PDIP Konsultasi ke Bareskrim: Kami Babak Belur Dipojokkan Berita

BERITA TERKINI - Tim Hukum PDIP menyambangi Bareskrim Polri. Kedatangan mereka dalam rangka konsultasi pemberitaan OTT Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang dikaitkan dengan penggeledahan DPP PDIP. Mereka menilai, terdapat pemberitaan yang merugikan PDIP.

Anggota Tim Hukum PDIP I Wayan Sudirta mengatakan, terdapat pemberitaan yang dinilai merugikan PDIP menjelang Pilkada 2020.

Berita tersebut berkaitan upaya penggeledahan Kantor DPP PDIP yang mereka sebut tak pernah terjadi tapi dibuat seolah benar.

“Pertama, kami sampaikan ke sana adalah bagaimana posisi PDIP babak belur dipojokkan pemberitaan-pemberitaan yang antara lain tidak benar. Kami ambil contoh mereka mengatakan di media, PDIP menghalangi penggeledahan. Mereka mengatakan punya surat untuk melakukan geledah ternyata belakangan dibantah,” kata Wayan di Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (17/1).

Wayan menuturkan, maksud dari merugikan PDIP menjelang Pilkada 2020 yakni terdapat agenda setting untuk membuat citra partai tersebut buruk di masyarakat. Menurutnya, kantor PDIP sama sekali tidak pernah digeledah oleh KPK.

Wayan menambahkan, poin pengaduan pada Bareskrim Polri yakni soal berita bohong yang bisa dijerat dengan tindak pidana. Meski begitu, pengaduan belum bersifat final sehingga perlu didiskusikan dengan Tim Hukum PDIP.

“Sebagai sebuah partai yang sebentar lagi akan menghadapi momen elektoral termasuk pilkada ini sangat kami dirugikan. Sangat dirugikan apalagi kalau dikaitkan dengan unsur-unsur, apa namanya pencemaran nama baik, penghinaan, itu tampak nyata,” ujar Wayan.

“Kalau bohong kami konsultasikan kalau kebohongan seperti ini Pak Direktur (Bareskrim) tindak pidana macam apa yang bisa terpenuhi apakah penghinaan atau fitnah atau yang lain. Lalu berapa laporan yang harus kami buat,” sambung Wayan.

Menurut Wayan, terdapat ketidaksinkronan antara waktu pemberitaan penggeledahan dengan penetapan tersangka dalam OTT KPK. Selain itu, ia menegaskan kantor DPP PDIP tak pernah digeledah KPK.

 “Satu kontainer diangkut dari DPP PDIP sama sekali tidak betul. Jangankan per kontainer, membuka pintu saja tak ada penggeledahan, tak ada. Kenapa? Karena jam pukul 06.45 menit tanggal 9 (Januari) sampai jam 07.16 WIB itu belum ada yang berstatus tersangka,” pungkasnya.

Sumber: kumparan.com

Saldo Rekening Ludes Usai Nomor Ponsel Dibajak, Ilham Bintang Lapor Polisi

BERITA TERKINI - Wartawan senior Ilham Bintang melaporkan tindak kejahatan pencurian nomor kartu subscriber identity module (SIM) ponsel dan pembobolan uang di rekening bank miliknya kepada pihak kepolisian.

"Sudah saya laporkan (ke polisi) pada Jumat (17/1/2020," katanya saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu (18/1/2020).

Ilham mengaku telah menunjuk Elza Sjarief sebagai kuasa hukum terkait kasus ini, sekaligus telah merampungkan semua data yang dibutuhkan untuk proses hukum.

Data tersebut mulai dari rekaman CCTV pada 3 Januari 2020 pukul 21.02 WIB di Gerai Indosat, Mal Bintaro Jaya Xchange, Banten, formulir isian terduga pelaku, rincian transaksi di Bank Commonwealth, hingga kartu kredit BNI.

Ilham mengatakan pencurian nomor kartu ponsel dan pembobolan rekening miliknya berawal dari pertukaran kartu di gerai Indosat yang dilengkapi CCTV.

Dari rekaman CCTV menunjukkan terjadinya tindak kejahatan yang menimpa Ilham.

"Mestinya ketika mengetahui terjadinya tindak kejahatan pidana seperti itu, harusnya segera dilaporkan kepada pihak kepolisian. Ketika saya melaporkan tindak kejahatan yang menimpa saya kepada pihak kepolisian, saya baru mengetahui bahwa sayalah orang pertama yang melaporkan kasus tersebut," ujarnya.

Menurut Ilham, dia sempat mengatakan kepada pihak Indosat dan Bank Commonwealth bahwa dirinya sebagai korban dirugikan secara konkret, tapi yang sebetulnya dihantam oleh pelaku kejahatan tersebut adalah sistem pengawasan Indosat dan Bank Commonwealth, sehingga hal ini tentunya dapat membuat ketakutan bagi konsumen ke depannya.

Ilham juga menyampaikan pihak Indosat sudah menemuinya dan dalam pertemuan tersebut Indosat memberikan data yang dimintanya mengenai rekaman CCTV, surat yang mengonfirmasi terjadinya pertukaran kartu SIM pada 3 Januari 2020, dan fotokopi formulir yang diisi pelaku.

Sedangkan, dalam pertemuan dengan pihak Commonwealth, Ilham memprotes keras kepada gagal menjalankan amanah untuk melindungi dan menjaga nasabah.

"Saya sampaikan protes keras. Saya juga mengungkapkan kekecewaan berat kepada mereka yang saya percayai menyimpan uang, namun tidak menjaga amanah itu dengan baik," sebut wartawan senior tersebut dalam akun resmi Facebooknya.

