Pasalnya, pembelian mobil dinas tersebut sudah melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku.
“Yang penting semua prosedur sudah dilalui sesuai mekanisme yang ada, baik tender secara terbuka maupun penganggaran terbuka yang disetujui DPR,” kata Tjahjo, Sabtu (24/8).
Menurut Tjahjo, pembelian kendaraan dinas baru tersebut memang diperlukan karena mobil dinas yang lama sudah beroperasi selama 10 tahun. Bahkan, sudah ada kerusakan pada mobil dinas yang lama.
Menurut dia, batas pemakaian mobil selama 10 tahun menjadi standar ideal penggunaan karena, bila umur kendaraan sudah lebih dari itu, mobil memerlukan perawatan ekstra.
Tjahjo pun mengatakan rencana pembelian mobil dinas baru itu sudah pernah dimunculkan pada 2009, ketika Presiden Joko Widodo baru terpilih sebagai kepala negara. Namun, akhirnya Presiden Joko Widodo memutuskan tidak mengganti mobil dinasnya karena dianggap masih layak pakai saat itu.
“Lima tahun lalu berita tentang perlu atau tidak ganti mobil dinas sudah muncul, dan Bapak Presiden Jokowi memutuskan mobil dinas pejabat negara tidak ganti karena masih layak dipakai,” ujarnya. (Rmol)
