Mahfud MD: Amien Rais Tidak Pernah Hina Habibie, Kalau Kritik Memang Iya

BERITA TERKINI - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengenang perjalanan politik almarhum Presiden ke-3 Bacharuddin Jusuf Habibie.

Lewat Twitter, Mahfud bercerita bahwa Habibie pernah dihujat dan dihina oleh lawan politiknya diawal memimpin Indonesia. Namun, Habibie tidak memperdulikan hinaan tersebut, dia tetap berjalan lurus.

"Di awal jadi Presiden Habibie dihujat oleh lawan-lawan politiknya. Ada Profesor (skrg msh hidup) membawa gambar kelapa yang dibelah sehingga tampak kosong sambil bilang 'kepala Habibie tak ada otaknya, seperti ini'. Tapi Habibie jalan terus, tak peduli hinaan, mengikuti "isy kariem wa muttu syahied," tulis Mahfud, Minggu (15/9/2019).

Pernyataan Mahfud mendapat beragam komentar dari warganet. Beberapa pihak menduga bahwa politisi yang dimaksud Mahfud ialah Amien Rais yang pernah menjabat sebagai Ketua MPR RI kala Habibie menjadi presiden.

Namun, Mahfud menyanggah dugaan warganet. Dia menilai Amien Rais tidak pernah menghina Habibie. Meski begitu, Mahfud tidak menyanggah bila Amien Rais kerap mengkritik Habibie.

"Setahu saya, khusus dalam hubungannya dengan Habibie, Amien Rais tak pernah menghina Habibie. Kalau ngeritik memang ya. Amien Rais yang ikut mengorbitkan Habibie jadi tokoh Islam melalui ICMI dan mendukung, tapi tetap kritis saat Habibie jadi Presiden. Beda ya, menghina dan mengritik," timpal Mahfud.

Mnrt saya Amien Rais tak pernah menghina Habibie. Dia hanya mengritik berdasar perbedaan pendapat, apalagi di sidang MPR yang terbuka. https://t.co/O6am9CnlAy

— Mahfud MD (@mohmahfudmd) September 15, 2019

Menelaah Penghapusan Materi Perang

BERITA TERKINI - KEMENAG mulai tahun 2020 berencana menghapus materi perang pada Madrasah Ibtidaiyah hingga Aliyah dalam kurikulum  Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). Rencana ini untuk membangun jiwa toleransi pada agama lain. Materi perang akan mengganti dengan materi tentang kejayaan Islam. Rencana ini dinilai kontroversi dan kontraproduktif bahkan dapat bernilai manipulatif.


Kelima, umat menjadi korban serangan musuh. Isu radikalisme dan intoleran telah memorakporandakan kekuatan umat. Ironinya justru yang menjadi sasaran adalah madrasah, tragis sekali.

Keenam, Kemenag yang seharusnya jadi benteng pembinaan umat Islam, telah menempatkan diri sebagai "perusak" Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). Keliru dan tidak proporsional memaknai perang dan kejayaan Islam. Jiwa perang umat Islam telah memerdekakan Negara Indonesia.

Kiranya penting untuk merenungi kondisi umat Islam Indonesia sekarang ini yang semakin lama terasa seperti tamu di rumah sendiri. Ayo kita tegakkan harga diri umat dengan kepercayaan pada kemuliaan agama yang diturunkan Allah SWT ini. Jangan rusak agama demi pergaulan dunia dan setitik materi. Semoga kita tidak mendidik anak muda menjadi umat yang penakut. Nashrun minallah.

M Rizal Fadillah Penulis pemerhati keagamaan(rmol)

PKS: Kemendag Harusnya Makin Menegaskan Label Halal, Bukan Malah Menghapusnya

BERITA TERKINI - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) protes keras atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019. Permendag itu mengatur soal ketentuan ekspor dan impor Hewan dan Produk Hewan yang tidak lagi mewajibkan atau menghapus keharusan label halal.

“Ini kemunduran luar biasa dengan semangat jaminan halal oleh negara,” kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com.

Jazuli yang pernah memimpin Panja UU JPH ini mengatakan, Permendag yang lama (sebelum direvisi) jelas mencantumkan keharusan label halal tersebut. Lalu kenapa sekarang dihapus, apa Kemendag tidak paham konsekuensi dari aturannya atau segaja melabrak UU yang ada.

Jangan pula, lanjut Jazuli, menteri perdagangan berdalih, bahwa aturan itu sudah diatur di peraturan lain. Sebab Kemendag dan aturannya adalah ujung tombak tata niaga produk di dalam negeri. Jika ada unsur kesengajaan atas nama kepentingan perdagangan, kebijakan ini jelas tidak sensitif terhadap konsumen Indonesia dan bertolak belakang dengan undang-undang dan jaminan negara atas produk halal.

“Kemendag seharusnya makin menegaskan aturan label halal bukan malah menghapusnya dari aturan karena Kemendag adalah ujung tombak tata niaga produk yang beredar di tanah air,” tegas Jazuli.

Untuk itu, Anggota Komisi I DPR ini meminta agar isu ini tidak berkembang dan kontraproduktif lebih baik sesegera mungkin Permendag Nomor 29/2019 itu dibatalkan atau direvisi dengan kembali menegaskan aturan label halal. Dasarnya jelas bertentangan dengan undang-undang dan aturan lain yang lebih tinggi dan lebih kuat.

“Sebaiknya batalkan sekarang juga, jangan sampai menimbulkan keresahan di masyarakat. Ini jelas bertentangan dengan undang-undang jaminan produk halal dan berbagai peraturan lain,” pungkasnya. [jp]

Bahaya jika Tidak Bentuk Dewan Pengawas, KPK Disebut Bisa Tangkap Presiden

BERITA TERKINI - Ahli Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Effendy Saragih, mengatakan, revisi Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK agar lembaga tersebut tidak lupa diri. Dia menilai, revisi UU KPK bukan sesuatu yang aneh.

“Itu wajar-wajar saja, namanya perubahan boleh dong, jangan monoton. Kalau begitu terus repot KPK itu, lupa diri dia nanti,” kata Effendi kepada wartawan, Minggu, 15 September 2019.

