Berita Terkini | Kabar Terbaru Hari Ini, Viral, Politik, Indonesia, Dunia | BERITATERKINI.co

Headline

Ekonomi & Bisnis

Politik

Peristiwa

Video

8 Oktober 2019

Prabowo Siap Gabung Jokowi Jika Diberi Jabatan Menteri Pertahanan

Prabowo Siap Gabung Jokowi Jika Diberi Jabatan Menteri Pertahanan
BERITA TERKINI - Tiga kursi menteri telah disiapkan oleh Jokowi untuk Gerindra. Prabowo Subianto diganjar jabatan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dari lawan tandingnya di Pilpres 2019. Selanjutnya, dua menteri atau pejabat setingkat menteri dalam kabinet.

Sumber dari elite Gerindra menyebut, Jokowi awalnya menawarkan menteri pertanian dan kepala badan koordinasi penanaman modal atau BKPM. Kursi untuk oposisi demi menjaga stabilitas politik kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf lima tahun ke depan.

Jokowi menilai hal ini sesuai dengan apa yang sering difokuskan oleh Gerindra dan Prabowo. Di antaranya kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan. Edhy Prabowo menjadi orang yang disebut paling pantas disorongkan jadi Mentan. Bahkan, sambil berkelakar, sudah ada pembicaraan 'Sertijab' antara Mentan Amran Sulaiman dan Edhy Prabowo.

Namun Gerindra, merasa tak tertarik dengan tawaran itu. Apalagi posisi Wantimpres, disebut bukan posisi yang strategis untuk Prabowo.

"Wantimpres itu tugasnya hanya menasihati presiden. Belum tentu juga nasihatnya diterima oleh presiden," kata sumber yang juga dekat dengan Prabowo ini.

Gerindra lebih tertarik posisi Menteri Pertahanan dalam kabinet. Bukan tanpa alasan, Prabowo selama ini juga memiliki perhatian besar pada bidang pertahanan. Dalam beberapa debat Capres misalnya, Prabowo menyoroti soal pertahanan. Mulai dari persediaan amunisi, hingga lemahnya pertahanan nasional.

Demi Bintang Empat Di Pundak

Ada satu harapan lagi. Sumber ini menyebutkan, pengangkatan Prabowo sebagai menteri pertahanan juga diikuti gelar jenderal kehormatan untuk mantan Pangkostrad itu. Dengan demikian bukan lagi Letnan Jenderal Purnawirawan, tapi Jenderal Kehormatan. Dengan empat bintang.

Soal jenderal kehormatan ini bukan hal baru, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga mendapat jenderal bintang empat kehormatan saat menjadi menteri.

Tahun 2004, saat era Megawati Soekarnoputri, pemerintah memberikan gelar jenderal bintang empat kehormatan pada Menkopolkam Hari Sabarno dan Kepala BIN AM Hendropriyono. Di era Gus Dur, Agum Gumelar pun mendapat gelar jenderal kehormatan. Dulu ada kebiasaan memberikan gelar jenderal penuh bagi para purnawirawan yang diangkat menjadi menteri. Hal ini tak dilakukan lagi di era SBY.

"Pak Prabowo sudah setuju kalau menteri pertahanan," kata petinggi Gerindra tersebut.

Anggota Dewan Pembina Gerindra Habiburokhman mengelak, soal tawar menawar jabatan menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf. Dia mengaku belum mendengar apabila Prabowo ingin jabatan Menhan.

Dia juga menolak bicara soal posisi yang diminta Gerindra di kabinet. Sebab menurut dia, antara Gerindra dan Jokowi belum bicara apa, berapa dan siapa.

"Setahu saya enggak ada itu (kursi Menhan), enggak ada pernyataan itu ya," kata Habiburokhman.
Internal Bergolak

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyebut, partai berlambang kepala Burung Garuda itu tak dalam posisi meminta apapun dalam kabinet Jokowi mendatang.

"Kami tidak meminta jabatan. Mau di luar atau di dalam, asal demi kepentingan rakyat, saya kira Gerindra siap di mana saja," kata Fadli pekan lalu.

Internal Gerindra terpecah soal opsi bergabung ke kabinet. Ada yang setuju, ada yang tidak. Sejumlah politisi menyebut rugi kalau Gerindra bergabung. Salah satu yang menjadi taruhannya yakni investasi besar di Pilpres 2019.

Apabila bergabung dengan Jokowi, maka Gerindra bisa kehilangan kepercayaan pendukung yang memang tak suka dengan Jokowi dan PDIP. "Selama ini kami kuat sebagai oposisi," kata seorang politisi.
Golkar Sudah Dengar

Sumber lain di Partai Golkar membenarkan ada beberapa tawaran menteri untuk partai oposisi. Selain demi merangkul, Jokowi juga ingin memastikan smooth landing di akhir kepemimpinannya 2024 mendatang.

Dia mendengar informasi bahwa Gerindra meminta jatah Menhan. Meskipun, sumber ini tak bisa menjamin, bahwa permintaan Gerindra akan diamini oleh Jokowi.

"Gerindra diajak bergabung ke koalisi dengan harapan menjadi jembatan untuk merangkul suara pemilih Islam. Gerindra dianggap lebih mendapat dukungan dari kelompok ini, daripada Partai Keadilan Sejahtera," kata sumber itu.

Politikus PDIP, Andreas Hugo Pareira mengaku tak tahu soal tawar menawar kursi menteri itu. Terlebih dengan syarat Prabowo menjabat Menteri Pertahanan. Soal jatah untuk Gerindra, Andreas menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi sebagai pemegang mandat penuh menyusun jajaran kabinet untuk lima tahun ke depan.

"Kursi kabinet itu hak prerogatif presiden. Kita berikan ruang untuk Jokowi memikirkan yang terbaik untuk pemerintahan lima tahun ke depan," jelas Andreas, Senin (7/10).

NasDem Tak Yakin Gerindra Mau Gabung

Anggota Dewan Pakar NasDem, Teuku Taufiqulhadi tak yakin Gerindra akan gabung koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin. Dia juga tak pernah dengar, Gerindra menawarkan diri untuk bergabung dengan koalisi pemenang Pilpres 2019.

Menurut dia, sikap Gerindra yang tidak mau menawarkan diri itu adalah pemahaman yang masih menilai baik buruk, bukan dalam konteks partai, tapi dalam konteks bangsa Indonesia.

"Saya pikir Gerindra ada sebuah wisdom atau pemahaman yang kuat bahwa masuknya sebuah partai Oposisi dalam kabinet itu akan menggangu proses demokratisasi di Indonesia," jelas Taufiqulhadi di Jakarta.

NasDem tak bisa menutup pintu peluang Gerindra gabung dengan koalisinya bersama Jokowi. Tapi dia yakin, gabungnya Gerindra bisa berpengaruh buruk terhadap masa depan partai tersebut.

"Karena itu menurut saya bukan persoalan koalisi menutup diri, tapi kadang-kadang ada saja juga yang tidak mau, ini menurut saya. Apalagi kemudian itu akan berpengaruh atau kontra produktif bagi partai tersebut untuk masa yang akan datang," katanya. [mdk]

41 BEM Kompak Siapkan Gerakan Mahasiswa Menggugat, Nih Tuntutannya

41 BEM Kompak Siapkan Gerakan Mahasiswa Menggugat, Nih Tuntutannya
BERITA TERKINI - Sebanyak 41 Badan Eksekutif Mahasiwa (BEM) di wilayah Jawa Barat kompak untuk menggelar konsolidasi. Konsolidasi yang mengatasnamakan "Gerakan Mahasiswa Jawa Barat Menggugat" itu sepakat mengajak seluruh BEM di Indonesia untuk menyelaraskan dan mempersatukan gerakan.

"Sudah saatnya seluruh BEM di Indonesia bersatu dalam gerakan," kata Presiden Mahasiswa BEM Telkom University selaku tuan rumah, yang juga perwakilan Gerakan Mahasiswa Jawa Barat Menggugat, Yusuf Sugiyarto, Senin (7/10).

Dia menyebutkan ada lima poin penting dari hasil konsolidasi tersebut, yaitu:

1. Gerakan Mahasiswa Jawa Barat Menggugat berkomitmen melanjutkan 7 tuntutan tuntaskan reformasi.

2. Gerakan Mahasiswa Jawa Barat Menggugat berkomitmen akan terus mengawal seluruh proses penolakan RUU KPK sampai tahapan judicial review.

