Berita Terkini | Kabar Terbaru Hari Ini, Viral, Politik, Indonesia, Dunia | BERITATERKINI.co

Headline

Ekonomi & Bisnis

Regional

Peristiwa

Video

5 April 2020

Gerindra: Menko Luhut Dan Said Didu Berdamai Saja, Tujuan Kalian Kan Sama

BERITA TERKINI - Semua elemen bangsa harus akur dalam menghadapi perang melawan pandemik Covid-19. Jangan sampai saling serang dan caci maki yang justru ditonjolkan.

Begitu tegas Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono kepada wartawan, Minggu (5/4).

Menurutnya, yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini merupakan hal yang baru. Pasalnya, belum pernah bangsa ini menghadapi perang terbuka melawan musuh yang tidak kasat mata dan sangat mematikan manusia.

“Jadi jangan saling merasa paling hebat, paling pintar. Mohon semua sadar yang kita hadapi saat ini sangat berat dan sulit, sebab dampaknya menyangkut masalah perekonomian dan hubungan sosial antar masyarakat,” tegasnya.

Kepada para aktivis, ketua umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu itu mengimbau untuk tidak terus-terusan mencelah pemerintah. Apalagi membuat ujaran kebencian dan sinisme.

Secara khusus, Arief menyoroti polemik antara mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu dengan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Di mana Luhut akan melaporkan Said Didu ke polisi karena tidak terima dengan pernyataan yang disampaikan di YouTube.

Menurutnya, ketegangan keduanya itu justru akan perpecahan bangsa Indonesia yang sedang perangi Covid-19,

“Sudah kalian berdamai dan saling memaafkan saja. Sebab kalian berduakan sama tujuannya. Yaitu membangun bangsa dan menghindarkan bangsa ini hancur akibat Covid-19,” imbaunya.

Lebih lanjut, Arief mendesak kepada kepala daerah untuk satu komando dengan Jokowi dan tidak jalan sendiri-sendiri.

“Dan yang paling utama lagi, saya mohon dengan kerendahan hati kepada anggota DPR RI yang terhormat juga jangan menyulut kemarahan masyarakat dengan membahas dan akan mengesahkan UU Omnibus Law,” tegasnya.

Sumber: rmol.id

208 WN China Yang Batal Pulang Sudah Kembali Ke Daerah

BERITA TERKINI - Kabar 208 warga negara (WN) China batal balik ke kampung halaman dibenarkan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandara Soekarno-Hatta Saffar Muhammad Godam.

Dia mengurai bahwa pada Jumat (3/4), para WN China itu sedianya akan terbang ke Guangzhou menggunakan pesawat charter Garuda Indonesia GA-8900 dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng.

Namun akhirnya keberangkatan itu batal dilakukan.

“Betul (batal berangkat),” tuturnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (5/4).

Saffar meluruskan bahwa pesawat yang dicarter sebenarnya sudah menolak untuk diangkut. Sementara secara bersamaan, saat akan berangkat ada informasi dari pemerintah China yang belum menyetujui keberangkatan mereka.

“Informasi sementara, pembatalan penerbangan karena belum mendapatkan persetujuan dari otoritas pemerintah China,” ujarnya.

“Akibatnya, gagal berangkat semua yang mendapatkan cancelation,” sambung Saffar.

Sementara itu, penumpang yang terdiri dari 205 orang dewasa dan 3 bayi itu kembali ke daerah masing-masing.

“Saat ini kembali ke daerahnya masing-masing,” terangnya.

Sumber: rmol.id

Panas Luhut Vs Faisal Basri dan Said Didu Gara-gara Corona

BERITA TERKINI - Pihak Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan bersitegang dengan Ekonom Senior Faisal Basri dan Mantan Sekertaris Kementerian BUMN Said Didu. Kisruh antara ketiganya ditengarai karena penanganan virus Corona atau COVID-19 di Indonesia.

Permasalahan itu bermula ketika Said Didu mengunggah video di akun Said Didu yang bernama MSD, pada 27 Maret 2020. Video berdurasi 22 menit 44 detik itu berjudul 'MSD: LUHUT HANYA PIKIRKAN UANG, UANG, DAN UANG'.

Dalam video itu, Said Didu menyoroti persiapan pemindahan ibu kota negara (IKN) dan menghubungkannya dengan penanganan COVID-19. Said menilai pemerintah saat ini lebih mementingkan peninggalan monumental (legacy) berupa ibu kota baru di atas permasalahan lainnya.
Baca juga:
Jubir Luhut Tuntut Said Didu Minta Maaf karena Komentar Penanganan Corona

Video tersebut pun ditanggapi oleh pihak Luhut Binsar Pandjaitan, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Jubir Kemenko Marves, Jodi Mahardi yang meminta Said Didu minta maaf. Jika dalam 2x24 jam tidak ada permintaan maaf, sebut Jodi, maka pihaknya akan menempuh jalur hukum.

"Bila dalam 2x24 jam tidak minta maaf, kami akan menempuh jalur hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku," kata juru bicara Menko Luhut, Jodi Mahardi, lewat keterangan pers tertulis kepada wartawan, Jumat (3/4/2020).

Jodi Mahardi juga menyoroti Said yang mengatakan Luhut ngotot agar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak 'mengganggu' dana untuk pembangunan IKN baru, dan hal tersebut dapat menambah beban utang negara.

"Saya ingin tegaskan bahwa tudingan yang disampaikan oleh Saudara Said Didu mengenai dana pembangunan IKN tersebut tidak berdasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tidak pernah terjadi Menko Luhut menekan Bu Sri Mulyani terkait dana pembangunan IKN dan kami mempersilakan siapa saja untuk membuktikannya," tepis Jodi.

Dia juga menyoroti perkataan Said yang dinilainya tendensius. Said menyebut Luhut hanya memikirkan 'uang, uang, dan uang'. Said berhadap Luhut ingat kembali pada Sapta Marga karena Luhut adalah purnawirawan TNI.

"Terlebih Saudara Said Didu ini membawa-bawa Sapta Marga, yang sangat dijunjung tinggi Menko Luhut hingga kini sebagai seorang purnawirawan jenderal. Tudingan tersebut sungguh menyedihkan dan sangat kami sayangkan bisa sampai keluar dari seorang terdidik seperti Saudara Said Didu," kata Jodi.

Pendapat-pendapat Said dinilai pihak Luhut masuk unsur penghinaan, dalam istilah hukum 'animus injuriandi', mengandung kesengajaan, menyinggung kehormatan seseorang, dan dapat menimbulkan kerugian serta menyinggung kehormatan seseorang.

"Secara keseluruhan, seseorang dapat dikenai pasal hate speech, Pasal 317 KUHP dan 318 KUHP dan dapat dikenai Pasal 45A ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 terkait ITE jika menyebarkan ujaran kebencian, yaitu bisa memprovokasi, menghasut, serta penyebaran kabar/berita bohong melalui media sosial," kata Jodi.

Memanasnya situasi ini berlanjut ketika ekonom senior, Faisal Basri juga turut 'menyerang' Luhut Binsar Pandjaitan terkait masalah Corona (COVID-19). Melalui akun twitternya @FaisalBasri, ekonom senior tersebut menyebut Luhut lebih berbahaya dari virus Corona.

