Berita Terkini | Kabar Terbaru Hari Ini, Viral, Politik, Indonesia, Dunia | BERITATERKINI.co

Headline

Ekonomi & Bisnis

Politik

Peristiwa

Video

24 April 2019

Polri: Penyebar Video Pembakaran Surat Suara Bisa Dipidana

Polri: Penyebar Video Pembakaran Surat Suara Bisa Dipidana
Berita Terkini - Mabes Polri membenarkan keaslian video tentang peristiwa pembakaran kotak dan surat suara Pemilu 2019 yang terjadi di Puncak Jaya, Papua. Polri akan menyelidiki akun penyebar video tentang peristiwa pembakaran kotak dan surat suara.

Juru Bicara Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, penyebar video tersebut berpotensi melanggar UU ITE yang diaggap berkonten bohong dan provokasi. “Itu (penyebar video) bisa dijerat UU ITE kepada pemilik akun yang menyebarkan berita hoaks dan yang tidak sesuai fakta,” kata Dedi kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (24/4).

Dedi menerangkan, Mabes Polri mendapatkan laporan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah (Polda) Papua tentang peristiwa pembakaran kotak dan surat suara di Puncak Jaya, Papua, pada Rabu (24/4). Laporan itu memang sama dari video aksi kejadian serupa yang tersebarkan akun-akun di media sosial. Namun berbeda, kata Dedi laporan dari Polda Papua, menganggap pembakaran kotak dan surat suara itu sebagai aksi untuk memusnahkan sisa logistik pemilu yang tak terpakai.

Menurut Dedi, sisa logistik tersebut sengaja dimusnahkan karena tak diinginkan menjadi alat penyalahgunaan kecurangan pemilu. Sedangkan narasi dalam video di media sosial, aksi pembakaran tersebut aksi kesengajaan dari sikap kecewa para pemilih yang tak dapat menggunakan hak suaranya pada Pilpres 2019.

Para pemilih, cuma mendapatkan surat suara Pileg 2019, dan tak bisa melakukan pencoblosan untuk memilih capres/cawapres. Namun kata Dedi, narasi tersebut, sebagai kebohongan.

Dedi menerangkan, di Papua, sejumlah wilayah pemilihan menggunakan sistem khusus. Ada 12 daerah setingkat kabupaten yang menggunakan hak pilihnya dengan cara noken. Salah satunya di Puncak Jaya.

Sistem noken, merupakan pola pemungutan suara yang menjadikan tetua adat atau orang yang ditunjuk mewakili pemilihnya di satu tempat, untuk melakukan pencoblosan. Sistem noken ini, memang dianggap sah, khusus di wilayah Papua.

Karena itu, kata Dedi, narasi yang ada dalam video tersebar, tak benar dan berpotensi pidana lantaran menyebarkan kebohongan. “Dari hasil pendalaman Direktur Kriminal Khusus akan melakukan investigas terhadap akun-akun yang menyebarkan informasi (pembakaran) tersebut,” sambung Dedi.

Dihubungi terpisah, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Papua, Theodorus Kossay membenarkan peristiwa pembakaran kotak dan surat suara di Puncak Jaya tersebut. Kepada media, Rabu (24/4) ia menyampaikan aksi pembakaran itu terjadi pada Selasa (23/4). Kata dia, logistik pemilu yang dibakar itu, bukan surat suara sisa pemilu yang sudah digelar 17 April. Melainkan surat suara sah yang sudah terpakai dan tercoblos.

“Karena itu melanggar hukum. Karena saat ini kan kita masih melakukan rekapitulasi,” ujar Theodorus saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (24/4). Ia berjanji akan mengusut aksi pembakaran tersebut. Karena menurut dia, aksi pembakaran surat suara itu melanggar hukum. “Karena itu masih menjadi dokumen milik negara,” sambung dia. [rol]

Heboh PBB, Ini Penjelasan Resmi Gubernur DKI

Heboh PBB, Ini Penjelasan Resmi Gubernur DKI
Berita Terkini - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengklarifikasi simpang siur kebijakan menghapus pajak bumi dan bangunan (PBB) gratis dengan nilai jual objek pajak (NJOP) di bahwa Rp 1 miliar. 

Kebijakan ini tertuang melalui Peraturan Gubernur DKI Nomor 38 Tahun 2019 yang merupakan revisi dari Pergub 258/2015 semasa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. 

Melalui video yang dirilis oleh Dinas Komunikasi dan Informasi DKI Jakarta, Selasa (23/4), Anies menegaskan, pembebasan PBB untuk hunian dengan harga di bawah 1 diteruskan, bahkan diperluas. 

"Guru, dosen, termasuk pensiunan guru dan pensiunan dosen diberikan kebebasan PBB di Jakarta," ucap Anies. 