Dalam pertemuan tersebut Ilham juga langsung menutup rekening dan melakukan penarikan deposito di Bank Commonwealth.

Menurut Ilham, dua tahun lalu memang mengakui keamanan dan perlindungan nasabah di bank tersebut cukup ketat.

"Tapi, pada kejadian pembobolan 6 Januari lalu, hanya dalam waktu beberapa jam saja, uang tabungan saya terkuras habis. Rasanya tidak masuk akal, namun begitulah faktanya. Karena komit pada perlindungan masyarakat, maka penutupan rekening dan penarikan deposito saya umumkan di sini supaya seluruh masyarakat bisa menarik pelajaran berharga," tulis Ilham masih di Facebook.

Wartawan senior Ilham Bintang mengalami peristiwa tidak menyenangkan, yakni nomor kartu ponselnya dicuri dan uang ratusan juta rupiah di dalam rekening bank miliknya dikuras pelaku pencurian nomor kartu seluler tersebut.

sumber: suara.com

Moeldoko: Tidak Perlu Lagi Kita Bicara Mayoritas dan Minoritas

BERITA TERKINI - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan bahwa di negara Pancasila tidak boleh ada istinah minoritas dan mayoritas. Menurut dia bangsa ini beragam, sehingga aneh jika ada kelompok yang selalu mempersoalkan keberagaman.

"Saya selalu teriak dengan lantang, tidak perlu lagi kita bicara mayoritas dan minoritas. Aneh bangsa ini. Bahkan menjadi perbincangan yang meruncing," kata Moeldoko di Jakarta, Sabtu (18/1/2020).

Moeldoko juga mengaku heran terhadap kondiisi yang tengah dialami oleh Indonesia. Dimana orang-orang mulai berani terang-terangan intoleransi dan SARA.

"Saya ingat persis pada tahun saya masih dinas, tahun-tahun sebelum 1998 itu orang bicara SARA nggak berani, tapi sekarang kita perbincangkan substansi SARA itu, aneh bangsa ini," jelas dia.

Kemudian, Moeldoko mengajak semua pihak berkolaborasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa.

"Program-program pemerintah tidak bisa jalan sendirian. Pemerintah perlu berkolaborasi dengan semua pihak," tandas dia. [akr]

PKS Tolak Pansus Banjir, Banjir Bukan Urusan Anies Saja Tapi Juga Urusan Jokowi

BERITA TERKINI - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdurrahman Suhaimi secara tegas menolak pembentukan Pansus Banjir yang diwacanakan sejumlah politisi Kebon Sirih.

“Intinya untuk Pansus Banjir kita nggak setuju,” tegas Suhaimi saat dihubungi wartawan, Jumnat (17/1/2020).

Suhaimi melanjutkan, dibandingkan pembentukan pansus, dirinya lebih setuju dan mendukung kepada penyelesaian permasalahan banjir.

“Kalau soal penanganan banjir, saya kira pak Anies sudah berusaha secara maksimal. Untuk lakukan penanganan baik sebelum atau pasca,” ujar Suhaimi.

Kendati begitu, Suhaimi tidak memungkiri memang diperlukan adanya evaluasi menyeluruh terkait permasalahan banjir. Misalnya waktu yang diperlukan dalam penanganan pasca banjir.

Terakhir, Suhaimi juga menjelaskan bahwa urusan banjir Jakarta bukan hanya tugas pemerintah daerah semata, melainkan juga tugas pemerintah pusat.

“Artinya koordinasi pusat dan daerah itu harus diperkuat. Harus melibatkan ahli-ahli, mereka dikasih tantangan untuk selesaikan banjir di DKI,” pungkasnya.[ab]

Sumber: indopolitika.com

Tragis,Kecelakaan Maut Terjadi Tak Jauh Dari Tanjakan Emen Subang, 8 Orang Meninggal

BERITA TERKINI - Bus Pariwisata PO Purnamasari bernomor polisi E 7508 W mengalami kecelakaan tunggal tak jauh dari Tanjakan Emen di Kampung Nagrok, Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Sabtu (18/1/2020).

Bus tersebut mengalami kecelakaan usai membawa 58 penumpang dari berwisata di Tangkuban Parahu hendak kembali ke Depok.

“Bus pariwisata membawa 58 wisatawan dari Depok, (wisata) dari Tangkuban Parahu mau kembali ke Depok,” ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar Kombes Pol Saptono Erlangga, Sabtu (18/1/2020).

Dijelaskan, kecelakaan itu terjadi saat bus datang dari Bandung. Di Subang, kendaraan itu melaju dalam kondisi jalan menurun. Ketika tiba di tikungan, bus tiba-tiba terguling.

“Kendaraan datang dari Bandung, menuju Subang, di saat kondisi menurun ada tikungan kekiri, kendaraan tak terkendali terguling ke kanan ke bahu jalan,” tuturnya.

Berdasar keterangan saksi-saksi baik penumpang maupun warga setempat, sebelum kecelakaan terjadi, bus melaju dari arah Bandung menuju Subang. Bus tersebut diduga melaju dalam kecepatan sedang.

Saat melintas di turunan Palasari, Ciater, Subang, bus tersebut menjadi tak terkendali. Disebutkan, kondisi jalan turunan tersebut memang menikung.

Akibatnya, bus pariwisata terguling ke sebelah kanan. Ia menyebut, saksi pun melihat bus tak terkendali pada detik-detik melintasi jalan turunan tersebut.

Kondisi bus yang terlibat kecelakaan maut itu miring. Banyak orang yang turun tangan melakukan evakuasi akibat kecelakaan di kawasan Ciater, Subang.

