Dianggap Menghina Said Aqil, GP Ansor Bogor Melaporkan Pria Ini

BERITA TERKINI - Ketua Gerakan Pemuda atau GP Ansor Kota Bogor Budi Kurniawan melaporkan seorang pria bernama Alimudin Baharsyah karena dianggap menghina Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siradj. "Kehormatan kiai NU merupakan harga mati bagi kami," ujar Budi saat ditemui di Bogor, Kamis 6 Februari 2020.

Budi mengatakan, sebenarnya Alimudin telah dilaporkan GP Ansor Sukabumi ke Kepolisian Daerah Jawa Barat. Dalam kiriman gambar yang diterima Tempo, Alimudin yang beralamat di Bogor Barat dilaporkan pada Rabu 5 Februari 2020.

Meski sudah dilaporkan oleh GP Ansor Sukabumi, Budi menyebut ia akan tetap melaporkan ke kepolisian Resor Bogor."Ini kami mau melaporkan orang tersebut ke Polresta Bogor untuk segera ditindak. Sakit hati kami," kata Budi.

Dalam video yang dilihat Tempo, pria berkacamata itu menyinggung nama Said Aqil Siradj dan Ma'ruf Amin. "Itu Pak Said dan Pak Amin kapan matinya ya bikin gaduh terus, eh sori-sori kapan tobatnya," kata pria itu dalam potongan video yang tersebar tersebut.

Budi mengatakan apa yang dikatakan oleh Alimudin dalam video itu telah menghina para kiai mereka. Untuk itu dia akan berkoordinasi dengan Banser melaporkan kasus ini ke kepolisian. "Kami tidak akan biarkan kiai kami dihina," kata dia.

Hingga berita ini diturunkan Tempo belum berhasil mendapat konfirmasi dari Alimudin.

Sumber: tempo.co

Ahli Dunia Terkejut, Tak Satupun Muslim Uyghur Tertular Virus Corona

BERITA TERKINI - Hanny Kristianto, dari Mualaf Center Indonesia menyampaikan kabar terbaru dari Xinjiang China Kamis (6/2/2020). Katanya, informasi yang ia peroleh dari  Xinjiang ini pasti mengejutkan ahli-ahli kesehatan di dunia. Katanya,  tak satupun warga muslim Uyghur yang tertular virus corona.

Bisa jadi hal itu disebabkan gaya hidup warga muslim Uyghur bersih dan senantiasa mencuci tangan, kaki dan wajah seperti berwudhu seperti yang dianjurkan ahli kesehatan dunia.

Tim dai dari Indonesia yang berhasil masuk ke Xinjiang dan berjumpa saudara muslim Uighur, @formasi1.official dan @ayogerakbareng menyalurkan bantuan langsung ke saudara muslim Uyghur di Xinjiang.

“Sampai detik ini tidak ada satu pun saudara kita Muslim Uighur di Xinjiang yang terkena virus corona, yang terkena 200 an orang semua orang Han (komunis China).”

“Mari baca doa ini dengan iman.. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ البَرَصِ ، وَالجُنُونِ ، والجُذَامِ ، وَسَيِّيءِ الأسْقَامِ

“Ya Allah, Aku berlindung kepada-Mu dari penyakit belang, gila, lepra dan keburukan segala macam penyakit. (HR. Abu Dawud).”

“Dulu komunis china melarang hijab dan niqab, hari ini mereka mau tidak mau berhijab berniqab.” (hajinews)

Tersangka Korupsi, Wakil Ketua PDIP Sragen Dijebloskan ke Penjara

BERITA TERKINI - Kejaksaan Negeri Sragen Jawa tengah, resmi menahan dua tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan alat mesin Pertanian.

Salah satu tersangka yakni, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kabupaten Sragen, Supriyanto (47). Politisi asal Dukuh Bolorejo, RT 5/3, Puro, Karangmalang, Sragen itu ditahan atas kasus dugaan korupsi penyimpangan penyaluran bantuan alat mesin pertanian (Alsintan) aspirasi DPR RI dari sumber dana APBN 2017-2018.

Tersangka supriyanto resmi ditahan setelah dilakukan pelimpahan tahap kedua dari penyidik Polres ke penyidik Kejaksaan Negeri Sragen Kamis (6/2/2020). Supri ditahan bersama satu tersangka lainnya yakni seorang perangkat desa asal Desa Tanggan, Kecamatan Gesi, Sragen bernama Agus Tiyono (48).

Pantauan di lapangan, keduanya hadir di Kejaksaan Negeri Sragen sekitar pukul 10.30 WIB. Mereka didampingi penasehat hukumnya masing-masing, Henry Sukoco dan Mugiyono dan dikawal oleh penyidik Satreskrim Polres Sragen.

Sampai di kejaksaan, mereka kemudian diperiksa ulang sebelum kemudian akhirnya dikirim ke lapas Kelas 2A Sragen dengan status tahanan titipan kejaksaan.

Kajari Sragen, Syarief Sulaeman melalui Kasi Pidana Khusus, Agung Riyadi mengungkapkan Supriyanto dan Agus Tiyono akan ditahan selama 20 hari ke depan. Keduanya ditahan dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan penyaluran bantuan Alsintan jilid 2 tahun 2017-2018 Aspirasi DPR RI dari dana APBN.

"Keduanya dikenakan Pasal 12 huruf E atau Pasal 11 UURI No 20/2001 tentang perubahan UU RI 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1e KUHP. Ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara," ujar Agung kepada wartawan, Kamis (6/2/2020).

Agung menyebutkan, keduanya akan ditahan sampai 25 Februari mendatang. "Diharapkan sebelum tanggal 25 Februari, berkas dakwaan sudah selesai sehingga bisa segera dilimpahkan ke pengadilan," pungkasnya.

