Sarankan Jokowi Stop Impor Garam, Luhut Menyontek Rizal Ramli

BERITA TERKINI - Walaupun dinilai terlambat namun saran Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan kepada Presiden Joko Widodo untukstop impor garam patut diapresiasi.

Pengamat Politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio melihat, apa yang dilakukan Luhut saat ini sedang menyontek gaya eks Menko Kemaritiman terdahulu, yakni Rizal Ramli yang memberikan masukan-masukan positif kepada Presiden Joko Widodo.

"Jadi kalau masukan itu bagus, biar menyontek, harus kita dukung (Luhut)," ujar pria yang akrab dipanggil  Hensat, selasa (23/7). 

Menurut Hendri, apa yang dilakukan Luhut mungkin saja didasari dari masukan-masukan kepada dirinya yang berisi informasi bahwa impor garam membuat kacau harga garam petani lokal.

Ia menambahkan, menurutnya Rizal Ramli pasti akan bicara seperti Luhut bila masih berada di kabinet. 

"Ditiru demi kebaikan saya kira Rizal Ramli akan senang," tutupnya. [dm]

Tiba-tiba Tulis Postingan Bernada Melow, Ada Apa dengan Jenderal Luhut?

*Penulis: Hersubeno Arief

Tidak biasanya Menko Maritim Luhut Panjaitan yang dikenal selalu tampil garang, memposting tulisan bernada melow.

Senin sore (22/7) melalui akun facebooknya Luhut menulis kegiatan pribadinya. Dia berziarah ke makam mantan Menhankam/ Panglima TNI Leonardus Benjamin Moerdani di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.

“ Tiba-tiba saya teringat pak Benny.” Begitu Luhut memulai tulisannya.

“Saya pada suatu pagi minggu lalu memutuskan untuk berziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Nasional Kalibata. Di pusara beliau saya memberi hormat penuh lalu mendoakan agar arwahnya diterima di sisi-Nya sesuai dengan amal jasanya sewaktu masih hidup.”

Kemudian saya sentuh batu nisannya, lanjutnya. “Saya baca tulisan di nisan itu, beliau meninggal pada 29 Agustus 2004, setelah dirawat beberapa waktu di RSPAD Gatot Soebroto. Usianya 72 tahun. Relatif masih muda.”

Konten dan gaya penulisannya terkesan sangat personal. Melalui tulisan itu Luhut kemudian bercerita tentang Benny. Seorang loyalis Soeharto yang kemudian tersingkir dari kekuasaan.

Namun satu hal yang dicatat Luhut, apapun sikap dan perlakuan Soeharto kepedanya, Benny tak pernah kehilangan kesetiaannya.

Tersingkirnya Benny dari elit kekuasaan Orde Baru berdampak langsung terhadap Luhut. Sebagai salah satu Golden Boys Benny, begitu Luhut menyebut dirinya, dia juga harus menerima konskuensinya. Karir militernya mentok.

Sebagai lulusan terbaik Akmil 1970, mendapat penghargaan Adhi Makayasa, Luhut terpilih masuk ke korps pasukan elit Kopassus TNI AD. Namun karir militernya tidak cemerlang.

“Tidak jadi Danjen Kopassus, tidak jadi Kasdam atau Pangdam; bagi saya itu harus bayar sebagai akibat kesetiaan yang tegak lurus,” tulisnya.

Luhut benar, jabatan tertingginya di lingkungan teritorial hanya mentok sebagai Komandan Komando Resort Militer 081/Dhirotsaha Jaya di Madiun Jatim. Pada jabatan ini dia juga menorehkan prestasi sebagai Danrem terbaik.

Setelah itu dia tak pernah menempati posisi komando yang penting. Jabatan Danjen Kopassus malah berhasil diraih oleh teman satu angkatannya di Akmil 1970 Soebagjo HS. Padahal secara akademis dan militer, Luhut lebih menonjol.

Jabatan tertinggi di lingkungan militer yang diraih Luhut “hanya” menjadi Komandan Kodiklatad di Bandung dengan pangkat Mayjen. Pangkat Jenderal bintang empat yang diperolehnya melalui penghargaan yang disebut sebagai jenderal kehormatan (Hor).

Karir Luhut justru cemerlang di luar lingkungan militer. Dia diangkat menjadi Dubes Singapura pada masa pemerintahan Habibie dan kemudian menjadi Menteri Perindustrian di era Presiden Abdurahman Wahid.

Sempat menepi pada masa pemerintahan Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono, karir Luhut kembali cemerlang pada masa pemerintahan Jokowi.

Menempati posisi awal sebagai Kepala Staf Presiden (KSP) Luhut kemudian sempat menjadi Menkopolhukam, dan sekarang menjadi Menko Maritim. Melalui berbagai jabatannya ini Luhut menunjukkan pengaruhnya yang besar sebagai pejabat yang paling diandalkan Presiden Jokowi.

Semua urusan baik politik, ekonomi, sampai kegiatan pribadi Jokowi (menikahkan anak) tak lepas dari sentuhan Luhut. Dengan posisi dan perannya Luhut mendapat julukan sebagai menteri semua urusan. Perannya bahkan terkesan lebih besar dibandingkan dengan Wapres Jusuf Kalla.

Power struggle

Dengan semua kekuasaan dan kesuksesan di tangan, menjadi pertanyaan besar mengapa Jenderal Luhut tiba-tiba terkesan melow. Terkesan dia sedang sendirian dan berada di sebuah ujung perjalanan karirnya.

Coba simak salah satu kalimat yang ditulisnya:

“Beberapa lama saya pandang pusaranya yang sederhana, sesederhana ribuan pusara lain di TMP Kalibata yang seolah mengisyaratkan bahwa bila wafat, hanya gundukan tanah seluas 1 x 2 meter itulah yang tersisa.”

Betapa pun kayanya seseorang, lanjutnya. Betapa berkuasanya sewaktu masih hidup; “hanya tanah itu yang menandakan bahwa ada sesosok manusia yang pernah hidup di dunia.”

Sungguh sangat kontemplatif dan menunjukkan sikap seseorang yang sudah siap meninggalkan semua hiruk pikuk duniawi.

Bila menyimak hasil Pilpres 2019 yang baru lalu, Luhut sesungguhnya sedang menyambut masa kejayaan berikutnya.

Mengacu pada masa pemerintahan Jokowi periode pertama, Luhut akan kembali memainkan peran besar, bahkan lebih besar.

Dengan posisi Wapres ditempati Maruf Amin, besar kemungkinan Luhut akan mengambil peran internasional yang lebih besar. Sebuah peran yang selama ini dimainkan oleh Jusuf Kalla.

Secara bisnis Luhut juga sedang berada dalam puncak keemasan. Dia baru saja membangun gedung perkantoran bernama Sopo Del Tower, tempat kerajaan bisnisnya berpusat.

Gedung berlokasi di kawasan elit Mega Kuningan, Jakarta Selatan itu baru saja memenangkan tender dan menjadi kantor Pusat PT Pertamina.