"Luhut Panjaitan lebih berbahaya dari coronavirus COVID-19," cuit Faisal Basri, Jumat (3/4/2020).

Terkait pernyataan tersebut, Jodi menegaskan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kini fokus dalam menjalankan tugasnya. Dia juga menyayangkan pernyataan-pernyataan yang bernada provokatif lewat media sosial.

"Pak Luhut fokus aja bekerja seperti biasa. Komentar-komentar yang provokatif seperti itu sangat disayangkan ya," tutur Jodi kepada detikcom, Sabtu (4/4/2020)

Kemudian Jodi juga menyebut pihaknya akan menempuh jalur hukum terkait komentar Faisal Basri terhadap Luhut.

"Belum. Tapi semua opsi akan jadi pertimbangan ke depannya," ujarnya.

Jodi menyayangkan adanya komentar-komentar provokatif seperti itu. Ia minta semua pihak lebih bijak dan dewasa dalam menyampaikan perbedaan pandangan. Sebab, menurutnya, setiap manusia memiliki batas tingkat kesabaran.

"Semoga ke depan para tokoh kita bisa lebih bijak, dewasa, dan beretika dalam menyampaikan perbedaan pandangan. Saya rasa itu akan bagus untuk demokrasi kita. Semua manusia ada batas kesabarannya," ucap Jodi.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI, Habbiburokhman juga memberi komentar terkait kisruh antara ketiga pihak tersebut. Habiburokhman justru menyarankan Luhut tidak perlu menempuh langkah hukum.

"Kami sarankan agar Pak Luhut tidak perlu pidanakan Pak Said Didu," kata Habiburokhman.

Menurutnya, lebih baik Luhut memberi bantahan jika ada pernyataan Said Didu yang dinilai tidak pas. Selanjutnya, masyarakat akan menilai mana benar dan salah.

"Kalau ada pernyataan Pak Said Didu, baiknya cukup dibantah atau klarifikasi dengan jelas. Kalau sudah klarifikasi saya yakin masyarakat kita yang sudah cerdas bisa menilai siapa yang benar dan siapa yang salah," ujarnya.

Habiburokhman menilai tindakan pelaporan terhadap pengkritik justru akan semakin menyudutkan si pelapor. Karena, isunya akan bergeser jadi pengekangan kebebasan berpendapat oleh penguasa.

"Saya tau Pak Luhut orang baik berjiwa Sapta Marga yang tak hanya memikirkan uang. Tapi harus diingat pejabat publik harus bisa lapang dada menerima berbagai kritikan, termasuk yang bernada kecaman. Masyarakat mengkritik karena mereka menaruh harapan besar agar kita bisa kerja maksimal," ujarnya.

Sumber: detik.com

Yasonna Baca Komentar Medsos tentang Dirinya: Bahasanya Kasar, Ampun Deh

BERITA TERKINI - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menepis isu bahwa dirinya hendak membebaskan narapidana kasus korupsi lewat isu virus Corona. Dia kini menyoroti komentar warganet di media sosial terhadap dirinya. Komentar di medsos dirasanya kasar-kasar.

"Yang tidak enak itu, ada yang tanpa fakta, tanpa data, langsung berimajinasi, memprovokasi, dan berhalusinasi membuat komentar di media sosial," kata Yasonna kepada wartawan, Minggu (5/4/2020).

Menurutnya, isu bahwa dirinya hendak membebaskan koruptor adalah imajinasi tanpa fakta, cenderung mirip halusinasi provokatif. Yasonna mengatakan kebijakannya ditujukan untuk membebaskan para napi yang menghuni sel-sel overkapasitas, pertimbanganya adalah nilai kemanusiaan. Dia kemudian mengulas komentar-komentar di media sosial soal isu pembebasan koruptor yang tidak benar itu.

"Bahasanya kasarnya, ampun deh. Bahasa jauh dari adab ketimuran dan bahasa orang terdidik. Level keadaban kita berkomunikasi sudan sangat mundur," kata Yasonna.

Usulan mengenai pembebasan napi koruptor berusia di atas 60 tahun di tengan pandemi virus Corona ini mengemukan ketika Yasonna hadir dalam rapat bersama Komisi III DPR melalui telekonferensi, 1 April 2020. Setidaknya ada 35 ribu narapidana yang akan dibebaskan berdasarkan Permenkum HAM Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menkum HAM Nomor 19.PK.01.04 Tahun 2020. Napi yang bebas berdasarkan aturan itu hanyalah napi pidana umum dan napi anak-anak.


Meski demikian, Yasonna menilai ada beberapa jenis pidana yang tidak bisa dilepaskan karena terganjal aturan dalam PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Yasonna menyebut dengan merevisi PP itu ada sejumlah kriteria napi yang mungkin bisa dibebaskan.
Usulan Yasonna kemudian mendapat protes keras dari KPK hingga aktivis antikorupsi. KPK berharap tidak ada keringanan bagi napi koruptor. Yasonna menegaskan isu bahwa dia menyetujui pembebasan napi koruptor itu tidak berdasar.

"Jadi, isu pembebasan napi koruptor seperti yang disampaikan di berbagai media sosial dan media benar-benar imajinasi dan praduga yang sangat tidak berdasar," tuturnya.


Sumber: detik.com

Perempuan Tega Lempar Uang ke Penjual Buah, Diduga Karena Takut Corona

BERITA TERKINI - Ulah seorang perempuan yang melempar uang kepada penjual buah viral di media sosial. Aksi tersebut terekam kamera dan menjadi sorotan warganet setelah videonya tersebar.

Salah satunya dibagikan oleh akun Twitter @black_valley1, Sabtu (4/4/2020). Terlihat dari rekaman berdurasi 15 detik itu, seorang perempuan dari balik kaca mobil melempar uang kepada penjual duku yang berdiri di pinggir jalan.

Perempuan itu juga meminta penjual tersebut untuk tidak mendekat ke kendarannya. Bahkan, ia juga sempat terdengar teriak ketakutan.

"Yaudah jangan dekat-dekat, satu meter Mas," kata perempuan itu kepada penjual duku.

Tak lama, penjual duku mendekat ke kaca mobil untuk memberikan sekantong kresek duku dan berkata, "Nggak papa, virusnya nanti takut sendiri sama orang cantik".

Namun setelah menerima duku iyu,  pembeli kemudian membayarnya dengan melempar uangnya ke pinggir jalan. Penjual duku pun hanya bisa tersenyum melihat tindakan itu.

Dari keterangan akun @black_valley1, diperoleh informasi kalau peristiwa itu terjadi di Pandenglang, Banten. Pembeli tega melempar uang ke penjual duku karena takut tertular virus corona.

"Kejadian ini di Pandeglang Banten. Perlakuan ABG ini ke pedagang tersebut gara-gara covid-19 lantas jadi separno itukah? Tega kalian, tertawa di atas penderitaan orang lain! Manusia, tapi tidak punya rasa kemanusiaan. Ditunggu video permintaan maaf tulusnya!!," cuit akun @black_valley1 seperti dikutip Suara.com, Minggu (5/4).