Akibat kecelakaan tunggal tersebut, dikabarkan menewaskan delapan penumpang dan luka berat 5 orang. Korban tewas dan terluka langsung dibawa ke RSUD Ciereng Subang. Sedangkan jumlah luka ringan sebanyak 15 orang yang dibawa ke Puskesmas Ciater.  

Sumber: Indopolitika.com

Batal Geledah Kantor PDIP, KPK Dibilang Lemah Jokowi Bilang Nggak

BERITA TERKINI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) batal melakukan penggeledahan di kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Hal itu kabarnya karena belum adanya izin dari Dewan Pengawas KPK. Banyak pihak beranggapan kalau KPK lemah dengan UU baru.

Menanggapi hal itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, batalnya penggeledahan bukan karena pelemahan terhadap KPK. Sebab, buktinya KPK masih kuat dengan bukti melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

‎”Buktinya saya sudah sampaikan, yakni KPK melakukan OTT ke bupati dan KPU, meskipun komisionernya masih baru dewasnya masih baru,” ujar Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidan, Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Namun demikian, Presiden Jokowi mengatakan, memang masih dibutuhkan banyak aturan. Sehingga terjadi singkronisasi dengan undang-undang  (UU) Nomor 19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Saya kira memang di KPK masih banyak aturan-aturan yang harus dibuat dan diperbaharui, dan saya tidak mau berkomentar banyak nanti dianggap melakukan intervensi‎,” katanya.

Sekadar informasi, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana‎ mengatakan, KPK telah diperlemah. Sehingga UU Nomor19/2019 tentang KPK tidak terbukti memperkuat lembaga antirasuah.

Kurnia mengatakan, pelemahan KPK itu terlihat dari lambatnya tim KPK dalam menggeledah Kantor DPP PDIP karena membutuhkan izin dari Dewan Pengawas KPK. “Padahal dalam UU KPK lama (UU No 30 Tahun 2002) untuk melakukan penggeledahan yang sifatnya mendesak tidak dibutuhkan izin terlebih dahulu dari pihak mana pun,” ujar Kurnia.

Menurut Kurnia, tindakan penggeledahan yang bertujuan untuk mencari dan menemukan bukti. Sehingga pengledahan saat ini tidak cepat seperti dahulu. Karena harus menunggu izin dari Dewan Pengawas KPK. [Abdillah/Indopolitika.com]

Banjir Jakarta Kemarin, BPDK Klaim Sudah Surut Kurang Dari 2 Jam

BERITA TERKINI - Hujan yang melanda Jakarta Sabtu pagi kemarin (18/1/2020) sempat membuat beberapa wilayah Ibukota tergenang banjir. Kondisi tersebut sempat ramai menjadi pembicaraan warganet di jagat maya twitter, bahkan sempat menjadi trending topic.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta memastikan seluruh genangan di sejumlah wilayah Jakarta, pada Sabtu (18/1/2020) ini telah surut sejak pukul 12.00 WIB.

Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Subejo menyampaikan genangan timbul akibat curah hujan yang tinggi hingga akhirnya menyebabkan genangan mulai dari sekitar 10-30 cm hingga 30-70 cm.

“Tetapi kami pastikan seluruh wilayah telah surut. Bahkan, banyak yang sudah surut sejak pukul 07.00 pagi,” ujar Subejo dalam keterangan tertulisnya.

Adapun RW yang terdampak genangan tersebar di Jakarta Selatan (tiga RW), Jakarta Barat (tujuh RW) dan Jakarta Timur (dua RW).

Sedangkan, ruas jalan yang terdampak genangan tersebar di Jakarta Pusat (satu ruas jalan), Jakarta Timur (tiga ruas jalan), Jakarta Selatan (delapan ruas jalan), dan Jakarta Barat (lima ruas jalan).

“Untuk genangan di ruas jalan dapat surut kurang dari dua jam,” tutur Subejo.

Pemprov DKI Jakarta, melalui Satgas Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Satgas Dinas Bina Marga DKI Jakarta, BPBD DKI Jakarta dan PPSU mengerahkan pompa mobile hingga membersihkan lumpur untuk memastikan genangan dan banjir surut sehingga dapat kembali dilalui kendaraan.

Di samping itu, petugas gabungan dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, Kelurahan, Kecamatan, Puskesmas, hingga PPSU dikerahkan untuk melakukan penyemprotan cairan disinfektan di pemukiman warga, salah satunya di RW 01 Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. [Rifa'i/Indopolitika.com]

Demokrat Nilai Gubernur Anies Telah Bekerja Maksimal Tangani Musibah Banjir

BERITA TERKINI - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Demokrat (PD) Misan Samsuri menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah bekerja maksimal dalam menangani musibah banjir di awal tahun ini. Misan tak sependapat dengan massa pedemo yang menyalahkan Anies dalam peristiwa banjir kemarin.

“Pemerintah daerah menurut hemat saya sudah maksimal melakukan tugas-tugas dan kewajiban mereka ketika musibah banjir terjadi. Data-data juga sudah mereka buka ke publik, mulai dari debit air, personel yang bekerja, peralatan-peralatan, hingga penanganan pascabanjir,” kata Misan kepada wartawan Sabtu (18/1/2020).

“Atas nama pimpinan DPRD dan kawan-kawan Partai Demokrat, kami ingin sampaikan bahwa kinerja gubernur, sekda, dan jajarannya dalam menghadapi musibah banjir kemarin sudah baik,” sambung Misan.

Misan menyampaikan, PD akan memberikan dukungan melalui kewenangannya di DPRD DKI Jakarta kepada Anies dan jajarannya agar kesiapan mereka dalam menghadapi ancaman banjir lebih baik lagi.