Sumber: sindonews.com

Jangan Salahkan Masyarakat, Justru Joko Widodo Yang Kufur Nikmat Petumbuhan Ekonomi Mentok Di Angka 5 Persen

BERITA TERKINI - Presiden Joko Widodo salah kaprah soal istilah "kufur nikmat". Jokowi sapaan akrab kepala negara meminta masyarakat bersyukur dan tidak kufur nikmat atas pertumbuhan ekonomi nasional yang masih di atas 5 persen, tepatnya 5,02 persen pada tahun 2019.

"Indonesia bukan negara agama. Karena itu kalau dipakai istilah-istilah agama, ini bertentangan dengan Pancasila," kata mantan Jurubicara Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Adhie M. Massardi, Jumat (7/2).

Dan, lanjut Adhie Massardi, istilah kufur nikmat yang dilontarkan Jokowi keluar dari konteksnya. Menurutnya, justru kalau kita berbangga dan senang pertumbuhan ekonomi kurang dari 10 persen, itulah sebenar-benarnya kufur nikmat. Karena Tuhan telah memberikan keberlimpahan yang sangat banyak pada bumi Indonesia.

Indonesia berlimpah atas sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM). Dengan keberlimpahan itu seharunya cukup menaikkan pertumbuhan ekonomi di atas 10 persen.

"Tapi karena kufur nikmat, berkah yang melimpah dari Tuhan itu diberikan kapada bangsa lain," ujar Adhie Massardi.

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ini menambahkan, dalam melaksanakan roda pemerintahan, kalau pemerintah memilih pinjaman utang dengan bunga yang tinggi, dalam konteks agama itu masuk ketegori riba.

"Ini masuk ranah riba yang diharamkan. Yang memberikan dan dipinjamkan sama-sama diharamkan," tutur Adhie Massardi.

"Itu kalau Presiden Joko Widodo mau memaksakan (istilah agama) masuk ranah pemerintahan," lanjut dia.

Itu sebebnya, dulu Presiden Gus Dur meminta tim ekonominya Rizal Ramli untuk berusaha menurunkan utang seminimal mungkin, dan berhasil. Karena dalam konsep pemerintahan Gus Dur, tidak ada bangsa yang bisa makmur dan sejahterah dari utang.

"Nah, tetapi pemerintahan Gus Dur sangat bijaksana, tidak mau konsep keagamaan itu dimasukkan dalam pemerintahan. Tapi nilai-nilai Islam itu yang diterapkan dalam pemerintahan tanpa menyebut simbol-simbol agama," terang Adhie Massardi.

Pemerintah Gus Dur terbukti membawa berkah. Seluruh pertanian dan perniagaan saat itu sangat bagus. Dan karena diberkahi, bencana juga sangat minim.

"Saya melihat itu yang dimaksud Gus Dur. Kalau dijalankan dengan benar akan diberkahi. Jadi, ketika kehidupan dengan utang, dengan riba, itu sebabnya dimurkai Tuhan, sehingga banyak gagal panen dan penyimpangan pejabat," tutur Adhie Massardi.

Jadi, masih kata Adhie Massardi, kalau pemerintah mau masuk ke ranah keagamaan, maka ulama, tokoh agama, dan umat harus mengingatkan pemerintah, agar tidak kufur nikmat, dan menghilangkan kehidupan bangsa di tengah riba.

"Karena itu saya juga heran kenapa petinggi NU, tidak mengingatkan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan di tengan keberkahan itu," tutupnya.

Sumber: rmol.id

Tanggapi Jokowi, Din Syamsuddin: Justru Pemerintah Kufur Nikmat Kekayaan Alam Indonesia

BERITA TERKINI - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang pertumbuhan ekonomi stagnan di angka 5 persen mesti disyukuri dan tidak boleh kufur nikmat, terus menuai polemik dan reaksi dari berbagai kalangan.

Ketua Umum Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM), Din Syamsuddin turut menyoroti pernyataan sang kepala negara itu.

Menurut Din Syamsuddin, yang semestinya tidak kufur nikmat adalah pemerintah. Sebab, Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah yang seharusnya bisa dimaksimalkan untuk mensejahterakan rakyat.

"Justru saya menengarai pemerintah terakhir ini kufur nikmat terhadap kekayaan alam Indonesia. Sumber Daya Alam (SDA) kita yang kaya raya anugerah Allah SWT, tapi tidak dikelola dengan baik. Itu kufur nikmat namanya," tegas Din Syamsuddin.

Mantan ketua umum PP Muhammadiyah ini menilai statistik pertumbuhan ekonomi 5 persen mesti dibarengi dengan turunnya angka kemiskinan di Indonesia. Namun yang terjadi justru sebaliknya.

Din Syamsuddin mengurai bahwa kategori miskin menurut PBB adalah mereka yang memiliki pendapatan 2 dolar AS per hari. Sementara di Indonesia yan dijadikan patokan menyebut kemiskinan menurun adalah pendapatan 1 dolar AS per hari.

"Ini yang harus kita sadari. Pertumbuhan pada sisi lain kita kufur nikmat dengan mengabaikan kesusahan-kesusahan. Maka pesan saya, jangan kufur nikmat," demikian Din Syamsuddin.

Sumber: rmol.id

Tabungan & Konsumsi Turun, Masyarakat RI Ramai Bayar Utang Bulan Lalu

BERITA TERKINI - Pada awal tahun ini, porsi konsumsi dan tabungan menurun dibanding akhir 2019. Bank Indonesia (BI) mencatat, pembayaran utang justru meningkat pada Januari lalu.

Berdasarkan survei konsumen BI yang dirilis hari ini (6/2), rata-rata proporsi pendapatan masyarakat yang digunakan untuk konsumsi pada Januari sebesar 68,1%. Besaran tersebut turun dibanding Desember 2019 yang mencapai 69,2%.

