Plt Ketum PSSI Joko Driyono Tersangka Kasus Pengaturan Skor

Berita Terkini - Polisi menetapkan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Joko Driyono sebagai tersangka kasus pengaturan skor di Liga 2.

"Setelah dilakukan mekanisme penetapan tersangka dengan gelar perkara," kata Ketua Tim Media Satgas Antimafia Bola Kombes Argo Yuwono kepada wartawan, Jumat (15/2).

Argo menuturkan gelar perkara untuk Jokdri, sapaan akrab Joko Driyono telah dilakukan pada Kamis (14/2) kemarin.

"Kamis kemarin penetapan tersangka pak Joko Driyono," ujarnya.

Namun, Argo belum memastikan tentang penahanan Jokdri.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menambahkan polisi telah mengirimkan surat ke imigrasi untuk mencekal Joko Driyono ke luar negeri.

"Info dari Kasatgas, Bahwa malam ini sudah dikirim surat ke Dirjen Imigrasi untuk pencegahan ke luar negeri atas nama Joko Driyono. Untuk 20 hari ke depan," katanya.

Satgas Anti Mafia, sebelumnya juga telah melakukan penggeledahan di apartement Jokdri yang berlokasi di Apartemen Taman Rasuna, tower 9 lantai 18 unit 0918 C, Jalan Taman Rasuna Selatan, Jakarta Selatan.

Dalam penggeledahan tersebut, satgas menyita sejumlah barang bukti dan dokumen.

Penggeledahan itu berdasarkan pengembangan laporan mantan Manajer Persibara Banjarnegara, Lasmi Indaryani tertanggal 19 Desember 2018.

Penggeledahan juga berdasarkan surat dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan pengeledahan serta berdasarkan surat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan penyitaan.

Pada Kamis pukul 20.30 WIB sebanyak 26 penyidik dari tim Satgas Antimafia Bola mendatangi apartemen Joko di Kuningan.

Penyidik menyita sejumlah barang dari apartemen Jokdri, diantaranya laptop, handphone, bukti transfer, dan kartu ATM.

selain itu, buku tabungan dan lain-lain. Total ada 75 item yang disita polisi. [cnn]

Anak Rusdi Kirana Nyaleg, Keluarga Korban Lion Air: Tenggelamkan!

Berita Terkini - Pencalegan anak Rusdi Kirana, Davin Kirana dalam kompetisi Pemilihan Legislatif 17 April 2019 mendatang, ditanggapi pihak keluarga korban pesawat nahas Lion Air JT-610 dengan nomor pesawat PK-LQP.

Hal ini terpantau dari status akun Facebook milik Latief Nurbana yang merupakan ayah Lutfie Muhammad Luthfi Nurramdhani, salah satu penumpang PK-LQP yang jatuh di perairan Karawang.

Davin yang putra pendiri Lion Air Group bertarung di daerah pemilihan DKI Jakarta II dari Partai Nasdem.

"Wajib viralkan oleh semua anggota keluarga korban JT-610 PK LQP yang sudah tiga bulan dia gantung haknya. Apakah kalian mau menerima calon pemimpin dari turunan manusia tidak berperikemanusiaan? Bagaimana mau jadi pemimpin masa depan jika ayahnya saja tidak punya moral dalam menangani kasus jatuhnya JT-610 PK-LQP, tenggelamkan! Rusdi Kirana tidak punya tanggung jawab untuk menyelesaikan kasus jatuhnya Lion Air JT-610 PK LQP. Doa orang-orang terdzalimi, InsyaaAllah dikabul Allah SWT. Benamkan," tulis Latief.

Saat dikonfirmasi Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (14/2), Latief menjelaskan bahwa dirinya mewakili keluarga korban Lion Air yang belum teridentifikasi.

"Sekarang kami sedang menunggu hasil rapat di Kantor Kemaritiman yang meminta pihak asuransi Lion Air untuk melaksanakan kewajibannya memberikan uang asuransi sesuai dengan Permenhub No 77 Tahun 2011," kata Latief.

Sementara, Lion Air bersedia memberikan klaim asuransi jika sudah ditandatangani perjanjian release and discharge (R&D). Menandatangani R&D berarti pihak keluarga korban tidak berhak menuntut Lion Air di kemudian hari.

Ia pun menyadari hak politik anak Rusdi maju menjadi calon legislatif DPR. Tapi hak-hak korban PK-LQP yang masih digantung Lion Air Group sebaiknya jadi pertimbangan layak tidaknya Davin.

"Setiap WNI memiliki hak politik, tinggal bagaimana publik melihatnya apakah yang bersangkutan layak atau tidak, ya semestinya dia (Rusdi Kirana) memiliki perasaan atau nurani dan tanggung jawab moral untuk menyelesaikan kewajibannya kepada keluarga korban," tandas Latief. [rmol]

Cak Imin: Gara-gara You Uninstall, Pak Jokowi Di-uninstall juga

Berita Terkini - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menanggapi trending tagar #UninstallJokowi. Ia mengaku tak suka dengan 'penghakiman' uninstall tersebut.

"Saya termasuk orang yang tidak suka dengan penghakiman penghukuman uninstall itu, terutama menyangkut pekerjaan orang banyak. Uninstall itu tindakan yang tidak ada gunanya," kata Imin di rumah dinasnya, Jakarta, Jumat, 15 Februari 2019.

Ia menambahkan, karena ada tagar uninstall maka muncul juga tagar #UninstallJokowi. Seharusnya tagar-tagar tersebut tak perlu. Apalagi, pendiri Bukalapak sudah menegaskan tak ada kaitan dengan pilpres.

"Ngapain uninstall. Gara-gara you uninstall maka Pak Jokowi di-uninstall juga. Enggak perlu (tagar uninstall). Gara-gara uninstall itu saya jadi kerepotan. Ya gimana ini ada uninstall Pak Jokowi juga kan. Jadi kita harus klarifikasi," kata Imin.

Sebelumnya, cuitan CEO dan Founder Bukalapak, Achmad Zaky, berujung polemik di dunia maya dengan tagar #Uninstallbukalapak. Sepanjang Jumat pagi, 15 Februari 2019, hashtag tersebut memimpin sebagai trending topik di Indonesia.

Tagar #Uninstallbukalapak adalah wujud kemarahan dari warganet lantaran ujaran Zaky yang menyebut perihal presiden baru dan anggaran riset Indonesia.

Namun menyusul kepopuleran hashtag yang bernada penolakan pada pernyataan Zaky tersebut, tagar #UninstallJokowi justru merangsek ke posisi puncak trending topik dunia. [viva]