Jadi seharusnya tak ada alasan bagi Luhut untuk cepat-cepat mengingat kematian. Apalagi dia menyebut usia Benny ketika meninggal dunia, masih relatif muda, 72 tahun. Usia Luhut sendiri baru akan mencapai 72 tahun pada 28 September mendatang.

Apakah sikap melow Luhut ada kaitannya dengan pertarungan kekuasaan di seputar Jokowi pasca Pilpres? Lebih khusus lagi pasca pertemuan Jokowi-Prabowo di stasiun MRT? Kebetulan dalam tulisan itu Luhut juga menyinggung konflik masa lalu Prabowo dengan Benny.

Pertemuan Jokowi-Prabowo berhasil dilaksanakan berkat tangan dingin Kepala BIN Budi Gunawan. Jenderal polisi ini dikenal sebagai orang dekat Megawati. Sebelumnya Luhut berkali-kali mencoba mempertemukan Jokowi dengan Prabowo, namun gagal. end. (*)

Rocky Gerung Duga Polisi 'Diperintah' Jokowi Masuk KPK

BERITA TERKINI - Peneliti Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, Rocky Gerung menduga para jenderal polisi yang mendaftar calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi jilid V, bukan dari inisiatif sendiri. Namun, mereka diperintah langsung oleh atasannya.

"Kalau Kepolisian aktif mendaftar, pertanyaannya inisiatif dia sendiri kah mendaftar, apa penugasan atasan? Kan enggak mungkin, polisi aktif punya inisiatif untuk masuk KPK, pasti penugasan atasan. Logika saya bilang begitu," kata Rocky dalam diskusi di kantor KPK, Jl. Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa 23 Juli 2019.

Rocky meyakini, 'kontruksinya' Kapolri Tito Karnavian lah yang memerintahkan para perwira tinggi Polri tersebut untuk mendaftar capim KPK periode 2019-2024. Adapun Kapolri, diduga Rocky, diperintah Presiden Joko Widodo.

"Jadi, dia (polisi) ditugaskan atasannya, kan karena ada hierarki supaya mendaftar KPK. Atasannya pasti Kapolri, atasan Kapolri siapa? Ya Presiden. Jadi, secara logika aktor intelektual dari masuknya polisi adalah Presiden," kata Rocky. 

Rocky menyebut, banyaknya jenderal polisi yang lolos seleksi Capim KPK tahap administrasi dan kompetensi sangat memicu kecurigaan publik. Diketahui, dari 104 peserta yang lolos seleksi tahap kedua, terdapat sembilan jenderal polisi yang dinyatakan lolos ke tahap selanjutnya. 

Di samping itu, Rocky justru menyinggung kasus teror air keras terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan yang tidak kunjung terungkap sampai sekarang.

Di waktu yang sama, lanjut Rocky, Mahkamah Agung juga telah menerima upaya hukum kasasi yang diajukan oleh Syafruddin Arsyad Temenggung, terkait perkara dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI terhadap obligor BDNI.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim melepas segala tuntutan yang dilayangkan oleh Jaksa KPK. Hakim juga meminta, agar Syafruddin dilepaskan dari penjara KPK, serta memulihkan hak dan martabat bekas Kepala BPPN tersebut.

"Lalu, orang mulai bikin tafsir kenapa begitu? Dibuat lah dengan keadaan tadi, ada kasus-kasus yang tidak bisa diselesaikan. TPF Novel enggak jelas, MA juga enggak jelas," kata Rocky. 

Rocky menyayangkan sikap Pansel Capim KPK Jilid V, yang gagal paham menyikapi banyaknya unsur Kepolisian yang mendaftar Capim KPK. Semestinya, terangnya, Pansel mengimbau agar para pentinggi di Korps Bhayangkara itu tidak mendaftar, meskipun hal itu tidak dilarang regulasi. 

"Pansel KPK, juga enggak jelas, dia prosedur semua orang boleh mendaftar, oh hukum positif bilang begitu. Tetapi, etik reformasi Pansel enggak mengerti. Pansel mesti ngasih sinyal bahwa demi reformasi saudara-saudara (Polisi) janganlah mendaftar, tapi dia (Pansel) enggak bisa melarang," kata Rocky. [vv]

KPK Geledah Toko Milik Kock Meng, Pengusaha yang Diduga Menyuap Gubernur Kepri

BERITA TERKINI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah tempat di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Selasa (23/7/2019). Salah satu lokasi yang didatangi yakni toko Power Teknik milik Kock Meng, orang yang disebut-sebut menyuap Gubernur nonaktif Kepri, Nurdin Basirun.

Okezone yang mencoba menyambangi toko tersebut bertemu dengan Solihin, salah seorang karyawan. Solihin membenarkan adanya penggeledahan di toko yang berlokasi di Komplek Ruko Nagoya City Center, Blok H, No 6, RT 02/RW 03, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Batam, Kepri. Ia mengatakan, penggeledahan dimulai sejak Pukul 09.00 WIB.

"Ramai yang datang tadi. Mereka langsung parkir mobil berderet di sini. Di atas 10 orang. Ada polisi juga. Mereka datang, langsung bilang permisi dan masuk," kata Solihin.

Tim KPK yang dimaksud Solihin langsung menjumpai Wiliam Lee, yang diketahui merupakan anak dari Kock Meng dan juga penanggungjawab toko. Selanjutnya, KPK melakukan penggeledahan di dalam toko yang menjual peralatan kapal tersebut. "Semua diperiksa. Dari bawah terus ke (lantai) atas juga," kata Solihin.

Saat masuk ke dalam ruko 3 lantai, tim membawa dua koper. "Satunya koper besar dan satunya koper kecil. Saat keluar, bawa itu lagi. Saya enggak tahu apa saja yang dibawa dari sini," ujar Solihin lagi.

Solihin mengaku tidak mengenal Kock Meng. Ia mengaku baru bekerja di toko tersebut selama 5 bulan. Bahkan pria berjambang ini tidak mengetahui permasalahan yang mengakibatkan KPK menggeledah toko tempatnya bekerja. "Saya enggak kenal sama dia (Kock Meng). Katanya memang ini tokonya. Tapi saya belum pernah jumpa, jadi saya enggak kenal. Memangnya ada masalah apa ya?," katanya kepada awak media yang mencoba menggali informasi darinya.

Penggeledahan di toko milik Kock Meng dilakukan sehubungan dengan penyidikan kasus gratifikasi yang menjerat Nurdin Basirun. Nama Kock Meng muncul setelah KPK menetapkan Abu Bakar sebagai tersangka. Abu bakar diketahui merupakan seorang nelayan yang berdomisili di Pulau Panjang, Kecamatan Galang, Batam.

Dari hasil penelusuran diketahui, Abu Bakar merupakan perpanjangan tangan dari Kock Meng, pengusaha yang diketahui mengurus izin prinsip pemanfaatan ruang laut. Abu Bakar diamankan di Pelabuhan Sri Bintan Pura, Tanjungpinang pada saat akan melakukan penyerahan uang kepada Nurdin Basirun sebesar Rp156 juta pada Rabu, 10 Juli 2019.

