BERITA TERKINI - Partai Demokrat mengendus ada upaya sistemik untuk melokalisir kasus gagal bayar polis nasabah PT Asuransi Jiwasraya.
Hal itu berkenaan dengan kesepakatan Komisi VI DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) kasus Jiwasraya.
Meski Panja telah dibentuk, Anggota Fraksi Partai Demokrat, Benny K. Harman menyebut fraksinya terus mengupayakan pembentukan panitia khusus (Pansus) skandal Jiwasraya.
"Ini kasus kejahatan yang sistemik struktur. Sistemik efeknya juga sistemik melibatkan sejumlah tokoh yang berada di lingkaran kekuasaan. Karena, apabila kasusnya hanya di tingkat Panja tidak cukup," tegas Benny di Gedung Nusantara II Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/1).
Benny juga menyesalkan kasus Jiwasraya yang merugikan keuangan negara Rp13,7 triliun itu hanya ditangani oleh pihak Kejaksaan Agung RI.
Sebab, kata dia, patut diduga kuat ada keterlibatan 'orang penting' yang pernah di lingkaran istana negara.
"Kalau hanya ditangani Kejaksaan tentu tidak efektif karena Kejaksaan di bawah presiden. Jasus Jiwasraya ini kalau kita melihat orang-orangnya pernah ada yang diangkat menjadi orang penting di lingkaran Istana," jelasnya.
Lebih jauh, Benny menegaskan bahwa pihaknya akan tetap mendorong agar dibentuk Pansus Jiwasraya di DPR RI untuk menuntaskan kasus ini.
Adapun, jika didapati kesulitan untuk membentuk Pansus, Demokrat juga akan memprakarsai kekuatan politik untuk melakukan lobi-lobi lintas fraksi agar kasus Jiwasraya menjadi terang-benderang dan terungkap.
"Demokrat sedang mematangkan wacana untuk membentuk Pansus angket Jiwasraya. Silahkan hukum jalan terus tapi politik, kami akan memprakarsai itu," pungkasnya.[rmo]
Hal itu berkenaan dengan kesepakatan Komisi VI DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) kasus Jiwasraya.
Meski Panja telah dibentuk, Anggota Fraksi Partai Demokrat, Benny K. Harman menyebut fraksinya terus mengupayakan pembentukan panitia khusus (Pansus) skandal Jiwasraya.
"Ini kasus kejahatan yang sistemik struktur. Sistemik efeknya juga sistemik melibatkan sejumlah tokoh yang berada di lingkaran kekuasaan. Karena, apabila kasusnya hanya di tingkat Panja tidak cukup," tegas Benny di Gedung Nusantara II Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/1).
Benny juga menyesalkan kasus Jiwasraya yang merugikan keuangan negara Rp13,7 triliun itu hanya ditangani oleh pihak Kejaksaan Agung RI.
Sebab, kata dia, patut diduga kuat ada keterlibatan 'orang penting' yang pernah di lingkaran istana negara.
"Kalau hanya ditangani Kejaksaan tentu tidak efektif karena Kejaksaan di bawah presiden. Jasus Jiwasraya ini kalau kita melihat orang-orangnya pernah ada yang diangkat menjadi orang penting di lingkaran Istana," jelasnya.
Lebih jauh, Benny menegaskan bahwa pihaknya akan tetap mendorong agar dibentuk Pansus Jiwasraya di DPR RI untuk menuntaskan kasus ini.
Adapun, jika didapati kesulitan untuk membentuk Pansus, Demokrat juga akan memprakarsai kekuatan politik untuk melakukan lobi-lobi lintas fraksi agar kasus Jiwasraya menjadi terang-benderang dan terungkap.
"Demokrat sedang mematangkan wacana untuk membentuk Pansus angket Jiwasraya. Silahkan hukum jalan terus tapi politik, kami akan memprakarsai itu," pungkasnya.[rmo]
