Komentari Sidang Kedua MK, Rocky Gerung Sebut Yusril Baper Terpancing Duel Teori

Berita Terkini - Pakar Politik dan Filsafat, Rocky Gerung memberikan komentar soal sidang kedua sengketa hasil Pilpres 2019 di Gedung MK, Selasa (18/06/2019).

Sidang kedua beragenda mendengarkan jawaban dari termohon dalam hal ini Tim Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU), keterangan dari pihak terkait Tim Hukum Jokowi-Maruf Amin dan Bawaslu Ri. 

Rocky Gerung menilai Tim Hukum Joko Widodo-Maruf Amin terpancing oleh pemaparan poin-poin petitum atau permohonan yang disampaikan oleh Tim Hukum Prabowo-Sandiaga pada sidang perdana gugatan Pilpres 2019 pada Jumat (14/08/2019) lalu. 

Terlebih saat pemaparan saat itu, Tim Hukum Prabowo-Sandiaga menggutip teori-teori dari pakar hukum tata negara baik dalam negeri maupun luar negeri. 

"Tim Hukum 01 (Jokowi-Maruf Amin_red) terpancing untuk duel teori. Ini bagus saja dari segi filasafat hukum. Ada teori hukum, teori keadilan dan lainnya," ungkap Rocky Gerung saat Live Catatan Demokrasi Kita tema Sidang MK Serangan Balik Untuk BPN di TVOne, Selasa (18/06/2019) malam WIB. 

Ia menilai kedua pihak mengambil inisiatif untuk mengedukasi masyarakat tentang teori hukum melalui sidang MK.

Namun, Rocky Gerung mengkritik teori-teori yang dikutip oleh Tim Hukum Jokowi-Maruf Amin.

Pasalnya, teori yang dikutip oleh tim yang diketuai oleh Yusril Ihza Mahendra 

"Saya melihat 01 agak kacau. Harus melayani (teori hukum_kubu 01). Lawyers dari Pak Jokowi justru yang baper (bawa perasaan_red)," terangnya.

Menurut Rocky Gerung, padahal sebagai pihak tertuduh dan tergugat dalam sidang MK adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

"Tapi kenapa Pak Yusril yang baper. Agak ngaco. Mestinya KPU aja yang defensif. Ini sudah terpancing," kata Rocky Gerung.

Rocky Gerung menegaskan bahwa apa yang dilontarkan olehnya semata-mata dari kacamata akademisi. 

Penyataan yang dilontarkan dalam forum ini tidak ada motif kepentingan politik. 

"Kalau saya kritik para lawyers 01 (Jokowi-Maruf Amin_red), mereka gagal untuk menangkap esensi apa yang didalilkan secara teoritis," tegasnya. 

"Salah paradigma dan teori. Itu bisa dibantah ulang oleh 02 (Prabowo-Sandiaga_red), dan bisa diperlihattkan bahwa ilmu hukum 01 terbatas," tandasnya.[]

Disebut Mendramatisir Ancaman terhadap Saksi, Tim 02: Kita Berbicara Fakta

Berita Terkini - Perseteruan panas menjelang akhir persidangan lanjutan sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Selasa (18/6/2019), antara Bambang Widjojanto dengan Luhut Pangaribuan mendapat sorotan.

Bambang Widjojanto adalah Ketua Tim Hukum pemohon, yakni Capres Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.

Luhut Pangaribuan adalah anggota Tim Hukum pihak terkait, Capres Cawapres nomor urut 1 Jokowi – Maruf Amin.

Sementara dalam dunia kepengacaraan, Bambang adalah junior dari Luhut.

Perdebatan itu berawal ketika Bambang meminta Mahkamah Konstitusi ikut melindungi saksi-saksi yang bakal dihadirkan kubunya dalam persidangan lanjutan, Rabu (19/6) besok. Sebab, Bambang mengklaim terdapat ancaman terhadap saksi-saksinya.

Luhut lantas meminta Bambang membuktikan bentuk ancaman terhadap saksi-saksinya kalau tak mau dianggap mendramatisasi persoalan tersebut.

Namun, permintaan itu lamgsung ditampik BW dengan pernyataan tegas bahwa ancaman kepada saksinya bukan sebuah drama.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandi melalui Jurkamnas BPN, Kawendra Lukistian menanggapi perseteruan ihwal perlindungan saksi.

Kawendra menyebut, pernyataan Luhut menanggapi BW lah yang kemudian dinilai sebagai bentuk drama sesungguhnya dalam persidangan sore hari itu.

"Justru yang mendramatisasi adalah mereka. Karena kita berbicara fakta yang telah dikemukakan beberapa saksi ke tim hukum," kata Kawendra di Media Center Prabowo - Sandi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (18/6/2019).

Terkait pihak 01 yang meminta bentuk ancaman terhadap saksi untuk dibuktikan, Kawendra menjawab hal tersebut hanya akan dibuka kepada hakim bukan kepada publik.

"Tapi kan tak bisa dibicarakan secara keseluruhan di muka umum begitu. Makanya Mas BW akan mengungkapkan ke para hakim MK saja. Justru yang mendramatisasi adalah mereka," kata Kawendra.

Kawendra berujar, permintaan perlindungan kepada para saksi sebelum mereka dihadirkan dalam persidangan merupakan hal yang wajar. MK juga telah menjamin keselamatan saksi selama berada dalam persidangan. [sc]

Panas! Saling Sela antara Hakim, BW dan Luhut di Sidang MK

Berita Terkini - Suasana sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Selasa (18/6) sempat memanas. Panasnya kondisi itu terkait perlindungan saksi dari kubu Prabowo Subianto - Sandiaga Uno yang akan bersaksi Rabu (19/6) besok.

Awalnya, anggota hakim MK I Dewa Gede menyampaikan kepada semua pihak untuk tidak mendramatisasi bahwa ada kesan ancaman terhadap seseorang yang ingin bersaksi di MK.