“Dan kami akan memberikan dukungan melalui DPRD agar kesiapan DKI Jakarta, terutama dalam masalah pengelolaan air ke depan semakin baik,” ucap Misan.

Senada dengan Misan, Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Achmad Nawawi membela Anies. Dia berpendapat, Pemprov DKI telah melakukan persiapan menghadapi banjir, namun volume air yang meluap di luar prediksi.

“Siapa pun gubernurnya, ketemu musibah sebesar itu, itu akan sama penanganannya. Pemerintah sudah mempersiapkan sebenarnya bahwa prediksi akan datang banjir itu sudah kita siapkan. Tapi dengan asumsi tidak sebesar itu, air yang datangkan hampir empat kali lipat,” ujar Nawawi saat dihubungi terpisah.

Nawawi, yang mengaku terjun ke 24 lokasi banjir bersama timnya, mengungkapkan, dinas-dinas di Pemprov DKI tanggap bencana. Dia memberi contoh dapur umur dan tenda pengungsian yang didirikan Dinas Sosial DKI Jakarta serta kebijakan sekolah dengan baju bebas bagi siswa/siswi korban banjir oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

“Saya kira Pak Anies dan jajarannya sudah berbuat banyak. Saya keliling ke 24 titik banjir, di sana ditemukan ada Dinsos sediakan tenda, dapur umum, kebutuhan korban disediakan. Musibahnya tidak diprediksi sejauh itu, tapi pemerintah sudah mempersiapkan penanggulangan banjir,” tutur Nawawi.

“Saya pikir gubernur dan jajarannya sudah melakukan sesuatu yang jadi tugasnya. Misalnya Dinas Pendidikan juga sudah melakukan sesuatu supaya anak-anak tetap bisa sekolah, misalnya yang banjir boleh pakai baju bebas, saya pikir sudah itu,” imbuh Nawawi. [ab]

Sumber: indopolitika.com

Kelompok Abu Sayyaf Kembali Sandera Lima Nelayan WNI di Perairan Malaysia

Kapal yang digunakan kedelapan WNI yang diculik di perairan Tambisan Lahad Datu Malaysia (ANTARA)

BERITA TERKINI - Pada Kamis (16/1/2020) lalu, baru saja dikabarkan satu WNI bernama Farhan yang disandera kelompok Abu Sayyaf berhasil kabur kehutan kemudian diselamatkan militer Filipina. Hal ini menjadi kabar gembira setelah sebelumnya, 2 rekan Farhan berhasil dibebaskan militer Filipina pada 22 Desember 2019 lalu.

Namun kabar gembira itu tak berlangsung lama, Lima nelayan Indonesia dilaporkan kembali diculik saat berada di tepi timur perairan Sabah, Malaysia, tepatnya di Lahad Datu oleh kelompok Abu Sayyaf dari Filipina selatan.

Dilansir dari laman The Star, dilaporkan enam pria bersenjata berpakaian hitam menculik lima dari delapan nelayan dari sebuah kapal pada hari Kamis (16/1/2020) sekitar pukul 20.00 waktu setempat.

Komandan Komando Keamanan Sabah Timur (Esscom) Datuk Hazani Ghazali mengatakan, orang-orang bersenjata itu berada di sebuah speedboat dan melarikan diri ke negara tetangga setelah mengambil lima sandera.

Hazani mengaku mendapat laporan dari nelayan setempat pada Jumat (17/1/2020) yang menyebut telah melihat jaring ikan di daerah tersebut tetapi tidak dapat menemukan pukat atau krunya di sekitar perairan Tambisan.

Pasukan keamanan di bawah Esscom dikirim ke daerah itu segera dan pada jam 9 malam (Jumat), mereka menemukan kapal pukat menuju Tambisan dan menemukan tiga anggota awak di dalam.

Para awak yang diculik adalah kapten kapal Arsyad Dahlan (41), La Baa (32), Riswanto Hayano (27), Edi Lawalopo (53) dan Syarizal Kastamiran (29). Semuanya disebut sebagai orang Indonesia yang bekerja di perusahaan perikanan yang berbasis di Sandakan, Malaysia.

Kelompok-kelompok penculik untuk meminta tebusan, di bawah kendali orang-orang bersenjata Abu Sayyaf, Salip Murah dan Mike Apo.

Mereka telah mengintai di sepanjang perbatasan laut antara Sabah dan rantai pulau Tawi Tawi Filipina dalam perburuan mereka.

Perairan Tambisan yang berjarak hampir 10 menit dari pulau Tawi Tawi telah menjadi lokasi penculikan sebelumnya. [Rifa'i/Indopolitika.com]

Rp 6 Triliun Dana Jiwasraya ‘Dimakan’ Arwana

BERITA TERKINI - Kesalahan mengelola investasi menjadi salah satu penyebab sengkarut masalah PT Asuransi Jiwasraya. Perusahaan pelat merah tersebut ternyata berinvestasi pada saham-saham gorengan.

Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo mengungkapkan, ada hal yang paling mengherankan dari portofolio investasi Jiwasraya. BUMN ini berinvestasi pada perusahaan penjual ikan arwana yang tercatat di pasar modal.

Jiwasraya menginvestasikan sebesar Rp 6 triliun ke satu perusahaan yang menerbitkan reksadana, perusahaan itu tercatat di Bursa Efek. Perusahaan ini asetnya cuma Rp 300 miliar, omzetnya Rp 21 miliar.

“Dia itu penangkaran ikan arwana, tapi bisa menerbitkan reksadana Rp 6 triliun dan profil investasi Jiwasraya 90 persen ada di saham dan reksadana yang berisiko tinggi,” katanya.