3. Gerakan Mahasiswa Jawa Barat Menggugat menuntut kepolisian untuk menjamin tidak adanya lagi tindakan represif terhadap demonstran.

4. Gerakan Mahasiswa Jawa Barat Menggugat mengajak seluruh aliansi BEM di Indonesia untuk menyelaraskan gerakan dan merumuskan persatuan.

5. Gerakan Mahsiswa Jawa Barat Menggugat akan serius mengawal pemerintah dengan landasan kajian permasalahan kedaulatan bangsa dan negara.

Yusuf menyatakan pergerakan mahasiswa masih butuh penyempurnaan. Karenanya, perlu membuka kritik internal. Selain itu masih ada sekat-sekat dalam gerakan mahasiswa maka perlu ada persatuan agar pergerakan berbuah kemenangan mutlak.

Dia menilai, beberapa pergerakan yang terjadi kemarin menunjukkan mahasiswa telah kembali menjadi parlemen jalanan, dan itu merupakan hal positif.

"Pergerakan mahasiswa sebagai parlemen jalanan diperlukan untuk mengkritik secara substansial kepada DPR dan pemerintah. Hal itu menjadi tanggung jawab bersama. Jangan hanya menjadi euforia sesaat tetapi harus jadi budaya mahasiswa untuk terus mengisi ruang opisisi dengan gerakan intelektual," tegasnya.

Yusuf berharap gerakan BEM-BEM ini tetap dipertahankan sampai kapanpun dan menjalankan kemurnian gerakan mahasiswa, menjaga persatuan-kesatuan bangsa Indonesia, serta konstruktif dalam membangun peradaban dan kemajuan bangsa Indonesia ke depan.

"Kami tetap konsisten mengawal pemerintah dan DPR ke depan dengan tetap menjunjung tinggi keutuhan serta persatuan bangsa Indonesia. Dengan niat tulus ikhlas untuk kedaulatan Bangsa Indonesia ke depan," ujarnya.

Menurut Yusuf, sudah saatnya mahasiswa selaku insan akademis serius mengawal pemerintah. Menjadi oposisi sejati untuk kepentingan rakyat.(esy/jpnn) 

41 BEM yang hadir dalam konsolidasi: 

1. Telkom University
2. Universitas Pasundan
3. Universitas Siliwangi
4. IAID Ciamis
5  Univeritas Al-Ghiffari
6. Ekuitas
7. Universitas Nurtanio
8. STAIPI
9. Universitas Jendral Ahmad Yani
10. IPI Garut
11. Universitas Garut 
12. Universitas Galuh Ciamis
13. STIKES Ahmad Yani
14. BSI
15. STIMLOG
16. Universitas Islam Bandung
17. Universitas Padjajaran
18. STAI Baitu Aqrom
19. Universitas Perjuangan
20. Sekolah Tinggi Hukum Garut
21. Telkom University
22. Universitas Pasundan
23. Universitas Siliwangi
24. IAID Ciamis
25. Univeritas Al-Ghiffari
26. Kampus Ekuitas
27. Universitas Nurtanio
28. STAIPI
29. Universitas Jendral Ahmad Yani
30. IPI Garut
31. Universitas Garut 
32. Universitas Galuh Ciamis
33. STIKES Ahmad Yani
34. BSI
35. STIMLOG
36. Universitas Islam Bandung
37. Universitas Padjajaran
38. STAI Baitu Aqrom
39. Universitas Perjuangan
40. Sekolah Tinggi Hukum Garut
41. STAI al-ma'arif Ciamis [nn]

Eks Danjen Kopassus Soenarko Bantah Terlibat Bom Ikan Abdul Basith

Eks Danjen Kopassus Soenarko Bantah Terlibat Bom Ikan Abdul Basith
BERITA TERKINI - Nama eks Eks Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus Mayjen (Purn) Soenarko kembali mencuat ke publik. Serupa tapi tak sama, Soenarko kembali dituding terlibat dalam rencana aksi pengeboman di Jakarta. 

Tudingan datang dari pernyataan Dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) nonaktif, Abdul Basith. Dalam pengakuannya di majalah TEMPO Edisi 7-13 Oktober 2019, dosen Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB itu membeberkan gagasan kerusuhan dilancarkan di rumah Soenarko, tepatnya 20 September lalu. 

Pertemuan itu, klaim Basith, dihadiri sekitar 15 orang, termasuk eks Kepala Staf TNI Angkatan Laut (AL), Slamet Soebijanto, Laksamana Muda (Purnawirawan) Sony Santoso, dan anggota Majelis Kebangsaan Pancasila Jiwa Nusantara, Laode Sugiono. Basith mengaku, dalam pertemuan itu, disepakati adanya rencana tujuh titik ledakan untuk 'mengusir' orang-orang China dengan cara mengganggu bisnis mereka lewat kerusuhan. 

Namun, segala tudingan ini langsung dibantah Ferry Firman Nurwahyu, pengacara Soenarko. 

"Kemarin saja [Soenarko] baru berurusan dengan pemerintah, masa mau bikin ulah kasus lagi? Logika akal sehatnya sajalah, enggak mungkin orang seperti beliau berbuat seperti itu. Beliau itu 'kan mantan Pangdam, eks Panglima, enggak mungkin beliau melakukan itu," ujar Ferry, Senin (7/10). [kp]

Pengamat: Jokowi Sulit Dikawal, PDIP-Gerindra Bisa Jadi Duet di 2024

Pengamat: Jokowi Sulit Dikawal, PDIP-Gerindra Bisa Jadi Duet di 2024
BERITA TERKINI - Komunikasi antara Gerindra dan PDIP melalui masing-masing ketua umumnya disinyalir tak hanya sebatas lobi-lobi kursi menteri. Diprediksi ada pembicaraan yang lebih besar dibandingkan hanya bagi-bagi jabatan menteri atau bahkan sekadar kursi Ketua MPR RI.

Menurut pengamat politik Igor Dirgantara, komunikasi antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri bisa saja menyinggung kontestasi Pilpres 2024 mendatang pasca Presiden Joko Widodo lengser.

"Di 2024, posisi ketum parpol akan sangat strategis, namun bandul politik diperkirakan masih ada di tangan Megawati dan Prabowo Subianto. Prediksi bersatunya kembali PDIP dan Gerindra bukan mustahil," kata Igor, Senin (7/10).

Kemungkinan ini cukup kuat mengingat posisi presiden saat ini bukanlah pimpinan partai politik. Usai jabatan presiden diletakkan Jokowi, PDIP sebagai parpol pengusung perlu memiliki kekuatan baru, baik melalui kebijakan pemerintahan saat ini maupun sosok eksternal.

"Semua parpol akan berlomba lari untuk pemilu 2024. Stabilitas dan kontinyuitas proses politik dan pembangunan menjadi penting mengapa GBHN didorong untuk dihidupkan kembali, walaupun mungkin nanti secara terbatas," jelasnya.

"Mengawal Jokowi yang penting itu bukan saat pelantikan tanggal 20 Oktober 2019 yang sudah pasti berjalan mulus, tapi saat turun takhta di 2024. Jokowi bukan ketum partai, sangat rentan dihantam kritik ganas setelah tidak menjabat," sambungnya.

Hal itu bukan omong kosong belaka. Igor mencontohkan kondisi Ketum Demokrat sekaligus mantan presiden dua periode, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Berstatus sebagai Ketum Parpol dan mantan presiden tak membuat SBY kebal terhadap kritik masyarakat.

"Apalagi mungkin Jokowi nantinya. Megawati dan Prabowo perannya sebenarnya signifikan menjaga kebijakan Jokowi pasca berakhir kekuasaannya sebagai presiden. Bukan hanya sekadar kepentingan dan cari muka belaka. That's what politics all about," tandasnya. [rm]

Buzzer Jokowi Beberkan Kronologi Pengeroyokan Hingga Ancaman Pembunuhan Oleh "Habib"

Buzzer Jokowi Beberkan Kronologi Pengeroyokan Hingga Ancaman Pembunuhan Oleh
BERITA TERKINI - Ninoy Karundeng, pendukung Jokowi yang menjadi korban penganiayaan saat aksi demo mahasiswa, Senin (30/9) membeberkan kronologi kejadian penganiayaan hingga penculikan yang dialaminya saat mencoba mengambil gambar korban demo.