Klarifikasi Perempuan dalam Video

Tak lama setelah jadi pergunjingan di kalangan warganet, muncul klarifikasi dari perempuan yang diduga melempar uang ke penjual tersebut.

Dalam unggahan video yang dibagikan akun Instagram @nenk_update, perempuan itu mengaku aksi lempar uang yang dilakukannya merupakan rekayasa.

Ia meminta penjual duku untuk jaga jarak seperti yang dilakukan orang lain saat wabah virus corona supaya tidak tertular.

"Orang-orang semua pada salah paham ya sama video yang gue lempar uang itu. Sebelum video itu, udah disetting duluan dan gue suka becandaan sama tuku duku itu. Itu suka jadi langganan gue beli duku," ungkapnya.


Klarifikasi perempuan yang lempar uang ke penjual buah. (Instagram/@nenk_update)

Perempuan itu juga mengatakan telah meminta maaf kepada penjual duku setelah melempar uang saat membayar.

"Jadi kalian cuma lihat depannya doang, kalian langsung direkam, dishare, divideoin semuanya. Kalian nggak tau sebelumnya, gue udah minta maaf, udah disetting, becandaan Mas ada corona corona, mas jarak jauh ya

"Nanti Mas ngelempar dukunya ke saya plastiknya, saya ngelempar uangnya. Nah, udah gitu dia nggak jadi masalah. Makanya kalian jangan suka ngelihat orang langsung ngejudge gini-gini. Nyumpahin gue," imbuhnya.

Pengakuan Penjual Duku

Di lain pihak, video pengakuan penjual duku yang dilempar uang oleh pembeli juga diunggah oleh akun Instagram @nenk_update.

Dalam video itu, penjual duku membantah pengakuan pembelinya yang menyebut aksi lempar uang adalah rekayasa.

"Nggak, saya nggak tahu divideoin. Saya lihat dia pegang hape, kirain saya mah nggak divideo," ucap penjual duku.

Pengakuan penjual buah penjual buah yang dilempar uang. (Twitter/@nenk_update)

Laki-laki tersebut juga meminta supaya tindakan tersebut tidak terulang kembali.

"Pokoknya kelakuan si teteh itu jangan diulangin lagi, uangnya dilempar. Boleh jangan deket-deket tapi kalau bayar jangan dilemparin. Jangan diulangin lagi yah yang seperti itu," ucapnya.[sc]

Kronologi Kecelakaan Wakil Jaksa Agung, Tabrak Median Jalan Lalu Terbakar

BERITA TERKINI - PT Jasa Marga (Persero) Tbk menyebutkan insiden kendaraan Wakil Jaksa Agung Arminsyah di KM 13 Tol Jagorawi Jakarta pada Sabtu siang merupakan kecelakaan tunggal

“Kecelakaan tunggal terjadi di KM13+000 Jalan Tol Jagorawi arah Jakarta pukul 14.26 WIB,” kata Marketing and Communication Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk Irra Susiyanti dalam siaran persnya.

Saat itu, petugas Jasa Marga segera melakukan penanganan serta mengevakuasi korban dan kendaraan.

Adapun jenis kendaraan yang mengalami kecelakaan tunggal tersebut adalah mobil sedan Nissan Skyline.

“Kendaraan Nissan Skyline dengan nomor polisi B 9 PAF melaju dari arah Ciawi menuju Jakarta berjalan di lajur kanan (lajur 4), menabrak pembatas median jalan dan kemudian terbakar,” ujarnya.

Pukul 15.40 WIB penanganan kendaraan terbakar telah selesai. Selanjutnya dibawa ke Unit Laka Lantas Pancoran, Jakarta.

Kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian (TKP) untuk mengetahui penyebab kecelakaan.

Petugas “mobile customer service” PT Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) dan Kepolisian melakukan pengaturan lalu lintas di lokasi kejadian.

Terdapat satu korban jiwa dan langsung dibawa ke RS Polri Jakarta serta satu korban luka yang langsung dilarikan ke RS Bina Husada.

Berdasarkan informasi dari Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung RI Hari Setiyono pengendara mobil tersebut adalah Wakil Jaksa Agung Arminsyah

“Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un telah meninggal dunia dengan tenang bapak Wakil Jaksa Agung RI. Dr Arminsyah, SH. Msi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati,” katanya.[psid]

Gubernur Ini Sulap Rumah Dinas Jadi Posko Command Center Covid-19 Dan Bagi-bagi 75 Handphone ke RS Rujukan

BERITA TERKINI - Untuk efektivitas penanganan penyebaran virus corona baru atau Covid-19, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengubah rumah dinasnya menjadi Posko Command Center Covid-19.

Rumah dinas Gubernur Jawa itu berada di sisi timur Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, dan belum pernah ditempati Khofifah sejak menjabat sebagau Gubernur Jawa Timur.

“Sudah dua pekan ini kita fungsikan untuk menjadi Command Center, tempat untuk kita mengupdate seluruh perkembangan kasus covid-19 di Jatim. Tujuannya supaya kita bisa melakukan mitigasi bencana non alam wabah Covid-19 ini secara lebih terintegrasi,” kata Khofifah.

Mantan Menteri Sosial ini menambahkan, Command Center Covid-19 secara real time mengontrol dan memonitor perkembangan Covid-19 mulai dari ODP, PDP maupun yang sudah terkonfirmasi positif Covid-19.

“Posko Command Center Covid-19 ini berbasis 24 jam. Karena hari ini melakukan identifikasi secara real time itu penting agar kita bisa melakukan quick response (respon cepat,red),” tegas Gubernur Khofifah.

Gubernur Khofifah juga menyerahkan bantuan berupa swab kit, Alat Perlindungan Diri (APD), handsanitizers. Selain itu, ia juga memberikan satu unit handphone atau telepon seluler khusus untuk 75 rumah sakit rujukan penanganan Covid-19 di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.

Telepon seluler khusus dibagikan agar Command Center Covid-19 dapat mendapatkan input data real time sehingga pemerintah pun bisa memberikan quick response pada masyarakat.

Dalam handphone yang dibagi sudah ada manual kordinasi.

Misalnya ada pasien PDP yang membutuhkan rujukan untuk berpindah rumah sakit karena butuh ventilator, atau membutuhkan segera tes swab, Polymerase Chain Reaction (PCR), atau dibutuhkan tindakan tertentu yang lain.

“Kalau kami tidak mendapat update dari rumah sakit maka quick response tidak bisa kami lakukan. Padahal kecepatan memberi pelayanan dan penanganan hari ini sangat penting, maka di sini kita ingin  update secara realtime,” tandas ibu empat anak ini.

Di Gedung Negara Grahadi saat ini juga sudah standby sebanyak dua unit ambulance yang disiapsiagakan bagi kebutuhan penanganan covid-19. Enam orang driver pun sudah di training khusus untuk mengoperasikan ambulance tersebut.

Bila ada korban Covid-19 yang meninggal dunia dan membutuhkan jasa layanan ambulance, masyarakat dapat menghubungi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jatim untuk memanfaatkan ambulance itu.

“Dan khusus untuk pemulasaraan jenazah korban covid-19, Pemprov Jatim juga sudah berkomunikasi dengan Perhutani dan sudah disiapkan   sebidang tanah khusus untuk pemulasaraan korban covid-19 yang meninggal dunia,” pungkas Gubernur Khofifah.

