Begitu disampaikan ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudistira, saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (18/3).
"Iya betul. Semua proyek strategis nasional di bidang infrastruktur memang harusnya dipotong sebagian besar (anggarannya). Kalau yang sudah berjalan bisa disetop sementara," kata Bhima Yudistira.
Menurut dia, di tengah wabah virus corona yang berdampak terhadap perekonomian nasional, langkah-langkah taktis seperti memotong anggaran hingga menghentikan proyek infrastruktur menjadi sangat penting.
"Karena apa? Ada dua risiko. Pertama, risiko likuiditas, karena dana infrastruktur ini kan juga dari utang. Jadi dalam kondisi sekarang ini likuiditas di proyek infrastruktur bisa terganggu. Kedua, infrastruktur dipaksa dibangun, dengan kondisi ekonomi lagi bermasalah seperti sekarang, khawatir nanti biaya operasionalnya terlalu besar," urainya.
"Kan enggak sesuai dengan pendapatan. Maka infrastrukturnya nanti malah merugi," imbuhnya menegaskan.
Lebih lanjut, Bhima Yudistira mencontohkan sejumlah proyek infrastruktur yang terkesan dipaksakan. Seperti proyek Bandara Kertajati yang sepi pengunjung dan tidak menambah pendapatan negara.
"Ngeri, kayak proyek Bandara Kertajati tuh kan sepi, juga Kereta Bandara Soekarno-Hatta-Sudirman. Karena memang daya beli masyarakatnya lagi turun," pungkasnya.
Ekonom senior Dr. Rizal Ramli sebelumnya menyebutkan, untuk mengurangi dampak corona terhadap ekonomi, ini waktunya untuk menggeser secara radikal dengan melakukan realokasi APBN 2020.
Moratorium proyek-proyek infrastruktur besar 2020. Harus berani, jangan gengsi. Anggaran itu selanjutnya dialokasikan hanya untuk sektor kesehatan, makanan dan daya beli rakyat miskin.
Dan gunakan momentum pandemik corona ini, untuk menggenjot produksi dalam negeri, seperti pertanian, buah-buahan dan sayur-sayuran. Bantu kredit, bibit, pupuk sehingga bisa panen setiap tiga bulan.
Sumber: rmol.id
