS Kesehatan, mereka harus mengecek sendiri ke Dinas Sosial setempat, kantor cabang BPJS, atau rumah sakit. BPJS Kesehatan tidak punya wewenang memberitahu peserta apakah mereka dikeluarkan dari PBI atau tidak.

"Bukan wewenang BPJS Kesehatan untuk memberitahu mereka yang diberhentikan," tutup Bona.[dtk]