Belum Ada Alasan Logis, Ekonom: Pindah Ibukota Seperti Lari Dari Masalah

BERITA TERKINI - Pemindahan Ibukota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan dinilai sebagai langkah yang tak tepat, terlebih dengan besarnya anggaran yang digelontorkan untuk pemindahan.

Menurut ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, anggaran senilai Rp 466 untuk pemindahan Ibukota akan lebih bermanfaat jika dipergunakan untuk perbaikan transportasi publik dan infrastruktur di DKI Jakarta.

"Kenapa uang Rp 466 triliun itu bukan digunakan untuk misalkan pembangunan transportasi publik di Jakarta? Bahkan untuk infrastruktur yang lebih nyaman sehingga berpindah dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum," ucap Bhima Yudhistira kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (25/8).

Soal alasan Jakarta macet, ia berpandangan bahwa pemerintah tengah lari dari masalah. Sebab menurutnya jumlah kendaraan lembaga kementerian hanya sekitar 146 ribu. Hal itu tidak akan membuat Jakarta bebas macet jika Ibukota dipindahkan.

"Sementara total kendaraan yang ada di Jakarta itu 17 juta. Artinya kalau kementeriannya pindah ke Kalimantan, masalah macet di Jakarta itu masih tetap ada karena tidak signifikan jumlah kendaraan lembaga dinasnya," jelasnya.

Selain itu, dalih Presiden Jokowi meratakan perekonomian di Indonesia juga dianggap hanya alasan. Seharusnya, Presiden Jokowi melakukan trobosan industri kreatif di luar Pulau Jawa.

"Kalau mau meratakan ekonomi, menyelesaikan masalah ketimpangan dan kemiskinan, solusinya bukan pindah Ibukota tapi ciptakan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan kawasan-kawasan industri ekonomi kreatif di luar Jawa," paparnya.

Oleh karenanya, selama ini belum ada alasan pemerintah yang dapat diterima nalar terkait dengan pemindahan Ibukota.

"Jadi solusi pemerintah salah sasaran, lari dari masalah. Pemerintah tuh sering lari dari masalah ya," pungkasnya. (Rmol)

Akbar Tanjung: Airlangga Sosok Ideal Untuk Kembali Naikkan Suara Golkar

BERITA TERKINI - Mantan Ketua Umum Golkar, Akbar Tanjung kembali menegaskan dukungannya kepada Airlangga Hartanto untuk kembali maju pemilihan Ketum yang bakal dilakukan di Musyawah Nasional (Munas) Partai Golkar.


"Airlangga merupakan sosok yang ideal untuk kembali menaikan kursi dan perolehan suara Partai Golkar. Apalagi Airlangga memiliki hubungan yang cukup baik dengan pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi,” kata Akbar Tanjung saat berkunjung ke sebuah acara di Grogol, Sukoharjo, Minggu (25/8).

Melalui Airlangga, ia melihat ada potensi besar bagi Golkar ke depan. Hal itu lantaran Airlangga memiliki hubungan yang baik dengan Presiden Jokowi yang melanjutkan periode ke dua bersama dengan KH Maruf Amin.


Dewasa ini, ia juga melihat dinamika di internal partai makin mengerucut ke petahana.

"Dukungan DPD Golkar tingkat satu dan dua juga bagus dan dukungan itu mengarah kepada saudara Airlangga," imbuhnya dilansir Kantor Berita Politik RMOLJateng.

Pada dasarnya, ia mengakui jika Golkar mengalami penurunan suara. Namun hal itu tak menjadi masalah besar lantaran masih berada di dua besar di bawah PDIP.

Ke depan Golkar harus mengatur strategi yang terencana dan program yang memumpuni agar dukungan naik, syukur-syukur kembali menjadi pemenang," tutupnya.(rmol)

Soal Papua, Jokowi Hanya Bicara Asap Tanpa Padamkan Api

BERITA TERKINI - Presiden Joko Widodo dianggap hanya membicarakan dampak dibanding menyelesaikan permasalahan Papua dari akar permasalahan, yakni persoalan ekonomi yang belum merata.

Dalam bidang ekonomi, sosok yang bakal kembali memerintah di periode 2019-2024 dinilai tak ada perubahan semenjak menjabat pertama kali 2014 silam.

Namun dalam aspek ekonomi, Presiden Joko Widodo saat ini tidak jauh berbeda saat pertama kali menjadi presiden. Yakni tidak bisa membuat pondasi perekonomian di Indonesia menjadi lebih baik dibanding pemerintahan sebelumnya.

Kondisi tak jauh berbeda ketika Jokowi naik pertama kali menjadi presiden. Ke depan ini mungkin akan parah lagi karena apa? Hampir semua instrumen atau pondasi-pondasi ekonomi kita secara konstitusional akan semakin ragu," ucap Direktur Eksekutif Indonesian Club, Gigih Guntoro dalam diskusi bertajuk 'Indonesia dalam Pusaran Krisis Politik, Krisis Ekonomi dan Krisis Kepercayaan Pemerintahan Jokowi' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (25/8).

Berkaitan dengan Papua, Gigih menilai pemerintah tidak bisa mengobati luka lama dalam aspek kebijakan ekonomi maupun kebijakan lainnya.

"Persoalan Papua ini kalau dalam aspek politik atau konstitusi lebih mudah dipadamkan. Tapi apakah pemerintah ini mampu mengobati luka-luka lama yang ada di Papua? Kejahatan kemanusiaan, kemudian persoalan kesejahteraan," jelasnya.

Oleh karenanya, ia menilai selama ini pemerintahan Jokowi telah gagal menyelesaikan permasalahan di Papua.

