"Pak Gubernur, tolong diawasi di BPD ya dananya, jadi benar-benar untuk program-program," ujar Sri Mulyani saat acara Penandatanganan Perjanjian Kemitraan Penempatan Uang Negara dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional di Jakarta, Senin, 27 Juli 2020. Kegiatan tersebut dihadiri pula oleh Anies Baswedan dan Ridwan Kamil.
Sri Mulyani mengatakan penyaluran kredit dari dana yang ditempatkan tersebut harus tetap pruden, namun tetap mengalir untuk kegiatan-kegiatan. Ia tidak ingin dana tersebut hanya berhenti sampai di bank saja.
Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani juga mengingatkan agar dana itu tidak boleh dipergunakan untuk membeli Surat Berharga Negara dan membeli valuta asing, melainkan hanya disalurkan ke sektor produktif. "Uang itu harus bekerja untuk mendorong ekonomi kita," kata dia.
Pemerintah melakukan penempatan dana untuk tujuh BPD, yaitu Jawa Barat dan Banten, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Utara dan Gorontalo, Bali, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Total dana yang ditempatkan di tujuh BPD tersebut adalah Rp 11,5 triliun. "Ini sudah siap untuk disalurkan, tujuannya adalah mendorong ekonomi daerah," ujar Sri Mulyani.
Secara rinci, Sri Mulyani mengatakan penempatan dana untuk BPD Jawa Barat dan Banten adalah sebesar Rp 2,5 triliun, DKI Jakarta Rp 2 triliun, Jawa Tengah Rp 2 triliun, Jawa Timur Rp 2 triliun, serta Sulawesi Utara dan Gorontalo Rp 1 triliun.
Sri Mulyani menuturkan penempatan dana untuk BPD Bali dan Yogyakarta masih dalam tahap evaluasi dan kajian. Masing-masing bakal mendapat sebesar Rp 1 triliun.
Penempatan dana di BPD ini, kata Sri Mulyani, hampir sama dengan penempatan dana di Bank Himbara, yang telah dilakukan pemerintah sebelumnya. Suku bunga yang diberikan adalah 80 persen dari suku bunga acuan Bank Indonesia atau 7-Day Reverse Repo Rate.
"Ini suku bunganya sangat rendah dan tidak ada persyaratan apa-apa kecuali harus menyalurkan kredit kepada sektor-sektor produktif," ujar Sri mulyani.
sumber: tempo.co