Izin prinsip pemanfaatan ruang laut tersebut diajukan untuk proyek pembangunan resort di atas lahan hutan lindung dan kampung tua Piayu Laut dengan modus rambah ikan. Kedekatannya dengan sejumlah pengusaha reklamasi membuat Abu Bakar dipercaya untuk mengurus perizinan pemanfaatan ruang laut di wilayah perairan pesisir dan laut Piayu Laut, Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Batam dengan luas lahan 6,2 hektar. Hal ini tertera dalam surat izin prinsip yang ditandatangani langsung oleh Nurdin. [kz]

Ganjar Minta PNS Jawa Tengah Mundur Jika Jadi Simpatisan Khilafah

BERITA TERKINI - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pegawai negeri sipil atau PNS di lingkungan pemerintah provinsi yang jadi simpatisan khilafah untuk segera mengundurkan diri.

Gubernur Ganjar menyampaikan itu karena dirinya sudah menemukan salah satu ASN yang terindikasi menjadi simpatisan organisasi terlarang yang mengarah kepada paham radikal.

"Sumpah janji menjadi PNS diingat lagi, kita ini memberi pelayanan kepada masyarakat. Kami sudah menemukan dari jejak digital, diduga terpapar radikalisme karena me-like organisasi terlarang dan khilafah, dia 'admin' OPD, jejak digitalnya terlacak. Silakan baik-baik mundur saja," katanya di Semarang, Selasa (23/7/2019).

Hal tersebut disampaikan Ganjar saat membuka Rapag Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan APBD 2019 Triwulan II di Gedung B lantai 5 Setda Jateng. Ganjar memperingatkan ASN yang mengalami kegelisahan ideologi agar langsung menghadap dirinya agar dicarikan jalan terbaik.

"Saya ingin pengelolaan pemerintahan berjalan baik. Saya bangga betul, tapi kebanggaan saya, ketika ada rakyat yang bilang pelayanan pemprov sekarang makin baik dan saya menyukai pemerintahan sekarang," ujarnya.

Selain itu, Gubernur Ganjar kembali memperingatkan para ASN untuk tidak mempermainkan anggaran dengan melakukan berbagai tindak pidana korupsi.

"Ini peringatan keras dari saya. Saya tidak suka korupsi, dan kita serius memberantas korupsi. Sudah cukup satu saja yang kena OTT, jangan diulangi. Yang kena satu, tapi semua kena efek," katanya.

Sebelumnya, Gubernur Ganjar meminta kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) agar ASN yang terpapar paham intoleransi dan paham radikal untuk dipecat lebih cepat. Menurut Ganjar, ASN yang terpapar paham itu akan terus melakukan perlawanan baik melalui ideologi dan membangun wacana melalui media sosial.

"Kalau secara detil sudah ada, dan yang ada ini menjadi 'alert', kita mesti perhatian. Menjadi ASN itu berat, harus menjadi contoh di tengah masyarakat, menjadi manusia yang mendekati sempurna sebagai konsekuensi logis maupun ketegasannya. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, ASN itu ibarat lokomotif sempurna," ujarnya. [sc]

Reshuffle, Jalan Halus Jokowi Masukkan Oposisi ke Kabinet

BERITA TERKINI - Analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menyatakan, Presiden Jokowi akan mengambil jalan halus guna mengakomodir partai oposisi masuk kabinet.   

"Jokowi mungkin akan mengambil jalan lebih soft yaitu memasukkan anggota partai oposisi masuk di kabinet nanti setelah reshuffle," kata Pangi di Jakarta, Selasa (23/7/2019).

Pangi memandang resistensi atas wacana bergabungnya partai oposisi pendukung Prabowo ke dalam kabinet memang cukup tinggi. Reshuffle kabinet menurutnya, salah satu jalan Jokowi untuk tetap dapat merangkul oposisi.

"Salah satu cara Jokowi tetap merangkul parpol oposisi, namun tidak masuk dari awal kabinet dibentuk, nanti bisa saja di tengah melalui reshuffle kabinet," terangnya.

Sejauh ini Jokowi menyatakan telah memiliki daftar nama-nama calon menteri yang akan membantunya di pemerintahan periode kedua.

Menurut Jokowi, menteri pemerintahannya akan terdiri dari kalangan politik dan profesional. Komposisinya menurut dia tidak akan berbeda jauh, yakni 60:40, atau 50:50.

Jokowi juga akan membuka kesempatan hadirnya sosok menteri muda yang berusia 20-25 tahun atau 30 tahun, dengan tetap memastikan kapabilitas dan kompetensi menteri tersebut nantinya.[ts]

Semua Partai Merapat Saja ke Pemerintah, Biar Rakyat Jadi Oposisi

BERITA TERKINI - Sekretaris Jenderal Prodem Satyo Purwanto menyadari dinamisnya realitas politik setelah kontestasi pemilihan presiden. Termasuk realitas politik setelah di Pilpres 2019.

Partai yang dahulu mendukung Prabowo Subianto sebagai capres di Pilpres 2019, diisukan kencang bakal menyeberang ke barisan koalisi pemerintahan era Joko Widodo (Jokowi).

"Soal partai politik yang berdinamika, dalam realitas politik, ya, seperti itu," kata Satyo, Selasa (23/7).

Karena itu, Satyo meminta partai politik tidak perlu malu-malu jika ingin masuk ke barisan koalisi pemerintahan Jokowi di periode kedua memimpin Indonesia.

"Kasarnya begini saja, sudahlah kalian partai, ikut menjalankan di lini kekuasaan. Bergabung dengan pemerintah," kata Satyo.

Menurut dia, partai tidak perlu memikirkan opsi oposisi bagi pemerintah Jokowi mendatang. Tugas oposisi itu, kata dia, akan dilakukan oleh rakyat yang melek berpolitik.

"Biarkan masyarakat, rakyat bersama Prodem menjadi oposisi. Sudah lah. Jangan malu-malu. Bergabung saja ke pemerintah Jokowi. Untuk oposisi bagaimana? Mengawasi dan kritik serahkan kepada rakyat bersama Prodem," ungkap dia.

Sebelumnya sejumlah partai diisukan bakal bergabung ke barisan koalisi pemerintahan era Jokowi. Setelah Pilpres 2019, partai pro-Prabowo masih membuka kemungkinan bergabung ke Jokowi. Di sisi lain, Jokowi juga membuka kesempatan bagi partai pro-Prabowo untuk ke barisan pemerintah. [jn]

Kembalinya Ahok di Politik Terlalu Berisiko untuk Lingkaran Jokowi

BERITA TERKINI - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan merugi jika nekat kembali ke panggung politik saat ini.

Bukan hanya pribadi, kembalinya BTP, sapaan Ahok kini, akan merugikan pihak-pihak yang 'memfasilitasinya' kembali ke dunia politik pasca bebas dari jeratan hukum kasus penistaan agama.

"Figur Ahok sangat tidak kondusif bagi mereka yang sudah mempersiapkan diri di 2024. Jika kemunculan Ahok dibiarkan, maka cahayanya diprediksi membenamkan popularitas figur lainnya, baik dari koalisi penguasa maupun oposisi," kata pengamat politik Igor Dirgantara, Selasa (23/7).

Pada dasarnya, kata Igor, Ahok memiliki prestasi yang tak bisa dipandang sebelah mata. Salah satunya soal pembenahan Jakarta.