"Papua hari ini dalam kategori ekonomi minim, kemiskinan juga masih tajam di sana. Pemerintahan ini lebih mudah membicarakan persoalan asapnya daripada mematikan apinya," pungkasnya. (Rmol)

Mobil Baru Untuk Menteri, Pengamat: Lihat Dulu Kerjanya, Baru Kasih Fasilitas

BERITA TERKINI - Wacana Presiden Jokowi untuk memberikan fasilitas mobil dinas baru kepada calon menterinya menuai polemik. Berdasarkan hitungan, pengadaan mobil baru tersebut membutuhkan anggaran senilai lebih dari Rp 147 miliar.

Terkait hal tersebut, pengamat politik Hendri Satrio berpandangan bahwa seharusnya Jokowi tak perlu terburu-buru memberikan fasilitas sebelum melihat kinerja menterinya ke depan.

"Lihat saja dulu 100 hari (pertama) kerjanya itu, ini juga sebagai ujian," ujar Hensat, sapaan Hendri Satrio di akun Twitter, Minggu (25/8).

Selain itu, Jokowi juga perlu melihat loyalitas kinerja menteri di bawah kabinetnya.

"Loyalitas kepada siapa? Loyalitas kepada negara dan loyalitas kepada pimpinannya, Presiden," lanjut Hensat founder lembaga survei Kedai Kopi ini.

"Mau jadi menteri ngejar fasilitas atau memang mau mengabdi kepada bangsa dan negara, nanti kalau lolos probation baru kita berikan (fasilitas)," sambungnya.

Namun Hensat juga mengingatkan kepada Jokowi soal krisis kendaraan bermotor yang terjadi 5 tahun lalu.

"Tentang polemik mobil dinas baru untuk menteri, sebaiknya Pak Jokowi hindari cerita 'I don't read what I signed'," tutupnya. (Rmol)

Kembali Jalani TC, Pelatih Timnas U-2 Hadirkan Sejumlah Muka Baru

BERITA TERKINI - Timnas U-23 kembali melakukan persiapan sebelum bertarung di SEA Games 2019, November mendatang. Pada pemusatan latihan (TC) kali ini, pelatih Indra Sjafri bakal menguji sejumlah muka baru.

Untuk TC kali ini ada 26 pemain yang diundang bergabung. Mereka akan menjalani seleksi untuk TC tahap pertama yang berlangsung mulai 25 sampai 31 Agustus ini.

"Kami membagi TC menjadi dua kali di Yogyakarta. Periode pertama dari 25 hingga 31 Agustus itu seleksi. Lalu pada 1 hingga 10 September sudah mulai TC persiapan SEA Games. Pada tanggal 8 September kami berencana melakukan uji coba," jelas pelatih Timnas U-23, Indra Sjafri, di laman resmi PSSI.


Dari 26 pemain yang dipanggil, ada sejumlah muka baru yang turut hadir dalam TC yang dilakukan di lapangan Yogyakarta International School itu.

Di antaranya duo PSS Sleman, Irkham Zahrul dan Sidik Saimina. Kemudian ada Muhammad Hamdan dari Aceh Babel United serta Ilham Fathoni (PSMS). 

"Pemain yang terpilih pada pemusatan latihan periode Juli lalu dan Agustus ini nantinya akan melengkapi 40 pemain yang akan kami daftarkan saat pendaftaran pemain SEA Games 2019. Proses entry by name dilakukan tanggal 2 September mendatang," imbuh Indra Sjafri.


Berikut daftar 26 Pemain di TC Timnas U-23 di Yogyakarta:

1. Satria Tama (Madura United)
2. Rizky Dwi (Kalteng Putra)
3. Rendy Oscario (Semen Padang)
4. Mochamad Dicky (Bali United)
5. Rony Sugeng (Tira Persikabo)
6. Tegar Infantrie (PSIS)
7. Samuel Christianson
8. Firza Andika (PSM)
9. Irkham Zahrul (PSS)
10. Mohammad Sidik (PSS)
11. Alekvan Djin (Persik)
12. Rifal Lastori (Borneo FC)
13. Todd Rivaldo (Persipura)
14. David Kevin (Persipura)
15. Teuku Muhammad (Bhayangkara FC)
16. Kadek Raditya (Madura United)
17. Kadek Agung (Bali United)
18. Arapenta Lingka (Bali United)
19. Muhammad Hamdan (Aceh Babel United)
20. Natanael Siringoringo (PSMS)
21. Krismon Gustap (Persewar)
22. Gunansar Mandowen (Persipura)
23. Feby Eka (Persija)

24. Dalmiansyah (Badak Lampung)
25. Ulul Azmi (Borneo FC)
26. Ilham Fathoni (PSMS) (rmol)

Berpikir Ulang Pemindahan Ibukota, Lebih Baik Fokus Pada Fundamental Ekonomi

BERITA TERKINI - MESKIPUN rencana presiden tentang pemindahan Ibukota sudah diumumkan resmi pada pidato 16 Agustus 2019, namun pemerintah belum menjelaskan secara kuat landasan, tujuan, dan tema besar pemindahan ibukota.

Pemerintah baru sekadar menjelaskan argumentasi yang dipaksakan terkait wacana relokasi ibukota, seperti daya dukung Ibukota Jakarta yang semakin berat (kepadatan penduduk, kemacetan, polusi, pasokan air, dll), menciptakan ibukota yang aman dan jauh dari ancaman bencana alam (gempa, banjir, dll), dan pemerataan ekonomi ke luar Pulau Jawa.

Seluruh justifikasi tersebut mengesankan bahwa pemerintah pusat justru menghindari permasalahan di ibukota negara yang mestinya dihadapi dan diselesaikan. Selain itu, relokasi Ibukota juga menyiratkan bahwa pemerintah pusat ingin melempar tanggung jawab atas beragam persoalan Jakarta kepada pemerintah daerah.


Mudah dipatahkan alasannya. Argumen pemerataan ekonomi melalui jalan pemindahan ibukota juga dengan mudah dapat dirobohkan, karena pada dasarnya sudah ada instrumen otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yang memang bertujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan.

