Begitu kata pakar ekonomi dari Institute Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menyampaikan kegusarannya terhadap pemerintah yang lebih memilih darurat sipil dibandingkan karantina wilayah.
“Kalau dari aspek kesehatan pemberhentian penyebaran virus dulu. Ekonomi nanti dimitigasi, mungkin itu presiden tidak ada informasi kajian ekonomi itu pasti ada salah. Yang membisikan itu salah ke presiden,” ujar Enny kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (31/3).
Menurutnya, dampak ekonomi pasti akan dirasakan oleh pemerintah atas merebaknya virus corona ini. Namun, pemerintah diingatkan untuk tetap peduli terhadap rakyat.
“Pertama saya enggak tahu ya, di dalam kamus besar bahasa Indonesia susah ketemunya, enggak jelas artinya dalam tatanan hukum Indonesia, itu ada di Perppu 23/1959 tentang Darurat Sipil seperti mau perang,” katanya.
Enny mengatakan saat ini Indonesia tengah perang terhadap sebuah penyakit yang tidak terlihat secara zahir. Hendaknya kebijakan yang diambil bukan memberlakukan darurat sipil seperti akan perang militer.
“Yang kita hadapi sekarang ini, wabah penyakit. Kenapa mengeluarkan darurat sipil? Saya enggak ngerti. Ini sedang darurat perang atau darurat apa? Ini masalah kesehatan atau apa?” ujarnya bertanya-tanya.
Menurut Enny, seharunya yang dipakai pemerintah cukup UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Tidak perlu Jokowi dan jajaran mencari-cari perppu lama untuk menjadikan dasar mengambil kebijakan.
Dengan memberlakukan darurat sipil, sambungnya, pemerintah terkesan lepas tangan dan tidak bertanggung jawab terhadap nasib ratusan juta rakyat Indonesia.
“Dari kemarin semua pihak kompak bersatu melawan corona. Panglimanya malah ke mana-mana. Kalau kita perang melawan penyakit, mestinya panglimanya kesehatan, bukan hal lain,” bebernya.
Mengenai ekonomi Indonesia bakal rontok jika memberlakukan karantina wilayah, Enny menegaskan seluruh aspek pasti akan terdampak terutama ekonomi. Namun, seharusnya pemerintah mengesampingkan itu dahulu dan lebih menyelematkan nyawa rakyat.
“Kajian kesehatan dulu yang diutamakan menyelamatkan nyawa rakyat, dampak ekonomi nanti dimitigasi, jangan ke balik, kajiannya nanti bisa salah,” bebernya.
Sumber: rmol.id