Hal itu diakui langsung oleh sosok yang disebut buzzer Jokowi ini kepada awak media di depan  Gedung Resmob, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

"Pada saat itu saya sedang mengambil foto karena sedang ingin mendapatkan gambar tentang kondisi demo di DPR dan di tempat-tempat yang saya ingin lihat. Sampai di suatu jalan yang sudah ditutup, saya langsung pergi mengikuti arah anak-anak atau orang-orang yang kena gas air mata di bawa," ucap Ninoy Karundeng, Senin (7/10).


Saat mengambil gambar, kata Ninoy, ada seseorang yang memeriksa dirinya. Namun Ninoy tak menjelaskan secara rinci seperti apa proses pemeriksaan tersebut dan siapa yang memeriksa dirinya.

"Begitu dia tahu saya adalah relawan Jokowi, saya langsung dipukul dan diseret ke dalam masjid. Di situlah saya diinterogasi, setiap pertanyaan yang muncul, saya jawab dan jawabannya itu tidak mendapatkan respons baik. Saya tetap dipukuli setiap saat," akunya.

Dalam keadaan dipukuli, ia sempat meminta dikeluarkan dari tempat tersebut, namun tak diizinkan para pelaku.

"Sampai saya minta tolong disediakan hijab agar saya bisa keluar aman, tapi tetap tidak diperbolehkan," sambungnya.

Masjid Al-Falah tersebut, jelasnya, sebelumnya digunakan untuk para korban aksi unjuk rasa yang mengalami luka, terkena gas air mata dan diberikan perawatan medis. Di saat itu lah, ada seseorang yang dipanggil habib dan mengultimatum akan memenggal kepalanya.

"Orang yang dipanggil habib ini bilang bahwa waktu saya pendek, karena saya akan dibelah kepalanya. Dia introgasi dan selalu memukuli saya," jelasnya.

Saat itu, ia meminta untuk dibebaskan karena memiliki anak dan istri. Namun alasan-alasan tersebut tak digubris massa. Ujungnya, ia tak diperbolehkan untuk pulang dan diminta menetap di masjid tersebut.

Yang lebih parah, orang yang dipanggi habib tersebut kembali diancam bakal dibunuh sebelum subuh.

"Itu sejak demo reda sekitar pukul 02.00 WIB, habib itu yang merancang untuk membunuh saya bersama dengan penyedia ambulans yang mengaku sebagai tim medis. Tim medis ini yang sejak awal menginterogasi, melihat, mengumumkan, mereka juga membuka media sosial saya setelah tau nama lengkap, nama asli saya," paparnya.

Beruntung pada keesokan harinya, yakni Selasa (1/10), Ninoy mengaku bisa pulang setelah diantarkan menggunakan GO-Box. Ia diangkut bersama dengan kendaraan roda duanya untuk kembali ke rumahnya(rmol)

Takut Kepala Mau Dikampak, Relawan Jokowi Ninoy Karundeng Minta Pulang Pakai Hijab

Takut Kepala Mau Dikampak, Relawan Jokowi Ninoy Karundeng Minta Pulang Pakai Hijab
BERITA TERKINI - Relawan Jokowi yang juga pegiat media sosial Ninoy Karundeng mengaku tak tahu video dugaan penganiayaan yang menimpa dirinya viral di media sosial.

Ia justru baru mengetahui hal tersebut ketika kepolisian mendatangi kediamannya dua hari setelah kejadian penganiayaan.

"Saya kaget juga karena HP saya kan hilang. Sehingga saya tidak update, tidak tahu kejadian apa yang terjadi. Ketika video saya viral pun saya tidak tahu," ungkap Ninoy di Polda Metro Jaya, pada Senin (7/10).

"Tiba-tiba polisi sudah ada di depan rumah saya ketika video itu viral. Polisi meyakinkan saya bahwa saya harus melaporkan peristiwa itu," tambahnya kembali.

Ninoy juga mengaku banyak orang asing mendatangi kediamannya setelah penganiayaan tersebut. Sehingga ia tak lagi bermalam di rumahnya karena takut.

Diketahui sebelumnya Ninoy melaporkan penganiayaan terhadap dirinya yang terjadi di tengah aksi demo pada 30 September lalu kepada Polda Metro Jaya.

Kepada wartawan Ninoy menceritakan kronologi penculikan dan penganiayaannya yang kurang lebih serupa dengan pernyataan relawan Jokowi, Jack Boyd Lapian.

Ninoy mengatakan peristiwa tersebut berawal dari keinginannya mengabadikan kondisi aksi demonstrasi tersebut di wilayah Pejompongan, Jakarta Pusat.

Ketika sedang menangkap gambar, Ninoy kemudian didekati oleh sekelompok orang. Ninoy mengaku diseret ke dalam Masjid Jami Al-falah dan dipukuli.

Di dalam masjid, Ninoy diinterogasi dengan sejumlah pertanyaan. Ia mengatakan setiap jawaban yang ia lontarkan selalu dibalas dengan pukulan.

Ia bahkan sudah meminta izin agar dipulangkan dengan menggunakan hijab. Namun hal tersebut tidak diaminkan oleh pelaku penganiayaan.

"Sampai saya minta tolong disediakan hijab sehingga saya bisa keluar aman, tapi tetap tidak diperbolehkan," tuturnya.

Ninoy pun mengamini pernyataan Jack yang mengatakan dirinya diancam dibunuh dengan kapak ketika seseorang yang disebut dengan panggilan 'habib' datang.

Habib tersebut dikatakan akan memanggil ambulans untuk mengangkut jasad Ninoy setelah dibunuh. Namun ambulans itu tak kunjung datang.

Ninoy mengaku tak bisa membayangkan jika ambulans yang dikatakan sosok 'habib' benar-benar datang.

"Saya tidak bisa membayangkan keadaan itu seandainya ambulans itu datang. Karena kepala saya mau dibelah. Saya merasa itu tidak bisa saya lupakan," tuturnya.

Dari puluhan orang yang dikatakan menganiaya Ninoy di masjid tersebut, beberapa di antaranya berpakaian seperti petugas medis.

Menurut kesaksian Ninoy pakaian yang mereka pakai berwarna putih merah. Salah satu pelaku merupakan perempuan memakai pakaian dengan logo seperti bentuk sabit berwarna merah.

"Saya mengenali dia pakai baju putih merah. Yang perempuan itu pakai huruf C merah itu apa itu. Bulan sabit merah mungkin," tuturnya.

Polda Metro Jaya telah mengamankan 11 orang tersangka dalam kasus yang menimpa Ninoy. Polisi juga tengah melakukan pemeriksaan terhadap dua orang lain, yakni F alias Fery dan BB alias Bernard Abdul Jabbar, Sekretaris Jenderal PA 212. [cnn]

Gerindra Cenderung Masuk Koalisi Jokowi, Mardani PKS Panjatkan Doa Kayak Begini

Gerindra Cenderung Masuk Koalisi Jokowi, Mardani PKS Panjatkan Doa Kayak Begini
BERITA TERKINI - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menghargai arah politik Gerindra yang memiliki kecenderungan masuk barisan partai pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). PKS, kata Mardani, tidak akan memaksa Gerindra berada di luar pemerintahan.

"Hak Partai Gerindra mau bergabung dengan Pak Jokowi. Tiap partai punya strategi masing-masing," kata Mardani dalam pesan singkatnya kepada awak media, Senin (7/10).

Kendati begitu, Mardani mendoakan Gerindra untuk memilih jalan berbarengan dengan PKS. Jalan itu yakni bersama di barisan oposisi bagi pemerintahan Jokowi.

"Walau kami tetap berharap dan berdoa, Gerindra dapat bersama kami dalam barisan #KamiOposisi," ungkap Mardani.

Menurut dia, negara perlu kekuatan penyeimbang terhadap pemerintahan berkuasa. Sebab itu diperlukan kubu oposisi yang kuat dengan pengawalan lebih dari satu partai.

"Sebab, negeri ini perlu kekuatan penyeimbang untuk menjaga agar kepentingan publik dapat terjaga," timpal dia. [nn]

Mau Dibawa Kemana Negeriku?

Mau Dibawa Kemana Negeriku?

