Warga Dumai-Riau Ini Lecehkan UAS, "Kebanyakan Makan Bangke Tikus, Ehee Bokir" Tulisnya

BERITA TERKINI - Warga Dumai-Riau dibuat heboh ada pengguna akun Media Sosial (Medsos) Facebook dengan nama akun LaurarenTiina EnjeLina Harianja membuat status yang diduga melecehkan ustadz Abdul Shomad.

Pemilik akun ini memposting kata-kata tidak pantas. "Kebanyakan makan Bangke Tikus. Ehee Bokir," status itu ia posting bersamaan saat membagikan status akun facebook Malaikat Gombal Putra yang memposting video ustadz Abdul Shomad saat bersilaturahmi dengan Majles Ulama Indonesia (MUI).

Tak ayal status itu mendapat sorotan dan perhatian. Dalam sekejap status yang ia posting tersebut dishare ulang oleh akun facebook lainnya yang memprotes tidak dan mendapatkan berbagai komentar. Wanita yang diketahui kebelakang tinggal di Jalan Raya Bukit Datuk, Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai.

Tak hanya sampai disitu, sekelompok umat islam di Kota Dumai yang merasa tidak senang dengan status tersebut langsung mencari rumah pemilik akun tersebut, pada Kamis (22/08/2019) malam. 

Mereka tiba dirumah pemilik akun itu sekitar pukul 20.30 WIB. Mereka mendatangi rumahnya untuk meminta klarifikasi atas status tersebut. Diketahui pemilik akun ternyata seorang wanita bernama Tina berumur 25 tahun dengan status pengangguran.

Kurang lebih sekitar 30 menit sekelompok umat Islam datang untuk meminta penjelasan dan meminta agar yang bersangkutan memohon maaf serta tidak lagi mengulangi perbuatan yang sama.

Setelah mendapat permohonan maaf dari yang bersangkutan masyarakat membubarkan diri. Tidak lama masyarakat sudah membubarkan diri polisi dari Polres Dumai dan Polsek Dumai Barat baru tiba ke lokasi. Polisi tampak meminta keterangan dari beberapa masyarakat yang masih di lokasi dan kepada Tina sipemilik akun.

"Tadi ramai, tapi masyarakat sudah bubar yang bersangkutan sudah meminta maaf dan memposting permohonan maaf di akun Facebooknya," ujar Faisal salah seorang masyarakat yang ikut mendatangi rumah Tina.

Lanjut Faisal mengatakan, kedatangan mereka agar permasalahan yang cukup sensitif ini segera diklarifikasi agar tidak ada masyarakat lainnya yang terprovokasi.

Sementara itu, Tina mengatakan dirinya sudah meminta maaf kepada Masyarakat dan Umat Islam yang datang. Ia mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari. 

"Saya hanya merasa kesal dengan kejadian yang melibatkan ustadz Abdul Shomad, tidak ada maksud apa-apa dan tidak ada mau menghina umat Islam," ujarnya.

Ia juga mengaku sudah memposting permohonan maaf di akun facebook miliknya atas perbuatan dirinya tersebut. "Saya minta maaf," sebutnya.

Sementara itu Kapolres Dumai AKBP Restika Pardamean Nainggolan dikonfirmasi melalui Kasat Reskrim Polres Dumai, AKP Dani Andika mengatakan, bahwa jajarannya sudah turun langsung ke lokasi dan semuanya sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan musyawarah.

"Yang bersangkutan sudah meminta maaf dan hal ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan," ungkap AKP Dani Andika.

Terakhir ditambahkan AKP Dani, Ia menghimbau agar masyarakat lebih bijak dalam penggunaan media sosial. Sebagaimana diketahui untuk Kota Dumai ini sudah kedua kalinya hal yang sama terjadi. Perlu diingat sekarang ada undang-undang ITE yang bisa membuat seseorang dipenjara ketika informasi yang disampaikan di media sosial tidak benar atau hoax," tutupnya. [rs]

Soal Pengadaan Mobil Dinas Menteri, Ketum PSI: Kalau Duit Berlebih Boleh

BERITA TERKINI -  Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie angkat suara terkait wacana pengadaan mobil dinas menteri yang ditaksir anggarannya mencapai Rp147 miliar.

Grace menganggap sebenarnya perlu tidaknya mengganti mobil dinas didasarkan atas kondisi apakah mobil yang ada memang sudah rusak atau tidak bisa berfungsi penuh sehingga mengganggu kinerja para menteri.

"Kalau karena (alasan) pengen model terbaru kan itu udah (kebutuhan) tersier. Kalau duit berlebih boleh. Sekarang lihat aja kondisi kita. Apakah kita dalam kondisi berlebih sehingga ada model terbaru kita bisa ikut," ujar Grace di Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Grace menyarankan pengadaan mobil dinas didasarkan pada kondisi keuangan negara. Karena negara memiliki defisit pembiayaan sekira Rp120 triliun untuk program pembangunan.

Menurut dia, pengadaan mobil dinas diharapkan lebih melihat kepada faktor kebutuhan. Jika dianggap memang sebuah kebutuhan primer maka, pihaknya mempersilakan saja.

"Apalagi menteri enggak boleh terganggu kan aktifitasnya. Akhirnya gara-gara enggak berfungsi menggangu produktivitasnya," tutup Grace. [sn]

Menko Kemaritiman: Perusahaan Asuransi China Siap Bantu BPJS Kesehatan

BERITA TERKINI - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman , Luhut Binsar Panjaitan, mengadakan rapat dengan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial (BPJS) Kesehatan di kantornya sore ini. 

Peserta rapat, termasuk Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, tampak keluar pukul 15.00 WIB. Diketahui, hasil rapat membahas soal penyelesaian defisit BPJS Kesehatan. 

Luhut menyatakan, salah satu perusahaan asuransi asal China, Ping An, siap membantu BPJS Kesehatan dalam menyelesaikannya. 

“Kemarin itu Ping An tawarkan mungkin mereka bisa bantu evaluasi sistem IT-nya. Karena kemarin Presiden minta kalau BPJS mungkin perlu lakukan perbaikan untuk sistem mereka,” katanya saat ditemui di Kantor Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Jumat (23/8). 

Selain itu Luhut juga menjelaskan bahwa ada tiga masalah utama yang harus diselesaikan untuk mengatasi permasalahan defisit BPJS Kesehatan. Menurutnya, hal utama yang harus dilakukan adalah dengan menetapkan hukuman atau punishment terhadap peserta yang menunggak iuran BPJS Kesehatan. 