Lebih penting lagi, reorientasi pembangunan dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris bukanlah retorika yang sekadar diwujudkan dengan memindahkan secara fisik bangunan pemerintahan dan aparatur birokrasi. Melainkan, seharusnya dengan merelokasi paradigma berpikir para penyusun kebijakan, sehingga arah pembangunan dapat dipastikan konsisten menuju keadilan sosial.

Bahkan, lebih baik anggaran untuk pembangunan ibukota baru tersebut disalurkan untuk pembangunan di berbagai daerah yang sangat membutuhkan.

Pemindahan ibukota bukan barang baru. Berikut adalah contoh pemindahan ibukota diberbagai negara dunia. Brasil (1956) dari Rio de Janeiro ke Brasilia, Mauritania (1957) dari Saint Louis (Senegal) ke Nouakchott, Pakistan (1959) dari Karachi ke Islamabad, Botswana (1961) dari Mafeking ke Gaberone, Libya (1963) dari Benghazi ke Tripoli, Malawi (1965) dari Zomba ke Liliongwe, Belize (1970) dari Belize City ke Belmopan, Tanzania (1973) dari Dar es Salaam ke Dodoma, Nigeria (1975) dari Lagos ke Abuja, Ivory Coast (1983) dari Abidjan ke Yamoussoukro, Jerman (1990) dari Bonn ke Berlin, Kazakhstan (1997) dari Almaty ke Astana, dan Malaysia (2000) dari Kuala Lumpur ke Putrajaya.

Yang perlu ditinjau adalah bagaimana kondisi perekonomiaan di setiap negara tersebut.

Risiko kegagalan tinggi harus berhati-hati. Meskipun pusat pemerintahan dan ibukota negara Malaysia berada di Putrajaya, tetapi sebagian besar pegawai negerinya tetap tinggal di Kuala Lumpur karena keluarganya berada di sana, apalagi jarak Putrajaya dan Kuala Lumpur hanya 25 km.

Begitupun Canberra sebagai ibukota baru Australia juga terbukti sepi tidak terlalu diminati warganya untuk bermukim di sana.

Pemindahan ibukota Korea Selatan dari Seoul ke Sejong telah diputuskan sejak 2012, tapi sampai saat ini prosesnya masih belum selesai. Salah satu kendalanya adalah besarnya biaya pembangunan dan dinamika politik domestik, sehingga turut menghambat pembangunan ibukota baru di Sejong.

Contoh penting berikutnya adalah pemindahan Ibukota Provinsi Maluku Utara dari Ternate ke Sofifi pada tahun 2010. Namun, setelah 9 tahun berjalan, Ibukota Sofifi tidak banyak mengalami perubahan dan hanya ramai saat jam kerja, setelah itu 99 persen PNS kembali pulang ke Kota Ternate.

Pemerintah mengumumkan memiliki dua skenario, pertama adalah ibukota baru dengan 40 ribu hektare, dibangun 5 tahun, memindahakan 1,5 juta PNS dengan biaya 33 miliar dolar AS setara Rp 466 triliun.

Skenario kedua adalah ibukota baru dengan 30 ribu hektare, dibangun 10 tahun, memindahkan 870 ribu PNS dengan biaya 23 miliar dolar AS setara Rp 323 triliun.

Memindahkan ibukota bukan hal yang sederhana, banyak aspek yang harus dikaji secara dalam dan komprehensif, juga harus dilihat dampaknya terhadap keamanan nasional dari berbagai sektor (politik, militer, sosial, ekonomi, dan lingkungan).

Syarat lain pemindahan ibukota adalah secara struktural, tidak mudah mengubah porsi PDB antar pulau, karena erat kaitannya dengan sebaran populasi dan aktivitas bisnis dan ekonomi.

Upaya pemerataan dengan memindahkan PNS ke luar Pulau Jawa tidak akan berhasil karena yang justru lebih dibutuhkan adalah pengembangan kawasan ekonomi di daerah (industri, pertanian, pariwisata, dll).

Kawasan timur sudah maju. Kontribusi Kawasan Timur Indonesia terhadap PDB sebenarnya telah meningkat dalam 8 tahun terakhir.

Kondisi ekonomi Indonesia belum siap untuk pemindahan ibukota, terlalu banyak hambatan fundamental untuk melakukan itu. Di antaranya adalah tax ratio Indonesia adalah paling rendah di antara Brasil, Laos, Filipina, Singapore, Malaysia, Thailand, Cambodia, Vietnam, dan rata-rata negara OECD.

Indonesia juga telah memasuki era berakhirnya pertumbuhan tinggi di Indonesia. Pada 1976-1980, ekonomi tumbuh 8 persen, 1987-1996 tumbuh 7 persen, 2005-2011 tumbuh 6 persen, 2012-2018 tumbuh 5 persen.

Saat ini penduduk Indonesia punya penghasilan tahunan terbawah dibandingkan Thailand, China, Malaysia dan Korea. Income per kapita Indonesia (3,540 dolar AS), Thailand (5,960 dolar AS), China (8,690 dolar AS), Malaysia (9,650 dolar AS) dan Korea Selatan (28,380 dolar AS).

Indonesia saat ini memasuki fundamental ekonomi yang lemah hal ini terlihat dari pertumbuhan sektor manufaktur selalu lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi sejak 2005.

Pada 2009, manufaktur tumbuh 2,2 persen sedangkan ekonomi tumbuh 4,6 persen. Pada 2018 manufaktur tumbuh 4,3 persen sedangkan ekonomi tumbuh 5,2 persen.

Indikator lain seperti proporsi sektor industri manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi menyusut lebih cepat daripada China dan Asia Timur dan Pasifik lainnya. Pertanda deindustrialisasi dini terjadi di Indonesia.

