Honorer K2 Tenaga Administrasi Protes Pernyataan Pak Menteri

Berita Terkini - Pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin soal alasan pemerintah tidak mengangkat PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) dari honorer K2 tenaga administrasi, mengundang reaksi keras.

Sejumlah honorer K2 dari tenaga administrasi menyampaikan protes. Mereka merasa disepelekan oleh Menteri Syafruddin.

"Jujur saya pribadi sangat tersinggung atas pernyataan MenPAN-RB. Saya bertugas di Dinas Kominfo Luwu menangani publikasi dan pemberitaan pemerintah daerah. Seharusnya itu tugas PNS tapi dibebankan kepada kami tenaga honorer K2 karena memiliki kemampuan di bidang pemberitaan," tutur Wakil Ketua Koordinator Daerah (Korda) Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Luwu Asrul kepada JPNN, Jumat (1/2).

Dia melanjutkan, kalau tenaga administrasi dikatakan Menteri Syafruddin hanya angkat air minum atau bawa makanan itu sangat menyakiti perasaan seluruh honorer K2.

Tenaga administrasi pun cukup berat beban kerjanya. Terutama honorer K2 yang mengabdi di daerah terpencil dan pegunungan di mana aksesnya sangat susah.

Alumni Politeknik Elektronika Negeri Surabaya-Institut Teknologi Sepuluh November ini menambahkan, sehari-harinya dia harus mendampingi pejabat demi sebuah pemberitaan untuk dipublikasikan demi mengangkat nama daerah.

Dia berharap Menteri Syafruddin jangan pilih kasih terhadap profesi honorer K2. Jangan dibedakan karena semua mengabdi untuk negara belasan hingga puluhan tahun dengan gaji rendah.

Senada itu Korwil FHK2I Sulawesi Selatan Sumarni Azis mengimbau MenPAN-RB lebih menghargai honorer K2. Honorer K2 kerjanya bukan hanya bawa surat, minuman, beli makanan untuk PNS, tukang ketik.

Banyak jabatan strategis diisi honorer K2 seperti operator sekolah, operator mesin pertanian, sopir pejabat, dan lainnya.

"Pilu hati saya dibilang tenaga administrasi cuma tukang angkat minuman atau bawa makanan," ucapnya.

Sementara Bhimma, koordinator Honorer K2 Operator Indonesia mengkritisi pemerintah yang tidak mampu memeratakan kesejahteraan aparaturnya. Tenaga administrasi banyak memegang peranan penting karena tidak ada PNS-nya.

"Coba tanya, operator-operator di sekolah itu PNS atau honorer. Jawabannya ya kami honorer K2. Kalau kami kerja asalan bisa amburadul itu Dapodik (data pokok kependidikan). Jadi Pak Menteri kalau bicara tolong jangan digeneralisir," tandas Bhimma.

Sebelumnya, Menpan RB Syafruddin menjelaskan alasan rekrutmen PPPK dari honorer K2 tahun ini tidak akan membuka formasi tenaga administrasi.

Alasannya, jumlah PNS terbesar saat ini masih di jajaran tenaga administrasi. Makanya, untuk seleksi PPPK dan CPNS tahun ini, formasi untuk tenaga administrasi ditutup.

Mantan ajudan wapres itu mengatakan, jumlah PNS tenaga administrasi sekitar 38 persen dari jumlah PNS. Sudah sangat besar.

Sementara tenaga teknis seperti guru, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian, dan yang lainnya total hanya 62 persen. Padahal, tenaga teknis yang saat ini menjadi kebutuhan mendesak pemerintah.

"Yang kita butuhkan seperti guru, tenaga kesehatan, dan lainnya. Kalau hanya tukang angkat air minum atau bawa makanan sudah sangat banyak, sehingga kita setop," tegas Syafruddin saa kunjungan ke Redaksi Harian FAJAR (Jawa Pos Group), Selasa (29/1) [jpnn]