Jika dilihat dari laporan hasil pemeriksaan BPK 2016 terhadap Jiwasraya, tercatat perusahaan memang berinvestasi pada PT Inti Agri Resources Tbk (IIKP). Perusahaan ini adalah perusahaan penjualan ikan arwana yang sahamnya saat ini berada di paling dasar yakni Rp 50 alias saham gocap.

Pada 2015 Jiwasraya memiliki 14 reksadana non asuransi sebesar Rp 8,89 triliun. Kepemilikan Jiwasraya dari 14 reksadana itu beragam mulai dari 54,77 persen hingga 100 persen atau memegang seluruhnya.

Total nilai dari 14 reksadana yang dimaksud adalah Rp 9,3 triliun. Itu artinya Jiwasraya memegang paling banyak dari 14 reksadana itu. Komposisi dari 14 reksadana itu sebesar 99,64 persenatau Rp 9,29 triliun saham. Menariknya lagi, dari angka itu sebesar Rp 6,39 triliun ada di saham emiten ikan arwana tersebut alias IIKP.

Dari komposisi pemegang saham IIKP saat itu, ternyata paling besar merupakan instrumen reksadana sebesar 38,89 persen yang terdiri dark reksasana DET I, TFI (X) – TRA Ordinary I, KFT dan MRF III. Keempat reksadana itu dimiliki mayoritas oleh Jiwasraya. [Rifa'i/Indopolitika.com]

DPRD Jakarta Minta Risma Jangan Omong Kosong, Berikan Data Warga DKI Pindah Karena Terjangkit Asma

BERITA TERKINI - Wakil Ketua Fraksi Gerinda DPRD DKI Jakarta meminta Walikota Surabaya Tri Rismaharini membuktikan dengan data warga DKI pindah ke Surabaya dikarenakan terjangkit asma. Kata dia, Risma harus mampu mempertanggungjawabkan pernyataannya tersebut, bukan asal mengeklaim.

“Saya rasa nggak seperti itu, jadi Bu Risma juga jangan mengklaim seperti itu. Jadi harus mempertanggungjawabkan data-data yang dia peroleh. Bahwa banyak warga Jakarta pindah ke Surabaya karena asma, dia harus mampu mempertanggungjawabkan hal itu. Dia pindah ke Surabaya karena asma atau bukan. Yang kedua, pada saat dia pindah ke Surabaya, kemudian asamnya sembuh dia harus bisa mempertanggungjawabkan juga,” kata Wakil Ketua Fraksi Gerindra DKI, S Andyka, kepada wartawan, Jumat (17/1/2020) malam.

Pernyataan keras Andyka dikeluarkan tatkala walikota yang sedang naik daun ini mengeluarkan penyataan, kalau polusi udara di Jakarta sudah tidak sehat lagi. Kemudian, Risma membandingkannya dengan Kota Surabaya yang dipimpinnya.

Tidak terima dengan pernyataan Risma seperti itu, Andika pun mengatakan kalau masalah polusi Jakarta tidak bisa disamakan dengan Surabaya. Kata dia, luas wilayah Jakarta aja lebih besar dibandingkan Surabaya. Belum lagi, disini jutaan kendaraan yang lalu lalang setiap harinya. Jadi, tidak sepatutnya, Risma berkata seperti itu.

“Banyaknya itu cuma 1, 2, 3, 10, 100, 1.000, harus jelas. Saya rasa Bu Risma nggak usah melakukan komparasi. Terkait Surabaya dan DKI. DKI itu sangat heterogen. Beda dengan Surabaya. DKI jauh lebih luas dibanding Surabaya. DKI jauh lebih banyak kendaraan bermotor dua juta lebih dibanding Surabaya. Jadi jangan seolah-olah bahwa pengelolaan terkait masalah polusi, Surabaya jauh lebih baik, tidak bisa seperti itu,” ujar dia.

“Jadi jangan seolah-olah bahwa Jakarta dengan polusinya yang begitu parah, kemudian mau dipakai apple to apple, nggak boleh kaya begitu, jadi jangan apple to apple dong. Kita harus lihat kompleksitas permasalahan kemudian kita heterogen, sangat heterogen, jumlah kendaraan bermotor jauh lebih banyak, pelayanan kesehatan kita juga jauh lebih baik. Jadi bu Risma harus mampu memberikan data otentik, banyak berapa, 20 banyak, seratus ribu, data itu harus jelas,” sambung Andyka.

Jadi kata Andyka, Risma terlalu menganggap enteng untuk bisa membenahi permasalahan yang dialami Ibu Kota DKI Jakarta. Padahal tidak seperti itu, Di Jakarta masalah itu sangat kompleks. Berbeda dengan di Surabaya. Ia menegaskan, Risma harus bisa menahan syahwat politiknya dengan tidak mengurusi hal-hal yang diluar batas kewenangannya.

Sebelumnya, dalam gelaran acara Indonesia Millenial Summit, di The Tibrata, Jakarta yang diselenggarakan pada hari Jumat, 17 Januari 2020, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyebut banyak warga Jakara pindah ke Surabaya karena terjangkit penyakit asma akibat kualitas udara Jakarta yang buruk.

“Banyak warga Jakarta pindah ke Surabaya karena anaknya asma. Begitu ke Surabaya mereka enggak sakit lagi,” kata Risma saat jadi pembicara di forum Indonesia Millenial Summit 2020 di Gedung Tribrata, Jalana Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Jumat (17/1).