Di sisi lain, perkembangan kasus covid-19 di Jatim per hari Sabtu (4/4) diketahui ada sebanyak 152 kasus positif covid-19, sebanyak 780 orang PDP, dan sebanyak 10.116 orang berstatus ODP.

Juga terdapat penambahan kasus positif covid-19 yang terkonversi negatif atau sembuh sebanyak 2 orang, sehingga total jumlah kasus positif covid-19 yang sembuh di Jatim menjadi 30 orang (19,74 persen). Sedangkan dari total kasus positif covid-19 di Jatim yang meninggal dunia ada sebanyak 14 orang (9,21 persen).(rmol)

Gara-Gara Said Didu Mau Dipenjarakan, Babeh Haikal Hassan Mohon Luhut Berhenti Jadi Pejabat

BERITA TERKINI - Ustadz Haikal Hassan atau Babeh Haikal menyindir Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk berhenti jadi pejabat jika tak rela dikritik.

Pasalnya, gara-gara dikritik Said Didu lewat channel Youtube-nya, Luhut melalui Juru Bicaranya meminta Said Didu meminta maaf dalam waktu 2×24 jam.

“Mohoon banget, BERHENTI jadi pejabat kalau gak mau dikritik. Negara kita bukan kerajaan atau monarki absolut, tapi Demokrasi Pancasila,” kata Haikal Hassan melalui akun Twitternya, Minggu (5/3/2020).

Haikal bahkan mengatakan jika sikap itu yang diambil Menko Luhut atas kritikan yang ditujukan padanya, itu hanya akan mempercepat kejatuhan sang menteri.

“Kalau anda marah dan tersinggung saat dikritik, selain menandakan tidak dewasa dlm demokrasi, percayalah.. ini mempercepat jatuhmu,” ujarnya.

Sebelumnya Jodi Mahardi lewat keterangan tertulisnya menanggapi ucapan Said Didu yang diunggah ke channel Youtube bertajuk “MSD: LUHUT HANYA PIKIRKAN UANG, UANG, DAN UANG”.

Ia mengungkapkan ketersinggungan atasannya, Luhut, dan akan membawa pernyataan Said Didu itu ke ranah hukum karena telah mendapatkan bukti hukum melanggar UU UTE.[psid]

Konyol, McGregor Gantikan Khabib Cuma Lelucon April Mop

BERITA TERKINI - Rencana Conor McGregor menggantikan posisi Khabib Nurmagomedov di Ultimate Fighting Championship 249, 18 April 2020, ternyata cuma bualan belaka. Nyatanya, itu hanya bagian dari lelucon April Mop yang dirayakan pada 1 April 2020 lalu.

Pelatih McGregor, John Kavanagh, menuturkan tak ada peluang bagi anak asuhnya menghadapi Ferguson. Banyak faktor yang membuat McGregor tak mungkin berduel melawan Ferguson.

Kebijakan karantina pemerintah Republik Irlandia, pastinya akan membuat McGregor susah ke luar negeri.

Terlebih, McGregor sudah lama tak berlatih. Kavanagh menuturkan, latihan tak bisa digelar oleh McGregor karena seluruh gym di Irlandia harus tutup demi menekan penyebaran virus corona COVID-19.

"Kami bersenang-senang dengan April Mop. Tapi, tidak, memang tak ada peluang untuk berduel," kata Kavanagh dikutip The Score.

"Irlandia punya aturan ketat mengenai karantina wilayah. Terlebih, saya dan Conor tak berinteraksi secara fisik di gym. Sebab, semua gym ditutup," lanjutnya.

Menerima tantangan UFC untuk berduel melawan Ferguson, bukan langkah yang cerdas bagi McGregor. Sebab, kondisi fisiknya tak berada dalam level tertinggi.

"Dia baru bagus bentuknya dalam enam bulan ke depan," terang Kavanagh.[viva]

Rapat COVID-19 TNI AD Tegang, Dua Jenderal Bintang 2 Disuruh Keluar

BERITA TERKINI - Tentara Nasional Indonesia membuktikan diri tak main-main dalam melindungi rakyat Indonesia dari serangan Virus Corona atau COVID-19. Tiga matra TNI bahu membahu dengan seluruh elemen masyarakat agar bisa menyelamatkan bangsa dari wabah yang telah menjangkiti lebih dari sejuta penduduk bumi itu.

Bahkan, Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Andika Perkasa sampai harus mengeluarkan dua jenderal berbintang dua dari ruang rapat penanganan COVID-19 TNI AD, demi menyelamatkan rakyat dari Virus Corona.

Peristiwa itu terjadi di Markas Besar TNI AD di Jakarta, ketika itu Jenderal Andika memimpin langsung rapat kesiapan TNI AD dalam penanganan COVID-19 di seluruh penjuru Indonesia.

Namun ternyata, dalam rapat yang dihadiri para jenderal itu, ada beberapa kebutuhan penanganan COVID-19 belum maksimal. Seperti masih adanya kebutuhan peralatan medis dan tenaga medis.

Dalam rekaman video yang disiarkan TNI AD di akun resminya seperti dikutip VIVA Militer, Minggu 5 April 2020, rapat itu awalnya membahas tentang pembangunan tenda-tenda darurat TNI AD yang akan dipakai sebagai ruang isolasi pasien corona.

"Kita sedang mengejar tenda untuk pembangunan tenda lapangan sebagai ruang isolasi di seluruh rumah sakit TNI AD. Ruang isolasi pasien COVID-19," kata Jenderal Andika.

Sayangnya jenderal-jenderal yang bersangkutan dengan masalah tenda darurat mengalami beberapa kendala dalam mendapatkan kebutuhan. Mendapati kenyataan itu, Jenderal Andika langsung mengambil tindakan tegas. Semua jenderal terkait langsung diperintah bergerak

"Langsung telepon Pak Haep yang dimaksud instalasi hepa filter apanya? karena kita ini orang-orang teknik juga. Jadi kejarnya apanya yang belum siap? Finilnya kenapa? Jadi enggak usah, kalau finilnya belum dapat cari dari vendornya Mas Munib (Brijen M Munib) enggak usah dari mereka. Terus untuk instalasi hepa filter juga begitu. Apa-apanya yang sulit itu apanya? insinyur enggak ada ya kita. Kita Hadirkan siapa? Jadi saya yakin teknis ini sebenarnya kalau dikejar kita bisa," kata Jenderal Andika dengan tegas.

Terlihat jelas raut wajah yang hadir semakin tegang dengan ketegasan Jenderal Andika. Dan kesibukan pun terjadi. Jenderal-jenderal terkait langsung membuka catatan yang mereka bawa dalam rapat itu.

Lalu, Jenderal Andika menggelar rapat virtual dengan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Di layar kaca rapat dipimpin Wakil Kepala RSPAD Brigjen TNI A Budi Sulistya.

Dalam rapat itu, Brigjen Budi menyampaikan tentang kebutuhan personel tenaga analis di RSPAD untuk menangani pasien corona.

