Berita Terkini - Ketua Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sumatera Bagian Selatan (Badko HMI Sumbagsel), Bambang Irawan, SH menegaskan akan menolak kehadiran Presiden Joko Widodo di Kota Palembang pada tanggal 9 Maret 2019 akan datang.
Disela kunjungan kerjanya di HMI Cabang Lubuklinggau, Bambang mempertanyakan maksud dari pihak kepolisian daerah Sumatera Selatan yang mengundang Joko Widodo untuk hadir dalam agenda South Sumatera Road Safety Milenials Festival, Selasa (5/3).
“kalau hadir nya Joko Widodo sebagai presiden, kenapa di pamflet sebaran Satuan Lalu Lintas Polda Sumsel tidak tertera gambar Joko Widodo? Artinya polda sumsel telah menipu peserta yang akan ikut acara tersebut,” terang Bambang, di sekretariat HMI Cabang Lubuklinggau yang didampingi Ketum dan Sekum HMI Cabang Lubuklinggau.
Bambang menilai, walaupun juga hadir sebagai status presiden masih sangat belum tepat, mengingat Jokowi maju lagi dalam bursa pilpres 17 april 2019 akan datang yang berpasangan dengan Ma’ruf Amin.
Lanjutnya, kalau hadir beliau sebagai Capres maka jelas Pihak Polda Sumsel melanggar Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolitian Negara Republik Indonesia, tepatnya di pasal 28.
“Di pasal 28 itu dijelaskan dengan seksama, polisi harus netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis, kalau pihak polda Sumsel masih bersih kukuh menghadirkan joko widodo, maka dapat kita lihat dengan jelas, aparat polda Sumsel telah menyalah gunakan jabatan dan kekuasaan, abuse of power oleh pihak polda Sumsel ini sangat berbahaya bagi masyarakat sipil, jika memang acara yang diadakan oleh lantas polda Sumsel itu berbau politik dan demi kepentingan salah satu paslon presiden tertentu,” jelas Bambang Irawan, SH.
Lebih jauh dari itu, sebenarnya anggota Polri memiliki kewenangan koersif dan menggunakan senjata sehingga menjadi berbahaya bagi kondisi keamanan jika mereka terlibat dalam kontestasi di pilplres akan datang. Hal ini tentu akan berpotensi memunculkan konflik di antara masyarakat dan pihak kepolisian.
“Sebenarnya polda Sumsel ini sudah paham kondisi sosial hari ini yang disebabkan oleh iklim politik yang semakin memanas, Seharusnya polda Sumsel melakukan upaya untuk mengurangi potensi-potensi konflik yg terjadi di pemilu 17 april 2019 akan datang, bukan sebaliknya,” terang Bambang yang merupakan putra asli Desa Petunang kab. Musi Rawas.
Badko akan menghimpun cabang-cabang HMI yang ada di Sumsel untuk melakukan upaya penolakan kehadiran Jokowi hadir di acara festival road safety millenial yang diadakan Lantas Polda sumsel.
“Karena kami menilai momentum saat ini sangat tidak mendukung bagi suasana kondusifitas di masyarakat yang sudah terjaga dengan baik. Kami juga berharap bapak Kapolda Sumsel untuk mengkaji ulang acara festival road safety millenial, kami takutkan ini hanya kemasan dari beberapa ‘oknum’ untuk memanfaatkan kepolisian agar mampu mendongkrak kepentingan politik salah satu paslon presiden yang akan berkompetisi pada tgl 17 april 2019 akan datang,” papar Bambang.
“Kalau benar acara itu hanyalah kemasan demi kepentingan politik salah satu paslon presiden, kami akan menentang pihak kepolisian dengan keras. Karena Polisi dilarang ikut berpolitik sebagaimana dijelaskan oleh UUD No 2 tahun 2002,” pungkasnya. [swa]