Oleh Tony Rosyid 

Kematian 32 penduduk urban di Papua menyisakan pertanyaan; dimana negara? Negara menjadi "tertuduh" karena dianggap tak hadir untuk melindungi dan menyelamatkan rakyatnya. Banyak pihak menyesalkan mengapa pihak berwajib, terutama presiden sebagai kepala negara tak merasa bersalah dan meminta maaf kepada rakyat. 

Bagaimana nasib Papua kedepan? Ketika para guru, tenaga medis termasuk para dokter, juga para pedagang, lari dan meninggalkan Papua, maka ini akan menjadi persoalan serius terkait masa depan pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat Papua.

Sebelum Papua, kasus 21-22 Mei juga meninggalkan keprihatinan. Tidak kurang dari delapan orang mati saat demonstrasi. Beberapa diantaranya remaja. Itu data resmi dari rumah sakit di DKI. Anies Baswedan umumkan data itu sebagai pertanggungjawaban publik. Di era keterbukaan, rakyat berhak untuk mendapat informasi itu, kata Anies. Kendati kemudian Anies dibully. Siapa yang ngebully Anies? Silahkan dianalisis sendiri.

Soal berapa jumlah korban sebenarnya yang meninggal, masih simpang siur. Korban atau perusuh? Soal istilah, bergantung siapa mendukung siapa. Rakyat menunggu respon presiden untuk memberi penjelasan atau setidaknya menjenguk keluarga korban yang meninggal. Sayangnya, Istana hanya memanggil lelaki tengah baya yang mengaku isi tokonya dicuri. Entah siapa pencurinya, apa saja yang dicuri dan berapa kerugiannya, gelap!

Hanya berjarak sekitar empat bulan, giliran dua mahasiswa Kendari tewas. Kabarnya, yang satu tertembak di dada, dan satunya lagi di kepala. Door.... Mati! Peluru siapa? Polisi telah melakukan investigasi. Hasilnya? Sejumlah anggota kabarnya sudah dipecat. Jika ada atasan yang ikut terlibat, mesti dapat vonis yang sama. Ini mesti jadi SOP yang konsisten. Dengan begitu, rakyat akan berangsur pulih kepercayaannya.

Jika kita mau membuat perbandingan dengan era Habibie, era Gus Dur, era Megawati atau era SBY, tingkat kematian rakyat baik dari sisi jumlah maupun kasus, maka di era Jokowi ini nampak paling dramatis. Untuk menyelenggarakan pemilu saja harus memakan korban sekitar 700 petugas pemilu. Data persisnya mesti divalidasi. Sejak kasus 21-22 mei, data petugas pemilu yang saat itu terus naik angka kematiannya mendadak sepi dari berita. Gak tahu bagaimana nasib seribuan petugas pemilu yang dirawat di rumah sakit. Sembuhkah? Atau ada yang menyusul teman-temannya?

Seandainya 1998 Pak Harto bertahan dan tak mengambil keputusan untuk mundur, entah berapa mayat yang akan jadi berita. Tapi, Pak Harto tak ingin korban bertambah. Dia pilih mundur demi masa depan bangsa. Inilah jiwa kenegarawan Pak Harto. Sosok yang sekarang mulai dirindukan kembali karena murahnya harga pangan dan BBM. "Enak Jamanku to..." Semoga beliau damai di alam sana.

Begitu juga dengan Gus Dur. Saat di-impechmen, Gus Dur tahan semua kekuatan pendukungnya, terutama Banser. Andai saja Gus Dur memaksa bertahan dan massa pendukung fanatiknya dibiarkan membuat perlawanan, boleh jadi akan terjadi konflik horizontal. Faktanya, tak ada satupun nyawa melayang. Karena Banser saat Gus Dur presiden, mereka patuh dan loyal pafa pada ulama. Konsisten dalam menjaga nama baik organisasi NU.

Saat ini, banyak pihak menyayangkan ada sejumlah oknum, sekali lagi "oknum" yang suka menghalangi pengajian ulama. Alasannya, karena ulama dianggap menebar fitnah dan bagian dari Islam radikal. Tapi, itu saat pemilu. Pemilu selesai, nyaris gak ada lagi persekusi ulama. Kenapa hanya saat pemilu? Jangan tanya gue dong...

Reformasi yang identik dengan nafas demokrasi saat ini semakin kehilangan gairahnya. Satu persatu pilarnya mulai dirobohkan. Pers tak leluasa lagi menyusun berita. Berupaya tak menyinggung kekuasaan, karena bisa jadi petaka. Tidak juga menurunkan berita yang menguntungkan lawan dari penguasa. Anies Baswedan termasuk Gubernur DKI yang hasil kerjanya jarang  diberitakan. Apakah ia teridentifikasi sebagai lawan politik istana? Allahu A"lam.

Para mahasiswa kabarnya ditekan melalui forum rektor yang saat ini sudah beralih fungsi menjadi egen-agen istana. Siapa yang demo mulai diidentifikasi, bahkan sebagian terancam status akademiknya.

Mereka yang berupaya kritis terhadap pemerintah tersandera oleh berbagai kasus hukum. Yang tak tersandera mendapat tekanan. Inilah sejumlah pilar demokrasi yang mulai ambruk.

Buzzer-buzzer bayaran bekerja dengan masif untuk memenangkan opini, mendelegitimasi setiap fakta yang berpotensi merugikan pihak kekuasaan. Medsos menjadi arena kompetisi hoak. Rakyat disuguhi berita-berita yang tak nyata. Lambat laun keadaan ini akan membuat rakyat semakin apatis terhadap informasi apapun. Saat ini, sulit membedakan mana berita benar, mana berita hoak. Aparat seringkali berat sebelah dalam membacakan pasal di dalam undang-undang tentang ujaran kebencian.

Revisi UU KPK seolah telah menyempurnakan proses pelumpuhan hukum di Indonesia. Setelah institusi hukum yang ada telah bertahun-tahun dalam kendali kepentingan, rakyat nyaris hanya berharap kepada KPK. Institusi terakhir yang masih bisa dipercaya. Tapi kini, giliran KPK yang juga harus menghadapi sakaratul maut.

Belum lagi persoalan ekonomi yang harus dihadapi untuk tahun-tahun kedepan. Semua kebutuhan, termasuk BBM, listrik, asuransi (BPJS) dan harga bahan pokok terus naik. Hutang negara naiknya gak kira-kira. Negara terseok-seok untuk membayar cicilan plus bunganya. Sementara elit di lingkaran istana tak mau tahu. Terus bertengkar merebutkan jatah ganimah sebagai hasil perjuangan di pilpres kemarin.

Miris! HAM, demokrasi, hukum dan ekonomi makin hari makin lumpuh. Rakyat takut menyuarakan pendapat dan ikut berpartisipasi dalam urusan negara. Tuduhan teroris dan makar terus menghantui. Hukum tak lagi bisa sepenuhnya diharapkan sebagai pelindung kebenaran. Media dibungkam. Mahasiswa ketakutan. Akademisi dan ulama tak lagi bisa bicara. Oposisi semakin sempit ruangnya. Sementara ekonomi memburuk, harga-harga kebutuhan terus naik dan daya beli rakyat menurun. Ada tanda-tanda sebagian rakyat mulai frustasi. Kompleksitas masalah belum tampak solusinya. Entah, mau dibawa kemana negeri ini?

Chicago USA, 7/10/2019 (*)

Jokowi ke Singapura Selasa, Bahas Investasi hingga Kabut Asap

Jokowi ke Singapura Selasa, Bahas Investasi hingga Kabut Asap
BERITA TERKINI - Presiden Joko Widodo dijadwalkan berkunjung ke Singapura dalam rangka kunjungan kerja, Selasa (8/10). Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan, Jokowi akan menghadiri sejumlah pertemuan antar pimpinan negara dan akan membahas sejumlah isu.

"Insyaallah besok Presiden akan melakukan kunjungan ke Singapura, dan ini merupakan kunjungan dalam rangka pertemuan Annual Leaders Retreat. Tahun lalu kita selenggarakan di Bali pada Oktober," kata Retno di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (7/10).

Beberapa poin yang akan dibahas yaitu terkait dengan investasi kedua negara hingga vokasi yang menjadi fokus kerja dari pemerintahan ke depan.

