BERITA TERKINI - Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mendorong Presiden Jokowi lebih ketat mengawasi menteri-menterinya terkait penyerapan anggaran stimulus Covid-19. Hal ini menyikapi kritik Jokowi atas kinerja menteri-menterinya yang masih lambat dalam penyerapan anggaran penanganan dampak Covid-19.
"Penyerapan anggaran K/L yang rendah ini kontras dengan kebutuhan masyarakat dalam mengatasi dampak covid-19. Ibarat rakyat sudah terkapar, pemerintah baru sadar," kata Jazuli dalam keterangannya, Rabu (5/8).
Anggota Komisi I DPR ini menegaskan, kontrol perlu dilakukan terhadap anggaran-anggaran yang bersinggungan langsung dengan masyarakat seperti bantuan sosial atau stimulus ekonomi.
"Terutama anggaran yang langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat baik sifatnya bantuan langsung maupun stimulus. Tentu harus tetap akuntabel," tegas Jazuli.
Selain itu, Jazuli juga mengingatkan Jokowi tidak sering mengumbar kritik keras kepada menteri-menterinya ke publik. Menurutnya, yang ingin dilihat oleh masyarakat adalah aksi nyata.
"Kalau ada menteri yang dirasa tidak bisa membantu dan lambat kinerjanya ya di-reshuffle saja," cetus Jazuli.
Jazuli mengaku setuju kritik Presiden Jokowi kepada para menterinya. Namun, dia menyarankan Presiden Jokowi memegang kendali atas perbaikan kinerja menteri.
"Substansi kritiknya, kita semua pasti setuju, bahwa pemerintah lambat. PKS sudah lama mengkritik cara mengatasi atau menjawab kritik sepenuhnya tanggung jawab Presiden untuk mempercepat. Masyarakat luas cukup tau hasilnya, merasakan dampaknya, sementara prosesnya ada pada kendali pemerintah dan diawasi DPR," tandas Jazuli.
Sebelumnya, Presiden Jokowi masih melihat realisasi penyerapan anggaran di Kementerian masih sangat rendah dalam suasana pandemi Covid-19. Menurutnya, realisasi anggaran tersebut penting untuk urusan ekonomi.
"Ini urusan ekonomi, berkaitan konsumsi rumah tangga, berkaitan daya beli masyarakat. Saya melihat memang urusan realisasi anggaran ini masih sangat minim sekali," kata Jokowi saat Ratas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/8).
"Sekali lagi dari Rp 695 triliun stimulus untuk penanganan Covid, baru 20 persen yang terealisasi, Rp 141 triliun yang terealisasi, sekali lagi baru 20 persen masih kecil sekali," ujar Jokowi.
Jokowi mengungkapkan, saat ini penyerapan anggaran yang paling besar di sektor perlindungan sosial sebesar 38 persen dan program UMKM 25 persen. Dia kemudian menyinggung soal Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang belum ada. (mdk)