“Kita nanti akan link dengan polisi, tapi ini bukan pidana ya nanti ini perdata kasusnya orang yang menunggak pembayaran itu. Nanti kerja sama dengan imigrasi, sehingga kalau dia mau apply visa nanti enggak bisa kalau belum bayar. Harus ada punishment buat yang nunggak,” tambahnya. 

Kemudian, juga harus dilakukan penyesuaian terkait penyakit yang diobati dengan apa yang tertera di Undang-Undang. Menurut Luhut, ada beberapa penyakit yang harusnya tidak sesuai dengan UU. 

Terakhir, soal besaran iuran. Luhut memaparkan BPJS Kesehatan harus melakukan penyesuaian tarif iuran. Dia juga menyarankan agar masyarakat yang mampu tidak menggunakan BPJS Kesehatan. 

“Khususnya pada orang-orang yang kaya misalnya seperti saya, masa pakai begituan (BPJS Kesehatan). Harus adil,” tambahnya. [kp]

UAS Jangan Sampai Tercederai

BERITA TERKINI - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten Asahan, Sumatera Utara (Sumut), H. Salman Tanjung menegaskan, MUI di daerah masih menunggu sikap MUI Pusat terhadap persoalan Ustad Abdul Somad (UAS).

Dia mengatakan, sampai sejauh ini MUI pusat belum mengeluarkan sikap apapun dalam menyikapi kasus UAS yang dilaporkan sejumlah pihak ke Bareskrim Polri atas tuduhan penistaan simbol agama tertentu.

"MUI di daerah masih menunggu sikap ini, karena biasanya memang MUI pusat selalu menyampaikan sikapnya ke MUI daerah dalam menyikapi sesuatu hal dan kita memang masih menunggu ini," ujarnya.

Namun dia mengingatkan, UAS jangan sampai tercederai oleh pihak-pihak yang ingin menjatuhkan pamornya. MUI di daerah masih melihat dan menganalisa kemana arah dan tujuan persoalan ini.

Dia menegaskan, UAS tidak bersalah dalam kasus ini. Ada dua alasan yang mendasari pendapatnya Itu. Yang pertama UAS menyampaikan ajaran agamanya dihadapan audiensinya (umat Islam).

Kedua dia menjawab pertanyaan orang yang bertanya, dan dia menjawab sesuai degan kapasitasnya memberikan pencerahan sesuai tuntunan al quran. Dia berniat mengajarkan agamanya, memproteksi umatnya dari hal hal yang mempersekutukan Tuhan yang diajarkan agamanya. Bukan hanya soal Thogut atau setan, bahkan soal Trinitas pun diungkap dalam Al quran.

Ulama ini membeberkan sejumlah ayat di dalam Al Quran diantaranya dalam surah an Nahl ayat 36 yang membahas soal Thogut sebagai simbol setan dan berhala dan Al Maidah ayat 73 yang membicarakan soal Trinitas.

Menyangkut sikap UAS dalam menghadapi persoalan, menurut ulama ini sudah benar. UAS telah menghadiri panggilan MUI dan telah memberikan penjelasan dengan baik sesuai dengan ajaran keyakinannya.

Bahkan Salman secara pribadi mendukung sikap UAS yang menolak untuk minta maaf kepada siapapun. "Ya, sikap UAS sudah benar, karena dia memang tidak perlu minta maaf kepada siapapun. Karena dia tidak menghina suatu agama apapun,"ungkapnya.

Menyinggung soal konsep kebangsaan, Salman Tanjung menegaskan, dalam kehidupan berbangsa semua pihak, semua golongan harus saling menghormati. Dalam konsep kehidupan bernegara semua orang harus saling menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan tanpa harus mengorbankan keyakinan dan akidah masing-masing.

Namun dalam konteks persolan UAS, dia ulama dalam kapasitasnya mengajarkan konsep agamanya kepada umatnya, kemudian dalam hal ini ada yang memperkarakannya, dia tidak perlu minta maaf. Malah kalau dia minta maaf, maka ini bertolak belakang dengan ajaran dari keyakinannya,"katanya. [gt]

Pengadaan Mobil Baru Bukti Jokowi Gagal Jalankan Politik Anggaran

BERITA TERKINI - Menteri kabinet Joko Widodo akan mendapatkan mobil dinas baru. Tidak kurang dari Rp 147 miliar dianggarkan untuk merealisasikan pergantian armada mewah para pejabat tinggi negara tersebut.

Sebagaimana dikutip dari laman resmi Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Kamis (22/8), pemerintah telah menyelesaikan proses Pengadaan Kendaraan Menteri Negara/Pejabat Setingkat Menteri. Pengadaan dibuka sejak 19 Maret 2019 dan kini lelang tender tersebut telah dimenangkan oleh PT Astra International.

Direktur eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah mengkritik keras keputusan belanja mobil dinas tersebut. Menurutnya Presiden gagal menjalankan politik anggaran.

"Ini semacam kegagalan Presiden menjalankan politik anggaran, di mana menentukan alokasi APBN seharusnya menyesuaikan kebutuhan yang berdampak pada kepentingan publik atau mengelola anggaran berdasarkan prioritas nasional,” tutur Dedi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/8).

Sementara itu, pengadaan mobil baru dinilai belum diperlukan untuk saat ini. Bahkan bertolak belakang dengan kondisi keuangan negara.

"Pemerintah harus memaksa diri untuk jujur bahwa kondisi negara sedang tidak berkecukupan. Banyak persoalan yang memerlukan prioritas anggaran dibanding kemewahan berkendara, dan rasanya mobil dinas yang ada masih sangat layak,” tandasnya. [rm]

Mobil Dinas Menteri: Malaysia Pakai Proton dan Filipina Avanza, Indonesia Paling Mahal

BERITA TERKINI - Pilihan Malaysia menggunakan mobil nasionalnya, untuk operasional Perdana Menteri maupun kabinetnya, sudah bukan lagi rahasia. Walaupun memang kondisi Proton sudah tak segemilang dahulu.

Walaupun memang sempat pada 2008 lalu, ramai pemberitaan media lokal Malaysia seperti yang dilaporkan Bernama, ada rencana pembelian 14 unit Mercedes Benz E200 Kompressor, sebagai kendaraan resmi baru Exco dan Pejabat Senior Negara Bagian Terengganu.