Selain itu, Risma membandingkannya dengan  kualitas udara Surabaya. Risma mengklaim setiap tahunnya kualitas di daerah yang dipimpinnya itu terbilang membaik. Padahal warga Surabaya saat ini disebutnya gemar membeli mobil.

Untuk menjaga kulitas polusi udara agar tetap baik. Kemudian Risma mengakalinya dengan menanam pohon-pohon di tengah kota.[pit]

Sumber: indopolitika.com

Sebut Jokowi Tegas Pemberantasan Korupsi, Mahfud MD 'PHP' Lagi Tokoh Bangsa & Lintas Agama

BERITA TERKINI - Menkopolhukam Mahfud MD mem-pemberi harapan palsu (PHP) kepada tokoh bangsa dan lintas agama lagi dengan mengutarakan Presiden Jokowi tegas dalam pemberantasan korupsi.

“Dulu tokoh bangsa dan lintas agama dibawa Mahfud ke Istana untuk mendesak pengeluaran Perppu KPK. Namun faktanya Jokowi tidak mengeluarkan Perppu KPK,” kata pengamat politik Muhammad Huda kepada suaranasional, Sabtu (18/1/2020).

Menurut Huda, kalau Jokowi komitmen dengan pemberantasan korupsi harusnya mengeluarkan Perppu KPK.

“UU KPK yang baru justru menghambat pemberantasan korupsi. Lihat saja kasus suap yang melibatkan elit PDIP belum ada izin dewan pengawas KPK untuk melakukan penggeledahan,” ungkapnya.

Kata Huda, publik menilai Mahfud MD sudah tidak mempunyai integritas sejak bergabung di pemerintahan Jokowi. “Di dalam pemerintahan Jokowi, Mahfud MD tidak bisa mengubah aturan dan mempengaruhi pejabat terkait,” jelas Huda.

Sebelumnya Mahfud menilai Presiden Joko Widodo telah bertindak tegas, terutama dalam memberantas korupsi.

“Terutama Presiden sangat tegas. Gebuk itu koruptor, selesaikan masalah inefisiensi, deradikalisasi. Konsep itu tidak mudah, sehingga kita harus bersabar,” ujar Mahfud, Jumat (17/1/2020). (Suaranasional.com)

Soal Jiwasraya, Ombudsman Curigai Transaksi Saham Aneh Setahun Jelang Pilpres

BERITA TERKINI - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) melihat ada transaksi aneh dilantai saham setahun menjeleng gelaran Pemilihan Presiden 2019 yang lalu.

“Saya lihat transaksi saham yang cukup aneh-aneh di satu tahun jelang itu (Pilpres) ya. Itu perlu diperhatikan,” kata anggota Ombudsman Alamsyah Saragih usai diskusi Polemik bertajuk “Jiwasraya dan Prospek Asuransi” di Ibis Tamarin Hotel, Jakarta, Sabtu (18/1).

Untuk itu, sambung Alamsyah, Ombudsman mendorong agar ada perbaikan peraturan di pasar modal agar persoalan seperti Jiwasraya tidak terulang ditahun-tahun yang akan datang.

Alamsyah mengatakan, di negara lain sudah ada aturan bahwa disaat musim kampanye ada pembatasan transaksi.

“Itu kalau tidak diterapkan di Indonesia bisa menyebabkan case seperti ini. Ini berpeluang pengumpulan dana bagi politik,” pungkasnya.

Dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya ditaksir mencapai Rp 13,7 triliun. Akibat dari para pengelola asuransi plat merah yang lama itu sangat keliru dalam memainkan investasi saham-sahamnya yang tidak produktif seperti SMRU, TRAM, IIKP, SMBR dan MTFN.

Akibat permainan saham-saham tersebut, per September 2019, perusahaan hanya mencatatkan modal atau ekuitas sebesar Rp. 25,6 triliun, sedangkan utangnya mencapai Rp. 49,6 triliun. Efeknya perusahaan meminta bantuan dana kepada pemerintah sebesar Rp. 32,98 triliun.

Sumber: rmol.id

Galang Dukungan Pansus Jiwasraya, PKS: Panja Tidak Cukup

BERITA TERKINI - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera sudah mulai menggalang kekuatan untuk merealisasikan pembentukan panitia khusus (pansus) kasus megaskandal PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Begitu yang ditegaskan oleh anggota Komisi XI DPR Fraksi PKS, Anis Byarwati dalam diskusi Polemik MNC Trijaya bertema "Jiwasraya dan Prospek Asuransi" di Ibis Tamarin Hotel, Jakarta, Sabtu (18/1).

"Kami sudah keliling, roadshow (ke partai-partai lain)," kata Anis.

Dia optimis usulan PKS bakal mendapat sambutan yang positif dari fraksi partai politik lainnya di DPR.

Bahkan, ia menyebut sudah ada lima fraksi di parlemen yang setuju dengan pembentukan pansus untuk mengusut tuntas skandal Jiwasraya. Hal itu diketahuinya dari pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

"Positif. pimpinan DPR Pak Dasco sebut ada lima fraksi yang setuju cuma kita akan terus gulirkan itu," jelasnya.

Bagi Anis, pansus adalah mekanisme terbaik untuk mengusut tuntas skandal di perusahaan plat merah itu. PKS tidak setuju jika DPR hanya menggulirkan panita kerja (Panja) semata karena masalah ini sangat sistemik.

"Panja tidak cukup. Kita akan usulkan pansus. Kita akan lobi lagi, perjuangan tiada akhir," pungkasnya.

sumber: rmol.id

Aksi Demo Banjir: Pendukung Anis Dipolisikan, Ternyata Gara-gara Ini

BERITA TERKINI - Pendukung Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan kembali dipolisikan.