Apalagi, salah satu poin dalam revisi itu adalah soal pembentukan Dewan Pengawas KPK. Menurutnya, keberadaan Dewan Pengawas KPK sangat penting untuk melakukan check and balances seperti era demokrasi sekarang ini.

“Jadi jangan sampai absolut, karena absolut itu sangat berbahaya justru. Kalau tanpa pengawasan, di mana-mana namanya absolut itu,” ujarnya.

Menurut dia, aneh saja KPK tidak ada pengawas. Sementara itu, semua lembaga penegak hukum di Indonesia punya pengawas. Bahkan, presiden saja ada yang mengawasi.

“Jadi, dia (KPK) tetap harus dalam pengawasan dong, bahaya kalau tidak diawasi. Besok-besok presiden dicokoknya pula, habis presiden kita, kosong nanti. Berbahaya kan itu,” kata dia.

Di samping itu, Effendi mengatakan, revisi UU setidaknya untuk mendudukkan KPK pada posisi yang seharusnya. Karena, kalau selama ini boleh dibilang KPK itu luar biasa seperti awal dibentuknya lembaga tersebut dalam keadaan luar biasa.

“Tapi sekarang ini kan sudah tidak luar biasa toh, karena itu boleh lah sekarang ditempatkan pada posisi sesungguhnya. Dengan adanya pengawas dan adanya izin penyadapan, justru mau menempatkan pada posisi sesungguhnya KPK itu,” ujarnya.

DPR dan pemerintah sepakat merevisi UU KPK di akhir masa periode anggota legislatif itu. Mereka menyepakati UU ini direvisi menjadi inisiatif DPR.

Terdapat sejumlah isu yang dimunculkan akan menjadi poin revisi UU ini. Di antaranya soal SP3, dewan pengawas, kepegawaian, dan penyadapan.

Sebagai reaksi, Ketua KPK Agus Rahardjo lantas menyerahkan tanggung jawab pengelolaan pemberantasan korupsi ke Presiden Joko Widodo. Pimpinan KPK saat ini menunggu instruksi presiden lebih lanjut.

Hal tersebut ditegaskan Agus menanggapi dinamika pembahasan revisi Undang Undang KPK saat ini. Sebab, hingga saat ini pun pimpinan KPK belum mendapat draf resmi revisinya. [vn]

Bencana Kabut Asap Jadi Pertaruhan Kredibilitas Pemerintahan Jokowi

BERITA TERKINI - Munculnya bencana kabut asap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) disinyalir karena kejahatan sistematis yang dilakukan oleh korporasi.

Hal itu menunjukkan kelalaian sekaligus ketidakcakapan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam melindungi kepentingan publik.

Demikian yang disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Indonesia Ade Reza Hariyadi saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL.


"Bencana kabut asap akan menjadi pertaruhan kredibilitas pemerintahan Jokowi," ujar Ade Minggu (15/9).

Jokowi seharusnya sudah memahami akar masalah dari bencana Karhutla yang fenomenanya selalu berulang tiap tahun. Pemerintah harusnya mampu mengidentifikasi penyebab utama terjadinya karhutla yang merugikan banyak pihak.

"Lalu menyiapkan skenario antisipasi dan penanganannya secara komprehensif," jelas Ade.

Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan putusan yang menyatakan pemerintahan Jokowi melakukan perbuatan melawan hukum dalam kasus gugatan publik tentang kebakaran hutan.

Selama ini Ade menangkap masih ada kesan sikap permisif atau serba membolehkan terhadap korporasi dengan dalih kepentingan investasi dan ekonomi.

Maka Kepercayaan publik akan pulih jika pemerintahan Jokowi melaksanakan putusan MA tersebut dengan konsisten.
(Rmol)

Sandiaga Uno: KPK Sekarang Ada di Titik yang Mengkhawatirkan

BERITA TERKINI - Mantan Cawapres Sandiaga Salahuddin Uno mengajak masyarakat tidak terpecah belah, meski saat ini KPK pada titik yang menghawatirkan sebagai pemberantas korupsi. 

"Ya ini banyak sekali tuntutan dari masyarakat, bahwa KPK ini menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi. Dan sekarang ada di titik yang mengkhawatirkan. Mari sama-sama jangan kita terpecah belah, tapi kita sepakat untuk menghadirkan isu pemberantasan korupsi sebagai agenda utama bangsa kita, yang jangan justru memecah-belah kita. Karena revisi UU KPK ini sudah ditandatangani oleh presiden, sekarang kita mengawalnya, kita semua ada di DPR, sampaikan bahwa ini menjadi kekhawatiran masyarakat," kata Sandiaga Uno usai menjadi pembicara dalam acara Investastion From Different Background di Grand City, Surabaya, Minggu (15/9/2019). 

Selanjutnya, Sandiaga juga mengaku tidak sepakat di salah satu poin revisi UU KPK No 30 tahun 2002 terkait pegawai KPK akan dijadikan Aparatur Sipil Negara (ASN). Sandi menilai KPK tetap harus independen. 

"Menurut saya yang seperti sekarang sudah oke. Tidak usah ada perubahan. Saya ada beberapa poin yang tidak sepakat. Salah satunya adalah mengenai ASN itu," katanya. 

Sandiaga menambahkan jika pegawai KPK akan menjadi ASN, dikhawatirkan secara kinerja akan masuk dalam undang-undan ASN.

"Kedua, sebagai ASN, akhirnya masuk dalam undang-undang ASN dan independensinya mungkin nanti akan terkendala," ujarnya. 

"Jadi bagi saya kita pilah-pilah. Ada hal yang kita sepakati seperti SP3, tapi banyak sekali hal juga yang dikhawatirkan melemahkan KPK. Jadi kita pilah satu per satu, dengan hati yang lapang dan kepala yang dingin. Mari kita sama-sama bersatu untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi," tambahnya.

KPK, jelas dia, Sandi bukan sebagai penindakan saja. Dan itu harus disampaikan ke DPR.