Menurunnya porsi konsumsi terhadap pendapatan terjadi pada seluruh tingkat pengeluaran. Terutama pada responden yangn pengeluarannya Rp 1-2 juta per bulan.

Indeks Keyakinan Konsumen pun turun dari 126,4 menjadi 121,7 pada bulan lalu. “Melemahnya optimisme konsumen karena Indeks Ekonomi Saat Ini dan Indeks Ekspektasi Kondisi Ekonomi menurun,” demikian dikutip dari survei BI, hari ini (6/2).

Pada awal tahun ini, keyakinan konsumen untuk membeli barang tahan lama dan ketersediaan lapangan kerja pun menurun. Konsumen memperkirakan, kenaikan penghasilan selama enam bulan ke depan akan terbatas,” katanya.

Rerata proporsi pendapatan konsumen yang ditabung juga menurun tipis dari 19,5% menjadi 19,4% pada Januari 2020.

Data itu berbanding terbalik dengan rerata rasio pembayaran cicilan utang yang meningkat dari 11,3% menjadi 12,5% pada Januari lalu. Peningkatan yang paling tinggi terjadi pada responden dengan tingkat pengeluaran di atas Rp 5 juta per bulan.

Survei tersebut juga memperkirakan pengeluaran masyarakat Indonesia untuk konsumsi dalam tiga bulan ke depan meningat dari 160,9 menjadi 163,6.

Responden juga memprediksi jumlah tabungan dalam enam bulan ke depan meningkat. Sedangkan saldo utang diproyeksi menurun.

Mayoritas responden memilih deposito atau tabungan untuk menyimpan uangnya selama setahun ke depan. Lalu, 22,3% responden memilih properti dan 20,5% ingin berinvestasi emas atau perhiasan.

Sebanyak 7,6% responden menyatakan minat yang kuat untuk membeli atau membangun rumah dalam setahun mendatang. Persentase itu meningkat dibanding Desember 2019 yang hanya 7,1%.

Hanya, sebagian besar konsumen memperkirakan adanya tekanan harga selama setahun ini. Tekanan harga diperkirakan terjadi karena permintaan barang dan jasa di awal tahun meningkat.

Kenaikan harga diperkirakan terjadi di 15 kota, yang tertinggi di Samarinda, Palembang, dan Ambon.

(katadata)

Rizal Ramli: BPJS Amburadul Karena SBY Ogah-ogahan Di Awal Pendirian

BERITA TERKINI - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan amburadul lantaran pendirian lembaga ini tidak serius di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). UU yang dibuat SBY dinilai seperti setengah hati memberi jaminan kesehatan jaminan pada rakyat.

Begitu kata ekonom senior, DR. Rizal Ramli saat diskusi dengan tema "BPJS Bagi Rakyat, Manfaat atau Mudharat" di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (7/2).

Menurutnya, SBY seperti terpaksa mendirikan BPJS setelah banyak desakan dari masyarakat dan para buruh yang meminta jaminan kesehatan dan kerja.

"Dari awal pemerintah SBY memang nyari alasan, ogah-ogahan. Kalau enggak ditekan sama Said Iqbal (Presiden KSPI) dan kawan-kawan lain ratusan ribu (buruh), mereka nggak bakal setuju. Terserahlah rakyat mau sehat atau tidak," ujar Rizal Ramli.

Singkatnya, Menko Perekonomian era Presiden Joko Widodo itu ingin mengatakan bahwa jaminan sosial di Indonesia amburadul karena tidak dipersiapkan secara matang. BPJS itu beda dengan negara lain yang benar-benar berhasil memberikan jaminan untuk rakyatnya.

"Jadi lihat sisi bagusnya dulu di negara lain, bahwa di Indonesia kacau. Yang ngadainnya kacau. Di negara orang kok bisa? Kenapa di kita nggak bisa?" tegasnya.

Mantan Menko Kemaritiman itu semakin terheran-heran lantaran adanya kepentingan yang masuk di BPJS. Hal tersebut dapat dilihat dari pemisahan antara BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Padahal, kata Rizal Ramli, BPJS Ketenagakerjaan mengalami keuntungan yang luar biasa dibanding BPJS Kesehatan yang merugi banyak.

"Yang ini yang harusnya digabung dengan kesehatan, dia pisahkan. Kesehatan pada dasarnya memang merugi, itu juga saya aneh kenapa dipisahkan," herannya.

Turut hadir dalam diskusi ini, anggota DPR RI Fraksi PKS Ansory Siregar, praktisi kesehatan PADI Medika Indonesia dr. Andry Pri Handono, dan perwakilan KSPI.

Sumber: rmol.id

BPJS Bagi Rakyat, Manfaat Atau Mudharat?

BERITA TERKINI - Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah resmi menaikkan iuran BPJS Kesehatan hingga dua kali lipat. Kenaikan iuran tersebut dilakukan untuk menutupi defisit yang terjadi di asuransi kesehatan milik pemerintah itu.

Banyak pro kontra terkait kenaikan iuran tersebut. Bahkan, kenaikan iuran tersebut banyak penolakan dari masyarakat yang dinilai semakin membebani tanggungan biaya hidup.

Menanggapi itu, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama menggelar diskusi publik yang bertema "BPJS Bagi Rakyat, Manfaat Atau Mudharat?" di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (7/2).

Diskusi ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Perekonomian era Presiden Gus Dur, Rizal Ramli; anggota DPR RI Fraksi PKS 2019-2024, Ansory Siregar; Praktisi Kesehatan PADI Medika Indonesia, dr. Andry Pri Handono dan perwakilan KSPI.


Sumber: rmol.id

Jokowi akan Buat Terowongan Bawah Tanah dari Istiqlal ke Katedral

BERITA TERKINI - Presiden Joko Widodo alias Jokowi akan membangun terowongan bawah tanah dari Masjid Istiqlal ke Gereja Katedral, Jakarta Pusat.