Namun, kasus penistaan agama yang menjebloskan Ahok ke penjara selama dua tahun sudah dianggap sebagai cacat hukum yang membelenggu meski hak politiknya tak dicabut pengadilan.

"Angan-angan kembali ke dunia politik yang membesarkan namanya terlalu riskan bagi siapapun, termasuk Jokowi. Prediksi bisa menjadi menteri di kabinet kedua Jokowi pupus," tegasnya.

Kepada publik, Ahok mengaku karirnya sudah selesai lantaran tersandung kasus penistaan agama. Bahkan mantan pendamping Joko Widodo saat memimpin DKI Jakarta ini terang-terangan tak bisa menduduki jabatan menteri di Kabinet Joko Widodo seperti spekulasi banyak pihak. [md]

Rocky Gerung: Presiden Dungu Tidak Mau Intervensi Pemberantasan Korupsi

BERITA TERKINI - Indonesia saat ini masih dalam tahapan transisi dari masa Orde Baru menuju sepenuhnya demokratis.

Dalam masa ini, ada dua pekerjaan rumah yang sampai hari ini belum selesai yaitu penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dan pemberantasan korupsi.

Demikian dikatakan Peneliti Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, Rocky Gerung, di sela diskusi publik bertajuk "Upaya Mempertahankan Independensi KPK" di Gedung Penunjang KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (24/7). 

Ia mengatakan, lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lahir akibat situasi yang terjadi di Orde Baru.

"Kalau Orba tidak korupsi, KPK hari ini enggak akan ada," ungkap Rocky.

Terkait itu, Rocky berharap presiden lebih bertanggung jawab dalam agenda pemberantasan korupsi. 

"Kita memilih presiden untuk berantas korupsi tetapi presiden bilang saya tidak boleh intervensi. Ini kan dungu. Bukankah dia pemenangnya?" sentil Rocky.

Ia menyoroti perkara korupsi Sjamsul Nursalim pada skandal BLBI yang sampai kini tidak tuntas. Sjamsul sendiri masih bebas berkeliaran. Selain itu, kasus penyerangan air keras ke wajah penyidik KPK, Novel Baswedan, pada April 2017. 

Menurut Rocky, dua kasus besar itu menuntut tanggung jawab lebih besar dari Presiden Jokowi. Presiden tidak boleh lagi bersembunyi dengan dalih tidak mau mengintervensi penegakan hukum.

"Untuk tahu KPK independen atau tidak, harus diintervensi dulu. Presiden boleh intervensi? Ya boleh. Malah saya anjurkan. Bagaimna penindakan korupsi kalau mercusuar Istana redup?" kritik Rocky. [md]

Dubes Palestina Berkunjung ke Kantor Anies: Dulu Saudagar Kami Sering Bantu Indonesia

BERITA TERKINI - Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al Shun mengatakan pihaknya siap menjalin kerjasama dalam bidang perdagangan bersama Indonesia. Zuhair mengatakan pihaknya sudah melakukan komunikasi bersama KADIN, Kementerian Perdagangan dan Gubernur DKI Jakarta. 

"Saya sudah menghubungi tiga lembaga, yakni Kamar Dagang dan Industri, Kementerian Perdagangan dan Gubernur Jakarta Bapak Anies Baswedan. Mereka sudah siap membantu kita," ucap Zuhair Al Shun di Kantor Kedutaan Besar Palestina, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 23 Juli 2019

Menurut Zuhair, Kemendag sudah memberikan preferensi tarif bea cukai masuk ke Indonesia sebesar nol persen, untuk dua produk Palestina yang dapat dijual di Indonesia yaitu kurma dan zaitun.

Sebenarnya, Indonesia dan Palestina sudah dari lama menjalin kerjasama perdagangan ini. Zuhair mengaku dahulu, para orang Palestina sering menyumbangkan dana untuk kemerdekaan Indonesia. 

"Dahulu saudagar Palestina sering membantu Indonesia pada kemerdekaannya. Saat ini pemerintah bersama rakyat Indonesia membantu kami Palestina untuk meraih kemerdekaan dan ekonomi pulih kembali," kata Zuhair. [vv]

Adu Kuat Tim Hukum TNI Vs Polri dalam Kasus Praperadilan Kivlan Zein Preseden Buruk

BERITA TERKINI - Permintaan Mayjen (Purn) Kivlan Zein untuk mengajukan bantuan hukum ke Panglima TNI dalam sidang Gugatan Praperadilan tersangka kasus makar dan kepemilikan senjata ilegal menarik untuk dicermati.

''Ini akan menjadi peristiwa yang langka, seakan akan ada adu kuat TNI dan Polri dalam Peradilan Umum, Ini preseden buruk !",ujar pengamat militer dan Pembina LPKAN (Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara) Wibisono menjawab pertanyataan media di jakarta (22/7/2019).

Menurutnya tuduhan terhadap Kivlan bermuatan politis karena tuduhan makar terkait suasana pilpres kemarin, sehingga menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Tidak heran kalau Menhan Ryamizard Ryacudu ikut berkomentar di media. ''Saya juga dengar Menhan sudah menelpon kapolri untuk kasus ini,'' kata Wibi, sapaan Wibisono.

Tidak hanya itu, 700 pensiunan AD yang tergabung di PPAD juga ikut bersama-sama menandatangi Penjaminan Penangguhan.

Bantuan hukum  Panglima TNI didasarkan pada Peraturan Panglima TNI Nomor 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tugas Babinkum TNI. 

Permintaan itu juga sesuai aturan di Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1447/XII/2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Hukum Pidana di Lingkungan TNI.

Wibi menambahkan, TNI memberikan bantuan hukum karena Kivlan merupakan purnawirawan. Dia mencatat Panglima TNI menunjuk 13 orang untuk menjadi tim pendamping Kivlan. Berikut adalah nama-nama yang ditunjuk Mabes TNI:

1. Mayor Jenderal TNI Purnomo SH. MH, 

2. Brigadir Jenderal TNI Dr. Wahyu Wibowo SH. MH., 

3. Kolonel Chk. Subagya Santosa SH. MH., 

4. Kolonel Chk. Azhar SH. M.Kn., 

5. Letkol Chk. Wawan Rusliawan SH., 

6. Letkol Chk (K) Mesra Jaya SH., 

7. Letkol Laut (Kh) Marimin SH., 

8. Letkol Laut (Kh). Sutarto Wilson SH., 

9. Letkol Chk. Purwadi Joko Santoso SH., 

10. Mayor Chk. Dedi Setiadi SH. MH., 

11. Mayor chk. Marwan lswandi SH. MH., 

12. Mayor Chk. Ahmad Hariri SH. MH., 

13. Mayor Sus. Ismanto SH.

Maka hari ini telah digelar sidang Praperadilan di PN jakarta Selatan,dan telah hadir tim kuasa hukum dari TNI untuk membacakan Gugatan.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto enggan berkomentar saat ditanya mengenai keputusan Mabes TNI memberikan bantuan hukum kepada Kivlan. 