"Tidak pernah ada ancaman. Tidak boleh ada satu orang pun yang boleh merasa terancam memberi kesaksian di MK," kata I Dewa kepada peserta sidang di Gedung MK.

Dewa menduga sepanjang sejarah MK, tidak pernah ada satu pun saksi yang menjadi korban akibat kesaksiannya. "Koreksi saya, kalau saya salah," imbuhnya.

Oleh karena itu, Dewa mengingatkan kepada Ketua Tim Hukum Prabowo - Sandi, Bambang Widjojanto (BW) untuk menghadirkan saksinya pada sidang lanjutan besok. Dia menjamin saksi akan aman selama dalam ruang sidang MK dan bebas menggunakan hak konstitusinya dengan damai.

Sementara itu BW merasa senang atas pernyataan anggota hakim konstitusi tersebut. Namun, BW tidak yakin ada jaminan terhadap saksinya ketika di luar persidangan.

BW sendiri sudah berkonsultasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Menurut dia, LPSK tidak bisa memberikan jaminan keselamatan terhadap saksi Prabowo - Sandi karena perkaranya bukan di sidang pidana.

"Tetapi setelah berkonsultasi, LPSK siap apabila mendapat perintah dari MK," kata eks pimpinan KPK ini.

Opsi lainnya, kata BW, pihaknya akan menyerahkan sejumlah nama untuk dipanggil oleh MK. Menurut BW, banyak saksi tidak ingin memberikan kesaksiannya jika mendapat panggilan dari pihak pemohon. Sementara saksi apabila dipanggil MK, maka yang bersangkutan wajib memberikan keterangannya.

Anggota hakim konstitusi lainnya, Saldi Isra lantas menyela BW. Saldi menyampaikan kepada BW agar tidak menambah beban MK. Saldi meminta kepada pemohon untuk menghadirkan 15 saksi dan dua ahli pada besok.

Anggota Tim Hukum Jokowi - Ma'ruf, Luhut Pangaribuan juga meminta BW agar tidak mendramatisasi terkait perlindungan saksinya itu. Dia menganggap apabila saksinya menerima ancaman, maka hal itu akan menjadi tanggung jawab semua pihak. Kubu Jokowi - Ma'ruf tidak ingin ada hal-hal inkonstitusional terjadi dalam kehidupan demokrasi ini.

"Syukur ini bukan drama, kalau sungguh-sungguh, kami punya tanggung jawab apalagi untuk pembuktian," jelas Luhut.

BW lantas angkat suara karena dituduh mendramatisasi. Dia menekankan siap mengajukan saksinya secara tertutup kepada hakim konstitusi. Tetapi dia tidak mau menghadirkan saksinya tanpa jaminan perlindungan, terlebih memberi keterangan di hadapan kubu Jokowi - Ma'ruf.

"Saya akan jelaskan kepada majelis bukan pihak terkait. Jangan mempermainkan nyawa orang," kata BW.

Walakhir, BW menyerahkan sejumlah dokumen beserta rekomendasi LPSK kepada majelis hakim. BW tidak menuntut majelis hakim untuk mengabulkan permohonnannya. Tetapi dia meminta hal tersebut menjadi pegangan para majelis hakim. [jn]

Denny Indrayana Tak Ada di Sidang Kedua Gugatan Prabowo di MK, Kenapa?

Berita Terkini - Bambang Widjojanto, Ketua Tim Hukum Capres Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, hanya sendirian dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Selasa (18/6/2019).

Pada sidang pertama pekan lalu, ia berduet dengan Denny Indrayana. Namun, Bambang menuturkan anggotanya tak hadir karena menyiapkan saksi yang bakal dihadirkan pada sidang besok, rabu (19/6).

"Kenapa hanya saya sendiri yang ada di sidang? Itu karena yang lain sedang menyiapkan saksi-saksi," kata Bambang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka, Barat, Jakarta Pusat, Selasa.

Pria yang akrab disapa BW itu menerangkan, anggota tim hukum Prabowo – Sandiaga Uno yakni Denny Indrayana dan Teuku Nasrullah tengah menyiapkan dua hal dalam menghadapi sidang PHPU Pilpres 2019 besok. Pertama, terkait saksi dan kedua terkait saksi ahli.

"Pak Denny, Pak Nasrullah yang tadi pagi mendampingi saya enggak ada kan. Jadi semuanya itu sekarang lagi konsentrasi di dua hal. Satu soal saksi yang akan disiapkan besok, kan saksi harus diperiksa dulu. Yang kedua juga soal ahli," ungkapnya.

Sebelumnya, salah satu anggota Tim Hukum Prabowo - Sandiaga Uno Denny Indrayana disebut  pernah mendaftarkan diri menjadi Kuasa Hukum KPU sebelum masuk Tim Hukum Prabowo Subianto – Sandiaga Uno di PHPU Pilpres 2019.

Hal itu dibenarkan oleh anggota KPU RI, Hasyim Asyari yang mengungkapkan Denny sempat melamar atas nama Integrity Law Firm.

“Iya benar, Mas Denny Indrayana ikut mendaftar saat proses lelang pengadaan jasa pengacara atau kuasa hukum KPU khusus untuk perselisihan hasil pemilihan umum Pemilu2019 di MK," kata Hasyim Asyari, Senin (17/6/2019). [sc]

PAN Yogya Tolak Wacana Bergabung ke Koalisi Jokowi

Berita Terkini -  Partai Amanat Nasional (PAN) ramai diisukan akan lompat dari koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan bergabung ke koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin. Isu bergabungnya PAN ke koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin ini mendapatkan penolakan dari pengurus di daerah.

