Pemilu Jauh Dari Jurdil, KPU Bisa Diseret Ke Ranah Hukum

Berita Terkini - Pelaksanaan Pemilu serentak 2019 yang berlangsung pada 17 April lalu dinilai jauh dari prinsip jujur dan adil (Jurdil). Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun diminta bertanggung jawab alias bisa diseret secara hukum. 

Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional, Ismail Rumadan mengatakan, Pemilu 2019 masih terdapat banyak masalah, kesalahan dan kecurangan.

"Menurut saya masih jauh dari kata jurdil Pemilu kali ini," ujar Ismail kepada wartawan, Senin (22/4).

Jadi jika terjadi kesalahan, maka KPU tidak cukup meminta maaf ke muka publik. Sebab, tanggung jawab moral dan hukum yang melekat di setiap mereka begitu besar.

"Sekecil apapun, sengaja atau tidak disengaja harus diselesaikan secara hukum. Karena ini menyangkut marwah demokrasi kita," pungkas Ismail.

Melihat ada banyak kekurangan terjadi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merekomendasikan sejumlah pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah lokasi. Tidak hanya di dalam negeri, PSU juga direkomendasikan di luar negeri seperti Malaysia.

Di dalam negeri, Sumatera Barat, Bawaslu merekomendasikan PSU di 103 TPS, 20 TPS di Jawa Tengah, 112 TPS di Riau dan beberapa tempat lainnya Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi pun menemukan 1.261 laporan kecurangan pada Pemilu 2019. [rmol]

Ummi Pipik Marahi Andre Taulany: Tolong Ajari Istri Anda, Kekayaan Membuat Sombong

Berita Terkini - Kemarahan netizen terhadap istri Andre Taulany yang menghina Prabowo dengan sebutan gila, sakit jiwa, dan sinting tak terbendung.

Bahkan istri dari almarhum Ustadz Jeffry Albuchori (Uje), Pipik Dian Irawati atau Ummi Pipik pun mengungkapkan kemarahannya.

Lewat kolom komentar Andre Taulany, Ummi Pipik meminta Erin Taulany untuk diajari agar tidak mudah mengucapkan kata kasar.

“Pak andre saya mengenal anda dengan baik tolong ajari istri anda supaya tidak ada tuntutan dari kami di akherat!” ujarnya.

Pipik pun menolak jika akun Instagram Erin diretas sehingga mengeluarkan kata-kata tersebut.

“nggak mungkinlah di hack! Please jangan pada follow akun tersebut!” tegasnya.

Pipik pun menyampaikan satu hadits tentang bahayanya menghina seseorang termasuk Prabowo.

“Dlm hadist muslim Rasul katakan barang siapa yang mengeluarkan hal tdk baik dan mengakiti hari yang mendengarnya dan yg mendengarkan hatinya tidak ridho maka mampu menyeretnya ke dalam api neraka selama 70 th lamanya,” jelasnya.

Ia menegaskan kembali pembelaannya terhadap Prabowo yang meski tidak diunggulkan dalam hitung cepat namun masih meyakini bahwa capres 02 itu bakal jadi presiden pilihan rakyat.

“Pak Andre…. yg menginginkan pak Prabowo jd presiden itu rakyat!! Dan jika qnda sekeluarga tdk memilih beliautdk masalah tp jgn menghina org yg sdh berjasa utk negara..!! Miris!!! Harta tdk mampu membawa adab yg baik!!! Kekayaan membuat sombong!!!!” pungkasnya.

Lihat postingan ini di Instagram

Ada Yang lagi ramee nih dilapak bang andree..

Sebuah kiriman dibagikan oleh MAKIN NYINYIR MAKIN RAME (@nyinyir_update) pada 20 Apr 2019 jam 8:39 PDT

[ps]

Diduga Ada Kecurangan, 'Ratu Adil' Demo KPU Surabaya

Berita Terkini - Kisruhnya penghitungan suara Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 di Kota Surabaya membuat sejumlah elemen masyarakat tak puas. Mereka akan berunjuk rasa di Kantor KPU Kota Surabaya, Jawa Timur.

Diantara sejumlah elemen masyarakat, termasuk elemen "Ratu Adil" (Rakyat Bersatu Untuk Pemilu Jujur dan Adil).

Aksi ini akan digelar pada Senin (22/4) siang. Mereka menuntut KPU menghitung ulang hasil Pemilu 2019.

Selain itu mereka juga meminta KPU mendiskualifikasi Parpol dan caleg yang diduga melakukan kecurangan.

"Aksi ini sebagai bentuk protes serangkain dugaan kecurangan. Apalagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberikan rekomendasi adanya penghitungan ulang di 8.000 lebih TPS di Kota Surabaya," ujar Korlap Aksi, Susi Susanti dikutip Kantor Berita RMOL Jatim. 

Sebelumnya, Bawaslu merekomendasikan penghitungan ulang suara Pemilu 2019 terhadap 8.146 Tempat Pemungutan Suara di Kota Surabaya, Jawa Timur, karena diduga adanya kecurangan berupa penggelembungan suara. 

Rekomendasi tersebut berawal dari laporan lima partai politik di Kota Surabaya dan seorang caleg DPR RI atas dugaan terjadi kecurangan. Diantaranya berupa penggelembungan suara pada ratusan TPS.

Lima parpol tersebut adalah DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Surabaya, DPC Partai Gerindra Surabaya, DPC Partai Hanura Surabaya, DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Surabaya, DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan caleg DPR RI dari Partai Golkar Abraham Sridjaja. [rmol]