"Panglima TNI sudah menjelaskan. Jangan sampai ke saya lagi. Jangan diduplikasi. Panglima TNI sudah jelaskan soal Pak Kivlan dari polisi sudah menjelaskan. Jangan simpang-siur," kata Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (22/7/2019).

Sebanyak 13 tentara aktif dari Mabes TNI resmi menjadi kuasa hukum Kivlan di sidang gugatan praperadilan tersangka kasus makar dan kepemilikan senjata ilegal itu. 

Salah satu pengacara Kivlan, Tonin Tachta mengatakan semula kliennya  meminta bantuan kuasa hukum ke Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad), tetapi tidak direspons.

"Makanya kami minta ke Panglima. Panglima menanggapi, keluar surat tugas dari mereka," kata Tonin di PN Jakarta Selatan.

Karenanya, LPKAN berharap ada penegakan hukum yang berkeadilan untuk Kivlan Zein, jangan sampai ada hal hal yang lain di luar penegakan hukum. ''Apalagi ada rekayasa dalam kasus ini, disini Marwah lembaga Kepolisian di pertaruhkan,'' pungkas Wibi.[ht]

Komisaris Krakatau Steel 'Lempar Handuk', Ada Apa?

BERITA TERKINI - Komisaris Independen PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) Roy Maningkas mengajukan surat permohonan pengunduran diri dari jabatannya di perusahaan baja tersebut. Surat tersebut sudah disampaikan sejak 11 Juli 2019 lalu.

Ditemui di Kementerian BUMN, Roy menjelaskan duduk perkara permohonan pengunduran dirinya. Hal tersebut didasari oleh pengujian Blast Furnace dipaksakan untuk selesai dalam dua bulan agar dapat diterima PT Krakatau Steel, padahal begitu banyak item yang harus diuji keandalan dan keamanan, tidak mungkin hanya diuji dalam dua bulan, padahal dalam kontrak minimal 6 bulan pengujian.

"Untuk itu saya mengajukan surat kepada Kementerian BUMN dengan dissenting opinion Project Blast Furnace dan sekaligus surat permohonan pengunduran diri sebagai Komisaris Independen PT Krakatau Steel untuk mendapatkan perhatian dari kementerian BUMN agar Negara tidak dirugikan," kata Roy, di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (23/7/2019).

Sebenarnya, Roy mengungkapkan, sejak 11 Juli 2019, permohonan pengunduran diri sebagai Komisaris Independen dengan alasan-alasan tersebut di atas bukanlah untuk konsumsi publik tetapi prosedur korporasi biasa. Pengunduran dirinya akan berlaku efektif 30 hari setelah tanggal diajukannya surat permohonan, yakni 11 Agustus 2019.

"Namun, respon Kementerian BUMN yang negatif dengan dissenting opinion, saya anggap tidak proporsional, yaitu menerima permohonan pengunduran diri saya tanpa menyinggung substansi dissenting opinion hanya dijawab melalui WA (WhatsApp) bahwa mereka tidak puas dengan dissenting opinion saya," ujarnya.

"Padahal posisi saya sebagai komisaris independen adalah menjaga kepentingan pemegang saham merah putih dan pemegang saham publik sebagai pemegang saham perseroan," tambah Roy.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, persiapan operasi Project Blast Furnace PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dimulai sejak 2011. Saat ini sedang dimulai beroperasi, dan PT Krakatau Steel sudah mengeluarkan uang sekitar US$ 714 juta atau setara Rp 10 triliun. Terjadi over-run atau membengkak Rp 3 triliun, dari rencana semula Rp 7 triliun. 

Roy menyebutkan, dewan komisaris sudah berkali-kali memberikan surat kepada direksi PT KS dan kementerian BUMN yang isinya adalah mengingatkan dan bahkan meminta pertimbangan seluruh pihak termasuk kepada Kementerian BUMN terkait proyek Blast Furnace ini, yaitu: 

1. Bahwa keterlambatan penyelesaian Project Blast Furnace yang sudah mencapai 72 bulan. 

2. Harga Pokok Produksi (HPP) slab yang dihasilkan Project Blast Furnace lebih mahal US$ 82/ton jika dibanding harga pasar. Jika produksi 1,1 juta ton per tahun, potensi kerugian PT Krakatau Steel sekitar Rp 1,3 triliun per tahun. 

3. "Dipaksakannya" beroperasi Blast Furnace hanya untuk dua bulan kemudian akan dimatikan dengan alasan jangan sampai menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Klaim dari kontraktor Blast Furnace dari MCC CERI (Capital Engineering and Research Incorporation Limited), padahal bahan baku hanya tersedia dua bulan. Kontraktor sendiri bersama-sama dengan PT KS sudah 3 kali melakukan amandemen untuk penguluran waktu. 

4. Dewan Komisaris sudah meminta berkali-kali agar dilakukan audit bisnis maupun audit teknologi untuk mengetahui keandalan, keamanan, dan efisiensi Project Blast Furnace ini. Hingga saat ini tidak dilakukan.

5. Tidak adanya kepastian siapa-siapa yang bertanggung jawab terhadap proyek ini, baik tanggung jawab teknis maupun kerugian keuangan. Pernyataan tanggung jawab hanya dibuat oleh level manager dari kontraktor.  [cb]

Wacana Menristek Pakai Rektor Asing, Menkeu: Tak Masalah

BERITA TERKINI - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani seolah memberi kode mempersilahkan program dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (kemenristekdikti) yang akan memakai tenaga pendidik rektor asing di perguruan tinggi negeri Indonesia.

Salah satunya terkait dukungan anggaran dari mana sumber pendanaan untuk menggaji para rektor asing yang akan mengajar sampai memimpin sebuah perguruan tinggi negeri nantinya.

"Kebijakan itu masih dipersiapkan kemenristekdikti, kemenkeu bisa menganggarkan dari pusat. Jadi anggaran tidak dibebankan pada perguruan tinggi," kata Sri Mulyani usai Dies Natalis ke 38 Universitas PGRI Semarang pada Selasa (23/7/2019).

Pihaknya mengaku tidak mempermasalahkan PTN akan dipimpin tenaga pendidik atau rektor asing. Namun, ia menekankan agar pengelolaan sistem pendidikannya terbuka.

"Rektor dari dalam maupun luar negeri tak masalah, tinggal pada cara mengelola maupun memimpin perguruan tinggi itu sendiri harus terbuka," ujarnya.

Keterbukaan sistem pendidikan tersebut, menurutnya ada kaitannya dengan apa yang menjadi program pemerintah dalam mengentaskan kualitas out-out perguruan tinggi yang nantinya akan diserap di dunia kerja.

"Harus ada pemikiran baru dan terbuka, prakteknya menghasilkan output yang baik. Itu adalah bagian dari proses belajar yang long life learning," kata Sri Mulyani.

Sebelumnya, Menristekdikti M Nasir mengemukakan rencananya agar PTN di Indonesia menggunakan tenaga rektor asing dalam memimpin civitas akademika pada tahun 2020.

Nasir beralasan hingga saat ini, hampir semua perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di Indonesia tak memiliki daya saing di dunia pendidikan global.

Kemenristekdikti mencatat, hanya ada tiga perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki saya saing dunia, dari total 4.700 perguruan tinggi di Indonesia.

