Menanggapi hal tersebut, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Kadir Karding berharap Jokowi segera melakukan perampingan lagi. Karena masih ada lembaga-lembaga yang tidak efektif perlu segera dibubarkan.
“Terpenting bahwa kita berharap masih ada lagi kajian-kajian kritis terhadap badan atau lembaga yang kemudian masih perlu perampingan ke depan,” ujar Karding kepada JawaPos.com, Selasa (21/7).
Karding mengatakan mendukung kebijakan Presiden membubarkan 18 lembaga tersebut. Karena menurut Karding ada beberapa lembaga yang dinilai saat ini sudah tidak relevan lagi ada di pemerintahan Jokowi ini.
”Sikap Pak Jokowi ini perlu kita dukung sebagai upaya dalam rangka membangun pelayanan publik yang baik dengan cara melakukan efisiensi sekaligus juga rantai birokrasi yang panjang itu dikurangi,” katanya.
“Dengan demikian tentu badan-badan atau tim yang dibubarkan ini saya lihat memang ada beberapa yang sudah tidak relevan keadaan sekarang,” katanya.
Namun demikian perlu menjadi catatan adalah orang-orang yang berada di dalam lembaga tersebut bisa dialihkan ke tempat yang lain. Sehingga tidak menjadi masalah ke depannya.
“Mudah-mudahan akibat dari pembubaran ini semisal sumber daya manusia yang ada itu bisa terakomodasi dan diatur sedemikian rupa agar bisa terakomodasi di lembaga-lembaga lain,” ungkapnya.
Diketahui, Presiden Jokowi secara resmi membubarkan 18 lembaga, badan, komite dan tim kerja pada Senin (20/7).
Pembubaran tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82/2020 tentang Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Adapun wacana pembubaran lembaga ini disampaikan Presiden Jokowi pada 18 Juni lalu. Saat itu Presiden Jokowi tidak puas terhadap jajarannya yang tidak maksimal dalam menangani pandemi Covid-19 di tanah air.
“Bisa saja saya membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Jadi saya sudah kepikiran ke mana-mana saya,” ujar Jokowi kala itu.
sumber: jawapos.com
