BERITA TERKINI - Fraksi di DPR berbeda pendapat dalam menanggapi kasus gagal bayar Jiwasraya yang merugikan negara Rp 13 triliun. Mayoritas fraksi pendukung pemerintah merasa panitia kerja (panja) sudah cukup, sementara PKS dan Demokrat menilai panitia khusus (pansus) harus dibentuk.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menganggap pembentukan Pansus lebih efisien dalam proses penuntasan kasus Jiwasraya. Ia heran mengapa ada pihak yang terkesan takut membentuk pansus.
“Lebih efisien pakai pansus. Kenapa kok takut pakai pansus? Ini kan semacam alat yang di dalam DPR, jadi logikanya harusnya memang Pansus Jiwasraya sehingga komprehensif di dalam melakukan investigasi, tidak sektoral, tidak sendiri-sendiri gitu,” kata Fadli di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2).
“Tapi kan ini ditentukan oleh fraksi-fraksi ya secara keseluruhan. Tapi di dalam hal ini saya kira logikanya dan sewajarnya memang yang dibentuk itu adalah Pansus. Ini pendapat saya pribadi,” sambung anggota Fraksi Gerindra DPR itu.
Fadli juga mengakui partainya sempat sependapat dengan PKS dan Demokrat untuk membentuk pansus Jiwasraya. Namun, akhirnya Gerindra mendukung pembentukan Panja.
“Meskipun secara fraksi, saya kira di Gerindra yang saya tahu lebih ya kepada Panja itu. Awalnya kan Pansus. Mungkin ada permintaan, karena kita kan bagian dari koalisi gitu, ada permintaan kalau tidak salah seperti itu sehingga akhirnya sikap kita berubah,” ujarnya.
Untuk saat ini, Fadli menilai pembentukan Pansus Jiwasraya sulit. Meski begitu, ia kembali menegaskan penanganan kasus Jiwasraya akan lebih efektif dengan pansus.
“Ya kalau melihat petanya sulit untuk terbentuk. Tapi apa yang mereka sampaikan menurut saya masuk akal,” pungkasnya.
Hingga saat ini, ada 3 komisi di DPR yang membentuk panja untuk mengusut kasus gagal bayar Jiwasraya. Yaitu Komisi III (hukum), Komisi VI (BUMN) dan Komisi XI (keuangan).
Hanya ada dua fraksi yang sepakat dengan pembentukan pansus, yaitu Demokrat dan PKS. Mereka bahkan telah resmi menyampaikan tanda tangan seluruh anggota fraksinya ke pimpinan DPR sebagai syarat pembentukan pansus.
Sumber: Kumparan.com