"Dokter Widi juga menyampaikan perencanaan kebutuhan personel tiga analis dan ini kami sudah bersurat ke Kapuskesad (Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat). Ada tiga personel baru selesai pendidikan analis belum memperoleh penempatan," kata Brigjen Budi.

"Namanya ada?" kata KASAD bertanya kepada Brigjen Budi.

"Nama-namanya nanti kami susun bapak. Nama-namanya sudah kami buat ke kapuskesad," kata Brigjen Budi.

"Ada suratnya, biar dicatat, biar di telepon langsung oleh Kapuskesad di sini suruh langsung meluncur," ujar Jenderal Andika.

Mendengar hal itu, Kapuskesad, Mayjen Tugas Ratmono langsung berdiri menghadap. Jenderal Andika pun berdiri dan langsung memerintahkan Mayjen Tugas untuk detik itu juga pergi menghubungi pihak-pihak terkait yang disebutkan dalam rapat.

Mayjen Tugas pun berjalan keluar ruang rapat. Dan di luar ruang rapat dia terlihat sibuk menelepon sana sini sesuai perintah KASAD.

Dan ketika kembali ke dalam, Mayjen Tugas memastikan semua yang diperintahkan akan terlaksana hari itu juga.

"Nama-namanya yang sudah disebutkan oleh Waka Rumkit RSPAD tadi. Dirbincab sedang menyiapkan sore ini segera menghadap Dirbinum," kata Mayjen Tugas kepada Jenderal Andika.

Selanjutnya, giliran Asisten Logistik KASAD, Mayjen Jani Iswanto yang diperintahkan keluar ruang rapat untuk menyelesaikan semua masalah logistik dengan mitra-mitra TNI melalui sambungan telepon.

Awalnya Mayjen Jani memaparkan laporan tugasnya. Ternyata ada kebutuhan yang belum masuk dalam catatannya. "Di daftar kita juga belum masuk. Sehingga kita tambahkan ke daftar kita," kata Mayjen Jani.

"Oke yang kita tadi jumlah masing-masing sudah tahu ya," kata KASAD bertanya kepada Mayjen Jani.

"Siap, sudah," kata Mayjen Jani.

"Oke, sekarang juga telepon mitra kita," ujar Jenderal Andika.

Mayjen Jani pun bergegas keluar ruang rapat. Dan sama seperti Mayjen Tugas, di luar ruang rapat dia begitu sibuk menghubungi pihak berkepentingan dengan tugas itu. Dan baru kembali lagi setelah mendapatkan kepastian dari mitra TNI sesuai perintah Jenderal Andika.[viva]

Sebab Buya Yahya Tidak Tega Membaca Lirik Lagu Aisyah Istri Rasulullah

BERITA TERKINI - Saat ini dari 30 video yang trending di Youtube Indonesia, lebih dari 10 video adalah cover lagu Aisyah Istri Rasulullah. Syakir Daulay, Sabyan, Dunia Manji hingga Aviwkila mengcover lagu tersebut dalam rangka menyambut bulan Ramadan yang datang dalam hitungan minggu.

Tetapi, lirik lagu yang terkandung di dalamnya justru menuai kontroversi di kalangan ulama. Sebabnya, semua istri Rasulullah adalah Ummahatul Mu'minin atau ibunya orang-orang mukmin. Maka ada aturan yang harus dipatuhi oleh setiap orang yang beriman.

Bahkan, ustaz Buya Yahya sampai tidak tega menyebut lirik salah satu istri Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, Siti Aisyah radhiyallahu anha dalam cover lagu yang sekarang trending. Di dalam liriknya ada penggambaran fisik istri Nabi dan itu tidak boleh dilakukan.

Buya Yahya Tidak Tega Membaca Lirik "Aisyah Istri Rasulullah"

Buya Yahya menjelaskan dalam akun Youtube Al-Bahjah, bahwa ada dua kemungkinan dari si pembuat lirik. Membuatnya dengan kesombongan, atau dibuat karena ketidaktahuannya. Sehingga kesalahan dalam menggambarkan ciri fisik Ummahatul Mu'minin disebutkan.

"Ia melakukan kesalahan dengan kesombongannya, dan, syair itu insya Allah tidak terlintas di hatinya untuk merendahkan istri Rasulullah. Cuman kalau ternyata ada lirik yang perlu dibenahi, ayo kita benahi bersama," ucap Buya.

Nabi sendiri tidak pernah menyebutkan sifat fisik dari istri-istrinya, seperti hidungnya mancung, pipinya berwarna merah, dan lainnya. Beliau selalu memuji-muji istrinya dengan sifat lain, seperti kecerdasannya.

Nasihat untuk Para Peng-cover Lagu "Aisyah Istri Rasulullah"

Buya Yahya juga memberikan nasihat kepada para pecinta sholawat, untuk bisa mengubah lirik dengan tidak menyebutkan ciri fisik dari istri-istri Nabi. Meskipun hal tersebut memang niatnya baik, tetapi sangat dilarang untuk dilakukan.

"Nasihat buat saudara-saudaraku pecinta sholawat. Ayo kita waspada dalam hal-hal yang semacam ini, bisa saja yang membuat lagu dan yang ingin menyebar itu, kami yakin husnudzon karena rindu agar Siti Aisyah," tambah Buya.

Lalu bagaimana dengan nasib cover lagu yang trending di Youtube, lebih baik ditarik kembali, diperbaiki liriknya dan diunggah kembali agar tidak menjadi dosa jariyah bagi kita semua.

Berikut video penjelasan dari Buya Yahya:


(viva)

Viral Pengendara Alpard Bermasker Bagi-bagi Duit Rp 100 Ribu ke Driver Ojol

BERITA TERKINI - Beredar video aksi seorang pengendara mobil Alpard membagikan uang tunai kepada driver ojek online (ojol). Video tersebut viral di mdia sosial dan menjadi sorotan publik.

Video tersebut diunggah oleh akun Instagram @dashcamindonesia. Belum diketahui secara pasti siapa pengendara mobil Alpard tersebut dan dimana lokasi kejadiannya.

"Sultan berbagi di saat keadaan susah. Viralkan supaya muncul sultan-sultan yang lain," tulis akun tersebut seperti dikutip Suara.com, Minggu (5/4/2020).

Dalam video berdurasi singkat itu, tampak seorang pria mengendarai mobil Alpard membagikan uang tunai sebesar Rp 100 ribu ke driver ojol. Ada beberapa driver ojol yang mengantre di dekat mobil tersebut.

Wajah pria pengendara mobil itu tidak terlihat sebab ia mengenakan kacamata dan masker. Plat mobil kendaraan juga tak terlihat dalam video tersebut.

Para driver ojol yang mendapatkan uang itu tampak sangat bahagia. Berulang kali mereka mengucapkan terima kasih kepada pengendara Alpard yang telah membagikan uang tunai kepada mereka.

Aksi pengendara mobil Apard membagikan uang tunai kepada para driver ojol menuai simpati warganet. Banyak warganet yang memberikan pujian kepada pria tersebut karena mau berbagi dengan para pekerja non formal di tengah pandemi virus corona.

"Yang kayak gini nih yang buat dia semakin kaya," kata @sotonghitam666.

"The real sultan," ujar @adityadanisworo.

"Sultan memang diperlukan saat situasi seperti sekarang," tutur @peristiwarm.