Alasannya, Menteri Besar Terengganu Datuk Ahmad Said menyebut, pembelian perlu dilakukan karena biaya pemeliharaan Proton Perdana terlalu tinggi, lantaran mudah rusak dan tidak tahan perjalanan jarak jauh.

Merespons hal tersebut, Wakil Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak saat itu menegaskan, kebijakan Malaysia tetap mengharuskan kementerian dan pemerintah negara bagian, untuk menggunakan mobil nasional.

Iya, Malaysia sudah berani menempatkan mobil nasionalnya sebagai jati diri bangsa, dan juga ikon kemajuan negerinya pada sektor industri otomotif. 

Berupaya membangkitkan kembali semangat nasionalisme, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad sebagai sang penggagas awal Proton, juga berencana untuk kembali memperkuat mobil nasionalnya, melalui proyek mobil nasional 3.0 pada 2020. 

Sejauh ini model yang Proton yang dipakai pejabat negara adalah Proton Perdana. Model yang lahir pada 1995 atas hasil kolaborasi dengan Mitsubishi Galant generasi 7, kini punya dua varian mesin yakni 2.0 L dan 2.4 L Premium. 

Soal fiturnya, sudah mengadopsi lampu LED depan dan belakang, layar TFT 6,2 inchi, dan sistem navigasi GPS. Kemudian soal sektor keselamatannya, rem sudah berteknologi ABD dan EBD, lalu Isofix, ESC (Electronic Stability Control), hingga Dual SRS Airbag.

Menyoal harga, saat ini banderolnya untuk mesin 2.0L mulai dari 103.927 ringgit Rp 353 jutaan sampai 104.326  ringgit setara Rp 354 jutaan. Sementara untuk 2.4L paling murah 126,849 ringgit atau Rp 431 jutaan, dan termahalnya 127,247 ringgit atau Rp 432 juta.

Pilih Toyota Avanza

Dari urusan nasionalisme industri otomotif yang dianut Malaysia, sedikit bergeser ke Filipina yang pemerintahnya mendorong para pejabat mereka, buat belajar menjadi sederhana. 

Bagaimana tidak, sang Presiden Rodrigo Duterte pada 2016 lalu memulai pemerintahannya dengan pernyataan, akan memberikan pejabatnya mobil Toyota Avanza karena murah,

Memang, di dalam pertemuan dengan para anggota kabinet yang dipilihnya sehari setelah pengumuman kemenangannya 9 Mei 2016, dan jadi Presiden ke-16 negara itu, Duterte ingin menjalankan administrasi yang hemat.

Dirinya mengarahkan para pejabat yang sudah ditunjuknya, untuk tak lagi membeli tiket pesawat kelas bisnis dan pantang untuk menggunakan mobil mahal. 

Seperti diketahui Avanza yang dipasarkan di Filipina, merupakan model yang diproduksi di Indonesia. Dari sisi kelas, mobil besutan Toyota tersebut masuk segmen Low MPV dengan harga jual di kisaran Rp 200 jutaan. 

Lalu bagaimana Indonesia, dengan pengadaan mobil dinas baru buat para pejabatnya, dengan anggaran yang disiapkan mencapai Rp 152 miliar?

Bedasarkan rilis dari Kementerian Sekretariat Negara, dilansir Jumat 23 Agustus 2019, mobil yang dipilih adalah Toyota Crown Hybrid.

“Toyota Crown 2.5 HV G-Executive sebagai pengganti Toyota Crown Royal Saloon,” tulis rilis tersebut.

Soal harga, Crown edisi Hybrid ditawarkan dengan banderol 5,2 juta Yen, atau setara Rp696 juta di Jepang. Sedangkan, varian mesin 2.000cc lebih murah Rp30 juta. [kp/vn]

Nah Lho! Jokowi dan Menterinya Tidak Kompak soal Kaltim Ibu Kota Baru

BERITA TERKINI - Pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil, yang keceplosan kalau ibu kota baru Indonesia akan pindah ke Kalimantan Timur dibantah oleh Presiden Jokowi.

Ia mengaku jika pemerintah belum menentukan provinsi yang akan menjadi ibu kota baru karena masih ada kajian yang belum selesai.

Meski begitu, mantan gubernur DKI Jakarta ini enggan menjelaskan lebih detil apa kajian yang belum usai tersebut, lantaran laporannya belum diterimanya.

"Kita akan umumkan pada waktunya. Saat ini masih menunggu kajian. Tinggal satu, dua kajian," kata Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis, 22 Agustus 2019.

Kalimantan Timur 'mengalahkan' dua kandidat kuat wilayah ibu kota baru, yakni Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, seperti dikutip dari VIVAnews, telah mengkaji keunggulan Kalimantan Timur dibanding dua provinsi alternatif.

Menurutnya, ada sembilan keunggulan yang dimiliki Kalimantan Timur. Ia juga mengaku akan menerapkan sistem smart city (kota cerdas) di ibu kota baru, di Provinsi Kalimantan Timur.

Aspeknya mencakup, smart mobility, safety and security, dan ada keterlibatan penduduk kota dalam pengambilan keputusan.

Bambang menjelaskan, smart city, adalah kota cerdas dalam segala aspek sehingga menjadi sebuah wilayah yang berkelanjutan dan nyaman menjadi tempat tinggal bagi masyarakat.

Lalu, salah satu syarat terpilihnya suatu daerah sebagai ibu kota, harus bebas dari bencana alam, salah satunya gempa bumi. Beberapa saat setelah diumumkan bakal jadi ibu kota baru, Kalimantan Timur terkena gempa bumi.

Berdasarkan informasi yang dilansir dari Pusat Seismologi Eropa-Mediterania lewat situs resminya, www.emsc.csem.org, pada Kamis, 22 Agustus 2019, serta akun Twitter @Gempa_Tsunami.

Padahal, salah satu keunggulan Kalimantan Timur adalah bebas gempa bumi. Memang sih, secara umum, Kalimantan adalah kawasan paling aman terhadap gempa bumi dibandingkan pulau besar lainnya di Indonesia.

Namun, bukan berarti Kalimantan benar-benar bebas gempa. Bicara gempa yang melanda Kalimantan Timur, catatan di masa lalu menunjukkan, kota Balikpapan, pernah diguncang gempa bumi berkekuatan 6,1 SR pada 1984. [vv]

Di Hadapan Anies, Kapolda Dan Pangdam, Tokoh Masyarakat Papua: Pecat Oknum Rasisme!