Salah satu kepengurusan PAN di daerah yang menolak wacana bergabung ke koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin adalah DPW PAN Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ketua DPW PAN DIY, Nazaruddin penolakan wacana bergabung ke koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin ini dikeluarkan dan ditandatangani bersama dengan pengurus DPD dari empat kabupaten dan satu kotamadya di DIY.

"DPW PAN DIY beserta seluruh DPD PAN di Daerah lstimewa Yogyakarta menyatakan menolak untuk bergabung kepada koalisi 01. Kami juga menolak setiap upaya yang mencoba mengarahkan PAN untuk bergabung ke koalisi 01," ujar Nazaruddin, Selasa, 18 Juni 2019.

Nazaruddin menjabarkan berdasarkan keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada 9 Agustus 2018, PAN mendukung Prabowo-Sandi. Keputusan ini disebut Nazaruddin sebagai keputusan politik yang tepat dan dilandasi pertimbangan ideologis.

"Bahwa koalisi 02 dan pasangan calon yang didukung PAN memiliki komitmen yang kuat untuk membela kepentingan rakyat dan umat, sebuah komitmen yang sama yang menjadi semangat bagi perjuangan politik PAN," jelas Nazaruddin.

Nazaruddin menyebut ada sejumlah manuver dari sejumlah pihak untuk mengarahkan PAN bergabung ke Jokowi -Ma'ruf Amin. Nazaruddin menuding manuver-manuver yang dilakukan itu sebagai bentuk pengkhianatan kepada PAN.

"Kami melihat bahwa upaya apapun untuk bergabung dengan koalisi yang lain di luar koalisi 02 tentunya akan dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap suara dan aspirasi dari kader, pemilih, dan simpatisan PAN," tegas Nazaruddin.

Nazaruddin menambahkan kehadiran PAN di tengah dominasi dan hegemoni rezim saat ini dibutuhkan untuk penyeimbang sebagai oposisi. Kehadiran penyeimbang seperti ini dianggap sebagai mekanisme check and balance yang harus tetap ada dalam kehidupan bernegara.

"Dengan segala pertimbangan tersebut, kami meyakini bahwa keputusan PAN untuk terus bergabung dalam koalisi 02 serta untuk mengambil peran oposisi jika nantinya diperlukan adalah merupakan pilihan politis yang paling logis dan rasional," ujar Nazaruddin. [vv]

Kubu Jokowi-Maruf Hina Wibawa dan Martabat Hakim MK

Oleh: Natalius Pigai

NEGARA Indonesia adalah negara hukum. Kalimat tersebut sangat tegas dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan. Hal ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (rechstaat), bukan negara kekuasaan (machstaat).

Apa yang dipertontonkan Tim Kuasa Hukum 01 Prof Yusril Izha Mahendra dan kawan-kawan yang memaksa dan protes hakim MK agar mengambil keputusan soal revisi atau perbaikan berkas perkara dari pasangan 02 adalah terang benderang meyakinkan kita untuk menyatakan bahwa mereka masih terjebak dalam negara kekuasaan. Sebagaimana lazim pada orde baru dimana hukum dipermainkan, Hakim hanya berpegang palu legitimasi kejahatan penguasa.  

Penghormatan terhadap hukum merupakan salah satu parameter tegaknya negara hukum. Kubu 01 seharusnya menjunjung tinggi hukum, justru mengabaikan atau membangkang terhadap hukum. Tidak hanya membangkang terhadap aturan, tapi juga membangkang terhadap lembaga yudikatif. Pembangkangan hukum oleh Kubu 01 tersebut dapat dikategorikan sebagai penghinaan terhadap pengadilan (contempt of court). 

Kubu 01 tidak hanya meneghina lembaga peradilan tetapi merendahkan harga diri, wibawa dan martabat para hakim yang mulia. Kehormatan Hakim sebagai punggawa keadilan direndahkan di mata Rakyat Indonesia. 

Seharusnya Pengacara Kubu 01 paham bahwa sidang Pilpres ini sensitif sehingga pemaksaan kepada Majelis Hakim agar ambil keputusan soal perbaikan berkas selain bisa dikategorikan penghinaan juga secara implisit mengandung kekerasan verbal kepada Hakim. Bahkan cenderung membangun framing seakan-akan Hakim berat ke pasangan 01. Padahal secara tersirat mau menyatakan bahwa mereka belum siap mwnghadapi gugatan.

Penghinaan terhadap Hakim dan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh pengacara pasangan Joko Widodo dan Maruf Amin tidak boleh dianggap remeh karena akan memiliki implikasi serius terhadap tegaknya negara hukum. Indonesia bisa terjebak kembali dalam negara kekuasaan (machstaat) sebagaimana orde baru: hukum ditegakkan tergantung kemauan dari penguasa-penguasa dan orang-orang berkuasa.

Hal tersebut berarti demokrasi pun terancam dengan pembangkangan hukum. Selain itu pembangkangan hukum akan menimbulkan impunitas atau kekebalan hukum. 

Sandiwara yang diperlihatkan oleh Penagacara 01 di depan publik dan disaksikan rakyat Indonesia patut dicemaskan oleh rakyat karena dengan melanggengkan penghinaan dan pembangkangan hukum adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum sebagai saluran mendapatkan keadilan.

Artinya akan semakin banyak konflik di masyarakat yang tidak terselesaikan atau diselesaikan dengan jalan peradian. Ada potensi masyarakat yang terorganisir dapat melakukan pembangkangan sipil (civil disobidience), yaitu sebuah pembangkangan kepada pemerintah (yudikatif) yang biasanya dilakukan dengan cara melanggar hukum untuk mengubah kebijakan ataupun peraturan yang tidak adil.

