Berita Terkini, TEMBILAHAN - Darma Patria, mengatasnamakan Humas perusahaan untuk wilayah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), mengakui pihak PT Setia Agrindo Mandiri (SAGM) tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU).
Pernyataan Darma ini dilontarkan saat wawancara dengan awak media, usai hearing di kantor DPRD Inhil, Senin (11/10/2022) siang. Awak media meminta klarifikasi atas munculnya isu bahwa PT. SAGM tersebut tidak mengantongi izin HGU. Pernyataan tersebut dikatakan oleh wakil ketua II DPRD Inhil, Edi Gunawan.
"Memang benar (tidak memiliki HGU,) tapi kami memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP), dasar membuat HGU adalah IUP. Jadi kami membuat kebun itu adalah berdasarkan IUP. IUP yang ada ini sekitar 5.000 an hektar lah," katanya.
Ia mengatakan darimana dasar HGU jika tidak ada IUP. "Kami juga tetap bayar pajak kok," paparnya.
Perwakilan petani yang juga mantan Kades Desa Kuala Sebatu, Kecamatan Batang Tuaka, M Yunus meminta agar Darma Patria tidak diundang kembali saat hearing penyelesaian masalah dengan pihak perusahaan.
"Dia ini sering kali diundang musyawarah di desa, tapi tidak bisa menyelesaikan masalah, janji dan bahasanya hanya nanti disampaikan ke pihak managemen perusahaan, itu saja, tidak ada kelanjutannya. Saya minta Darma tidak usah di undang lagi lah, karena tidak bisa mengambil keputusan," kata warga Kuala Sebatu tersebut.
Darma mengungkapkan undangan hearing dari DPRD Inhil telah disampaikan, namun dirinya lah yang diminta untuk hadir.
"Undangan hearing ini sudah saya sampaikan ke pihak managemen, jadi saya ditunjuk dan ditugaskan untuk menghadiri hearing di DPRD Inhil ini, tapi selesai kan. Hasilnya DPRD bersama pemda tadi sudah jelas, akan membentuk tim investigasi di lapangan, ya tunggu saja hasilnya," ungkap Darma.
Disinggung kewajiban perusahaan mengalokasikan 20 persen dari luas lahan yang dimiliki untuk kebun masyarakat, Darma menyebutkan telah diberikan kepada pihak Koperasi Sawita.
"Sawita, lebih dari 20 persen (lahan diberikan pihak perusahaan,) 2022 ini sudah kami berikan," katanya.
Mengenai siapa "oknum" yang menerima alokasi 20 persen lahan tersebut, Darma enggan memberikan komentar lebih rinci.
"Saya no komen untuk itu. Pembahasannya tentang banjir aja loh ya," tutur Darma, sembari menyatakan Ia akan pulang ke Pekanbaru dan waktu kesempatan wawancara tinggal sedikit lagi.
Darma juga mengakui PT SAGM tidak memiliki Kanal Gajah untuk pembuangan debit kelebihan air di lahan mereka.
"Kami tidak punya kanal sendiri, jadi tetap level air yang kami pertahankan (60-80 centimeter) untuk menjaga kebutuhan untuk air perkebunan," paparnya.
Mengenai penutupan tanggul perusahaan ke lahan masyarakat, hingga tim investigasi diturunkan ke lokasi, Darma mengatakan akan menyampaikan ke pihak Management perusahaan.
"Hasil hearing hari ini saya menyampaikan wakil untuk menyampaikan ke managemen dan apa arahan dari managemen," tukasnya.***(mar)