"KPK ke depan bukan hanya penindakan tapi juga pencegahan, itu yang harus disampaikan. Ini tanggung jawab kita bersama. Jangan semuanya menyerahkan kepada pemerintah, tapi ujung-ujungnya ya memang presiden, Pak Presiden harus mendengarkan masukan terutama dari masyarakat sipil khususnya," tandasnya. [ts]

Penasihat KPK: Bayangkan Pak Jokowi, Saat Ini Koruptor Bebas Bekerja

BERITA TERKINI - Masa depan KPK sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi menjadi tanda tanya besar dengan lolosnya revisi UU KPK. Akankah ke depan para koruptor semakin bebas?

"Ini hari-hari ini coba dibayangkan kalau kemudian kita dilanda kegelisahan seperti ini, para koruptor itu bebas bekerja, hari ini siapa kalau misalkan ada orang melapor kemudian sesuatu yang seharusnya di-OTT. Siapa yang bisa bergerak?" kata penasihat KPK Tsani Annafari kepada wartawan, Minggu (15/9/2019).

"Seharusnya kondisi kritis seperti ini dibayangkan oleh presiden," imbuhnya.

Tsani menyampaikan pendapatnya sebagai insan KPK bukan secara institusi. Namun dia merasa seharusnya semua orang yang peduli dengan pemberantasan korupsi harus bersuara.

"KPK itu kan hanya alat tapi alat yang sampai sejauh ini kredibilitasnya diyakini oleh masyarakat," kata Tsani.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengirimkan Surat Presiden (Supres) setuju merevisi UU KPK usulan DPR. Saat ini pun pemerintah-DPR masih membahas draf revisi UU KPK. Akan hal itu, Tsani menyayangkan Jokowi tidak mengajak KPK untuk berdialog.

"Bagi saya begini, substansi itu kan kalau ada di ranah terbuka, didiskusikan ketahuan yang baik yang mana, yang cocok yang gimana, tetapi ini kan masalahnya situasi diskusi yang transparan terbuka itu tidak ada, belum dimunculkan. Kami tidak pernah diajak bicara," kata Tsani.

Jokowi dalam konferensi pers yang digelarnya pada Jumat, 13 September kemarin menyampaikan revisi UU KPK dilakukan terbatas. Dia menyebut ada hal-hal yang diusulkan DPR yang tidak disepakatinya.

"Saya tidak setuju terhadap beberapa substansi inisiatif DPR dalam RUU KPK yang berpotensi mengurangi efektivitas tugas KPK," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (13/9/2019). [dt]

Mundurnya Agus Rahardjo Cs Adalah Tindakan Cengeng Dan Tidak Mendidik

BERITA TERKINI - Kelompok massa mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Sipil memberikan kritikan tajam kepada 3 pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, Saut Situmorang dan Laode M Syarif yang mundur dan menyerahkan mandatnya kepada Presiden Jokowi.

Hal itu mereka sampaikan saat menggelar aksi damai membagikan seribu bunga mawar, membawa poster bertuliskan "Indonesia Damai, Dukung Revisi UU KPK" dan penandatanganan petisi mendukung langkah Presiden merevisi UU KPK di area Car Free Day (CFD) depan Menara BCA, Jakarta, Minggu (15/9).

Korlap aksi Aliansi Masyarakat Sipil, Alif Kemal menilai Agus Rahardjo Cs tidak dewasa dan kekanak-kanakan dalam memimpin KPK.


"Kayak anak kecil, ini tindakan cengeng dan tidak mendidik. Sisa 3 bulan lagi mereka kelar, jika mereka mundur maka bayar ganti rugi ke negara full selama dia menjabat," tegas Alif.

Alif menyesalkan kelakuan pimpinan KPK yang tengah dihujani kritik dan masalah. Kami berharap kejadian seperti ini tidak terulang kembali dengan membuat gaduh suasana.

Dia pun berharap Ketua KPK terpilih Firli Bahuri bisa menjalin sinergitas antar pimpinan dan pegawai tanpa mengganggu pekerjaan sebagai pemberantas korupsi.

"Baperan, kekanak-kanakan dan pimpinan KPK tidak bersikap negarawan. Memalukan sekali Agus Cs ini," sebutnya.

Alif mengapresiasi masyarakat Indonesia khususnya para peserta CFD yang memberikan support menandatangani petisi dukungannya atas revisi UU KPK. Kata dia, revisi UU KPK justru memberikan kepastian hukum. Salah satunya aturan penyadapan dan fungsi adanya Dewan Pengawas.

"Terima kasih banyak kepada masyarakat Indonesia yang telah memberikan dukungan atas revisi UU KPK ini. Agus Cs dan kroninya jangan menggiring opini sesat ke masyarakat. Seolah-olah terdzolimi. Kan aneh, KPK dengan kewenangan besar ogah diawasi. Di mana melemahkannya, bau busuk sudah mulai tercium masyarakat bisa memberikan penilaian," pungkasnya(rmol)

Agus Rahardjo Cs Mundur, Tahanan KPK Bisa Bebas Demi Hukum

BERITA TERKINI - Sikap pimpinan KPK Agus Rahardjo, Saut Situmorang, dan Laode M Syarif yang menyatakan mundur dari kursi pimpinan dinilai banyak orang tidak pantas dan tidak profesional dalam menjalankan amanah rakyat.

Mantan penyidik Kejaksaan Agung Khaerul Imam mengatakan ada bahaya besar jika pucuk pimpinan KPK mundur secara serentak dan mendadak. Salah satunya, tahanan KPK akan bebas demi hukum.

“Bayangkan kalau minggu depan ini ada yang masa penahanannya habis harus diperpanjang enggak bisa diperpanjang dong siapa yang memperpanjang? Ya kan gitu, jadi harus bebas demi hukum tahanan itu,” ungkap Imam saat jumpa media perihal UU KPK di kawasan Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (15/9).

Imam menyampaikan, seharusnya pimpinan KPK melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yag berlaku, jangan berhenti sebelum masa kepemimpinan selesai.

“Lho iya dong, itu kan tugas itu dari tanggal sekian sampai tanggal sekian yaudah jalani saja gitu, kalau dia sakit dia meninggal mau mengundurkan diri silahkan tapi jangan terus jangan bawa rombongan,” jelasnya.