Kami berharap Hakim harus tegak lurus menegakkan keadilan. Hakim MK harus menjadi punggawa hukum (quardian of contitution) tetapi juga melihat realitas potensi tercerabutnya negara (quardian of nations state). (*)

Tim Hukum Prabowo Mau Hadirkan Saksi dari Aparat Penegak Hukum

Berita Terkini - Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto, berencana menghadirkan saksi yang memiliki latar belakang penegak hukum dalam sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Rencananya, Rabu besok, agenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari kubu Prabowo-Sandi.

Atas dasar itu, pria yang akran disapa BW itu meminta MK dapat membuat surat panggilan untuk memanggil saksi dari aparat penegak hukum tersebut. Hal ini untuk memberikan kesaksiannya terkait adanya tindakan kecurangan yang terstruktur sistematis dan masif (TSM) di Pilpres 2019.

"Ada kebutuhan memanggil saksi dari petugas atau aparat penegak hukum yang sudah kami hubungi yang menjadi salah satu potensial saksi kami. Kami juga minta terhadap saksi tersebut bisa dipanggil MK," kata BW di Ruang Sidang MK, Selasa 18 Juni 2019.

BW mengklaim, saksi tersebut merupakan saksi yang sangat potensial untuk membuktikan adanya kecurangan yang TSM. Saksi tersebut baru bersedia hadir apabila dipanggil MK.

"Dia mengatakan kalau ada perintah dari MK untuk bisa hadir, maka dia akan hadir," kata BW.

Namun, apa yang diminta BW tak dapat disetujui MK. Suhartoyo, Salah satu hakim MK, menjelaskan, dalam penanganan sengketa hasil pilpres yang bersifat privat, MK harus bersikap hati-hati agar tidak muncul anggapan MK berpihak.

MK, menurut Suhartoyo, akan bersikap pasif. Maka dari itu, saksi harus dihadirkan oleh pihak yang bersangkutan. [vv]

BW: Bawaslu Sembunyikan Informasi Dana Kampanye Jokowi

Berita Terkini - Ketua tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto (BW), menyebut Bawaslu tidak menjelaskan secara gamblang terkait sumber dana kampanye Jokowi yang digugat tim hukum Prabowo. BW menilai Bawaslu menyembunyikan sesuatu.

"Kalian coba lihat deh, (Bawalsu) merasa tergagap-gagap ketika menjawab dari mana uang Rp 19 miliar, padahal kekayaannya cuma Rp 6 miliar. Laporan itu adalah laporan Bawaslu, apakah Bawaslu menjawab itu? Nggak. Padahal kami mendapat dokumen itu dari Bawaslu," kata BW di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019).

"Bawaslu menyembunyikan informasi penting mengenai dana kampanye (Jokowi). Itu clear banget itu," imbuhnya.

Sebelumnya, tim hukum Prabowo-Sandiaga Uno mengungkap sejumlah hal yang dianggap sebagai kejanggalan dalam pelaksanaan Pilpres 2019. Di sidang MK, mereka memaparkan apa yang mereka sebut sebagai upaya timses 01 Jokowi-Ma'ruf Amin menyamarkan sumber asli dana kampanye.

BW mengutip siaran pers ICW yang memuat analisis tentang golfer TRG dan TBIG. Menurut BW, golfer TRG dan TBIG adalah perusahaan milik bendahara TKN Jokowi-Ma'ruf, Wahyu Sakti Trenggono. ICW dalam analisisnya, lanjut BW, patut menduga 'sumbangan melalui sumber kelompok perusahaan golfer bertujuan mengakomodasi penyumbang yang tidak ingin diketahui identitasnya'.

"Kedua, diduga untuk mengakomodasi penyumbang perseorangan yang melebihi batas dana kampanye Rp 2,5 miliar dan teknik pemecahan sumbangan dan penyamaran sumber asli dana kampanye diduga umum terjadi dalam pemilu," kata Bambang Widjojanto, membacakan gugatan sengketa pilpres di MK, Jumat (14/6). [dtk]

Sidang di MK Tunjukkan Orang Lurus dan Orang Munafik

Oleh: Asyari Usman*

Paslon 02 Prabowo-Sandi jelas-jelas dicurangi. Tetapi, saya pribadi tak berani memgatakan bahwa kubu 02 bersih seputih kapas. Tetapi, dalam nota pembelaan di MK, para pengacara paslonpres 01 berani mengatakan bahwa semua tuduhan kecurangan pilpres adalah asumsi dan tidak benar.

Artinya, bagi para pembela 01 yang diketuai oleh Yusril Ihza Mahendra (YIM), Jokowi dan kubu 01 tidak melakukan peanggaran sama sekali. Luar biasa beraninya lidah mereka. Tak terbayangkan.

Innalillahi wa inna ilaihi roji’un!

Mohon maaf kepada khalayak semua, saya bukanlah orang sholih. Namun, saya terpaksa memberanikan diri untuk mengatakan bahwa pembelaan yang “membabibuta” untuk kubu 01 merupakan indikasi penepisan terhadap adanya pengadilan Tuhan di Hari Kebangkitan. Singkatnya, mereka tidak punya rasa takut sedikit pun terhadap apa yang mereka perbuat hari ini.

Keberanian mereka membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar, terasa sudah sampai ke derajat keberanian Fir’aun menolak kekuasaan Allah SWT. Salut pada keberanian mereka. Pantas mendapat penghargaan duniawi. Wajar menerima upah dunia skala besar.

Tak banyak yang bisa kita katakan. Saya hanya berpendapat bahwa sidang pilpres MK ini menunjukkan kepada publik tentang orang-orang yang lurus lawan orang-orang munafik.

Tetapi, ada satu hal yang terngiang di telinga: apakah masih ada terminologi “lurus” dan “munafik” di kamus mereka? Wallahu a’lam.

Yang jelas, ada daya tarik yang luar biasa di kubu 01 sampai-sampai orang siap melakukan apa saja demi daya tarik itu. []

Polisi Perpanjang Masa Tahanan Kivlan Zen hingga 40 Hari

Berita Terkini - Polda Metro Jaya memperpanjang masa tahanan Kivlan Zen hingga 40 hari ke depan.