"Semoga berkah dan sukses selalu," ungkap @bucek189.[sc]

30 Ribu Narapidana Bebas, Mahfud MD: Tidak Ada Rencana Memberi Remisi Napi Korupsi

BERITA TERKINI - Pembebasan 30 ribu narapidana yang dilakukan Pemerintah sebagai upaya mengurangi risiko penyebaran virus corona berujung polemik. Bukan soal jumlah napi yang dibebaskan, tapi munculnya dugaan bahwa momen tersebut juga digunakan untuk melepas sejumlah narapidana korupsi.

Kabar tersebut membuat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. Mengatasnamakan pemerintah, Mahfud menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk memberi pembebasan bersyarat kepada para terpidana korupsi.

"Agar clear ya, sampai sekarang pemerintah tidak merencanakan mengubah atau merevisi PP 99/2012. Sehingga tidak ada rencana memberi remisi atau pembebasan bersyarat kepada pelaku atau narapidana korupsi, juga tidak ada terhadap teroris, juga tidak ada ternadap bandar narkoba," bebernya melalui video yang diunggah di akun Twitter pribadinya, Minggu dinihari (5/4).

Mahfud memang tidak membantah, bahwa ada keputusan untuk memberikan remisi kepada ribuan narapidana. Namun, ditegaskan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini, pemberian remisi tersebut hanya ditujukan bagi narapidana umum. Itu pun disertai sejumlah syarat tertentu.

Bahkan, ditambahkan Mahfud, putusan tersebut tak lepas dari aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada Menkumham. Sehingga ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kepmenkumham) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi.

Menurut Mahfud, hingga saat ini pemerintah tetap berpegang teguh dengan sikap yang dinyatakan pada 2015.

"Pada tahun 2015, presiden sudah menyatakan tidak akan mengubah dan tidak punya pikiran untuk merevisi PP 99/2012. Jadi sampai hari ini tidak ada rencana memberi pembebasan bersyarat kepada napi koruptor, napi terorisme, dan napi bandar narkoba. Tidak ada," tegasnya.

Alasannya apa? pertama PP-nya itu khusus, berbeda dengan yang lain. Lalu, kalau tindak pidana korupsi ini tidak uyu-uyuan (berdesakan, red), tempatnya sudah luas, sudah bisa melakukan physical distancing. Malah diisolasi di sana lebih bagus daripada diisolasi di rumah," tandasnya.(rmol)

Pengamat: Tak Seperti SBY-JK, Pemerintah Kini Tak Satu Komando di saat Darurat

BERITA TERKINI - Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa kali menegaskan supaya pemerintah daerah satu visi dengan pemerintah pusat, termasuk dalam penanganan virus corona (Covid-19). Penegasan yang berulang-ulang dari kepala negara itu dianggap sebagai gambaran pemerintahan yang tak satu komando.

“Memang disayangkan dalam situasi darurat, kebijakan pemerintah tidak satu komando. Hal ini berbanding terbalik dengan rezim SBY-JK,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, saat dikonfirmasi akhir pekan ini.

Menurut dia, pemerintahan di zaman Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY (2004-2009) lebih terukur dan terarah soal komando kebijakan pusat di masa darurat. Eks ketua umum Partai Demokrat itu dinilai bisa mengarahkan kepala daerah dengan baik. Begitu pula dengan partnernya, Jusuf Kalla ketika itu.

“Di mana pemerintah pusat sanggup memimpin aktivitas daerah dalam hal penanganan situasi darurat,” ucap Dedi.

Menurut dia, tidak satu komandonya antara pusat dan daerah di zaman Jokowi dikarenakan beberapa hal. Misalnya karena pemerintah pusat tak bergerak cepat.

Malah, kata Dedi, daerah banyak yang memberlakukan karantina wilayah terlebih dulu. Meski berkali-kali Jokowi mengatakan kebijakan itu kewenangan pusat.

“Ada potensi daerah kehilangan kepercayaan pada pemerintah pusat seiring lambatnya kebijakan pusat terkait langkah strategis yang harus diambil daerah,” ucap Dedi.

Menurut dia, Jokowi kini berusaha bertindak lebih tegas untuk menggerus krisis kepercayaan tersebut. Langkah yang ditempuh pun harus lebih strategis dan bisa memberi dasar yang jelas bagi daerah untuk bertindak, sebagaimana fungsi pemerintah pusat semestinya.

“Untuk itu, presiden merasa perlu memberikan tekanan karena semakin hari semakin banyak daerah yang mengambil langkah di luar instruksi pusat,” kata dia.

Sumber: indonesiainside.id

Jumlah Orang Yang Dikubur Naik di Jakarta, Anies Duga Ada Data COVID Yang Disembunyikan

BERITA TERKINI - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan curiga ada data kematian COVID-19 yang disembunyikan pemerintah pusat. Sebab, angka warga Jakarta yang dimakamkan meningkat tajam di bulan Maret 2020.

Menurut data yang dilansir situs channelnewsasia.com (4/4/2020), pada Maret 2020, ada 4.400 warga DKI Jakarta yang dikubur di Jakarta. Itu berdasarkan data dari Dinas Taman dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan pada Maret 2019, seblum adanya COVID, angka yang dimakamkan cuma 3.100 orang.

Sementara itu, data korban jiwa akibat COVID-19 di kota Metropolitan ini adalah 971 kasus dan yang meninggal dunia 90 orang.

Padahal tetapi tidak ada epidemi baru yang dilaporkan di Jakarta selama periode tersebut dan juga tidak ada bencana alam besar.

Sayangnya angka-angka dari Dinas tersebut tidak mengidentifikasi penyebab kematian. Belum diketahui pula apakah kematian juga diakibatkan penyakit lain, seperti demam berdarah dengue yang juga tengah mewabah di Indonesia atau penyakit lain.

Anies mencurigai jumlah infeksi dan kematian di Jakarta telah dilaporkan itu karena lewat kualitas pemeriksaan yang dianggap terendah di dunia. "Ini sangat mengganggu," kata Baswedan merujuk pada statistik pemakaman.

"Aku berusaha untuk menemukan alasan lain selain kematian COVID-19 yang tidak dilaporkan."

Seorang staf kantor Gubernur DKI Jakarta mengklaim mendapat laporan dari staf rumah sakit di Jakarta bahwa ada n tubuh 438 orang yang mereka duga meninggal karena COVID-19 antara 6 Maret-2 April 2020.

Sementara itu, Achmad Yurianto, seorang pejabat senior Kementerian Kesehatan, membela sistem pelaporan dan pengujian. Ia mengatakan pemerintah pusat mendasarkan data pada hasil lab menggunakan metode polymerase chain reaction (PCR) yang akurat.

Namun Achmad tak mau menanggapi soal melonjaknya angka pemakaman.

Sumber: teropongsenayan.com

Said Didu Diancam Luhut, Politisi PAN: Sabar Bro, Anda Pasti Telah Diincar Banyak Pihak

BERITA TERKINI - Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Mustofa Nahrawardaya mendukung Said Didu yang kini mendapat ancaman pemidanaan dari Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Pasalnya, Said Didu menuding Luhut tidak memikirkan bangsa di tengah wabah Covid-19. Dia disebut hanya memikirkan uang.