Jika sebelumnya yang melaporkan adalah politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dewi Tanjung kali ini adalah Advokat Peduli Perdamaian (APP) yang melaporkan.

Pendukung Anies ini dipolisikan buntut pernyataan mereka saat aksi di Kantor Balai Kota, Selasa 14 Januari 2020 lalu.

Dalam aksi tersebut disebut ada pernyataan soal penurunan Presiden Joko Widodo. Pernyataan itu dinilai tak sesuai dengan konteks aksi demo saat itu.

“Kemarin itu adalah demo, tidak ada urusannya dengan masalah presiden (Demo) dalam rangka banjir dan yang didemo itu adalah gubernur, tidak ada kaitannya dengan masalah presiden di dalam konteks itu,” kata Koordinator APP, Suhadi di Mapolda Metro Jaya, Jumat 17 Januari 2020.

Dalam laporannya, Suhadi membawa barang bukti berupa foto serta flashdisk berisi rekaman video. Laporan diterima dengan nomor LP/330/I/YAN.2.5/2020/SPKTPMJ tanggal 17 Januari.

Dimana, dalam laporan tersebut terlapor adalah Anni Hasanah Setiati.

Pasal yang dilaporkan adalah terkait tindak pidana ujaran kebencian Pasal 156 KUHP dan Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. [psid]

Kasus Jiwasraya Sinyal Penegak Hukum Perlu Asah Kemampuan Penyelidikan Kejahatan Korporasi

BERITA TERKINI - Terungkapnya kasus dugaan korupsi di tubuh PT Asuransi Jiwasraya dan PT ASABRI adalah peringatan dini bagi penegak hukum untuk segera berbenah.

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo menyebut kasus tersebut harus direspon penegak hukum untuk melatih dan mengembangkan kemampuan dalam menyelidiki kejahatan korporasi.

"Sangat disayangkan karena pengungkapan kedua kasus dugaan korupsi itu bukan oleh inisiatif maupun kerja penegak hukum, melainkan oleh pemerintah," ujar Bamsoet kepada wartawan, Sabtu (18/1).

Padahal, kata Bamsoet, durasi kejahatan korporasi itu sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu. Indikator kejahatan atau penyimpangan investasi dana publik itu pun telah diperkuat oleh laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).. 

"Sayangnya, selama itu pula penegak hukum dan instrumen pengawas jasa keuangan tidak segera bertindak melakukan pencegahan atau penindakan," jelasnya.

Dia contohkan kasus Jiwasraya, di mana telah membukukan laba semu sejak tahun 2006 dengan merekayasa akuntansi. Sejak 2015, Jiwasraya menjual produk tabungan dengan tingkat bunga sangat tinggi, di atas bunga deposito dan obligasi.

Sambung Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini, hasil jualan produk tabungan itu diinvestasikan pada instrumen saham dan reksadana kualitas rendah yang mengakibatkan terjadinya negative spread.

"Per 2017, Jiwasraya lagi-lagi diketahui merekayasa laporan keuangan, yakni mengaku untung padahal rugi karena kekurangan pencadangan Rp 7,7 triliun," demikian Bamsoet.

Sumber: rmol.id

Skandal Jiwasraya, Ombudsman Endus Kongkalikong Dibalik Investasi Saham 'Gorengan'

BERITA TERKINI - Pada skandal PT Asuransi Jiwasraya, Ombudsman RI menduga ada 'kongkalikong' antara perusahaan-perusahaan asuransi BUMN dengan perusahaan yang ditanamkan dana.

Begitu disampaikan anggota Ombudsman Bidang Ekonomi, Dadan Suparjo Suharmawijaya, kepada wartawan seusai mengisi diskusi di The MAJ Senayan, Jakarta, Sabtu (18/1).

"Ada titik krusial yang kami temukan yang harus ditindak lanjuti. Misalkan ada kemungkinan kongkalikong antara beberapa asuransi BUMN ini dengan perusahaan-perusahaan yang ditanamkan dana dari perusahaan asuransi disana gitu ya," kata Dadan.

Dadan menyatakan, upaya kongkaliong antar perusahaan BUMN itu antara lain untuk kebutuhan yang bermacam-macam. Biasanya kongkalikong terjadi seiring teridentifikasinya saham-saham 'gorengan' seperti dalam kasus Jiwasraya.

"Itu potensi-potensi. Nah, itu harus diperiksa. Indikasinya ada," kata Dadan.

Diuraikan Dadan, Ombudsman telah melihat laporan keuangan PT Asuransi Jiwasraya terutama soal sasaran investasinya. Mulai dari deposito, reksadana, hingga saham.

"Depostio sebetulnya seusatu yang paling aman ya resikonya sedikit. Dulu mereka menyimpan disitu. Dari sisi likuiditas juga itu kan sewaktu-waktu bisa diambil untuk memenuhi kebutuhan perusahaan asuransi," tuturnya.

Tapi belakangan ini, lanjutnya, setelah Ombudsman melakukan pemeriksaaan menemukan kondisi yang berkebalikan. Yakni, nilai saham yang menjadi tinggi.

"Nah ini satu jadi indikasi. Ketika saham menjadi investasi paling tinggi ada banyak kecurigaan dong," tukasnya.

sumber: rmol.id

KSPI: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Pro Pengusaha Rakus

BERITA TERKINI - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menilai Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja merugikan buruh Indonesia.

Sekjen KSPI Muhammad Rusdi mengatakan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tersebut menghilangkan atau mereduksi jaminan sosial di Indonesia terutama jaminan sosial yang disebut dengan pesangon.