Selain itu, kata Imam, dengan mundurnya pucuk pimpinan KPK dalam kurun waktu hampir bersamaan tersebut akan melemahkan fungsi dan tugas KPK.

“Ada kendala penegakan dan penindakan di KPK, tugas KPK jadi terbengkalai,” tandasnya.(rmol)

Putri Gus Dur Jengkel Buzzer Rezim Tuding Pembela KPK dengan Label 'Radikal', Kena Karma?

BERITA TERKINI - Polemik yang kini menimpa tubuh KPK membuat kubu pendukung Jokowi berbeda pandangan.

Di satu sisi, ada yang tetap membela KPK yang dinilai sedang dilemahkan baik oleh DPR maupun pemerintah Jokowi melalui revisi UU KPK, maupun terpilihnya lima pimpinan baru KPK yang dianggap penuh kontroversi.

Namun di sisi lain, buzzer-buzzer pendukung Jokowi seperti Denny Siregar dkk melabeli mereka yang membela KPK dan menolak revisi UU KPK dengan kata-kata 'radikal', 'kadal gurun', 'taliban' dll.

Putri Almarhum Gus Dur, Alissa Wahid menuliskan kejengkelannya terhadap kelakuan para buzze ini.

"Yang sekarang membela KPK dituduh bodoh, radikal, bahkan dituduh bani kadal gurun, blablabla. Padahal yang membela: Buya Syafii Maarif, Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Romo Magniz Suseno, dll. Dipertandingkan dg nama2 yang muncul belakangan via medsos dg narasi taliban?!?!", kata @AlissaWahid di twitter.

Yang sekarang membela KPK dituduh bodoh, radikal, bahkan dituduh bani kadal gurun, blablabla. Padahal yang membela: Buya Syafii Maarif, Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Romo Magniz Suseno, dll. Dipertandingkan dg nama2 yang muncul belakangan via medsos dg narasi taliban?!?!

— Alissa Wahid (@AlissaWahid) September 13, 2019

Ungkapan kejengkelan Alissan Wahid ini direspon oleh para pendukung capres 02 di Pilpres lalu yang kerap dilabeli dengan tuduhan-tuduhan radikal.

Kasihan ya baru kena label taliban dan unta gurun dari kawan sendiri. Karma mbak, hahaha

— Panca (@panca66) September 13, 2019

Kami udah dari dulu dituduh radikal intoleransi khilafah hti oleh bujer rejim. Dan kami udah kebal dituduh begitu.

Kalo kalian juga dituduh begitu, artinya apa? Artinya radikal intoleran khilafah emang cuma sekedar isu, dan cm dijadiin senjata oleh buzzer utk membungkam yg beda. https://t.co/gW1LapaY9r

— Bang Pol (@bngpl_) September 14, 2019

Yg nuduh gitu kan teman2mu satu kolam. Asyik pakai isu khilafah, radikal radikul untuk menghantam oposisi. Sekarang dipakai buat menghantam KPK.

— MelawanDungu (@LifeFleeting1) September 13, 2019

KPK Dituding Punya Pegawai Taliban, Hensat: Benturkan Korupsi dan Radikalisme Itu Aneh!

BERITA TERKINI - Analis komunikasi politik Hendri Satrio menyampaikan isu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI memiliki pegawai dari kelompok radikal Taliban hanya isu aneh yang sengaja dicuatkan saat DPR RI merevisi UU KPK.

“KPK Taliban ini adalah isu gorengan yang paling aneh diseputar isu revisi UU KPK dan pemilihan Capim KPK;” ungkap pria yang akrab disapa Hensat, Minggu (15/9)

Dia menyampaikan, isu pegawai Taliban tersebut muncul di saat ada gejolak di tubuh KPK. Hal itu untuk mencerminkan bahwa pendukung KPK dari kelompok radikal.

“Aneh, sebab ini langsung membenturkan usaha pemberantasan korupsi dengan radikalisme. Seolah-olah dibuat citra pendukung KPK adalah kelompok radikal dan pendukung revisi UU KPK adalah kelompok waras non radikal,” jelasnya.

Menurutnya, kelompok paling radikal yakni adalah koruptor. “Bagi saya kelompok paling radikal adalah koruptor, tidak ada yang bisa menandingi keradikalan seorang koruptor,” tambahnya.

Hensat berharap agar masyarakat tidak terpecah belah dengan adanya isu radikal mengenai KPK.

“Sebaiknya rakyat tidak lagi dipecah dengan isu radikal non radikal, ajarkan rakyat berpikir sehat pada tatanan yang jelas, tidak melenceng kemana-mana, sehingga Persatuan Indonesia tetap di jaga,” ucapnya.

“Mari fokus ke pemberantasan korupsi!,” tandasnya. [rm]

Menurut Luhut, Jokowi Mirip dengan Habibie dalam Bidang Teknologi

BERITA TERKINI - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan menyampaikan sedikit kisah dan pandangannya terhadap mantan presiden Indonesia ketiga yang baru saja berpulang, Bacharuddin Jusuf Habibie. Bagi Luhut, BJ Habibie sangat cocok dengan atasannya saat ini yaitu Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

“Saya tahu bahwa Pak Habibie sangat cocok dengan Pak Presiden Joko Widodo, meskipun di depan publik dalam dua kali Pilpres (2014 dan 2019) beliau tidak pernah terlibat secara langsung,” kata Luhut lewat akun resmi Facebooknya pada Jumat, 13 September 2019.

Dua hari sebelumnya, Rabu sore, 11 September 2019, BJ Habibie menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta pusat. Keesokan hari, Habibie dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, bersebelahan dengan makam istrinya, dr. Hasri Ainun Besari atau yang dikenal sebagai Ainun Habibie

Ada tiga hal yang menurut Luhut membuat Habibie cocok dengan Jokowi. Pertama yaitu dalam pandangan mengenai demokrasi Indonesia yang harus ditegakkan. Kedua yaitu kedua tokoh adalah orang yang mau dan sabar mendengar pendapat orang lain.

