Berita Terkini - Pengamat politik Rocky Gerung menilai, pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk berargumentasi dengan publik yang memiliki pandangan berbeda, Untuk menutup ruang bagi mereka yang kritis, pemerintah memberlakukan berbagai aturan.
Berbicara di acara talkshow bertema, “Kategori Pemimpin Bangsa yang Bisa Mempererat Persatuan Bangsa,” di Ballroom Hotel Ibis, Jalan Gatot Subroto, Bandung, Senin (4/2), Rocky menyebut, hal itu sebagai salah satu contoh cara berpikir ‘dungu” yang tidak sesuai dengan kaidah logika.
“Dari awal, kekuasaan yang dungu takut berhadapan dengan publik sendiri. Supaya tidak berhadapan dengan argumen kritis, dipakailah prinsip aturan. Bikin seminar pakai aturan, masuk kampus ada aturan. Kan kacau," kata Rocky seperti dilansir RMOL Jabar.
Dosen Filsafat Universitas Indonesia ini menyebut, narasi “Kami Pancasila” dijadikan alat untuk menyingkirkan pihak yang berbeda pandangan.
“Maka dalilnya “Kami Pancasila,” kemudian sepenuhnya di luar sana, non Pancasila (fundamentalis). Itu menghina. Itu yang tidak dimiliki penguasa, kemampuan berargumentasi," ujar Rocky.
Rocky menilai, pemerintahan Jokowi gagal membuat persatuan di Indonesia. “Terbelahnya masyarakat menjadi bukti kegagalan Presiden Jokowi membuat persatuan," tandasnya.
Ia pun mengajak untuk mencari pemimpin yang mampu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan kata lain, mencari pemimpin yang mampu melawan kedunguan.
“Kejahatan pemimpin yang sangat tinggi itu adalah pemimpin yang mempertahankan kedunguannya. Sementara, pendidikan itu ada untuk bangsa, agar bisa bagaimana caranya berpikir," tandas Rocky. [rmol]