“Pesangon akan dihilangkan akan diganti dengan namanya jaminan kehilangan pekerjaan, dan ini manipulatif karena jaminan kehilangan pekerjaan ini nantinya bukan uang dari pengusaha," ucap Rusdi di Kantor LBH Pusat, Jakarta, Sabtu(18/1).

"Itu (jaminan kehilangan pekerjaan) akan mengambil uang buruh juga yang ada di BPJS Ketenagakerjaan, atau jamsostek sebelumnya,” katanya menegaskan.

Selama ini, lanjut Rusdi, buruh mendapatkan pesangon 20 hingga 30 bulan gaji jika di perusahaan tutup atau pegawai di PHK. Sehingga dengan adanya RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akan hilang pesangon tersebut.

“Atau setidaknya akan tergerus atau diganti dengan JKP yang dananya bukan dari perusahaan,” jelasnya.

Dia menilai adanya omnibus law cipta lapangan kerja ini, menyiratkan bahwa pemerintah terutama presiden tidak pro terhadap buruh melainkan para pengusaha cengeng.

“Nah karenanya sekali lagi kami menolak hal itu, kami menilai kebijakan Pak Jokowi ini sangat sangat pro terhadap pengusaha, terutama pengusaha-pengusaha cengeng, dan pengusaha-pengusaha rakus,” ujarnya.

“Karena menurut kami, mengabaikan upah yang layak dan hanya dengan mengupayakan investasi ini adalah sebuah kesalahan yang fatal, mengulangi kesalahan di periode awal Pak Jokowi kemarin yang ekonomi tetap stagnan di angka 5 persen,” pungkasnya.

sumber: rmol.id

Siap-siap, Semua PNS Pusat Wajib Pindah ke Ibu Kota Baru 2024

BERITA TERKINI - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa seluruh abdi negara khususnya yang bekerja di pemerintahan pusat akan hijrah ke ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2024.

Ibu kota yang baru berlokasi di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kaltim.

Luas wilayah yang disediakan pemerintah sekitar 410.000 hektar, dan yang akan digunakan sekitar 56.000 hektar, dan awal pembangunan akan berada di atas lahan seluas 5.000 hektar.

Jokowi bilang, seluruh PNS pusat akan pindah ke Kaltim karena empat tahun ke depan pembangunan kluster pemerintah sudah selesai.

"Pindah semuanya langsung," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2020) seperti melansir detik.com.

Dirinya pun sudah memerintahkan kepada Kementerian PAN-RB untuk mendata seluruh PNS yang saat ini berada di DKI Jakarta.

"Itu sudah kita perintahkan kepada Menpan untuk menyurvei dulu kira-kira yang ingin nggak pindah berapa persen. Kita harus tahu dong," jelasnya.

Ibu kota negara di Kalimantan Timur akan terdiri dari beberapa kluster, mulai dari pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keuangan, hingga riset dan pengembangan.

Khusus kluster pemerintah, Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan akan selesai pada tahun 2024.

Untuk merealisasikan proyek pemindahan ibu kota, Jokowi memastikan bahwa draft RUU pemindahan ibu kota ke Kaltim sudah selesai.

Dia bilang, akan diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada pekan depan bersamaan dengan draft RUU omnibus law.

"Draft UU ibu kota sudah rampung, minggu depan insyaallah kita akan sampaikan ke DPR," kata Jokowi.

Keseriusan pemerintah dalam merealisasikan pemindahan IKN ke Kaltim juga terlihat dengan merekrut tiga tokoh internasional, yaitu President Softbank Corp Masayoshi Son, Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohamed Bin Zayed (MBZ), dan Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.

Tujuannya, dikatakan Jokowi agar ada kepercayaan bagi investor yang mau menanamkan modalnya di proyek pemindahan ibu kota baru ini.

Pasalnya, investasi yang dibutuhkan sangat besar yaitu sekitar Rp 466 triliun.

Porsi pemerintah hanya di bawah Rp 100 triliun, sedangkan sisanya adalah melalui skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) atau public private partnership (PPP), swasta murni.

Nantinya biaya pembangunan ibu kota baru pun tidak menggunakan dana pinjaman.

Jokowi menegaskan, dana yang dipakai berasal dari investasi atau kerja sama melalui skema yang sudah disiapkan pemerintah.

"Yang kita tawarkan tidak pinjaman, tidak ada government guarantee. Nggak ada (pinjaman), jadi semua kerja sama," kata Jokowi.

Sumber: law-justice.co

Firli KPK Yakin Harun Masiku Balik ke Indonesia | Mana Tahan Dia?

BERITA TERKINI - Tersangka kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI, Harun Masiku diyakini akan segera kembali ke Indonesia. Hal ini disampaikan Ketua KPK, Firli Bahuri berkenaan dengan kabar Harun yang masih berada di luar negeri.

Ia pun membandingkan karakteristik tersangka korupsi dengan pelaku kriminal lainnya. Menurutnya, pelaku kriminal cenderung lebih nekat dibandingkan dengan pelaku tipikor.

"Pelaku koruptor itu berbeda dengan pelaku pembunuhan dan pelaku teror yang siap tidur di hutan," sambungnya.

"Kalau pelaku korupsi, berapapun uang negara yang dia bawa akan kembali ke Indonesia. Tinggal kita meminta bantuan aparatur penegak hukum, khususnya Polri karena mereka punya jejaring," demikian Firli.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan sebagai tersangka penerimaan suap terkait pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024. KPK juga turut menetapkan mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, caleg DPR dari PDIP, Harun Masiku serta seorang swasta bernama Saeful.

KPK menduga Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total sebesar Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan KPU sebagai anggota DPR RI.

Sumber: moeslimchoice.com