Menurut Luhut, tidak mudah bagi seorang pemimpin untuk mau dengan sabar mendengar pendapat orang lain. Pandangan ini disampaikan Luhut karena BJ Habibie pernah meminta pendapatnya saat ditunjuk menjadi Duta Besar Indonesia untuk Singapura pada 1999.

Lalu, alasan ketiga adalah karena keduanya sama-sama melihat bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi menentukan masa depan bangsa dan harus dikuasai Indonesia. “Saya sendiri berjanji kepadanya untuk tetap memberi perhatian pada salah satu “warisan” Pak Habibie yaitu BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi),” kata dia.

Itu sebabnya, saat pertama kali masuk di pemerintahan Jokowi pada 2015, kata Luhut, ia banyak mendorong keterlibatan BPPT pada program-program yang ada di pengendaliannya, yang menyangkut teknologi. Hampir semua fasilitas peninggalan Habibie di BPPT Serpong dan di Surabaya Ia tinjau. Lalu kemudian, ia dorong BPPT untuk aktif memberi sumbangsih kepada negara dan bangsa.

“Jadi, selamat jalan Pak Habibie. Sejauh yang saya bisa lakukan dan selama dalam kewenangan, BPPT tetap menjadi andalan saya menyangkut teknologi dan kegunaannya bagi masa depan Indonesia yang lebih baik..!” tulis Luhut. [tco]

Lukas Enembe: 61 Tokoh Papua yang Bertemu Jokowi Tak Miliki Kapasitas

BERITA TERKINI - Gubernur Papua, Lukas Enembe menilai seharusnya pemerintah pusat melibatkan pemerintah daerah jika ingin bertemu dengan tokoh-tokoh Papua. Ia mengatakan tokoh-tokoh yang dilibatkan dalam menyelesaikan persoalan harus memiliki kapasitas yang jelas dan merepresentasikan rakyat Papua.

Lukas pun mengungkapkan bahwa banyak unsur-unsur tokoh daerah yang semestinya bisa dilibatkan oleh pemerintah pusat jika ingin menyelesaikan persoalan Papua. Bukan justru, pemerintah pusat mengundang tokoh dengan sembarangan, yang tidak memiliki kapasitas dalam menyelesaikan persoalan Papua.

"Papua ini ada pemerintahan daerahnya. Jika presiden ingin bertemu dengan tokoh-tokoh Papua, libatkan pemerintah daerah. Di sini ada Forkompimda. Ada Gubernur, Pangdam, Kapolda, DPRP dan MRP, Papua dan Papua Barat. Juga ada Ketua-ketua Sinode Gereja. Bukan ambil orang sembarangan tanpa kapasitas yang jelas,” kata Lukas, Sabtu (14/9/2019) malam.

Lukas berpendapat pemerintah pusat semestinya bisa meminta pemerintah daerah untuk memfasilitasi tokoh-tokoh Papua bertemu presiden. Sehingga, apa yang dibicarakan dengan presiden benar-benar menyentuh akar persoalan.

Lukas pun lantas mempertanyakan kapasitas 61 tokoh Papua yang dipertemukan dengan Presiden Jokowi di Istana Negara pada Selasa (10/9) lalu.

Sebab, Lukas menilai 61 tokoh tersebut sama sekali tidak menyampaikan persoalan yang terjadi di Papua, melainkan menyampaikan hal-hal yang sangat tidak substansial seperti pembangunan istana presiden di Papua, pemekaran hingga penempatan jabatan eselon 1 dan 2 di kementerian dan lembaga.

“Jika kemarin mereka menyampaikan akar persoalan Papua, kita terima. Mereka lupa bagaimana ratusan ribu orang Papua telah mati karena persoalan Papua ini. Menyelesaikan persoalan Papua ini bukan hal mudah,” katanya.

Karena itu, Lukas menduga ada kepentingan lain di balik pertemuan pemerintah pusat dengan 61 tokoh Papua tersebut.

“Saya menduga pertemuan itu dilakukan untuk kebutuhan diplomasi Indonesia di luar negeri saja. Untuk digunakan oleh Dubes-Dubes menjelaskan situasi dan kondisi Papua kepada pemerintah dimana mereka bertugas,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengkalim 61 tokoh Papua dan Papua Barat yang dipertemukan dengan Jokowi benar-benar telah disaring serta mewakili masyarakat dan tokoh adat.

Wiranto juga memastikan 61 tokoh tersebut murni menyampaikan aspirasi masyarakat Papua bukan meminta jabatan. [sc]

KPAI Sayangkan Anak-anak Diajak Demo Dukung Revisi UU KPK

BERITA TERKINI - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyayangkan aksi damai yang dilakukan massa pro revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, melibatkan anak-anak. Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Lawan Korupsi itu menggelar aksinya di depan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (14/9/2019).

Komisioner KPAI bidang Partisipasi Anak, Jasra Putra, meyakini anak-anak yang diajak ikut aksi tersebut tidak mengetahui isu Revisi UU KPK.

"Kita sangat sayangkan kejadian pelibatan anak, dimana anak-anak tidak mengetahui isunya," ujar Jasra Putra, Sabtu malam.

Jasra Putra menjelaskan, isu Revisi UU KPK yang saat ini tengah ramai dibicarakan tidak terkait langsung dengan kepentingan tumbuh kembang anak. Untuk itu ia menyayangkan korlap aksi melibatkan anak-anak.

"Dalam isu ini, sesungguhnya melibatkan anak dalam bentuk demontrasi mencedrai, bagaimana orang dewasa seharusnya bersama anak," kata dia.

Menurutnya aksi yang melibatkan anak-anak sangat membahayakan. Jasra Putra khawatir aksi yang semula berjalan damai nantinya terjadi kericuhan atau bentrokan antara massa dengan petugas atau massa dengan massa yang lain.

"Dalam situasi demo dan lingkungan yang tidak kondusif tentu membahayakan bagi tumbuh kembang anak di masa datang," kata dia.

"Sekali lagi, kami mengimbau baik yang pro maupun yang kontra terkait revisi UU KPK ini untuk tidak melibatkan anak-anak," jelas Jasra Putra.

Selain itu, ia meminta pada orangtua dan pihak terkait tidak melibatkan anak-anak dalam pusaran konflik orang dewasa.