Kivlan yang menjadi tersangka kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal ini sebetulnya akan habis masa tahanannya pada besok, 19 Juni 2019.

"Iya benar, masa penahanan (Kivlan Zen) diperpanjang," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Selasa (18/6).

Meski membenarkan masa penahana Kivlan diperpanjang, Kombes Argo tak merinci perihal alasan perpanjangan masa tahaban tersebut. 

Ia hanya menyebut bahwa perpanjangan masa tahanan Kivlan tersebut telah sesuai aturan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP.

Dalam kasus ini, Kivlan diduga memerintahkan orang lain untuk mencari senjata dan melakukan rencana pembunuhan terhadap empat pejabat negara. [rm]

Pasutri Pertontonkan Adegan Ranjang kepada Anak SD, Setiap Anak Bayar Rp5 Ribu

Berita Terkini - Warga Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dibuat resah oleh ulah pasangan suami istri berinisial LA dan ES, yang mempertontonkan adegan ranjang secara langsung dan berbayar kepada anak-anak setempat.

Hal tersebut terungkap setelah sejumlah bocah di Tasikmalaya mengungkapkan perilaku pasutri yang sama-sama masih berusia 24 tahun itu kepada tokoh masyarakat dan dilaporkan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

“Kami menerima laporan itu, setelah sejumlah anak mengadu ke guru ngaji di kampung tempat pasutri itu. Ternyata, pasutri itu sudah mempertontonkan adegan tak senonoh secara live dan berbayar kepada anak-anak sejak lama, sejak bulan Ramadan,” kata Ketua KPAI Tasikmalaya Ato Rinanto, Selasa (18/6/2019).

Setelah mendapat laporan itu, kata Ato, KPAI memeriksa kebenarannya ke kampung tempat terjadinya peristiwa tersebut.

Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, pasutri itu menawarkan menonton mereka bercinta kepada anak-anak pada malam hari.

“Sedikitnya 7 anak yang mayoritas masih duduk di bangku SD menjadi korban perilaku menyimpang pasutri itu. Lebih dari sekali mereka mempertontonkan hal itu,” tukasnya.

Ato menjelaskan, siaran langsung perilaku tak senonoh itu dilakukan pasutri tersebut di rumah mereka sendiri. Setiap bocah yang menonton, disyaratkan membayar Rp 5 ribu.

“Anak-anak yang menjadi korban sudah kami data dan kekinian sedang didampingi untuk pemulihan kondisi psikologis mereka,” jelasnya.

Sementara berdasarkan keterangan Kapolres Tasikmalaya Ajun Komisaris Besar Febry Kurniawan Maruf, kedua pelaku sudah dibawa dan diperiksa di mapolres.

Namun, hingga kekinian, pasutri tersebut berkukuh tak melakukan adegan yang dimaksud dan memungut bayaran dari anak-anak. [sc]

Orasi Mantan Penasihat KPK: Jokowi dan Menterinya Munafik

Berita Terkini - Mantan Dewan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abdullah Hehamahua, memberikan orasi pada aksi damai di Patung Kuda, Jakarta, untuk mengawal sidang sengketa Pilpres 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menyebut bahwa Presiden Joko Widodo dan para menterinya adalah orang-orang munafik.

Pernyataan Abdullah ini berkaca dengan dilanggarnya setiap sila yang termaktub dalam Pancasila. Menurutnya, semua yang dikatakan Jokowi dan perangkatnya hanya dusta belaka.

"Ketuhanan Yang Maha Esa artinya semua bangsa Indonesia harus berketuhanan Yang Maha Esa. Jika ada Presiden Jokowi, menterinya yang mengatakan saya Pancasila maka itu bohong, itu dusta, itu munafik. Kalau dia Pancasilais, dia tidak akan menangkap ustaz, tidak menembak anak-anak yang tidak berdosa," kata Abdullah Hehamahua.

Abdullah menjelaskan soal sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan Jokowi dinilai tidak ada, dengan melihat kematian ratusan petugas KPPS saat pelaksanaan Pilpres 2019.

"Hampir 700 orang petugas KPPS yang meninggal, di mana kemanusiaan Presiden? Di mana kemanusiaan menteri. Petugas yang tidak diproses, jangankan diautopsi, kata dukacita pun tidak ada. Itu artinya bukan kemanusiaan yang adil dan beradab, tetapi kebinatangan yang beradab," kata Koordinator Lapangan Aksi ini.

Abdullah juga menuturkan, berbicara sila ketiga, persatuan Indonesia sudah diacak-acak oleh Jokowi. Menurutnya, martabat bangsa ini telah dirusak. Adu domba antarpartai, pemimpin dan ulama dengan ulama.

"Ketiga, persatuan Indonesia. Demi Allah, martabat bangsa ini diacak-acak oleh Presiden, dihancurkan oleh satu partai dengan partai yang lain, satu pemimpin dengan pemimpin yang lain, ulama yang satu dengan yang lain. Saya adalah seorang ketua sekolah tinggi ilmu ekonomi di daerah Sumatera dan saya tahu betul ipar daripada Presiden datang ke sana untuk melakukan gerakan supaya para mahasiswa itu memilih calon tertentu. Alhamdulillah mahasiswa dan masyarakat di Sumsel, pejabat-pejabat di sana masih waras otaknya, memilih pejabat yang bisa mengganti Presiden," katanya.

Dia kemudian langsung menjelaskan soal sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia mempertanyakan di mana keadilan itu. Sementara banyak lahan di Indonesia  justru dikuasai oleh pihak asing.