Terowongan bawah tanah itu diharapkan akan mempermudah silaturahmi antarumat beragama.

"Ini menjadi sebuah terowongan silaturahmi. Jadi tidak kelihatan berseberangan, tapi silaturahmi," kata Jokowi saat meninjau proses renovasi Masjid Istiqlal di Jakarta, Jumat pagi.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan itu adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agama Fachrul Razi dan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

"Tadi ada usulan dibuat terowongan dari Masjid Istiqlal ke Katedral. Tadi sudah saya setujui sekalian, sehingga ini menjadi sebuah terowongan silaturahmi. Terowongan bawah tanah. Sehingga tidak menyeberang," tambah Jokowi.

Terkait proses renovasi Masjid Istiqlal yang dimulai sejak Mei 2019, Jokowi mengharapkan seluruh proses renovasi dapat selesai sebelum Ramadhan 2020 agar Masjid terbesar di Asia Tenggara, dengan desain dan konstruksi yang baru, dapat dimanfaatkan umat muslim untuk salat tarawih berjamaah.

Total anggaran yang disiapkan pemerintah untuk merenovasi Masjid Istiqlal adalah Rp475 miliar. Pemerintah, melalui Kementerian PUPR merenovasi bagian-bagian Istiqlal seperti desain eksterior, interior, lahan parkir, kondisi lantai, termasuk perbaikan kondisi sungai yang melintasi kawasan Istiqlal.

Selain itu, kata Jokowi, fasilitas di dalam masjid Istiqlal juga diperbaiki seperti peningkatan kualitas tata suara, cahaya, dan udara. Hal itu diharapkan dapat memberikan kenyamanan saat beribadah. "Anggaran itu dipakai untuk memperbaiki, memoles lantai, mengganti karpet, pencahayaan, tata suara, semuanya. Menambah basement yang di depan, parkirnya ditambah. Juga pembangunan 'landscape' di luar, bukan hanya interior, eskterior semuanya dibangun," ujar Jokowi.

Sumber: tempo.co

Kepala Polisi Muslim Pertama Dilantik di Kota Amerika Serikat Ini

BERITA TERKINI - Sebuah kota di negara bagian New Jersey, Amerika Serikat memiliki kepala polisi muslim pertama. Ibrahim "Mike" Baycora telah diambil sumpahnya sebagai kepala polisi ke-17 di kota Paterson dalam pelantikan yang digelar pada Selasa (4/2) waktu setempat.

Baycora diambil sumpahnya dengan tangan kirinya memegang Alquran dan tangan kanannya diangkat. Pelantikan itu digelar di balai kota setempat.
Kantor berita Turki, Anadolu Agency, Jumat (7/2/2020), melaporkan bahwa Baycora yang berdarah Turki-Amerika itu, menjadi kepala polisi Turki-Amerika pertama dalam sejarah Amerika Serikat. Baycora menggantikan Troy Oswald yang pensiun pada Februari ini.

Seremoni pelantikan dimulai dengan menyanyikan lagu nasional dan acara doa yang dihadiri para anggota masyarakat Turki di New York dan New Jersey, juga para pejabat senior pemerintah lokal dan keluarga serta kerabat Baycora.

Baycora telah mengabdi di kepolisian Paterson selama lebih dari 30 tahun.

Wali Kota Paterson, Andre Sayegh mengatakan bahwa Baycora merupakan kepala polisi Turki-Amerika pertama di Amerika Serikat. "Dia akan menjadi kepala polisi muslim pertama di kota Paterson," tutur Sayegh dalam seremoni tersebut.

Baycora berbicara dalam seremoni tersebut. "Sebagai seorang anak dari sisi timur Paterson yang tumbuh di sini menghadiri sekolah, Paterson telah menjadi rumah saya selama setengah abad," ujarnya.

Paterson telah ada dalam darah saya sepanjang hidup saya, dan sekarang menjadi kepala polisi kota ini setelah karier 32 tahun --- sungguh suatu kehormatan," imbuhnya.

Lahir di provinsi Eskişehir, Turki barat, Baycora dibawa ke AS ketika masih bayi. Keluarganya menetap di Paterson. Dia bersekolah di sekolah umum kota Paterson dan lulus dari Eastside High School. Dia mendaftar di Universitas Rutgers dan mengambil dua jurusan yakni administrasi bisnis dan teknik kimia. Dia pun mendapatkan dua gelar untuk kedua jurusan tersebut.

Sumber: detik.com

Dicari! Buronan Korupsi Politisi PDI Perjuangan Harun Masiku

BERITA TERKINI - Politisi PDI Perjuangan Harun Masiku menjadi buronan korupsi. Kapolri Jenderal Pol Idham Azis mengatakan pihaknya telah menginstruksikan Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo untuk menginformasikan status daftar pencarian orang (DPO) Harun Masiku ke 34 polda dan 504 polres di seluruh Indonesia.

Harun ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap pergantian anggota DPR RI melalui mekanisme pergantian antar waktu (PAW) bersama tiga orang lainnya, yakni anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina serta pihak swasta, Saeful Bahri.

Wahyu Setiawan dan Agustiani ditetapkan sebagai pihak penerima suap. Sementara Harun dan Saeful merupakan pihak yang memberikan suap.

"Saya sudah perintahkan bapak Kabareskrim (Listyo), telah mengirim seluruh DPO itu ke seluruh Polda. Dari 34 Polda, 540 Polres, DPO-nya sudah sampai, sehingga seluruh anggota Polri seluruh Indonesia sudah memegang DPO tersangka HM," kata Idham saat ditemui di Kantor PT Jasa Raharja, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (5/2/2020).