"Kita masih ingat kerusahan 21-23 Mei masih menyisakan masalah bagi 62 anak-anak kita akhirnya berhadapan dengan hukum dan 3 orang yang meninggal. Tentu anak-anak kita rentan dengan situasi lingkungan yang tidak ramah kepada anak-anak," kata dia. [sc]

Agus Rahardjo Dkk Mundur, Pengamat: Ternyata Mereka Bukan Pejuang Antikorupsi

BERITA TERKINI - Sikap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memilih menyerahkan tanggung jawab pemberantasan korupsi ke Presiden menandakan Agus Rahardjo dan kawanannya bukanlah pejuang antikorupsi sesungguhnya.


“Ah bukan pejuang mereka. Ternyata mereka hanya pejabat KPK, bukan pejuang antikorups,” ungkap Analis komunikasi politik lembaga survei KedaiKOPI, Hendri Satrio kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (15/9).

Hensat, sapaan Hendri Satrio ini mengaku kecewa dengan keputusan para pimpinan KPK yang memilih mundur sebelum berjuang memberantas korupsi hingga akhir masa jabatan.


Disebut hanya sekadar pejabat lantaran Agus Rahardjo Dkk bersikap kekanak-kanakkan. Padahal jika seorang pejuang, apapun kondisinya akan terus berjuang meski dikerdilkan.

Mengecewakan sekali! Rakyat berharap mereka strong, eh terus mundur, waduh,” geramnya.

“Ngarepin rakyat mikir gimana tentang mereka? Jagoan atau pahlawan atau pengecut, atau malah jangan-jangan pejabat manja,” tandasnya. (Rmol)

Ramai Anak di Bawah Umur dalam Aksi Dukung Revisi UU KPK, Mengaku Diimingi Rp50 Ribu

BERITA TERKINI - Puluhan anak di bawah umur turut serta dalam aksi unjuk rasa depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Sabtu (14/9). Di antara mereka mengaku mendapatkan imbalan atas kontribusinya dalam melancarkan demo tersebut. 

"Saya dari daerah Sentiong. Dijanjiin [dibayar], tapi gak tahu berapa," ujar salah satu anak laki-laki berumur 16 tahun yang enggan disebutkan namanya. 

Selain itu, awak media juga menemui segerombolan remaja lainnya yang berbeda dari sebelumnya. Salah satu dari mereka mengungkapkan, bahwa datang bersama 16 teman sebayanya dari tempat asal mereka di daerah Cipinang, Jakarta Timur. 

Dia mengaku diajak oleh kawannya serta diimingi uang sebesar Rp50 ribu yang akan dibayarkan oleh koordinator aksi setelah mengikuti aksi demonstrasi. 

"Diajak temen. Diajak mau ikut demo enggak. [Dibayar] gocap [lima puluh ribu]," tutur salah satu anak berumur 15 tahun. 

Selain anak-anak di bawah umur, awak media juga coba menanyakan hal serupa kepada ibu-ibu yang juga dalam rombongan aksi demo. Mengenakan baju merah, ibu ini tampak meneriakkan sesuatu mengikuti instruksi orator yang berada di atas mobil. 

Ibu berumur kisaran 40 sampai 45 tahun ini mengaku bagian dari massa aksi yang turut hadir pada demonstrasi yang berujung kerusuhan di depan Gedung KPK, Jumat kemarin (13/9). 

"Iya, tapi rusuh kemarin kan. Jadi saya pulang," ungkapnya.

Dia mengaku diajak oleh oknum bernama Sri, yang merupakan salah satu koordinator lapangan aksi massa ini. Bersama puluhan warga lainnya, dia datang menuju KPK  menggunakan bus Metro Mini. 

"Diajak sama Mbak Sri, ketuanya dia. Katanya ayo ke KPK ikut, gitu," katanya. 

Sama seperti remaja sebelumnya, ibu ini mengaku dijanjikan uang sebesar Rp50 ribu beserta makan siang. Yang lebih miris lagi, dia tidak mengetahui untuk persoalan apa ia datang ke Gedung KPK. 

"Enggak tahu apa-apa saya. Saya mah ikut meramaikan aja, diajak doang kan," ucap ibu tersebut sambil tertawa. 

Adapun aksi massa ini menuntut dihapuskannya Wadah Pegawai (WP) KPK, mendesak segera digantinya Komisioner KPK dengan Pimpinan KPK yang baru saja terpilih, serta mendukung Revisi UU KPK. [gt]

Dosen UGM Penolak Revisi UU KPK Diteror Telepon Misterius dan Diretas Akun Whatsappnya

BERITA TERKINI - Ahli Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar mendapatkan teror setelah banyak bicara menolak revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK. Dia mengatakan beberapa hari ini mendapatkan ratusan panggilan telepon dari nomor tak dikenal, baik dari dalam maupun luar negeri.

“Teman-teman hari ini mengalami gangguan telepon yang luar biasa,” kata dia dalam diskusi di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 11 September 2019.

Zainal menuturkan, hari ini saja dirinya mendapatkan puluhan telepon dari nomor tak dikenal. Nomor yang meneleponnya ada yang berasal dari Inggris, dan negara lain. “Tidak saya angkat karena berbahaya,” kata dia.

Menurut Zainal, bukan cuma dirinya yang mengalami teror tersebut. Sedikitnya ada 10 akademisi yang juga mendapatkan teror dari nomor tak dikenal. Di antaranya, Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti dan dosen UGM Rimawan Pradiptyo. Akun WhatsApp Rimawan bahkan diretas. Peretas tak dikenal mensabotase akun milik pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM ini untuk menyebarkan konten dukungan terhadap revisi UU KPK.

“Tiba-tiba mas Rimawan di group Whatsapp mengirim konten yang berlawanan dengan sikap tolak revisi UU KPK,” kata Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor Profesor Hariadi Kartodihardjo, Selasa malam, 10 September 2019.