“Terakhir, sila kelima napas dari ketuhanan YME adalah keadilan sosial. Keadilan sosial pak polisi. Bapak, gaji Anda saya tahu. Saya mantan komisioner KPK, sering periksa tentang pejabat negara. Keadilan sosial, 88 persen lahan di Indonesia dikuasai oleh asing. Empat orang terkaya di Indonesia sama dengan 100 juta rakyat miskin di Indonesia. Keadilan sosial yang mana? Maka kita datang ke MK untuk melihat realitas itu," jelasnya.

"Kalau MK keliru, karena takut intimidasi, takut tekanan, takut intervensi, dan mengambil keputusan berdasarkan order, paksaan, maka bisa dibayangkan masa depan Indonesia. Negara dan rakyat berantakan, pertumpahan darah yang seharusnya tidak perlu, terjadi. Kami meminta MK memutuskan sesuai tuntutan masyarakat, sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada," ucapnya. [vv]

Hakim MK Harus Melihat Suasana Batin Masyarakat Indonesia

Berita Terkini - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang sedang menjadi "wakil Tuhan" atas sengketa Pilpres 2019 diharapkan bersikap negarawan.

"Saya cukup apresiatif terhadap hakim MK yang sedang menjadi pengadil sengketa pilpres. Namun hingga proses persidangan selesai, saya berharap mereka bersikap negarawan," kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, Selasa (18/6).

Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu memaparkan sikap negarawan itu adalah mengutamakan kepentingan rakyat, bangsa dan negara di atas kepentingan apapun, serta berlaku adil kepada pihak manapun.

"MK saat ini menjadi pusat perhatian rakyat Indonesia yang ingin melihat kebenaran substansial dan keadilan prosedural," ujarnya.

Mardani berharap para "wakil Tuhan" di muka bumi itu melihat suasana batin masyarakat saat ini.

"Sikap negarawan itu juga harus berdasarkan data dan fakta, juga suasana batin rakyat saat ini," papar Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi itu.

Terakhir, Mardani mengajak seluruh rakyat Indonesia mendoakan para Hakim MK agar bisa bekerja dengan tenang, khusyu dan menjadi negarawan sejati, sehingga Indonesia dipimpin oleh pemimpin sejati pilihan rakyat.

"Dalam suasana Syawal yang penuh khidmat ini, mari kita doakan para Hakim MK agar bisa bekerja dengan tenang dan khusyu, dan dapat mengambil keputusan yang seadil-adilnya dan sebenar-benarnya," tutupnya. [md]

Komando Ulama Pemenangan Prabowo: Mudah-mudahan yang Curang Dikalahkan

Berita Terkini - Massa yang tergabung dari berbagai elemen kembali menggelar aksi kawal Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa, 18 Juni 2019. Dari atas mobil komando, satu per satu pemimpin aksi memberikan orasi kepada massa peserta yang hadir di area Bundaran Indosat, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta.

Komandan Jenderal Komando Ulama Pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Koppasandi), Abdul Rasyid Abdullah Syafei dalam orasinya menyampaikan kedatangan ikut mengawal aksi MK karena disatukan dengan akidah.

"Kita disatukan karena akidah, kalau bukan karena akidah kita tidak akan dapat berkumpul di Patung Kuda," kata Abdul Rasyid.

Ia juga mendoakan, agar yang curang dikalahkan, yang jujur dimenangkan. Selain itu, Indonesia menjadi negara yang Makmur, Adil dan sejahtera.

"Mudah-mudahan yang curang dikalahkan, yang jujur dimenangkan. Indonesia bisa menjadi negara yang adil, makmur dan sejahtera," tambah Ketua Panitia Ijtima Ulama itu.

Sementara itu, massa terus berdatangan ke area Patung Kuda, Bundaran Indosat. Rencananya aksi massa akan digelar sampai pukul 17.00 WIB. Area MK tak bisa didekati massa karena ditutup. Maka itu, massa hanya bisa menggelar aksi di sekitar MK.

Adapun saat sidang perdana di MK, Jumat, 14 Juni 2019, massa juga mendatangi area yang dekat dengan gedung MK. Karena tak bisa mendekat ke gedung MK, mereka menggelar aksi di Jalan Medan Merdeka Utara. [vv]

Perlindungan Saksi Dituding Framing, Fadli Zon: Sekarang Banyak Kriminalisasi

Berita Terkini - Permintaan perlindungan saksi persidangan sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) oleh tim hukum BPN Prabowo-Sandi dinilai masuk akal dan bukan penggiringan opini seperti yang dituduhkan kubu Jokowi-Maruf.

Menurut Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, pemberian perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) penting untuk menjamin kebebasan saksi dari berbagai tekanan.

"Dalam suasana seperti sekarang, orang mudah sekali dikriminalisasi, diberi berbagai tekanan yang mungkin membelenggu kebebasan," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/6).

Ia menekankan bahwa setiap saksi dalam persidangan harus mendapat jaminan, baik dari tekanan pihak luar maupun jaminan keselamatan. Hal itu diakui demi terwujudnya kesaksian yang benar saat disampaikan di depan Majelis Hakim.

"Jaminan keselamatan para saksi itu sudah tepat. Jaminan tidak ada intimidasi, teror, suap, dan lain-lain yang kemungkinan terjadi," lanjutnya.

Di sisi lain, ia tak habis pikir dengan tudingan framing yang diutarakan kubu 01 terkait dengan permohonan perlindungan LPSK untuk saksi sidang sengketa Pilpres di MK.

"Kan memang sering terjadi ancaman, teror, ajakan yang bisa menutupi kebenaran yang terjadi. Ini yang tidak kita kehendaki," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Tim Hukum TKN Jokowi-Maruf, Yusril Ihza Mahendra menyebut permohonan perlindungan saksi kepada LPSK yang diajukan BPN dituding framing untuk meneror masyarakat.