Tantangan ekonomi Indonesia masih banyak yang membutuhkan perhatian dan sumber pendanaan daripada pemindahan ibukota.  Di antaranya bagaimana kebijakan untuk bangkit dari keruntuhan ekspor manufaktur Indonesia, bagaimana meningkatkan FDI yang masih kalah ketinggalan dari Vietnam, Thailand, Filipina., dan bagaimana penerimaan pajak yang rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Tugas utama Bappenas dan Menteri Keuangan adalah tantangan menaikan rasio pajak yang terus turun sejak 2012 (11,4 persen) dan 2018 (9,1 persen).

Jika melihat struktur belanja infrastruktur, sebenarnya sudah sangat masif. Periode 2014-2019 belanja infrastruktur tumbuh 172 persen sementara pendidikan tumbuh hanya 38 persen dan subsidi energi turun -54 persen.

Maka logisnya, pendanaan pemindahan ibukota dari APBN hanya dapat dilakukan melalui pengurangan sektor lain seperti pendidikan, atau kesehatan yang dibutuhkan publik.

Jika pendanaan pemindahan ibukota dari utang LN maka kondisi makro utang kita tidak memiliki kemewahan yang cukup. Rasio utang kita sudah tinggi terhadap PDB yaitu 2012 (23 peren) menjadi 2019 (30,4 persen).

Kesimpulan

Tidak ada urgensi yang kuat untuk memindahkan ibukota negara. Wacana pemindahan Ibukota terlalu dimonopoli pemerintah pusat, padahal keputusan besar ini harus melibatkan seluruh komponen bangsa dan bahkan membutuhkan konsensus nasional.

Pemindahan ibukota bukanlah hak prerogatif presiden dan jangan sampai presiden memaksakan ambisi pribadinya untuk memaksakan pemindahan ibukota NKRI.

Contoh pemindahan ibukota di negara lain harus dilihat secara utuh latar belakang, tujuan, dan kesiapan negara-negara tersebut dari beragam aspek (politik, ekonomi, sosial, militer, dan lingkungan).

Pemerintah sebaiknya segera mengalihkan perhatiannya terhadap persoalan-persoalan pembangunan lainnya yang lebih prioritas dan sejalan dengan janji-janji politik jangka pendek seperti isu investasi, industrialisasi, penciptaan lapangan kerja, daya saing SDM. (Rmol)

Luhut Tegaskan Keterlibatan Asuransi China Hanya Saran, Begini Ceritanya

BERITA TERKINI - Polemik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali menjadi perbincangan usai pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan menyarankan kerja sama dengan asuransi China bernama Ping An untuk mengatasi defisit.

Sadar menuai polemik di masyarakat, Luhut angkat suara mengenai asuransi China tersebut. Ia menceritakan ketertarikannya dengan perusahaan asuransi negeri Tirai Bambu itu usai bertemu salah satu pemimpin Ping An Insurance bulan lalu.

"Dari perbincangan tersebut terungkap perusahaan asuransi berbasis daring ini menggunakan teknologi kecerdasan buatan dan telah sukses membantu efiensi bisnis mereka. Perusahaan publik ini memelopori penggunaan sistem manajemen kesehatan berbasis teknologi di 282 kota di China," ungkap Luhut melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi, Minggu (25/8).

Dari keterangan yang ia dapat, layanan Ping An telah dimanfaatkan lebih dari 403 juta orang.

Ia pun menegaskan bahwa perbantuan asuransi asing terhadap BPJS baru sebatas saran dan belum ada kesepakatan kerja sama antara keduanya.

"Mereka juga memberikan saran yang bisa dilakukan oleh BPJS untuk mengatasi defisitnya yang diperkirakan mencapai Rp 28,4 triliun," tandasnya.


Di sisi lain, ia sadar bahwa permasalahan devisit BPJS yang memiliki jumlah peserta sebanyak 222 juta orang ini bukanlah kewenangannya sebagai Menko Kemaritiman. Namun sebagai waga negara, ia berharap masalah BPJS bisa segera diselesaikan meski harus melibatkan pihak asing.

Ping An sendiri merupakan sebuah grup yang mengelola jasa keuangan pada tiga divisi, yaitu asuransi, investasi, dan perbankan dengan aset mencapai 1,3 triliun dolar AS. Ping An Insurance bahkan merupakan perusahaan asuransi terbesar di Cina dengan kapitalisasi pasar sebesar 230 miliar dolar AS.(rmol)

Pemerintahan Jokowi Dinilai Sengaja Pelihara Konflik Demi Keuntungan Tertentu

BERITA TERKINI -Presiden Jokowi Widodo dinilai gagal menyelesaikan konflik yang terjadi selama kepemimpinannya pada periode pertama. Bahkan di masa pemerintahannya, Jokowi terkesan melakukan pembiaran terhadap konflik yang ada.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Indonesian Club, Gigih Guntoro dalam acara diskusi yang bertajuk 'Indonesia dalam Pusaran Krisis Politik, Krisis Ekonomi dan Krisis Kepercayaan Pemerintahan Joko Widodo' di kawasan Menteng.

Menurut Gigih, Jokowi gagal mengelola keragaman dalam aspek politik, ekonomi, dan hukum. Ia seolah-olah memelihara konflik yang terjadi sejak 2014 hingga 2019 ini.

Gigih mencontohkan, pada 2014 muncul isu kebangkitan komunis dan isu radikalisme. Kemudian Pilgub DKI 2017 lalu juga masih muncul isu radikalisme. Ada pula dugaan pembiaran konflik di aksi 21-23 Mei tahun 2019 hingga konflik di Papua seperti yang saat ini terjadi.

"Dari situasi selama ini sebenarnya adalah dampak pemerintah hari ini tidak mampu mengelola kebhinekaan," ucap Gigih Guntoro, Minggu (25/8).