"Waduh......yang sabar bro @msaid_didu. Anda pasti telah diincar banyak pihak," tulis @Tofatofa_id dj Twitter.

Mustofa meyakini Allah akan menjaga mantan Said Didu dengan caraNya. Bahkan dia mencontohkan dengan pihak-pihak yang dinilai telah menfitnah Imam Besar FPI, Habib Rizeq Shihab (HRS) yang kini mendapat balasan dari Tuhan. Meskipun dia tidak menyebut siapa dan balasan apa yang dia maksud.

"Yakin...Allah akan jaga dengan cara-Nya. Dulu banyak yang memfitnah HRS, sekarang lihatlah apa yang sedang terjadi. Percayalah, yang jahat akan mendapatkan balasa setimpal," kata dia.

Sebelumnya, pihak Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menuntut Said Didu minta maaf kepadanya. Bila tidak, pihak Luhut akan memidanakan Said Didu. Tuntutan dan ancaman pihak Luhut dilatarbelakangi komentar Said Didu mengenai penanganan virus Corona di Indonesia yang dimuat dalam kanal YouTube mantan Sekretaris Kementerian BUMN itu.

"Bila dalam 2x24 jam tidak minta maaf, kami akan menempuh jalur hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku," kata juru bicara Menko Luhut, Jodi Mahardi, lewat keterangan pers tertulis kepada wartawan, Jumat (3/4/2020).

Video yang dipermasalahkan pihak Luhut adalah video yang diunggah di akun Said Didu, yakni bernama MSD, pada 27 Maret 2020. Video itu berjudul 'MSD: LUHUT HANYA PIKIRKAN UANG, UANG, DAN UANG'. Video itu berdurasi 22.44 menit.

Dalam video itu, Said Didu menyoroti persiapan pemindahan ibu kota negara (IKN) dan menghubungkannya dengan penanganan COVID-19. Said menilai pemerintah saat ini lebih mementingkan peninggalan monumental (legacy) berupa ibu kota baru di atas permasalahan lainnya.

Sumber: akurat.co

Data Baru Corona di Jabar: 247 Positif COVID-19, ODP Tembus 20 Ribu Orang

BERITA TERKINI - Jumlah warga Jawa Barat yang terkonfirmasi COVID-19 terus merangkak. Laman pikobar.jabarprov.go.id menampilkan hingga Sabtu (4/4/2020) pukul 21.00 WIB, sebanyak 247 orang terinfeksi virus corona, angka ini bertambah 22 orang dari 225 orang sehari sebelumnya.

Sementara itu jumlah orang dalam pemantauan (ODP) di Jabar menembus angka 20.712, meningkat drastis dari 16.392 ODP. Di mana 16.150 di antaranya masih menjalani masa pemantauan, sisanya sudah selesai.

Jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) juga turut meningkat menjadi 1.354 dari jumlah sebelumnya, 1.205 PDP. 936 di antaranya masih menjalani proses pengawasan.

Dalam selang sehari, tiga orang meninggal dengan keterangan positif COVID-19, jumlah itu menambah angka kasus kematian menjadi 28 orang. Kendati begitu, jumlah orang yang sembuh dari virus ini bertambah menjadi 12 orang, sementara secara nasional jumlah warga yang sembuh berada di angka 150 orang.

Kepala Dinas Kesehatan Jabar Berli Hamdani memastikan pengurusan jenazah tak hanya memperhatikan etika agama, budaya dan sosial yang dianut, namun juga melewati prosedur teknis kesehatan yang ketat. "Semua lubang-lubang tubuh ditutup dengan kasa absorben dan diplester kedap air. Petugas harus memastikan badan jenazah bersih dan kering," kata dia.

Petugas yang mengantar pun dilengkapi dengan alat pelindung diri (APD)."Semua prosedur dibuat untuk menghormati jenazah, keluarga jenazah, serta melindungi diri dan lingkungan dari penularan," katanya.

Sumber: detik.com

Fakta-fakta Kecelakaan di Tol Cibubur yang Tewaskan Wakil Jaksa Agung

BERITA TERKINI - Wakil Jaksa Agung Arminsyah tewas dalam kecelakaan di KM 13 Tol Cibubur mengarah Jakarta. Mobil Nissan GT-R yang dikemudikannya pun terbakar.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus membenarkan terjadinya kecelakaan tersebut. Yusri menyampaikan Arminsyah meninggal dunia dalam kecelakaan itu. Jenazah Arminsyah telah dievakuasi ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.

Selain Arminsyah, di dalam mobil tersebut terdapat penumpang yang dibawa ke RS Bina Husada. Berikut fakta-fakta kecelakaan tragis itu:


Wakil Jaksa Agung Arminsyah Tewas

Korban tewas tersebut adalah Wakil Jaksa Agung Arminsyah, yang mengemudikan mobil tersebut.

"Identitas pengemudi atas nama Dr Arminsyah, SH, MSi, Wakil Jaksa Agung," ujar Yusri Yunus dalam keterangan kepada wartawan, Sabtu (4/4/2020).

Jenazah Arminsyah dievakuasi ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Selain Arminsyah, di dalam mobil tersebut terdapat penumpang.
Hanya, belum diketahui siapa penumpang tersebut. Penumpang dievakuasi ke RS Bina Husada.

"Satu penumpang dilarikan ke RS Bina Husada," katanya.

Kecelakaan Terjadi Pukul 14.40 WIB

Kecelakaan yang menewaskan Wakil Jaksa Agung Arminsyah terjadi sekitar pukul 14.40 di Km 13 Tol Cibubur. Mobil Nissan GT-R berwarna putih terbakar di lajur 4.

Polisi melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Akibat kecelakaan tersebut, kemacetan terjadi hingga 1 kilometer.

Tabrak Pembatas Jalan Tol

Mobil Nissan GT-R yang dikemudikan Wakil Jaksa Agung RI Arminsyah terbakar di Tol Cibubur. Sebelum terbakar, mobil tersebut sempat menabrak pembatas jalan tol.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan bahwa mobil tersebut datang dari arah selatan menuju Jakarta. "Diduga di lajur 4 menabrak pembatas media tengah dan kendaraan terbakar," kata Yusri dalam keterangan kepada wartawan, Sabtu (4/4/2020).

Mobil Hangus Terbakar

Mobil Nissan GT-R yang dikemudikan Wakil Jaksa Agung RI Arminsyah menabrak pembatas jalan di Tol Cibubur. Mobil warna putih itu lalu terbakar.

Petugas telah memadamkan api dan mengevakuasi kendaraan.


Kapuspenkum Cek ke RS Polri

Kapuspenkum Kejagung RI Hari Setiyono mengecek informasi kecelakaan yang menewaskan Wakil Jaksa Agung Arminsyah di KM 13 Tol Cibubur mengarah Jakarta.

"Kelihatannya kebenarannya benar, tetapi saya belum dapat konfirmasi dari pihak RS Polri," kata Hari saat dihubungi detikcom, Sabtu (4/4/2020).

Hari mengatakan, pihaknya akan mengecek informasi tersebut ke RS Polri. Hari memastikan jenazah telah berada di RS Polri.