"Masalah investasi merupakan masalah yang juga sangat penting bagi Indonesia dan Singapura. Dan secara konsisten juga pastinya Presiden diharapkan membahas mengenai masalah pendidikan vokasi dengan Singapura," lanjutnya.

Retno juga mengungkapkan, Jokowi dan pemerintah Singapura juga kemungkinan besar akan membahas soal asap tebal yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Indonesia. Sebagaimana diketahui, Singapura merupakan salah satu negara terdampak asap karhutla.

"Kemungkinan itu ada. Tadi saya sampaikan kan bahwa itu garis besar. Tapi sekali lagi kita tidak bisa mem-prevent para leaders untuk bicara hal-hal yang lain," pungkasnya. [kp]

Peneliti: Demokrasi Indonesia Sedang Berada di Titik Terendah

Peneliti: Demokrasi Indonesia Sedang Berada di Titik Terendah
BERITA TERKINI - Peneliti politik Edward Aspinall dan Marcus Mietzner dari Australian National University di Canberra, Australia, menyebut saat ini demokrasi Indonesia sedang berada di titik terendahnya. Kepemimpinan Presiden Joko Widodo kemudian disebut-sebut sebagai salah satu penyebab dari kemunduran terbesar demokrasi di Indonesia di masa reformasi ini.

Meski Jokowi telah menyatakan sikap untuk menjaga demokrasi, pernyataan tersebut dinilai bertolak belakang dengan beragam kebijakan kontroversial yang lahir di masa pemerintahannya. Belum lagi tindakan represif aparat pemerintah terhadap massa demonstran dan jurnalis yang menuai sorotan karena dianggap antidemokrasi.

Juwita Hayyuning Prastiwi, dosen ilmu politik dari Universitas Brawijaya, memaparkan kemunduran demokrasi Indonesia tersebut di laman The Conversation. Ia menuliskan, blunder yang dilakukan Jokowi sehingga memancing kemarahan publik berawal ketika dirinya mendukung pengesahan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Keputusan tersebut dianggap akan melemahkan lembaga tersebut dalam memberantas kasus-kasus korupsi di Indonesia. Tak hanya itu, banyak pihak juga menentang Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dinilai mengandung sejumlah pasal karet.

Rakyat pun tak tinggal diam dengan melakukan aksi demonstrasi di berbagai kota untuk menolak revisi UU KPK dan RKUHP. Namun aksi tersebut berakhir ricuh dengan aksi pengrusakan dari para peserta demonstrasi dan tindakan represif pemerintah.

Dua orang mahasiswa harus kehilangan nyawanya setelah bentrok dengan polisi. Peristiwa nahas tersebut terjadi di Kendari, Sulawesi Tenggara. Persis seperti saat aksi demonstrasi yang menuntut Orde Baru dihapuskan pada 1998 silam, kali ini pemerintah juga mengincar sejumlah aktivis untuk ditangkap dan ditahan. Pemerintah bahkan tak segan akan melayangkan sanksi tegas kepada universitas yang memberikan izin mahasiswanya terlibat unjuk rasa.

Kebijakan antidemokrasi di era kepemimpinan Jokowi
"Sinyal-sinyal anti-demokrasi dari Jokowi sebenarnya sudah muncul jauh sebelum peristiwa di atas," tulis Juwita.

Hal itu, menurutnya, bisa dilihat sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ormas) dan Peraturan Presiden (perpres) No. 37 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Tentara Nasional Indonesia. Kedua beleid itu menyumbang pelemahan atas demokrasi, demikian menurut Juwita.

Perppu tentang ormas tersebut lantas digunakan sebagai senjata pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia yang dianggap mengancam kesatuan NKRI. Walau benar secara substansi, rupanya prosedur yang digunakan pemerintah dikritisi karena telah mengeliminasi proses peradilan.

Demikian pula dengan perpres terkait jabatan TNI yang dianggap berbenturan dengan undang-undang (UU) serta semangat reformasi. Kekhawatiran masyarakat sipil memuncak bukan tanpa sebab. Di masa Orde Baru, Dwifungsi ABRI menjadi perangkat otoritarianisme terbukti melahirkan banyak kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan melanggengkan kekuasaan.

Penangkapan pendukung Prabowo Subianto, yang tak lain merupakan lawan politik Jokowi pada Pemilu Presiden April 2019 lalu, juga menjadi isu antidemokrasi yang turut disorot publik. Mereka yang kemudian ditangkap dengan tuduhan makar adalah Advokat Eggi Sudjana dan pensiunan jenderal Kivlan Zen.

"Tuduhan makar seperti ini belum pernah dilakukan di masa pemerintahan pasca reformasi, kecuali pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memenjarakan aktivis Filep Karma karena mendukung kemerdekaan Papua Barat," beber Juwita.

Yang menyedihkan, pada era pemerintahan Jokowi, tercatat ada banyak aktivis yang dikriminalisasi. Nama-nama seperti Veronika Koman, Dhandy Dwi Laksono, hingga Ananda Badudu menjadi incaran pemerintah. Veronika dituduh melakukan provokasi atas insiden asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur. Sementara Dandhy dijadikan tersangka karena konten tentang Papua yang ia unggah di akun Twitter miliknya. Terakhir, mantan wartawan Tempo Ananda Badudu juga sempat ditahan karena menggalang dana untuk mendukung demonstrasi mahasiswa pada 23 dan 24 September 2019.

Ananda Badudu usai jalani pemeriksaan di Resmob Polda Metro Jaya. Foto: Raga Imam/kumparan
Status demokrasi Indonesia

Berdasarkan indeks demokrasi yang dimuat The Economist Intellegence Unit, demokrasi di Indonesia mengalami penurunan sebesar 0,58 poin dari tahun 2016 menjadi 6,39 pada tahun 2017 dan 2018. Dalam indeks tersebut, demokrasi Indonesia menempati kategori tidak sempurna (flawed democracy). 

Status tersebut memiliki arti, Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum yang relatif bebas dan adil serta menghormati kebebasan sipil dasar, akan tetapi memiliki beberapa persoalan yang meliputi pelanggaran kebebasan pers serta pesoalan tata kelola pemerintahan.

Data dari Badan Pusat Statistik pada 2018 juga menunjukkan bahwa Indonesia juga mengalami penurunan pada indeks aspek kebebasan sipil sebesar 0,29 poin. Aspek hak-hak politik turun sebesar 0,84 poin dibandingkan tahun 2017.
Kompak melemahkan demokrasi
Yang menjadikan kondisi saat ini semakin parah, menurut Juwita, adalah para elite politik, baik yang berada di kubu pemerintah maupun oposisi, terlihat semakin kompak dalam melemahkan demokrasi.

Dukungan politik pada seluruh RUU dan UU yang kontroversial menyebar ke fraksi partai-partai yang mulanya berseberangan dengan pemerintah. Dengan demikian, tidak ada penolakan dari kubu oposisi terkait RUU dan UU yang dibahas di DPR. Dengan kata lain, seluruh fraksi telah menyepakatinya.
Mengamankan demokrasi
Demokrasi yang bersifat dinamis, sangat bergantung pada aktor-aktor seperti aktor pemerintahan hingga masyarakat sipil. Angka indeks demokrasi Indonesia yang kini terus menurun setiap tahun seharusnya menjadi peringatan. 

Menurut Juwita, demokrasi yang berada di ujung tanduk harus segera diselamatkan tidak hanya melalui pemilihan umum, tetapi juga melalui kontrol politik yang terbuka agar kecenderungan tirani mayoritas dapat ditekan. [kp]

7 Oktober 2019

Wacana Gerindra Masuk Kabinet, Ternyata Jokowi Belum Komunikasi Dengan PDIP

Wacana Gerindra Masuk Kabinet, Ternyata Jokowi Belum Komunikasi Dengan PDIP
BERITA TERKINI - Presiden Joko Widodo ternyata belum membuka komunikasi dengan partai pengusungnya, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) soal wacana pemberian jatah menteri untuk Gerindra.

Hal itu disampaikan Ketua DPP PDIP Puan Maharani kepada wartawan di komplek parlemen Senayan, Senin (7/10).

Oleh karena itu, jelas Puan, PDIP belum bisa menyikapi wacana menteri untuk Gerindra ini.


"Kita lihat saja, Presiden belum mengajak omong," kata Puan.