Dari rentetan konflik yang ada, lembaga yang mengklaim menggeluti kebangsaan dan kebijakan-kebijakan pemerintah ini memaknai bahwa ada pembiaran konflik demi kepentingan tertentu.

Ada situasi yang dibangun oleh pemerintahan ini memang sengaja. Pemerintahan sengaja membiarkan atau sengaja memelihara satu konflik yang sangat krusial sehingga ada sesuatu yang diuntungkan," katanya.

"Ini adalah satu momentum lima tahunan, 2014 dan kemarin muncul lagi. Jadi ada situasi yang memang disengaja diperlihara, sengaja dikelola untuk kepentingan tertentu," pungkasnya.(rmol)

Tawarkan Kerja Sama Dengan Asing, Luhut: Keputusan Ada Di Tangan BPJS Kesehatan

BERITA TERKINI -Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim), Luhut Binsar Panjaitan menegaskan bahwa perusahaan asuransi China, Ping An baru hanya menawarkan saran untuk mengatasi defisit yang dialami BPJS Kesehatan.

Mereka memberikan saran yang bisa dilakukan oleh BPJS untuk mengatasi defisitnya yang diperkirakan mencapai Rp 28,4 triliun," ungkap Luhut dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Minggu (25/8).

Saran yang disampaikan yakni evaluasi sistem teknologi informasi yang dimiliki BPJS. Melalui sistem tersebut, kata Luhut, akan diketahui apa yang menjadi kelemahan dan cara memperbaikinya.


"Saya rasa BPJS sebagai lembaga asuransi dengan ratusan juta peserta sangat paham bagaimana melindungi data pesertanya agar tidak bocor ke pihak lain. Jadi yang terjadi saat ini baru pembicaraan dan saran dari mereka, tidak ada satupun keputusan yang dibuat," lanjut dia.

"Dan kalaupun BPJS tertarik untuk melaksanakan saran mereka atau bekerja sama dengan mereka, keputusannya ada di tangan BPJS. Menko Puan (Menko PMK) pun sudah mendapat laporannya," jelasnya.

Atas dasar itu, pihaknya kemudian mengundang direksi BPJS Kesehatan ke kantornya. Dalam pertemuan yang dilakukan Jumat kemarin, BPJS Kesehatan langsung diwakili Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris.

Menurut Fachmi Idris, yang mungkin bisa dilakukan untuk menigkatkan kolektabilitas adalah melalui tindakan hukum terhadap pengguna BPJS Kesehatan yang tak membayar iuran.


Melalui pertemuan dengan BPJS pula Luhut berkesimpulan bahwa iuran BPJS Kesehatan yang ada saat ini masih terlalu kecil. Terlebih iuran orang yang berpenghasilan lebih besar seharusnya tidak sama dengan iuran yang dibayar oleh masyarakat berpenghasilan UMR. (Rmol)

Pesan Damai Bonek Untuk Papua Dapat Pujian Kapten Tim Persebaya

BERITA TERKINI - Ada pesan damai yang terselip dalam laga Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta, Sabtu (24/8) kemarin. Para penonton di tribun Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, ramai-ramai membentangkan spanduk ajakan untuk tidak bertindak rasis terhadap siapa pun.

Di antara spanduk-spanduk tersebut ada yang bertuliskan "Say no to Racism, Surabaya Papua Bersaudara". Ada juga "Kitorang Sedulur" dan "Papua Selamanya Saudara Kami".

Ini memang menjadi salah satu kampanye positif yang dilakukan Persebaya dan Bonek, sebutan suporter setia tim Bajol Ijo. Sebagai upaya untuk meredam tensi yang terlanjur tinggi di masyarakat Papua saat ini.


Aksi positif tersebut kontan mendapat apresiasi dari kapten Persebaya, Ruben Sanadi. Pemain asal Papua ini pun berterima kasih kepada Bonek yang telah membuat kampanye perdamaian.

"Saya berterima kasih kepada yang tadi dilakukan suporter. Saya sebagai anak asli Papua sangat berterima kasih, semoga ini menjadi apa yang disampaikan bahwa kita semua saudara," sebut Ruben di laman resmi Liga.


"Sebagai kapten tim, saya memang harus merangkul semua teman-teman yang ada di dalam tim ini, tidak membedakan siapa pun. Di sini kami bekerja untuk Persebaya, tidak membedakan ini orang asil Surabaya, Papua, atau Aceh. Itu tidak ada dalam kamus saya," tegas Ruben.(rmol)

Balas Embargo Uni Eropa, Indonesia Bakal Larang Pembelian Airbus

BERITA TERKINI - Aksi embargo sawit Indonesia oleh Uni Eropa (UE) bakal mempengaruhi penerbangan Indonesia. Sebab, sebagai balasan atas embargo UE tersebut, Indonesia berencana akan melakukan pelarangan impor pesawat komersial Airbus.

Dilansir dari Simple Flying (Minggu, 25/8), Indonesia kini mendorong maskapai penerbangan domestik untuk membeli Boeing dari Amerika Serikat.

Pekan lalu, Komisi Uni Eropa memberlakukan kenaikan bea untuk impor biodiesel dari Indonesia sebesar 8 hingga 18 persen. Kenaikan bea impor baru ini dikenakan karena Indonesia dianggap telah merusak hutan hujan dan jadi penyebab utama deforestasi berkelanjutan di Kalimantan.

Lebih lanjut, UE menyatakan bahwa minyak sawit harus dihapus dari bahan bakar terbarukan. Namun, banyak pihak menduga bahwa langkah UE ditujukan untuk mengembalikan pasar sawit ke produsen Eropa.

Sawit memang komoditas ekspor paling menjanjikan bagi Indonesia. Nilai impor biodiesel UE dari Indonesia saja sudah bernilai sekitar 400 juta euro atau hampir Rp 6,5 triliun (kurs: Rp 16.055/euro).

