Upaya penyelamatan jiwa jangan sampai dinomorduakan hanya karena pemerintah belum menemukan formula atau solusi yang tepat dalam menangani penyebaran Covid-19 yang semakin meluas.
Sikap ini disampaikan anggota DPR RI, Ahmad Sahroni menanggapi instruksi Menko Kemaritiman dan Investasi selaku Plt Menhub, Luhut Binsar Panjaitan yang menunda pelnghentian operasional bus antar kota antar provinsi (AKAP) dari dan ke Jakarta, sebagaimana direncanakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Jangan sampai jiwa manusia terus kehilangan akibat ketidaksiapan pemerintah pusat," tegas Sahroni, legislator asal DKI Jakarta ini, Selasa (31/3).
Wakil Ketua Komisi Hukum DPR ini melihat migrasi penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain adalah persoalan besar dalam penyebaran Covid-19.
Karenanya, politisi muda Nasdem ini mendukung rencana Gubernur DKI Anies Baswedan yang akan menghentikan operasi bus AKAP dan bus pariwisata dari dan ke Jakarta. Terlebih Jakarta adalah wilayah dengan penyebaran Covid-19 terbesar di seluruh Indonesia.
"Tepat apa yang dilakukan Gubernur DKI, mengingat data Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta mencatat 283 pemakaman jenazah dengan protokol pemulasaran jasad pasien Covid-19 sejak awal Maret 2020," jelas Sahroni.
Oleh karenanya, Sahroni merasa heran jika Menko Luhut menunda langkah penghentian operasioanal AKAP tersebut hanya dengan alasan menunggu kajian dampak ekonomi rampung.
Sahroni mengutip sebuah pernyataan dan sikap Presiden Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo dalam menghadapi Covid 19 yang menyatakan, 'Kami tahu cara menghidupkan kembali perekonomian, yang kami tidak tahu adalah cara menghidupkan kembali manusia'.
Ada baiknya pemerintah, dalam hal ini Menko Luhut bisa bersikap bijak dan meniru apa yang dilakukan Nana Addo dalam menghadapi persoalan Covid-19 di negaranya.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sevelumnya berencana mengehentikan operasional bus AKAP, bus antar-jemput antarprovinsi (AJAP), serta bus pariwisata dari dan ke Jakarta. Kebijakan penghentian operasi bus tersebut merupakan langkah antisipasi mewabahnya virus corona.
"Harapannya, dengan pelarangan ini, maka akan bisa menekan penyebaran coronavirus ini di daerah-daerah tujuan yang selama ini informasi dan laporan dari daerah itu terjadi peningkatan ODP (orang dalam pemantauan) maupun PDP (pasien dalam pengawasan) yang cukup signifikan," kata Anies.
Sumber: rmol.id
