Seorang mahasiswa asal Papua yang tinggal di Jogjakarta, Edward Krey mengatakan, tidak etis jika pihak asing dilibatkan menyelesaikan permasalahan Papua karena Papua menjadi bagian dari Indonesia sebagai negara berdaulat.
"Penyelesaian masalah Papua tak perlu campur tangan asing," ujar Edward dalam keterangan tertulis, Rabu (28/8).
Dia mendengar kabar bahwa Gubernur Papua Lukas Enembe meminta agar internasional diundang untuk ikut memulihkan situasi Papua pasca kerusuhan di sejumlah titik yang terjadi di tanah Papua sehingga Indonesia bagian timur tersebut kembali kondusif.
"Akan tetapi, pertanyannya adalah benarkah Gubernur Lukas Enembe menginginkan agar orang-orang asing diundang untuk menyelesaikan masalah ini?" tanya dia.
Disebutkan, salah satu prinsip utama dalam hubungan internasional adalah dilarang untuk mecampuri atau mengintervensi urusan negara lainnya. Jadi, jika Indonesia mengundang negara lain untuk ikut menyelesaikan masalah di Papua, Edward mempertanyakan apakah itu berarti akan atau telah terjadi intervensi terhadap urusan dalam negeri NKRI. Bagaimana kalau negara itu memaksakan kehendaknya.
"Kalau di sana terjadi pembunuhan massal atau besar-besaran yang kini lazim disebut genosida, Indonesia bisa mengundang pemerintah asing atau organisasi dunia, seperti PBB, untuk membuktikan benar atau tidaknya telah terjadi genosida, inikan tidak," tegasnya.
Edward kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang terjadi di Papua. Dia mencontohkan soal kasus pembunuhan, penculikan, pemerkosaan, dan pencurian yang dilakukan oleh orang-orang tak bertanggungjawab, seperti halnya yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM).
"Masalahnya adalah sudah adakah orang-orang di Papua yang minta Internasional untuk menyelidiki kasus-kasus pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata alias KKB tersebut? Jangan hanya pemerintah Indonesia yang 'disuruh' mendatangkan orang-orang asing. Ulah KKB-KKB harus dibasmi karena telah menyengsarakan mayoritas orang Papua dan Papa Barat," katanya.
Edward menambahkan Presiden Joko Widodo selama 5 tahun pertama pemerintahannya telah membuat berbagai proyek dan program untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Papua. Bahkan, kini sudah ada proyek yang disebut "Harga Satu BBM". Dengan demikian, tidak ada lagi harga BBM di tanah Papua satu liternya sampai puluhan ribu rupiah.
"Pada saat ini sedang dibangun proyek tol Papua untuk mempermudah transportasi, mengurangi ekonomi berbiaya tinggi sehingga dapat mempermudah hubungan antardaerah," tambah dia.
Berbagai proyek di Papua tersebut memang belum berarti akan selesainya semua kendala. Akan tetapi, rakyat Papua harus sadar dan yakin bahwa siapa pun presiden NKRI dan apapun proyeknya, semuanya hanya satu tujuannya, yakni untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat tanah Papua.
Pada sisi lain, Edward mengajak masyarakat tanah Papua juga harus ikut memberantas korupsi yang masih sering terjadi di sana. Selain itu, juga jangan terus terjadi ada pegawai pemerintah atau bahkan pejabat yang meninggalkan daerahnya untuk berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan yang entah untuk apa dilakukannya.
Masyarakat tanah Papua perlu menyadari bahwa tugas utama mereka adalah membangun Papua dan Papua Barat. Tanpa bermaksud melebih-lebihkan niat baik pemerintah Indonesia, harus disadari bahwa tujuannya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat dan rakyat Papua dan Papua Barat.
Bahkan, harus disadari bahwa Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sama sekali bukan "anak tiri" bagi NKRI. Ke-34 povinsi di Indonesia semuanya adalah anak emas.
"Percayalah bahwa NKRI bisa menyelesaikan sendiri masalah atau persoalannya, tidak perlu campur tangan asing," demikian Edward.(rmol)