Merespons langkah UE, Menteri Perdagangan Indonesia Enggartiasto Lukita bertemu dengan pendiri Lion Air, Rusdi Kirana guna membahas peralihan Airbus ke Boeing dan berbagai opsi lainnya.

Menurut ch-aviation, tiga maskapai Indonesia saat ini memiliki pesanan 219 pesawat Airbus. Di antaranya adalah 113 buah A320-200neo dan 65 seri A321-200neo yang dipesan Lion Air, 2 A320nwo dan 14 A330-900neo oleh Garuda Indonesia, lalu 25 A320neo oleh Citilink. (Rmol)

200 Ribu Pengungsi Rohingya Kumpul Peringati "Hari Genosida"

BERITA TERKINI - Sekitar 200 ribu pengungsi Rohingya memperingati tahun ke-2 eksodus mereka ke Bangladesh sekaligus peristiwa kelam genosida yang mereka alami. Peringatan tersebut dinamai Hari Genosida dan diadakan di Cox's Bazar, Minggu (25/8).

Dilaporkan oleh Al Jazeera, para pengungsi berkumpul, berdoa, dan berunjuk rasa agar Myanmar memberi mereka kewarganegaraan dan hak-hak lainnya. Unjuk rasa ini terjadi setelah beberapa hari belakangan upaya yang dilakukan Myanmar dan Bangladesh gagal memulangkan sebagian Rohingya.

"Tuhan Maha Besar, panjang umur Rohingya," teriak anak-anak, wanita, dan pria ketika berbaris di jantung kamp pengungsi terbesar di dunia tersebut.


Beberapa orang membawa plakat dan spandu bertuliskan 'Jangan pernah lagi! Hari peringatan genosida Rohingya' dan 'Kembalikan kewarganegaraan kami'.


Dua tahun lalu, tepatnya 25 Agustus 2017, hampir 740 ribu muslim Rohingya melakukan eksodus atau melarikan diri dari Rakhine ke Bangladesh setelah sebelumnya 200 ribu orang mengungsi di sana. Aksi tersebut dilakukan karena angkatan bersenjata Myanmar diduga melakukan genosida.(rmol)

Australia Bakal Blokir Domain Internet Bermuatan Terorisme

BERITA TERKINI - Kewaspadaan terhadap sebaran terorisme di dunia maya tidak hanya dirasakan di Indonesia. Negara tetangga, Australia juga merasakan hal yang serupa.

Negeri Kangguru itu bahkan berencana memblokir akses domain internet yang memberikan materi terorisme dan kekerasan. Tujuannya, demi mencegah eksploitasi platform digital.

Hal tersebut diungkapkan oleh Perdana Menteri Australia Scott Morrison ketika melakukan KTT G7 di Perancis.
Kami melakukan segala yang kami bisa untuk menyangkal peluang teroris untuk memuliakan kejahatan mereka," kata Morrison, seperti dikutip dari Reuters, Minggu (25/8).

Komisaris eSafety Australia akan menentukan berdasarkan kasus per kasus tentang apa saja yang harus disensor.

Selain itu, badan ini juga akan bekerja sama dengan industri untuk mempercepat pemblokiran akses ketika sebuah “serangan” terjadi.

Pusat Koordinasi Krisis 24/7 juga akan didirikan untuk memantau dunia maya atas kekerasan ekstrem dan materi terorisme.

Adapun nantinya konten yang menunjukkan pembunuhan, percobaan pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan, hingga penculikan akan langsung diblokir.

Selain Australia, Selandia Baru juga tengah meningkatkan pengawasan terhadap situs web dan perusahaan sosial media setelah aksi kejam di Christchurch pada bulan Maret di mana 51 orang tewas di dua masjid.


Aksi tersebut bahkan direkam dan disiarkan langsung oleh pelaku bernama Brenton Tarrant melalui Facebook.(rmol)

Pengumuman Ibukota Baru Justru Bikin Rakyat Terpecah Lagi

BERITA TERKINI - Pengumuman rencana memindah ibukota ke Kalimantan dinilai terlalu terburu-buru. Sebab, pemerintah belum memiliki kajian mendalam yang mendasari pengumuman tersebut.

Pengamat dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira menilai Jokowi terkesan kejar target saat menyampaikan pemindahan ibukota di hadapan para anggota dewan beberapa waktu lalu.

Sementara di satu sisi, mantan gubernur DKI Jakarta itu belum memegang kajian mumpuni mengenai rencana pusat pemerintahan dipindah.


"Nah sebelum mengarah kepada kajian yang selesai, sebenarnya pemerintah nggak perlu terburu-buru untuk melakukan semacam press conference atau melakukan rilis ke publik," ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (25/8).

Bhima bahkan menilai pengumuman yang dilakukan Jokowi justru kembali memecah masyarakat Indonesia. Nalar masyarakat menjadi bingung dan akhirnya terbagi menjadi dua kelompok, ada yang pro dengan pindah ibukota, ada yang menolak.

“Padahal kajiannya belum lengkap sama sekali," terangnya.

Bahkan kekhawatiran itu pun muncul bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di kementerian karena harus pindah rumah jika ibukota dipindahkan ke Kalimantan.

Semua harap-harap cemas karena khawatir harus menyiapkan pindah rumah nih," paparnya.

“Memang sebaiknya selesaikan dulu kajian, final baru adakan rilis ke publik,” tutup Bhima.(rmol)

Survei Politik Saja Butuh Ribuan Sampel, Masak Pindah Ibukota Cuma 9 Orang

BERITA TERKINI - Rencana pemindahan ibukota dari DKI Jakarta ke Kalimantan menuai kritikan. Sebab, pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) hanya meminta pendapat sembilan orang saja untuk memindahkan pusat pemerintahan tersebut.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira lantas membandingkan serapan pendapat itu dengan survei politik yang butuh puluhan ribu sampel.