"Laporan ke LPSK ini sebagai teror psikologi kepada masyarakat, seolah-olah para saksi yang akan diajukan ke MK diteror dan ditakut-takuti sehingga ujungnya tidak datang ke MK," kata Yusril di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/6) kemarin. [rm]

Viral ASN Tangerang Makan-makan dan Hina Babu, Ngaku Facebooknya Di-hack

Berita Terkini - Pemerintah Kabupaten Tangerang mengklarifikasi, oknum aparatur sipil negara yang viral di media sosial karena menghina profesi asisten rumah tangga, tidak berdinas di lingkungannya melainkan di Pemkot Tangerang.

Humas Pemkab Tangerang Sukma menuturkan, ASN atas nama AF itu saat ini bekerja di Inspektorat Kota Tangerang, meski dulu pernah bekerja di Kabupaten Tangerang.

“Itu dari Kota Tangerang. Ini harus diklarifikasi,” kata Sukma, Selasa (18/6/2019).

Sukma mengatakan, berdasarkan keterangan Pemkot Tangerang, tulisan menghina ART tersebut bukan dibuat oleh AF.

Ia menuturkan, Pemkot Tangerang menjelaskan akun Facebook milik AF sempat diretas seseorang dan menuliskan pernyataan yang tak patut.

Sebelumnya diberitakan, seorang perempuan PNS mendadak viral gara-gara unggahannya yang sensasional di Facebook.

Melalui akun bernama Amelia Fitriani, ia disebut menghina pekerjaan asisten rumah tangga (ART) lewat unggahannya.

Ia juga menyertakan foto sekumpulan PNS berseragam cokelat khaki khasnya di unggahan tersebut. Mereka tampak duduk mengelilingi meja makan pada foto itu.

Tak ada yang salah pada foto yang dibagikan Amelia Fitriani. Namun, keterangan yang ia sematkan untuk foto tersebut membuat geram warganet.

Wanita tersebut terkesan menyombongkan profesinya sebagai PNS, tetapi merendahkan pekerjaan ART, dengan menyebutnya 'babu' yang hanya bisa membersihkan toilet.

"Kegiatan hari ini reuni makan-makan, emangnya kamu, babu, kerjaan cuma ngosek WC?" tulis akun Amelia Fitirani disertai emoji tertawa.

Tangkapan layar foto dan caption itu seketika menyebar di media sosial. Salah satunya di-viral-kan di Twitter oleh pengguna akun @Novidwicahyono, Senin (17/6/2019).

Amelia Fitriani Seorang PNS yg Pengen Viral.
Saya bantuin ya ?

Akun facebook dengan nama Amelia Fitriani menghina TKW dengan kata" BABU yg kerjanya cuma ngosek WC..
Asal anda tahu, gaji anda tak sebanding dengan gaji mereka!!#viral #PNSpic.twitter.com/L6nIwtiCiT

— Novi Dwi Cahyono (@Novidwicahyono) June 18, 2019

Setidaknya Jokowi sudah Jujur, Selama Ini Dia di Bawah Tekanan

Berita Terkini - Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menilai Presiden Joko Widodo alias Jokowi sudah jujur jika hampir lima tahun memimpin, dirinya berada di bawah tekanan.

Hal ini disampaikan Pangi, menanggapi pernyataan Jokowi yang sudah tidak punya beban lagi dalam memimpin negara ini lima tahun ke depan. Sehingga, keputusan gila pun bakal dia ambil demi kemajuan bangsa ini.

Pernyataan itu disampaikan Presiden ketujuh RI tersebut saat menghadiri Silaturahmi Halal Bi Halal Aktivis 98 Se-Indonesia yang diadakan Rembuk Nasional Aktivis 98 (RNA 98), di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Minggu (16/6) lalu.

"Saya pikir Jokowi selama ini secara tak langsung beliau sudah jujur, memang didikte dan di bawah tekanan. Ini mungkin waktu yang paling penting bagi Jokowi memimpin Indonesia tanpa tekanan atau di dikte orang lain," ucap Pangi saat berbincang dengan jpnn.com, Selasa (18/6).

Karena itu, lanjut direktur eksekutif Voxpol Center ini, bila Jokowi - Ma'ruf Amin sah menjadi presiden dan wakil presiden periode 2019-2024, dalam lima tahun ke depan suami Iriana itu harus lebih berani dan sedikit gila dalam mengambil keputusan yang punya korelasi terhadap kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

"Pemimpin Indonesia memang harus sedikit agak gila, berfikir antimainstream dari kebanyakan pemimpin, tidak di bawah pengaruh dan dikendalikan orang lain. Pemimpin merdeka insyaallah akan membawa kemajuan bagi bangsa," tutur analis politik asal Sumbar ini.

"Bisa juga Jokowi yang selama ini di bawah tekanan elite partai, tapi setelah melihat hasil Pilpres partai mungkin dianggap tidak signifikan dalam memenangkan pertarungan kontestasi elektoral," tandas Pangi.

Pangi juga memandang, pernyataan Jokowi secara tak langsung menjadi sinyal bahwa dia tidak mudah di dikte lagi. Bila selama ini dia punya beban, sekarang beban tersebut sudah tidak ada lagi. Termasuk dalam memilih menteri, dan menentukan kebijakan strategis demi kepentingan nasional. [jn]

Yusril Baca Ayat saat Sidang MK, Kubu Prabowo: Itu Pengingat untuk Dirinya Sendiri

Berita Terkini - Ketua Tim Kuasa Hukum Joko Widodo atau Jokowi - Maruf Amin, Yusril Ihza Mahendra sempat membuka pembacaan jawaban atas permohonan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi dengan mengutip sejumlab ayat Al-Quran.

Menganggapi hal itu, Tim Kuasa Hukum Capres - Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno menganggap kalau ayat-ayat Al-Quran itu hanya ditujukan untuk Yusril seorang. Anggota Tim Kuasa Hukum Prabowo - Sandiaga, Tengku Nasrullah menyoroti salah satu ayat Alquran yang disampaikan Yusril yakni surat Al Baqarah ayat 226.