Nasir juga menyebut, diawal menjabat sebagai menristekdikti, baru ada dua perguruan tinggi yang punya daya saing global dan ada diperingkat 400 besar dunia. [sc]

Heboh Turis Usir Warga yang Main di Pantai Buleleng Bali

BERITA TERKINI - Video seorang turis mancanegara mengusir seorang warga lokal yang bermain di pantai yang berlokasi di depan vilanya viral di media sosial. Cekcok mulut pun tak terhindarkan dan mengundang perhatian warga. Aparat desa turun tangan.

Peristiwa itu terjadi di Desa Temukus, Banjar, Buleleng, Bali, Minggu (21/7) pukul 17.30 Wita. Rombongan turis dari Timur Tengah, kemungkinan besar satu keluarga, menyewa vila di pinggir pantai.

Cerita bermula ketika warga lokal Gede Arya Adnyana (31) bersama anaknya bermain di pantai yang lokasinya tepat di depan vila itu. Tiba-tiba Gede Arya dihampiri anak dari turis. Dengan bahasa isyarat, anak dari turis itu meminta Gede Arya menyingkir dari pantai tersebut.

"Karena pengusiran pas saya mandi di pantai pas sama anak saya dengan alasan pertama sudah menyewa vila itu sekaligus pantainya," kata Gede Arya kepada wartawan, Selasa (23/7/2019). 

Arya mengatakan mulanya anak turis itu yang menghampirinya. Namun, tak berselang lama, bapak anak itu datang dan mengusir menggunakan bahasa Inggris. 

"Saya pas mandi, anaknya yang datang menghampiri mungkin utusan ibu atau ayahnya pakai bahasa Arab, saya mengerti jangan mandi, sambil menunjuk-nunjuk. Akhirnya saya bilang kalau di sana pantainya kotor. Akhirnya dia balik lima menit bapaknya dateng dengan nada keras kemudian 'go!', 'gado-gado' dia bahasanya (Arab-Inggris)," terangnya.

Arya mengaku sempat cekcok mulut dengan turis tersebut. Dia tidak terima pantai itu diprivatisasi. 

"Saya bilang, 'Kamu menyewa vila, silakan, ini pantai milik negara,' kami keras, hampir baku hantam, saya bawa anak akhirnya kita berdebat ayo kita ke kantor desa, dia tidak mau. Silakan bawa orang siapa pun ke sini, saya bawa kelian dusun, kurang-lebih 15 orangan dulu datang. Habis itu dari dalam ada pemuda 1 bawa pisau ditaruh gitu diacungkan cuma sekali, kemudian kelian (perangkat) dusun itu menahan saya, mending cari polisi kalau ada senjata tajam," urainya.

Arya mengatakan pihak desa lalu mengundang polisi untuk mengamankan situasi. Kala itu massa juga berdatangan ke lokasi. Negosiasi pun berjalan alot. Pihak Arya meminta turis itu diusir.

"Saya tanya ke polisinya tugasnya apa, 'mengamankan massa agar tidak terjadi keributan, tidak bisa mengusir karena yang kuat awig-awig (peraturan desa)'. Negosiasi semua ke manajer vila dan pemilik vilanya, sampai telepon ke kedutaan Arab jalan keluarnya kompensasi satu malam itu. Setelah itu, jam 22.00 Wita itu dia baru keluar dari sana," paparnya.

"Akhirnya karena transaksinya online kemudian dikembalikan uangnya Rp 5 juta akhirnya dia mau pergi dari situ," terang Arya.

Menurutnya, peristiwa pengusiran warga oleh para turis ataupun penyewa vila di Desa Temukus sudah beberapa kali terjadi. Karenanya, dia bersama pihak desa pun mendorong menyusun awig-awig (peraturan desa). 

"Hari ini saya mau bertemu kepala desa, sekalian kelian desa. Hari ini saya rembukan pembahasan awig-awig, karena kalau kita mengusir orang tak ada dasar kita juga kena pidana. Kemudian rencana dana-dana dari sini dia arahkan ke sana, harus jangan ada tempat privat, saya akan perjuangkan orang di sini sudah mendukung saya biar ke depan nggak ada lagi," tegasnya. 

Pantai Bebas Tapi Dipromosikan Private Beach?

Apa yang membuat terjadinya kesalahpahaman hingga memicu ribut-ribut ini pun belum terang benderang. Arya bertanya-tanya, jangan-jangan pihak vila sejak awal mempromosikan produknya dengan fasilitas private beach. Padahal pantai yang ada depan villa itu merupakan pantai terbuka atau bebas untuk dikunjungi masyarakat.

"Kemudian dia memang menyewa pertanyaan saya berarti jangan-jangan pihak dari vila sudah mempromosikan bahwa itu private beach. Kalau dia mempromosikan itu kan harusnya ada anggaran pajak yang masuk ke desa, saya mempertanyakan itu ke mana itu, tiap bulan atau tahun," tutur Arya.

Kasatpol PP Buleleng Putu Dana memastikan pantai di depan vila tersebut merupakan pantai terbuka.

"Pantai tersebut dipakai tempat bermain oleh masyarakat sekitar, terutama anak-anak, baik pagi maupun sore," kata Putu.

Dihubungi terpisah, Kapolsek Banjar Kompol I Nyoman Sumarajaya mengatakan kasus ini tak berujung laporan ke polisi. Dia menambahkan tak ada senjata tajam yang digunakan. 

"Itu sudah selesai masalah waktu itu, dia malamnya sudah nggak ada di sana. Waktu itu sudah disuruh pulang sama manajer nggak ada yang perpanjang lagi. Ditambah-ditambah (soal sajam) nggak ada," tegasnya. [dtk]

Kalau Mau Mencegah Anies, Jangan Cari Kesalahannya

Penulis: Asyari Usman (wartawan senior)

Ada kekeliruan fatal di kubu Ahoker-Jokower yang ingin menghadang Anies Baswedan menjadi presiden di pilpres 2024. Kesalahan fatal itu adalah menyinyiri Anies setiap hari, secara keroyokan. Justru dengan cara nyinyir itulah Anies akan semakin mulus jalannya menuju Istana.

Mengapa bisa begitu?

Karena nyinyiran Anda itu akan membuat dia semakin keras bekerja untuk rakyat Jakarta. Anies akan makin keras bertekad untuk menunjukkan bahwa dia bukan seperti yang Anda duga. Dia akan makin dan terus hati-hati dengan penggunaan anggaran. Semakin ketat mengawasi korupsi.

Dengan begitu, Anies akan semakin jauh dari kemungkinan berbuat salah. Sebaliknya, dia akan semakin banyak mendapatkan penghargaan.

Mencari-cari kesalahan Anies yang kalian programkan sekarang ini pasti akan dia jawab dengan langkah-langkah yang akan membuat dia terjauhkan dari kesalahan. Jadi, taktik kalian berburu kejelekan Anies hanya akan menguntungkan dia. Anies terbantu. Terbantu oleh intip kesalahan itu.

Konyol sekali Anda, bukan?