"Survei politik saja bisa membutuhkan ribuan bahkan puluhan ribu orang untuk dimintai pendapatnya, apalagi berkaitan dengan pindah Ibukota," ucapnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (25/8).

Bhima menambahkan, rencana pemerintah memindahkan Ibukota dari Jakarta ke Kalimantan dinilai belum siap. Hal itu dilihat dari kajian dari Bappenas yang belum tuntas.

“Bahkan beberapa kajian baru mau ditenderkan, artinya baru mulai tahap lelang, nah ini kan menunjukkan bahwa wacana pindah ibukota itu sangat-sangat prematur," jelasnya.

Seharusnya kata Bhima, pemerintah melakukan kajian lebih dalam. Mulai dari kajian secara ekonomi, ekologis, lingkungan, kemudian faktor sosial lainnya, faktor antropologi dan budaya. Kajian tersebut juga harus bisa dipertanggungjawabkan secara akademik.

Dengan kata lain, Bhima ingin mengatakan bahwa pendapat sembilan orang saja tidak bisa untuk mewakili seluruh rakyat Indonesia.

"Jadi kajian itu memerlukan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Nah artinya harus punya perhitungan populasi, perhitungan sampel yang lebih luas gitu ya," tegasnya. [rmol]

Sindiran Fahri: Saya Rasa Kijang Innova Itu Bagus

BERITA TERKINI - Presiden Joko Widodo bakal memiliki kendaraan dinas baru. Tunggangan baru itu adalah Mercedes-Benz S600 Guard yang dipilih berdasarkan pertimbangan teknis, antara lain faktor keamanan, keandalan dan efisiensi biaya pemeliharaan yang semakian mahal karena usia pemakaian.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah langsung melancarkan kritik atas pemilihan mobil asal Jerman tersebut. Bukan karena mobil yang dipilih, melainkan dari pernyataan Jokowi yang menurutnya tidak konsisten.

Dia menyinggung penggunaan mobil Kijang Innova yang dulu rutin digunakan Jokowi saat masih aktif menjadi Gubernur DKI Jakarta pada periode Oktober 2012 hingga Oktober 2014.

Jokowi kerap mengaku nyaman dengan mobil Innova yang terbilang lebih murah untuk pejabat penting. Dia bahkan nyaris tidak pernah menggunakan mobil Toyota Land Cruiser yang menjadi kendaraan dinas gubernur.

Di satu sisi, Jokowi juga membangga-banggakan mobil Esemka sejak menjadi walikota solo. Jokowi dengan bangga menyebut mobil itu nyaman dan produksi dalam negeri yang harus dibanggakan.

Saya rasa Kijang Innova itu bagus... Nyaman dan produksi dalam negeri…,” sindir Fahri di akun Twitter pribadinya.

Kini, Jokowi melupakan kenyamanan kedua mobil tersebut. Dia akan menggunakan Mercedes-Benz S600 Guard sebagai kendaraan dinas kepresidenan.(rmol)

Iwan Sumule: BIN Sibuk Galang Dukungan Pasca Pilpres, Papua Pun Jadi Tidak Beres

BERITA TERKINI - Penanganan kasus diskriminasi dan rasisme yang tak tepat mengakibatkan gelombang protes di sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat sempat marak.

Ini terjadi akibat ketidakmampuan aparat intelijen melakukan pencegahan dini.

“Jadi sudah sepatutnya Kepala BIN dicobot dari jabatannya,” ujar politisi Partai Gerindra, Iwan Sumule, di Jakarta.

Dia khawatir, BIN terkesan lambat dan kecolongan karena petinggi-petinggi BIN lebih sibuk mengurusi dinamika politik pasca Pilpres.

“Padahal situasi pasca pilpres baik-baik saja. Realita politik dapat diterima semua pihak. Yang menang berkuasa, yang kalah mengawal jalannya pemerintahan dari luar. Tetapi kelihatannya BIN lebih fokus melakukan penggalangan agar semua pihak bergabung dengan pemenang pilpres, Akhirnya urusan Papua dibiarkan tidak beres,” jelas Iwan Sumule.

Iwan mewanti-wanti sekali agar Presiden Joko Widodo tidak terpancing dan menjanjikan referandum. Apabila sampai menggelar referandum, sambung Iwan Sumule, bukan hanya Kepala BIN yang harus diganti, mandat untuk Presiden Jokowi pun harus dicabut.

Saya akan menggalang Gerakan Cabut Mandat Jokowi (kalau Jokowi melakukan referandum) karena janji memberikan referandum kepada warga Papua adalah pelanggaran terhadap konstitusi negara, dan pengkhianatan terhadap NKRI,” demikian Iwan Sumule, yang juga mantan Ketua Banteng Muda Indonesia (BMI) Jakarta.(rmol)

Perkuat Layanan Hukum Bagi Perempuan dan Anak, Aisyiyah Gelar Rakor Posbakum

BERITA TERKINI - Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan terus mewarnai pemberitaan di media. Catatan Komnas Perempuan, keretakan dalam rumah tangga (KDRT) kekerasan dalam pacaran, dan incest menjadi yang tertinggi di ranah privat.

Sementara, kasus kekerasan di ruang public yang dialami perempuan masih didominasi oleh kekerasan seksual.

Sedangkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyebutkan, dari tahun 2011 hingga Mei 2019 terdapat 34.654 kasus dengan kasus tertinggi adalah anak berhadapan dengan hukum, kasus pengasuhan, kasus pornografi, dan cyber crime.


Atas alasan itu, Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat (PP) Aisyiyah meneguhkan kembali peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Aisyiyah di seluruh Indonesia.

Langkah konkretnya, dengan menggelar konsolidasi peningkatan pelayanan dengan mengadakan Rapat Koordinasi Posbakum. Rapat akan digelar pada 23 -25 Agustus 2019 di LPMP Jakarta bakal dihadir para kader dari 28 provinsi.