"Saya juga melihat pak Yusril itu mengutip ayat suci Al Quran," kata Tengku di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019).

Ayat yang dimaksud Tengku itu berbunyi "boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui."

Menurut Tengku, ayat tersebut memang dikhususkan untuk Yusril. Entah apa maksud dari Tengku, namun dirinya mengatakan bahwa jangan sampai membenci kepada seseorang karena nantinya akan bergabung dengan orang yang dibenci tersebut.

"Itu mungkin pak Yusril sedang mengingatkan kepada dirinya sendiri bahwa juga. Bahwa kita jangan benci kepada seseorang dengan berlebihan nanti kita akan berada di antara orang itu," tandasnya.

Selain membacakan surat Albaqarah ayat 226, Yusril lebih juga membacakan terjemahan tiga ayat suci Al Quran lainnya. Hal itu, dilakukan Yusril untuk menunjukkan bahwa Alquran sebagai kitab suci umat Islam itu telah memberikan pedoman dan bimbingan mengenai pembentukan mahkamah untuk memutuskan berbagai perselisihan dalam kehidupan demokrasi sebuah negara modern. []

Debat Panas Luhut-BW di MK: Senioritas, Drama dan Permainkan Nyawa Orang

Berita Terkini - Sidang sengketa Pilpres 2019 diwarnai perdebatan panas Bambang Widjojanto (BW) dengan Luhut Pangaribuan. Hal itu bermula saat BW meminta MK memberikan perlindungan saksi pilpres. Tapi MK menolaknya.

"Jangan membuat drama," kata Luhut di ruang sidang di MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (28/6/2019).

Luhut menyatakan apa yang disampaikan oleh BW seakan-akan mengada-ada. Ancaman saksi dinilai tidak bisa terbuktikan. 

"Saya keberatan," kata BW memotong omongan Luhut.

Luhut yang lebih senior di YLBHI tidak terima dan kembali memotong omongan BW. "Anda tidak menghormati senior," ujar Luhut tegas.

Sebab, saat berbicara, Luhut tidak memotong omongan BW. Namun sebaliknya, BW malah memotong.

"Kalau betul ada (ancaman-red), tolong sampaikan di persidangan ini untuk membantu. Syukur-syukur kalau ini bukan drama. Kalau sungguh-sungguh, mari kita dengarkan, kewajiban kita, langsung atau tidak langsung, " kata Luhut.

Dicecar hal itu, BW kemudian menaikkan nada bicaranya.

"Ini bukan drama. Ini sungguh-sungguh. Jangan mempermainkan nyawa orang!" kata BW. []

Sumbangan Kampanye Jokowi Rp19,5 M, Tim Hukum Sebut Salah Input Data

Berita Terkini - Tim hukum paslon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin membantah ada sumbangan pribadi Jokowi dalam dana kampanye Pilpres 2019 seperti yang dituding oleh tim Prabowo-Sandiaga dalam sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK). 

Tim hukum menyebut ada kesalahan input data sehingga mencantumkan nama Jokowi sebagai penyumbang dana kampanye.

Anggota tim hukum Jokowi, Luhut Pangaribuan, mengatakan Jokowi maupun Ma'ruf tak memberikan sumbangan dana kampanye dari kantong pribadi. 

Hal ini disampaikan Luhut saat memberikan jawaban atas permohonan dalam gugatan hasil Pilpres di MK sebagai pihak terkait.

"Pihak terkait ingin menegaskan bahwa baik capres atau cawapres 01 tidak memberikan sumbangan dana kampanye dalam kapasitas pribadi seperti yang dimaksud pemohon. Dengan kata lain, dalil pemohon tentang sumbangan pribadi Joko Widodo adalah tidak benar," ujar Luhut saat membacakan jawaban sebagai pihak terkait atas sengketa pilpres di ruang sidang MK, Jakarta, Selasa (18/6). 

Luhut menuturkan laporan penggunaan dana kampanye sebesar Rp19.558.272.030 (Rp19,5 miliar) adalah dana dari rekening yang dikelola Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf dengan nomor akun 0230-01-003819-30-2 di BRI kepada Tim Kampanye Daerah.

Dugaan dana dari kantong pribadi Jokowi muncul karena kesalahan teknis input data yang dibuat atas nama mantan wali kota Solo itu. 

"Karena teknis peng-input-an data sehingga tertulis nama pengirim Joko Widodo, padahal nama pemilik rekening adalah TKN Jokowi-Ma'ruf Amin," katanya.

Selain itu, lanjut Luhut, sumbangan dana kampanye dari perorangan, partai politik, kelompok ataupun badan usaha non-pemerintah telah diperiksa dan telah diverifikasi langsung oleh Kantor Akuntan Publik independen yang ditunjuk KPU yakni Anton Silalahi.

"Sehingga tuduhan pemohon tentang sumber dana kampanye fiktif adalah tidak benar karena telah melalui proses audit oleh Kantor Akuntan Publik Anton Silalahi," ucapnya. 

Sementara sumbangan dana kampanye dari perkumpulan Golfer TBIG juga diklaim Luhut telah dicantumkan dalam laporan secara jelas dengan identitas pihak yang memberikan sumbangan. 

"Maka berdasarkan uraian tersebut, dalil pemohon tidak berdasarkan hukum dan patut untuk dikesampingkan," tuturnya. 

Dana kampanye ini sebelumnya dipersoalkan oleh tim hukum Prabowo lantaran ada ketidaksesuaian antara LHKPN Jokowi dengan sumbangan dana kampanye pilpres. 

Tim Prabowo juga mempersoalkan sumbangan dana dari Golfer TBIG yang tak mencantumkan datanya secara jelas. [cnn]