Saran saya, lebih baik Anda diamkan saja Anies berprestasi. Amati prestasi beliau. Kalau ada yang bagus, langsung saja akui apa adanya. Kalau perlu, sampaikan pujian. Mula-mula dia akan hati-hati dengan pujian Anda. Karena Anies akan sadar kenapa tiba-tiba Anda memuji-muji dia.

Biarkan saja. Puji terus prestasinya. Tapi, pujian Anda itu jangan berlebihan. Biasa-biasa saja. Pokoknya, yang pantas dipuji, hargailah. Yang pantas dihargai, pujilah.

Kalian bingung? Tak perlu. Tak usah bingung. Yang dimaksud di sini ialah pujian dan kritik dibuat sejalan dulu. Jangan cari-cari kesalahan Anies. Karena, sampai saat ini Anda belum bisa menemukan kesalahan yang kalian tunggu-tunggu. Kalau kekurangan, pasti banyak. Biasalah. Semua orang pasti punya banyak kekurangan. Tidak ada yang sempurna.

Masih belum paham juga kalian?

Tak heran. Sebab, kalian ingin agar Anies segera tersandung. Itulah kekeliruan Anda. Terlalu bernafsu menemukan kesalahan Anies. Akibatnya, dia semakin jaga diri. Jaga langkah. Kesalahan yang kalian tunggu-tunggu, selalu bisa terhindarkan.

Mulai sekarang, coba kalian tenang dulu. Hentikan hujatan terhadap Anies. Hentikan nyinyiran. Ubah strategi. Angkat dia setinggi langit. Lihat saja nanti.

Memang belum pasti ampuh juga strategi ini. Karena Anies bukan tipe orang yang mudah larut dalam pujian. Nalarnya selalu sehat. Dia paham betul untuk apa dia duduk di kursi guberrnur. Dia mengerti bahwa jabatan ini adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan di depan Mahkamah Ilahi.

Dia mengerti bahwa duduk sebagai gubernur bukan untuk dipuja-puji. Itu bedanya dia dengan pejabat-pejabat lain.

Anies sadar bahwa dia harus bisa lebih baik dari cara-cara kasar Ahok. Dia tahu bahwa dia harus menegakkan keadilan untuk semua.

Jadi, memang tidak mudah menyandungkan Anies. Apalagi kalau itu datang dari lubuk hati Anda yang paling busuk. Akan semakin sulit untuk kalian jumpai kesalahannya. Pasti kalian repot.

Anies semakin matang menghadapi kalian. Dia akan bertambah mawasdiri. Semakin waspada. Dia semakin hafal wajah dan taktik kalian.

Sekarang saja dia sudah tahu target kalian. Yaitu, menghalangi dia maju sebagai capres 2024. Kemudian mencegah dia terpilih menjadi presiden kalau dia lolos menjadi capres. Dia sudah paham. Sayang sekali ‘kan dia sudah tahu keinginan Anda.

Satu hal yang perlu kalian ingat. Anies Baswedan itu bukan penyembah pagan. Dia orang yang beraqidah lurus. Sejak kecil dia sudah paham tentang qada dan qadar. Dia tidak akan berkonsultasi ke dukun untuk mengetahui ramalan apakah dia bisa menjadi presiden atau tidak.

Selamat mencoba strategi baru menghadapi Gubernur Indonesia. Intinya, kalau mau mencegah Anies, jangan cari-cari kesalahannya. (*)

Disebut Njilat Jokowi soal Makna Wayang Togog, Begini Jawaban Sujiwo Tejo

BERITA TERKINI - Budayawan Sujiwo Tejo mendapat cibiran warganet gara-gara interpretasinya terhadap tokoh pewayangan di belakang dua capres Pemilu 2019 Jokowi dan Prabowo Subianto.

Saat melakukan pertemuan secara terbuka, Sabtu (13/7/2019) lalu, Prabowo dan Jokowi makan siang bersama di Sate Senayan, FX Sudirman, Jakarta Selatan.

Di rumah makan itu, terdapat gambar tokoh pewayangan Jawa yang menempel di dinding.

Saat duduk, Jokowi tampak memunggungi Togog, sementara di belakang Prabowo ada Semar.

Dalam tayangan Rosi Kompas TV, yang potongan videonya diunggah akun Twitter @Rosi_KompasTV, Selasa (23/7/2019), Sujiwo Tejo menyayangkan posisi duduk Jokowi.

Namun, ia juga mengungkapkan kepada Rosianna Silalahi, sang presenter, dirinya masih optimistis terhadap makna Togog di belakang Jokowi.

Menurutnya, Togog, yang sejajar dengan posisi duduk Jokowi, memang berada di 'kalangan hitam', tetapi bukan untuk mengajak orang lain melakukan perbuatan 'hitam', melainkan mengingatkan mereka supaya tidak terjerumus.

Video unggahan Rosi KompasTV itu di-retweet Sujiwo Tejo dan dikomentari oleh para penggemarnya.

"Njilat Mbah?" bunyi salah satu komentar.

Cuitan itu ternyata mendapat perhatian dari sang Presiden Jancukers. Namun, melalui balasan yang ditulis, ia tak menyampaikan perlawanan terhadap tuduhan warganet padanya.

Sujiwo Tejo mengaku tak ambil pusing soal penilaian orang lain untuknya.

"Mau menyangka aku menjilat, monggo (silakan -red). Mau menyangka aku bersiasat, monggo. Mau menyangka aku kritis, monggo. Rahvana telah tandas merasukiku. Seperti dia, aku tidak hidup dalam tekanan sangkaan orang. Aku hidup atas nama sangkaanku sendiri terhadap diri sendiri," jawab Sujiwo Tejo, Selasa. []

Gerindra: Pertemuan Jokowi-Prabowo-Mega untuk Wujudkan NKRI Guyub

BERITA TERKINI - Presiden Joko Widodo akan kembali bertemu dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Rabu besok (24/7).

Pada pertemuan kedua Jokowi-Prabowo nanti, juga akan dihadiri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Informasi tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono. Dia mengatakan pertemuan Jokowi-Prabowo bersama Mega akan berlangsung pukul 12.00 WIB. Namun, untuk tempatnya masih dibicarakan.

Dihubungi redaksi, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Andre Rosiade mengaku belum tahu soal pertemuan itu.

Tapi, jelas Andre, kalau pertemuan itu benar ada dan terwujud, maka kopi darat tiga tokoh bangsa tersebut patut diapresiasi.

"Bagus, tiga negarawan bertemu," kata dia sesaat lalu.

Menurut Andre, pertemuan Jokowi, Prabowo dan Mega akan membuat kebersamaan sesama anak bangsa semakin kokoh dan NKRI semakin rukun.

"Intinya, kalau pertemuan itu terjadi, kita semakin kokoh dan NKRI semakin guyub," tutupnya. [dm]

Luhut kepada Jokowi: Stop Impor Garam, Itu Bikin Kacau

BERITA TERKINI - Polemik harga garam petani lokal yang jatuh menjadi perhatian khusus Menko Kemaritiman Luhut B. Panjaitan. Oleh karena itu, Luhut meminta Presiden Joko Widodo untuk menghentikan impor garam.

