Hal itu disampaikan Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira. Menurut Bhima, angka kemiskinan dan ketimpangan di Papua masih sangat tinggi.
"Sementara sumber daya alam disedot oleh PT Freeport dan uang mengalirnya lebih banyak ke Jakarta. Sementara rakyat di Papua taraf hidupnya tidak mengalami perbaikan yang signifikan. Ini ketimpangan yang amat nyata," ucap Bhima Yudhistira kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (26/8).
Terobosan Presiden Jokowi untuk meningkatkan perekonomian di Papua juga tidak tepat. Sebab, Presiden terlebih dahulu membangun infrastruktur dibanding ekonomi kreatif.
"Sementara yang ada sekarang, pusat industrinya belum ada perkembangan ekonomi yang kreatif, ekonomi yang baru juga belum ada, tapi pemerintah malah bikin prasarana. Jadinya kebalik nih," jelasnya.
Oleh karenanya, ia tak heran jika infrastruktur di Papua terbengkalai. Sebab penyelesaian permasalahan di Papua bukan dengan infrastruktur, melainkan perbaikan sumber data manusia, ekonomi, keadilan dan kesejahteraan.
"Ini yang memang masalah di Papua itu enggak bisa diselesaikan dengan infrastruktur saja," pungkasnya. (Rmol)