BERITA TERKINI - Tokoh masyarakat Papua yang berada di DKI Jakarta meminta aparat hukum untuk menindak tegas oknum yang melakukan tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Jawa Timut.

Hal itu disampaikan tokoh masyarakat Papua, Baharuddin Farawowan di depan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Eko Margiyono.

"Pada kesempatan ini kami ingin meminta kepada TNI dan kepolisian agar dapat segera menindak oknum polisi maupun tentara yang mengeluarkan (ucapan) rasisme," ucap Baharuddin saat sambutan pada acara Silaturahmi Forkopimda DKI dengan Mahasiswa dan Tokoh Masyarakat Papua, di Balai Pertemuan Metro Jaya, Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (23/8).

Bahkan, Baharuddin yang mengaku mewakili suara masyarakat di Papua meminta kepada TNI dan Polri untuk memecat oknum yang bertindak rasisme.

"Bila perlu yang bersangkutan (oknum) harus dipecat karena dia seharusnya menjadi teladan bangsa Indonesia," tegasnya.(rmol)

Amien Rais Minta Jokowi Tunda Pemindahan Ibukota Dan Fokus Tangani Papua

BERITA TERKINI - Pemerintah diminta untuk menunda rencana pemindahan Ibukota ke Kalimantan. Hal itu lantaran masih ada persoalan yang lebih penting diselesaikan pemerintah pusat.

Saya minta tunda dulu soal pemindahan itulah karena ada yang lebih mendesak, yaitu soal Papua," kata Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais saat berpidato di acara Milad ke-21 PAN yang dilangsungkan di Kolong Tol Pejagalan Pluit, Jakarta Utara, Jumat (23/8).

Menurut mantan Ketua MPR RI ini, persoalan di Bumi Cendrawasih harus menjadi prioritas eksekutif dibanding hanya memindahkan Ibukota yang saat ini ramai diperbincangkan.


"Untuk teman teman yang berkuasa. Jadi saya ingatkan jangan anggap enteng perkembangan di Papua," lanjutnya.

Amien mengaku tersentak bahwa di Papua Barat ada sebuah gejolak memprihatinkan yang harusnya lebih didahulukan.

"Sebuah negara besar yang tampak kuat bisa lumpuh dalam tempo minggu atau bulan. NKRI jangan main-main," tegasnya.

Amien memberi gambaran bagaimana negara-negara di dunia mengalami hal buruk karena tidak bisa menangani konflik. Salah satunya soal Negara Yugoslavia sebagai negara kuat bisa bubar lantaran konflik internal.

Maka dari itu, bagi Amin tak ada alasan lain untuk menyepelekan konflik di Papua, termasuk soal tindakan rasisme yang menjadi pemicu kerusuhan di Surabaya dan berujung ke tanah Papua.

"Gerakan pembebasan untuk Papua ini sudah mengagendakan referendum, jadi berhati-hati dan jangan anggap remeh. Yang bilang monyet itu bukan orang beradab. Jangan sampai nasi sudah jadi bubur," tandasnya.(rmol)

Deddy Mizwar Ditelisik KPK Soal Rapat-rapat Pembahasan Meikarta

BERITA TERKINI - Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar mengaku dikonfirmasi mengenai rapat-rapat yang dilakukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Jawa Barat terkait proyek Meikarta. Deddy diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Iwa Karniwa

Namun, badan yang mengurus perizinan tata ruang itu kini statusnya sudah dibubarkan Gubernur Jabar pada Februari 2018.

"Hari ini dengan tersangka Pak Iwa, mendalami hasil rapat-rapat BKPRD ya. Jadi, ada keputusan-keputusan BKPRD yang dikaji kembali. Ditanyakan kembali (oleh penyidik KPK)," kata Deddy usai menjalani pemeriksaan di kantor KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis, 23 Agustus 2019.

Diketahui, sebelum dibubarkan, BKPRD sempat bahas masalah perizinan proyek Meikarta. Bahkan, Deddy salah satu yang paling keras meminta proyek Meikarta berhenti sementara, lantaran proyek tersebut belum mendapat rekomendasi dari Pemprov Jabar.

Selain hasil-hasil rapat BKPRD, kata Deddy, dia juga dikonfirmasi soal beberapa surat. Namun, dia tak jelaskan detil surat dimaksud. Dia juga mengungkapkan ditelisik KPK mengenai pembahasan Raperda terkait tata ruang.

"Beberapa surat yang saya juga baru tahu. Jadi konfirmasi tentang hal-hal tersebut," kata Deddy.

Selanjutnya dalam kasus ini, Deddy menyerahkan sepenuhnya kepada KPK, dan majelis hakim dalam persidangan nantinya. 

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, Deddy Mizwar diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Sekda Jabar Iwa Karniwa.

Sebelumnya, pada Kamis 22 Agustus 2019, kemarin, KPK telah memeriksa mantan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin dalam kasus ini. Selain Neneng, KPK juga memanggil Fitradjaja Purnama yang merupakan seorang konsultan.

Pada perkara Meikarta, Neneng telah divonis majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung, lantaran terbukti terima suap terkait pengurusan izin Meikarta. Deddy Mizwar juga pernah dipanggil KPK pada penyidikan Neneng Hasanah Yasin sebelumnya.

Diketahui, penetapan Iwa Karniwa sebagai tersangka merupakan pengembangan berdasarkan fakta-fakta persidangan para terdakwa suap proyek Meikarta, sebelumnya. Salah satunya yaitu terdakwa Neneng Hasanah Yasin.  

Alhasil, Iwa dijerat terkait perkara suap Pembahasan Substansi Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi Tahun 2017. Raperda RDTR tersebut untuk kepentingan proyek Meikarta.

Iwa Karniwa diduga telah menerima uang R900 juta dari Kabid Penataan Ruang pada Dinas PUPR Pemkab Bekasi Neneng Rahmi Nurlaili untuk menyelesaikan proses RDTR. Pada perkara tersebut, Neneng Rahmi juga telah dihukum karena terbukti menerima suap dari pengurusan perizinan proyek Meikarta. [vn]

Anies: PKL Jualan di Trotoar karena Kebutuhan Hidup

BERITA TERKINI -  Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam memanfaatkan trotoar sebagai sarana jualan pedagang kaki lima (PKL) telah melanggar undang-undang yang berlaku. Putusan itu berdasarkan gugatan yang dilayangkan anggota DPRD terpilih dari PSI, William Aditya.