"(Jenazah di RS Polri) infonya seperti itu, makanya kami akan cek ke sana," imbuhnya.

Sementara saat ditanya apakah betul kendaraan yang dikemudikan oleh Arminsyah adalah Nissan GT-R, Hari belum bisa memastikannya.

"Kami belum mendapat informasi itu, makanya ini sedang kita cek ke sana," lanjutnya.

Dimakamkan di TPU Pendongkelan Minggu

Jenazah Arminsyah akan dimakamkan pada Minggu 5 April 2020.

"Almarhum akan dikebumikan pada Minggu 5 April 2020 pukul 08.00 WIB," ujar Kapuspenkum Kejagung RI Hari Setiyono dalam keterangannya kepada detikcom, Sabtu (4/4/2020).

Jenazah akan dimakamkan di TPU Pedongkelan Cengkareng, Jakarta Barat, di sebelah makam ibunda tercinta. Saat ini almarhum disemayamkan di rumah duka di Tanjung Barat, Jakarta Selatan.

"Semoga almarhum husnul khotimah aamiin yaa robbal'alamiin," tutur Hari.

Sumber: detik.com

4 April 2020

Prabowo Angkat 2 Sobat Perjuangan di TNI Jadi Penasihat

BERITA TERKINI - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengangkat Letjen Purn. Sjafrie Sjamsoeddin dan Letjen Purn. Johannes Suryo Prabowo untuk membantunya di Kemenhan. Mereka berdua merupakan kawan Prabowo sejak berdinas di militer.

Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Dasco mengatakan Sjafrie menjabat sebagai penasihat khusus, sementara Suryo Prabowo menjadi Komite Kebijakan Industri Pertahanan.

"Pak Sjafrie penasihat khusus, Pak Suryo Prabowo itu Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP)," ucap Dasco melalui pesan singkat, Senin (30/12).

Sjafrie merupakan Wakil Menteri Pertahanan Indonesia periode 2010-2014. Dia juga pernah menjadi Komandan Paspampres Grup A di masa kepemimpinan Presiden Soeharto.

Sjafrie dikenal dekat dengan Prabowo. Mereka berdua satu angkatan saat berada di TNI, yakni angkatan 1974. Saat kerusuhan 1998, Sjafrie tengah menduduki posisi Panglima Kodam Jaya, sementara Prabowo menjabat sebagai Pangkostrad.

Johannes Suryo Prabowo lahir 15 Juni 1954 di kota Semarang, Jawa Tengah. Usai lulus dari SMA Pangudi Luhur 1 Jakarta, Suryo memutuskan menjadi TNI.

Dia lulus dari TNI angkatan 1976, dua tahun di bawah Prabowo Subianto. Kala itu, Suryo mendapat gelar Adhi Makayasa atau lulusan terbaik di angkatannya.

Tugas pertama Suryo adalah komandan peleton (Danton). Sejak itu, dia sering diperbantukan ke berbagai batalyon infantri dalam operasi militer di Papua, Aceh, dan Timor Timur.

Pernah menjadi Wakil Gubernur Timor Timur pada 1998. Namun, dia mengundurkan diri meski belum menjabat selama 6 bulan. Setelah itu, Suryo mendapat pangkat Brigadir Jenderal.

Suryo mengajar Kursus Strategi Perang Semesta (KSPS) pada tahun 2007 yang diselenggarakan di Sekolah Staf Komando TNI AD. KSPS ini dijadikan program studi magister di Universitas Pertahanan Indonesia pada 2009.

Pernah pula mengisi jabatan Kepala Staf TNI AD 2008-2011, Panglima Kodam Jaya Desember 2007-Juli 2008, serta Pangdam Bukit Barisan November 2006-Desember 2007.

Pada Pilpres 2019 lalu, Suryo termasuk orang yang kerap berada di samping Prabowo. Dia sering terlihat dalam rapat yang digelar Prabowo dalam rangka kerja-kerja pemenangan Pilpres 2019.

Pada Pilpres 2019 lalu, Suryo termasuk orang yang kerap berada di samping Prabowo. Dia sering terlihat dalam rapat yang digelar Prabowo dalam rangka kerja-kerja pemenangan Pilpres 2019.

Sebelumnya, Prabowo juga mengangkat Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai juru bicara. Dahnil pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah periode 2014-2018.

Dia juga merupakan Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi di masa Pilpres 2019 lalu. Usai Pilpres, Dahnil resmi menjadi kader Partai Gerindra.

"Saya menjadi Juru Bicara Menhan, staf khusus bidang Komunikasi Publik, sosial ekonomi dan hubungan antar lembaga," jelas Dahnil saat dihubungi melalui pesan singkat, Selasa (12/11). (*)

Said Didu Diancam Luhut, Politisi PAN: Sabar Bro, Anda Pasti Telah Diincar Banyak Pihak

BERITA TERKINI - Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Mustofa Nahrawardaya mendukung Said Didu yang kini mendapat ancaman pemidanaan dari Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Pasalnya, Said Didu menuding Luhut tidak memikirkan bangsa di tengah wabah Covid-19. Dia disebut hanya memikirkan uang.

"Waduh......yang sabar bro @msaid_didu. Anda pasti telah diincar banyak pihak," tulis @Tofatofa_id dj Twitter.

Mustofa meyakini Allah akan menjaga mantan Said Didu dengan caraNya. Bahkan dia mencontohkan dengan pihak-pihak yang dinilai telah menfitnah Imam Besar FPI, Habib Rizeq Shihab (HRS) yang kini mendapat balasan dari Tuhan. Meskipun dia tidak menyebut siapa dan balasan apa yang dia maksud.

"Yakin...Allah akan jaga dengan cara-Nya. Dulu banyak yang memfitnah HRS, sekarang lihatlah apa yang sedang terjadi. Percayalah, yang jahat akan mendapatkan balasa setimpal," kata dia.

Sebelumnya, pihak Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menuntut Said Didu minta maaf kepadanya. Bila tidak, pihak Luhut akan memidanakan Said Didu. Tuntutan dan ancaman pihak Luhut dilatarbelakangi komentar Said Didu mengenai penanganan virus Corona di Indonesia yang dimuat dalam kanal YouTube mantan Sekretaris Kementerian BUMN itu.

"Bila dalam 2x24 jam tidak minta maaf, kami akan menempuh jalur hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku," kata juru bicara Menko Luhut, Jodi Mahardi, lewat keterangan pers tertulis kepada wartawan, Jumat (3/4/2020).

Video yang dipermasalahkan pihak Luhut adalah video yang diunggah di akun Said Didu, yakni bernama MSD, pada 27 Maret 2020. Video itu berjudul 'MSD: LUHUT HANYA PIKIRKAN UANG, UANG, DAN UANG'. Video itu berdurasi 22.44 menit.

Dalam video itu, Said Didu menyoroti persiapan pemindahan ibu kota negara (IKN) dan menghubungkannya dengan penanganan COVID-19. Said menilai pemerintah saat ini lebih mementingkan peninggalan monumental (legacy) berupa ibu kota baru di atas permasalahan lainnya.[]

Kesehatan

Internasional

Celebrity

Politik

Hukrim

© Copyright 2019 BERITATERKINI.co | All Right Reserved