Semua akademisi yang diteror itu punya satu kesamaan sikap, yakni menolak revisi UU KPK. Rimawan misalnya, dia adalah penggagas pernyataan sikap dari guru besar dan dosen lintas kampus untuk menolak rencana revisi UU KPK. Per 10 September 2019, pernyataan sikap yang digagas Rimawan berhasil mendapatkan hampir dua ribu dukungan dari dosen di 33 kampus. [tc]

KPK Dilumpuhkan, Iuran BPJS Naik, Subsidi Listrik Dicabut, Gerindra: Selamat buat Pemilih Jokowi

BERITA TERKINI - Penolakan terhadap revisi UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) terus disuarakan oleh berbagai kalangan, mulai dari tokoh lintas agama, guru besar, mahasiswa, hingga para aktivis anti rasuah.

Mereka menolak revisi UU KPK karena diyakini akan melemahkan lembaga anti rasuah tersebut.

Sekitar 70 Pasal dalam draf revisi UU KPK itu mengancam proses pemberantasan korupsi di Indonesia.

Meski KPK akan ‘diamputasi’ melalui revisi UU KPK, Presiden Jokowi justru menyetujuinya. Ia telah mengutus dua menterinya untuk ikut membahas revisi UU KPK.

Terkait hal itu, Wasekjen DPP Partai Gerindra Andre Rosiade menyindir pihak-pihak yang justru memilih presiden Jokowi pada Pilpres lalu.

Menurutnya, para pegiat HAM dan pegiat antikorupsi yang menyuarakan penolakan UU KPK itu dahulu memilih Jokowi.

Ia pun menyampaikan selamat kepada para pemilih Jokowi yang sudah menikmati hasil pilihannya.

“Para aktivis HAM atau aktivis korupsi yang teriak-teriak bela @KPK_RI mereka adalah pemilih Pak @Jokowi. Selamat menikmati pilihan anda di Pilpres 2019,” kata Andre dalam cuitan akun Twitter pribadinya, Sabtu (14/9).

Atas dasar itulah, Andre meminta semua pihak untuk berhati-hati dan mengambil pelajaran dari pilihan politik yang begitu berarti bagi keberlangsungan kehidupan bernegara.

Andre menyebut tidak hanya soal revisi UU KPK, tetapi rencana kenaikan dua kali lipat iuran BPJS Kesehatan dan pencabutan subsidi listrik oleh pemerintah juga akan berdampak bagi kehidupan ekonomi masyarakat seluruh Indonesia.

“Dan, bagi yang akan merasakan kenaikan BPJS dan listrik. Ini pelajaran jangan salah pilih dalam Pemilu,” tandasnya.

Sebelumnya, tiga pimpinan KPK telah menyerahkan mandat pengelolaan KPK kepada Presiden Jokowi.

Ketiganya yakni Ketua KPK Agus Rahardjo, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dan Saut Situmorang. Saut sendiri sudah menyatakan mengundurkan diri dari KPK.

“Dengan berat hati, hari ini Jumat 13 September 2019 kami menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Bapak Presiden Republik Indonesia,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/9).

Terkait hal itu, Agus menyatakan pihaknya akan menunggu perintah Presiden apakah masih akan dipercaya sampai bulan Desember 2019. Diketahui, masa pimpinan KPK jilid IV akan berakhir pada Desember 2019.

“Dan kemudian akan tetap operasional seperti biasa, terus terang kami menunggu perintah itu,” ucap Agus. [ps]

Beginilah Tabligh Akbar Ustaz Syafiq Basalamah Di Gunung Kidul”

OLEH: ILHAM BINTANG
BERITA TERKINI - TABLIGH Akbar Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah, Minggu (15/9) pagi di Dusun Warak, Desa Girisekar, Panggang, Gunung Kidul Yogyakarta, yang dihadiri 15 ribu jamaah berlangsung semarak namun khidmat.

Para jamaah adalah warga desa setempat, yang warga yang datang dari seluruh pelosok Yogyakarta. Ada juga rombongan dari Surabaya, Semarang, dan Bandung, dan kota-kota lain. Dari Jakarta, terlihat rombongan Bikers Sunnah Indonesia, artis Eva Arnas, Cici Tegal, Uki gitaris Noah Band dan istrinya, Meta, pengusahan perjalanan haji dan umrah Linda Syamsuddin.

Tabligh itu berlangsung di kompleks Pesantren Darush Sholihin milik Ustaz Abduh Tuasikal. Jamaah yang hadir melebihi kapasitas area, hingga meluber memenuhi jalanan, halaman rumah penduduk sekitar, dan bahkan bukit-bukit kapur yang mengelilingi panggung Tabligh.

Jamaah berdatangan di lokasi sejak pukul lima pagi. Kebanyakan menumpang ratusan bus dan angkutan umum. Mereka memasuki area berbaris tertib sambil menerima nasi bungkus dan bingkisan lain dari panitia.

“Undangan jamaah hanya melalui pemberitahuan secara ketuk tular,” kata Ustaz Abduh Tuasikal yang pagi itu juga telah berhasil merampungkan Daurah Islamiyah mengkaji kitab “105 Prinsip Akidah Imam Ath Thaway”. Kitab itu hasil terjemahan Ustaz Abduh Tuasikal dari karya Syaikh Dr Muhammad Bin Abdurrahman Al Khumais.

Daurah berlangsung di Pesantren Darush Sholihin sejak Kamis (12/9) diikuti 800 jamaah.

Ustaz Syafiq yang tiba di lokasi pukul 08.15 disambut Ustaz Tuasikal dan panitia Tabligh. Transit di ruang perpustakaan pesantren beberapa menit untuk sarapan pagi sebelum akhirnya tampil di atas panggung. Tema tausiyahnya: “ Kita Semua Lelah”.

Syafiq Riza Basalamah, merupakan Ustaz Sunnah yang sangat terkenal di Indonesia. Doktor lulusan Madinah ini berdomisili di Jember dan bekerja sebagai Dosen di  Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafii.

Sekolah Tinggi itu sendiri merupakan perguruan tinggi yang dipimpin oleh seorang Ustaz Sunnah, yakni Ustaz Dr. Arifin Badri. Perguruan tinggi ini menawarkan dua program sarjana, Prodi S1 Ahwal Syakhsiyah (Gelar sarjana Fikih Islam) dan Prodi S1 Ilmu Hadits (Gelar sarjana Hadis). Kegiatan pembelajaran sepenuhnya dilakukan dengan Bahasa Arab.