Kebijakan Pemprov dalam memfasilitasi PKL itu sebetulnya telah dituliskan dalam Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Namun, MA menyatakan bahwa aturan itu bertentangan dengan Pasal 127 Ayat 1 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-undang tersebut dinilai berkedudukan lebih tinggi dari kebijakan yang dituangkan Anies ke dalam Perda. Disebutkan, jalan hanya bisa ditutup karena alasan kegiatan keagamaan, kegiatan kenegaraan, kegiatan olahraga, dan kegiatan budaya.

Menanggapi putusan MA tersebut, Gubernur DKI Anies Baswedan mengatakan menghormati putusan MA. Namun, Anies masih mempertimbangkan langkah-langkah yang akan dilakukan ke depannya

“Kita melanggar karena kebutuhan harus diselesaikan dengan solusi. Ini karena ada kebutuhan hidup. Jadi bukan sekadar kita melakukan penegakan hukum, tapi harus ada solusinya,” ucap Anies usai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (22/8).

Anies mempertanyakan pelanggaran hukum yang menyangkut rakyat kecil selalu lebih viral dibandingkan dengan pelanggaran yang dilakukan rakyat kalangan atas. Namun, ia juga mengaku bahwa penegakan hukum harus tetap dipegang.

“Jangan sampai kita lebih sensitif pada pelanggaran rakyat kecil dan insensitif pada pelanggaran yang besar. Padahal yang besar itu melanggarnya karena keserakahan. Kalau yang kecil, melanggar karena kebutuhan,” tuturnya. [gt]

Istri Gus Dur: Saya Bisa Rasakan Apa Yang Dirasakan Warga Papua

BERITA TERKINI - Tokoh bangsa Sinta Nuriyah Wahid mengaku sedih dan berduka atas kerusuhan yang terjadi di Papua akibat tindak rasisme yang dilakukan segelintir orang di wilayah Jawa Timur beberapa waktu lalu.

Istri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid ini mengatakan tidak pernah terlintas di benaknya selama ini memperdebatkan warna kulit, bentuk tubuh maupun tampilam fisik.

Oleh karenanya, Sinta mengaku kecewa sekaligus sedih menyaksikan rakyat Papua dihina oleh segelintir orang.


"Terjadinya insiden yang melukai warga Papua getarannya terasa dalam batin kami, saya bisa merasakan apa yang dirasakan warga Papua. Kesedihan warga Papua adalah kesedihan kami juga," ujar Sinta saat jumpa pers Gerakan Suluh Kebangsaan, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Jumat (23/8).

Dia masih ingat betul bagaimana Gus Dur memperlakukan warga Papua, yang tidak pernah melecehkan warga Papua dan mengamanatkan kepadanya untuk tidak melakukan upaya persekusi maupun pelecehan terhadap warga Papua.

"Tindakan pelecahan warga Papua, pelecehan harkat dan martabat warga Indonesia itu sendiri. Saya masih ingat amanat Gus Dur yang menyatakan bahwa warga Papua bagian dari bangsa Indonesia yang harus diperlakukan setara dengan bangsa lainnya," ucapnya.

"Tidak ada sedikitpun untuk membedakannya. Melihat saudara-saudara kami, anak-anak kami dari Papua mendapatkan tindakan yang tidak semestinya, kami akan terus memperjuangkan harkat dan martabat mereka sebagai warga Indonesia," lanjut Sinta mengulangi pesan Gus Dur.


"Aparat menindak tegas untuk mereka yang mau mengobrak-abrik, yang juga mau melecehkan anak-anak kami, warga Papua. Kami menyanyangi Papua dan akan terus menyanyangi Papua. Bahwa orang Papua jangan hanya dipandang kekayaannya saja tapi juga manusianya," demikian Sinta.(rmol)

BMKG Ungkap Catatan Sejarah dan Potensi Gempa-Tsunami di Kaltim

BERITA TERKINI - Kalimantan Timur (Kaltim) sempat disebut jadi lokasi ibu kota baru. BMKG mengungkap, berdasarkan catatan sejarah, Kaltim bukan merupakan wilayah yang sepenuhnya aman dari potensi gempa bumi dan tsunami.

Kepala Bidang Mitigasi Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan secara geologi dan tektonik, di wilayah Kaltim terdapat 3 struktur sesar sumber gempa yaitu Sesar Maratua, Sesar Mangkalihat, dan Sesar Paternoster. BMKG mengatakan Sesar Maratua dan Sesar Mangkalihat masih aktif.

"Hasil monitoring kegempaan oleh BMKG terhadap Sesar Maratua dan Sesar Mangkalihat di wilayah Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur menunjukkan masih sangat aktif. Tampak dalam peta seismisitas pada 2 zona sesar ini aktivitas kegempaanya cukup tinggi dan membentuk klaster sebaran pusat gempa yang berarah barat-timur," kata Daryono lewat keterangan tertulis berjudul 'POTENSI GEMPA DAN TSUNAMI DI KALIMANTAN TIMUR', Jumat (23/8/2019).

Daryono mengatakan, gempa bumi yang memicu timbulnya tsunami pernah terjadi di Kaltim pada 1921. Saat itu dampak gempa dan tsunami cukup menimbulkan kerusakan di Sangkulirang, Kaltim.

"Gempa dan Tsunami Sangkulirang pada 14 Mei 1921. Dampak gempa Sangkulirang dilaporkan menimbulkan kerusakan memiliki skala intensitas VII-VIII MMI, yang artinya banyak bangunan mengalami kerusakan sedang hingga berat. Gempa kuat ini diikuti tsunami yang mengakibatkan kerusakan di sepanjang pantai dan muara sungai di Sangkulirang, Kaltim," ujar Daryono.