Meski demikian, Puan mengatakan, wacana pemberian sejumlah kursi menteri untuk Gerindra merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai seorang presiden yang harus dihormati.

Ia menambahkan, bila memang Jokowi berencana memberikan jatah menteri untuk Gerindra, hal itu tidak bisa dibahas hanya dengan PDIP.

Menurut Ketua DPR ini, parpol lain pendukung Jokowi pada Pilpres 2019 idealnya juga dimintai pandangan, mengingat terdapat sejumlah parpol lain dalam koalisi pendukung Jokowi-Maruf.

"Jadi harus dibicarakan secara matang dan bersama-sama dengan semua partai yang mendukung Presiden. Kita lihat saja nanti," tuturnya.(rmol)

Ungkap Kekecewaan Prabowo, Muzani: Katanya Reunifikasi Tapi Ketua MPR Saja Enggak Setuju

Ungkap Kekecewaan Prabowo, Muzani: Katanya Reunifikasi Tapi Ketua MPR Saja Enggak Setuju
BERITA TERKINI - Ada kekecewaan dirasakan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto saat tak mendapatkan kursi Ketua MPR RI. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani lantaran rekonsiliasi bersama Ketum PDIP, Megawati justru berujung pemilihan politisi Golkar, Bambang Soesatyo untuk Ketua MPR.
Agak kecewa karena katanya mau reunifikasi, mau rekonsiliasi tapi kita minta hanya sekadar ketua MPR enggak ada yang setuju," kata Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10).

Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, Gerindra memilih legowo melepas kursi Ketua MPR usai melakukan pertemuan dengan Megawati. Ada hal-hal yang menjadi pertimbangan Gerindra tak lagi ngotot pertahankan kursi Ketua MPR.


"Beliau (Prabowo) akhirnya mengambil kesimpulan 'sudah kita jangan meneruskan'," jelasnya.

Saat ditegaskan detail deal politik kedua ketua umum tersebut, ia enggan membeberkannya. Bahkan Muzani mengaku tak tahu isi pembicaraan keduanya.

"Yang pasti beliau ambil keputusan dan saya nurut saja," tutup Muzani yang saat ini menjabat Wakil Ketua MPR RI. (Rmol)

Anjing Penggonggong Istana dan Moeldoko

Anjing Penggonggong Istana dan Moeldoko

Oleh: Edy Mulyadi (Wartawan Senior)

KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko membuat pernyataan jujur dan mengejutkan. Dia bilang, istana tidak lagi memerlukan buzzer alias para penggonggong.

Saya lebih suka menyebut mereka dengan penggonggong. Bukankah perilaku orang-orang ini bak anjing yang menggonggong untuk melindungi tuannnya?

Pada bagian lain, pensiunan jenderal bintang empat ini mengaku sudah menemui sejumlah penggonggong berpengaruh. Disebut berpengaruh karena para binatang, eh manusia ini punya banyak follower di akun medsos masing-masing.

Pada pertemuan tersebut, Moeldoko mengaku sudah meminta para buzzer Jokowi bersifat lebih dewasa dan tidak emosional ketika merespons sesuatu hal. Namun, katanya lagi, terkadang imbauan tadi sulit dipraktikkan karena sudah terpolarisasi sejak Pilpres lalu.

Sampai di sini kita menghargai kejujuran Moeldoko soal eksistensi para penggonggong. Namun aksi 'lempar handuk' ala Moeldoko terhadap sepak terjang para penggonggong Istana jelas menggelikan.

Dia pikir rakyat NKRI terlalu dungu sehingga bisa dikibulin dan percaya dengan dalih yang dia sodorkan. Lain halnya jika mantan Panglima TNI ini bicara dengan anak-anak TK, mungkin saja dipercaya.

Sulit Menampik Bukti

Hari-hari ini Istana kian kerepotan menampik keberadaan dan polah gerombolan penggonggongnya. Terbitnya laporan penelitian karya Samantha Bradshaw dan Philip N. Howard dari Universitas Oxford benar-benar membungkam Istana.

Laporan seru itu bertajuk "The Global Disinformation Order: 2019 Global Information of Organized Social Media Manipulation" atau "Orde Disinformasi Global: Informasi Global tentang Manipulasi Media Sosial Terorganisir 2019".

Sejatinya banyak pihak yang jauh-jauh hari sudah menduga Istana memelihara banyak anjing penggonggong. Diduga jumlahnya bisa ratusan, bahkan mungkin ribuan. Masing masing punya akun puluhan sampai ratusan.

Ciri utama para penggonggong itu adalah, memuji-muji Jokowi setinggi langit bak dewa tanpa cela. Pada saat yang sama, mereka beramai-ramai membantai lawan politik Presiden dan atau pengeritiknya tanpa ampun. Untuk keperluan itu, gerombolan ini tidak segan-segan menebar fitnah, ujaran kebencian, dan hoax.

Aksi tebar fitnah, ujaran kebencian, dan hoax mereka lakukan dengan sangat massif dan berkelanjutan, sambung-menyambung.

Mereka terus-menerus membantai sampai ada perintah berhenti dari komandan atau yang mereka sebut sebagai 'kakak pembina'. Itulah sebabnya banyak kalangan menilai anjing-anjing penggonggong tersebut sudah merusak demokrasi.

Dua karya teranyar para buzzer tadi adalah penyebaran hoax dan fitnah terhadap ambulans milik Pemprov DKI Jakarta yang disebut membawa batu dan bensin saat aksi massa di sekitar Gedung MPR/DPR.

Fitnah dan hoax lainnya, tangkapan layar grup WhatsApp pelajar STM yang seolah-olah mereka dijanjikan bayaran pihak tertentu.  

Namun setelah ditelusuri, ternyata nomor-nomor telepon di grup itu diduga milik anggota Polri. Salah satu nomor telepon di grup WA itu punya tagihan bulanan hingga Rp 4 juta lebih. Ngomong-ngomong, anak STM mana yang punya tagihan hp Rp 4 juta lebih sebulan, ya?

Dua skandal hasil karya kawanan ini, tentu saja, menjadi bagian dari upaya membela Jokowi sekaligus membusukkan lawan politiknya. Sekali lagi, mereka tidak peduli walau harus memproduksi dan menebar ujaran kebencian, hoax, dan fitnah, bahkan kendati yang difitnah adalah anak-anak STM.

Tokoh nasional dan juga begawan ekonomi Rizal Ramli adalah satu di antara yang sangat terganggu. September tahun silam dia bahkan sudah mengingatkan agar Jokowi menghentikan atau setidaknya menertibkan para buzzernya.

Menurut RR, begitu dia biasa disapa, apa yang dilakukan para penggonggong benar-benar merusak demokrasi. Demokrasi yang seharusnya membuka ruang bagi perbedaan pendapat, di tangan Jokowi dan para penggonggongnya berubah jadi merusak dan menghancurkan.
Menyimpan Bangkai

Tentu saja, Istana (terpaksa) bolak-balik membantah tudingan tadi. Bahkan dengan mimik tanpa dosa, Jokowi meminta rakyat Indonesia agar tidak membuat dan menyebar hoax. Dia juga mengimbau rakyat tidak termakan hoax yang beredar di dunia maya.

Tidak sampai di situ, Polisi juga gencar meneriakkan buruknya hoax. Aparat berseragam cokelat yang sering dijuluki para demonstran dan aktivis dengan Wercok alias wereng coklat ini rajin menangkapi pegiat medsos yang dianggap menebar hoax dan atau ujaran kebencian. Katanya untuk menegakkan perundangan.

Sayangnya, berkali-kali orang-orang yang dicokok Polisi adalah mereka yang kritis terhadap rezim berkuasa. Sementara para penggonggong yang justru terbukti jauh lebih aktif dan massif menebar hoax, fitnah, dan ujaran kebencian tetap aman sejahtera sentosa.

Tapi, serapi-rapinya menutupi bangkai akhirnya akan tercium juga baunya. Begitu kata pepatah bijak. Hal ini pula yang terjadi dengan fenomena anjing-anjing penggonggong Istana.

Pernyataan Moeldoko bahwa Istana sudah tidak membutuhkan para buzzer adalah konfirmasi yang sempurna atas sinyalemen dan kritik banyak pihak seputar para makhluk-makhluk menjijikkan ini.

