Hal ini dituturkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Muhammad Yusuf Effendi di sela kegiatan Halal Bihalal Dewan Pendidikan Provinsi Kalsel, di Gedung Mahligai Pancasila, Kamis (27/6/2019).
Dia menambahkan, Dewan Pendidikan harus mampu bertugas untuk menghimpun, memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah terhadap keluhan, saran, kritik dan aspirasi masyarkat terhadap pendidikan.
"Terhimpun di dalamnya para rektor, guru besar, dosen, seluruh kepala sekolah SMA/SMK dan SLB agar dapat saling sharing terkait informasi pendidikan, yang dapat menjadi bahan langkah-langkah selanjutnya bagi satuan pendidikan di Kalsel agar mampu melahirkan SDM berkualitas," ujarnya kepada Banjarmasinpost.co.id.
Dia menambahkan, selain sebagai ajang silaturahmi, acara Halal Bihalal ini juga menjadi ajang berbagi pendapat mengenai bahan formulasi kebijakan pendidikan di Kalsel.
Terkait sistem zonasi guru, diakuinya hal tersebut masih dikaji. Sebab banyak pertimbangan yang dilakukan di antaranya kerjasama dengan pihak Kabupaten/Kota se Kalsel.
Selain itu, jika sistem zonasi diberlakukan maka hanya berlaku pada guru yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). Jumlah guru ASN di Kalsel saat ini sebanyak 5.300 orang, dan jumlah guru honorea sebanyak 5.534 orang.
Dalam acara Halal Bihalal tersebut, turut dihadiri civitas akademika dari beberapa universitas di Kalsel, di antaranya Rektor Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Sutarto Hadi, Ketua Pengawas Dewan Pendidikan Kalsel, Gusti Irhamni beserta jajaran, serta dosen dan guru-guru se Kalsel.***(Banjarmasinpost.co.id).
