BERITA TERKINI - Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly mencopot Ronny F Sompie dari jabatannya sebagai Dirjen Imigrasi menuai kritik. Terlebih, alasan yang disampaikan Menkum HAM agar tidak terjadi konflik kepentingan.
Pencopotan Ronny Sompie merupakan ujung dari kesalahan informasi yang diberikan pihak Imigrasi soal keberadaan tersangka kasus suap Harun Masiku.
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menilai ada kejanggalan dalam pencopotan jabatan Ronny F. Sompie sebagai Dirjen Imigrasi Kemenkumham.
"Jadi begini, yang pertama pencopotan ini menunjukkan memang ada masalah dalam persoalan Harun ini. Permasalahannya yang mencopot kan Menkumham, sedangkan Menkumham sebenarnya orang yang dituntut berapa pihak untuk diperiksa," ujar Asfinawati saat dikonfirmasi, Rabu (29/1/).
Menurut Asfinawati, yang seharusnya dinonaktifkan bukan Dirjen Imigrasi, melainkan Yasonna. Asfinawati menduga kesalahan Yasonna lebih berat dibanding Ronny Sompie. Konflik kepentingan dalam kasus Harun ini justru sangat terasa dari aktivitas Yasonna.
"Soal Menkum HAM gini, dia lebih berat dari Dirjen Imigrasi karena dia ada serangkaian tindakannya yang dapat disimpulkan. Dia ikut konferensi pers ketika pembentukan tim hukum Harun (PDIP)," kata dia.
Menkumham Yasonna mencopot jabatan Ronny Sompie berkaitan dengan pernyataan Imigrasi soal keberadaan politikus PDIP Harun Masiku. Imigrasi menyebut Harun pergi ke Singapura pada 6 Januari 2020 tanpa menyebut telah kembali ke Tanah Air pada 7 Januari 2020.
Asfinawati mengatakan, jika benar alasan pencopotan jabatan Ronny karena adanya kesalahan dalam sistem pencatat perlintasan seseorang di Bandara Soetta adalah hal yang wajar. Namun jika tidak, Asfinawati meminta KPK turun tangan untuk menelisik dugaan adanya menghalangi proses hukum.
"Kalau ini kesalahan administrasi, dia (Ronny) memang layak untuk dicopot, tapi kalau lebih dari itu, ternyata ini bukan persoalan administrasi, ini dia tersangkut pidana dalam obstruction of justice (menghalangi proses hukum), jadi harus ada pemeriksaan lebih lanjut soal ini, dia harus diusut oleh KPK. Publik berhak mendapatkan kebenaran apa itu betul-betul delay sistem atau ada yang lain," kata dia.
ICW: Yasonna Konflik Kepentingan
Koordinator ICW Adnan Topan Husodo menilai Yasonna 'cuci tangan' dari kesalahan informasi soal catatan perjalanan Harun Masuki sehingga mencopot Ronny F Sompie. Padahal, seharusnya Yasonna yang bertanggung jawab penuh soal kesalahan tersebut.
"Pencopotan ini untuk cuci tangan pihak yang paling bertanggung jawab dalam hal ini Pak Menteri (Yasonna Hamonangan Laoly). Bahwa harus ada yang dikorbankan dari skandal raibnya Harun, ya saya kira itu ada di Dirjen Imigrasi," kata Adnan saat berbincang dengan merdeka.com, Rabu (29/1).
Adnan juga mengkritik pernyataan Yasonna soal alasan mencopot Ronny F Sompie untuk menghindari konflik kepentingan.
"Loh yang punya masalah konflik kepentingan itu kan dirinya (Yasonna). Dia dari PDI P, wewenang terkait imigrasi ada di dirinya, kasus Harun terkait PDI P. Ini konflik kepentingannya," ucap Adnan.
Penjelasan Yasonna
Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly mencopot Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie. Yasonna menyebut Ronny difungsionalkan agar tidak terjadi konflik kepentingan.
"Supaya jangan ada conflict of interest, saya sudah memfungsionalkan Dirjen Imigrasi. Jadi sekarang Dirjen Imigrasi sudah di Plh," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (28/1).
Selain Ronny, Yasonna juga mencopot Direktur Sistem (Teknologi) Informasi Keimigrasian.
"Jadi gini, tim independen sudah kita minta dari Kemenkominfo, BSSN, Bareskrim cyber dan keempat dari ombudsman. Jadi ke-4 ini untuk melihat, supaya betul-betul independen dalam penelitian supaya jangan ada conflict of interest saya sudah memfungsionalkan Dirjen Imigrasi. Dan Direktur Sistem (Teknologi) Informasi Keimigrasian. Jadi sekarang Dirjen Imigrasi sudah di-Plh," kata Yasonna.
Pencopotan itu, kata Yasonna, karena dirinya menilai ada yang janggal. Dia mengungkap alasan menggandeng empat tim independen ini agar publik lebih percaya terhadap proses tersebut.
"Ada yang janggal makanya saya bilang ini harus (bentuk) tim. Kalau tim saya (internal Kemenkumham), nanti orang enggak percaya. Maka saya katakan tim cyber crime dari Polri. Tim Kemenkominfo yang sangat ahli di situ. Tim BSSN, dan Ombudsman lembaga pengawas birokrasi. Supaya betul-betul independen maka Dirjen Imigrasi difungsionalkan, sekarang ditunjuk Plh," jelas dia.
Sumber: Merdeka.com
