"Anak muda luar biasa. Mesti dibina dan diarahkan jangan dijadikan pajangan. Nanti akan melakukan kesalahan yang sejenis," kata Mardani Ali Sera, kepada wartawan, Selasa (14/4/2020).
Surat bernomor 003/S-SKP-ATGP/IV/2020 itu dikeluarkan pada 1 April 2020. Dalam surat itu disebutkan ada kerja sama dengan PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) yang akan berpartisipasi dalam menjalankan program relawan desa lawan COVID-19 di Sulawesi dan Sumatera. Andi Taufan sendiri diketahui sebagai pendiri dan CEO Amartha.
Mardani menilai Menseskab perlu bertanggung jawab memberikan pembinaan. Apalagi, menurut dia, langkah yang dilakukan Andi Taufan terkesan tidak ada koordinasi dengan Kemendagri yang membina para camat.
"Mengurus negara itu ada aturan mainnya. Niat baik tidak berarti semua bisa diatur tanpa mengikuti prosedur. Kedua, surat itu menggunakan kop surat Sekretaris Kabinet. Menseskab perlu bertanggung jawab memberikan pembinaan. Ketiga, dari sudut konten ini berbenturan dengan hierarki. Camat ada di bawah pembinaan Kementerian Dalam Negeri. Mestinya semua dikoordinasikan dengan Kemendagri," ujarnya.
Lebih lanjut, Mardani menilai ada baiknya Presiden Joko Widodo (Jokowi) pasang badan meluruskan apa yang dilakukan staf khususnya itu.
"Staf khusus itu langsung di bawah Presiden. Pak Jokowi yang harus bertanggung jawab karena beliau tentu sudah siap dengan kesalahan seperti ini jika merekrut anak muda. Dan baik jika Presiden yang maju membela dan meluruskan stafsusnya. Stafsus ini punya potensi," kata Mardani.
Sebelumnya, Andi Taufan meminta maaf dan menarik surat itu. Andi meminta maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan terkait beredarnya surat tersebut. Andi semata-mata hanya ingin ikut membantu dalam penanganan Corona.
"Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang timbul. Apapun yang terjadi, saya tetap membantu desa dalam kapasitas dan keterbatasan saya," kata Andi.(dtk)