Suka tidak suka, pernyataan Moeldoko mengonfirmasi beberapa hal, antara lain:

Pertama, selama ini Istana punya dan memelihara banyak anjing penggonggong.

Kedua, selama ini Istana bisa dan biasa memproduksi fitnah serta menebar kebencian, dan hoax lewat gerombolan penggonggongnya.

Ketiga, selama ini Istana terbukti menjadi raja munafik. Sibuk berteriak-teriak agar rakyat jangan menebar hoax dan fitnah di medsos, ternyata justru Istana adalah produsen dan penyebar hoax yang paling sempurna.

Keempat, selama ini Polisi berlagak budek dan picek kalau menyangkut para  penggonggong Istana. Walau mereka menebar fitnah dan hoax, walau sudah dilaporkan, tetap sama sekali tak disentuh hukum. Penolakan polisi memproses laporan terhadap Denny Siregar yang menebar fitnah terhadap ambulans milik Pemprov DKI, adalah contoh sempurna Wercok menjadi bagian dari penjaga kekuasaan.

Kelima, Permadi Arya, Denny Siregar, Eko Kunthadi, MoertadhoOne, Seword, dan masih banyak yang lain adalah sedikit contoh dari anjing-anjing penggonggong Istana yang kebal hukum di era rezim Jokowi.

Keenam, pasal-pasal karet UU ITE yang sangar dan sadis itu, jadi omong kosong saat berhadapan dengan penggonggong Istana. Tajam ke oposan dan para pengritik rezim, tapi tumpul bagi anjing-anjing penggonggong Istana.

Ketujuh, Istana menganut prinsip habis manis sepah dibuang. Ucapan Moeldoko dengan sangat benderang bisa dimaknai sebagai "Kini saatnya membuang para buzzer".

Kedelapan, para penggonggong kini (sebentar lagi?) jadi pengangguran. Mereka tidak bisa makan karena uang gonggongan dihentikan.

Kesembilan, ini yang tak kalah penting, rasain luh! (*)

Penunggak Iuran BPJS Terancam Tidak Bisa Bikin SIM, Paspor dan Kredit Bank

Penunggak Iuran BPJS Terancam Tidak Bisa Bikin SIM, Paspor dan Kredit Bank
BERITA TERKINI - Pemerintah sedang menggodok regulasi yang nantinya menetapkan penunggak iuran BPJS Kesehatan tidak bisa mengakses pelayanan publik. Aturan ini nantinya akan berbentuk Instruksi Presiden (Inpres)
Hal itu diungkap oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi Idris dalam Forum Merdeka Barat di Kemenkominfo, Jakarta, Senin (7/10).

Menurut Fahmi, aturan ini bertujuan untuk meningkatkan kolektibilitas iuran BPJS Kesehatan.

 
"Kita masuk ke fase berikutnya, sedang disusun Inpres di Kemenko PMK yang menginisiasi pelayanan publik," jelasnya.

Dalam Inpres ini, nantinya penunggak iuran BPJS Kesehatan tidak akan bisa memperpanjang paspor, SIM, tak bisa mengajukan kredit perbankan, hingga tak bisa mengurus administrasi pertanahan bila memiliki tunggakan atau belum membayar iuran.

"Dengan adanya instruksi ini, kita bisa melakukan koordinasi penegakan," katanya.

Seperti diketahui, pemerintah saat ini sedang fokus meramu strategi agar BPJS Kesehatan tak lagi defisit. Selain menggodok Inpres ini, pemerintah juga berencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan hingga 100 persen. (Rmol)

Izinkan Pria dan Wanita Asing Sewa Hotel Bersama, Arab Saudi kini Jadi Negara 'Terbuka'

Izinkan Pria dan Wanita Asing Sewa Hotel Bersama, Arab Saudi kini Jadi Negara 'Terbuka'
BERITA TERKINI -  Setelah mengeluarkan visa turis, kali ini Arab Saudi menggemparkan publik global dengan kebijakan memperbolehkan pria dan wanita asing menyewa kamar hotel bersama tanpa menunjukkan dokumen pernikahan.

Selain itu, pemerintah juga mengizinkan wanita untuk menyewa kamar hotel sendirian, melanggar peraturan yang ada sebelumnya seperti yang dimuat Reuters, Sabtu (5/10).

"Semua warga negara Saudi diminta untuk menunjukkan kartu keluarga atau bukti hubungan saat check in ke hotel. Ini tidak wajib bagi turis asing. Semua wanita, termasuk warga Saudi, dapat memesan dan tinggal di hotel sendirian, memberikan kartu identitas pada saat check in," tulis surat kabar Okaz yang dikonfirmasi Komisi Saudi untuk Pariwisata dan Warisan Nasional.

Sebelumnya, pekan lalu, Arab Saudi telah mengeluarkan visa turis untuk wisatawan asing dari 49 negara. Arab Saudi juga telah memberlakukan aturan bahwa pengunjung tidak diharuskan mengenakan jubah hitam, namun harus tetap sopan. Meski demikian, alkohol akan tetap dilarang.

Tujuannya, tidak lain untuk mendorong sektor pariwisata agar bisa menggantikan sektor minyak. Targetnya, 100 juta kunjungan per tahun bisa diraih pada tahun 2030.

Diketahui, Arab Saudi adalah negara yang tertutup selama beberapa dekade. Pria dan wanita, termasuk warga negara asing akan dihukum berat jika tinggal bersama tanpa dokumen yang sah. Namun, semua ini berubah dalam beberapa tahun terakhir.

Perubahan arah ini banyak dipengaruhi oleh agenda reformasi ekonomi dan sosial yang ambisius milik Putra Mahkota, Mohammed bin Salman. [mc]

Kasus Ninoy, Polisi: S Diperintah Munarman Hapus CCTV & Tak Beri ke Polisi

Kasus Ninoy, Polisi: S Diperintah Munarman Hapus CCTV & Tak Beri ke Polisi
BERITA TERKINI - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono menyebut ada jejak Sekretaris Umum FPI Munarman dalam kasus penganiayaan-penculikan relawan Joko Widodo (Jokowi), Ninoy Karundeng. Menurutnya, Munarman memerintahkan pengurus Masjid Al-Falah, tempat kejadian perkara penganiayaan Ninoy, untuk menghapus rekaman CCTV.

"Kemudian ada juga insinyur S ya. Dia ini sekretaris daripada DKM ya. Dia perannya adalah dia ada di lokasi kejadian kemudian yang bersangkutan memerintahkan menyalin data daripada data yang ada di laptop," kata Argo di Polda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (7/10/2019).

Menurut Argo, insinyur S melaporkan semua hal kepada Munarman. S lalu disebut mendapat perintah untuk menghapus rekaman CCTV.

"Kemudian dia melaporkan semuanya kepada Pak Munarman. Selanjutnya dia juga dapat perintah untuk hapus CCTV dan kemudian juga untuk tidak menyerahkan semua data kepada pihak kepolisian," sebut Argo.

Polisi telah menahan 10 dari 11 tersangka kasus dugaan penganiayaan-penculikan Ninoy. Dua orang lainnya termasuk Bernard Abdul Jabbar masih diperiksa polisi.[dtk]

PDIP Ungkap Kemungkinan Yasonna Pimpin Komisi III DPR Hingga Jadi Menteri Lagi

PDIP Ungkap Kemungkinan Yasonna Pimpin Komisi III DPR Hingga Jadi Menteri Lagi
BERITA TERKINI - Usai mundur sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) sebelum jabatannya berakhir, Yasonna Laoly dikabarkan menjadi sosok kuat untuk menduduki kursi pimpinan Komisi III DPR RI.

Yasonna sendiri menjadi salah satu politikus PDIP yang kembali lolos ke Senayan setelah menjadi menteri era Presiden Joko Widodo.

"Infonya ya (Ketua Komisi III DPR), kalau jadi menteri lagi piye?" kata anggota fraksi PDIP, Bambang Wuryanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10).


Menurutnya, saat ini soal pimpinan komisi di DPR RI masih sebatas isu dan belum tentu kebenarannya, termasuk kabar masuknya Yasonna sebagai pimpinan komisi yang membidangi hukum itu.

"Kita enggak tahu (perkembangan) lapangannya kayak apa. Kalau hari ini kan asumsi-asumsinya seperti itu," sambungnya.