Idham mengatakan, dalam hal ini, Polri semata-mata membantu KPK dalam memburu Harun Masiku. Dia menyatakan, akan segera menyerahkan Harun Masiku kepada KPK bilamana nantinya berhasil dibekuk oleh jajarannya.

"Kita berdoa saja mudah-mudahan nanti Polri yang temukan, tentu kita serahkan ke KPK. Kan kita sifatnya memberikan bantuan kepada KPK berdasarkan surat yang diajukan ke Polri," katanya.

Untuk diketahui, Harun Masiku terpantau pulang ke Indonesia dari Singapura atau sehari sebelum OTT terhadap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Namun, memasuki hari ke 29 eks caleg PDIP itu tak kunjung berhasil ditangkap.

KPK sendiri sebelumnya pernah mengakui bahwa sempat mendeteksi keberadaan Harun Masiku di sekitar Gedung Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan saat akan ditangkap pada Rabu (8/1/2020).

"Sudah saya sampaikan memang ada di sekitar Kebayoran Lama sekitar situ. Kemudian tempat tinggal juga di Kebayoran Lama, PTIK juga di Kebayoran Lama. Teman-teman (Tim Penyelidik KPK) kemudian ke sana," kata Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2020).

Sementara, Ditjen Imigrasi Kemenkumham telah mengakui bahwa Harun Masiku sudah berada di Indonesia sejak 7 Januari 2020 setelah sempat pergi ke Singapura satu hari sebelumnya.

Namun, pihak Imigrasi baru mengungkapkan keberadaan Harun pada 22 Januari 2020 alias 15 hari setelah Harun mendarat di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta.

Mereka berdalih ada keterlambatan sistem di terminal 2F sehingga data perlintasan Harun baru bisa diumumkan 15 hari setelahnya.


Sumber: Suara.com

Duh Kasihan…Bayi Baru Lahir 36 Jam Langsung Terinfeksi Coronavirus

BERITA TERKINI - Wabah Coronavirus makin mengkhawatirkan. Selain jumlah korban meninggal terus bertambah, virus yang belum ditemukan obatnya tersebut sudah menginfeksi puluhan ribu orang sejauh ini.

Bahkan, media resmi Cina melaporkan, virus baru ini menginfeksi seorang bayi setelah 36 jam kelahirannya. Virus yang menimpa bayi malang ini, menjadikan dia korban termuda yang pernah ada sejauh ini. Hanya segelintir anak yang terinfeksi coronavirus baru disbanding  yang paling parah terjadi pada orangtua.

Zeng Lingkong, Direktur Penyakit Neonatal di Rumah Sakit Anak Wuhan, mengatakan ibu si bayi memang positif virus, saat dites sebelum kelahiran. “Dan bayinya dipisahkan darinya segera setelah kelahirannya,’ jelas Zeng melansir The Mainichi.

Zeng juga mengatakan bahwa ibu-ibu lain di kota tersebut saat melahirkan, sebagian besar saat dites hasilnya negatif. “Sehingga masih belum jelas apakah virus dapat ditularkan di dalam rahim atau tidak,” sebutnya, seraya menambahkan kemungkinan itu perlu studi lebih lanjut.

Sumber: Indopolitika.com

Beda dengan Rilis Resmi China, Media Tencent Laporkan Lebih dari 24.000 Korban Jiwa Virus Corona

BERITA TERKINI - Perusahaan induk konglomerat multinasional China, Tencent, diduga telah menerbitkan data "nyata" tentang kematian virus corona, dengan mencatat secara singkat jumlah korban jiwa sebanyak 24.589 - jauh lebih tinggi daripada lebih dari 500 kematian yang secara resmi telah diumumkan oleh China.

Menurut Taiwan News, "Tencent ... tampaknya secara tidak sengaja merilis jumlah yang berpotensi menjadi jumlah infeksi dan kematian yang sebenarnya, yang secara astronomis lebih tinggi daripada angka resmi".

Tencent, di halaman webnya yang berjudul "Epidemic Situation Tracker," menunjukkan kasus yang dikonfirmasi dari novel coronavirus (2019-nCoV) di Cina yang berdiri di 154.023 - lebih dari 10 kali angka resmi yang diberikan kepada dunia pada 1 Februari.

Ini terdaftar jumlah kasus yang dicurigai sebagai 79.808, empat kali angka resmi.

"Jumlah kasus yang sembuh hanya 269, jauh di bawah jumlah resmi 300 hari itu. Yang paling mengerikan, jumlah korban tewas yang terdaftar adalah 24.589, jauh lebih tinggi dari 300 yang terdaftar secara resmi pada hari itu".

Begitu orang-orang memperhatikan hal ini, Tencent segera memperbarui angka untuk mencerminkan angka "resmi" pemerintah.

"Netizen memperhatikan bahwa Tencent setidaknya telah tiga kali membukukan angka yang sangat tinggi, hanya dengan cepat menurunkannya ke statistik yang disetujui pemerintah," kata laporan itu.

Beberapa orang berspekulasi masalah pengkodean mungkin berada di belakang data "internal" yang sebenarnya tetapi yang lain percaya bahwa seseorang benar-benar mencoba untuk mengungkapkan angka nyata.

Tencent belum secara resmi mengomentari laporan ini.

"Menurut berbagai sumber di Wuhan, banyak pasien coronavirus tidak dapat menerima pengobatan dan meninggal di luar rumah sakit."

Ada banyak laporan tentang pejabat Wuhan yang mengkremasi korban koronavirus yang meninggal sebelum mereka dapat ditambahkan ke dalam angka kematian resmi.

The Wall Street Journal melaporkan bahwa angka coronavirus yang keluar dari Cina adalah "mencurigakan".

Jika angka-angka dari dugaan kebocoran Tencent akurat, angka kematian virus korona hampir 16 persen. Sebagai perbandingan, tingkat kematian SARS adalah 9,6 persen, lapor CCN.

