Perekonomian Menjelang Pilpres - Berita Terkini | Kabar Terbaru Hari Ini, Viral, Politik, Indonesia, Dunia | BERITATERKINI.co

29 Maret 2019

Perekonomian Menjelang Pilpres

Perekonomian Menjelang Pilpres

Perekonomian Menjelang Pilpres

PILPRES 2019 tinggal menghitung hari. Dari sudut pandang voters, suatu periode pemerintahan akan dipilih kembali, antara lain apabila pemerintah hadir memberikan manfaat ekonomi terutama pada situasi dan kondisi menjelang Pilpres.

Berdasarkan pengeluaran agregat, proporsi terbesar dari komponen pengeluaran agregat adalah konsumen rumah tangga.

Peran pengeluaran konsumsi rumah tangga ternyata mengalami penurunan dari 56,66 persen tahun 2016 menjadi 55,74 persen tahun 2018.

Kondisi seperti ini diartikan bahwa konsumen rumah tangga kurang merasakan manfaat dari kinerja perekonomian pemerintahan Joko Widodo.

Janji pertumbuhan ekonomi 7 persen hanya dinikmati oleh importir dan produsen dari negara lain, di mana pertumbuhan ekonomi untuk impor barang dan jasa tahun 2018 sebesar 12,04 persen per tahun.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga dialami oleh konsumen LNPRT, yaitu sebesar 9,08 persen tahun 2018. Artinya, pelaku ekonomi secara mayoritas tidak mendapatkan bukti kinerja janji pertumbuhan ekonomi 7 persen itu. Demikian pula dari sisi regional per pulau di Indonesia yang tidak satu pulau pun menikmati janji pertumbuhan ekonomi 7 persen per tahun 2018.

Ditinjau dari sudut pandang lapangan usaha, diketahui produsen sektor transportasi dan pergudangan, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa perusahaan, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, maupun sektor jasa lainnya menikmati pertumbuhan ekonomi 7 persen ke atas tahun 2018.

Jumlah mereka yang bekerja pada sektor-sektor yang menikmati pertumbuhan tinggi tersebut diperkirakan sebanyak 16,77 juta orang per Agustus 2018 dari total 124,01 juta orang yang bekerja. Artinya, terdapat 107,24 juta orang bekerja dan 7,00 juta orang menganggur yang tidak menikmati janji pertumbuhan ekonomi yang meroket 7 persen per tahun itu.

Di samping itu terdapat irisan sebanyak 25,67 juta orang penduduk miskin per September 2018 yang belum keluar dari jerembab kemiskinan, yang tentu saja tidak menikmati tentang janji pertumbuhan ekonomi yang meroket di tengah penawaran ulang tentang Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Pra Kerja.

Sekalipun pemerintah membanggakan angka laju inflasi yang rendah, namun konsumen mempunyai indikator yang tidak sama seratus persen. Manfaat suatu pemerintahan dalam hal kenaikan harga-harga “dikonotasikan” menggunakan perkembangan indikator Indeks Harga Konsumen Gabungan pada 82 kota di Indonesia periode Desember 2015 hingga Desember 2018, di mana tahun 2012 ditimbang 100 persen.

Hasilnya adalah selisih indeks harga yang di atas indeks umum 12,4 persen dijumpai pada kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, maupun kelompok kesehatan.

Ini dilematis, karena harga kebutuhan dasar naik di atas indeks umum.[]

Sugiyono Madelan
Peneliti INDEF dan pengajar Universitas Mercu Buana Jakarta  [rmol]




Loading...

Berita Lainnya

loading...

Berita Terkini

© Copyright 2019 BERITATERKINI.co | All Right Reserved