Berikut catatan gempa di Kaltim berkaitan dengan Sesar Maratua dan Sesar Sangkulirang:

1. Gempa dan Tsunami Sangkulirang pada 14 Mei 1921. Gempa memiliki skala intensitas VII-VIII MMI dan diikuti tsunami. 

2. Gempa Tanjung Mangkalihat berkekuatan M=5,7 pada16 November 1964

3. Gempa Kutai Timur berkekuatan M=5,1 pada 4 Juni 1982

4. Gempa Muarabulan, Kutai Timur, berkekuatan M=5,1 pada 31 Juli 1983

5. Gempa Mangkalihat berkekuatan M=5,4 pada 16 Juni 2000

6. Gempa Tanjungredep berkekuatan M=5,4 pada 31 Januari 2006

7. Gempa Muaralasan, Berau, berkekuatan M=5,3 pada 24 Februari 2007

Berdasarkan kajian Pusat Studi Gempa Nasional (PUSGEN) pada 2017, Sesar Mangkalihat memiliki potensi gempa mencapai magnitudo 7,0. Berdasarkan skenario tingkat guncangan, gempa dari Sesar Mangkalihat bisa menimbulkan gempa hingga skala intensitas VI-VII MMI yang guncangannya dapat menimbulkan kerusakan tingkat sedang-berat di Semenanjung Mangkalihat.

Sementara itu, Sesar Paternoster yang jalurnya berarah barat-timur melintasi wilayah Kabupaten Paser, meskipun termasuk kategori sesar berusia tersier tetapi hasil monitoring BMKG menunjukkan bahwa di jalur sesar ini masih sering terjadi gempa. Catatan gempa di Kabupaten Paser cukup banyak. Salah satu gempa yang paling kuat adalah Gempa Paser berkekuatan M=6,1 pada 26 Oktober 1957, sementara peristiwa gempa tektonik yang terbaru adalah Gempa Longkali, Paser, pada 19 Mei 2019 berkekuatan M=4,1 yang guncangannya sempat menimbulkan kepanikan masyarakat. 

Berdasarkan catatan sejarah, pantai Kaltim bukan kawasan aman tsunami. Pernah terjadi tsunami destruktif di Sangkulirang pada 14 Mei 1921.

"Keberadaan Pantai Timur Kaltim yang berhadapan dengan 'North Sulawesi Megathrust' tentu juga patut diwaspadai. Hasil pemodelan skenario tsunami akibat gempa bumi berkekuatan M=8,5 yang berpusat di zona megathrust Sulawesi Utara menggunakan TOAST (Tsunami Observation and Simulation Terminal) di BMKG menunjukkan bahwa di Pantai Kalimantan Timur berpotensi terjadi tsunami dengan status ancaman 'awas' dengan tinggi tsunami di atas 3 meter," tuturnya. 

BMKG menyatakan semua potensi gempa dan tsunami harus direspons dengan upaya mitigasi. Sehingga dampak bencana di daerah rawan dapat ditekan sekecil mungkin.

"Seluruh gempa yang bersumber di wilayah Kalimantan Timur dipicu oleh aktivitas sesar aktif, sehingga meskipun magnitudonya tidak sebesar yang bersumber di zona megathrust maka tetap dapat berdampak merusak bangunan jika tidak diantisipasi dengan sebaik-baiknya," ucap Daryono. 

Dia mengatakan potensi gempa harus diantisipasi dengan menerapkan building code dengan ketat dalam membangun struktur bangunan. Bangunan tahan gempa bumi wajib diberlakukan. Alternatif lain bagi mereka yang belum memungkinkan membangun bangunan tahan gempa maka dapat membangunnya dari bahan ringan seperti kayu atau bambu yang didisain menarik.

Mitigasi tsunami juga dapat dilakukan dengan melakukan penataan ruang pantai yang aman tsunami, termasuk dalam hal ini perlunya membuat hutan pantai (coastal forest), selanjutnya memastikan masyarakat pantai memahami konsep evakuasi mandiri, dengan menjadikan gempa kuat di pantai sebagai peringatan dini tsunami. Selain itu masyarakat harus memahami bagaimana cara selamat saat terjadi gempa bumi dan tsunami. 

"Jika wilayah tempat kita tinggal termasuk daerah rawan, maka yang penting dan harus dibangun adalah mitigasinya, kesiapsiagaannya, kapasitas stakeholder, dan masyarakatnya, serta infrastrukturnya untuk menghadapi gempa dan tsunami yang mungkin terjadi. Dengan mewujudkan semua langkah mitigasi tersebut maka kita dapat menekan hingga sekecil mungkin risiko bencana yang mungkin terjadi, sehingga meski kita tinggal di daerah rawan gempa dan tsunami kita akan dapat hidup aman dan nyaman," ungkap dia. [dt]

Soal Pemindahan Ibukota, Ahok Pernah Bilang: Jangan Lari Dari Masalah!

BERITA TERKINI - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak setuju dengan rencana pemindahan ibukota negara dari DKI Jakarta.

Ahok menyatakan itu pada tahun 2013 saat menjabat Wakil Gubernur DKI. Saat itu, Gubernur DKI dijabat oleh Joko Widodo yang saat ini menjabat Presiden RI.

Di tengah rencana pemindahan ibukota dari DKI Jakarta ke Pulau Kalimantan saat ini, viral video pendek Ahok saat talk show di salah satu televisi sawasta dalam acara "Warga Bertanya, Jokowi-Ahok Menjawab".

Dalam video berdurasi 2.14 menit itu, pembawa acara bertanya kepada Ahok soal rencana pemindahan ibukota yang diwacanakan pemerintahan Presiden SBY.

Jawaban Ahok begini. Dia mengatakan soal pemindahan ibukota tergantung pemerintah pusat dan DPR. Sementara kalau pendapat pribadi, dia mengaku tidak setuju.

"Kalau (menurut) saya, rakyat kita masih susah, untuk apa menghabiskan ratusan triliun hanya mengatasi macet, gara-gara di sini macet, lalu ibukota pindah," kata Ahok.

Dia berpendapat, untuk mengatasi masalah macet Jakarta, cukup membangun transportasi massal.

"Jadi, bukan karena ada masalah, (lalu) lari dari malasah," ujar Ahok.

Transportasi massal misalnya, membangun loop line Ketera Api (KA) dan pengadaan bus gratis yang banyak.

"Bikin satu loop line Ketera Api sekitar Rp 30 triliun. Lebih baik loop line KA langsung menyenggol Tengerang, Bogor, Bekasi. Itu jauh lebih cepat dan reatistis," terang Ahok.

"Kalau di sini macet, diatasin dong macetnya dimana, bukan bikin proyek ratusan triliun (ibukota baru), itu satu masalah baru," tambahnya.

Lalu, lanjut Ahok, sistem Electronic Road Pricing (ERP) harus diterapkan. Dimana, per mobil yang melintas di jalan utama ibukota, membayar Rp 50 ribu. Selain mengurangi kendaraan pribadi, uang ini menjadi tambahan pendapatan daerah.