Tema yang diangkat adalah “Meneguhkan Peran Aisyiyah dalam Pendampingan dan Penyelesaian Persoalan Hukum pada Perempuan dan Anak”.

Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Aisyiyah, Atiyatul Ulya menguraikan bahwa Posbakum Aisyiyah sudah melakukan pendampingan baik litigasi maupun non litigasi. Kasus terbesar yang ditangani adalah kasus-kasus perdata terkait perkawinan, waris, hak perempuan dan anak.

“Posbakum ‘Aisyiyah melindungi kelompok lemah dan marginal seperti anak dan perempuan disablitas. Prinsip pelayanan untuk semua menjadi prinsip pelayanan Posbakum Aisyiyah,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (25/8).

Nantinya, kata dia, acara akan menghadirkan anggota Ombudsman Republik Indonesia Ninik Rahayu; Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Manajer Nasution; dan wakil ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Rita Pranawati.

“Ketiga lembaga tersebut mengupayakan jejaring agar penanganan kasus yang ditangani Posbakum ‘Aisyiyah dapat bersinergi secara komprehensif,” terangnya. (Rmol)

Banser Tidak Muncul, Pengajian Ustadz Zulkifli Ali di Bangil Dihadiri Ribuan Umat Islam

BERITA TERKINI -  Acara pengajian Ustadz Zulkifli Ali, Lc. MA di Masjid Manarul, Bangil, Pasuruan Jawa Timur, hari Ahad (25/8/2019) berlangsung aman, lancar, sukses dan penuh berkah dihadiri oleh ribuan umat Islam.

Ribuan warga Bangil dan sekitarnya membludak tumpah ruah di Masjid Manarul, untuk bersama-sama menghadiri pengajian dan mendengarkan ceramah “Ustadz Akhir Zaman” yang sangat dicintai oleh umat Islam itu.

Dikawal oleh Laskar FPI Pasuruan, keseluruhan rangkaian acara berjalan sukses, padahal sebelumnya GP Ansor Bangil sempat mengirim surat penolakan, namun ternyata acara tidak ada satu pun yang berani menganggu.

Sebagaimana surat yang beredar berperihal “Penolakan Kajian Khilafah dan penurunan Bendera HTI di Masjid Manarul Islam Bangil”, alasan penolakan GP Ansor itu karena Ustadz Zulkifli M Ali dalam pengajiannya sering mengangkat isu Khilafah yang diduga Ansor tidak relevan dengan NKRI, Pancasila dan UUD 1945.

Ansor berdalil penolakan itu didasarkan pada PERPU no 2 thn. 2017 tentang Ormas. Ansor menyebut Bendera Tauhid sebagai bendera HTI dinyatakan bubar dan terlarang sejak disahkannya PERPU tersebut. Padahal tidak ada redaksi apapun dalam PERPU tersebut menyatakan HTI bubar apalagi terlarang. 

PERPU ORMAS tahun 2017 juga tidak memuat redaksi bahwa Khilafah Islamiyah sebagai ajaran terlarang di wilayah hukum NKRI. Yang terlarang adalah paham komunisme, marxisme, dan leninisme. Sementara Khilafah adalah ajaran Islam warisan Rasulullah dan para sahabatnya.

Justru di dalam PERPU tersebut dinyatakan larangan bagi ormas untuk berlaku di luar wewenang seperti menjadi aparat. “Ormas dilarang melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum seperti ketentuan perundang-undangan” (lihat slide)

Pasal dalam PERPU tersebut justru layak ditujukan bagi GP Ansor yang gemar menolak kajian keislaman para da’i. Terlebih GP Ansor sering melakukan intimidasi, tekanan, dan ancaman, seperti tertuang dalam surat penolakan GP Ansor Bangil pada redaksi, “DAN APABILA DALAM 3X24 JAM SEJAK SURAT INI KAMI LAYANGKAN TIDAK DITINDAKLANJUTI, MAKA KAMI PIMPINAN CABANG GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGIL AKAN MELAKUKAN TINDAKAN”

Apa maksud ‘AKAN MELAKUKAN TINDAKAN’? Bukankah itu termasuk pengancaman? Tindakan apa? Persekusi ustadz dan masjid?

Sebelumnya, GP Ansor diketahui sudah banyak menolak kegiatan dakwah seperti terjadi di Kota Malang, Kota Kediri, Pare Kediri, Tegal, Jakarta, Semarang, dan di banyak kota lain. [nm]

Bandara Kuala Lumpur Kembali Normal Pasca Gangguan Jaringan

BERITA TERKINI - Aktivitas Bandara Kuala Lumpur, Malaysia kembali normal setelah pada Rabu (21/8) sempat terganggu karena ada gangguan jaringan. Gangguan itu menyebabkan antrian dan penundaan perjalanan.

Kantor Berita Malaysia, Bernama memastikan pada pukul 9.30 pagi operasi bandara sudah berjalan lancar, konter check-in dan sistem tampilan informasi penerbangan (FIDS) juga telah pulih.

Diumumkan oleh Malaysia Airports Holdings (MAHB), pihak bandara telah mengganti peralatan jaringan pada Jumat (23/8) lalu.

Menurut Jurubicara MAHB, sistem telah mengalami kemajuan sejak penggantian, tetapi tim masih terus memantau stabilitas karena beberapa kali terputus-putus.

Sebelumnya dilaporkan bahwa terjadi kesalahan teknis pada Total Airport Management System (TAMS) yang mengakibatkan keterlambatan penerbangan yang membuat antrian panjang. Kesalahan teknis itu juga mempengaruhi koneksi WiFi, FIDS, konter check-in dan sistem penanganan bagasi.

Untuk memastkan kenyamanan penumpang dan mendistribusikan makanan, otoritas bandara menerjunkan Airport CARE Ambassadors yang saat ini jumlahnya telah berkurang. (Rmol)