Di sisi lain, ia tak menampik ada beberapa kursi ketua komisi yang menjadi favorit parpol pimpinan Megawati Soekarnoputri ini.

Namun demikian, hal itu akan bergantung pada keputusan Ketum dan lobi-lobi fraksi ke depan.

Nanti semuanya tergantung pada pimpinan, kalau orang-orang komisi itu ngomongnya brand storming dong," tandasnya.

Sosok Yasonna bukanlah orang baru di legislatif. Sebelum ditunjuk menjadi Menkumham, ia pernah duduk di Komisi II, Komisi III, dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.(rmol)

Dirut BPJS: Iuran Naik Nggak Mahal, Cuma Rp 5.000/Hari

Dirut BPJS: Iuran Naik Nggak Mahal, Cuma Rp 5.000/Hari
BERITA TERKINI -  Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris menjelaskan soal rencana pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Kenaikan iuran ini dikarenakan defisit yang terjadi akibat banyaknya fraud dan tingkat kolektibilitas yang rendah.

Fahmi mengatakan, iuran yang naik dua kali lipat sebenarnya tidak seperti itu narasinya. "Iuran naik dua kali lipat itu ngga seperti itu narasinya. Narasi kelas satu itu kurang lebih Rp 5.000 per hari lho. Kelas dua itu sekitar Rp 3.000 per hari dan kelas tiga ngga sampai Rp 2.000 per hari, kalau kita punya uang Rp 2.000 itu bisa kita taruh per hari," papar Fahmi di Jakarta, Senin (7/10/2019).

Nah menurut Fahmi, jika mengumpulkan Rp 5.000 per hari atau Rp 3.000 dan menyisihkan Rp 2.000 per hari itu berat maka pemerintah tidak tinggal diam. Menurutnya ada 96,8 juta peserta miskin dan hampir miskin yang dibiayai pemerintah.

"Kita parkir motor kan Rp 2.000 sekali. Rokok paling murah Rp 8.000 per bungkus. Kalau tidak mampu lagi pemerintah akan hadir," kata Fahmi.

Ia mencontohkan, di Korea Selatan itu pembayaran BPJS paling rendah hingga Rp 160.000 dan bahkan ada yang membayar hingga Rp 35 juta.

"Jadi kalau melihat narasi seperti itu seram ya kenaikan dua kali lipat. Itu kan Rp 3.000 per hari jadi Rp 5.000 per hari. Untuk masyarakat miskin dan hampir miskin pemerintah sudah hadir untuk 133 juta," kata Fahmi.

Untuk informasi, kenaikan iuran BPJS Kesehatan masih menunggu Perpres dari Presiden Jokowi. Rencanyanya kenaikan ini akan terjadi di seluruh peserta.

- Penerima Bantuan Iuran (PBI), iuran naik dari Rp 23.000 menjadi Rp 42.000 per jiwa. Besaran iuran ini juga berlaku bagi Peserta yang didaftarkan oleh Pemda (PBI APBD). Iuran PBI dibayar penuh oleh APBN, sedangkan Peserta didaftarkan oleh Pemda (PBI APBD) dibayar penuh oleh APBD.


- Pekerja Penerima Upah Pemerintah (PPU-P), yang terdiri dari ASN/TNI/POLRI, semula besaran iuran adalah 5% dari gaji pokok dan tunjangan keluarga, dimana 3% ditanggung oleh Pemerintah dan 2% ditanggung oleh ASN/TNI/POLRI yang bersangkutan, diubah menjadi 5% dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan bagi PNS Daerah, dengan batas sebesar Rp 12 juta, dimana 4% ditanggung oleh Pemerintah dan 1% ditanggung oleh ASN/TNI/POLRI yang bersangkutan.



- Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU-BU), semula 5% dari total upah dengan batas atas upah sebesar Rp 8 juta, dimana 4% ditanggung oleh Pemberi Kerja dan 1% ditanggung oleh Pekerja, diubah menjadi 5% dari total upah dengan batas atas upah sebesar Rp 12 juta, dimana 4% ditanggung oleh Pemberi Kerja dan 1% ditanggung oleh Pekerja.



- Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU)/Peserta Mandiri:
Kelas 3: naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000 per jiwa;

Kelas 2: naik dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000 per jiwa;

Kelas 1: naik dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000 per jiwa. [cb]

Semoga Gerindra Mau Dukung Mahasiswa Desak Jokowi Terbitkan Perppu KPK

Semoga Gerindra Mau Dukung Mahasiswa Desak Jokowi Terbitkan Perppu KPK
BERITA TERKINI - Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono mengharapkan partainya ikut mendukung ultimatum mahasiswa kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi agar menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) guna membatalkan UU KPK hasil revisi selambat-lambatnya 14 Oktober 2019.

Menurut Arief, Presiden Ketujuh RI itu harus menerbitkan perppu karena revisi UU KPK merupakan pesanan pihak-pihak yang berupaya melemahkan lembaga antirasuah tersebut.

"Saya pribadi mendukung ultimatum dari gerakan mahasiswa dan masyarakat yang mendesak Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu KPK dengan waktu yang ditentukan (14 Oktober). Saya berharap Partai Gerindra juga ikut mendukung perjuangan mahasiswa," ucap Arief kepada jpnn.com, Senin (7/10).

Ketua umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu ini menilai tuntutan mahasiswa dan masyarakat sejalan dengan perjuangan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Menurut Arief, penantang Jokowi di Pilpres 2019 itu berkali-kali menyebut korupsi di Indonesia ibarat kanker stadium 4.

"Nah, kalau KPK dilemahkan dengan revisi, bisa-bisa korupsi di Indonesia bikin kolaps perekonomian negara dan kemiskinan semakin menjadi-jadi. Kalau korupsi kian merajalela karena KPK dilemahkan, bagaimana mau membangun ketahanan pangan dan energi?” tutur Arief.

Untuk itu, dia mengajak elite politik, akademisi, guru, hingga tokoh agama agar mendukung gerakan mahasiswa dan masyarakat untuk mengultimatum Presiden Jokowi soal peneribtan Perppu KPK.

"Jika perppu tidak dikeluarkan sesuai tenggat waktu yang ditentukan, kami bergerak mendukung gerakan mahasiswa kepung gedung MPR/DPR serta istana," tandas Arief. [nn]

Jokowi Harap Belanda Dukung Indonesia Hadapi Tekanan Kebijakan Sawit Uni Eropa

Jokowi Harap Belanda Dukung Indonesia Hadapi Tekanan Kebijakan Sawit Uni Eropa
BERITA TERKINI - Indonesia berharap mendapat dukungan dari pemerintah Kerajaan Belanda dalam menghadapi tekanan kebijakan Uni Eropa terhadap hasil sawit tanah air.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam keterangan pers bersama Perdana Menteri (PM) Belanda, Mark Rutte, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin siang (7/10).

“Saya juga menghargai kerja sama yang baru saja ditandatangani oleh Indonesia dan Belanda di New York, tanggal 26 September 2019 yang lalu, mengenai pengembangan kapasitas petani sawit untuk menghasilkan kelapa sawit yang baik,” kata Presiden seperti dikutip dari laman Setkab.

Presiden mengatakan, Belanda merupakan salah satu mitra penting Indonesia di Eropa, baik di bidang perdagangan, investasi maupun pariwisata.

“Di antara negara-negara Eropa, Belanda merupakan mitra perdagangan nomor 2 terbesar dan mitra investasi nomor 1 dan mendatangkan wisatawan nomor 4 terbesar dari Eropa.,” ungkap Presiden.

Selain itu, Jokowi juga menegaskan, di tengah situasi perekonomian dunia yang mengalami tren pelemahan, Indonesia dirasa perlu berupaya meningkatkan kerja sama ekonomi dengan banyak mitra, termasuk dengan Belanda.

“Di bidang perdagangan kita sepakat untuk terus meningkatkan perdagangan yang terbuka dan fair,” tegas Presiden seraya menambahkan, dalam konteks ini ia menyampaikan kembali concern Indonesia untuk kebijakan Uni Eropa terhadap kelapa sawit.

Sementara di bidang investasi, Presiden Jokowi mengajak Belanda untuk meningkatkan kemitraan di bidang infrastruktur maritim dan pengelolaan air.(rmol)

Kesehatan

Internasional

Celebrity

Regional

Hukrim

© Copyright 2019 BERITATERKINI.co | All Right Reserved