Caijing, sebuah majalah independen yang berbasis di Beijing yang membahas masalah-masalah sosial, politik, dan ekonomi, juga mengklaim bahwa Partai Komunis China (PKC) tidak melaporkan sejauh mana wabah koronavirus.

Artikel Caijing tentang Coronavirus yang merinci bagaimana pejabat Wuhan tidak melaporkan angka sebenarnya disensor di Cina.

Pada hari Kamis, jumlah kematian resmi di Cina naik menjadi 563, dengan 28.018 kasus dikonfirmasi.

Sumber: dailymail

Istri yang Ikhlas Dipoligami: Tolong, Netizen Jangan Menjelekkan Suami Saya

BERITA TERKINI - Kisah keteguhan hati seorang istri pertama dipoligami viral di media sosial. Sejumlah video yang dibagikan akun tik tok Neng Ros Sutriadi Ro menjabi buah bibir netizen. Mereka menilai, sangat jarang bisa menemukan wanita yang begitu ikhlas mau dipoligami dalam kehidupan di era modern sekarang ini.

Seiring viralnya video ini, beredar juga klarifikasi dari seseorang yang disinyalir adalah wanita yang mengizinkan suaminya berpoligami ini, di media sosial twitter. Seperti dibagikan akun @MSAndiP8.

Dia meminta kepada seluruh netizen yang memberikan komentar untuk mengambil hikmah dari perjalanan dia mengikhlaskan suaminya poligami.

“Tolong jangan salah faham, jangan sampai menjelek-jelekan suami saya, karena di sini yang menyiapkan semua dari awal lamaran, belanja mas kawin, menyiapkan semua peralatan untuk akad itu saya. Jika memang semua pengen benci menjelekan bukan ke suami saya tapi ke saya ajah. Karena suami saya tidak tau apa-apa,” imbuhnya.

Dia juga memberikan alasanya kenapa mencarikan suaminya istri kedua. Menurutnya, ada alasan tertentu yang memang sudah disepakati oleh dia dan suaminya. Termasuk dengan calon madunya tersebut. Sebelum akad, mereka bertiga ini sudah mempersiapkan perjanjian pra dan setelah menikah. Kenapa saya mencari yang kedua?

“Untuk membantu perjuangn suami saya dalam agama. Perjuangn suami saya mempunyai perusahaan yang harus dimenej dan dikelola. lstri ke-2 nantinya memegang perusahaan. Kalau istri pertama untuk memegang pesantren,” demikian klarifikasinya.

Sumber: Indopolitika.com

Benarkah Coronavirus Senjata Biologis AS Seperti Diyakini Prof Francis Boyle?

BERITA TERKINI - Wabah Coronavirus terus memakan korban. Bahkan dalam sehari, jumlah korban meninggal mencapai 70 orang, terutama di Kota Wuhan, lokasi yang diyakini sumber virus. Hingga Rabu, (5/2/2020), tercatat sudah 500 orang meninggal, sementara belasan ribu lainya terinfeksi.

Mengutip tulisan Stephen Lendman, seorang penulis dan penyiar radio kelahiran Boston Inggris, yang ditampilkan di laman Press TV, Selasa (4/2/2020), menarik membaca ulasanya, terutama soal keyakinan Francis Boyle, Profesor Hukum. Namun dia menekankan, pandangan yang diungkapkannya dalam artikel ini tidak mencerminkan pandangan Press TV.

Seperti diketahui, Francis Boyle adalah salah seorang yang menyusun Rancangan Undang-undang Anti-Terorisme Senjata Biologis AS tahun 1989, yang ditandatangani menjadi Undang-undang oleh George Herbert Walker Bush atau akrab disapa George Bush senior.

Dalam ulasan Lendman ini, Boyle percaya bahwa coronavirus yang berpotensi mematikan adalah senjata perang biologis (bio-war-fare), yang dimodifikasi secara genetik untuk digunakan saat ini. Boyle menjelaskan, laboratorium Wuhan BSL-4 China, laboratorium penelitian yang ditunjuk WHO, diduga menyadari sepenuhnya apa dan bagaimana virus ini menyebar.

Sementara Ilmuwan Institut Teknologi India, “bahwa coronavirus Wuhan telah direkayasa dengan insersi mirip AIDS”. Artinya, itu bukan fenomena yang terjadi secara alami jika benar. Sangat tidak mungkin bagi virus untuk mendapatkan insersi unik seperti itu secara alami dalam waktu singkat”.

Perbedaan Epidemi dan Pandemi

Sebelum membahas pandangan Francis Boyle, Lendman juga menjelaskan apa itu virus, bagaimana virus dikategorikan epidemi dan pandemi. Serta, betulkah coronavirus dikategorikan pandemi yang membahayakan dunia global.

Lendman lantas mengkaitkannya dengan pengumuman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 30 Januari silam, bahwa “wabah koronavirus (menjadi) darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional”.

Dan pada hari Minggu, Direktur Institut Alergi dan Penyakit Menular Nasional AS Anthony Fauci mengatakan virus corona “hampir pasti akan menjadi pandemi”.

WHO mendefinisikan pandemi sebagai “penyebaran penyakit baru di seluruh dunia”. Sementara Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) menyebut pandemi “penyakit yang menyebar di beberapa negara atau benua, biasanya memengaruhi sejumlah besar orang.”

Eksekutif Kesehatan dan Keselamatan Inggris mengatakan wabah virus dapat dikategorikan sebagai pandemi jika “sangat berbeda dari strain yang baru-baru ini beredar”,  terutama jika “manusia memiliki sedikit atau tidak sama sekali kekebalan” terhadapnya.

The New York Times mengutip mantan direktur CDC Thomas Frieden, yang mengatakan, semakin tidak mungkin (bahwa coronavirus) dapat diatasi. “Karena itu kemungkinan ia akan menyebar, seperti flu dan organisme lain, tetapi kita masih tidak tahu seberapa jauh, luas, atau mematikannya itu,” sebutnya.

