Sontak, proyek tersebut menjadi polemik di masyarakat lantaran pemilik perusahaan aplikator tersebut adalah Adamas Belva Syah Devara yang saat ini juga menjabat sebagai Staf Khusus milenial presiden.
Merespons polemik yang ada, Belva mengaku siap untuk mundur dari jabatannya sebagai staf presiden jika dinilai telah melanggar aturan.
“Saya sedang konfirmasi ulang ke Istana apakah memang ada konflik kepentingan yang ditanyakan teman-teman semua di sini, walaupun saya tidak ikut proses seleksi mitra. Jika ada, tentu saya siap mundur dari Stafsus saat ini juga. Saya tak mau menyalahi aturan apa pun,” kata Belva lewat akun Twitternya, Rabu (15/4).
Keputusan tersebut diakui akan dilakukan meskipun ia merasa tidak ada aturan yang ia langgar. Namun demikian, keputusan mundur dirinya tidak bisa dilakukan secara sepihak.
“Sebenarnya demi menghindari persepsi/asumsi, saya siap dan sudah menawarkan untuk mundur. Namun keputusan mundur adalah keputusan besar dan harus didiskusikan dengan Istana. Jadi mohon dipahami, bukan hanya masalah saya mau atau tidak,” bebernya.
Belva mengaku tidak pernah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan perusahaannya sebagai aplikator Kartu Prakerja. Pasalnya, semua mekanisme dan anggara dilakukan di ranah Kemenko Perekonomian.
“Dapat dicek di semua daftar kehadiran rapat mengenai Prakerja bersama Kemenko dan PMO, saya tak pernah hadir,” tutupnya. (*)