Berikut pernyataan lengkap Anies yang dikutip Kantor Berita Politik RMOL: 

Saya menyampaikan ini untuk meluruskan pemberitaan yang keliru terkait dengan PBB bagi rumah yang nilainya di bawah Rp 1 miliar. Bahwa pembebasan PBB itu diteruskan. Bahkan kita perluas bukan hanya bebas PBB bagi rumah di bawah Rp 1 miliar, tetapi bagi orang yang berjasa bagi bangsa dan negara. Di Ibu Kota ini cukup banyak mereka itu.

Siapa saja? Mereka ada para pahlawan nasional, para veteran, para perintis kemerdekaan, dan penerima bintang jasa pengabdian dari presiden, mereka sampai anak cucunya tiga generasi selama masih menggunakan rumah orang tua mereka, maka tidak dikenakan PBB dan selama rumahnya tidak dipakai untuk kegiatan komersial, tapi dipakai untuk kehidupannya, maka itu dibebaskan.

Ini bagian dan ucapan terima kasih kami kepada mereka, kepada keluarga ini yang sudah mengabdi untuk bangsa dan negara. Tanpa perjuangan mereka, kita tidak bisa merasakan kemerdekaan seperti sekarang ini. Karena itu kita berikan apresiasi sebesar-besarnya, salah satunya adalah dengan pembebasan PBB.

Kedua, adalah bagi kelompok yang sudah mengabdi kepada bangsa dan negara, yang sudah mendarmabaktikan waktunya. Siapa mereka? Para purnawirawan TNI dan polisi, para pensiunan pegawai negeri, mereka juga dibebaskan PBB di DKI Jakarta. Mereka sebagian dari hidupnya, sebagian dari kariernya diberikan untuk bangsa dan negara.

Lalu yang tidak kalah penting, mereka mereka yang berjasa kepada kita. Tanpa mereka kita tidak akan merasakan apa yang sekarang kita rasakan.

Kita duduk, kita bekerja, karena jasa mereka. Siapa itu? Para guru. Merekalah yang mendidik kita sehingga bangsa ini tercerdaskan. Para dosen, mereka hadir membuat kita tercerahkan.

Guru, dosen, termasuk pensiunan guru dan pensiunan dosen diberikan kebebasan PBB di Jakarta Khusus dosen yang full time, yang memang profesinya sebagai dosen, kita ingin penghargaan pada pendidik inni untuk membuktikan bangsa ini bisa menghargai orang-orang yang berjasa.

Jakarta memulai, kami ingin agar mereka menjadi warga terhormat menjadi teladan, dan kita berharap di Jakarta kita merasakan keadilan.

Maka dari itu, pembebasan PBB bukan hanya yang Rp 1 miliar, tapi justru menjangkau mereka yang berjasa baik berjasa di masa perjuangan kemerdekaan, karena itulah kita merasakan ibu kota ini.

Yang kedua yang berjasa sebagai abdi negara, dan mereka yang mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga kita bisa maju seperti sekarang ini.

Semoga penjelasan ini bermanfaat, terima kasih. [rmol]

Sandiaga: 1.567 Kunjungan Saya Niatkan Sebagai Ibadah

Sandiaga: 1.567 Kunjungan Saya Niatkan Sebagai Ibadah
Berita Terkini - Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno saat ini telah menyerahkan seluruhnya hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kepada Sang Pencipta.

Sembari berpasrah diri, ia pun tetap semangat untuk mengawal proses penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu.

Sandi berujar, perjuangannya selama ini bersama Capres Prabowo Subianto adalah sepenuhnya ibadah.

"1567 kunjungan saya ke seluruh wilayah Indonesia. Bertemu dengan jutaan masyarakat Indonesia untuk mendengar langsung aspirasi mereka, saya niatkan ini semua sebagai ibadah," kata Sandiaga.

Bersama Prabowo, kata Sandi, perjuangan sudah diniatkan sejak awal untuk membangun perekonomian bangsa menjadi lebih baik.

Sebab fenomena yang ia temukan selama blusukan di ribuan titik, masih banyak masyarakat yang berada di kehidupan ekonomi di bawah kata layak.

"Di setiap kunjungan, masyarakat selalu mengeluhkan tentang sulitnya mendapat lapangan kerja dan harga-harga kebutuhan pokok yang kurang terjangkau," beber Sandi.

Dengan niat dan ketulusan tersebut, Sandi pun kini memasrahkan diri kepada sang pencipta. Ia meyakini, niat baik akan diganjar dengan hasil yang baik pula.

"Insya Allah. Terus semangat, kita harus pastikan keadilan hadir di negeri tercinta ini," tutupnya. [rmol]

Kesehatan

Internasional

Celebrity

Regional

Hukrim

© Copyright 2019 BERITATERKINI.co | All Right Reserved