Coronavirus Mungkinkah Didesain?

Lendman dalam tulisanya, juga mengambil contoh kasus pada 2009. Dimana saat itu, WHO salah memprediksikan pandemi global flu babi (H1N1) yang dapat memengaruhi “sebanyak dua miliar orang selama dua tahun ke depan”.

Pada saat itu, bukti menunjukkan bahwa strain H1N1 adalah rekayasa hayati di laboratorium AS, vaksin yang diproduksi sangat berbahaya dan berpotensi mematikan.

Tidak ada keadaan darurat nasional atau global. Tidak ada pandemi atau epidemi terjadi. CDC memperkirakan bahwa dari 8.330 kasus kematian dan meningkat menjadi 17.160 saat itu, disebabkan oleh strain tersebut.

Ketakutan pada saat itu bertujuan untuk meyakinkan orang untuk membeli vaksin eksperimental, tidak teruji, beracun dan sangat berbahaya yang dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia dan menyebabkan masalah kesehatan, mulai dari yang menjengkelkan hingga yang mengancam jiwa.

“Skenario serupa sedang dimainkan hari ini. Vaksin bisa dijual ke pasar, Big Pharma mempromosikan penggunaannya,” ulasnya.

Apakah coronavirus adalah senjata biologis seperti yang diyakini Francis Boyle? Kemungkinan besar, bisa dilihat dalam beberapa minggu ke depan, dimana saat itu jumlah orang yang terinfeksi berjatuhan.

“Adapun coronavirus, mungkin berakhir dengan catatan kaki dalam sejarah medis bahwa ada ribuan yang terkena dampaknya di China, bukan jutaan, terutama di dan sekitar Wuhan serta sejumlah kecil di tempat lain,” katanya Lendman mengakhiri analisanya.

Sekilas tentang Stephen Lendman. Ia lahir pada tahun 1934 di Boston, mulai menulis tentang topic besar yang menjadi sorotan dunia dan nasional dimulai pada musim panas 2005. Lendman juga pernah memenangkan Project Censored 2008 dan penerima penghargaan jurnalisme internasional dari komunitas jurnalis Meksiko 2011. Buku terbaru Lendman sebagai editor dan kontributor berjudul “Flashpoint in Ukraina: How the US Drive for Hegemony Risks WW III.

Sumber: Indopolitika.com

Dugaan Penipuan Rp500 M, Bareskrim Selidiki Mendag Agus Suparmanto

BERITA TERKINI - Penyidik Kepolisian Indonesia memastikan tengah menyelidiki kasus penipuan yang diduga melibatkan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.

Sebelumnya Menteri Perdagangan Agus Suparman baru-baru ini dilaporkan ke Bareskrim Polri, oleh eks rekan bisnisnya, pengusaha bernama Yulius Isyudianto, atas dugaan kasus penipuan dan penggelapan senilai Rp 500 miliar.

"Masih dalam penyelidikan," kata Brigjen Pol. Argo di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis.

Saat ini penyidik masih meminta keterangan pihak pelapor dan saksi untuk memastikan ada tidaknya unsur pidana dalam kasus ini.

"Kami klarifikasi dari saksi, pelapor, dan barang bukti. (Apakah) memenuhi (unsur) pidana atau tidak, nanti kami gelar (perkara). Kalau naik ke pidana, ya, kami sidik (penyidikan)," katanya.

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dilaporkan oleh Husdi Herman, kuasa hukum Yulius Isyudianto, ke Bareskrim Polri atas tuduhan penipuan dan penggelapan.

Laporan yang dibuat Husdi teregister dalam nomor laporan LP/B/0016/I/2020/Bareskrim tertanggal 8 Januari 2020.

Kasus bermula dari kesepakatan nota kesepahaman antara Yulius, Agus Suparmanto, dan beberapa rekanan lain terkait dengan proyek penambangan, pengangkutan, dan pemuatan bijih nikel di Tanjung Buli, Maluku Utara milik PT Antam pada tahun 2000.

Namun, dalam perjalanannya, terjadi perbedaan pandangan antara kedua belah pihak.

Pengacara Husdi melaporkan Agus ke Bareskrim Polri pada tanggal 8 Januari 2020 karena kliennya tidak kunjung menerima uang damai sebesar Rp500 miliar yang dijanjikan Agus.

Uang Rp500 miliar itu terkait dengan kasus sengketa pembagian keuntungan antara Yulius, Agus Suparmanto dan beberapa rekanan lain yang terlibat proyek penambangan dan pengangkutan bijih nikel milik PT Antam di Maluku Utara.

Kasus ini sendiri pernah dilaporkan ke Mabes Polri pada tahun 2014. Saat itu rekan Agus, Juandy Tanumihardja, sempat ditetapkan sebagai tersangka. Namun, kemudian terjadi kesepakatan damai antara pihak Agus dan Yulius.

Saat itu Agus secara lisan berjanji akan memberikan Rp500 miliar setelah perjanjian damai ditandatangani dan dijalankan.

Namun, pembayaran yang dijanjikan Agus tidak pernah direalisasikan sehingga Yulius melalui kuasa hukumnya melapor ke Bareskrim. (Antara).

Sumber: law-justice.co

Dua Tahun Pimpin Jakarta, Anies Dinilai Berhasil Turunkan Angka Kemiskinan

BERITA TERKINI - Kinerja Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan selama dua tahun belakangan, dianggap berhasil. Turunnya angka kemiskinan menjadi indikator keberhasilan kinerja tersebut.

Penilaian itu disampaikan Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Muhammad Taufik, saat menyantuni anak yatim dalam rangka memperingati HUT Partai Gerindra ke-12, di Kantor DPD Partai Gerindra, Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2020).