Menurut Luhut, garam impor membuat harga garam turun apalagi jika impor dilakukan saat waktu panen.

"Jadi sekarang ini saya sarankan presiden, eloknya tidak usah lagi ada impor-impor. Itu bikin kacau," kata Luhut, Selasa, (23/7).

Ia mengatakan, produksi garam dalam negeri sudah mampu menutupi permintaan konsumsi garam nasional. Contohnya sentra garam di Kupan, Nusa Tenggara Timur (NTT)

Di Kupang, kata Luhut, terdapat 5.270 hektare yang memproduksi garam. Dengan luas itu, maka dihasilkan 800 ribu ton pada 2021. Dengan hitungan seperti itu saja, Luhut menilai kebijakan impor garam tidak perlu lagi.

"Jadi sebenarnya kita enggak usah lagi impor-impor (garam)," katanya.

Selain itu, tambah Luhut, untuk garam industri juga sudah mencukupi. Maka jika dalam negeri bisa menyediakan garam, maka tidak ada alasan lagi untuk melakukan impor. 

Dia menjelaskan, defisit neraca perdagangan sejauh ini lantaran impor yang terlalu tinggi. Sementara itu, dalam negeri sangat minim untuk melakukan produksi. [md]

Kabar Terbaru Nunung, Bisa Rehabilitasi tapi Pakai Syarat

BERITA TERKINI - Kabid Humas Polda Metro Jaya Argo Yuwono mengatakan, penyidik belum menerima surat permohonan rehabilitasi komedian Tri Retno Prayudati alias Nunung bersama suaminya July Jan Sambiran.

Kendati demikian, pihaknya mempersilahkan Nunung dan suaminya untuk mengajukan rehabilitasi tersebut.

Nantinya surat permohonan rehab tersebut akan dikaji terlebih dulu oleh penyidik.

“Kita belun terima surat permohonan rehab ya,” kata Argo di Jakarta, Selasa (23/7/2019).

Menurut Argo, ada tahap yang harus dilalui Nunung terkait permohonan rehabilitas dimaksud.

Hal itu menjadi syarat dikabulkannya permohonan rehabilitas tersangka Nunung dan suaminya.

“Semuanya berproses, kan semuanya harus ada assesment dan sebagainya,” terang Argo.

Sebelumnya, Nunung dan July Jan Samiran ditangkap polisi di kediamannya di kawawan Tebet Timur III, Jakarta Selatan pada Jumat (19/7) pekan lalu.

Dari hasil penangkapan, polisi menemukan narkoba jenis sabu seberat 0,36 gram.

Nunung sempat membuang barang bukti sabu sebarat 2 gram ke toilet.

Dari hasil pemeriksaan, Nunung akhirnya mengaku sudah 20 tahun mengkonsumsi sabu.

Hal itu dilakukannya untuk menjaga stamina dan menyokong dirinya dalam bekerja.

Nunung dan suami dikenakan Pasal 114 ayat 2 subsider Pasal 112 ayat 2 juncto Pasal 132 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dengan pasal tersebut, keduanya terancam penjara di atas lima tahun.[psid]

Ruang Sidang Kivlan Zen

OLEH: SYAHGANDA NAINGGOLAN

KIVLAN akan di sidang di ruang ini nanti. Saya datang jam 9 kurang, karena undangan beredar, sidang dilakukan jam 9. Namun di bagian admin katanya mungkin jam 10.30. Nah, saya nggak bisa karena jam 11 ada janji lain.

Terakhir ketemu Kivlan pada saat kampanye di Banyuwangi. Kami berdua ditugaskan ketua BPN, Djoko Santoso, kampanye ke sana. Jadi sepanjang pulang dan pergi ngobrol berdua.

Kivlan ini terkenal sebagai Tentara Hijau, karena dia yang memulai pengajian di lingkungan sekuler TNI kala dikuasai generasi Beni Moerdani. Muridnya generasi SBY, Prabowo, dll. Kivlan menjadi sekutu Prabowo melawan dominasi Beni Mordani di militer.

Persoalan bangsa ini pascareformasi bagi eks TNI adalah ketika mereka pensiun, mereka masih segar bugar dan pengangguran. Pemerintah tidak memikirkan bagaimana mereka yang hidup dalam situasi sangat terorganisir dan sangat terlatih tiba-tiba jadi pengangguran. Mungkin istilah tiba-tiba kurang tepat, tapi harusnya ada training prapurnawirawan buat mereka. Reorientasi.

Tentara ini harus menyadari bahwa tentara sebagai insan politik seperti di zaman orde baru sudah hilang. Peran itu sepertinya diambil Polisi. Jadi bagi tentara, kalau pensiun harus memikirkan kehidupan pensiun yang natural, seperti yang lainnya. Bedanya mereka kuat secara fisik dan disiplin.

Kedua, eks militer ini harus sadar bahwa mereka sebenarnya petarung ketika negara membutuhkan. Kalau negara sudah tidak membutuhkan, jangan berpikir seolah-olah menjadi manusia super tanpa takut. Kalau saya sih susah takut, karena saya hampir tidak pernah bersekutu dengan negara. Apalagi atas nama negara ketika berorganisasi maupun berpolitik.

Dan karena saya sudah sering ditangkap dan dinteli, jadi saya sering berhati-hati kalau bicara maupun bertindak (misalnya kalau telpon harus pake WA Call, Signal, atau Telegram).
Untuk yang cerita telpon ini kebanyakan eks militer ngomong seenaknya, sehingga kemungkinan disadap. Mereka pikir masih bagian dari negara, padahal bukan.

Kembali ke soal Kivlan, generasi mereka adalah generasi terakhir yang paling anti-Komunis. Dan tentu juga generasi ini banyak yang kurang suka dengan Islam, di luar geng Kivlan. Kebangkitan anak-anak eks PKI yang disinyalir Kivlan selama ini telah membuat dirinya terperangkap pada 'post power sindrom' dan pertarungan 'militer vs eks PKI' berlanjut. Kivlan kurang menyadari bahwa situasi kekuatan atau power mungkin sudah berbalik.

Saya berharap kasus Kivlan ini dipelajari hakim dengan bijaksana. Jokowi dan Prabowo sudah bicara soal Persatuan Nasional adalah segala-galanya. Apa arti persatuan itu?

Tantangan terbesar bangsa kita saat ini dalam konteks persatuan adalah bagaimana membuat anak-anak eks PKI, anak-anak eks Mujahid Islam, dan eks Tentara eks Orde baru bisa nongkrong ngopi bareng melupakan masa lalu.

Tentu tidak gampang. Karena ada yang terluka. Ada yang menderita. Tapi mau apa lagi? Selama ketiganya masih hidup, selama tanah tumpah darah masih sama, tidak ada pilihan lain.
Dan saya berharap Kivlan bebas dari segala tuduhan. Habil Marati yang saya kenal paling pelit dan paling penakut juga jangan sok-sokan lagi. (Ini orang suka omong besar, jadi mungkin membuatnya dituduh pendana).

Semoga Allah memberi kemudahan buat bang Kivlan.

Salam, 
Di Pengadilan Jakarta Selatan 
Syahganda Nainggolan  [rmol]