Kendati demikian, ia meminta masyarakat Indonesia untuk melakukan pencegahan dengan menerapkan jaga jarak alias physical distancing. "Kalau jaga jarak tidak dilakukan ya kondisi itu tidak berarti," tutur Luhut. Karena itu, ia mengatakan penyebaran Corona di Tanah Air sangat bergantung kepada kedisiplinan masyarakat.
Imbauan lain yang digalakkan pemerintah adalah untuk menunda mudik. Kendati, Luhut menyadari masih ada saja warga yang memaksakan untuk mudik. Untuk itu, ia mengingatkan bahwa warga yang mudik dari daerah zona merah berpotensi membawa penyakit ke kampung halaman.
"Hampir pasti bawa penyakit. Dan kalau bawa penyakit, di daerah bisa meninggal, bisa keluargamu. Makanya kami anjurkan tidak mudik," ujar Luhut. Untuk mencegah masyarakat mudik pun pemerintah berencana untuk menyalurkan bantuan sosial yang teknisnya akan dikaji oleh Kementerian Sosial dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Luhut mengatakan pemerintah tidak mengambil opsi karantina wilayah alias lockdown lantaran berkaca dengan kebijakan di sejumlah negara seperti India dan Malaysia, yang menimbulkan dampak kepada masyarakat. "Makanya dari pertimbangan semua itu, kami sarankan ke Presiden dan Presiden lebih jernih melihat, kalau itu dilakukan maka dampak yang paling kena adalah masyarakat terbawah, beliau enggak mau," tutur dia.
Adapun apabila nantinya ada masyarakat yang memaksakan diri untuk mudik dalam kondisi saat ini, kata Luhut, akan diminta untuk diisolasi atau dikarantina selama 14 hari. "Kalau tempat mudiknya tidak aman, nanti ada kategori daerahnya, ketika dia kembali ke Jakarta masuk karantina lagi 14 hari, jadi ini menjaga penyebaran corona atau COVID-19 tanpa membunuh kegiatan ekonomi kita," ujar Luhut. (tco)