Ada mobil lewat bayar Rp 50 ribu, 1 juta mobil lewat selama 20 hari, sudah Rp 1 triliun, selama 12 bulan sebanyak Rp 12 triliun," tutupnya.(rmol)

Selain Kivlan, Polisi Juga Sudah Serahkan Tersangka Rencana Pembunuhan Empat Tokoh Habil Marati Ke Kejaksaan

BERITA TERKINI - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya telah melimpahkan barang bukti tersangka kasus dugaan makar Habil Marati ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Negeri DKI Jakarta.

Berkas perkara tahap dia itu telah diserahkan penyidik berbarengan dengan tersangka kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal, Mayjen (Purn) TNI Kivlan Zen pada Kamis kemarin (22/8).

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono mengatakan, berkas perkara tahap satu Habil Marati telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejati DKI pada Rabu kemarin, sedangkan tersangka Kivlan pada Jumat lalu.

Jadi untuk tersangka KZ (Kivlan Zen) dan tersangka HM (Habil Marati), tersangka KZ P-21 tanggal 16 Agustus, kemudian untuk tersangka HM tanggal 21 Agustus kemarin," ucap Kombes Argo saat dikonfirmasi, Kamis (23/8).

Sehingga, penyidik menyerahkan sekaligus berkas perkara tahap dua tersangka Habil dan tersangka Kivlan ke Kejati DKI pada Kamis siang kemarin.

"Diserahkan (tersangka) bersama barang bukti ke Kejari Jakpus," jelas Kombes Argo.

Habil Marati merupakan tersangka kasus dugaan rencana pembunuhan terhadap empat tokoh nasional. Habil disebut memberikan uang sebesar 15 ribu dolar Singapura untuk dana operasional yang diserahkan kepada Kivlan Zen.

Dana yang diserahkan Habil dituding digunakan untuk membeli senjata api ilegal. Bahkan, Kivlan disebut sebagai orang yang mencari eksekutor dan memberikan target terhadap empat tokoh nasional yang akan dibunuh.

Keempat tokoh nasional itu adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan pemilik lembaga Survei Charta Politika Yunarto Wijaya. (Rmol)

Ketua Golkar: Yang Mendesak Munas, Terlalu Kentara Syahwat Politiknya

BERITA TERKINI - Diduga ada kepentingan kelompok tertentu di balik desakan kepada DPP Partai Golkar untuk mempercepat gelaran Musyawarah Nasional (Munas) tahun 2019.

Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily mengatakan, kepentingan itu tidak lain berkaitan dengan pembentukan kabinet Joko Widodo-Maruf Amin.

"Yaitu ingin ikut menentukan kabinet. Terlalu kentara syahwat politiknya," ujar Ace saat dihubungi wartawan, Jumat (23/8).


Ace menyebut jadwal Munas sudah ditetapkan pada bulan Desember. Keputusan tersebut sesuai catatan historis, sejak tahun 2004 hingga 2014, Golkar selalu menggelar Munas pada bulan Desember.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini pun menyebutkan, alasan mempercepat Munas agar tidak mengganggu pelantikan Presiden pada Oktober nanti, adalah alasan mengada-ada.

"Jadi, tidak ada presedennya penyelenggaraan Munas itu digelar sebelum pelantikan Presiden," demkian Ace. (Rmol)

Soroti Ketidakadilan Pemerintah, Haris Azhar: Undang-Undang Otsus Adu Domba Orang Papua

BERITA TERKINI - Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Haris Azhar menyampaikan pendapatnya perihal kasus diskriminasi dan rasisme terhadap warga Papua.

Haris Azhar menilai semua persoalan yang kini terjadi di tanah Papua merupakan imbas dari sikap tidak adil pemerintah selama ini.

Menurut Haris Azhar, ada beberapa ketidakadilan yang dilakukan pemerintah pada masyarakat Papua.

Hal itu ia sampaikan dalam acara 'DUA SISI' yang diunggah kanal YouTube Talk Show tvOne, Kamis (22/8/2019).

Haris Azhar mulanya menyoroti tentang keadilan pemerintah dalam menangani kasus yang melibatkan warga Papua. 

"Soal justice (keadilan) itu begini yang saya maksud, ada masalah di Papua kalau yang dianggap sebagai pelaku atau suatu peristiwa pasti yang dilihat pelakunya orang Papua, pasti dikejar ibarat kata dikejar sampai lubang selokan," ucapnya.

Ia lantas membandingkan dengan sikap pemerintah saat menangani kasus yang melibatkan aparat negara.

"Tapi kalau satu peristiwa itu yang melakukan adalah unsur negara, di Papua yang yang saya maksud sekarang kita sedang bicara Papua, nah itu berat sekali diselesaikan," kata Haris.

Haris lantas menyinggung soal pelanggaran HAM di Papua yang hingga saat ini belum terselesaikan.

"Kasus pelanggaran HAM gitu ya berat sekali diselesaikan, nanti saya akan kembali ke kantor Polhukam (Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan) untuk itu," ungkapnya.

Lebih lanjut, Haris menyoroti tentang birokrasi yang ada di Papua.

Ia menyebut bahwa undang-undang otonomi khusus (Otsus) Papua merupakan suatu jebakan.

Undang-undang Otsus memberi kewenangan bagi warga asli Papua untuk menjadi pemimpin daerahnya sendiri. 

"Soal birokrasinya, betul menurut undang-undang Otsus itu ya kewenangan itu gubernur dan bupati itu orang Papua, tapi kan itu sebetulnya menjebak," ucapnya.

Haris Azhar bahkan menyebut undang-undang tersebut dibentuk untuk mengadu domba warga Papua.

"Kayak semacam mau ini pendapat saya, kayak mau semacam mengadu domba orang Papua."

"Kalau misalkan ada yang korupsi kan orang Papua sendiri yang korupsi, kalau ada yang salah ya kan yang salah pimpinannya orang Papua sendiri," ucapnya.

Staff Khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kogoya yang juga menjadi narasumber di acara yang sama lantas memberikan pendapatnya mengenai pernyataan Haris Azhar. 

Lenis Kogoya mengaku berbicara sebagai kepala suku di Papua, bukan sebagai Staff Khusus Presiden. 

"Atas nama kepala suku ya."