Taufik mengatakan, sejak dua tahun terakhir ini kemiskinan di Jakarta terjadi penurunan. Hal itu merupakan bentuk dari kinerja Pemprov DKI Jakarta dalam hal mensejahterakan warganya.

"Tingkat kemiskinan turun dari 3,4 persen menjadi 3 persen. Ini merupakan indikator keberhasilan Pemprov DKI Jakarta," kata Taufik.

Untuk menurunkan angka kemiskinan, Pemprov DKI harus membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan. Sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, dia berjanji akan mengawal pembukaan lapangan kerja itu.

"Kalau semua sudah berpenghasilan, kemiskinan akan terus menurun," pungkasnya.

Sumber: sindonews.com

Tangani Virus Corona, Pemerintah Dicap Lebay oleh Dubes China

BERITA TERKINI - Dubes Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk Indonesia, Xiao Qian, mengimbau untuk tidak mengambil tindakan yang berlebihan. Hal ini termasuk soal langkah Indonesia dan sejumlah negara lainnya menyetop penerbangan dari dan ke China.

“Menurut kami, dalam situasi ini kita harus tenang, tidak perlu terlalu overreact (bereaksi berlebihan) dan memberikan dampak negatif terhadap perdagangan, investasi dan pergerakan orang,” kata Dubes Xiao, Selasa (4/2/2020).

Dubes Xiao juga menjelaskan bahwa hingga kini, belum ada bukti Virus Corona dapat ditularkan melalui barang-barang impor. Hal yang sama pun juga dinyatakan oleh WHO terkait impor dari China.

“Kami pikir bahwa kalau Indonesia benar-benar ambil tindakan itu akan mengakibatkan dampak negatif,” katanya menanggapi keputusan yang baru ini dibuat pemerintah.

Dia khawatir bahwa keputusan seperti itu dapat merugikan hubungan perdagangan antara kedua negara serta memberikan dampak negatif yang sama-sama tidak diinginkan oleh kedua pihak. Dubes Xiao menambahkan bahwa selama ini, RI-China adalah tetangga dan sahabat baik.

Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pemerintah mengikuti protokol kesehatan terkait penyetopan sementara penerbangan Indonesia-China. Kebijakan itu dikeluarkan menyusul wabah virus corona yang berasal dari kota Wuhan, China.

Hal itu disampaikan Menko Airlangga menanggapi pernyataan Dubes China Xiao Qian yang menyebut bahwa tindakan itu berlebihan.

“Sudah dilaporkan Menkes dan kita ikuti Global Health Protocol. Kita basisnya global health protocol,” jelas Menko Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (5/2/2020).

Sumber: Indopolitika.com

Dokter 'Whistleblower' Virus Corona di China Meninggal Dunia

BERITA TERKINI - Dokter asal China, Li Wenliang, salah satu whistleblower yang mencoba memperingatkan petugas medis lainnya terkait virus corona meninggal dunia. Li meninggal setelah terpapar virus yang telah menewaskan lebih dari 500 orang itu.

Dilansir dari The Guardian dan Global Times, Kamis (6/2/2020), meninggal hari ini waktu setempat. Li meninggal di Wuhan, China.

Sebelumnya, pada 30 Desember 2019 lalu, Li Wenliang, dokter dari Wuhan pertama kali mendiagnosis tujuh pasien yang ia sebut mengidap penyakit yang mirip seperti SARS, dan langsung dikarantina di rumah sakitnya.

Mengutip CNN, Li menjelaskan kalau hasil tes pada pasien tersebut menunjukkan positif virus corona, keluarga besar virus yang mencakup sebagian sindrom pernafasan akut yang parah atau disebut SARS.

Li pun menyebarkan pesan kepada setiap orang untuk waspada atas penyebaran virus corona baru ini. Namun aksinya tersebut sempat dituduh oleh polisi Wuhan sebagai penyebaran rumor. Pada 1 Februari 2020 lalu, Li pun didiagnosa mengidap virus corona.

Sumber: Detik.com

Jokowi ke Kepala BPIP yang Baru: Bumikan Pancasila, Terutama ke Anak Muda

BERITA TERKINI - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi target kepada Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang baru, Prof Yudian Wahyudi, agar dapat menanamkan nilai-nilai Pancasila di kalangan milenial. Jokowi berharap Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

"Ya bisa lebih cepat lagi, membumikan Pancasila tetapi yang terpenting memang targetnya yang sudah sering saya sampaikan yakni kira-kira 129 juta yang itu adalah anak-anak muda di bawah 39 tahun, yang memerlukan sebuah injeksi tentang terutama Pancasila dan keseharian. Dan kita harapkan dengan diangkatnya Prof Yudian, itu bisa lebih dipercepat lagi," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2020).

Jokowi meminta Yudian langsung bekerja cepat. Menurut dia, bahan dan materi mengenai implementasi Pancasila sudah ada.

"Ya langsung ke implementasi di lapanganlah, saya kira bahan-bahan juga sudah komplet. Bahan dan materi sudah komplet sehingga betul-betul tahapannya ke lapangan. Terutama ke anak-anak muda," ujar dia.

Sebelumnya, Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof Yudian Wahyudi resmi menjadi Kepala BPIP. Yudian membacakan sumpah di depan Presiden Jokowi.

Pembacaan sumpah jabatan dilakukan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (5/2). Pengangkatan Yudian Wahyudi menjadi Kepala BPIP diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 12/P Tahun 2020.

Selama ini, BPIP dijabat Plt Kepala Hariyono. Sebelumnya, Kepala BPIP yang definitif dijabat Yudi. Yudi memutuskan mundur per 7 Juni 2018.

Kepala BPIP merupakan pelaksana sehari-hari. Dia berada di bawah Dewan Pengarah BPIP, yang diketuai Megawati Soekarnoputri.

Sumber: detik.com