Sebagian besar kurikulumnya diadopsi dari Universitas Islam Madinah. STDI Imam Syafii juga menyediakan program pra-sarjana, dikenal sebagai I'dad Lughawi (Persiapan bahasa), bagi mahasiswa yang masih pemula dalam Pengetahuan Islam dan bahasa Arab.

Syafiq juga seorang penulis. Bukunya yang termasuk best seller di antaranya "Berbekal Setengah Isi Setengah Kosong". Buku ini mengajak pembaca bersikap optimis terhadap segala sesuatu yang menimpa diri kita dan memandang segala peristiwa yang terjadi di kehidupan ini dengan kacamata positif.

Selalu bersikap optimis dan memandang dengan pandangan positif, maka kita akan memiliki semangat untuk meraih kehidupan yang lebih baik.

Bukunya yang lain, "Rumahku Masih Ngontrak" menjelaskan tentang kehidupan di dunia ini yang pada hakikatnya seperti orang yang mengontrak rumah. Kelak rumah itu akan ditinggalkan begitu masa kontraknya sudah habis. Ia juga menjelaskan hal-hal yang dapat mengantarkan seseorang untuk mendapatkan "rumah" yang sejati yang tidak akan ditinggalkan untuk selama-lamanya.

Buku berikutnya yang juga terkenal adalah "Andai Aku Tidak Menikah Dengannya", yang berbicara masalah pernikahan. Buku yang dapat dijadikan sebagai peringatan bagi para suami agar air mata istrinya tidak menetes karenanya dan terbetik di hati istrinya ‘andai aku tidak menikah dengannya'.

Tabligh Ustaz Syafiq berlangsung hingga pukul 10.30 WIB. Selesai acara Ustaz dan rombongan melanjutkan perjalanan ke Semarang untuk acara sama. Hari-hari Ustaz memang penuh dengan agenda Tabligh dan Tausiyah di berbagai kota. Di Yogyakarta kemarin dia tampil di tiga tempat, termasuk di UGM.

“Lelah Ustaz?”

"Semua kita lelah. Fitrah kita memang lelah. Dari lahir sampai nanti kita dipanggil. Makan saja kita lelah. Makanya itu kita harus menemukan manfaat dan berkah dari Allah dari kelelahan apapun yang kita hadapi,” katanya.

Penulis adalah wartawan senior(rmol)

4 Perusahaannya Disebut Biang Karhutla, Malaysia: Tuduhan RI Sangat Serius

BERITA TERKINI - Lima perusahaan milik Malaysia dan Singapura yang berada di Indonesia disegel atas tuduhan menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Sumatra. Pemerintah Malaysia menyebut tuduhan tersebut sangat serius.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia Siti Nurbaya Bakar merinci lima perusahaan asing yang disegel. Sebanyak 4 perusahaan berlokasi di Kalimantan Barat dan satu lagi di Riau.

"PT Hutan Ketapang Industri (milik) Singapura di Ketapang, PT Sime Indo Agro (milik) Malaysia di Sanggau, PT Sukses Karya Sawit (milik) Malaysia di ketapang, dan PT Rafi Kamajaya Abadi (milik Malaysia) di Melawi, ini yang disegel," kata Siti, kemarin.

Pemerintah Malaysia mengatakan empat entitas yang disegel pihak Indonesia merupakan anak perusahaan dari empat perusahaan besar yang paling dihormati di industri kepala sawit.

Menteri Industri Primer Teresa Kok, yang saat ini berada di Ho Chi Minh untuk menghadiri Pameran dan Seminar Perdagangan Minyak Sawit Malaysia-Vietnam, mengatakan pemeriksaan oleh kementerian terkait Indonesia menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang terkena dampak telah mematuhi dan mengadopsi praktik budidaya berkelanjutan seperti yang disyaratkan oleh beberapa organisasi nirlaba.

Kok menyatakan keprihatinannya atas tindakan terhadap perusahaan-perusahaan Malaysia, yang ia gambarkan sebagai "tuduhan yang sangat serius". Menurutnya, tindakan Indonesia itu akan jadi bahan bermain bagi para juru kampanye minyak kelapa sawit.

“Dari catatan kami, empat perusahaan Malaysia yang disebutkan di antara petani kelapa sawit yang paling dihormati," katanya, seperti dikutip New Straits Times, Sabtu (14/9/2019).

“Mereka telah meresepkan dan mengadopsi praktik budidaya berkelanjutan bersertifikasi, melalui MSPO (Malaysian Sustainable Palm Oil certification), RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) atau kombinasi dari sistem sertifikasi yang diakui secara internasional," ujarnya.

“Mereka yang akrab dengan industri akan menjamin kenyataan bahwa tindakan pembakaran terbuka seperti tuduhan saat ini akan mengakibatkan penghentian status sertifikasi mereka tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh operasi mereka termasuk di Malaysia," paparnya.

"Tindakan semacam itu akan sedikit kontraproduktif dengan status bisnis mereka," katanya lagi.

Dia menolak berkomentar lebih lanjut sampai kementeriannya mendapatkan akses terhadap laporan investigasi penuh oleh pihak Indonesia tentang masalah ini.

“Namun setelah menjangkau empat perusahaan yang bersangkutan, saya dapat menyatakan bahwa mereka juga akan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk memperbaiki tuduhan ini dan menyelesaikan masalah dengan cepat," katanya.

“Tindakan semacam itu juga sangat dibenarkan karena saya tetap khawatir bahwa tuduhan saat ini akan bermain langsung ke tangan para juru kampanye minyak kelapa sawit," imbuh dia.

"Baik Indonesia dan Malaysia sebagai produsen minyak kelapa sawit utama dapat berakhir sebagai pihak yang paling dirugikan," katanya, seraya menambahkan bahwa ia juga akan menghubungi mitra Indonesia-nya untuk menyelesaikan masalah ini secara damai.

Selain empat perusahaan Malaysia, Indonesia menyegel 30 perusahaan yang perkebunan kelapa sawitnya di Indonesia. [sn]