"Saya selalu bilang kalau orang Papua kalau kerja tidak jujur atau tidak dengan hati itu bukan orang Papua, tapi orang pendatang kerja dengan hati, dia orang Papua," ucap Lenis.

Lenis menjelaskan bahwa sebelum adanya undang-undang tersebut, Papua dipimpin oleh pendatang dari Pulau Jawa.

Ia menyebutkan bahwa pendatang dari Jawa memimpin Papua lebih baik dibandingkan dengan pemimpin saat ini.

"Sebelum (ada) otsus, itu yang orang Jawa pimpin kami lebih baik dari kita sekarang," kata Lenis.

"Saya pasti abang-abang saya pasti marah saya sekarang di televisi ini, tapi kita jujur dengan hati karena Tuhan tahu apa yang kita lakukan," lanjutnya.

Lihat video berikut ini menit 2.27:

[tn]

Pengamat: Penanganan Konflik Sosial Oleh Pemerintah Masih Belum Efektif

BERITA TERKINI - Pemerintah harus lebih tanggap dan efektif dalam mengatasi sejumlah konflik horizontal di masyarakat. Sehingga setiap muncul konflik, tidak bisa dijadikan alat oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah persatuan bangsa Indonesi.

Kondisi di Papua yang terjadi belakangan ini membuktikan bahwa penanganan konflik sosial selama ini, jangankan tuntas, efektif pun belum. Bahkan konflik dipicu atau diduga bermuatan indentitas sempit. Lihat saja pilihan diksi yang digunakan oleh orang tertentu, yang dapat memantik konflik horizontal,” terang pengamat politik Emrus Sihombing lewat keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (23/8).

Kerusuhan di Papua yang merupakan dampak dari konflik yang terjadi di Jawa Timur. Bahkan persoalan yang awalnya bersifat personal itu seolah ditarik ke ranah identitas (kelompok) yang sempit. Dan konflik pun tak terhindarkan karena pesan komunikasi yang telah dihiperbola.

Perluasan pesan komunikasi semacam ini bukan tanpa maksud. Tidak ada pesan komunikasi masuk ke teritorial publik berada di ruang hampa. Ada agenda di situ. Tak terhindarkan juga ada framing di dalam tautan pesan yang dilontarkan para pihak ke ruang publik,” ungkapnya.

Oleh karena itu, pihaknya meminta agar konflik di Papua harus segera dituntaskan pemerintah, agar tidak dimanfaatkan pihak tertentu yang ingin memecah belah Indonesia.

“Untuk itu, perlu kewaspadaan seluruh anggota masyarakat, terutama yang berada di sekitar lokasi konflik untuk memahami dengan berpikir dan bertindak kritis terhadap setiap fenomena konflik,” tandasnya. (Rmol)

KM Santika Nusantara Terbakar Di Perairan Masalembu, 53 Penumpang Berhasil Dievakuasi

BERITA TERKINI - Proses evakuasi penumpan KM Santika Nusantara yang terbakar di perairan Masalembu terus dilakukan Basarnas. Untuk sementara, 53 penumpang sudah berhasil dievakuasi. Sisanya, masih terus diupayakan dengan bantuan kapal lain yang melintas di dekat lokasi.

SAR Mission Coordinator Basarnas Prasetya Budiarto mengatakan, sebanyak 53 penumpang telah diselamatkan menggunakan lift raft (perahu penyelamat yang ada di dalam kapal). Mereka kemudian berhasil dipindahkan ke kapal penolong KM Bintang Samudera 1 dan KM Dharma Fery 7 menuju Dermaga Tanjung Perak Surabaya.

"Sementara sisanya, masih menunggu kapal-kapal yang melintas lainnya," kata Budiarto dalam keteranganya, Jumat (23/8).

Ia mengatakan, untuk upaya penyelamatan, Basarnas telah mengerahkan KM SAR Laksamana milik Kantor SAR Banjarmasin dan KM Cundamani milik KSOP Surabaya.

"Semua sudah dalam perjalanan menuju TKP," ujarnya.

Tak hanya itu pihaknya juga bekerja sama dengan VTS Surabaya guna berkomunikasi dengan kapal-kapal terdekat di sekitar lokasi untuk membantu evakuasi.

“Mohon doanya, semoga cuaca di lokasi bersahabat, sehingga proses evakuasi bisa aman dan lancar," ucapnya.

Kapal Motor (KM) Santika Nusantara dengan rute Surabaya-Balikpapan diketahui terbakar di perairan Masalembu, Kamis malam (22/8).
Menurut data manifest, penumpang KM Santika Nusantara terdiri dari 100 penumpan dewasa, anak-anak 6 orang, dan bayi 5 orang. Sementara 83 kendaraan baik roda empat dan roda dua juga diangkut oleh kapal tersebut. (Rmol)

Bersaksi Untuk Iwa Karniwa, Deddy Mizwar: Saya Akan Sampaikan Sesuai Yang Saya Tahu

BERITA TERKINI - Mantan Wakil Gubernur Deddy Mizwar tiba di Gedung KPK sekira pukul 10.42 WIB. Deddy yang mengenakan kemeja putih lengan panjang memenuhi panggilan penyidik KPK.

Kepada awak media, Deddy mengatakan bahwa dirinya akan memberikan keterangan sebagai saksi untuk Sekda Jabar Iwa Karniwa yang sudah ditetapkan tersangka terkait kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta.

"Ya, diminta jadi saksi atas tersangka Iwa Karniwa ya dalam persoalan Meikarta. Ya insyaAllah saya berikan seseuai yang saya tahu," ujar Deddy kepada awak media di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (23/8).

Deddy kemudian menyinggung soal Raperda Jabar yang dianggap bermasalah hingga menjerat Sekda Iwa. Menurutnya, Raperda tentang perubahan tata ruang yang menjadi permasalahan dan itu tak diketahuinya.

"Kan sudah selesai yang 84,6 hektar sudah selesai, dan itu hak mereka. Yang jadi persoalan kan Raperda. Raperda perubahan tata ruang. Enggak tahu saya juga," kata Deddy yang juga aktor senior ini.

Namun saat ditanya lebih jauh soal peran Iwa dalam proyek Meikarta, Deddy mengaku tidak tahu dan hanya mendengar dari media bahwa Sekda Jabar itu sudah ditetapkan sebagai tersangka.

"Engga tahu. Saya cuma denger dari berita, denger dari berita bahwa dia jadi tersangka," demikian Deddy. (Rmol)